presentasi pph pasal22

of 41 /41
CHINTHYA DESSY – 201250260 WINDI TANUSOLIHIN – 201250322 MEETYOU AULIA - 201250550 CU SANTI - 201250467 LUCKY ARDIAN – 201250659 ASRI BASARIA M. – 201250672 CURRENT ISSUES PERPAJAKAN SELASA, 13:30

Upload: independent

Post on 06-Apr-2023

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

CHINTHYA DESSY – 201250260WINDI TANUSOLIHIN – 201250322MEETYOU AULIA - 201250550CU SANTI - 201250467LUCKY ARDIAN – 201250659ASRI BASARIA M. – 201250672

CURRENT ISSUES PERPAJAKANSELASA, 13:30

PPh Pasal 22 tentang impor barang tertentu dengan tarif 7,5% baik yang dilakukan oleh importir dengan

memiliki API atau tidak memliki API.

2

www.tsm.ac.id

PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22

PPh Pasal 22

www.tsm.ac.id

3

Pengertian PPh Potongan dan Pungutan

PPh Pasal 22 terkait dengan kegiatan impor barang

Peraturan terkait PPh Pasal 22 atas barang tertentu dengan tarif 7,5% oleh importir API / non API

Contoh Perhitungan PPh Pasal 22

Pengertian PPh Potongan dan Pungutan

No Perbedaan Pemotongan Pemungutan

1 Dari sisi jenis pajak

Digunakan untuk: PPh 21 (Pemotongan atas penghasilan berupa gaji, honorarium),

PPh 23 (Pemotongan atas penghasilan berupa hasil imbalan jasa, royalti, dividen,dll),

PPh 26 (Pemotongan atas penghasilan bagi WP Luar Negeri).

Digunakan untuk: PPh 22 (pemungutan atas penjualan ke bendaharawan APBN/D, impor, dll) dan,

PPN

4

www.tsm.ac.id

Tabel perbedaan Pemotongan dan Pemungutan

Pengertian PPh Potongan dan Pungutan

www.tsm.ac.id

5

No Perbedaan Pemotongan Pemungutan

2 Dari sisi Objek

Pemotongan pajak pada umumnya dikenakan atas penghasilan yang memang akan menjadi penghasilan bagi si penerima, contoh: gaji, imbalan jasa, dan dividen

Pemungutan pada umumnya dikenakan atas sesuatu yang belum tentu penghasilan bagi penerima uang, karena objek pemungutan bisa jadi berupa Penjualan, bisa juga berupa Pembelian, contoh: PPh 22 atas impor barang, PPh 22 atas pembelian BBM

Tabel perbedaan Pemotongan dan Pemungutan

Pengertian PPh Potongan dan Pungutan

www.tsm.ac.id

6

No Perbedaan Pemotongan Pemungutan

3Dari sisi Subjek

(eksekutor)

Pemotong pajak pada umumnya tidak spesifik, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah atas gaji, dan penyelenggara kegiatan.

Pemungut pajak sifatnya lebih spesifik, karena ditunjuk oleh Menkeu, yaitu Bendaharawan pemerintah, Badan tertentu, DJBC, dll (PER 57/2010)

Tabel perbedaan Pemotongan dan Pemungutan

PPh Pasal 22

www.tsm.ac.id

7

Pengertian PPh Potongan dan Pungutan

PPh Pasal 22 terkait dengan kegiatan impor barang

Peraturan terkait PPh Pasal 22 atas barang tertentu dengan tarif 7,5% oleh importir API / non API

Contoh Perhitungan PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 terkait dengan kegiatan impor barang

www.tsm.ac.id

8

PengertianPPh Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh: Bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah,

instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.

Badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya.

www.tsm.ac.id

9

Impor Barang Impor barang adalah salah satu

kegiatan yang dijadikan objek pengenaan atau pemungutan PPh Pasal 22, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.03/2010.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri, baik yang dilakukan secara legal atau tidak.

Khusus untuk impor illegal, kalau tertangkap pihak berwajib, pengenaan PPh Pasal 22-nya dilakukan secara khusus.

“Mobil dan Buah-buah merupakan contoh

produk impor Indonesia”

PPh Pasal 22 terkait dengan kegiatan impor barang

www.tsm.ac.id

10

Subjek Pajak Pengertian subjek pemungut dalam hal ini adalah

hanya sebatas collector SSP atau penerima pembayaran

Subjek yang dikenakan PPh Pasal 22 dalam hal ini adalah importir yang melakukan impor barang tersebut.

Dalam PPh Pasal 22 impor ini umumnya disetor sendiri oleh importir melalui bank devisa.

“CIMB Niaga salah satu contoh bank

Devisa”

“PROBIKE merupakan importir resmi sepeda

motor gede”

PPh Pasal 22 terkait dengan kegiatan impor barang

PPh Pasal 22

www.tsm.ac.id

11

Pengertian PPh Potongan dan Pungutan

PPh Pasal 22 terkait dengan kegiatan impor barang

Peraturan terkait PPh Pasal 22 atas barang tertentu dengan tarif 7,5% oleh importir API / non API

Contoh Perhitungan PPh Pasal 22

Peraturan terkait PPh Pasal 22 atas barang tertentu dengan tarif 7,5%

oleh importir API / non API

www.tsm.ac.id

12

Untuk menekan impor, pemerintah akan mengerek tarif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 menjadi 7,5% untuk jenis impor tertentu. Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan kenaikan tarif PPh pasal 22 ini hanya akan terjadi pada dua kategori produk.

Pertama, kategori barang konsumsi akhir yang tidak lagi digunakan untuk input produksi berikutnya. Kedua, kategori barang

yang tidak termasuk kelompok yang bisa menimbulkan inflasi.

Peraturan terkait PPh Pasal 22 atas barang tertentu dengan tarif 7,5%

oleh importir API / non API

Barang-barang tersebut antara lain:

Parfum & Cairan Pewangi sejenisnya

Perangkat makan, perangkat dapur (peralatan masak & peralatan di atas meja), peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet

Peti, kopor, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, dompet kacamata, tas kamera , tas peralatan musik, kopor senjata, sarung pistol, tas berpergian, tas makanan dan minuman bersekat, tas rias, ransel, tas tangan, tas belanja, dompet, pundi, tempat peta, tempat rokok, kantong tembakau, tas perkakas, tas olahraga, tempat botol, tempat perhiasan, kotak bedak, dan tempat pisau

13

www.tsm.ac.id

Peraturan terkait PPh Pasal 22 atas barang tertentu dengan tarif 7,5%

oleh importir API / non API

Barang-barang tersebut antara lain:

Pakaian dan aksesoris pakaian dari kulit samak, kulit komposisi, rajutan atau kaitan

Barang lainnya dari kulit samak atau kulit komposisi

Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum

Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, dari kain kempa, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum

Payung & payung panas (termasuk payung berbentuk tongkat jalan, payung taman dan semacamnya)

Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, toilet, kantor, dekorasi dalam ruangan

14

www.tsm.ac.id

Peraturan terkait PPh Pasal 22 atas barang tertentu dengan tarif 7,5%

oleh importir API / non API

www.tsm.ac.id

15

Barang-barang tersebut antara lain: Barang perhiasan dan bagianya, dari logam mulia atau

dari logam yang dipalut dengan logam mulia maupun imitasi

Barang dari mutiara alam , batu mulia/ semi mulia ( alam/sintetik)

Mesin pengatur suhu udara & lemari pendingin Mesin tuai/ mesin tabah , Mesin cuci , Mesin jahit ,

Mesin pengolah data , Vacuum Cleaner Segala jenis pemanas yang digunakan untuk keperluan

rumah tangga (pemanas air, pemanas jepit untuk rambut) Perangkat telepon Aparatus transmisi dan kamera

Peraturan terkait PPh Pasal 22 atas barang tertentu dengan tarif 7,5%

oleh importir API / non API

www.tsm.ac.id

16

Barang-barang tersebut antara lain: Mobil dan kendaraan bermotor lainnya terutama

dirancang untuk pengankutan orang Kacamata Arloji Barang dan perlengkapan untuk latihan fisik

PPh Pasal 22

www.tsm.ac.id

17

Pengertian PPh Potongan dan Pungutan

PPh Pasal 22 terkait dengan kegiatan impor barang

Peraturan terkait PPh Pasal 22 atas barang tertentu dengan tarif 7,5% oleh importir API / non API

Contoh Perhitungan PPh Pasal 22

Contoh Perhitungan PPh Pasal 22

www.tsm.ac.id

18

Contoh 1: Menghitung PPh Pasal 22 atas impor .o PT Perdana adalah importir barang-barang elektrik yang

mempunyai API, pada bulan Mei 2011 melakukan impor barang Jepang dengan harga faktur US $100,000.00.

o Biaya asuransi yang dibayar diluar negeri dan biaya angkut pengapalan barang dari Jepang ke dalam daerah pabean (Indonesia) masing-masing sebesar 2% dan 5% dari harga faktur.

o Tarif bea masuk dan bea msuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10% dari CIF. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah US $1.00 = Rp 8.500,00.

Hitunglah PPh pasal 22!

Contoh Perhitungan PPh Pasal 22

19

www.tsm.ac.ida) Menentukan Nilai Impor- Harga faktur (cost) US $ 100,000.00

- Biaya asuransi (insurance): (2% x US $100,000,00) US $

2,000.00 - Biaya angkut (freight): (5% x US $ 100,000.00) US $

5,000.00CIF (cost,insurance,freight) US $ 107,000.00

Penyelesaian:

CIF (dalam rupiah):US $107,000.00 x Rp8.500,00 = Rp 909.500.000,00Ditambah:- Bea masuk:

(20% x Rp 909.500.000,00) Rp 181.900.000,00

- Bea masuk tambahan: (10% x Rp909.500.000,00) Rp

90.950.000,00Nilai impor Rp1.182.350.000,00

Contoh Perhitungan PPh Pasal 22

20

Penyelesaian:

b) Menghitung PPh pasal 22 - Impor 2,5% x Rp1.182.350.000,00 = Rp 29.558.750,00

Jika importir yang bersangkutan tidak mempunyai API, besarnya PPh Pasal 22 adalah:

7,5%x Rp1.182.350.000,00 = Rp 88.676.250,00

www.tsm.ac.id

Contoh Perhitungan PPh Pasal 22

www.tsm.ac.id

21

Contoh 2: Menghitung pph pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh produsen atau importir bahan baku dan pelumas.PT Pertamina adalah produsen dan importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas, pada bulan Agustus 2011 melakukan penyerahan sebagai berikut:a)Penyerahan bahan bakar minyak senilai Rp

816.000.000,00 kepada SPBU pertamina;b)Penyerahan bahan bakar minyak senilai Rp

523.000.000,00 kepada non SPBU;c)Penyerahan bahan bakar gas senilai Rp

179.800.000,00 kepada Blue Gas Distributord)Penyerahan pelumas senilai Rp 278.900.000,00

Kepada PT Oil

Hitung PPh Pasal 22!

Contoh Perhitungan PPh Pasal 22

www.tsm.ac.id

22

Besar PPh Pasal 22 yang dipungut oleh PT Pertamina atas penyerahan tersebut adalah: Atas penyerahan bahan bakar minyak kepada SPBU:

0,25% x Rp 816.000.000,00 = Rp 2.040.000,00 Atas penyerahan bahan bakar minyak kepada non

SPBU:0,3% x Rp 523.000.000,00 = Rp 1.569.000,00

Atas penyerahan bahan bakar gas kepada Blue Gas Distributor:0,3% x Rp179.800.000,00 = Rp 539.400,00

Atas penyerahan pelumas kepada PT Oil:0,3% x Rp 278.900.000,00 = Rp 836.400,00

Penyelesaian:

Contoh Perhitungan PPh Pasal 22

23

Contoh Perhitungan PPh Pasal 22

24

Lampiran

www.tsm.ac.id

25

UU No. 36 Tahun 2008 PMK 175/PMK 011/2013 > PMK

154/PMK 03/2010 Peraturan Pemerintah yang Terkait Keputusan Menteri Keuangan Surat Edaran DJP

UU No. 36 Tahun 2008

www.tsm.ac.id

26

Pasal 22 Menteri Keuangan dapat menetapkan: (1) a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak

sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang; b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain; dan c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

UU No. 36 Tahun 2008

(2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

27

www.tsm.ac.id

Lampiran

www.tsm.ac.id

28

UU No. 36 Tahun 2008 PMK 175/PMK 011/2013 > PMK

154/PMK 03/2010 Keputusan Menteri Keuangan Surat Edaran DJP

PMK 175/PMK 011/2013 > PMK 154/PMK 03/2010

www.tsm.ac.id

29

224/PMK.011/2012 146/PMK.011/2013 175/PMK.011/2013Perubahan pasal 1 menjadi 3 ayat

Perubahan pasal 3 ayat 1

Perubahan pasal 2

Perubahan pasal 2 ayat 1

Penambahan pasal 10A

Perubahan pasal 3Perubahan pasal 4 ayat 2,3,4,5,6

Perubahan pasal 5 ayat 2 dan 3

Perubahan pasal 6Perubahan pasal 7Perubahan pasal 9

PMK 175/PMK 011/2013 > PMK 154/PMK 03/2010

www.tsm.ac.id

30

PMK NOMOR: 154/PMK.003/2010 PMK NOMOR: 224/PMK.011/2012 (perubahan pertama) PMK NOMOR: 146/PMK.011/2013 (perubahan kedua) PMK NOMOR: 175/PMK.011/2013 (perubahan ketiga) Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan

dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

PMK 175/PMK 011/2013 > PMK 154/PMK 03/2010

www.tsm.ac.id

31

KMK NOMOR: 254/KMK.03/2001 KMK NOMOR: 392/KMK.03/2001 (perubahan pertama) KMK NOMOR: 236/KMK.03/2003 (perubahan kedua) PMK NOMOR: 154/PMK.03/2007 (perubahan ketiga) PMK NOMOR: 008/PMK.03/2008 (perubahan keempat) PMK NOMOR: 210/PMK.03/2008 (perubahan kelima) Penunjukan pemungut pajak penghasilan pasal 22, sifat dan besarnya pungutan serta tata cara penyetoran dan pelaporannya.

PMK 175/PMK 011/2013 > PMK 154/PMK 03/2010

www.tsm.ac.id

32

PERATURAN NOMOR: 213/PMK.011/2011 Mengatur:

Penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor.

Semua peraturan yang terkait dengan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lampiran

www.tsm.ac.id

33

UU No. 36 Tahun 2008 PMK 175/PMK 011/2013 > PMK

154/PMK 03/2010 Keputusan Menteri Keuangan Surat Edaran DJP

Keputusan Menteri Keuangan

www.tsm.ac.id

34

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 

TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN

PELAPORANNYA

Keputusan Menteri Keuangan

www.tsm.ac.id

35

Pasal 1Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan adalah: Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang.

Keputusan Menteri Keuangan

www.tsm.ac.id

36

Pasal 3Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah : Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan

Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai

Dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang

diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Keputusan Menteri Keuangan

www.tsm.ac.id

37

Pasal 3 (Lanj.)Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah : Dalam hal impor sementara

Dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Impor kembali

Dilakukan secara otomatis tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB)

Lampiran

www.tsm.ac.id

38

UU No. 36 Tahun 2008 PMK 175/PMK 011/2013 > PMK

154/PMK 03/2010 Keputusan Menteri Keuangan Surat Edaran DJP

Surat Edaran DJP

www.tsm.ac.id

39

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR: SE-02/PJ/2013PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 224/PMK.011/2012 TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

154/PMK.03/2010TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

SEHUBUNGAN DENGANPEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI

BIDANG IMPOR ATAUKEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

Surat Edaran DJP

www.tsm.ac.id

40

Maksud dan Tujuan Memberikan acuan dalam rangka pelaksanaan ketentuan pemungutan PPh Pasal,

Pelaksanaan ketentuan pemungutan PPh Pasal 22 dapat berjalan dengan baik dan terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya.

Ruang LingkupWajib Pajak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22

Surat Edaran DJP

www.tsm.ac.id

41

Pemungut PPh Pasal 22 Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang.

Penunjukan Pemungut PPh Pasal 22 dilakukan tanpa Surat Keputusan Kepala KPP (secara otomatis).