DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

Oleh:Dra. Deksa Presiana, Apt., M.Kes.

Kasubdit. Standardisasi Bahan Baku dan Bahan Tambahan Pangan

Disampaikan Pada Acara:Praktek Kerja Profesi Apoteker

Jakarta, 6 September 2017

Pendahuluan

Standardisasi

Tantangan Penyusunan Standar

Ketersediaan Standar

Jejaring Penyusunan Standar

Penutup

Outline

MON 87460 dan MON 87427

STRUKTUR ORGANISASIPendahuluan

STANDAR?? WHY??

STRUKTUR ORGANISASIDIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

Tersedianya panganyang memenuhipersyaratankeamanan, mutu, dangizi bagi kepentingankesehatan manusia

Terciptanyaperdagangan panganyang jujur danbertanggung jawab; dan

Terwujudnya tingkatkecukupan pangandengan harga yang wajar dan terjangkausesuai dengankebutuhanmasyarakat

Mengapa Perlu Standardisasi Pangan??

UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

UU No 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen

PP No 69 Tahun 1999 tentang Label dan IklanPangan

PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

PP Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik

DASAR HUKUM

Badan POM berwenang melakukan pengawasankeamanan, mutu dan gizi pangan yang beredar.

Pre - market Post - market

STANDAR

Sesuai UU No.18/2012 tentang Pangan dan

PP No.28/2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi

•Data Administratif•Data Teknis

•Inspeksi Sarana Produksi/Distribusi (untuk produk yang diwajibkan)

• Inspeksi sarana produksi/distribusi (inspeksi/audit halal)

• Monitoring label beredar• Sampling & pengujian

laboratorium• Pengawasan Iklan dan promosi• Surveilan Pangan

TINDAK LANJUTPenyelidikan, penyidikan, dan

Penindakan secara hukum

Pelaku usaha bertanggung jawab terhadapKEAMANAN, MUTU dan GIZI produk

IJIN EDAR

EVALUASI PRODUK (termasuk halal)

IMPLEMENTASI PERATURAN

DALAM PENGAWASAN PANGAN SEBELUM DAN SESUDAH BEREDAR

Peraturan

9

SISPOM

SISPOM terdiri dari 3 lapis

a. Sub sistem pengawasan produsen (GMP, HACCP)

b. Sub-sistem pengawasan pemerintah

▪ regulasi, standardisasi

▪ evaluasi produk sebelum beredar

▪ pengawasan peredaran, sampling, pengujian lab

▪ informasi, public warning didukung law

enforcement

c. Sub sistem pengawasan konsumen (kesadaranmasyarakat)

10

STANDARDISASI

Standardisasi adalah proses

merencanakan, merumuskan,

menetapkan, menerapkan,

memberlakukan, memelihara, dan

mengawasi Standar yang dilaksanakan

secara tertib dan bekerja sama dengan

semua Pemangku Kepentingan.

(UU No. 20 Tahun 2014 tentang

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian)

Standar berupa :

Peraturan, Standar, dan Pedoman

Kriteria dan Code of Practice

Kajian Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

Sebagai acuan pengawasan pangan

baik sebelum beredar (pre market)

maupun setelah beredar (post

market)

12

Sistem Manajemen Standardisasi Produk Pangan

Evaluasi

Penyusunan

Penetapan

Sosialisasi & Advokasi

Aplikasi

Monitoring

Evaluasi

Penyusunan

Penetapan

Sosialisasi &

Advokasi

Aplikasi

Monitoring

Permenkes RI

Perka BPOM

SemaksimalmungkinmenerapkanGood Regulatory Practices

Berdasarkan kajian ilmiah

Melibatkan stakeholder

Sebagai bagian dari dunia internasional (anggotaWTO) Notifikasi WTO baik TBT maupun SPS

Mempertimbangkan Kesiapan lembaga penilaiankesesuaian (laboratorium, LS Pro dll)

Penyusunan

Evaluasi

Penyusunan

Penetapan

Sosialisasi &

Advokasi

Aplikasi

Monitoring

Acuan/ Referensi

Nasional

(Data nasional, hasil riset, reviu literatur/jurnalilmiah, masukan dari

pakar dan stakeholder, dll)

Regional

(ASEAN, EU)

Internasional(Codex)

Bilateral (FSANZ, Malaysia,

US-FDA)

Sebagai bahan kajian /

pertimbangan

Evaluasi

Penyusunan

Penetapan

Sosialisasi &

Advokasi

Aplikasi

Monitoring

Peraturan Kepala Badan akan ditetapkan oleh KepalaBadan POM dan diundangkan oleh Menteri Hukumdan HAM dan tercatat dalam Berita Negara RepublikIndonesia

Peraturan Pemerintah akan ditetapkan olehPresiden dan diundangkan oleh MenteriHukum dan HAM dan tercatat dalamLembaran Negara Repulik Indonesia

Sosialisasi &

Advokasi

Sosialisasi secara fisik

guna memberikan

pemahaman yang sama

terhadap peraturan

sehingga dapat

diimplementasi dengan

baik.

disampaikan kepada

Balai/Balai Besar

POM/ Stakeholder

dalam bentuk

hardcopy

di website didownload

www.jdih.pom.go.id

Evaluasi

Penyusunan

Penetapan

Sosialisasi & Advokasi

Aplikasi

Monitoring

Kecepatan Inovasi danTeknologi Pangan (new

ingredient, new claim, new food additive, emerging

issue )

Perkembangan

Standar global/

internasional/regional

Belum terwujudnyaharmonisasi standar (Misaldi antara negara ASEAN penggunaan BTP padakategori pangan belum

harmonis)

Tantangan Penyusunan Standar

Ketersediaan StandarRincian Keterangan

Pedoman CPPB –POT

Peraturan Ka BPOM tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Formula Bayi dan Formula Lanjutan Bentuk Bubuk

Pedoman cara ritelPangan Yang Baik

Peraturan Ka BPOM tentang Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik di Ritel Modern dan Pasar Tradisional

Standar BTP, bahanpenolong

• 27 Peraturan Ka BPOM tentang Batas MaksimumBTP dalam Produk Pangan (Pengawet, pewarna, pengemulsi, antioksidan dll)

• Peraturan KaBPOM tentang Penggunaan Bahanpenolong golongan enzim dan golongan penjerapenzim dalam pengolahan pangan

• Peraturan KaBPOM tentang BTP campuran

• Penggunaan ammonium sulfat sebagai bahanpenolong dalam proses pengolahan nata de coco

• Pencantuman Informasi Tanpa Bahan TambahanPangan dalam Label Pangan Olahan

..Lanjutan

Rincian Keterangan

Standar PPRG • Peraturan Ka BPOM tentang Pengawasan Pelabelan Pangan Produk Rekayasa Genetik

• Peraturan Ka BPOM tentang Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik

Standar cemaran • Peraturan Ka BPOM tentang Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam Makanan

• Peraturan Ka BPOM tentang Kriiteria Mikrobiologi dalampangan olahan

• Peraturan Ka BPOM tentang Persyaratan Pangan SterilKomersial

Standar panganiradiasi

• Permenkes No. 701/2009 tentang pangan Iradiasi• Cara Iradiasi Yang Baik Untuk Pangan (10 Pedoman)• Peraturan Ka BPOM tentang Pengawasan Pangan Iradiasi

..LanjutanRincian keterangan

Standar pangan olahan tertentu

• Peraturan Ka BPOM tentang Pengawasan Formula Bayi dan Formula Bayi Untuk Keperluan Medis Khusus

• Peraturan Ka BPOM Tentang Persyaratan Penambahan Zat Gizi dan Zat Non Gizi Dalam Pangan Olahan

• Peraturan Ka BPOM tentang Pengawasan Formula Lanjutan

• Peraturan Ka BPOM tentang Pengawasan Formula Pertumbuhan

• SNI MP ASI, SNI Pangan untuk Orang Intoleransi Gluten

Kategoripangan

Peraturan Ka BPOM tentang Kategori Pangan

Minumanakohol

Standar Keamanan dan Mutu Minuman beralkohol

..LanjutanRincian Keterangan

Pelabelan pangan • Peraturan Ka BPOM tentang Acuan Label Gizi

• Peraturan Ka BPOM tentang Pengawasan PanganOlahan Organik

• Peraturan Ka BPOM tentang Pedoman PencantumanInformasi Nilai Gizi Pada Label Pangan danamandemennya

• Peraturan Ka BPOM tentang Pengawasan Klaim padaLabel dan Iklan Pangan Olahan

• Peraturan Ka BPOM tentang Pendaftaran PanganOlahan

• Peraturan Ka BPOM tentang Pengawasan Takaran Sajipada Pangan Olahan

Pedoman periklanan pangan

Peraturan Ka BPOM tentang Pedoman Periklanan Pangan

Semua peraturan bisa diunduh dari www.jdih.pom.go.id

Peraturan Kepala Badan POM tentang Kategori Pangan

(revisi Katpang 04.0; 09.0)

Peraturan Kepala Badan POM tentang Pangan untuk

Keperluan Gizi Khusus (Pangan Olahragawan dan Pangan

untuk Keperluan Medis Khusus)

Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum

Cemaran Logam Berat pada Pangan Olahan

Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum

Cemaran Kimia pada Pangan Olahan

Peraturan Kepala Badan POM tentang Pengawasan Pangan

Rekayasa Genetik

Peraturan Kepala Badan POM tentang Bahan Penolong

Peraturan Kepala Badan POM tentang Pedoman Asumsi

Konsumsi

Peraturan Kepala Badan POM tentang Bahan Baku Pangan

yang Dilarang dalam Pangan Olahan

Rancangan Peraturan Kepala Badan POM yang sedangdiproses dan disusun pada Tahun 2017

Saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Pemerintah(RPP) :1. RPP tentang Keamanan Pangan

Revisi PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutudan Gizi Pangan

2. RPP tentang Label dan Iklan PanganRevisi PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan IklanPangan

Amanah UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)

Networking

Dalam negeri

• Anggota Komite Teknis

• Anggota Komisi Keamanan Hayati

• Sekretariat TTKH

• Anggota Pokja Pangan Organik

• Mirror Committee Codex

• Tim Genap SNI Makanan Minuman

Luar negeri

• PFPWG ACCSQ

• CAC (CCCF, CCFL, CCFA, CCNFSDU)

• INRASFF

• APEC

• ILSI

Jejaring dalam Penyusunan Standar

Codex Alimentarius Commission

Codex Committee on Food Additives (CCFA)

Codex Committee on Contaminants in Food (CCCF)

Codex Committee on Food Labelling(CCFL)

Codex Committee on Nutrition & Food for Special Dietary Uses (CCNFSDU)

MIRROR COMMITTEE

Penutup

1

• Peraturan yang telah ditetapkan diharapkan dapatdiimplementasikan dengan baik dalam rangka menjaminkeamanan, mutu dan gizi pangan untuk memberiperlindungan bagi masyarakat serta peningkatan dayasaing

2

• Peran Masyarakat dan Akademisi sangat penting dalampenyusunan peraturan dan diharapkan berperan aktifdalam penyusunan peraturan

Direktorat Standardisasi Produk PanganGedung F Lantai 3, Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta

Telp. 021-42875584, Fax. 021-42875780