laporan hasil penelitian penelitian hibah bersaing

of 74 /74
LAPORAN HASIL PENELITIAN PENELITIAN HIBAH BERSAING MENCARI MODEL KEBIJAKAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI ACEH Tahun ke 1 (Satu) Dari Rencana 2 (Dua) Tahun TIM PENGUSUL CUT ERA FITRIYENI,S.H.,M. Kn. (0004087902) SYAMSUL BAHRI, S.H.I., M.A. (0015117906) Dibiayai oleh Universitas Syiah Kuala, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing Tahun Anggaran 2014 Nomor : 498/UN11/S/LK-BOPT/2014 Tanggal 26 Mei 2014 UNIVERSITAS SYIAH KUALA NOVEMBER, 2014

Upload: khangminh22

Post on 24-Jan-2023

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

LAPORAN HASIL PENELITIAN

PENELITIAN HIBAH BERSAING

MENCARI MODEL KEBIJAKAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK

ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI

PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI ACEH

Tahun ke 1 (Satu) Dari Rencana 2 (Dua) Tahun

TIM PENGUSUL

CUT ERA FITRIYENI,S.H.,M. Kn. (0004087902)

SYAMSUL BAHRI, S.H.I., M.A. (0015117906)

Dibiayai oleh Universitas Syiah Kuala, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Penelitian

Hibah Bersaing Tahun Anggaran 2014

Nomor : 498/UN11/S/LK-BOPT/2014 Tanggal 26 Mei 2014

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOVEMBER, 2014

RINGKASAN

Salah satu wujud dari desentralisasi fiskal adalah dialihkannya BPHTB dari pajak pusat

menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai efektif berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Pengalihan ini diharapkan akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

bertujuan untuk meningkatkan perbaikan kualitas pelayanan publik yang merupakan tujuan

dari kebijakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun dalam prakteknya di Provinsi Aceh, setelah 3 tahun BPHTB menjadi Pajak Daerah

terlihat penerimaan BPHTB sebelum dan setelah dialihkan kewenangan menjadi pajak daerah

terdapat kesenjangan penerimaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan

menjelaskan implementasi pemungutan BPHTB terkait dengan diskresi yang terdapat dalam

UU No 28 tahun 2009 di Kabupaten/kota Provinsi Aceh dan untuk mengoptimalkan

kontribusi PAD dari BPHTB terhadap APBD di Aceh sebagai implikasi dari penerapan

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Metode

dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif (juridis normative). Penerimaan BPHTB

di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Jaya dan Kabupaten Pidie Jaya belum optimal walaupun

azas diskresi sudah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009. Hal ini terjadi karena adanya

penentuan NPOP BPHTB lebih banyak menggunakan NJOP PBB dan kurangnya

pengawasan terhadap pemungutan BPHTB.

Kata kunci : Kebijakan, BPHTB dan PAD

SUMMARY

Decentralization concretized in several forms and one of them is the transfer of

BPHTB from a central tax into a local tax as legalized by Act No. 28/2009 on Local Tax and

Local Retribution that effectively come into force since January 1st, 2009. Increasing the local

revenue is the objective of this policy and at the end it is expected that the higher quality of

public services will be delivered by the local governments and the target of decentralization

itself which is increasing society’s welfare will be achieved as well. Although it has been

classified as a local tax, condition differs in regard to the amount of revenue collected; during

BPHTB as a central tax and BPHTB as a local tax as nowadays. The research aims to explain

the implementation of BPHTB as a local tax in Kabupaten/Kota in Aceh related to discretion

on Act No 28/2009. Furthermore, it aims to optimally increase the local revenue through

BPHTB as targeted by Act No 28/2009. The research employs normative legal research

method. The study shows that in some Kabupaten such as Aceh Besar, Aceh Jaya and Pidie

Jaya the implementation of such discretion regulated by Act No 28/2009 is yet optimal.

Determining the NPOP BPHTB using NJOP PBB basis is concluded as the causing factor as

well as lack of adequate supervision in collecting BPHTB.

Keywords: Policy, BPHTB and Local Revenue.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T, peneliti dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan

judul “Mencari model Kebijakan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam

rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh ”. Penelitian ini dilakukan oleh Tim

Peneliti yaitu Cut Era Fitriyeni, S.H.,M.Kn dan Syamsul Bahri, S.H.I., M.A.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu peneliti,

sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik dan juga dapat menyelesaikan laporan kemajuan ini.

Peneliti mengucapkan terima kasih terutama kepada:

1. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Syiah Kuala beserta staf, yang telah mempercayakan

kepada peneliti untuk melakukan penelitian sebagaimana judul di atas;

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ;

3. Kepala Dinas Keuangan dan Kabid. Anggaran Dinas Keuangan Provinsi Aceh

4. Kepala Dinas dan Kabid. Pendapatan Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Aceh Jaya

5. Kepala Dinas dan Kabid. Pendapatan Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Pidie Jaya

6. Kepala Dinas dan Kabid. Pendapatan Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Aceh Besar

7. Pihak-pihak yang telah membatu terlaksananya penelitian ini

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, demi

penyempurnaan laporan penelitian ini, peneliti memohon masukan dan kritik yang konstruktif bagi

penyempurnaan di masa mendatang. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat.

Banda Aceh, November 2014

Tim Peneliti,

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

RINGKASAN

PRAKATA

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN .................................................................. 1

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA............................................................ 3

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN............................. 14

BAB 4. METODE PENELITIAN…………………………………….. 14

BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN……………………………….. 16

BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA .................................. 30

BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN………………………… ....... 31

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................. 32

LAMPIRAN

Instrumen

Personalia tenaga peneliti beserta kualifikasinya

HKI dan Publikasi

1

BAB I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Salah satu wujud dari desentralisasi fiskal dan otonomi daerah adalah

pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut sumber-

sumber pendapatan daerah diantaranya pajak. Pemberian kewenangan ini

diwujudkan melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan tentang Pajak

Daerah dan Restribusi Daerah (selanjutnya disingkat dengan PDRD) sebagaimana

diatur dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009. Pajak Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu dari pajak daerah

yang termasuk dalam pajak Kabupaten/kota.1

Dengan adanya Undang-undang PDRD, pemerintah daerah diberi

kewenangan untuk memungut dan mengelola sendiri BPHTB dengan menetapkan

peraturan daerah (Qanun) yang diharapkan dapat secara maksimal meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar kesejahteraan masyarakat juga dapat

meningkat.

Dalam Undang-undang PDRD diberikan diskresi kepada daerah dalam

menetapkan tarif pajak,2 dimana pemerintah kabupaten/kota dalam hal ini

diberikan keluasaan untuk mengejawantahkan regulasi yang cocok dengan kondisi

di daerah masing-masing. Undang-undang PDRD hanya memberikan limitasi

terkait pemungutan BPHTB di daerah, kemudian memberikan rongga untuk

pemerintah daerah agar dapat mengekspansi regulasi tersebut menjadi sesuai

dengan kebutuhan di daerah tersebut.

Peralihan kewenangan pemungutan pajak atau devolusi BPHTB dari

pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah telah berjalan selama 2 tahun dimana

efektif berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011. Di Provinsi Aceh, semua kabupaten

dan kota sudah mempunyai Qanun yang mengatur tentang pemungutan BPHTB,

tanpa adanya Qanun tersebut pemungutan BPHTB menjadi ilegal.

1 Lihat Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan restribusi Daerah 2 Pasal 87 ayat (6) UU PDRD dan pasal 88 ayat (2) UU PDRD

2

Untuk mengukur keberhasilan pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah

adalah dengan melihat kemampuan daerah untuk memungut seluruh potensi

BPHTB di daerahnya. Karena potensi BPHTB sangat ditentukan oleh kegiatan

ekonomi yang terjadi di suatu daerah, maka ukuran yang dapat digunakan sebagai

pembanding adalah realisasi Penerimaan BPHTB tahun 2009 dan 2010 ketika

BPHTB masih menjadi pajak pusat serta tahun 2011 dan 2012 setelah menjadi

pajak Pajak daerah.

Di kabupaten Aceh Jaya, Qanun yang mengatur tentang BPHTB baru

disahkan pada tanggal 11 Oktober 2011 dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2011.

sehingga sebelum tanggal 11 Oktober 2011, BPHTB tidak dapat dipungut oleh

Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Jaya. Dampak dari ketiadaan peraturan

tersebut, pemerintah daerah kehilangan penerimaan dari BPHTB dan kehilangan

informasi terhadap perolehan hak atas tanah dan bangunan diakibatkan karena

Qanun BPHTB tersebut tidak dapat berlaku mundur.

Berdasarkan data awal yang diperoleh, penerimaan BPHTB diseluruh

kabupaten di provinsi Aceh mengalami penurunan jika dibandingkan dengan

penerimaan BPHTB dari dana bagi hasil ketika masih menjadi pajak pusat. Data

dari Dinas Pendapatan dan Keuangan Kabupaten Aceh Besar, di Kabupaten Aceh

Besar pada Tahun 2010 dari yang dianggarkan 3.781.542.000 yang terealisasi

sebesar 4.872.474.266. Tahun 2011, yang dianggarkan 2.500.000.000 yang

terealisasi 969.778.205 dan pada tahun 2012 yang dianggarkan 1.300.000.000.

yang terealisasi hanya 1.125.672.534. Di Kabupaten Aceh Utara realisasi

penerimaan dari BPHTB pada tahun 2010 sebesar 3.604.042.369, pada tahun

2011 2.309.308.484 dan pada tahun 2012 sebesar 648.167.546. dan diseluruh

kabupaten/kota di Provinsi Aceh mengalami penurunan pendapatan dari BPHTB.

Salah satu indikator penyebab rendahnya penerimaan dari BPHTB setelah

menjadi pajak daerah adalah banyak sekali Nilai Perolehan Objek Pajak

(selanjutnya disebut NPOP) yang nilai transaksi/nilai pasar kurang dari Nilai

Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (selanjutnya disebut NPOPTKP),

sehingga mengakibatkan tidak terutang BPHTB. Padahal ditentukan apabila

3

NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari pada Nilai Jual Objek Pajak Pajak

Bumi dan Bangunan (NJOP-PBB) yang digunakan sebagai dasar penghitungan

dan dasar pengenaan BPHTB adalah NJOP-PBB.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas DPKD Kabupaten Aceh Besar,

diketahui bahwa objek perolehan hak tersebut sebenarnya nilai transaksinya/nilai

pasar lebih besar dari NPOPTKP sehingga timbul dugaan sementara ada faktor

kesengajaan dari wajib pajak ketika melakukan peralihan hak dengan menurunkan

harga transaksi/nilai pasar untuk menghindari pembayaran pajak BPHTB.

Dari data yang dihasilkan, terlihat bahwa BPHTB sebelum dan setelah dialihkan

kewenangan menjadi pajak daerah terdapat kesenjangan penerimaan, padahal

diharapkan BPHTB menjadi salah satu sumber PAD yang cukup potensial bagi

daerah Kabupaten/kota dibandingkan dengan keseluruhan penerimaan pajak-pajak

daerah yang selama ini ada.

2. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan adalah

Bagaimanakah implementasi pemungutan BPHTB terkait dengan diskresi yang

terdapat dalam UU No 28 tahun 2009 di Kabupaten/kota Provinsi Aceh?

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak memiliki dua peranan utama yaitu sebagai sumber penerimaan

negara (fungsi budget) dan sebagai alat untuk mengatur (fungsi regulator). Secara

umumpengertian pajak dapat diartika punutan dari rakyat oleh negara

(pemerintah) berdasarkan perundang-undangan yang dapat dipaksakan dan

terutang yang wajib dibayarkan oleh si wajib pajak dengan tidak mendapatkan

imbalan langsung (kontra prestasi) yang hasilnya digunakan untuk membiayai

pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan3

3 Tulis S. Meliana, Perpajakan dan Akuntansi pajak, Semesta Media, Jakarta, 2012, Hal 5

4

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas mengutip dari Rochmat Soemitro, pajak

adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung

dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.4

Dari berbagai definisi dapat disimpulkan beberapa unsur dari pajak, yaitu

1. Pajak di pungut berdasarkan Undang-undang

2. Terhadap pembayaran pajak tidak mendapat kontra prestasi secara langsung

3. Hasil dari pemungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran pemerintah

4. Selain berfungsi budgeter, pajak juga mempunyai fungsi mengatur.

Di Indonesia, selain pajak pusat juga dikenal pajak daerah. Pajak daerah

adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan

Menurut ketentuan Undang-undang PDRD, dalam Pasal 1 angka 10, pajak

daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Sudjarwoko, pajak daerah merupakan pungutan yang dikenakan

kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan

perundang-undangan, tanpa mendapat kontraprestasi langsung yang diberikan

oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah terhadap pajak yang telah

dibayarkan untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan 5.

Selanjutnya Tulis S.Meliana menyatakan pajak daerah adalah iuran yang

wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

4Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, Perpajakan Indonesia Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan

Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan terbaru, Salemba Empat,

Jakarta, 2002, hlm. 5 5 Sudjarwoko, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD)dan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI

Jakarta,Universitas Indonesia, 2010, Hlm 20.

5

perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah6

Menurut Prakosa, pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh

orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

dipaksakan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, hasilnya digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.7

Pengertian pajak daerah menurut undang-undang memberi penjelasan bahwa

pajak daerah di pungut untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan guna

mencapai kemkmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan

Asli Daerah (PAD), sehingga pajak dapat menjadi andalan bagi pemerintah daerah

untuk meningkan penerimaan daerah.

Pasal 2 Undang-undang PDRD, pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak

provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Jenis pajak provinsi terdiri atas :

a. Pajak kendaraan bermotor

b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

d. Pajak Air Permukaan

e. Pajak Rokok

Sedangkan pajak Kabupaten/kota, terdiri atas :

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

6 Tulis S Meliana, Perpajakan dan Akuntansi Pajak, Semesta Media, Jakarta, 2012,Hal 101

7 Prakosa, Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan pendapatan Asli Daerah

(PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Empiris di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan

DIY, 2004, hlm. 2

6

g. Pajak Parkir

h. Pajak Air Tanah

i. Pajak Sarang Burung Walet

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan perkotaan

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dalam bentuk PAD yang

bersumber dari pungutan pajak daerah, pemerintah telah melakukan

penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan retribusi

daerah. Penyempurnaan ini untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah serta

membangun hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lebih

ideal.

Secara Teoritik, PAD merupakan suatu sumbangan nyata yang diberikan oleh

masyarakat setempat guna mendukung status otonom yang diberikan kepada

daerahnya. Tanpa dukungan dalam bentuk besarnya perolehan PAD penting

artinya bagi suatu pemerintah agar agar memiliki keleluasaan yang lebih dalam

melaksanakan pemerintahan sehari-hari maupun pembangunan yang ada di

wilayahnya.8 Dalam tulisan Ahmad Lutfi dikatakan seorang pakar dari World

Bank berpendapat bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum

untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari 20 % tersebut,

maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang

mandiri9

Kebijakan atas pajak daerah diarahkan untuk lebih memberikan kepastian

hukum, penguatan local taxing power, peningkatan efektivitas pengawasan dan

perbaikan pengelolaan pendapatan pajak daerah. Hal ini diatur dalam Undang-

undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah (PDRD)

yang mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2010

8 Ahcmad Lutfi, Op.cit, hlm. 2 9 Glynn Cochrane. Policies for Strengthening Local Goverment in Developing Countries,

World bank Staff Working paper No. 582 Management and Developing Series No 9, Washington

DC: The World Bank, 1983

7

Untuk Provinsi Aceh, berdasarkan pasal 179 Undang-undang Nomor 11

tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UUPA), ditentukan

bahwa penerimaan Aceh dan Kabupaten/kota terdiri atas Pendapatan daerah dan

pembiayaan. Dan dalam ayat (2) ditentukan bahwa pendapatan daerah

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Daerah,

Dana perimbangan, Dana otonomi Khusus, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Dalam Pasal 180 UUPA disebutkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh

dan PAD Kabupaten/kota terdiri atas :

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik

Aceh/kabupaten/kota dan hasil penyertaan modal Aceh/kabupaten/kota

d. Zakat

e. Lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota yang sah.

Jadi, BPHTB merupakan salah satu dari pajak daerah kabupaten/kota sebagai

sumber Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota.

Sebelum ada Undang-undang PDRD, pelaksanaan pemungutan pajak Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dilakukan oleh Pemerintah

Pusat tetapi seluruh penerimaan pajaknya diberikan kembali ke pemerintah

Daerah melalui pola bagi hasil. Dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004

tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Pendapatan BPHTB dibagikan ke daerah dengan pola distribusi sebagai berikut10

a. 80% merupakan bagian daerah yang dibagikan kepada dearah provinsi dan

kabupaten/kota dengan porsi :

16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan, dan

64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil

10 Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

8

b. 20% merupakan bagian pemerintah pusat dan dibagikan kepada seluruh

kabupaten/kota dengan porsi yang sama

Dengan memperhatikan Pasal 180 angka 6 Undang-undang PDRD,

ketentuan Undang-undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Bea perolehan Hak Atas

Tanah dan atau Bangunan tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak

berlakunya undang-undang ini, maka tahun 2010 yang lalu merupakan tahun

terakhir bagi pemerintah pusat untuk mengelola BPHTB.11

Pengalihan BPHTB

kepada daerah merupakan langkah srategis dalam pelaksanaan desentralisasi

fiskal di Indonesia.12

Desentralisasi fiskal ini merupakan suatu instrumen yang digunakan oleh

pemerintah dalam mengelola pembangunan guna mendorong perekonomian

daerah maupun nasional. Melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih

baik diharapkan akan tercipta kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan

pembangunan di daerah, sehingga akan berimbas kepada kondisi perekonomian

yang lebih baik. Sebagai tujuan akhir adalah kesejahteraan masyarakat.13

Menurut Mardiasmo, untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan

dari pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu diberikan otonomi dan

keleluasaan daerah. Langkah penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan

penerimaan pajak daerah adalah dengan menghitung potensi penerimaan pajak

daerah yang riil yang dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga bisa diketahui

peningkatan kapasitas pajak (tax capacity) daerah. Peningkatan kapasitas pajak

pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.14

11 Eddy Wahyudi, Mulai 1 Januari 2011 BPHTB telah Resmi menjadi pajak Daerah,

http//:www. eddywahyudi.com, 31 Desember 2010. 12 Tinjauan pelaksanaan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB)

Menjadi Pajak Daerah, 2011,Kementerian keuangan Republik Indonesia Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan, Jakarta. 13 Grand Design Desentralisasi Fiskal Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia,

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jakarta, Hlm 7 14 Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan, yogyakarta, Andi, 2002, hlm. 146-147.

9

Pajak daerah yang baik pada prinsipnya harus dapat memenuhi dua kriteria.15

Pertama pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup bagi daerah

sesuai dengan derajat otonomi fiskal yang dimilikinya. Kedua, pajak daerah

harus secara jelas berdampak pada tanggung jawab fiskal yang dimiliki oleh

pemerintah daerah yang bersangkutan.

Secara konsepsional, terdapat beberapa dasar pemikiran mengenai kebijakan

pengalihan BPHTB yang semula sebagai pajak pusat menjadi pajak daerah, antara

lain16

a. BPHTB layak ditetapkan sebagai pajak daerah.

BPHTB memenuhi kriteria dan prinsip-prinsip pajak daerah yang baik, seperti :

Objek pajaknya terdapat di daerah (local-origin)

Objek pajak tidak berpindah-pindah (im-movable)

Terdapat hubungan yang erat antara pembayar pajak dan pihak yang

menikmati hasil pajak tersebut (the benefit-tax link principle)

b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Penetapan BPHTB sebagai pajak daerah akan meningkatkan pendapatan yang

bersumber dari daerah itu sendiri (Pendapatan Asli Daerah). Hal ini berbeda

dengan penerimaan BPHTB sebagai pajak pusat, meskipun pendapatan

BPHTB kemudian diserahkan kepada daerah, penerimaan ini tidak dimasukkan

ke dalam kelompok pendapatan asli daerah melainkan sebagai dana

perimbangan (Dana Bagi Hasil)

c. Meningkatkan akuntabilitas daerah (local accountability)

Dengan menetapkan BPHTB sebagai pajak daerah, maka kebijakan BPHTB

(objek, subjek, tarif, dan dasar pengenaan pajak) ditetapkan oleh daerah dan

disesuaikan dengan kondisi dan tujuan pembangunan daerah. Demikian pula

15 Richard. Bird, Subnational Revenue: Realities and Prospect”. Paper yang disampaikan

pada Intergovemmental Fiscal Relations and Lokal Financial Management yang diselenggarakan

oleh The World Bank Institute, tanggal 17-21 April 2000 di Almaty, Kazakhtan Almaty,

Kazakhtan World Bank, 2000 16Anwar Syahdat dkk, Tinjauan Pelaksanaan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB) Menjadi Pajak Daerah, Kementerian Keuangan republik Indonesia Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan, Jakarta, 2011, hlm. 3-4

10

dengan pemungutan BPHTB, sepenuhnya dilakukan oleh daerah sehingga

optimalitas pemungutannya tergantung pada kemauan dan kemampuan daerah.

Selanjutnya penggunaan hasil BPHTB ditentukan oleh daerah (melalui proses

alokasi belanja dalam APBD). Dengan demikian, daerah

mempertanggungjawabkan segala sesuatu terkait dengan pemungutan BPHTB

kepada masyarakat di daerahnya dan masyarakat memiliki akses untuk ikut

serta dalam pengawasan penggunaan hasil pungutan BPHTB.

d. Internationally good practice

Praktek di berbagai negara, BPHTB (property transfer tax) ditempatkan

sebagai pajak daerah.

Argumentasi lain yang mendukung kebijakan pengalihan BPHTB menjadi

pajak daerah adalah berkaitan dengan kualitas belanja daerah (local spending

quality). 17

Dasar Pemungutan BPHTB adalah peraturan daerah dan pengaturan dalam

peraturan daerah harus disesuaikan dengan kebijakan pokok mengenai BPHTB

yang diatur dalam Undang-undang PDRD, yaitu

a. Objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, sebagaimana

diatur dalam Pasal 85 ayat (1) PDRD.

Yang dimaksud dengan Perolehan hak meliputi pemindahan hak dan

pemberian hak baru . Pemindahan hak dapat terjadi karena jual beli, tukar

menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan

hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan

pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan

hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, atau

hadiah. Dan pemberian hak baru dapat terjadi karena kelanjutan pelepasan

hak atau di luar pelepasan hak. Hal ini diatur dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-

undang PDRD.

b. Sejumlah objek pajak tidak dikenakan BPHTB18

17 Ibid, hlm. 16

11

c. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah

dan/atau bangunan.

d. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah

dan/atau bangunan.19

e. Tarif BPHTB paling tinggi 5%. Setiap daerah dapat menetapkan tarif BPHTB

sesuai dengan kebijakan daerahnya sepanjang tidak melampaui 5%. Hal ini

diatur dalam Pasal 88 ayat (1) dan (2) Undang-undang PDRD.

f. Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)

Berdasarkan pasal 87 ayat (2) Undang-undang PDRD, NPOP ditentuakn

berdasarkan

Jual beli adalah nilai transaksi

Tukar menukar adalah nilai pasar

Hibah adalah nilai pasar

Hibah wasiat adalah nilai pasar

Waris adalah nilai pasar

Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai

pasar

Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar

Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai

kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar

18Berdasarkan Pasal 85 ayat (4) Undang-undang PDRD, objek pajak yang tidak dikenakan

bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan adalah objek pajak yang diperoleh : a. perwakilan

diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, b. negara untuk penyelenggaraan

pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan guna kepentingan umum, c. badan atau perwakilan

lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak

menjalankan usaha atau kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut, d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain

dengan tidak ada perubahan nama, e. Orang pribadi atau badan karena wakaf, dan f. Orang pribadi

atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Khusus mengenai badan atau perwakilan lembaga internasional yang dikecualikan dari pengenaan

BPHTB diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tanggal 27 Agustus

2010. 19 Berdasarkan pasal 85 ayat (3) Undang-undang PDRD, Hak Atas tanah meliputi Hak Milik,

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Atas Satuan Rumah Susun dan Hak

Pengelolaan

12

Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak

adalah nilai pasar

Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar

Penggabungan usaha adalah nilai pasar

Peleburan usaha adalah nilai pasar

Hadiah adalah nilai pasar

Penunjukan pembeli dalam lelang adalah arga transaksi yang tercantum

dalam risalah lelang.

Saat terutang BPHTB sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1)

undang-undang PDRD ditetapkan untuk

Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta

Tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya

akta

Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta

Hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya

akta

Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan

peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan

Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah

sejak tanggal dibuat dan ditandatanginya akta

Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal

dibuat dan ditandatanganinya akta

Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan

hak adalah sehjak tanggal diterbitkannya surat keputusan

pemberian hak

Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan

ditandatangani akta

13

Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani

akta

Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani

akta

Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta

Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang

Dengan ketentuan nilai yang digunakan untuk menetapkan NPOP dan

NPOPTKP (NPOP Tidak Kena Pajak) serta saat terutang BPHTB untuk berbagai

transaksi pengalihan hak adalah:

Apabila NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP-PBB (Nilai

Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan

Bangunan), dasar pengenaan BPHTB adalah NJOP-PBB.

Setiap daerah dapat menetapkan NPOP-TKP yang berbeda sepanjang tidak

lebih rendah dari jumlah yang diatur dalam Undang-undang PDRD. Besar

NPOPTKP paling rendah sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)

untuk setiap wajib pajak, sedangkan dalam hal perolehan hak karena waris atau

hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga

sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke

bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami/istri NPOPTKP

ditetapkan paling rendah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)20

Pemungutan BPHTB dilakukan berdasarkan self assessment system. Anggota

masyarakat sebagai wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaporkan dan

membayar sendiri pajaknya yang terutang, ini berarti tanggung jawab atas

kewajiban-kewajiban pembayar pajak kepada negara/pemerintah sepenuhnya

berada pada anggota masyarakat sebagai wajib pajak, sedangkan pemerintah

hanya dengan melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kewajiban pajak

dari setiap wajib pajak. Prinsip ini bermakna pemerintah memberikan

20 Lihat Pasal 87 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Darah

dan Retribusi Daerah

14

kepercayaan yang besar kepada anggota masyarakat sebagai wajib pajak untuk

menghitung kewajiban pajaknya secara sendiri.21

Dimana wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah

BPHTB yang terutang. Dalam sistem seperti ini, pembayaran BPHTB perlu

divalidasi oleh petugas pajak untuk mengetahui kebenaran pembayaran yang telah

dilakukan. Salah satu elemen yang perlu divalidasi adalah kebenaran dasar

pengenaan BPHTB, yaitu Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) yakni nilai

terbesar antara nilai transaksi dan NJOP untuk penghitungan PBB.

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menjelaskan

implementasi pemungutan BPHTB terkait dengan diskresi yang terdapat dalam

UU No 28 tahun 2009 di Kabupaten/kota Provinsi Aceh.

BAB 4. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan dan Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan

dengan mencari dan menemukan sumber hukum yang relevan dengan pokok

permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini akan digunakan berbagai bahan

hukum yang tersedia, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

maupun bahan hukum tersier.22

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan

perundang-undangan dalam berbagai tingkatannya, meliputi Undang-Undang,

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Qanun dan sebagainya. Bahan

hukum sekunder terdiri dari buku teks hukum, artikel jurnal ilmu hukum,

rancangan peraturan perundang-undangan, dan laporan penelitian hukum yang

21Andi Subri, Reformasi Peraturan Perundang-undangan dan Birokrasi Bidang Perpajakan,

Jurnal Legislasi Indonesia Vol 8 No. 1, 2011,hlm. 33 22

Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan

Singkat, Jakarta, CV Rajawali, hal. 14-15.

15

sifatnya menganalisis atau menjelaskan bahan hukum sekunder. Bahan hukum

sekunder ini sifatnya tidak mengikat. 23

Bahan hukum tersier terdiri dari alat-alat penelusuran (search tools)

untuk mencari dan menemukan bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder di atas, yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedi hukum, indeks

jurnal hukum, dan lain-lain baik yang tercetak maupun yang elektronik. Bahan

hukum tersier ini juga tidak mengikat secara hukum.24

Penelitian yuridis sosiologis untuk memperoleh data pendukung dari

responden dan informan penelitian, dilakukan dengan mewawancarai pihak-

pihak dari lembaga terkait di daerah kabupaten/kota dan Banda Aceh sebagai

ibu kota provinsi. Untuk ini akan disiapkan suatu pedoman wawancara

(interview guide).

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian berada dalam wilayah Provinsi Aceh. Dari 23

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh maka ditetapkan beberapa

kabupaten/kota yang mencerminkan representasi kabupaten/kota di Aceh.

Adapun wilayah penelitian dikelompokkan dalam tiga klaster berdasarkan

katagori wilayah barat dan selatan, wilayah tengah dan wilayah pesisir.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka ditetapkan kabupaten/kota sampel,

yaitu:

1. Kabupaten Aceh Jaya

2. Kabupaten Aceh Besar

3. Kabupaten Pidie Jaya

3. Populasi Dan Sampel

Adapun informan dan responden sebagai sampel pada penelitian di tahun

pertama adalah sebagai berikut:

23 Loc.Cit. 24

Sanusi, 2010, “Penelusuran Dokumen dan Informasi Hukum di Indonesia,” Jurnal

Ekonomi dan Pembangunan Vol.1 Nomor 1 Juli 2010, Hal 57-70.

16

a. Responden

1. Wajib Pajak BPHTB di wilayah kabupaten/kota sampel;

2. Kepala Bidang Pendapatan Dinas Keuangan kabupaten/kota sampel;

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah kabupaten/kota sampel.

b. Informan

1. Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Kabupaten/kota sampel

2. Sekretaris Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Provinsi Aceh

BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara teoritis semakin besarnya penerimaan yang bersumber dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengakibatkan semakin besarnya kualitas

belanja daerah. Peningkatan kualitas belanja daerah secara langsung akan

memperbaiki kualitas pelayanan publik yang merupakan salah satu tujuan

kebijakan otonomi daerah, yang pada akhirnya akan mampu mempercepat

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejateraan rakyat.

Kemampuan pendanaan merupakan satu bagian penting untuk menilai

secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya

sendiri. Tanpa adanya dana yang cukup maka tidak mungkin daerah mampu

menyelenggarakan tugas dan kewajiban serta segala kewenangan yang melekat

untuk mengatur rumah tangganya sendiri. 25

Salah satu kriteria penting untuk

mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus

rumah tangganya adalah kemampuan self-supporting dalam bidang keuangan.

Berdasarkan cita-cita diatas maka pemungutan BPHTB membutuhkan

sistem pemungutan yang tepat dan efisien dan pihak pemerintah sebagai pihak

pemungut pajak harus lebih meningkatkan pengawasan pembayaran pajak serta

diharapkan dengan diskresi yang terdapat dalam Undang-undang PDRD akan ada

25 Achmad Lutfi, 2006, penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

suatu Upaya Dalam Optimalisasi Penerimaan PAD, Jurnal Ilmu Administrasi dan organisasi :

Bisnis & Birokrasi, Volume XIV, Nomor 1, Januari 2006, Departemen Ilmu Administrasi,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Indonesia

17

kebijakan baru dari pemerintah daerah untuk merevisi Qanun berkaitan dengan

NPOPTKP dan tarif pajak.

Dengan adanya Undang-undang PDRD memberikan kewenangan kepada

daerah untuk memungut BPHTB, dalam praktek selama 3 tahun sejak berlakunya

Undang-undang PDRD terlihat bahwa terdapat penurunan pendapatan dari

BPHTB jika dibandingkan disaat BPHTB masih menjadi pajak pusat. Oleh

karena itu sangat mendesak untuk dilakukan penelitian ini. Karena jika terus

dibiarkan kemampuan fiskal yang berbeda nantinya akan membuat semakin

melebarnya kesenjangan pembangunan antar wilayah kabupaten dan kota sebagai

akibat minimnya kemampuan kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal kecil untuk

menyediakan anggaran bagi pelaksanaan pembangunan di daerah.

Keadaan seperti ini dalam jangka panjang dapat berakibat potensial loss

bagi daerah, sehingga pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah untuk

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sarana untuk

meningkatkan kualitas belanja daerah (local spending quality) tidak dapat tercapai

yang akhirnya mengakibatkan perbaikan kualitas pelayanan publik yang

merupakan tujuan dari kebijakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat tidak akan pernah terwujud

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah

dalam bentuk pelaksanaan otonomi di bidang fiskal, setiap daerah harus dapat

mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya.

Sumber-sumber ini harus digali secara optimal di dalam lingkup peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Termasuk diantaranya pajak daerah yang

merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya disebut PAD)

yang utama.

Untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah harus bekerja lebih giat

menggali potensi-potensi yang ada di daerah, Salah satu jenis dari pajak daerah

(pajak Kabupaten) yang memiliki potensi penerimaan PAD yang sangat besar

adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). BPHTB adalah

pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

18

Dengan ditetapkan BPHTB sebagai pajak daerah sebagaimana diatur

dalam Undang-undang No 28 tahun 29 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah

(UU PDRD), maka kebijakan BPHTB yang meliputi subjek, objek, tarif dan dasar

pengenaan pajak) ditetapkan oleh daerah dan disesuaikan dengan kondisi dan

tujuan pembangunan daerah masing-masing. Dalam hal pemungutan BPHTB

sangat tergantung pada kemauan dan kemampuan daerah itu sendiri sehingga

penerimaan pajak menjadi optimal dan mencapai target.

Dalam UU PDRD dikenal dengan adanya azas diskresi. Asas diskresi

merupakan asas yang memberikan kebebasan/perluasan kepada pejabat negara

untuk membuat sebuah kebijakan yang melanggar ketentuan undang-undang

dengan syarat demi kepentingan umum, masih dalam batas kewenangannya dan

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam UU PDRD dengan adanya

asas diskresi ini, memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada daerah misalnya

untuk menetapkan tarif.

Dalam UU PDRD ditentuakan bahwa tarif BPHTB paling tinggi 5 %.

Setiap daerah dapat menetapkan tarif BPHTB sesuai dengan kebijakan daerahnya

sepanjang tidak melampaui 5 %. Begitu juga dengan dasar pengenaan BPHTB,

daerah dapat menetapkan NPOP-TKP yang berbeda sepanjang tidak lebih rendah

dari jumlah yang ditetapkan dalam UU PDRD yaitu ketentuan pasal 87 ayat (4)26

dan ketentuan Pasal 87 ayat (5)27

.

Berdasarkan hasil penelitian di peroleh data sebagai berikut :

1. Kabupaten Aceh Jaya

Di kabupaten Aceh Jaya, BPHTB diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya

Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Di

Aceh Jaya pengesahan Qanun ini mengalami keterlambatan, yaitu mulai berlaku

26 Pasal 87 ayat (4) UU PDRD, Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak

27 Pasal 87 ayat (5) UU PDRD, Dalam hal peroleahan hak karena waris atau hibah wasiat

yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga

19

sejak tanggal 11 Oktober 2011. Berdasarkan UU PDRD pengalihan BPHTB

menjadi pajak daerah (kabupaten) mulai tanggal 1 Januari 2011.

Keterlambatan penerbitan Qanun BPHTB membuat pemungutan BPHTB

baru bisa dilaksanakan sejak tanggal 11 Oktober 2011, sehingga sebelum itu dari

tanggal 1 januari 2011 BPHTB tidak dapat dipungut karena peraturan tersebut

tidak berlaku mundur yang mengakibatkan kerugian bagi daerah dari penerimaan

BPHTB sehingga PAD menjadi berkurang.

Di Kabupaten Aceh Jaya sangat kurang sekali kesiapan daerah dalam

memungut BPHTB tersebut. Dengan terjadi kekosongan hukum tersebut, di

Kabupaten Aceh jaya tidak dapat di pungut BPHTB. Permasalahan yang muncul

misalnya ketika ada masyarakat yang memperoleh hak atas tanah dan/atau

bangunan maka terhadapnya tidak dapat dipungut BPHTB sehingga persyaratan

lunas bayar BPHTB yang digunakan untuk memproses penetapan akta

kepemilikan tanah dan/bangunan menjadi gugur.

Berdasarkan data dari DPKKAD kabupaten Aceh Jaya, penerimaan BPHTB

dari tahun 2011-2014 adalah sebagai berikut :

Tahun Target Realisasi

2011 - 34.079.820

2012 100.000.000 488.919.231

2013 50.000.000 19.934.985

2014 55.000.000 -

Tabel 1. Data DPPKD Aceh Jaya

Dari tabel diatas terlihat bahwa secara keseluruhan penerimaan BPHTB

sangat rendah realisasinya, kecuali tahun 2012. Banyak faktor penyebab mengapa

hal ini bisa terjadi, yaitu

1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat

DPKKD kabupaten Aceh Jaya kurang optimal dalam mensosialisasikan

tentang BPHTB kepada masyarakat, padahal dengan adanya pembayran

BPHTB menjadikan administrasi pertanahan semakin bagus. Berdasarkan

wawancara dengan Irwansyah warga desa Pulo Raya kecamatan sampoiniet

20

ketika melakukan peralihan hak karena jual beli, dia membuatnya di depan

PPAT, namun dia tidak mengetahui apa yang disebut BPHTB. Menurutnya

ketika melakukan peralihan hak dia hanya membayar biaya yang sudah

ditetapkan oleh notaris dan tanda tangan. Bahkan menurutnya dia tidak

pernah membayar BPHTB tersebut28

.

Keterangan seperti ini sama seperti yang di sampaikan oleh Marzuki29

dan T. Usman Ali. 30

Menurut pengakuannya mereka ketika melakukan

peralihan hak atas tanah karena jual beli mereka tidak pernah membayar

BPHTB dan tidak mengetahui apa BPHTB. Mereka hanya membayar biaya

yang ditentukan oleh PPAT dan hanya menandatangani berkas-berkas yang

diberikan oleh pegawai kantor Notaris/PPAT.

Pengakuan yang sama disampaikan oleh T. Minjar Nurlizai warga kota

Calang. Menurutnya segala urusan proses peralihan hak atas tanah baik

karena waris dan jual beli semua urusan dilakukan oleh PPAT, dia hanya

membayar biaya yang telah ditentukan dan menandatangani berkas-berkas

dan masalah pengurusan BPHTB semuanya dilakukan oleh PPAT termasuk

menghitung besaran pajak terhutang.

Menurut Ahmad Mustari, dia tidak mengetahui sama sekali tentang

BPHTB. Ketika dia membeli tanah semua prosesnya di urus oleh oleh orang

lain termasuk urusan dengan PPAT. Dia hanya datang untuk membubuhkan

tanda tangan dan membayar biaya yang ditentukan.31

2. Kurangnya kepatuhan, kesadaran dan kejujuran masyarakat dalam membayar

BPHTB

Selain faktor kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, ada pula faktor

kurangnya kepatuhan, kejujuran dan kesadaran masyarakat untuk membayar

BPHTB. Masyarakat lebih cenderung tidak membuat peralihan hak di depan

28 T. Irwansyah, wawancara, tanggal 12 Agustus 2014 29 Marzuki, Wawancara tanggal 13 Agustus 2014 30

T. Usman Ali, Wawancara tanggal 12 Agustus 2014 31 Ahmad Mustari, wawancara, tanggal 14 Agustus 2014

21

PPAT dikarenakan harus membayar pajak yang memberatkan mereka.

Masyarakat banyak yang melakukan peralihan hak dengan akta dibawah

tangan dimana proses jual beli dilakukan dihadapan kepala desa setempat.

Bahkan ada masyarakat yang sengaja menurunkan harga transaksi hanya

untuk menghidari BPHTB. Mayarakat pada umumnya sudah tau bahwa

harga transaksi dalam jual beli di tulis dalam akta sejumlah lebih kecil dari

Rp. 60.000.000. (enam puluh juta rupiah) agar tidak perlu membayar pajak.

Dan jika harga sangat mahal biasanya masyarakat akan menurunkan harga

transaksinya agar tidak terlalu besar kena pajaknya.32

Berdasarkan hasil wawancara dengan Deliana Achirati, S.H.,M.Kn.

seorang PPAT di Aceh Jaya, dia menyatakan bahwa di kabupaten Aceh jaya

selama dia bertugas masyarakat sebelum melakukan pengalihan hak atas

tanah dan atau bangunan harus membayar BPHTB terlebih dahulu ke Bank

yang ditunjuk oleh Pemda (Bank Aceh Cabang Calang). Masyarakat

menghitung sendiri besaran BPHTB yang terutang dan kemudian meminta

tanda tangan nya dan baru membayar pajak terutang ke Bank Aceh cabang

Calang.33

Menurut Deliana, masyarakat sebagai subjek dan wajib Pajak BPHTB,

dalam menentukan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), misalnya harga

transaksi sesuai dengan kesepakatan para pihak, dia tidak dapat menentukan

nilai transaksi para pihak. Namun jika nilai transaksi tersebut sudah diluar

kewajaran, dia tidak bersedia untuk membuat akta peralihan Hak. 34

Yang menjadi kendala baginya jika objek pajak tersebut lokasinya jauh

dari pusat kota (kota calang) karena dia tidak mengetahui harga pasar dari

lokasi objek pajak tersebut, dan juga di Aceh Jaya tidak mempunyai standar

32 Cut Fitri Emmelda, wawancara, tanggal 4 Agustus 2014

33 Deliana Achriati, PPAT di Kabupaten Aceh Jaya, Wawancara tanggal 5 Agustus 2014

22

baku harga (Nilai taksir) atas tanah dan bangunan di setiap wilayah.

Sehingga dalam menentukan nilai transaksi karena harganya sangat rendah

akhirnya mengunakan NJOP PBB.

3. Nilai NJOPTKP yang terlalu tinggi

Menurut pengakuan dari T. Murdani, penentuan NJOPTKP BPHTB dalam

Undang-undang PDRD sangat tinggi yaitu paling rendah Rp. 60.000.000.

untuk setiap wajib pajak. Mengingat di Kabupaten Aceh jaya nilai transaksi

tanah adalah sangat kecil bahkan kurang dari Rp. 60.000.000. sehingga

sejumlah besar transaksi tanah dan bangunan tidak dapat dikenakan BPHTB

sehingga mengurangi penerimaan BPHTB. Dia bahkan menyatakan

menyarankan agar NJOP TKP yang diatur dalam Undang-undang PDRD

dapat dirubah sehingga terhadap daerah-daerah yang nilai transaksi tanah

kecil dapat disesuaikan harganya sesuai dengan kondisi daerah tersebut.

Dengan NJOPTKP lebih kecil nantinya akan banyak transaksi yang dapat

dikenakan BPHTB35

4. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut T. Murdani, pengawasan dan kontrol terhadap pemungutan BPHTB

dan proses peralihan Hak atas tanah/bangunan di kabupaten Aceh jaya sangat

sulit dilakukan karena kurangnya sumber Daya manusia (SDM). Berdasarkan

wawancara dengan T. Reza Fahlevi, menurutnya kurangnya penerimaan

BPHTB di kabupaten aceh Jaya karena kurangnya pengawasan dari

pemerintah daerah (DPKKD), tidak ada terobosan-terobosan yang dilakukan

untuk meningkatkan Penerimaan BPHTB. Terhadap permainan harga

transaksi di masyarakat tidak ada upaya untuk menghalanginya dengan

melakukan verifikasi yang ketat terhadap nilai transaksi atau nilai pasar yang

dicantumkan dalam Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB. 36

35 T. Murdani, Kabid. Pendapatan DPKKD kabupaten Aceh Jaya, wawancara tanggal 13 Agustus 2014

36 T. Reza Fahlevi, wawancara, tanggal 13 Agustus 2014

23

2. Kabupaten Pidie Jaya

Di Kabupaten Pidie Jaya, BPHTB telah ditetapkan sebagai pajak daerah

sejak tahun 2011. Diatur dalam Qanun Nomor 14 tahun 2010 yang mulai berlaku

sejak tanggal 1 Januari 2011. Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pidie Jaya,

penerimaan BPHTB sejak menjadi pajak daerah penerimaan BPHTB mengalami

penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tahun Target Realisasi Persentase

2013 600.000.000 357.937.500 59.66 %

2014 (sampai April) 600.000.000 158.435.985 26.41 %

Tabel 2. Penerimaan BPHTB dari tahun 2013-2014

Ada beberapa faktor yang menyebabkan penerimaan BPHTB tidak

mencapai target, diantaranya :

a. Penentuan NPOP-TKP BPHTB dalam Undang-undang PDRD terlalu tinggi

Menurut keterangan kabid. Pendapatan DPPKAD Pidie Jaya, M. Yahya,

S.H. menurunnya penerimaan dari BPHTB karena banyak nilai transaksi tanah

dan bangunan di kabupaten Pidie Jaya relatif kecil dan kurang dari Rp. 60 juta.

Dengan penetapan NPOP-TKP sebesar 60. Juta maka sejumlah besar transaksi

tanah dan bangunan tersebut tidak terkena BPHTB sehingga mengurangi

potensi pajak yang dapat dipungut. Sehingga menurutnya agar NPOP-TKP

dapat diubah untuk diturunkan disesuaikan dengan kondisi daerah pidie jaya.

Dalam kaitan ini pidie Jaya dapat menetapkan NPOP-TKP lebih kecil sehingga

lebih banyak transaksi atas tanah dan bangunan yang dapat dikenakan

BPHTB37

.

37 M. Yahya, Kabid. Pendapatan DPPKAD Kabupaten Pidie Jaya, wawancara tanggal 4

Agustus 2014

24

b. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang BPHTB dan manfaatnya

Menurutnya karena pidie Jaya merupakan kabupaten baru, masyarakat

banyak yang tidak mengetahui BPHTB. dan banyak masyarakat yang tidak

melakukan peralihan hak atas tanah dan bangunan tidak melalui PPAT tetapi

dengan kepala desa. Dan bahkan jika ada yang melakukan peralihan hak di

depan PPAT, sebagian mereka tidak mengetahui BPHTB namun harus

dijelaskan oleh PPAT.

Menurut wajib pajak Marzuki Basyah, ketika melakukan peralihan hak

atas tanah dia baru mengetahui BPHTB setelah dijelaskan oleh PPAT,

kemudian dia membayar sendiri ke Bank. Jumlah BPHTB yang dia bayarkan

sejumlah Rp. 2.500.00038

. Begitu juga yang diutarakan oleh Ahmad Gade

yang melakukan transaksi peralihan hak terhadap objek BPHTB yang terletak

di desa Mesjid Peuduek Kecamatan Trieng Gadeng dan Rusli Yusuf yang

objek BPHTB terletak di gampong bunot kecamatan Meuredu39

.

c. Tidak ada klasifikasi standar harga tanah

Di Pidie jaya sampai saat ini belum ada klasifikasi standar harga tanah.

Sehingga penentuan nilai transaksi hanya berdasarkan kesepakatan para pihak

begitu juga terhadap nilai pasar agak sulit untuk ditentukan, bahkan harga

transaksi sering diluar harga yang wajar.40

d. Kurangnya kejujuran masyarakat dalam penetapan harga transaksi yang

sebenarnya

Berdasarkan wawancara dengan H. Rusli Almanaf, alamat di gampong

mesjid Tuha. Masyarakat cenderung menurunkan harga transaksi dalam

peralihan hak karena jual beli, alasan nya adalah untuk menghindari atau

menurunkan besar pajak terutang. Nilai transaksi di turunkan untuk

38 Marzuki Basyah,wawancara, tanggal 5 Agustus 2014 39 Ahmad Gade dan Rusli Yusuf, wawancara, tanggal 4 Agustus 2014 40

M. Yahya, Kabid. Pendapatan DPKKAD Kabupaten Pidie Jaya, Wawancara tanggal 5 Agustus 2014

25

pengurangan pajak berdasarkan kesepakatan para pihak dan pihak PPAT

sepanjang masih harga wajar memperbolehkan.41

3. Kabupaten Aceh Besar

Pemungutan BPHTB di kabupaten Aceh Besar di atur dalam Qanun Nomor 4

Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan yang mulai

berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Di Kabupaten Aceh Besar berdasarkan data dari Dinas Pendapatan dan

Keuangan dan Aset Daerah diperoleh data :

Tahun TARGET REALISASI PERSENTASE

2011 Rp. 2.500.000.000 Rp. 969.778.205 38.79

2012 Rp. 1.300.000.000 Rp. 1.219.238.598 93.79

2013 Rp. 1.800.000.000 Rp. 2.891.338.618 160.63

2014* Rp. 1.500.000.000 Rp. 971.720.977 64.78

Tabel 3. Penerimaan BPHTB Kabupaten Aceh Besar

* Data sampai dengan Agustus 2014

Dari data terlihat, dari tahun 2011-2014, hanya tahun 2013 yang mencapai

target bahkan lebih dari yang ditargetkan. Namun tahun-tahun lainnya semuanya

tidak mencapai target. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut,

yaitu

1. Penentuan NPOP-TKP terlalu tinggi yang ditetapkan dalam Undang-undang

PDRD

NPOP-TKP di Kabupaten Aceh Besar di dalam qanun ditentukan paling

rendah sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib

pajak, sedangkan dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat

yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah

dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah

41 Rusli Almanaf, wawancara, tanggal 5 Agustus 2014

26

dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami/istri NPOPTKP ditetapkan

paling rendah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)42

2. Penentuan NPOP menggunakan NJOP PBB

Dikarenakan harga tanah dalam jual beli yang ditentukan dalam Akta Jual

Beli tidak sama dengan harga transaksi yang sebenarnya karena cenderung

diturunkan untuk menghindari pajak, maka dalam menentukan NPOP objek

pajak, masyarakat cenderung menggunakan dasar penentuan NPOP

berdasarkan NJOP PBB.43

Sedangkan dari tahun 2011-2013 Kabupaten Aceh

Besar masih mengunakan NJOP PBB yang masih ditentukan oleh pemerintah

pusat ketika PBB masih menjadi pajak pusat dan sangat tidak sesuai lagi

dengan harga pasar sekarang ini.

3. Kurang sumber daya manusia

Di kabupaten Aceh Besar berdasarkan wawancara dengan Muhardiman,

jumlah SDM sangat sedikit sehingga tidak mampu melayani seluruh

masyarakat yang berada dalam wilayah Aceh besar yang luas terlebih yang

berada di pelosok.

4. Lokasi kantor DPKAD terlalu jauh di ibukota Kabupaten

Untuk melakukan verifikasi data terhadap besaran pajak terutang, masyarakat

harus ke Kantor DPKAD kabupaten Aceh Besar yang lokasinya sangat jauh

dikarenakan wilayah Aceh Besar yang sangat luas. Sehingga selama ini

masayarakat ketika ingin membayar BPHTB mereka tidak pernah melakukan

verifikasi ke DPKKD hal ini berdasarkan wawancara dengan T. Miswar

Amri, staf bidang Pendapatan Dinas Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah,

menyatakan bahwa proses verifikasi sebelum tahun 2014 tidak pernah

dilakukan.44

42 Muhardiman, S.E.,M.Si.Ak. Kasie Pajak Daerah, DPPKD Kabupaten Aceh Besar, Wawancara tanggal

43 Muhardiman, wawancara, tanggal....

44 T. Miswar Amrir, Pegawai DPKKD Kabuapten Aceh Besar, wawancara tanggal

27

5. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak serta tingkat

kejujuran sangat minim dalam membayar pajak terutang

Masyarakat cenderung menurunkan harga transaksi dan harga pasar dari

setiap peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, tujuannya agar tidak perlu

membayar pajak ataupun agar tidak terlalu besar membayar pajaknya. Di

Kabupaten Aceh Besar sebelum membayar BPHTB dan ketika melakukan

peralihan hak, mereka diharuskan membuat surat pernyataan dan

menandatanganinya, ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten Aceh Besar

agar masyarakat tidak memanipulasi harga transaksi yang sebenarnya.45

6. Kurangnya pemahaman tentang diskresi

Walaupun dalam undang-undang PDRD diberikan keleluasaan bagi

pemerintah daerah untuk menentukan tarif dan NPOP-TKP sesuai dengan

kondisi daerah masing-masing namun dalam kenyataannya semua wilayah

sampel dalam Qanun nya menggunakan tarif dan NPOP-TKP sama persis

dengan yang ditetapkan dalam Undang-undang PDRD

7. Kurangnya pengawasan terhadap PPAT maupun PPAT Sementara, selama ini

pengawasan yang dilakukan hanya melalui laporan yang disampaikan oleh

PPAT dan PPAT sementara setiap bulannya, sebagaimana di atur dalam Pasal

92 ayat (1) dan (2) Undang-undang PDRD, yang isinya

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi

pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang

perolehan Hak atas tanah/atau bangunan kepada kepala daerah paling

lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

2. Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan faktor penyebab realisasi

penerimaan BPHTB tidak mencapai target adalah

1. Kurangnya sosialisasi tentang BPHTB kepada masyarakat

45 Muhardiman, Kasie. Pajak Daerah DPKKD Kabupaten Aceh Besar

28

2. Minimnya tingkat kepatuhan dan kejujuran masyarakat dalam membayar

pajak

3. Penentuan NPOP BPHTB lebih berpedoman kepada NJOP PBB

4. Kuranngnya pengawasan kepada pihak yang terlibat dalam proses

perolehan Hak atas tanah dan bangunan sehingga diperlukan sanksi yang

tegas

5. Dalam menghitung pajak BPHTB tidak murni menggunakan self

assesment system

6. Lokasi ibukota kabupaten yang jauh sehingga wajib pajak kesulitan dalam

verifikasi besaran pajak terutang

7. Kurangnya pemahaman pembuat Qanun terhadap azas diskresi dalam UU

PDRD

Berdasarkan wawancara dengan T. Irwansyah, menurutnya PPAT sering

kali disalahkan ketika penerimaan BPHTB di suatu daerah sangat rendah, padahal

menurutnya penentuan harga transaksi dan harga pasar sepenuhnya menjadi hak

bagi para pihak, PPAT hanya menuliskan nilai yang disampaikan oleh oleh para

pihak dan tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran nilai tersebut.

Menurutnya PPAT tidak mempunyai tugas jabatan sebagai penilai harga tanah.

Menurutnya hal yang sangat penting untuk meningkatkan penerimaan

BPHTB sebagai PAD yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah

dengan menaikkan NJOP PBB disetiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh.46

Di

Provinsi Aceh, harga pasar tanah dibandingkan dengan dengan NJOP PBB ibarat

langit dan bumi.

Dalam prakteknya ketika harga transaksi tidak diketahui ataupun terlalu

tinggi maka yang akan digunakan sebagai acuan adalah NJOP PBB. Pemutakhiran

NJOP dengan mempertimbangkan nilai harga tanah sesuai dengan harga pasar

sangat perlu dilakukan untuk menghasilkan nilai NJOP yang semakin mendekati

46 T. Irwansyah, S.H.,S.PN, Sekretaris Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( IPPAT)

provinsi Aceh, wawancara, tanggal 30 Oktober 2014

29

nilai transaksi, sehingga wajib pajak tidak bisa lagi bermain dengan harga

transaksi tanah dan/atau bangunan.

PPAT dalam pemungutan pajak hanya menjalankan tugas sebagaimana

yang diperintahkan undang-undang. Dalam Pasal 91 (1) Undang-undang PDRD,

disebutkan Pejabat Pembuat Akta tanah /Notaris hanya dapat menandatangani

akta pemindahan Hak atas Tanah dan atau bangunan setelah wajib Pajak

menyerahkan bukti pembayaran pajak. Jadi PPAT tidak bertanggung jawab

terhadap besaran jumlah pajak terutang wajib pajak.

Terhadap masalah NPOP yang berdasarkan harga transaksi dan nilai pasar

sangat diperlukan kerjasama yang baik antar pihak-pihak yang berkepentingan

terkait masalah BPHTB, misalnya Pemerintah daerah, PPAT dan Badan

pertanahan Nasional (BPN) agar penentuan NPOP tersebut sesuai dengan harga

yang sebenarnya.

Faktor tingginya NJOP-TKP menjadi satu isu yang dihembuskan oleh

kabupaten Aceh Jaya, Pidie jaya dan Aceh Besar. Karena rendahnya penerimaan

BPHTB di daerah tersebut disebabkan oleh rendahnya potensi pajak, dimana nilai

transaksi dan harga pasar sebagian besar dibawah Rp. 60.000.000. (enam puluh

juta). Oleh karena itu kabupaten-kabupaten tersebut menginginkan agar Undang-

undang PDRD di revisi sehingga NJOPTKP tidak ditetapkan serendah-rendahnya

Rp. 60.000.000. namun sesuai dengan kondisi daerah setempat. Menurut peneliti

jika Undang-undang PDRD di ubah, perubahan tersebut jangan sampai

memberatkan masyarakat kelas bawah, jangan sampai hanya untuk mengejar

penerimaan BPHTB menjadi tinggi akhirnya membuat rakyat menjadi bertambah

bebannya.

Menurut laporan dari kementerian keuangan dan Direktur Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah47

NPOP-TKP ditujukan untuk membantu kelompok

masyarakat berpendapatan rendah agar dapat mengurus bukti hak (sertifikat)

47 Anwar Syahdat Dkk, op.cit.

30

kepemilikan tanah dengan tidak dibebani pajak. Dengan memberikan keringanan

bagi masyarakat dalam mengurus bukti hak atas kepemilkan tanah diharapkan

memberikan dampak yang positif bagi daerah, diantaranya meningkatkan

ketertiban administrasi pemilikan tanah dan/atau bangunan, yang akan

mempermudah penyelesaian sengketa dan pemungutan PBB-Perdesaan dan

Perkotaaan, kemudian untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber

pembiayaan karena sertifikat dapat digunakan sebagai agunan di bank untuk

memperoleh kredit modal usaha. Hal ini akan mempercepat pertumbuhan

ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Anwar syahdat dkk, Penetapan NPOP-TKP sebesar Rp. 60 juta

didasarkan pada pertimbangan bahwa harga rumah sangat sederhana (rumah type

RSS) pada saat BPHTB mulai dipungut oleh daerah (2010) adalah sekitar Rp. 60

juta. Melalui kebijakan ini diharpkan masyarakat Indonesia yang membeli rumah

type RSS tidak akan dibebani dengan BPHTB. Hal ini sejalan dengan kebijakan

pemerintah pusat yang memberikan berbagai kemudahan bagi kepemilikan rumah

type RSS berupa perlkaukan khusus di bidang PPN dan kemudahan dalam

pengurusan sertifikat.

Terhadap asas diskresi yang di atur dalam Undang-undang PDRD,

harapannya pemerintah daerah mengakomodir apa yang telah ditentukan,

Harusnya terhadap tarif yang ditentukan 5 % dapat ditetapkan berbeda di dalam

Qanun, misalnya dengan menentukan tarif yang berbeda berdasarkan kategori

tanah perkotaan dan perdesaana atau tanah pertanian dan non pertanian sehingga

ada variasi tarif sesuai dengan karekteristik tanahnya.

BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Menggagas dan merumuskan model kebijakan yang tepat untuk

mengoptimalkan kontribusi PAD dari BPHTB di kabupaten-kabupaten di Provinsi

Aceh. Sehingga rencana tahun selanjutnya dengan membuat model rancangan

Qanun yang telah dikaji, dikritisi dan diberikan masukan untuk perbaikan terkait

dengan qanun BPHTB.

31

BAB. 7. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat dsimpulkan pelaksanaan pemungutan BPHTB

belum berjalan berjalan secara optimal. Ini terlihat dari realisasi penerimaan

BPHTB pada tahun 2012, 2013 dan tahun yang sedang berjalan yaitu 2014.

Faktor penyebabnya adalah :

1. Kurangnya sosialisasi tentang BPHTB kepada masyarakat

2. Minimnya tingkat kepatuhan dan kejujuran masyarakat dalam membayar

pajak

3. Penentuan NPOP BPHTB lebih berpedoman kepada NJOP PBB

4. Kuranngnya pengawasan kepada pihak yang terlibat dalam proses perolehan

Hak atas tanah dan bangunan sehingga diperlukan sanksi yang tegas

5. Dalam menghitung pajak BPHTB tidak murni menggunakan self assesment

system

6. Lokasi ibukota kabupaten yang jauh sehingga wajib pajak kesulitan dalam

verifikasi besaran pajak terutang

7. Kurangnya pemahaman pembuat Qanun terhadap azas diskresi dalam UU

PDRD

Saran

Untuk mengoptimalkan penerimaan BPHTB, perlu dilakukan penentuan

standar harga tanah di setiap kabupaten dan terhadap NJOP PBB harus dilakukan

penyesuaian kenaikan harga setiap maksimal 3 tahun sekali. Dan perlu dilakukan

pengawasan terhadap pemungutan BPHTB.

32

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Lutfi, 2006, penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah: suatu Upaya Dalam Optimalisasi Penerimaan PAD, Jurnal Ilmu

Administrasi dan organisasi : Bisnis & Birokrasi, Volume XIV, Nomor 1,

Januari 2006, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

politik, Universitas Indonesia

Andi Subri, Reformasi Peraturan Perundang-undangan dan Birokrasi Bidang

Perpajakan, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 8 No. 1, 2011.

Anwar Syahdat dkk, Tinjauan Pelaksanaan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB) Menjadi Pajak Daerah, Kementerian

Keuangan republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,

Jakarta, 2011.

Glynn Cochrane. Policies for Strengthening Local Goverment in Developing

Countries, World bank Staff Working paper No. 582 Management and

Developing Series No 9, Washington DC: The World Bank, 1983.

Grand Design Desentralisasi Fiskal Indonesia, Kementerian Keuangan Republik

Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jakarta.

Faisal A. Rani. Dkk, Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran

pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Indikator Keberhasilan

Penyelenggaraan Otonomi daerah, Penelitian batch 2 tahun 1, 2009.

Kementerian keuangan Republik Indonesia Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan, Jakarta. 2011

Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan, Yogyakarta, Andi, 2002.

Prakosa, Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan pendapatan Asli

Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Empiris di wilayah

Propinsi Jawa Tengah dan DIY, 2004

Richard. Bird, Subnational Revenue: Realities and Prospect”. Paper yang

disampaikan pada Intergovemmental Fiscal Relations and Lokal Financial

Management yang diselenggarakan oleh The World Bank Institute, tanggal

17-21 April 2000 di Almaty, Kazakhtan Almaty, Kazakhtan World Bank,

2000.

Sudjarwoko, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan

Asli Daerah (PAD)dan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD)

Provinsi DKI Jakarta,Universitas Indonesia, 2010.

33

Tulis S. Meliana, Perpajakan dan Akuntansi pajak, Semesta Media, Jakarta, 2012

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, Perpajakan Indonesia Pembahasan Sesuai dengan

Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan

Perpajakan terbaru, Salemba Empat, Jakarta, 2002.

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

Website

Eddy Wahyudi, Mulai 1 Januari 2011 BPHTB telah Resmi menjadi pajak Daerah,

http//:www. eddywahyudi.com, 31 desember 2010

Biodata Ketua Penelitian Hibah Bersaing

A. IDENTITAS DIRI

1.1 Nama Lengkap Cut Era Fitriyeni, S.H., M.Kn.

1.2 Jabatan Fungsional Lektor

1.3 NIP/NIK/No. Identitas Lainnya 197908042003122001

1.4 Tempat dan Tanggal Lahir Tungkob/ 4 Agustus 1979

1.5 Alamat Rumah Jl. Kebun Raja Lr. H. Yahya No 3

Lamglumpang Ulee Kareng Banda Aceh

1.6 Nomor Telepon/Faks

1.7 Nomor HP O8126988401

1.8 Alamat Kantor Jl. Putroe Phang No. 1 Kompelma

Darussalam Kota Banda Aceh

1.9 Nomor Telepon/Faks (0651) 7552295/(0651) 7552295

1.10 Alamat e-mail [email protected]

1.11 Mata Kuliah yang Diampu 1. Hukum Agraria

2. Hukum Penguasaan dan Peralihan Hak

atas Tanah

3. Hukum Waris

4. Hukum Kontrak

5. Hukum Perbankan

6. Hukum Pajak

7. Hukum Dagang

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

2.1 Program: S-1 S-2 S-3

2.2 Nama PT Unsyiah Universitas Gadjah Mada -

2.3 Bidang Ilmu Hukum Kenotariatan

2.4 Tahun Masuk 1997 2002

2.5 Tahun Lulus 2002 2004

2.6 Judul Skripsi/

Tesis/Disertasi

Perlindungan Hak Cipta

Atas karya Arsitektur

dalam Suatu Hubungan

Kerja (Suatu Penelitian

di Kota Banda Aceh)

Pengenaan Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan

Bangunan atas Perolehan

Hak Karena waris di kota

Yogyakarta

2.7 Nama Pembim-

bing/Promotor

Djalaluddin, S.H., S.U. Dr.Siti Ismajati Jenie,

S.H.CN.

C. PENGALAMAN PENELITIAN

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan

Sumber Jlh (Juta Rp)

1 2005 Pelaksanaan Keistimewaan dan

Kekebalan Hukum Staf Internasional

UN OCHA dalam Misi Kemanusiaan

di Aceh

DASK

UNSYIAH

7.500.000

2 2006 Tanggung Jawab Notaris Terhadap

Kehilangan dan Musnahnya Minuta

Akta Akibat Gempa dan Bencana

Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam (suatu Oebekitian di Kota

Banda Aceh)

DASK Dinas

Pendidikan

Provinsi Aceh

10.000.000,-

3 2006 Pemenuhan Ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (7) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris oleh Notaris dalam menjalankan Jabatannya serta kaitannya dengan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

DASK Dinas

Pendidikan

Provinsi NAD

10.000.000,-

4 2009 Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 dan Nomor 51 K/AG/1999 tentang Kewarisan Pewaris Muslim Dengan Ahli Waris Non Muslim

Hibah APBA

Universitas

Syiah Kuala

7.500.000

D. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No Tahun Judul Pengabdian Kepada

Masyarakat

Pendanaan

Sumber Jlh (Juta Rp)

- - - - -

E. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL

No Tahun Judul Artikel Ilmiah Volume/

Nomor

Nama Jurnal

1 2010 Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Desember

2010/No 52

Tahun XII

Kanun

2 2010 Kewarisan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Waris Islam

Vol. 13/ No 22

Edisi Juli 2010

Mondial

3 2011 Klausula Baku: Tinjauan Yuridis dan Praktis Vol. 1/No 1

Februari 2011

Privat

4 2011 Pemenuhan ketentuan pasal 16 ayat (1) Butir L dan Ayat (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Serta Kaitannya Dengan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

Vol. 1 /No 2

Agustus 2011

Privat

5 2012 Tanggung Jawab Notaris terhadap

Penyimpanan Minuta Akta Sebagai

Bagian Dari Protokol Notaris

Desember

2012

Kanun

F. PENGALAMAN PENULISAN BUKU

No Tahun Judul Buku Jumlah

Halaman Penerbit

- - - - -

G. PENGALAMAN PEROLEHAN HKI

No Tahun Judul /Tema HKI Jenis Nomor P/ID

- - - - -

H. PENGALAMAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK/REKAYASA SOSIAL

LAINNYA

No Tahun Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial

Lainnya yang Telah Diterapkan

Tempat

Penerapan

Respons

Masyarakat

- - - - -

+ yang reb!!!!Pp\ql

Penghdgaan yanA pe'nah dnaih dalam

d,penMggungraMbkd secrx [ukun Apabru di kemud an h'L

sesuad dcng d k enr ard. sava sanggup nercn ma risr konva

Dedl!Lu b'odaE in,saya buai dcngd seb.nrnva lntuk ncDrnuh'

pcngaju.n Hib.n Penel'lian DesenralEN Hiblh BeAang

Semua dara ymc sayx isrkan dan tercrnrum drl'm brodaE rnr

Rand, Aceh 03 D6ember 20l4

a o,^"h(cuL Eid FMJenr S H M Kn )

r-fl0 rhun rrnrhtr (dd pemeflniah

'sondsi dttru

Biodata Anggota Penelitian Hibah Bersaing

A. Identitas Diri

1 Nama Lengkap (dengan gelar) Syamsul Bahri, S.H.I., M.A

2 Jabatan Fungsional Lektor

3 Jabatan Struktural -

4 NIP/NIK/ identitas lainnya 19791115 200812 1 001

5 NIDN 0015117906

6 Tempat dan Tanggal Lahir Banda Aceh/ 15 November 1979

7 Alamat Rumah Menasah Baro Lamlhom, Kec. Lhoknga Aceh

Besar

8 Nomor Telepon/Faks/HP 085277497172

9 Alamat kantor Fakultas Hukum Unsyiah

10 Nomor Telepon/Faks/HP (0651) 7428935

11 Alamat e-mail [email protected]

12 Lulusan yang telah dihasilkan S1= S2= S3=

13 Mata Kuliah Yang Diampu 1. Hukum Islam

2. Kaidah Hukum Islam

3. Pemikiran Politik Islam

B. Riwayat Pendidikan

S1 S2 S3

Nama Perguruan Tinggi IAIN Ar Raniry Universitas

Muhammadiyah

Yogtyakarta

Bidang Ilmu Hukum Islam Pemikiran Hukum

Islam

Tahun Masuk-Lulus 1998-2003 2005-2006

Judul

Skripsi/Thesis/Desertasi

Kedudukan Nafkah

Anak Terhadap

Orang Tua

(Analisis Terhadap

Hadits Tamlik)

Implementasi

Syari’at Islam Di

Banda Aceh (Studi

Respon

Masyarakat)

Nama Pembimbing Dra. Fatimah

Muhammad

Dr. Hamim Ilyas,

M.A

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No Tahun Judul Pendanaan

Sumber Jumlah

1

2010 Survey Pemetaan Area

Ganja di Aceh

BNN 70.000.000

2 2011 Penelitian tentang Pelaksanaan

Perlindungan Terhadap

Sumberdaya Perikanan Dalam

Laut Territorial dan Zona

Ekonomi Ekslusif Indonesia Di

Propinsi Aceh

PNBP 15.000.000

3 2011 Optimalisasi Fungsi dan Peran

Satuan Polisi Pamong Praja

dan Wilayatul Hisbah dalam

memelihara Ketertiban

Masyarakat

PNBP 15.000.000

4 2012 Standar Pelayanan Minimum

Bagi Anak Yang Berhadapan

Dengan Hukum Pada Unit

Pelayanan Perempuan Dan

Anak Kepolisian Resort Kota

Banda Aceh

PNBP 15.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No Tahun Judul Pendanaan

Sumber Jumlah

1 2010

Penyusunan Naskah

Akademik Tentang

Kedudukan Protokoler Dan

Keuangan Pimpinan Dan

Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Kota Subulussalam

Pemda

Subulussalam 10.000.000

2 2012 Konsultasi Hukum Depkumham 300.000

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor/Tahun Nama Jurnal

1 Pelaksanaan Syari’at Islam

Di Aceh Sebagai bagian

Wilayah NKRI

Volume 12 No. 2 Mei

2012

Jurnal Dinamika

Hukum Fakultas

Hukum

Universitas

Jenderal

Soedirman

Purwokerto Jawa

Tengah

2 Penerapan Kaidah-Kaidah

Hukum Islam Dalam

Istinbath Hukum (Studi

Analisis Kajian Dewan

No. 55 Tahun XIII

Desember 2011

Jurnal Kanun

Fakultas Hukum

Universitas Syiah

Kuala Banda

Hisbah/Persis) Aceh

3 Analisis Pembentukan

Hukum Keluarga di Sudan

(Studi Komparatif KHI Di

Indonesia)

Vol: 1 N0. 2 Agustus

2011

Jurnal Privat

(Jurnal Hukum

Perdata) Fakultas

Hukum

Universitas Syiah

Kuala Banda

Aceh

F. Pengalaman Penyampaian makalah Secara Oral pada Pertemuan/Seminar Ilmiah

Dalam 5 Tahun Terakhir

No Nama Pertemuan

Ilmiah/Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat

1

2

3

G. Pengalaman Penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit

1 Implementasi

Syari’at Islam

(Respon Masyarakat

Banda Aceh 2000-

2006)

2012 110 Halaman Pale

Indonesia

Media,

Yogyakarta

H. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir

No Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID

1

2

3

4

5

1

MENCARI MODEL KEBIJAKAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS

TANAH DAN BANGUNAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI

PENDAPATANASLI DAERAH PROVINSI ACEH

Cut Era Fitriyeni, Syamsul Bahri

ABSTRAK

Decentralization concretized in several forms and one of them is the transfer of

BPHTB from a central tax into a local tax as legalized by Act No. 28/2009 on Local

Tax and Local Retribution that effectively come into force since January 1st, 2009.

Increasing the local revenue is the objective of this policy and at the end it is expected

that the higher quality of public services will be delivered by the local governments and

the target of decentralization itself which is increasing society’s welfare will be

achieved as well. Although it has been classified as a local tax, condition differs in

regard to the amount of revenue collected; during BPHTB as a central tax and BPHTB

as a local tax as nowadays. The research aims to explain the implementation of BPHTB

as a local tax in Kabupaten/Kota in Aceh related to discretion on Act No 28/2009.

Furthermore, it aims to optimally increase the local revenue through BPHTB as targeted

by Act No 28/2009. The research employs normative legal research method. The study

shows that in some Kabupaten such as Aceh Besar, Aceh Jaya and Pidie Jaya the

implementation of such discretion regulated by Act No 28/2009 is yet optimal.

Determining the NPOP BPHTB using NJOP PBB basis is concluded as the causing

factor as well as lack of adequate supervision in collecting BPHTB.

Keywords: Policy, BPHTB and Local Revenue.

I. PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Salah satu wujud dari desentralisasi fiskal dan otonomi daerah adalah pemberian

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut sumber-sumber pendapatan

daerah diantaranya pajak. Pemberian kewenangan ini diwujudkan melalui

penyempurnaan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah dan Restribusi

Daerah (selanjutnya disingkat dengan PDRD) sebagaimana diatur dalam Undang-

undang nomor 28 tahun 2009. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau

2

Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu dari pajak daerah yang termasuk dalam pajak

Kabupaten/kota.1

Dengan adanya Undang-undang PDRD, pemerintah daerah diberi kewenangan

untuk memungut dan mengelola sendiri BPHTB dengan menetapkan peraturan daerah

(Qanun) yang diharapkan dapat secara maksimal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) agar kesejahteraan masyarakat juga dapat meningkat.

Dalam Undang-undang PDRD diberikan diskresi kepada daerah dalam menetapkan

tarif pajak,2 dimana pemerintah kabupaten/kota dalam hal ini diberikan keluasaan untuk

mengejawantahkan regulasi yang cocok dengan kondisi di daerah masing-masing.

Undang-undang PDRD hanya memberikan limitasi terkait pemungutan BPHTB di

daerah, kemudian memberikan rongga untuk pemerintah daerah agar dapat

mengekspansi regulasi tersebut menjadi sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut.

Peralihan kewenangan pemungutan pajak atau devolusi BPHTB dari pemerintah

pusat kepada Pemerintah Daerah telah berjalan selama 3 tahun dimana efektif berlaku

sejak tanggal 1 Januari 2011. Di Provinsi Aceh, semua kabupaten dan kota sudah

mempunyai Qanun yang mengatur tentang pemungutan BPHTB, tanpa adanya Qanun

tersebut pemungutan BPHTB menjadi ilegal.

Untuk mengukur keberhasilan pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah adalah

dengan melihat kemampuan daerah untuk memungut seluruh potensi BPHTB di

daerahnya. Karena potensi BPHTB sangat ditentukan oleh kegiatan ekonomi yang

terjadi di suatu daerah, maka ukuran yang dapat digunakan sebagai pembanding adalah

realisasi Penerimaan BPHTB tahun 2009 dan 2010 ketika BPHTB masih menjadi pajak

pusat serta tahun 2011 dan 2012 setelah menjadi pajak Pajak daerah.

Di kabupaten Aceh Jaya, Qanun yang mengatur tentang BPHTB baru disahkan

pada tanggal 11 Oktober 2011 dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2011. sehingga sebelum

tanggal 11 Oktober 2011, BPHTB tidak dapat dipungut oleh Pemerintah daerah

Kabupaten Aceh Jaya. Dampak dari ketiadaan peraturan tersebut, pemerintah daerah

1 Lihat Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

restribusi Daerah 2 Pasal 87 ayat (6) UU PDRD dan pasal 88 ayat (2) UU PDRD

3

kehilangan penerimaan dari BPHTB dan kehilangan informasi terhadap perolehan hak

atas tanah dan bangunan diakibatkan karena Qanun BPHTB tersebut tidak dapat berlaku

mundur.

Berdasarkan data awal yang diperoleh, penerimaan BPHTB diseluruh kabupaten di

provinsi Aceh mengalami penurunan jika dibandingkan dengan penerimaan BPHTB

dari dana bagi hasil ketika masih menjadi pajak pusat. Data dari Dinas Pendapatan dan

Keuangan Kabupaten Aceh Besar, di Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 2010 dari

yang dianggarkan 3.781.542.000 yang terealisasi sebesar 4.872.474.266. Tahun 2011,

yang dianggarkan 2.500.000.000 yang terealisasi 969.778.205 dan pada tahun 2012

yang dianggarkan 1.300.000.000. yang terealisasi hanya 1.125.672.534. Di Kabupaten

Aceh Utara realisasi penerimaan dari BPHTB pada tahun 2010 sebesar 3.604.042.369,

pada tahun 2011 2.309.308.484 dan pada tahun 2012 sebesar 648.167.546. dan

diseluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh mengalami penurunan pendapatan dari

BPHTB.

Salah satu indikator penyebab rendahnya penerimaan dari BPHTB setelah menjadi

pajak daerah adalah banyak sekali Nilai Perolehan Objek Pajak (selanjutnya disebut

NPOP) yang nilai transaksi/nilai pasar kurang dari Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak

Kena Pajak (selanjutnya disebut NPOPTKP), sehingga mengakibatkan tidak terutang

BPHTB. Padahal ditentukan apabila NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari pada

Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP-PBB) yang digunakan sebagai

dasar penghitungan dan dasar pengenaan BPHTB adalah NJOP-PBB.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas DPKD Kabupaten Aceh Besar,

diketahui bahwa objek perolehan hak tersebut sebenarnya nilai transaksinya/nilai pasar

lebih besar dari NPOPTKP sehingga timbul dugaan sementara ada faktor kesengajaan

dari wajib pajak ketika melakukan peralihan hak dengan menurunkan harga

transaksi/nilai pasar untuk menghindari pembayaran pajak BPHTB.

Dari data yang dihasilkan, terlihat bahwa BPHTB sebelum dan setelah dialihkan

kewenangan menjadi pajak daerah terdapat kesenjangan penerimaan, padahal

diharapkan BPHTB menjadi salah satu sumber PAD yang cukup potensial bagi daerah

4

Kabupaten/kota dibandingkan dengan keseluruhan penerimaan pajak-pajak daerah yang

selama ini ada.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah

implementasi pemungutan BPHTB terkait dengan diskresi yang terdapat dalam UU No

28 tahun 2009 di Kabupaten/kota Provinsi Aceh?

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak memiliki dua peranan utama yaitu sebagai sumber penerimaan negara

(fungsi budget) dan sebagai alat untuk mengatur (fungsi regulator). Waluyo dan

Wirawan B. Ilyas mengutip dari Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran kepada kas

negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat

jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum.3

Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dalam bentuk PAD yang

bersumber dari pungutan pajak daerah, pemerintah telah melakukan penyempurnaan

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan retribusi daerah.

Penyempurnaan ini untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah serta membangun

hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lebih ideal.

Secara Teoritik, PAD merupakan suatu sumbangan nyata yang diberikan oleh

masyarakat setempat guna mendukung status otonom yang diberikan kepada daerahnya.

Tanpa dukungan dalam bentuk besarnya perolehan PAD penting artinya bagi suatu

pemerintah agar agar memiliki keleluasaan yang lebih dalam melaksanakan

pemerintahan sehari-hari maupun pembangunan yang ada di wilayahnya.4 Dalam tulisan

Ahmad Lutfi dikatakan seorang pakar dari World Bank berpendapat bahwa batas 20%

perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah.

3Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, Perpajakan Indonesia Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan

Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan terbaru, Salemba Empat, Jakarta,

2002, hlm. 5 4 Ahcmad Lutfi, Op.cit, hlm. 2

5

Sekiranya PAD kurang dari 20 % tersebut, maka daerah tersebut akan kehilangan

kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri5

Kebijakan atas pajak daerah diarahkan untuk lebih memberikan kepastian hukum,

penguatan local taxing power, peningkatan efektivitas pengawasan dan perbaikan

pengelolaan pendapatan pajak daerah. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 28

tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah (PDRD) yang mulai berlaku

secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2010

Menurut Undang-Undang PDRD, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.6

Menurut Prakosa, pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang

pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan

berdasarkan Undang-undang yang berlaku, hasilnya digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.7

Untuk Provinsi Aceh, berdasarkan pasal 179 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006

tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UUPA), ditentukan bahwa penerimaan

Aceh dan Kabupaten/kota terdiri atas Pendapatan daerah dan pembiayaan. Dan dalam

ayat (2) ditentukan bahwa pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan, Dana otonomi Khusus, dan

lain-lain pendapatan yang sah. Dalam Pasal 180 UUPA disebutkan sumber Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/kota terdiri atas :

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

5 Glynn Cochrane. Policies for Strengthening Local Goverment in Developing Countries, World

bank Staff Working paper No. 582 Management and Developing Series No 9, Washington DC: The

World Bank, 1983 6 Lihat Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi

Daerah 7 Prakosa, Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan pendapatan Asli Daerah (PAD)

terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Empiris di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY, 2004, hlm. 2

6

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/kabupaten/kota dan

hasil penyertaan modal Aceh/kabupaten/kota

d. Zakat

e. Lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota yang sah.

Jadi, BPHTB merupakan salah satu dari pajak daerah kabupaten/kota sebagai sumber

Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota.

Sebelum ada Undang-undang PDRD, pelaksanaan pemungutan pajak Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dilakukan oleh Pemerintah Pusat

tetapi seluruh penerimaan pajaknya diberikan kembali ke pemerintah Daerah melalui

pola bagi hasil. Dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan

Keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pendapatan BPHTB

dibagikan ke daerah dengan pola distribusi sebagai berikut8

a. 80% merupakan bagian daerah yang dibagikan kepada dearah provinsi dan

kabupaten/kota dengan porsi :

16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan, dan

64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil

b. 20% merupakan bagian pemerintah pusat dan dibagikan kepada seluruh

kabupaten/kota dengan porsi yang sama

Dengan memperhatikan Pasal 180 angka 6 Undang-undang PDRD, ketentuan

Undang-undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Bea perolehan Hak Atas Tanah dan atau

Bangunan tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya undang-undang ini,

maka tahun 2010 yang lalu merupakan tahun terakhir bagi pemerintah pusat

untukmengelola BPHTB.9 Pengalihan BPHTB kepada daerah merupakan langkah

srategis dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia.10

8 Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 9 Eddy Wahyudi, Mulai 1 Januari 2011 BPHTB telah Resmi menjadi pajak Daerah, http//:www.

eddywahyudi.com, 31 Desember 2010. 10 Tinjauan pelaksanaan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) Menjadi

Pajak Daerah, 2011,Kementerian keuangan Republik Indonesia Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan, Jakarta.

7

Desentralisasi fiskal ini merupakan suatu instrumen yang digunakan oleh

pemerintah dalam mengelola pembangunan guna mendorong perekonomian daerah

maupun nasional. Melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik diharapkan

akan tercipta kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah,

sehingga akan berimbas kepada kondisi perekonomian yang lebih baik. Sebagai tujuan

akhir adalah kesejahteraan masyarakat.11

Menurut Mardiasmo, untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari

pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu diberikan otonomi dan keleluasaan daerah.

Langkah penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah

adalah dengan menghitung potensi penerimaan pajak daerah yang riil yang dimiliki oleh

daerah tersebut, sehingga bisa diketahui peningkatan kapasitas pajak (tax capacity)

daerah. Peningkatan kapasitas pajak pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber

pendapatan daerah.12

Pajak daerah yang baik pada prinsipnya harus dapat memenuhi dua kriteria.13

Pertama pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup bagi daerah sesuai

dengan derajat otonomi fiskal yang dimilikinya. Kedua, pajak daerah harus secara jelas

berdampak pada tanggung jawab fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang

bersangkutan.

Secara konsepsional, terdapat beberapa dasar pemikiran mengenai kebijakan

pengalihan BPHTB yang semula sebagai pajak pusat menjadi pajak daerah, antara lain14

a. BPHTB layak ditetapkan sebagai pajak daerah.

BPHTB memenuhi kriteria dan prinsip-prinsip pajak daerah yang baik, seperti :

Objek pajaknya terdapat di daerah (local-origin)

11 Grand Design Desentralisasi Fiskal Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia,

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jakarta, Hlm 7 12 Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan, yogyakarta, Andi, 2002, hlm. 146-147. 13 Richard. Bird, Subnational Revenue: Realities and Prospect”. Paper yang disampaikan pada

Intergovemmental Fiscal Relations and Lokal Financial Management yang diselenggarakan oleh The

World Bank Institute, tanggal 17-21 April 2000 di Almaty, Kazakhtan Almaty, Kazakhtan World Bank,

2000 14Anwar Syahdat dkk, Tinjauan Pelaksanaan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB) Menjadi Pajak Daerah, Kementerian Keuangan republik Indonesia Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan, Jakarta, 2011, hlm. 3-4

8

Objek pajak tidak berpindah-pindah (im-movable)

Terdapat hubungan yang erat antara pembayar pajak dan pihak yang menikmati

hasil pajak tersebut (the benefit-tax link principle)

b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Penetapan BPHTB sebagai pajak daerah akan meningkatkan pendapatan yang

bersumber dari daerah itu sendiri (Pendapatan Asli Daerah). Hal ini berbeda dengan

penerimaan BPHTB sebagai pajak pusat, meskipun pendapatan BPHTB kemudian

diserahkan kepada daerah, penerimaan ini tidak dimasukkan ke dalam kelompok

pendapatan asli daerah melainkan sebagai dana perimbangan (Dana Bagi Hasil)

c. Meningkatkan akuntabilitas daerah (local accountability)

Dengan menetapkan BPHTB sebagai pajak daerah, maka kebijakan BPHTB (objek,

subjek, tarif, dan dasar pengenaan pajak) ditetapkan oleh daerah dan disesuaikan

dengan kondisi dan tujuan pembangunan daerah. Demikian pula dengan

pemungutan BPHTB, sepenuhnya dilakukan oleh daerah sehingga optimalitas

pemungutannya tergantung pada kemauan dan kemampuan daerah. Selanjutnya

penggunaan hasil BPHTB ditentukan oleh daerah (melalui proses alokasi belanja

dalam APBD). Dengan demikian, daerah mempertanggungjawabkan segala sesuatu

terkait dengan pemungutan BPHTB kepada masyarakat di daerahnya dan masyarakat

memiliki akses untuk ikut serta dalam pengawasan penggunaan hasil pungutan

BPHTB.

d. Internationally good practice

Praktek di berbagai negara, BPHTB (property transfer tax) ditempatkan sebagai

pajak daerah.

Argumentasi lain yang mendukung kebijakan pengalihan BPHTB menjadi pajak

daerah adalah berkaitan dengan kualitas belanja daerah (local spending quality). 15

Dasar Pemungutan BPHTB adalah peraturan daerah dan pengaturan dalam

peraturan daerah harus disesuaikan dengan kebijakan pokok mengenai BPHTB yang

diatur dalam Undang-undang PDRD, yaitu

15 Ibid, hlm. 16

9

a. Objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan16

b. Sejumlah objek pajak tidak dikenakan BPHTB17

c. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah

dan/atau bangunan.

d. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah

dan/atau bangunan.18

e. Tarif BPHTB paling tinggi 5%. Setiap daerah dapat menetapkan tarif BPHTB sesuai

dengan kebijakan daerahnya sepanjang tidak melampaui 5%.

f. Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dan saat

terutang BPHTB adalah tanggal peralihan hak, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nilai yang digunakan untuk menetapkan NPOP dan NPOPTKP (NPOP Tidak Kena

Pajak) serta saat terutang BPHTB untuk berbagai transaksi pengalihan hak adalah:

Apabila NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP-PBB (Nilai

Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan

Bangunan), dasar pengenaan BPHTB adalah NJOP-PBB.

Setiap daerah dapat menetapkan NPOP-TKP yang berbeda sepanjang tidak

lebih rendah dari jumlah yang diatur dalam Undang-undang PDRD19

Pemungutan BPHTB dilakukan berdasarkan self assessment system. Anggota

masyarakat sebagai wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaporkan dan membayar

sendiri pajaknya yang terutang, ini berarti tanggung jawab atas kewajiban-kewajiban

16Perolehan hak meliputi pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat,

waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan

peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan

hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, atau hadiah. Dan pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak.

17Sejumlah objek pajak tidak dikenakanBPHTB, seperti objek pajak yangdiperoleh perwakilan

diplomatikdan konsulat, negara, badan atauperwakilan lembaga internasional,konversi hak yang tidak

merubahnama, wakaf, dan kepentinganibadah. Khusus mengenai badan atauperwakilan lembaga

internasional yangdikecualikan dari pengenaan BPHTBdiatur dalam Keputusan MenteriKeuangan Nomor

147/PMK.07/2010tanggal 27 Agustus 2010. 18 Hak Atas tanah meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Atas

Satuan Rumah Susun dan Hak Pengelolaan 19 Lihat Pasal 87 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Darah dan

Retribusi Daerah

10

pembayar pajak kepada negara/pemerintah sepenuhnya berada pada anggota masyarakat

sebagai wajib pajak, sedangkan pemerintah hanya dengan melakukan pemeriksaan dan

pengawasan terhadap kewajiban pajak dari setiap wajib pajak. Prinsip ini bermakna

pemerintah memberikan kepercayaan yang besar kepada anggota masyarakat sebagai

wajib pajak untuk menghitung kewajiban pajaknya secara sendiri.20

Dimana wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah

BPHTB yang terutang. Dalam sistem seperti ini, pembayaran BPHTB perlu divalidasi

oleh petugas pajak untuk mengetahui kebenaran pembayaran yang telah dilakukan.

Salah satu elemen yang perlu divalidasi adalah kebenaran dasar pengenaan BPHTB,

yaitu Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) yakni nilai terbesar antara nilai transaksi dan

NJOP untuk penghitungan PBB.

II. METODE PENELITIAN

2.1.Metode Pendekatan dan Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan

dengan mencari dan menemukan sumber hukum yang relevan dengan pokok

permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini akan digunakan berbagai bahan

hukum yang tersedia, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

maupun bahan hukum tersier.21

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dalam

berbagai tingkatannya, meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,

Peraturan Presiden, Qanun dan sebagainya. Bahan hukum sekunder terdiri dari

buku teks hukum, artikel jurnal ilmu hukum, rancangan peraturan perundang-

undangan, dan laporan penelitian hukum yang sifatnya menganalisis atau

menjelaskan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder ini sifatnya tidak

mengikat. 22

20Andi Subri, Reformasi Peraturan Perundang-undangan dan Birokrasi Bidang Perpajakan, Jurnal

Legislasi Indonesia Vol 8 No. 1, 2011,hlm. 33 21 Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,

Jakarta, CV Rajawali, hal. 14-15. 22

Loc.Cit.

11

Bahan hukum tersier terdiri dari alat-alat penelusuran (search tools)

untuk mencari dan menemukan bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder di atas, yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedi hukum, indeks

jurnal hukum, dan lain-lain baik yang tercetak maupun yang elektronik. Bahan

hukum tersier ini juga tidak mengikat secara hukum.23

Penelitian yuridis sosiologis untuk memperoleh data pendukung dari

responden dan informan penelitian, dilakukan dengan mewawancarai pihak-

pihak dari lembaga terkait di daerah kabupaten/kota dan Banda Aceh sebagai

ibu kota provinsi. Untuk ini akan disiapkan suatu pedoman wawancara

(interview guide).

2.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian beradadalamwilayah Provinsi Aceh. Dari 23

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh makaditetapkan beberapa

kabupaten/kota yang mencerminkanrepresentasi kabupaten/kota di Aceh. Adapun

wilayah penelitian dikelompokkan dalam tiga klaster berdasarkan katagori wilayah

barat dan selatan, wilayah tengah dan wilayah pesisir. Selain hal tersebut kriteria

wilayah sampel mewakili kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota pemekaran.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka ditetapkan kabupaten/kota sampel, yaitu:

1. Kabupaten Aceh Jaya ( Pemekaran/Barat dan Selatan)

2. Kabupaten Aceh Besar (Induk/ Provinsi)

3. Kabupaten Pidie Jaya (Pemekaran/Pesisir )

2.3. Populasi dan Sampel

Adapun informan dan responden sebagaisampel padapenelitian di tahun pertama

adalah sebagai berikut:

a. Responden

1. Wajib Pajak BPHTB;

2. Kepala Bidang Pendapatan Dinas Keuangan kabupaten/kota sampel;

23 Sanusi, 2010, “Penelusuran Dokumen dan Informasi Hukum di Indonesia,” Jurnal Ekonomi

dan Pembangunan Vol.1 Nomor 1 Juli 2010, Hal 57-70.

12

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah kabupaten/kota sampel.

b. Informan

1. Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Kabupaten/kota sampel

2. Sekretaris Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Provinsi Aceh

3.4. Pengolahan dan Analisis Data

Seluruh data yang terkumpul baik data kepustakaan hukum maupun lapangan akan

dipilah berdasarkan pokok permasalahan atau pertanyaan penelitian yang akan

diberikan jawabannya. Bahan hukum tertulis dan hasil wawancara lapangan akan

diinterpretasikan, dianalisis, dan disajikan secara kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara teoritis semakin besarnya penerimaan yang bersumber dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengakibatkan semakin besarnya kualitas

belanja daerah. Peningkatan kualitas belanja daerah secara langsung akan

memperbaiki kualitas pelayanan publik yang merupakan salah satu tujuan kebijakan

otonomi daerah, yang pada akhirnya akan mampu mempercepat pertumbuhan

ekonomi dan peningkatan kesejateraan rakyat.

Kemampuan pendanaan merupakan satu bagian penting untuk menilai secara

nyata kemampuan daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Tanpa adanya dana yang cukup maka tidak mungkin daerah mampu

menyelenggarakan tugas dan kewajiban serta segala kewenangan yang melekat untuk

mengatur rumah tangganya sendiri. 24

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui

secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya

adalah kemampuan self-supporting dalam bidang keuangan.

Berdasarkan cita-cita diatas maka pemungutan BPHTB membutuhkan sistem

pemungutan yang tepat dan efisien dan pihak pemerintah sebagai pihak pemungut

24 Achmad Lutfi, 2006, penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: suatu

Upaya Dalam Optimalisasi Penerimaan PAD, Jurnal Ilmu Administrasi dan organisasi : Bisnis &

Birokrasi, Volume XIV, Nomor 1, Januari 2006, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu politik, Universitas Indonesia

13

pajak harus lebih meningkatkan pengawasan pembayaran pajak serta diharapkan

dengan diskresi yang terdapat dalam Undang-undang PDRD akan ada kebijakan baru

dari pemerintah daerah untuk merevisi Qanun berkaitan dengan NPOPTKP dan tarif

pajak.

Dengan adanya Undang-undang PDRD memberikan kewenangan kepada

daerah untuk memungut BPHTB, dalam praktek selama 2 tahun sejak berlakunya

Undang-undang PDRD terlihat bahwa terdapat penurunan pendapatan dari BPHTB

jika dibandingkan disaat BPHTB masih menjadi pajak pusat. Oleh karena itu sangat

mendesak untuk dilakukan penelitian ini. Karena jika terus dibiarkan kemampuan

fiskal yang berbeda nantinya akan membuat semakin melebarnya kesenjangan

pembangunan antar wilayah kabupaten dan kota sebagai akibat minimnya

kemampuan kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal kecil untuk menyediakan

anggaran bagi pelaksanaan pembangunan di daerah.

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam

bentuk pelaksanaan otonomi di bidang fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali

potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Sumber-

sumber ini harus digali secara optimal di dalam lingkup peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Termasuk diantaranya pajak daerah yang merupakan salah

satu sumber Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya disebut PAD) yang utama.

Untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah harus bekerja lebih giat

menggali potensi-potensi yang ada di daerah, Salah satu jenis dari pajak daerah

(pajak Kabupaten) yang memiliki potensi penerimaan PAD yang sangat besar adalah

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). BPHTB adalah pajak atas

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Dengan ditetapkan BPHTB sebagai pajak daerah sebagaimana diatur dalam

Undang-undang No 28 tahun 29 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah (UU

PDRD), maka kebijakan BPHTB yang meliputi subjek, objek, tarif dan dasar

pengenaan pajak) ditetapkan oleh daerah dan disesuikan dengan kondisi dan tujuan

pembangunan daerah masing-masing. Dalam hal pemungutan BPHTB sangat

14

tergantung pada kemauan dan kemampuan daerah itu sendiri sehingga penerimaan

pajak menjadi optimal dan mencapai target.

Dalam UU PDRD dikenal dengan adanya azas diskresi. Asas diskresi

merupakan asas yang memberikan kebebasan/perluasan kepada pejabat negara untuk

membuat sebuah kebijakan yang melanggar ketentuan UU dengan syarat demi

kepentingan umum, masih dalam batas kewenangannya dan dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam UU PDRD dengan adanya asas

diskresi ini, memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada daerah misalnya untuk

menetapkan tarif. Dalam UU PDRD ditentuakan bahwa tarif BPHTB paling tinggi 5

%. Setiap daerah dapat menetapkan tarif BPHTB sesuai dengan kebijakan daerahnya

sepanjang tidak melampaui 5 %. Begitu juga dengan dasar pengenaan BPHTB,

daerah dapat menetapkan NPOP-TKP yang berbeda sepanjang tidak lebih rendah

dari jumlah yang ditetapkan dalam UU PDRD.

1. Kabupaten Aceh Jaya

Di kabupaten Aceh Jaya, BPHTB diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya

Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Di Aceh

Jaya pengesahan Qanun ini mengalami keterlambatan, yaitu mulai berlaku sejak tanggal

11 Oktober 2011. Berdasarkan UU PDRD pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah

(kabupaten) mulai tanggal 1 Januari 2011.

Keterlambatan penerbitan Qanun BPHTB membuat pemungutan BPHTB baru bisa

dilaksanakan sejak tanggal 11 Oktober 2011, sehingga sebelum itu dari tanggal 1

januari 2011 BPHTB tidak dapat dipungut karena peraturan tersebut tidak berlaku

mundur yang mengakibatkan kerugian bagi daerah dari penerimaan BPHTB sehingga

PAD menjadi berkurang.

Di Kabupaten Aceh Jaya sangat kurang sekali kesiapan daerah dalam memungut

BPHTB tersebut. Dengan terjadi kekosongan hukum tersebut, di Kabupaten Aceh jaya

tidak dapat di pungut BPHTB. Permasalahan yang muncul misalnya ketika ada

masyarakat yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan maka terhadapnya

tidak dapat dipungut BPHTB sehingga persyaratan lunas bayar BPHTB yang digunakan

untuk memproses penetapan akta kepemilikan tanah dan/bangunan menjadi gugur.

15

Berdasarkan data dari DPKKAD kabupaten Aceh Jaya, penerimaan BPHTB dari

tahun 2011-2014 adalah sebagai berikut :

Tahun Target Realisasi

2011 - 34.079.820

2012 100.000.000 488.919.231

2013 50.000.000 19.934.985

2014 55.000.000 -

Tabel 1. Data DPPKD Aceh Jaya

Dari tabel diatas terlihat bahwa secara keseluruhan penerimaan BPHTB sangat

rendah realisasinya, kecuali tahun 2012. Banyak faktor penyebab mengapa hal ini bisa

terjadi, yaitu

1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat

DPKKD kabupaten Aceh Jaya kurang optimal dalam mensosialisasikan

tentang BPHTB kepada masyarakat, padahal dengan adanya pembayran BPHTB

menjadikan administrasi pertanahan semakin bagus. Berdasarkan wawancara

dengan Irwansyah warga desa Pulo Raya kecamatan sampoiniet ketika melakukan

peralihan hak karena jual beli, dia membuatnya di depan PPAT, namun dia tidak

mengetahui apa yang disebut BPHTB. Menurutnya ketika melakukan peralihan

hak dia hanya membayar biaya yang sudah ditetapkan oleh notaris dan tanda

tangan. Bahkan menurutnya dia tidak pernah membayar BPHTB tersebut25

.

Keterangan seperti ini sama seperti yang di sampaikan oleh Marzuki26

dan T.

Usman Ali. 27

Menurut pengakuannya mereka ketika melakukan peralihan hak atas

tanah karena jual beli mereka tidak pernah membayar BPHTB dan tidak

mengetahui apa BPHTB. Mereka hanya membayar biaya yang ditentukan oleh

PPAT dan hanya menandatangani berkas-berkas yang diberikan oleh pegawai

kantor Notaris/PPAT.

25 T. Irwansyah, wawancara, tanggal 12 Agustus 2014 26 Marzuki, Wawancara tanggal 13 Agustus 2014 27

T. Usman Ali, Wawancara tanggal 12 Agustus 2014

16

Pengakuan yang sama disampaikan oleh T. Minjar Nurlizai warga kota

Calang. Menurutnya segala urusan proses peralihan hak atas tanah baik karena

waris dan jual beli semua urusan dilakukan oleh PPAT, dia hanya membayar biaya

yang telah ditentukan dan menandatangani berkas-berkas dan masalah pengurusan

BPHTB semuanya dilakukan oleh PPAT termasuk menghitung besaran pajak

terhutang.

Menurut Ahmad Mustari, dia tidak mengetahui sama sekali tentang BPHTB.

Ketika dia membeli tanah semua prosesnya di urus oleh oleh orang lain termasuk

urusan dengan PPAT. Dia hanya datang untuk membubuhkan tanda tangan dan

membayar biaya yang ditentukan.28

2. Kurangnya kepatuhan, kesadaran dan kejujuran masyarakat dalam membayar

BPHTB

Selain faktor kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, ada pula faktor

kurangnya kepatuhan, kejujuran dan kesadaran masyarakat untuk membayar

BPHTB. Masyarakat lebih cenderung tidak membuat peralihan hak di depan PPAT

dikarenakan harus membayar pajak yang memberatkan mereka. Masyarakat

banyak yang melakukan peralihan hak dengan akta dibawah tangan dimana proses

jual beli dilakukan dihadapan kepala desa setempat. Bahkan ada masyarakat yang

sengaja menurunkan harga transaksi hanya untuk menghidari BPHTB. Mayarakat

pada umumnya sudah tau bahwa harga transaksi dalam jual beli di tulis dalam akta

sejumlah lebih kecil dari Rp. 60.000.000. (enam puluh juta rupiah) agar tidak perlu

membayar pajak. Dan jika harga sangat mahal biasanya masyarakat akan

menurunkan harga transaksinya agar tidak terlalu besar kena pajaknya.29

Berdasarkan hasil wawancara dengan Deliana Achirati, S.H.,M.Kn. seorang

PPAT di Aceh Jaya, dia menyatakan bahwa di kabupaten Aceh jaya selama dia

bertugas masyarakat sebelum melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau

bangunan harus membayar BPHTB terlebih dahulu ke Bank yang ditunjuk oleh

28 Ahmad Mustari, wawancara, tanggal 14 Agustus 2014 29

Cut Fitri Emmelda, wawancara, tanggal 4 Agustus 2014

17

Pemda (Bank Aceh Cabang Calang). Masyarakat menghitung sendiri besaran

BPHTB yang terutang dan kemudian meminta tanda tangan nya dan baru

membayar pajak terutang ke Bank Aceh cabang Calang.30

Menurut Deliana, masyarakat sebagai subjek dan wajib Pajak BPHTB, dalam

menentukan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), misalnya harga transaksi sesuai

dengan kesepakatan para pihak, dia tidak dapat menentukan nilai transaksi para

pihak. Namun jika nilai transaksi tersebut sudah diluar kewajaran, dia tidak

bersedia untuk membuat akta peralihan Hak. 31

Yang menjadi kendala baginya jika objek pajak tersebut lokasinya jauh dari

pusat kota (kota calang) karena dia tidak mengetahui harga pasar dari lokasi objek

pajak tersebut, dan juga di Aceh Jaya tidak mempunyai standar baku harga (Nilai

taksir) atas tanah dan bangunan di setiap wilayah. Sehingga dalam menentukan

nilai transaksi karena harganya sangat rendah akhirnya mengunakan NJOP PBB.

3. Nilai NJOPTKP yang terlalu tinggi

Menurut pengakuan dari T. Murdani, penentuan NJOPTKP BPHTB dalam

Undang-undang PDRD sangat tinggi yaitu paling rendah Rp. 60.000.000. untuk

setiap wajib pajak. Mengingat di Kabupaten Aceh jaya nilai transaksi tanah adalah

sangat kecil bahkan kurang dari Rp. 60.000.000. sehingga sejumlah besar transaksi

tanah dan bangunan tidak dapat dikenakan BPHTB sehingga mengurangi

penerimaan BPHTB. Dia bahkan menyatakan menyarankan agar NJOP TKP yang

diatur dalam Undang-undang PDRD dapat dirubah sehingga terhadap daerah-

daerah yang nilai transaksi tanah kecil dapat disesuaikan harganya sesuai dengan

kondisi daerah tersebut. Dengan NJOPTKP lebih kecil nantinya akan banyak

transaksi yang dapat dikenakan BPHTB32

30 Deliana Achriati, PPAT di Kabupaten Aceh Jaya, Wawancara tanggal 5 Agustus 2014

32 T. Murdani, Kabid. Pendapatan DPKKD kabupaten Aceh Jaya, wawancara tanggal 13 Agustus 2014

18

4. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut T. Murdani, pengawasan dan kontrol terhadap pemungutan BPHTB dan

proses peralihan Hak atas tanah/bangunan di kabupaten Aceh jaya sangat sulit

dilakukan karena kurangnya sumber Daya manusia (SDM). Berdasarkan

wawancara dengan T. Reza Fahlevi, menurutnya kurangnya penerimaan BPHTB di

kabupaten aceh Jaya karena kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah

(DPKKD), tidak ada terobosan-terobosan yang dilakukan untuk meningkatkan

Penerimaan BPHTB. Terhadap permainan harga transaksi di masyarakat tidak ada

upaya untuk menghalanginya dengan melakukan verifikasi yang ketat terhadap

nilai transaksi atau nilai pasar yang dicantumkan dalam Surat Setoran Pajak Daerah

(SSPD) BPHTB. 33

2. Kabupaten Pidie Jaya

Di Kabupaten Pidie Jaya, BPHTB telah ditetapkan sebagai pajak daerah sejak

tahun 2011. Diatur dalam Qanun Nomor 14 tahun 2010 yang mulai berlaku sejak

tanggal 1 Januari 2011. Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pidie Jaya, penerimaan BPHTB

sejak menjadi pajak daerah penerimaan BPHTB mengalami penurunan. Hal ini dapat

dilihat pada tabel di bawah ini :

Tahun Target Realisasi Persentase

2013 600.000.000 357.937.500 59.66 %

2014 (sampai April) 600.000.000 158.435.985 26.41 %

Tabel 2. Penerimaan BPHTB dari tahun 2013-2014

Ada beberapa faktor yang menyebabkan penerimaan BPHTB tidak mencapai

target, diantaranya :

a. Penentuan NPOP-TKP BPHTB dalam Undang-undang PDRD terlalu tinggi

33 T. Reza Fahlevi, wawancara, tanggal 13 Agustus 2014

19

Menurut keterangan kabid. Pendapatan DPPKAD Pidie Jaya, M. Yahya, S.H.

menurunnya penerimaan dari BPHTB karena banyak nilai transaksi tanah dan

bangunan di kabupaten Pidie Jaya relatif kecil dan kurang dari Rp. 60 juta. Dengan

penetapan NPOP-TKP sebesar 60. Juta maka sejumlah besar transaksi tanah dan

bangunan tersebut tidak terkena BPHTB sehingga mengurangi potensi pajak yang

dapat dipungut. Sehingga menurutnya agar NPOP-TKP dapat diubah untuk

diturunkan disesuaikan dengan kondisi daerah pidie jaya. Dalam kaitan ini pidie

Jaya dapat menetapkan NPOP-TKP lebih kecil sehingga lebih banyak transaksi atas

tanah dan bangunan yang dapat dikenakan BPHTB34

.

b. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang BPHTB dan manfaatnya

Menurutnya karena pidie Jaya merupakan kabupaten baru, masyarakat banyak

yang tidak mengetahui BPHTB. dan banyak masyarakat yang tidak melakukan

peralihan hak atas tanah dan bangunan tidak melalui PPAT tetapi dengan kepala

desa. Dan bahkan jika ada yang melakukan peralihan hak di depan PPAT, sebagian

mereka tidak mengetahui BPHTB namun harus dijelaskan oleh PPAT.

Menurut wajib pajak Marzuki Basyah, ketika melakukan peralihan hak atas

tanah dia baru mengetahui BPHTB setelah dijelaskan oleh PPAT, kemudian dia

membayar sendiri ke Bank. Jumlah BPHTB yang dia bayarkan sejumlah Rp.

2.500.00035

. Begitu juga yang diutarakan oleh Ahmad Gade yang melakukan

transaksi peralihan hak terhadap objek BPHTB yang terletak di desa Mesjid Peuduek

Kecamatan Trieng Gadeng dan Rusli Yusuf yang objek BPHTB terletak di gampong

bunot kecamatan Meuredu36

.

c. Tidak ada klasifikasi standar harga tanah

Di Pidie jaya sampai saat ini belum ada klasifikasi standar harga tanah.

Sehingga penentuan nilai transaksi hanya berdasarkan kesepakatan para pihak begitu

34 M. Yahya, Kabid. Pendapatan DPPKAD Kabupaten Pidie Jaya, wawancara tanggal 4 Agustus

2014

35 Marzuki Basyah,wawancara, tanggal 5 Agustus 2014 36

Ahmad Gade dan Rusli Yusuf, wawancara, tanggal 4 Agustus 2014

20

juga terhadap nilai pasar agak sulit untuk ditentukan, bahkan harga transaksi sering

diluar harga yang wajar.37

d. Kurangnya kejujuran masyarakat dalam penetapan harga transaksi yang sebenarnya

Berdasarkan wawancara dengan H. Rusli Almanaf, alamat di gampong mesjid

Tuha. Masyarakat cenderung menurunkan harga transaksi dalam peralihan hak

karena jual beli, alasan nya adalah untuk menghindari atau menurunkan besar pajak

terutang. Nilai transaksi di turunkan untuk pengurangan pajak berdasarkan

kesepakatan para pihak dan pihak PPAT sepanjang masih harga wajar

memperbolehkan.38

3. Kabupaten Aceh Besar

Pemungutan BPHTB di kabupaten Aceh Besar di atur dalam Qanun Nomor 4

Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan yang mulai berlaku

sejak tanggal 1 Januari 2011.

Di Kabupaten Aceh Besar berdasarkan data dari Dinas Pendapatan dan Keuangan

dan Aset Daerah diperoleh data :

Tahun TARGET REALISASI PERSENTASE

2011 Rp. 2.500.000.000 Rp. 969.778.205 38.79

2012 Rp. 1.300.000.000 Rp. 1.219.238.598 93.79

2013 Rp. 1.800.000.000 Rp. 2.891.338.618 160.63

2014* Rp. 1.500.000.000 Rp. 971.720.977 64.78

Tabel 3. Penerimaan BPHTB Kabupaten Aceh Besar

* Data sampai dengan Agustus 2014

Dari data terlihat, dari tahun 2011-2014, hanya tahun 2013 yang mencapai target

bahkan lebih dari yang ditargetkan. Namun tahun-tahun lainnya semuanya tidak

mencapai target. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu

37 M. Yahya, Kabid. Pendapatan DPKKAD Kabupaten Pidie Jaya, Wawancara tanggal 5 Agustus 2014

38 Rusli Almanaf, wawancara, tanggal 5 Agustus 2014

21

1. Penentuan NPOP-TKP terlalu tinggi yang ditetapkan dalam Undang-undang PDRD

NPOP-TKP di Kabupaten Aceh Besar di dalam qanun ditentukan paling rendah

sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak,

sedangkan dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima

orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan

lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat

termasuk suami/istri NPOPTKP ditetapkan paling rendah Rp. 300.000.000 (tiga

ratus juta rupiah)39

2. Penentuan NPOP menggunakan NJOP PBB

Dikarenakan harga tanah dalam jual beli yang ditentukan dalam Akta Jual Beli

tidak sama dengan harga transaksi yang sebenarnya karena cenderung diturunkan

untuk menghindari pajak, maka dalam menentukan NPOP objek pajak, masyarakat

cenderung menggunakan dasar penentuan NPOP berdasarkan NJOP PBB.40

Sedangkan dari tahun 2011-2013 Kabupaten Aceh Besar masih mengunakan NJOP

PBB yang masih ditentukan oleh pemerintah pusat ketika PBB masih menjadi pajak

pusat dan sangat tidak sesuai lagi dengan harga pasar sekarang ini.

3. Kurang sumber daya manusia

Di kabupaten Aceh Besar berdasarkan wawancara dengan Muhardiman, jumlah

SDM sangat sedikit sehingga tidak mampu melayani seluruh masyarakat yang

berada dalam wilayah Aceh besar yang luas terlebih yang berada di pelosok.

4. Lokasi kantor DPKAD terlalu jauh di ibukota Kabupaten

Untuk melakukan verifikasi data terhadap besaran pajak terutang, masyarakat harus

ke Kantor DPKAD kabupaten Aceh Besar yang lokasinya sangat jauh dikarenakan

wilayah Aceh Besar yang sangat luas. Sehingga selama ini masayarakat ketika

ingin membayar BPHTB mereka tidak pernah melakukan verifikasi ke DPKKD hal

ini berdasarkan wawancara dengan T. Miswar Amri, staf bidang Pendapatan Dinas

39 Muhardiman, S.E.,M.Si.Ak. Kasie Pajak Daerah, DPPKD Kabupaten Aceh Besar, Wawancara tanggal

40 Muhardiman, wawancara, tanggal....

22

Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, menyatakan bahwa proses verifikasi

sebelum tahun 2014 tidak pernah dilakukan.41

5. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak serta tingkat

kejujuran sangat minim dalam membayar pajak terutang

Masyarakat cenderung menurunkan harga transaksi dan harga pasar dari setiap

peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, tujuannya agar tidak perlu membayar

pajak ataupun agar tidak terlalu besar membayar pajaknya. Di Kabupaten Aceh

Besar sebelum membayar BPHTB dan ketika melakukan peralihan hak, mereka

diharuskan membuat surat pernyataan dan menandatanganinya, ini dilakukan oleh

pemerintah kabupaten Aceh Besar agar masyarakat tidak memanipulasi harga

transaksi yang sebenarnya.42

6. Kurangnya pemahaman tentang diskresi

Walaupun dalam undang-undang PDRD diberikan keleluasaan bagi pemerintah

daerah untuk menentukan tarif dan NPOP-TKP sesuai dengan kondisi daerah

masing-masing namun dalam kenyataannya semua wilayah sampel dalam Qanun

nya menggunakan tarif dan NPOP-TKP sama persis dengan yang ditetapkan dalam

Undang-undang PDRD

7. Kurangnya pengawasan terhadap PPAT maupun PPAT Sementara, selama ini

pengawasan yang dilakukan hanya melalui laporan yang disampaikan oleh PPAT

dan PPAT sementara setiap bulannya, sebagaimana di atur dalam Pasal 92 ayat (1)

dan (2) Undang-undang PDRD, yang isinya

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi

pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang

perolehan Hak atas tanah/atau bangunan kepada kepala daerah paling lambat

pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

2. Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Kepala Daerah.

41 T. Miswar Amrir, Pegawai DPKKD Kabuapten Aceh Besar, wawancara tanggal 42

Muhardiman, Kasie. Pajak Daerah DPKKD Kabupaten Aceh Besar

23

Secara keseluruhan dapat disimpulkan faktor penyebab realisasi penerimaan

BPHTB tidak mencapai target adalah

1. Kurangnya sosialisasi tentang BPHTB kepada masyarakat

2. Minimnya tingkat kepatuhan dan kejujuran masyarakat dalam membayar pajak

3. Penentuan NPOP BPHTB lebih berpedoman kepada NJOP PBB

4. Kuranngnya pengawasan kepada pihak yang terlibat dalam proses perolehan

Hak atas tanah dan bangunan sehingga diperlukan sanksi yang tegas

5. Dalam menghitung pajak BPHTB tidak murni menggunakan self assesment

system

6. Lokasi ibukota kabupaten yang jauh sehingga wajib pajak kesulitan dalam

verifikasi besaran pajak terutang

7. Kurangnya pemahaman pembuat Qanun terhadap azas diskresi dalam UU

PDRD

Berdasarkan wawancara dengan T. Irwansyah, menurutnya PPAT sering kali

disalahkan ketika penerimaan BPHTB di suatu daerah sangat rendah, padahal

menurutnya penentuan harga transaksi dan harga pasar sepenuhnya menjadi hak bagi

para pihak, PPAT hanya menuliskan nilai yang disampaikan oleh oleh para pihak dan

tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran nilai tersebut. Menurutnya PPAT tidak

mempunyai tugas jabatan sebagai penilai harga tanah.

Menurutnya hal yang sangat penting untuk meningkatkan penerimaan BPHTB

sebagai PAD yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan menaikkan

NJOP PBB disetiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh.43

Di Provinsi Aceh, harga pasar

tanah dibandingkan dengan dengan NJOP PBB ibarat langit dan bumi.

Dalam prakteknya ketika harga transaksi tidak diketahui ataupun terlalu tinggi

maka yang akan digunakan sebagai acuan adalah NJOP PBB. Pemutakhiran NJOP

dengan mempertimbangkan nilai harga tanah sesuai dengan harga pasar sangat perlu

dilakukan untuk menghasilkan nilai NJOP yang semakin mendekati nilai transaksi,

43 T. Irwansyah, S.H.,S.PN, Sekretaris Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( IPPAT) provinsi Aceh, wawancara, tanggal 30 Oktober 2014

24

sehingga wajib pajak tidak bisa lagi bermain dengan harga transaksi tanah dan/atau

bangunan.

PPAT dalam pemungutan pajak hanya menjalankan tugas sebagaimana yang

diperintahkan undang-undang. Dalam Pasal 91 (1) Undang-undang PDRD, disebutkan

Pejabat Pembuat Akta tanah /Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan

Hak atas Tanah dan atau bangunan setelah wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran

pajak. Jadi PPAT tidak bertanggung jawab terhadap besaran jumlah pajak terutang

wajib pajak.

Terhadap masalah NPOP yang berdasarkan harga transaksi dan nilai pasar

sangat diperlukan kerjasama yang baik antar pihak-pihak yang berkepentingan terkait

masalah BPHTB, misalnya Pemerintah daerah, PPAT dan Badan pertanahan Nasional

(BPN) agar penentuan NPOP tersebut sesuai dengan harga yang sebenarnya.

Faktor tingginya NJOP-TKP menjadi satu isu yang dihembuskan oleh kabupaten

Aceh Jaya, Pidie jaya dan Aceh Besar. Karena rendahnya penerimaan BPHTB di

daerah tersebut disebabkan oleh rendahnya potensi pajak, dimana nilai transaksi dan

harga pasar sebagian besar dibawah Rp. 60.000.000. (enam puluh juta). Oleh karena itu

kabupaten-kabupaten tersebut menginginkan agar Undang-undang PDRD di revisi

sehingga NJOPTKP tidak ditetapkan serendah-rendahnya Rp. 60.000.000. namun sesuai

dengan kondisi daerah setempat. Menurut peneliti jika Undang-undang PDRD di ubah,

perubahan tersebut jangan sampai memberatkan masyarakat kelas bawah, jangan

sampai hanya untuk mengejar penerimaan BPHTB menjadi tinggi akhirnya membuat

rakyat menjadi bertambah bebannya.

Menurut laporan dari kementerian keuangan dan Direktur Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah44

NPOP-TKP ditujukan untuk membantu kelompok masyarakat

berpendapatan rendah agar dapat mengurus bukti hak (sertifikat) kepemilikan tanah

dengan tidak dibebani pajak. Dengan memberikan keringanan bagi masyarakat dalam

mengurus bukti hak atas kepemilkan tanah diharapkan memberikan dampak yang

44 Anwar Syahdat Dkk, op.cit.

25

positif bagi daerah, diantaranya meningkatkan ketertiban administrasi pemilikan tanah

dan/atau bangunan, yang akan mempermudah penyelesaian sengketa dan pemungutan

PBB-Perdesaan dan Perkotaaan, kemudian untuk meningkatkan akses masyarakat

terhadap sumber pembiayaan karena sertifikat dapat digunakan sebagai agunan di bank

untuk memperoleh kredit modal usaha. Hal ini akan mempercepat pertumbuhan

ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Anwar syahdat dkk, Penetapan NPOP-TKP sebesar Rp. 60 juta

didasarkan pada pertimbangan bahwa harga rumah sangat sederhana (rumah type RSS)

pada saat BPHTB mulai dipungut oleh daerah (2010) adalah sekitar Rp. 60 juta.

Melalui kebijakan ini diharpkan masyarakat Indonesia yang membeli rumah type RSS

tidak akan dibebani dengan BPHTB. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat

yang memberikan berbagai kemudahan bagi kepemilikan rumah type RSS berupa

perlkaukan khusus di bidang PPN dan kemudahan dalam pengurusan sertifikat.

Terhadap asas diskresi yang di atur dalam Undang-undang PDRD, harapannya

pemerintah daerah mengakomodir apa yang telah ditentukan, Harusnya terhadap tarif

yang ditentukan 5 % dapat ditetapkan berbeda di dalam Qanun, misalnya dengan

menentukan tarif yang berbeda berdasarkan kategori tanah perkotaan dan perdesaana

atau tanah pertanian dan non pertanian sehingga ada variasi tarif sesuai dengan

karekteristik tanahnya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat dsimpulkan pelaksanaan pemungutan BPHTB belum

berjalan berjalan secara optimal. Ini terlihat dari realisasi penerimaan BPHTB pada

tahun 2012, 2013 dan tahun yang sedang berjalan yaitu 2014. Faktor penyebabnya

adalah :

1. Kurangnya sosialisasi tentang BPHTB kepada masyarakat

2. Minimnya tingkat kepatuhan dan kejujuran masyarakat dalam membayar pajak

3. Penentuan NPOP BPHTB lebih berpedoman kepada NJOP PBB

26

4. Kuranngnya pengawasan kepada pihak yang terlibat dalam proses perolehan Hak

atas tanah dan bangunan sehingga diperlukan sanksi yang tegas

5. Dalam menghitung pajak BPHTB tidak murni menggunakan self assesment system

6. Lokasi ibukota kabupaten yang jauh sehingga wajib pajak kesulitan dalam

verifikasi besaran pajak terutang

7. Kurangnya pemahaman pembuat Qanun terhadap azas diskresi dalam UU PDRD

Saran

Untuk mengoptimalkan penerimaan BPHTB, perlu dilakukan penentuan standar harga

tanah di setiap kabupaten dan terhadap NJOP PBB harus dilakukan penyesuaian

kenaikan harga setiap maksimal 3 tahun sekali. Dan perlu dilakukan pengawasan

terhadap pemungutan BPHTB.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Lutfi, 2006, penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

suatu Upaya Dalam Optimalisasi Penerimaan PAD, Jurnal Ilmu Administrasi dan

organisasi : Bisnis & Birokrasi, Volume XIV, Nomor 1, Januari 2006,

Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas

Indonesia

Andi Subri, Reformasi Peraturan Perundang-undangan dan Birokrasi Bidang

Perpajakan, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 8 No. 1, 2011.

Anwar Syahdat dkk, Tinjauan Pelaksanaan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB) Menjadi Pajak Daerah, Kementerian Keuangan republik

Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jakarta, 2011.

Glynn Cochrane. Policies for Strengthening Local Goverment in Developing Countries,

World bank Staff Working paper No. 582 Management and Developing Series

No 9, Washington DC: The World Bank, 1983.

Grand Design Desentralisasi Fiskal Indonesia, Kementerian Keuangan Republik

Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jakarta.

Faisal A. Rani. Dkk, Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran pendapatan

dan Belanja Daerah sebagai Indikator Keberhasilan Penyelenggaraan Otonomi

daerah,Penelitian batch 2 tahun 1, 2009.

27

Kementerian keuangan Republik Indonesia Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,

Jakarta. 2011

Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan, Yogyakarta, Andi, 2002.

Prakosa, Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan pendapatan Asli Daerah

(PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Empiris di wilayah Propinsi Jawa

Tengah dan DIY, 2004

Richard. Bird, Subnational Revenue: Realities and Prospect”. Paper yang disampaikan

pada Intergovemmental Fiscal Relations and Lokal Financial Management yang

diselenggarakan oleh The World Bank Institute, tanggal 17-21 April 2000 di

Almaty, Kazakhtan Almaty, Kazakhtan World Bank, 2000.

Sudjarwoko, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD)dan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Provinsi

DKI Jakarta,Universitas Indonesia, 2010.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, Perpajakan Indonesia Pembahasan Sesuai dengan

Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan

terbaru, Salemba Empat, Jakarta, 2002.

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Website

Eddy Wahyudi, Mulai 1 Januari 2011 BPHTB telah Resmi menjadi pajak Daerah,

http//:www. eddywahyudi.com, 31 desember 2010