disiplin pegawai negeri sipil -...

46
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Disampaikan Oleh: Kepala Bidang Data, Disiplin dan Koprs ASN BKD Provinsi Kalimantan Barat Pontianak, 1 Maret 2019 1

Upload: lethuy

Post on 09-May-2019

247 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Disampaikan Oleh:

Kepala Bidang Data, Disiplin dan Koprs ASN

BKD Provinsi Kalimantan Barat

Pontianak, 1 Maret 2019

1

Page 2: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

PERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS

1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi Anggota Partai Politik;

2

Page 3: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

LANJUTAN….

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

3

Page 4: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

4

PP No. 11 Tahun 2017, mengenai Disiplin

Pasal 229 :

(1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS

wajib mematuhi disiplin PNS;

(2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta

melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin;

(3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin;

(4) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijatuhkan oleh pejabat yang

berwenang menghukum.

Pasal 230 :

Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin PNS sebagaimana dimaksud Pasal 229, diatur

Dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 362 :

Pada Saat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mulai berlaku, 15 Peraturan

Pemerintah dicabut & dinyatakan tidak berlaku. (PP No. 53 Tahun 2010 tdk termasuk)

Pasal 363 :

Peraturan Pelaksana dari Per-uu yg mengatur mengenai disiplin masih tetap berlaku

sepanjang tdk bertentangan atau belum diganti berdasarakan ketentuan dlm PP ini.

Page 5: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

5

PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2010TENTANG DISIPLIN PNS

Pasal 1

Ketentuan Umum

Pasal 2

Berlaku bagi PNS dan CPNS

• PP No 98 Tahun 2000 Pasal 18 huruf f “CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau beratdiberhentikan”

Page 6: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

6

Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban danmenghindari larangan yang ditentukandalam peraturan perundang-undangandan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggardijatuhi hukuman disiplin

Page 7: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

7

Pelanggaran disiplin adalah setiapucapan, tulisan, atau perbuatanPegawai Negeri Sipil yang tidakmentaati kewajiban dan/ataumelanggar larangan ketentuan disiplinPNS, baik yang dilakukan di dalammaupun di luar jam kerja

Page 8: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

8

Hukuman disiplin adalahhukuman yang dijatuhkankepada PNS karena melanggarPeraturan Disiplin PNS

Page 9: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

9

Pasal 3

Setiap PNS wajib:

1. mengucapkan sumpah/janji PNS;

2. mengucapkan sumpah/janji jabatan;

3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;

4. menaati segala peraturan perundang-undangan;

5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian,

kesadaran, dan tanggung jawab;

6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;

7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan;

8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;

9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;

10.melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat

membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan,

keuangan, dan materiil;

11.masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

12.mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;

13.menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;

14.memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

15.membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;

16.memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan

17.menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Page 10: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

10

Pasal 4

Setiap PNS dilarang:

1. menyalahgunakan wewenang;

2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan

kewenangan orang lain;

3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau

organisasi internasional;

4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;

5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik

bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam

maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain,

yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak

langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;

8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan

dan/atau pekerjaannya;

9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

10.melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau

mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

11.menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

Page 11: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

11

12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;

c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau

d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:

a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu

pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang

menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,

ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya,

anggota keluarga, dan masyarakat.

14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda

Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan

15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu

pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang

menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,

ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya,

anggota keluarga, dan masyarakat.

Page 12: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

12

NO TINGKAT HUKUMAN WAKTU KETIDAKHADIRAN

KETERANGAN

1 HUKUMAN RINGAN

a. Teguran Lisan 5 hari 5 – 15 hari kerja

b. Teguran Tertulis 6 – 10 hari

c. Pernyataan Tidak Puas SecaraTertulis

11 – 15 hari

2 HUKUMAN SEDANG

a. Penundaan KGB selama 1 tahun 16 – 20 hari 16 – 30 hari kerja

b. Penundaan KP selama 1 tahun 21 – 25 hari

c. Penurunan Pangkat selama 1 tahun 26 – 30 hari

3 HUKUMAN BERAT

a. Penurunan Pangkat paling lama 3 tahun

31 – 35 hari 31 hari kerja keatas

b. Penurunan Jabatan 36 – 40 hari

c. Pembebasan Jabatan 41 – 45 hari

d. Pemberhentian 46 Hari kerja keatas

Page 13: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

Pasal 6

Dengan tidak mengesampingkanketentuan dalam peraturanperundang-undangan pidana,PNS yang melakukanpelanggaran disiplin dijatuhihukuman disiplin.

13

Page 14: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

Pasal 7

Tingkat dan jenis hukuman

a. Hukuman Disiplin Ringan

1. Teguran lisan

2. Teguran tertulis

3. Pernyataan tidak puas secara tertulis

b. Hukuman Disiplin Sedang

1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun

2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun

3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun

c. Hukuman Disiplin berat

1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun

2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebihrendah

3. Pembebasan dari jabatan

4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

5. Pemberhentian tidak dengan hormat

14

Page 15: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

Pasal 8,9,10 Klasifikasi Pelanggaran dan Jenis Hukuman

1. Jumlah ketidak hadiran2. Sifat dilakukannya pelanggaran

a. Tidak sengaja – Ringanb. Sengaja – Sedang

3. Sasaran Kerja mencapai :a. 25% - 50% - Sedangb. kurang dari 25% - Berat

3. Dampak negatif yang timbul akibat pelanggarana. Ke unit kerja – Ringanb. Ke instansi – Sedangc. Ke pemerintah / negara – Berat

4. Pelanggaran terkait dengan:a. Penyalahgunaan wewenang – Beratb. Menerima hadiah/pemberian yang berhubungan dengan jabatan

– Berat5. Pelanggaran yang terkait dengan pelayanan, hukuman disiplin

ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan

15

Page 16: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

Pasal 14

Pelanggaran terhadap kewajiban masukkerja dan menaati ketentuan jam kerjadihitung secara kumulatif sampai denganakhir tahun berjalan.

Keterlambatan dihitung secarakumulatif dan dikonversi 1 (satu) harikerja = 7 ½ jam

16

Page 17: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

17

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM PNS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

NO Pejabat Terhukum

Ringan

Pasal 7

ayat (2)

Sedang

Pasal 7

ayat (3)

Berat

Pasal 7 ayat (4)

a b c a b c a b c d e

1. PPK 1 E I

2 FT Utama

3 FU IV/d-IV/e

4 E II, FT Madya

+ FT Penyelia

5 FU IV/a-IV/c

6 E III, FT Muda

+ Penyelia ke

bawah

7 FU III/d ke

bawah

Page 18: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

18

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM PNS YANG DIPEKERJAKAN

KE LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

NO Pejabat Terhukum

Ringan

Pasal 7

ayat (2)

Sedang

Pasal 7

ayat (3)

Berat

Pasal 7 ayat (4)

a b c a b c a b c d e

1. PPK 1 E I

2 FT Utama

3 FU IV/d-IV/e

4 E II ke bawah

FT Madya

FT Penyelia ke

bawah

Page 19: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

19

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM PNS YANG DIPERBANTUKAN

KE LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

NO Pejabat Terhukum

Ringan

Pasal 7

ayat (2)

Sedang

Pasal 7

ayat (3)

Berat

Pasal 7 ayat

(4)

a b c a b c a b c d e

1. PPK 1 E I

2 F Utama

3 F U IV/d-IV/e

4 E II

F Madya

5 F U IV/a-IV/c

6 E III>

FT Muda+

Penyelia>

7 F U III/d >

Page 20: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

20

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM PNS YANG DIPEKERJAKAN

KE LUAR PEMERINTAH PROVINSI

NO Pejabat Terhukum

Ringan

Pasal 7

ayat (2)

Sedang

Pasal 7

ayat (3)

Berat

Pasal 7 ayat

(4)

a b c a b c a b c d e

1. PPK 1 E I

2 E II + F Utama>

3 F Umum IV/e >

Page 21: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

21

PEJABAT STRUKTURAL ESELON I DAN PEJABAT SETARA BERWENANG

MENGHUKUM

NO Pejabat Terhukum

Ringan

Pasal 7 ayat

(2)

Sedang

Pasal 7 ayat

(3)

Berat

Pasal 7 ayat

(4)

a b c a b c b c d e

1 ESELON I 1 E II

F Madya +

F Umum IV/a-IV/c

E III +

FT Muda + Penyelia +

F Umum III/b -III/d

2 PNS dpk/dpb

E II

FT madya

FU IV/a – IV/c

3 PNS dpb

E III

FT Muda, Peny

FU III/b – III/d

Page 22: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

22

PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DAN PEJABAT SETARA BERWENANG

MENGHUKUM

NO Pejabat Terhukum

Ringan

Pasal 7 ayat (2)

Sedang

Pasal 7 ayat

(3)

Berat

Pasal 7

ayat (4)

a b c a b c a b c d e

1. ESELON II 1 E III+

FT Muda+

Penyelia +

F Umum

III c -III/d

E IV

FT Pertama+

FT Pelak Lanjutan

FU II/c – III/b

2 PNS dpk/dpb

E III

FT Muda+Peny

FU III/c-III/d

3 PNS dpb

E IV

FT Pertama, Pelks.

Lanjutan

FU II/c – III/b

Page 23: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

23

PEJABAT STRUKTURAL ESELON III DAN SETARA BERWENANG MENGHUKUM

NO Pejabat Terhukum

Ringan

Pasal 7 ayat (2)

Sedang

Pasal 7 ayat (3)

Berat

Pasal 7 ayat (4)

a b c a b c a b c d e

1. ESELON III 1 E IV

FT Pertama

FT Pelak Lanjut

FU II/c – III/b

E V

FT Pelaksana

FT Pel Pemula

FU II/a – III/b

2 PNS dpk/dpb

E IV

FT Pertama

FT Pelak Lanjut

FU II/c – III/b

3 PNS dpb

E V

FT Pelaksana FT Pel

Pemula

FU II/a– II/b

Page 24: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

24

PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV DAN SETARA BERWENANG MENGHUKUM

NO Pejabat Terhukum

Ringan

Pasal 7 ayat (2)

Sedang

Pasal 7 ayat (3)

Berat

Pasal 7 ayat (4)

a b c a b c a b c d e

1. ESELON IV 1 E V

FT Pelaksana

FT Pel Pemula

FU II/a– II/b

FU I/a – I/d

2 PNS dpk/dpb

E V

FT Pelaksana

FT Pel Pemula

FU II/a – II/b

3 PNS dpb

FU I/a– I/d

Page 25: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

Pasal 21

Sanksi

Sanksi bagi pejabat yang berwenang

menghukum apabila tidak menjatuhkan

hukuman disiplin dikenai hukuman sama

dengan jenis hukuman disiplin yang

seharusnya dijatuhkan.

Apabila tidak terdapat pejabat yang

berwenang menghukum maka kewenangan

menjatuhkan hukuman disiplin menjadi

kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

25

Page 26: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

Pasal 23

Pemanggilan

a. Setiap atasan langsung wajib memanggil bawahan yangdiduga melakukan pelanggaran disiplin untuk diperiksa.

b. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplindipanggil secara tertulis oleh atasan langsung dandibuatkan tanda bukti penerimaan.

c. Pemanggilan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerjasebelum pemeriksaan

d. Apabila yang bersangkutan tidak hadir, dilakukanpemangilan kedua, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejaktanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa

e. Apabila yang bersangkutan tidak hadir juga, pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukumanberdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpadilakukan pemeriksaan

26

Page 27: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

Pasal 24

Pemeriksaan

a. Sebelum dijatuhi hukuman, setiap atasan langsung wajibmemeriksa yang bersangkutan terlebih dahulu, dilakukansecara tertutup dan dituangkan dalam BAP

b. Apabila merupakan kewenangan Presiden, yangmelakukan pemeriksaan PPK

c. PPK dapat mendelegasikan ke pejabat dengan pangkat /jabatan tidak boleh rendah dari yang diperiksa

d. Apabila berdasarkan hal pemeriksaan, kewenangan untukmenjatuhkan hukuman disiplin merupakan kewenangan:

1. atasan langsung, maka atasan langsung wajibmenjatuhkan hukuman disiplin

2. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajibmelaporkan secara hierarki disertai BAP

27

Page 28: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

Pasal 25

Tim Pemeriksa :

a. Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancamanhukumannya Sedang dan Berat dapat di bentuk Tim Pemeriksa

b. Tim Pemeriksa terdiri atas:

1. Atasan langsung

2. Unsur pengawasan

3. Unsur kepegawaian, atau pejabat yang ditunjuk

c. Tim Pemeriksa dibentuk oleh PPK atau Pejabat lain yang ditunjuk

28

Page 29: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

29

PERTIMBANGAN DALAM MENENTUKAN JENIS HUKUMAN YG AKAN DIJATUHKAN

1. Latar belakang perbuatannya :

• Terpaksa dilakukan atau tidak.

• Disengaja atau tidak.

• Direncanakan atau tidak.

• Ada atau tidak keuantungan ybs / orang lain atas perbuatan tsb.

2. Berat / ringannya pelanggaran :

• Pernah dilakukan PNS atau tidak.

• Bertentangan atau tidak dengan program pemerintah.

• Melanggar prinsip-pronsip kenegaraan atau tidak.

• Resistensi tinggi atau tidak terhadap PNS lain atau masyarakat.

Page 30: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

30

3. Akibat pelanggaran :

• Ada dampak negatif terhadap unit kerja / Instansi / Pemerintah.

• Menurunkan citra negatif PNS pada unit kerja / Instansi/ Pemerintah.

• Menghalangi pelaksanaan tugas unit kerja / Instansi / Pemerintah.

4. Dampak jenis hukuman terhadap ybs.• Apakah jenis tersebut akan memberikan efek jera atau tidak terhadap ybs.• Cepat atau tidak dampaknya kepada ybs.• Akibat hukum tersebut mempengaruhi psikologis ybs atau tidak.

5. Kesesuaian dengan peraturan• Apakah telah diterapkan limitatip dalam peraturan atau tidak.( mis : Kawen/

Cerai , TMK)

6. Kejujuran / Penyesalan ybs.• Apakah mempersulit atau tidak.• Apakah ada kemungkinan akan mengulangi perbuatannya atau tidak.• Apakah perbuatan tersebut telah pernah dilakukan sebelumnya atau tidak.• Kondite ybs sebelum pelanggaran tersebut.

Page 31: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

Pasal 27

Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan :

a. Untuk kelancaran pemeriksaan dan kemungkinan akandijatuhi hukuman disiplin berat yang bersangkutan dapatdibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasanlangsung

b. Pembebasan sementara dari tugas jabatan berlaku sampaidengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin

c. Yang bersangkutan tetap mendapatkan hak-hakkepegawaian

d. Apabila tidak ada atasan langsung, pembebasan dilakukanoleh atasan yang lebih tinggi

31

Page 32: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

Pasal 28

Berita Acara Pemeriksaan

a. BAP ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNSyang bersangkutan

b. Apabila yang bersangkutan tidak mau tanda tangan, BAPtetap dijadikan sebagai dasar penjatuhan hukuman

c. PNS yang bersangkutan berhak mendapatkan copy BAP

Pasal 29

Penjatuhan Hukuman

a. Berdasarkan pemeriksaan, pejabat yang berwenangmenghukum menjatuhkan hukuman disiplin

b. Dalam keputusan hukuman disiplin harus disebutkanpelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS

32

Page 33: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

Pasal 30

PNS melakukan beberapa pelanggaran disiplin hanya dapatdijatuhi satu jenis hukuman terberat

PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudianmelakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, dijatuhihukuman disiplin yang lebih berat

Nebis in idem

PNS dpk / dpb di lingkungannya akan dijatuhi hukumandisiplin tapi bukan kewenangannya maka pimpinan instansiusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada PPK induknyadisertai BAP

33

Page 34: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

Pasal 31

Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengankeputusan pejabat yang berwenang menghukum

Keputusan disampaikan secara tertutup oleh pejabat yangberwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepadaPNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada pejabatinstansi terkait

Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan palinglambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan

PNS yang bersangkutan tidak hadir pada saat penyampaianputusan, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

34

Page 35: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

Pasal 32 s/d 34

Upaya Administratif1. Keberatan

2. Banding Administratif

Pasal 34 ayat (2)

Banding Administratif1. Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e yang dijatuhkan oleh PPK

2. Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e yang dijatuhkan oleh Gubernur

Pasal 35

KeberatanHukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan:

1. Penundaan kenaikan gaji berkala (Pasal 7 ayat (3) huruf a);

2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun (Pasal 7 ayat (3)huruf b)

3. Pejabat struktural eselon II kebawah di lingkungan instansivertikal

35

Page 36: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

Hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratifadalah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:1. Presiden, Pasal 7 ayat (4) huruf b, c, dan e2. PPK, Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a, b, c3. Gubernur, Pasal 7 ayat (4) huruf b dan c4. Kepala Perwakilan RI di luar negeri, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4)

huruf b dan c5. Pejabat yang berwenang menghukum, Pasal 7 ayat (2)

Pasal 129 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN

Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif , ygterdiri :a. Keberatan, diajukan scr tertulis kpd atasan pjbt yg berwenang

menghukum; danb. Banding Administratif, diajukan kpd Badan Pertimbangan

ASN/BAPEKPenjelasan : Banding administratif bagi PNS yang dijatuhi

hukuman disiplin berupa PDHTAPS dan PTDH36

Page 37: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

Pasal 35 s/d 37 Prosedur Keberatan Diajukan secara tertulis kepada atasan dari PYBM dengan

memuat alasan keberatan dengan tembusan kepada PYBM1. Diajukan dalam jangka waktu 14 hari mulai tanggal yang

bersangkutan menerima putusan hukuman disiplin2. PYBM harus memberikan tanggapan tertulis kepada atasan dari

PYBM dalam jangka waktu 6 hari kerja mulai yang bersangkutanterima tembusan keberatan

3. Dalam jangka waktu 6 hari tidak ada tanggapan maka atasandari PYBM mengambil keputusan berdasarkan data yang ada

4. Atasan dari PYBM wajib mengambil keputusan dalam jangkawaktu 21 hari kerja terhitung mulai yang bersangkutanmenerima keberatan

5. Atasan dari PYBM dapat memperkuat, memperingan,memperberat atau membatalkan, ditetapkan dengan keputusanatasan dari PYBM

6. Dalam jangka waktu 21 hari kerja atasan dari PYBM tidakmengambil keputusan atas keberatan maka keputusan PYBMbatal demi hukum

37

Page 38: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

Pasal 39

PNS yang mengajukan banding administratif, gaji tetapdibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetapmelaksanakan tugas.

Tidak mengajukan banding administratif gaji mulaidiberhentikan terhitung mulai bulan berikut sejak hari ke-15keputusan hukum disiplin diterima.

Penentuan dapat tidaknya yang bersangkutan melaksanakantugas menjadi kewenangan PPK dengan mempertimbangkandampak terhadap lingkungan kerja.

38

Page 39: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

Pasal 40

PNS meninggal dunia sebelum ada keputusan upayaadministratif, diberhentikan dengan hormat dan diberikanhak-hak kepegawaian

PNS yang capai BUP sebelum ada keputusan atas:

a. Keberatan,

dianggap telah selesai jalani hukuman disiplin,diberhentikan dengan hormat dan hak-hak kepegawaian

b. Banding administratif,

dihentikan pembayaran gajinya sampai denganditetapkannya banding administrasi

Pasal 42

PNS yang sedang proses pemeriksaan karena pelanggarandisiplin atau sedang ajukan upaya administratif tidak dapatdisetujui untuk pindah instansi

39

Page 40: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 Romawi IX :

PNS yang sedang mengajukan upaya administratif tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.

PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya.

PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya.

40

Page 41: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin dan melakukan pelanggaran disiplin, dijatuhi hukuman disiplin.

Hasil pemeriksaan pihak berwajib dan unsur pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan penjatuhan hukuman disiplin.

41

Page 42: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

Pasal 43 s/d 46

Berlakunya Hukuman Disiplin

1. Jenis hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upayaadministrasi mulai berlaku sejak tanggal keputusanditetapkan

2. Jenis hukuman disiplin sedang (Pasal 7 ayat (3) huruf a danb) oleh pejabat yang berwenang menghukum, yang tidakdiajukan keberatan mulai berlaku pada hari 15 (kelimabelas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima

3. Angka 2 (dua) apabila diajukan keberatan mulai berlakupada tanggal ditetapkan keputusan atas keberatan

4. Jenis hukuman disiplin Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e,apabila tidak diajukan banding administrasi sanksi berlakupada hari ke-15 (ke lima belas) setelah putusan diterima

42

Page 43: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

5. Angka 4 (empat) apabila diajukan banding administratifmulai berlaku pada tanggal ditetapkan keputusan atasbanding administratif.

6. Apabila PNS yang dijatuhi hukuman tidak hadir padawaktu penyampaian keputusan maka hukuman disiplinmulai berlaku pada hari ke-15 (ke limabelas) sejak tanggalyang ditentukan untuk penyampaian keputusan.

Pasal 47

Dokumentasi Keputusan Hukuman (Pasal 47)

Dipakai sebagai salah satu bahan penilaian dan pembinaanPNS yang bersangkutan.

43

Page 44: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

Pasal 48

Ketentuan Peralihan

Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelumberlakunya keputusan ini dan sedang dijalani dinyatakantetap berlaku

Keberatan yang diajukan kepada atasan PYBM ataubanding administratif kepada BAPEK sebelum berlakunyaPP ini diselesaikan sesuai dengan PP 30 Tahun 1980

Apabila terjadi pelanggaran disiplin dan telah dilakukanpemeriksaan sebelum berlakunya PP ini, maka hasilpemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlakuketentuan PP ini

Apabila terjadi pelanggaran disiplin sebelum berlakunya PP ini dan belum dilakukan pemeriksaan maka berlakuketentuan PP ini

44

Page 45: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

45

P E N U T U P

▪ Tujuan Penjatuhan Hukuman Disiplin pada prinsipnya pembinaanyaitu utk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukanpelanggaran disiplin agar yang bersangkutan mempunyai sikapmenyesal dan berusaha tdk mengulangi serta memperbaiki diri padamasa yang akan datang, juga dimaksudkan agar PNS laiinya tdkmelakukan pelanggaran disiplin.

▪ Disiplin PNS merupakan bagian dari reformasi birokrasi.

▪ Mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan efesien, produktif, transparan melalui revolusi mental.

▪ ASN harus mampu melayani masyarakat bukan minta dilayani.

▪ Untuk membersihkan lantai yang kotor gunakan sapu yang bersih.

▪ Pemimpin yang baik dia harus mau dipimpin dan mampu untukmemimpin.

▪ Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari hal yang kecil dan mulailahdari sekarang.

Page 46: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL - bkd.kalbarprov.go.idbkd.kalbarprov.go.id/.../download/MATERI...CPNS_-_PP_53_Tahun_2010.pdfPERATURAN LAIN YANG TERKAIT DISIPLIN PNS 1. UU Nomor ... Peraturan

46