direktorat reserse kriminal umum polda metro jaya · korupsi (wbk) dan wilayah birokrasi bersih dan...

SOSIALISASI PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI

KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN

DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA

DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

POLDA METRO JAYA

Jakarta, Maret 2017

MAKSUD DAN TUJUAN :

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pimpinan K/L dan Pemda dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun ZI untuk mewujudkan WBK/WBBM.

2. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah memberikan

keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun ZI untuk mewujudkan WBK/WBBM


POLDA METRO JAYA

PENGERTIAN :

1. Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh opini Wajar Dengan Pengeculian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya.

3. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengeculian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya.


POLDA METRO JAYA

PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS : 1. Penandatangan dokumen Pakta Integritas 2. Pemenuhan Kewajiban LHKPN 3. Pemenuhan Akuntabilitas Kinerja 4. Pemenuhan Kewajiban Pelaporan Keuangan 5. Penerapan Disiplin PNS 6. Penerapan Kode Etik Khusus 7. Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik 8. Penerapan Whisteblower Tindak Pidana Korupsi 9. Pengendalian Gratifikasi 10. Penanganan Benturan Kepentingan 11. Kegiatan Pendidikan / Pembinaan dan Promosi Anti Korupsi 12. Pelaksanaan Saran Perbaikan yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP 13. Penerapan Kebijakan Pembinaan Purna Tugas 14. Penerapan Kebijakan Pelaporan Transaksi Keuangan yang tidak sesuai dengan Profil oleh PPATK 15. Rekrutmen secara terbuka 16. Promosi jabatan secara terbuka 17. Mekanisme pengaduan masyarakat 18. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (E-Procurement) 19. Pengukuran kinerja individu sesuai dengan ketentuan yang berlaku 20. Keterbukaan Informasi Publik


POLDA METRO JAYA

SEKIAN DAN TERIMA KASIH


POLDA METRO JAYA

SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PAN RB NOMOR 60 TAHUN 2012 PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN

Esensi Reformasi Birokrasi

Upaya untuk menata ribuan

proses tumpang tindih antar

fungsi-fungsi pemerintahan

Upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat (level)

tertinggi hingga terendah

Upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi

dan memodernkan

berbagai kebijakan

Sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia

Tujuan dan Sararan Reformasi Birokrasi

reformasi birokrasi

Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme Meningkatnya

kapasitas dan akuntabilitas

kinerja birokrasi

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

reformasi birokrasi

Sasaran, Area Perubahan dan Program-program

1. Organisasi 2. Tatalaksana 3. Peraturan Perundang-

undangan 4. Sumber daya manusia

aparatur 5. Pengawasan 6. Akuntabilitas 7. Pelayanan publik 8. Pola pikir (mind set)

dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur

8 A

RE

A P

ER

UB

AH

AN

1) Manajemen Perubahan

2) Penataan Peraturan

Perundang-undangan

3) Penataan dan penguatan

Organisasi

4) Penataan Tatalaksana

5) Penataan Sistem

Manajemen SDM Aparatur

6) Penguatan Pengawasan

7) Penguatan Akuntabilitas

Kinerja

8) Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

9) Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

PR

OG

RA

M-P

RO

GR

AM

RB

Kerangka Pikir ZI menuju WBK/WBBM

Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Reformasi Birokrasi

Terwujudnya pemerintahan

yang bersih dan bebas korupsi,

kolusi, dan nepotisme;

Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas

kinerja birokrasi

1) Manajemen Perubahan


Perundang-undangan


Organisasi


5) Penataan Sistem

Manajemen SDM

Aparatur



Kinerja


Pelayanan Publik


Pelaporan

Sasaran

Implementasi di Instansi

Program-program Strategi Percepatan

Quick Wins

Zona Integritas menuju WBK/WWBK

Prioritas Program-program dan Kegiatan

Latar Belakang

Mengapa diterbitkan PerMENPANRB Nomor 60 Tahun 2012 Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM)

Indeks Persepsi Korupsi meskipun mengalami kenaikan setiap tahun, tetapi masih berada di posisi terendah dipersepsikan korupsi masih tinggi di pemerintahan Peringkat daya saing Indonesia, meskipun mengalami kenaikan (terakhir naik dari 50 menjadi 38 pada tahun 2013/2014) tetapi masih berada di bawah negara-negara ASEAN lainnya Inefisien birokrasi most problematic factors di Indonesia Peringkat Ease of Doing Business, berada jauh dibawah negara Asia kualitas pelayanan yang rendah, proses yang lama dan tidak efisien (biaya tinggi) Diperlukan unit yang menjadi contoh pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh melalui penerapan ZI menuju WBK/WBBM

Penerapan ZI menuju WBK/WBBM

Organisasi

Tata laksana

Peraturan Perundang-undangan

Sumber daya Manusia Aparatur

Pengawasan

Akuntabilitas

pelayanan publik

Mind set dan Culture set Aparatur

Area Perubahan


Program Untuk Tingkat

Mikro 1) Manajemen Perubahan


Perundang-undangan


Organisasi


5) Penataan Sistem




Kinerja


Pelayanan Publik


Pelaporan

KEMENTERIAN/LEMBAGA

PIMPINAN ORGANISASI

UNT ESELON I

UNIT ESELON II

UNIT ESELON II

UNIT ESELON III

UNIT ESELON III

UNIT ESELON III

UNIT ESELON I

UNIT ESELON II


Program Untuk Tingkat

Mikro 1) Manajemen Perubahan


Perundang-undangan


Organisasi


5) Penataan Sistem




Kinerja


Pelayanan Publik


Pelaporan

KEMENTERIAN/LEMBAGA

PIMPINAN ORGANISASI

UNT ESELON I

UNIT ESELON II

UNIT ESELON II

UNIT ESELON III

UNIT ESELON III

UNIT ESELON III

UNIT ESELON I

UNIT ESELON II

ZONA INTEGRITAS

ZONA INTEGRITAS

Kriteria Penilaian

1. Nilai Indeks Integritas 2. Nilai Kinerja Unit Pelayanan

Publik 3. Kerugian Negara yang Belum

Diselesaikan 4. Persentase temuan in-efektif 5. Persentase temuan in-efisien 6. Persentase Pegawai yang

Dijatuhi Hukuman Disiplin 7. Persentase Pengaduan

Masyarakat yang belum diselesaikan

8. Persentase Pegawai yang terlibat tindak pidana korupsi

1. Promosi Jabatan secara terbuka 2. e-Procurement 3. Pelaksanaan Saran Perbaikan yang

Diberikan oleh BPK/KPK/APIP 4. Kebijakan Disiplin PNS 5. Kode Etik Khusus 6. Kebijakan Pembinaan Purna Tugas (Post

Employment Policy) 7. Penandatanganan Dokumen Pakta

Integritas 8. Kewajiban Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara 9. Mekanisme Pengaduan Masyarakat 10. Whistle Blower System Tindak Pidana

Korupsi 11. Program Pengendalian Gratifikasi 12. Kebijakan penanganan benturan

kepentingan (conflict of interest) 13. Akuntabilitas Kinerja 14. Kewajiban Laporan Keuangan 15. Keterbukaan Informasi Publik 16. Pengukuran Kinerja Individu 17. Pelaporan Transaksi Keuangan yang Tidak

Sesuai dengan Profil oleh PPATK 18. Kebijakan Pelayanan Publik 19. Rekruitmen secara terbuka 20. Promosi dan Pendidikan/Pembinaan Anti

Korupsi

INDIKATOR HASIL INDIKATOR PROSES

Sasaran dan Indikator hasil

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas

korupsi, kolusi, dan nepotisme;

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

1. Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik

2. Persentase Pengaduan Masyarakat yang belum diselesaikan

1. Nilai Indeks Integritas 2. Kerugian Negara yang

Belum Diselesaikan 3. Persentase Pegawai yang

terlibat tindak pidana korupsi

4. Persentase Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin

1. Persentase temuan in-efektif

2. Persentase temuan in-efisien

Area Perubahan dan Indikator Proses

Organisasi

Tata laksana



Pengawasan

Akuntabilitas

pelayanan publik


(tidak ada)


Organisasi

Tata laksana



Pengawasan

Akuntabilitas

pelayanan publik


1. e-Procurement 2. Pelaksanaan

Saran Perbaikan yang Diberikan oleh BPK/KPK/ APIP


Organisasi

Tata laksana



Pengawasan

Akuntabilitas

pelayanan publik


1. Kebijakan Disiplin PNS

2. Kode Etik Khusus 3. Kebijakan

Pembinaan Purna Tugas

4. Rekruitmen secara terbuka

5. Promosi Jabatan secara terbuka


Organisasi

Tata laksana



Pengawasan

Akuntabilitas

pelayanan publik

Mind set dan Culture set Aparatur 1. Penandatanganan

Dokumen Pakta Integritas 2. Kewajiban Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara

3. Mekanisme Pengaduan Masyarakat

4. Whistle Blower System Tindak Pidana Korupsi

5. Program Pengendalian Gratifikasi

6. Kebijakan penanganan benturan kepentingan.

7. Pelaporan Keuangan yang Tidak Sesuai dengan Profil oleh PPATK


Organisasi

Tata laksana



Pengawasan

Akuntabilitas

pelayanan publik


1. Akuntabilitas Kinerja

2. Kewajiban Laporan Keuangan

3. Keterbukaan Informasi Publik

4. Pengukuran Kinerja Individu


Organisasi

Tata laksana



Pengawasan

Akuntabilitas

pelayanan publik


Kebijakan Pelayanan Publik


Organisasi

Tata laksana



Pengawasan

Akuntabilitas

pelayanan publik


Promosi dan Pendidikan/ Pembinaan Anti Korupsi

Instansi pusat dan daerah yang mencanangkan ZI

Instansi PusatInstansi Daerah0

50

100

150

200

Instansi Pusat

Instansi Daerah

Uraian Instansi Pusat

Instansi Daerah

Instansi pencanangan ZI

30 169

Evaluasi ZI 16 28

Hasil Evaluasi (WBK/WBBM)

0 0

LANGKAH MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS

PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS

TETAPKAN UNIT KERJA YANG AKAN DIJADIKAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM).

TETAPKAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI UNTUK UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS

PELAKSANAAN RENCANA AKSI

UKUR INDIKATOR HASIL DAN PROSES YANG DICAPAI

LAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS INDIKATOR HASIL DAN PROSES YANG DICAPAI

AJUKAN USULAN UNTUK DIEVALUASI OLEH KEMENTERIAN PANRB

1

2

3

4

5

6

7

Terima kasih

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN

direktorat reserse kriminal umum polda metro jaya · korupsi (wbk) dan wilayah birokrasi bersih dan...

Documents