direktorat surat utang negara direktorat jenderal ... · belanja apbn 2011-2019 (dalam triliun...

26
Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia #InvestasiNegeriku ORI016,

Upload: others

Post on 28-Dec-2019

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal ... · Belanja APBN 2011-2019 (dalam triliun Rupiah) ... Bank Persepsi/Pos /Lembaga Persepsi Lainnya dengan berbagai saluran pembayaran

Direktorat Surat Utang Negara

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

#InvestasiNegerikuORI016,

Page 2: Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal ... · Belanja APBN 2011-2019 (dalam triliun Rupiah) ... Bank Persepsi/Pos /Lembaga Persepsi Lainnya dengan berbagai saluran pembayaran

2

Tantangan PembangunanPenyediaan infrastuktur dan kualitas SDM Indonesia masih tertinggal

0.925

0.865

0.789

0.767

0.762

0.754

0.74

0.738

0.689

0.683

0.682

0.666

0.624

0.563

0.5560.00 0.25 0.50 0.75 1.00

Singapore

Brunei

Malaysia

Turkey

Mexico

Brazil

Thailand

China

Indonesia

Vietnam

Philippines

South Africa

India

Cambodia

Myanmar

sumber : UNDP

2

2.5

3

3.5

4

1,000 3,250 5,500 7,750 10,000

gap penyediaan infrastruktur

Kondisi indeks infrastruktur beberapa negara dan GDP per kapitanya

GDP Per Capita

Infr

astr

uctu

re I

nd

ex

Data tahun 2016, sumber: World Bank

Human Development Index 2017

Perlu diakselerasi belanja infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan negara lainnya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Perlu peningkatan belanja kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia

Indonesia

India

Vietnam

FilipinaRusia

Thailand

Malaysia

Brazil

Tiongkok

Page 3: Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal ... · Belanja APBN 2011-2019 (dalam triliun Rupiah) ... Bank Persepsi/Pos /Lembaga Persepsi Lainnya dengan berbagai saluran pembayaran

3

Target, Postur dan Asumsi APBN 2019… Sehat, Adil dan Mandiri

Page 4: Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal ... · Belanja APBN 2011-2019 (dalam triliun Rupiah) ... Bank Persepsi/Pos /Lembaga Persepsi Lainnya dengan berbagai saluran pembayaran

4

492.0

415.0

123.1

160.0

0

100

200

300

400

500

600

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Budget

Belanja APBN 2011-2019 (dalam triliun Rupiah)

Kebijakan belanja memprioritaskan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia dan perlindungan sosial

∆ 2019 : 2014

39.2%

168.3%

53.2%

106.2%

Infrastruktur

Subsidi Energi

Pendidikan

Kesehatan

Pendidikan

Infrastruktur

Subsidi Energi

Kesehatan

Alokasi Belanja yang Lebih Tinggi untuk Program-program Yang Produktif

Page 5: Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal ... · Belanja APBN 2011-2019 (dalam triliun Rupiah) ... Bank Persepsi/Pos /Lembaga Persepsi Lainnya dengan berbagai saluran pembayaran

5

Stabilnya Rasio Utang Terhadap PDB Dari Tahun Ke Tahun

24.9% 24.7%

27.4%28.3%

29.4% 29.8% 29.8%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

-

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 *) 2019**)

Debt Outstanding (Triliun IDR)

Bond Loan Debt/GDP Ratio [RHS]

*) 2018 angka LKPP exc. Prefunding 2019

**) per 31 Agustus 2019; GDP interpolasi

30,1%26,0%

23,9%

20,9%

18,7%

18,3%17,1%

69,9% 74,0%76,1%

79,1% 81,3%81,7%

82,9%

2.375,52.608,8

3.165,1

3.515,5

3.994,8

4.423,44.680,2

Page 6: Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal ... · Belanja APBN 2011-2019 (dalam triliun Rupiah) ... Bank Persepsi/Pos /Lembaga Persepsi Lainnya dengan berbagai saluran pembayaran

Pembiayaan APBN 2019 Dipenuhi dari SBN IDR791.8 tn (90,86%) dan Pinjaman IDR79.68 tn (9,14%)

Kebutuhan Pembiayaan

IDR871.46 T

DefisitAPBN

IDR310.81 T

Pembiayaan Non Utang (neto)

IDR63.07 T

Pembiayaan

Investasi

IDR75.79 T

Pinjaman

IDR2.28 T

Pembiayaan

Lain(IDR15.0 T)

Utang Jatuh Tempo

IDR497.58 T

SBN

IDR409.95 T

82.39%

Pinjaman

IDR87.63 T

17.61 %

Sumber Pembiayaan

IDR871.46 T

Dalam Negeri

IDR674.22 T (77.37%)

%)

Luar Negeri

IDR197.24 T (22.63 %)

Kebutuhan Penerbitan SBN

IDR841.78 T

SUN

70 –75%

SBSN

25 –30%

Proyeksi

2018 2019

29.78% 29.50%

Debt to GDP Ratio

Realisasi

SBN

Domestik

IDR672.85 T

(99.80%)

Pinjaman

DN

IDR1.37 T

(0.20%)

Pinjaman

LN

IDR78.30 T

(39.70%)

SBN Valas

IDR118.93 T

(60.30%)

SPN Jatuh

Tempo 2019

IDR 50.0T

Pemberian

*defisit APBN Rp310,81 triliun tersebut merupakan outlook defisit APBN 2019 yang melebar menjadi di kisaran 1,93%6

Page 7: Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal ... · Belanja APBN 2011-2019 (dalam triliun Rupiah) ... Bank Persepsi/Pos /Lembaga Persepsi Lainnya dengan berbagai saluran pembayaran

7

Klasifikasi Surat Berharga Negara (SBN)

SBN

Obligasi

Negara

SUN

Rupiah

Valas

USD, EUR, JPY

Surat

Perbendaharaan

Negara

Surat Utang Negara untuk Investor Ritel

Di pasar perdana hanyadijual kepada individu atau perorangan WNI, melalui Mitra Distribusiyang ditunjuk.

Ada 2 jenis:• Dapat diperdagangkan

(ORI) dan• Tidak dapat

diperdagangkan(SBR)

ORI hanya dapatdiperjualbelikan kepadaWNI (individu maupuninstitusi) di pasar sekunder

Fixed Rate

VR Reguler,

Savings Bond Ritel

FR Reguler, Zero Coupon Bonds,

Obligasi Negara Ritel (ORI)

SBSN

Jangka

Panjang

Surat

Perbendaharaan

Negara SyariahValas

Rupiah

Fixed

Rate

Global

Sukuk

Variable

Rate

Variable

Rate

SDHI, Islamic Fixed Rate, Project

Based Sukuk, Sukuk Ritel

Sukuk Tabungan

Page 8: Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal ... · Belanja APBN 2011-2019 (dalam triliun Rupiah) ... Bank Persepsi/Pos /Lembaga Persepsi Lainnya dengan berbagai saluran pembayaran

8

Memperluas basis investor di dalam negeri

Menyediakan alternatif instrumen investasi bagi investor ritel

Mendukung stabilitas pasar keuangan domestik

Mendukung terwujudnya masyarakat yang berorientasi pada investasi jangka

menengah & panjang

Mewujudkan cita-cita kemandirian dalam pembiayaan pembangunan

Tujuan Penerbitan Surat Utang Negara Untuk Investor Ritel

Page 9: Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal ... · Belanja APBN 2011-2019 (dalam triliun Rupiah) ... Bank Persepsi/Pos /Lembaga Persepsi Lainnya dengan berbagai saluran pembayaran

Karakteristik Surat Utang Negara Untuk Investor Ritel

1

2

3

Kupon Mengambang

dengan Batas Kupon

Terendah

(Floating with Floor)

Tidak Ada Potensi

Capital Gain

Tidak Dapat

Diperdagangkan,

Namun Dapat Dicairkan

Lebih Awal (Early

Redemption)

1

2

3

Dapat

Diperdagangkan di

Pasar Sekunder antar

Investor Domestik

Kupon Tetap

Ada Potensi

Capital Gain

9

Page 10: Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal ... · Belanja APBN 2011-2019 (dalam triliun Rupiah) ... Bank Persepsi/Pos /Lembaga Persepsi Lainnya dengan berbagai saluran pembayaran

10

Keuntungan Berinvestasi di SUN Ritel

Kupon dan pokok dijamin oleh

Undang-Undang

Kupon dibayar tiap bulan

Kupon lebih tinggi dibandingkan

rata-rata tingkat bunga deposito

bank BUMN

Dapat dijaminkan kepada pihak lain**

Untuk ORI ada potensi Capital Gain

Untuk ORI Tersedia Kuotasi Harga Beli

(Bid Price) dari Midis atau Pihak lain

yang bekerja sama dengan Midis

Masyarakat turut serta mendukung

pembiayaan pembangunan nasional

**sesuai ketentuan di masing-masing Mitra Distribusi

Online system, dapat dibeli kapan

saja dan dimana saja

Kupon dengan Tingkat Bunga

Tetap (Fixed Rate)

Pemesanan dapat dilakukan

melalui gawai

First Come First Serve

247

Investor tidak perlu datang ke Mitra

Distribusi (Midis) untuk melakukan

pemesanan*

*Untuk proses registrasi, beberapa Mitra Disribusi masih mengharuskan calon investor

untuk mendatangi Mitra Distribusi

Page 11: Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal ... · Belanja APBN 2011-2019 (dalam triliun Rupiah) ... Bank Persepsi/Pos /Lembaga Persepsi Lainnya dengan berbagai saluran pembayaran

11

Risiko Berinvestasidi SUN Ritel

RISIKO

PASAR?

RISIKO

GAGAL BAYAR?

RISIKO

LIKUIDITAS?

ORI dan SBR

bebas risiko gagal bayar

Risiko kerugian ada bila pemilik

menjual ORI di pasar sekunder

pada saat harganya turun

(<100%), sedangkan SBR bebas

risiko tingkat bunga, karena kupon

floating with floor

Risiko terjadi bila sebelum

jatuh tempo pemilik

mengalami kesulitan dalam

menjual ORI di pasar

sekunder pada harga pasar

yang wajar. Sementara itu,

SBR tidak likuid karena tidak

dapat diperdagangkan

Page 12: Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal ... · Belanja APBN 2011-2019 (dalam triliun Rupiah) ... Bank Persepsi/Pos /Lembaga Persepsi Lainnya dengan berbagai saluran pembayaran

Saham

Jatuh Tempo

DepositoReksadana

Terproteksi

Kupon/Bunga

Dividen

Potensi

Capital Gain

Jaminan Negara

Perdagangan di

Pasar Sekunder

Stand by Buyer di

Pasar Sekunder

VXVV V

V V VX X

X

X

X

X

V

Ada

Ada, Floating with Floor,

disesuaikan tiap 3 bulan,

di atas BI 7-Day Reverse

Repo Rate

Ada, Tanpa batasan

dan syarat

Tidak Ada, tetapi

dapat dicairkan

sebelum jatuh tempo

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Jumlah Tetap, di atas

bunga deposito Bank

BUMN pada saat

penerbitan

Dapat

berubah

setiap saat

X V XX

V V X V

Ada, Tanpa batasan

dan syaratV X V

Maks. Rp 2

miliar dengan

syaratX

V V X X

V VX X

12

SUN Ritel dan Investasi Lainnya

Page 13: Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal ... · Belanja APBN 2011-2019 (dalam triliun Rupiah) ... Bank Persepsi/Pos /Lembaga Persepsi Lainnya dengan berbagai saluran pembayaran

13

Keunggulan SBN Ritel Online

Kemudahan akses di manapun dan kapanpun selama masa penawaran

Investor tidak perlu datang ke Mitra Distribusi untuk melakukan

pemesanan*

Pemesanan dapat dilakukan melalui gawai

First Come First Serve

*Untuk proses registrasi, beberapa Mitra Disribusi masih mengharuskan calon investor untuk mendatangi Mitra Distribusi

Page 14: Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal ... · Belanja APBN 2011-2019 (dalam triliun Rupiah) ... Bank Persepsi/Pos /Lembaga Persepsi Lainnya dengan berbagai saluran pembayaran

14

Jadwal PenerbitanSurat Berharga Negara Ritel 2019 (Tentatif)

10-24 Januari 2019

1-20 Februari 2019

1-21 Maret 2019

1-16 April 2019

2-16 Mei 2019

11-25 Juli 2019

8-22 Agustus 2019

5-19 September 2019

2-24 Oktober 2019

6-20 November 2019

• Bulan Juni dan Desember tidak dijadwalkan

Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel

• SBN Ritel yang jatuh tempo pada tahun 2019 adalah

SR008 Rp31,5 T dan ORI013 Rp19,7T

ORI016

Page 15: Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal ... · Belanja APBN 2011-2019 (dalam triliun Rupiah) ... Bank Persepsi/Pos /Lembaga Persepsi Lainnya dengan berbagai saluran pembayaran

15

2830

30 Sept. 2019

PenetapanKupon

24Masa Penawaran:• Pembukaan:

2 Okt. 2019 pkl.

09.00 WIB

• Penutupan:

24 Okt. 2019 pkl.

10.00 WIB

Okt.Sept. Okt.2 Okt.

28 Okt. 2019

PenetapanHasilPenjualan

30Okt.

%30 Okt. 2019

Setelmen/Penerbitan

Registrasi sudah dapat dilakukan setiap saat pada Midis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah

Jadwal Penerbitan ORI016

Page 16: Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal ... · Belanja APBN 2011-2019 (dalam triliun Rupiah) ... Bank Persepsi/Pos /Lembaga Persepsi Lainnya dengan berbagai saluran pembayaran

Struktur ORI016

16

Penerbit

SeriORI016

Masa Penawaran

2 – 24 Oktober 2019

Bentuk

Tanpa warkat dan dapat diperdagangkan

(antar investor domestik)

Tanggal Penetapan

28 Oktober 2019

Setelmen

30 Oktober 2019

Jatuh Tempo

15 Oktober 2022

Nilai Nominal Per Unit

Rp1.000.000,-

Minimum Pemesanan

Rp1.000.000,-

Maksimum Pemesanan

Rp3.000.000.000,-

Kustodian

Sub-Registry

Mitra Distribusi

Bank Umum, Perusahaan Efek , Perusahaan

Efek Khusus (APERD Fintech), dan Perusahaan

Fintech (Peer-to-Peer Lending)

Pemerintah Republik Indonesia

Page 17: Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal ... · Belanja APBN 2011-2019 (dalam triliun Rupiah) ... Bank Persepsi/Pos /Lembaga Persepsi Lainnya dengan berbagai saluran pembayaran

17

Jenis Kupon

Tingkat bunga tetap (fixed rate) sampai dengan

jatuh tempo.

Tingkat Kupon

6,80% per tahun

Minimum Holding Period*

1 kali pembayaran kupon (long coupon). Kepemilikan ORI016

dapat dipindahbukukan mulai tanggal 15 Desember 2019

Tanggal Kupon pertama

15 Desember 2019

Tanggal Pembayaran Kupon

Tanggal 15 setiap bulannya.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Kupon

bukan pada hari kerja, maka pembayaran

kupon dilakukan pada hari kerja berikutnya

tanpa kompensasi bunga. Hari kerja

adalah hari dimana operasional sistem

pembayaran diselenggarakan oleh Bank

Indonesia.

Agen Pembayar Kupon dan Pokok

Bank Indonesia

Perpajakan

Jumlah Kupon Pertama

Rp8.591,-

PPh Final 15%

*Holding Period adalah masa di mana Investor ORI016 belum

boleh memindahbukukan kepemilikan ORI-nya.

Struktur ORI016

Page 18: Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal ... · Belanja APBN 2011-2019 (dalam triliun Rupiah) ... Bank Persepsi/Pos /Lembaga Persepsi Lainnya dengan berbagai saluran pembayaran

1. Calon investor

melakukan

registrasi

melalui Sistem

Elektronik MiDis

2. Membuat SID

(Single Investor

Identification)

dan Rekening

surat berharga

via Sistem

Pemesanan

Online (bagi

yang belum

memiliki)

3. Calon investor

melakukan

pemesanan melalui

Sistem Elektronik

MiDis setelah

membaca ketentuan

dalam memo info

4. Verified order akan

mendapatkan kode

pembayaran (Billing

Code) via

Sistem Elektronik

MiDis atau email

5. Kode pembayaran

digunakan untuk

penyetoran dana

sesuai pemesanan

6. Pembayaran

dilakukan melalui

Bank Persepsi/Pos

/Lembaga Persepsi

Lainnya dengan

berbagai saluran

pembayaran

dengan batas waktu

yang telah

ditentukan

7. Calon investor

memperoleh NTPN

(Nomor Transaksi

Penerimaan

Negara) & notifikasi

completed order via

Sistem Elektronik

MiDis dan email

yang terdaftar

8. Menerima bukti

konfirmasi

kepemilikan

SBN ritel via

Sistem

Elektronik MiDis

dan email yang

terdaftar

REGISTRASI PEMESANAN KONFIRMASIPEMBAYARAN

Bagaimana cara membeli SBN Ritel Online?

18

Page 19: Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal ... · Belanja APBN 2011-2019 (dalam triliun Rupiah) ... Bank Persepsi/Pos /Lembaga Persepsi Lainnya dengan berbagai saluran pembayaran

19

Kanal Pembayaran SBN Ritel Online

Bank/Pos/LembagaPersepsi*

Termasuk 3 Lembaga Persepsi Lainnya (yang telahditetapkan Kemenkeu) dan PT Pos Indonesia.

*Daftar lengkap Bank/Pos/Lembaga Persepsi dapat dilihat pada Memorandum Informasi ORI016 yang dapat diunduh pada landing page: www.kemenkeu.go.id/ori

Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai kanal, antara lain teller, ATM, internet banking, mobile banking, dan kanal

pembayaran lainnya yang difasilitasi oleh Bank/Pos/Lembaga Persepsi.

Page 20: Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal ... · Belanja APBN 2011-2019 (dalam triliun Rupiah) ... Bank Persepsi/Pos /Lembaga Persepsi Lainnya dengan berbagai saluran pembayaran

20

Perbandingan Net Return ORI016

Unit*Kupon Tiap

BulanPajak 15% Net Return

1 5.667 850 4.817

10 56.670 8.501 48.169

100 566.700 85.005 481.695

150 850.050 127.508 722.542

500 2.833.500 425.025 2.408.475

1000 5.667.000 850.050 4.816.950

2000 11.334.000 1.700.100 9.633.900

3000 17.001.000 2.550.150 14.450.850

6,80%p.a.

Kupon:

dalam Rupiah

*1 unit = Rp1.000.000,-

Page 21: Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal ... · Belanja APBN 2011-2019 (dalam triliun Rupiah) ... Bank Persepsi/Pos /Lembaga Persepsi Lainnya dengan berbagai saluran pembayaran

Daftar Mitra Distribusi dengan Layanan Online*

Bank

Perusahaan

Efek

Perusahaan

Efek Khusus

Perusahaan

Fintech Peer-

to-Peer Lending

*Semua Mitra Distribusi memakai kanal pemesanan secara web-based, kecuali BNI, DBS, OCBC, Tanamduit dan Invisee yang menggunakan mobile app 21

14

423

Page 22: Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal ... · Belanja APBN 2011-2019 (dalam triliun Rupiah) ... Bank Persepsi/Pos /Lembaga Persepsi Lainnya dengan berbagai saluran pembayaran

Direktorat Surat Utang Negara

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Kementerian Keuangan RI

Gedung Frans Seda Lantai 4Jl. Wahidin Raya No. 1, Jakarta PusatKode pos: 10710Call Center: Call Center: 3505052 ext. 30Fax. : (021) 3846516

Email: [email protected]@kemenkeu.go.id

Situs: www.djppr.kemenkeu.go.idLanding Page SBR: www.kemenkeu.go.id/sbr

Instagram: @djpprkemenkeuTwitter: @DJPPRkemenkeu

Facebook: DJPPR Kemenkeu

INFORMASI LEBIH LANJUT

Page 23: Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal ... · Belanja APBN 2011-2019 (dalam triliun Rupiah) ... Bank Persepsi/Pos /Lembaga Persepsi Lainnya dengan berbagai saluran pembayaran

AKHIR PRESENTASI

Page 24: Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal ... · Belanja APBN 2011-2019 (dalam triliun Rupiah) ... Bank Persepsi/Pos /Lembaga Persepsi Lainnya dengan berbagai saluran pembayaran

24

24KEMENTERIAN KEUANGAN

REALISASI PELAKSANAAN APBN REALISASI S.D. 31 AGUSTUS 2019Defisit anggaran 1,24% terhadap PDB dan terdapat Silpa Rp81,3 T

APBN

Realisasi

s.d. 31

Agustus

Growth

(%) APBN

Realisasi

s.d. 31

Agustus

A. PENDAPATAN NEGARA 973,4 56,1 1.894,7 1.152,9 60,8 18,4 2.165,1 1.189,3 54,9 3,2

I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 972,0 56,1 1.893,5 1.147,8 60,6 18,1 2.164,7 1.188,3 54,9 3,5

1. Penerimaan Perpajakan 778,7 52,9 1.618,1 907,5 56,1 16,5 1.786,4 920,2 51,5 1,4

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 193,3 74,3 275,4 240,3 87,3 24,3 378,3 268,2 70,9 11,6

II. PENERIMAAN HIBAH 1,3 42,9 1,2 5,0 420,1 277,3 0,4 1,0 220,6 (80,9)

B. BELANJA NEGARA 1.198,3 56,2 2.220,7 1.303,4 58,7 8,8 2.461,1 1.388,3 56,4 6,5

I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 695,7 50,9 1.454,5 802,1 55,1 15,3 1.634,3 857,7 52,5 6,9

1. Belanja K/L 392,2 49,1 847,4 441,7 52,1 12,6 855,4 481,7 56,3 9,0

2. Belanja Non K/L 303,5 53,4 607,1 360,4 59,4 18,8 778,9 376,0 48,3 4,3

II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 502,6 65,6 766,2 501,3 65,4 (0,3) 826,8 530,6 64,2 5,8

1. Transfer ke Daerah 466,1 66,0 706,2 465,1 65,9 (0,2) 756,8 488,4 64,5 5,0

2. Dana Desa 36,5 60,9 60,0 36,2 60,4 - 70,0 42,2 60,3 16,4

C. KESEIMBANGAN PRIMER (84,0) 47,2 (87,3) 11,7 (13,4) (114,0) (20,1) (26,6) 132,4 (326,9)

D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B) (224,9) 56,6 (325,9) (150,5) 46,2 (33,1) (296,0) (199,1) 67,2 32,2

% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB (1,65) 56,61 (2,19) (1,02) (1,84) (1,24)

E. PEMBIAYAAN ANGGARAN 338,9 85,3 325,9 267,5 82,1 (21,1) 296,0 280,3 94,7 4,8

al. I. PEMBIAYAAN UTANG 336,6 73,0 399,2 276,2 69,2 (17,9) 359,3 284,8 79,3 3,1

KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN 114,0 116,9 81,3

% thd

APBN

Growth

(%)

2018

% thd

APBN

2017

APBN

(triliun Rupiah)

Realisasi

s.d. 31

Agustus

% thd

APBNP

2019

Page 25: Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal ... · Belanja APBN 2011-2019 (dalam triliun Rupiah) ... Bank Persepsi/Pos /Lembaga Persepsi Lainnya dengan berbagai saluran pembayaran

25

25KEMENTERIAN KEUANGAN

APBN 5,3 3,1 14.400 5,4 63 755 1.191

Pengangguran (%)

Kemiskinan (%) Gini Rasio (indeks)

Indeks Pembangunan Manusia

RAPBN

APBN

4,8 – 5,1

8,5 – 9,0 0,375 – 0,380

72,51

4,8 – 5,0

8,5 – 9,0 0,375 – 0,380

72,51

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

TargetPembangunan

Terdapat perubahan pada harga dan

lifting minyak dengan

mempertimbangan harga minyak

dunia dan prospek lifting minyak ke

depan

Upaya meningkatkan

kesejahteraan a.l

ditunjukkan dengan

kesepakatan untuk

menurunkan target tingkat

pengangguran di dalam

APBN 2020

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO DAN POSTUR APBN 2020 Memperhatikan perkembangan ekonomi terkini; Kontribusi perpajakan terus dioptimalkan dan peningkatan belanja negara yang lebih berkualitas (spending better)

Page 26: Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal ... · Belanja APBN 2011-2019 (dalam triliun Rupiah) ... Bank Persepsi/Pos /Lembaga Persepsi Lainnya dengan berbagai saluran pembayaran

26

26KEMENTERIAN KEUANGAN

FOKUS BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2020Mendukung prioritas pembangunan & penyelenggaraan Pemerintah secara efisien dan efektif

• Peningkatan

produktivitas/daya saing

SDM

• Pendidikan perluasan

akses pendidikan,

peningkatan skill,

enterpreneurship,

penguasaan ICT, dukungan

kegiatan riset

• Kesehatan percepatan

pengurangan stunting,

penguatan promotif

preventif, melanjutkan

program jaminan kesehatan

nasional

• Mengakselerasi

pengentasan kemiskinan

• Peningkatan akurasi data

dan perbaikan mekanisme

penyaluran,

• Sinergi/sinkronisasi antar

program

• Subsidi yang tepat sasaran

dan efektif

• Stabilitas ekonomi,

keamanan dan politik

• Mitigasi risiko bencana,

pelestarian lingkungan, dan

pengembangan EBT

• Penguatan fiscal buffer

• Mendorong efektivitas

birokrasi produktivitas,

integritas & pelayanan

publik

• Menjaga tingkat

kesejahteraan aparatur dan

pensiunan (antisipasi

reformasi pensiun)

• Birokrasi yang berbasis

kemajuan ICT

• Meningkatkan daya saing

investasi dan ekspor

• Mendukung tranformasi

industrialisasi (konektivitas,

pangan, energi, dan air) dan

antisipasi masalah sosial

perkotaan (air bersih,

sanitasi, pengelolaan

sampah, & transportasi

massal)

• Mendorong K/L

menggunakan skema

pembiayaan kreatif (KPBU:

VGF atau AP)

SDM yangberkualitas

Penguatan ProgramPerlindungan Sosial

AkselerasiPembangunanInfrasruktur

Birokrasi yang efisien, melayani, dan bebas korupsi

AntisipasiKetidakpastian

Anggaran Pendidikan Rp508,1 T

Anggaran Kesehatan Rp132,2 T

Anggran Perlindungan SosialRp372,5 T Anggaran Birokrasi Rp261,3 T

Anggaran InfrastrukturRp423,3 T