dinas pertanahan dan penataan ruangpertaru.kukarkab.go.id/download/lkjip 2019 ta 2020.pdf · dinas...

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2019 Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJiP)Tahun 2019

Ikhtisar Eksekutif i

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan dan

Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartenegara Tahun 2019 disusun sebagai wujud berkembangnya semangat akuntabilitas serta dukungan administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun sasaran strategis dari Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 adalah:

1. Meningkatnya kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

2. Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan pengendalian Pertanahan

3. Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan sasaran strategis diatas, yang dihasilkan di tahun 2019, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kelembagaan dan terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang baik dan profesional di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dengan indkator kinerja utama yaitu Nilai LKJiP (hasil pemeriksaan inspektorat)

2. Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan Pertanahan dengan indkator kinerja utama yaitu a. Persentase Penyelesaian Kasus/Sengketa tanah Negara capaian

kinerjanya mencapai 104% kriteria Sangat Tinggi dari target 96% dengan realisasi 100%, hal ini menggambarkan bahwa kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebagai Fasilitator dalam penyelesaian Kasus/Sengketa tanah Negara dapat tercapai dengan baik.



Ikhtisar Eksekutif ii b. Meningkatanya pemilikan SKPT dan persentase tanah Pemda yang

bersertifikat capaian kinerjanya mencapai 153,85% kriteria Sangat Tinggi dari target 65% dengan realisasi 100%, hal ini menggambarkan bahwa kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

3. Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang, dengan indkator kinerja utama yaitu Jumlah Rencana Detail yang telah ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah Realisasi sebanyak 26 Dokumen RDTR dan KLHS dari 30 dokumen yang ditargetkan dan capaian kinerja sebesar 86,67% dengan criteria Tinggi, keberhasilan tidak mencapai hasil 100% disebabkan ada 3 kegiatan Tata Ruang yang tidak bisa dilaksanakan karena kesalahan dalam mengevaluasi data kualifikasi Pada saat proses Lelang.

Dalam pencapaian kinerja dan keuangan di tahun 2019 capaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang masuk dalam katergori Sangat Tinggi, dengan capaian kinerja berada dalam angka 95,25 % dan Capaian Keuangan dalam angka 80.69 %. Keberhasilan capaian kinerja utama ini ditentukan oleh berbagai factor, antara lain Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang handal, anggaran yang mencukupi dan Sarana dan Prasarana yang memadai. Dalam rangka meningkatkan kuaitas Sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dilakukan berbagai upaya perbaikan meliputi :

1. Melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran (serapan anggaran) setiap triwulannya serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK);

2. Peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel. Disamping melakukan penyempurnaan terhadap dokumen LKJiP,

dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja juga tetap perlu dilakukan beberapa upaya, di antaranya :

1. Membangun komitmen semua pimpinan untuk tetap merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan Renstra dan RPJMD untuk tingkat Kabupaten;



Ikhtisar Eksekutif iii 2. Target yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan

Penetapan Kinerja harus benar-benar dilaksanakan sehingga dapat tercapau secara maksimal;

Bahwa LKJip bukan hanya melaporkan capaian realisasi keuangan, tapi manfaat dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Sehingga penyampaian dilakukan dengan transparan, lengkap dan memberikan data-data yang akurat



Bab I Kata Pengantar iii

IKHTISAR EKSEKUTIF ------------------------------------------- i

KATA PENGANTAR ------------------------------------------------ iv

DAFTAR ISI ------------------------------------------------------- v

BAB I PENDAHULUAN -------------------------------------------- 1

1.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi ----------------------- 1

1.2 Isu-isu Strategis ----------------------------------------------- 5

1.3 Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat & Golongan, Jum-

Lah Pejabat Struktural & Fungsional -------------------------- 5

1.4 Sarana dan Prasarana ----------------------------------------- 9

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ---------- 11

2.1 Perencanaan --------------------------------------------------- 11

2.2 Perencanaan dan Perjanjain Kinerja Tahun 2019 ------------ 14

2.3 Instrumen Pendukung ----------------------------------------- 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ----------------------------- 18

3.1 Capaian Kinerja Organisasi ------------------------------------ 18

BAB IV PENUTUP ------------------------------------------------- 35

LAMPIRAN- LAMPIRAN ----------------------------------------- 37

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Laporan Realisasi Keuangan Tahun 2018



Bab I Pendahuluan 1

BAB I

1.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam rangka terwujudnya Good Governance, diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagai salah satu upaya pemenuhan tata pemerintahan yang akuntabel maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mengisyaratkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dari entitas tertinggi (instansi) hingga unit kerja setingkat esselon II, setiap tahun menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang , mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang.

Berdasarkan Peraturan Bupati No 49 Tahun 2016 tersebut, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :



Bab I Pendahuluan 2

1. Perumusan kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;

2. Pelaksana kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;

4. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi Adapun susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang terdiri dari

: 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat, membawahkan :

- Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan - Sub Bagian Kepegawaian, dan - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

3. Bidang Tata Ruang, membawahkan :

- Seksi Perencanaan Tata Ruang - Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang - Seksi Pemetaan Tata Ruang

4. Bidang Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan, membawahkan : - Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah - Seksi Pembinaan dan Pengendalian Administrasi

Pertanahan - Seksi Data dan Informasi Pertanahan

5. Bidang Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah, membawahkan : - Seksi Penatagunaan Tanah - Seksi Data dan Pemetaan Tematik - Seksi Penguatan Hak Atas Tanah

6. Bidang Sengketa Tanah, membawahkan : - Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan



Bab I Pendahuluan 3

- Seksi Advokasi dan Pengendalian Sengketa Pertanahan - Seksi Penyuluhan Pertanahan

7. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.

Berikut Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, pada gambar 1.1 :



Bab I Pendahuluan 4

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara



Bab I Pendahuluan 5

1.2. Isu-Isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah : 1. Perlunya penertiban kepemilikan tanah oleh Pemerintah Daerah 2. Penyusunan dokumen perencanaan belum dilakukan secara hirarkis dan

sistematis. 3. Belum dimilikinya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) per wilayah; 4. Adanya perbedaan kondisi antara data tata ruang dan kondisi lapangan. 5. Perlu peningkatan pengawasan dan pengendalian ruang; 6. Belum semua wilayah kecamatan memiliki dokumen perencanaan; 7. Perlunya penertiban administrasi penguasaan tanah masyarakat dalam

rangka peningkatan PAD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui penerbitan SKPT dan PBB;

8. Perlunya penertiban permasalahan, konflik/sengleta pertanahan dibeberapa kecamatan/desa dan ex HGU dibeberapa perusahaan baik dengan masyarakat maupun dengan yang menguasai tanah tersebut;

9. Belum terkoordinirnya data-data pertanahan dan penataan ruang dengan baik dan tersistem;

10. Pentingnya melakukan sinkronisasi perencanaan pada wilayah perbatasan baik antar kecamatan, kabupaten dan provinsi;

1.3. PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT & GOLONGAN, JUMLAH

PEJABAT STRUKTURAL & FUNGSIONAL

Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya sumber daya aparatur yang merupakan motor penggerak jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut terdapat sejumlah aparatur maupun tenaga pendukung di Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang.

A. Jumlah Pegawai



Bab I Pendahuluan 6

Adapun jumlah pegawai di lingkungan Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 sebanyak 77 orang. Penjelasan mengenai pegawai Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang disajikan pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 1. :Jabatan dan Jumlah ASN Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

Jabatan Formasi Jabatan Jenis Kelamin

Jumlah Laki-laki Perempuan

A. Pejabat Struktural

Eselon II/b Kepala Dinas 1 - 1

Eselon III/a Sekretaris Dinas 1 - 1

Eselon III/b Kepala Bidang 3 1 4

Eselon IV/a Kepala Sub. Bagian 1 2 3

Eselon IV/a Kepala Seksi 9 3 12

Eselon IV/a Kepala Sub Bidang - - -

B. Jabatan Fungsional Tertentu

Perencana Muda - - - -

Perencana Pertama - - - -

Ahli Pertama Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa 1 - 1

C. Fungsional Umum

Pelaksana - 28 27 55

Total Jumlah Pegawai / ASN 44 33 77 Sumber : Sub.Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2019

Fungsional umum di Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara memiliiki jumlah yang paling banyak yaitu 77 orang.



Bab I Pendahuluan 7

Tabel 2 : Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2019

Tingkat Pendidikan Jenis Kelamin


S3 0 0 0

S2 9 3 12

S1 13 13 26

Diploma IV 1 0 1

Diploma III 0 1 1

Diploma II 0 0 0

Diploma I 0 0 0

SLTA 21 16 37

SLTP 0 0 0

SD 0 0 0 Total Jumlah Pegawai / ASN 44 33 77

Sumber : Sub.Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2019 Berdasarkan data pada tabel diatas, diketahui bahwa ASN Dinas Pertanahan dan

Penataan Ruang yang berpendidikan S1 dan SLTA memiliki jumlah paling banyak yaitu masing-masing 37 orang. Sedangkan ASN yang berpendidikan S2 sebanyak 26 orang. Sedangkan untuk formasi Tenaga Harian Lepas (THL) yang dimiliki Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang , Tingkat pendidikan SLTA juga paling banyak dimiliki yaitu sebanyak 27 orang. Tabel 3 : Jumlah Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) berdasarkan Tingkat Pendidikan pada

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2019

Tingkat Pendidikan Jenis Kelamin


S3 - - -

S2 1 - 1

S1 12 10 22

Diploma IV - - -

Diploma III 1 1 2

Diploma II 0 0 0

Diploma I - - -

SLTA 21 6 27

SLTP 0 1 1

SD - - -

Total Jumlah THL 35 18 53



Bab I Pendahuluan 8

Sumber : Sub.Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2019

A. Pangkat dan Golongan Dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 77 orang yang ada di Dinas

Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara, ASN yang berpangkat/golongan III/d sejumlah 16 orang memiliki jumlah paling banyak.

Tabel 4 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan / Pangkat

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2019

Pangkat / Golongan Jenis Kelamin


Pembina Tk.I (IV/b) 3 0 3

Pembina (IV/a) 3 0 3

Penata Tk. I (III/d) 10 6 16

Penata (III/c) 5 9 14

Penata Muda Tk.I (III/b) 3 4 7

Penata Muda (III/a) 3 1 4

Pengatur Tk. I (II/d) 7 7 14

Pengatur (II/c) 6 6 12

Pengatur Muda Tk. I (II/b) 4 0 4

Pengatur Muda (II/a) 0 0 0 Total Jumlah Pegawai / ASN 44 33 77

Sumber : Sub.Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2019

B. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Sesuai dengan Perbub Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, maka pengisian formasi Jabatan Struktural terdiri dari Esselon II,III, dan IV yaitu sebanyak 21 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada table di bawah ini :



Bab I Pendahuluan 9

Tabel 5 : Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kukar Berdasarkan jabatan Tahun 2019

Jabatan Jumlah Ket

1 Eselon II 1 2 Eselon III 5 3 Eselon IV 15 4 Jabatan Fungsional Tertentu 1 5 Pelaksana 55 Jumlah 77 Sumber : Sub.Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2019

1.4. SARANA DAN PRASARANA Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam

menjalankan tugas dan fungsi didukung oleh sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 :Daftar Barang Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 No Uraian Satuan Jumlah

1. Kendaraan Bermotor Roda Dua Unit 4

2. Staion Wagon Unit 2 3. Mini Bus Unit 1 4. Meja Tambahan Unit 2 5. Kursi Rapat Unit 6 6. Sofa Unit 1 7. Meja Kerja Pejabat Ess II Unit 1

8. Meja Kerja Pejabat Ess III Unit 1

9. Meja Kerja Pejabat Lain-Lain Unit 3

10. Kursi Kerja pejabat Ess IV Unit 3

11. Kursi Kerja Pegawai Non Struktural Unit 18

12. Meja Biro Unit 65 13. Lemari Kayu Unit 6 14. Lemari Besi Unit 1 15. Lemari Arsip Unit 5 16. Filling Besi/Metal Unit 1



Bab I Pendahuluan 10

17. Band Kas Unit 1 18. Mesin Penghancur Kertas Unit 2

19. Papan Nama Instansi Unit 2 20. Moubiler Laiinya Unit 3 21. Note Book Unit 22 22. Peralatan Personal Komputer Unit 1

23. Personal Komputer Unit 11 24. Mesin Ketik Manual Standar Unit 1

25. Mesin Ketik Elektronik Unit 1

26. Mesin Ketik Manual Longewagen (18) Unit 1

27. Hard Disk Unit 10 28. Printer Unit 12 29. Scanner Unit 2 30. Slide Projector Unit 1 31. Global Positioning System Unit 17

32. Alat Ukur Metaran Unit 19

No Uraian Satuan Jumlah 33. Alat Khusus Surta (Survey dan Pemetaan) Unit 4

34. Monitor Unit 1 35. Tustel Unit 7 36. HandyCam Unit 2 37. Video Camera dan Recorder Unit 5

38. Ploter Unit 1 39. Camera Electronik Unit 4 40. CCTV Unit 3 41. Theodolt Unit 1 42. Kompas Unit 5 43. Air Conditioning Unit Unit 1 44. AC Split Unit 5 45. Tangga Aluminium Unit 1 46. Alat Rumah Tangga Lainya Unit 1

47. Dispenser Unit 1 48. Televisi Unit 3 49. Lemari Pendingin Unit 1




50. Gorden Pasang 2 51. Karpet Roll 1 52. Tabung Pemadam Kebakaran Unit 4

53. Bola Api Unit 6 54. Wireless Amplifier Unit 1 Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB B)

1.4. SISTEMATIKA LAPORAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Tahun 2019. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2019 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut: Ikhtisar Eksekutif, Menyajikan ringkasan isi dari LKJiP Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara singkat penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi . Bab II – Perencanaan Kinerja Dan Perjanjian Kinerja ,menjelaskan secara ringkas Rencana Strategis Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016- 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2019 Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2019. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas Capaian Kinerja Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja.



Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 11 BAB II

2.1 PERENCANAAN Perencanaan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di

lingkungan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2019 didasarkan pada Dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebelum dilakukannya perubahan atas RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun dokumen Renstra tersebut memuat : A. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai, yang rumusnya bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan dalam waktu satu sampai lima tahun, tujuan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara haruslah sejalan dengan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun tujuan dari Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang adalah :

1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan;

2. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pertanahan; 3. Meningkatkan Pelayanan Penataan Ruang.

B. Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu

sesuatu yang dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan. Adapun sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :



Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 12 1. Meningkatnya kelembagaan dan terwujudnya tata kelola

Pemerintahan yang baik dan Profesional Di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;

2. Meningkatnya Penatusahaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pertanahan;

3. Meningkatnya perencanaan. Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

Secara rinci, Tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang disajikan dalam tabel 7 berikut:

Visi : Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yagn Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan

Misi I : Memantapkan Reformasi Birokrasi untuk Rakyat

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan Transparansi & Akuntabilitas Kinerja Pembangunan

Meningkatnya kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Peningkatan pelayanan admiistrasi perkantoran berbasis SOP - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai standar beban kerja - Peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Apratur - Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan program kegiatan

Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pertanahan

Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan Pengendalian

Peningkatan penataan dan pemanfaatan pertanahan di

- Peningkatan pelayanan, penataan,pemanfaatan



Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 13 Pertanahan Kabupaten Kutai

Kartanegara serta pengendalian administrasi pertanahan - Pelaksanaan pengadaan dan legalisasi tanah - Penyelesaian koflik pertanahan di Kabupaten Kutai Kartanegara

MISI II : Meningkatkan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Menuju Daya Saing Daerah

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan pelayanan Penataan Ruang

Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan dan

Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang

- Peningkatan pemanfaatan Pengendalian ruang sesuai dengan arahan tata ruang - Peningkatan kebijakan teknis pembinaan dan penagawasan pemanfaatan tanah dan ruang

C. Program Program Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebagaimana tertuangan dalam rancangan Rencana Strategik (Renstra) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021 meliputi : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 14 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan 6. Program Perencanaan Tata Ruang 7. Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang 8. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah 9. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan.

2.2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang bersikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tabel 8: Sasaran & Indikator Kinerja Tahunan Dinas Pertanahan dan

Penataan Ruang Kab Kutai Kartanegara Tahun 2019

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Keterangan


Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD

75 Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan pengendalian Pertanahan

Persentase Penyelesaian Kasus/Sengketa tanah Negara

96



Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 15 Meningkatanya

pemilikan SKPT dan persentase tanah Pemda yang bersertifikat

65 Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Jumlah Rencana Detail yang telah ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah

30 � Alokasi Anggaran Per Program

Anggaran belanja langsung Tahun 2019 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 9 : Program dan Anggaran Tahun 2019

No Program Indikator Program Anggaran(Rp) Ket

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

2.862.821.592,00 APBD

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

150.000.000,00 APBD



Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 16 3.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

TerwujudnyaDokumen Perencanaan, Penatausahaandan pertanggungjawaban instansi

148.801.511,00 APBD

4.

Program pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

Terwujudnya pembinaandan pengendalian admiistrasi penguasaan tanah di Kecamatan, kelurahan/desa

141.744.015,00 APBD

5

Program Penataan Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Terwujudnya data penggunaan dan pemanfaatan lahan

10.839.718.042,00 APBD

6

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Terfasilitasinya penyelesaiankasus pertanahan

100.000.000,00 APBD

7

Program Perencanaan Tata Ruang

Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatandan PengendalianTata Ruang

17.707.947.650,00 APBD

8

Program Pemanfaatan Ruang

Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatandan PengendalianTata Ruangterhadap RTRW

3.000.000.000,00 APBD



Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 17

2.3 INSTRUMEN PENDUKUNG

Instrumen pendukung penerapan SAKIP di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah adanya Sistem Informasi yang mengintegrasikan dari Perencanaan, monitoring dan capaian kinerja. Sistem Informasi ini memudahkan monitoring pelaksanaan kegiatan maupun capaian kinerja. Monitoring pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap bulan, sedangkan monitoring capaian kinerja dilaksanakan setiap triwulan.

Adapun beberapa system informasi yang digunakan antara lain : 1. E-Planning (Sistem Informasi Perencanaan ) 2. E-Monev ( Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi) 3. Simda (Sistem Informasi Keuangan Daerah)

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2019

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJiP) Tahun 2019 Bab III Akuntabilitas Kinerja 18 BAB III

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Penilaian kinerja telah Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja (penentuan posisi), yaitu: Tabel 10 : Skala Nilai Peringkat Kinerja No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 1 91% ≤ 100% Sangat tinggi 2 76% ≤ 90% Tinggi 3 66% ≤ 75% Sedang 4 51% ≤ 65% Rendah 5 ≤ 50% Sangat Rendah Sumber: Permendagri No.86Tahun 2017 Penilaian kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan mewujudkan sasaran dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :


Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJiP) Tahun 2019 Bab III Akuntabilitas Kinerja 19

Tabel 11 : Target Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang NO Misi Tujuan Sasaran Indikator Target Kinerja Output / Outcomes 2017 2018 2019 2020 2021 1 Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan Meningkatnya kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD 45 70 75 80 85 2 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pertanahan Meningkatkan Tertib Pengelolaan, penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan pengendalian Pertanahan Persentase Penyelesaian Kasus/Sengketa tanah Negara 64,29 95,83 96 100 100 Meningkatanya pemilikan SKPT dan persentase tanah Pemda yang bersertifikat 8,7 54,65 65 75 100 3 Meningkatkan Pelayanan Penataan Ruang Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Jumlah Rencana Detail yang telah ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah 0 1 30 6 1


Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJiP) Tahun 2019 Bab III Akuntabilitas Kinerja 20 Tabel 12 : Capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran : Meningkatnya kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang No Sasaran Indikator Target Realisasi

Capaian Kinerja Kriteria 1 Meningkatnya kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Nilai LKJiP (hasil pemeriksaan inspektorat) 75% 41.83% 55,77% Rendah Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, realisasi capaian indikator Nilai LKJiP (hasil pemeriksaan inspektorat) ditahun 2019 tidak tercapai target dikarenakan Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang tidak termasuk kedalam 23 SKPD yang direviu sehingga nilai ini kami dapatkan dari nilai LHE tahun 2017. Akan tetapi indicator program Meningkatnya kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang meliputi Cakupan Layanan Adminstrasi Perkantoran, Cakupan pelaksanaan sarana dan prasarana aparatur dan Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja & keuangan realisasi mencapai 100% terhadap target. Tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan disebabkan karena kegiatan yang sifatnya dan pelaksanaannya rutin dapat terlaksana dengan baik serta pelaporan capaian kinerja dan Keuangan yang disajikan selalu tepat waktu dengan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 13 : Capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran : Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan pengendalian Pertanahan No Sasaran Indikator Target Realisasi

Capaian Kinerja Kriteria 2 Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan pengendalian Pertanahan Persentase Penyelesaian Kasus/Sengketa tanah Negara 96% 100% 104,17% Sangat

Tinggi


Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJiP) Tahun 2019 Bab III Akuntabilitas Kinerja 21 Meningkatanya pemilikan SKPT dan persentase tanah Pemda yang bersertifikat 65% 100% 153,85% Sangat

Tinggi

a. Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, realisasi capaian indikator Persentase Penyelesaian Kasus/Sengketa tanah Negara di tahun 2019 sebesar 100% terhadap target dikarenakan dari 13 Kasus sengketa tanah yang dilaporkan semua dapat diselesaikan dengan baik. hal ini menggambarkan bahwa kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebagai Fasilitator dalam penyelesaian Kasus/Sengketa tanah Negara sudah berjalan dengan baik. b. Sedangkan untuk indicator Meningkatanya pemilikan SKPT dan persentase tanah Pemda yang bersertifikat, realisasinya sebesar 100% juga dengan kategori sangat tinggi ,keadaan ini menunjukkan meskipun mempunyai banyak factor kendala dari indicator ini tetapi pada tahun 2019 semua dapat diselesaikan. Banyaknya masalah karena berbagai hal termasuk Masih tidak tertib administrasi pertanahan ditingkat Desa/kelurahan dan kecamatan serta Tidak sinkronnya data yang disajikan mengenai inventarisasi asset lahan Pemda yang diberikan BPKAD dengan kondisi lapangan sehingga mempersulit identifikasi lokasi dan banyaknya data data penguasaan tanah yang tumpang tindih.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJiP) Tahun 2019 Bab III Akuntabilitas Kinerja 22 Tabel 14 : Capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran : Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

No Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian

Kinerja Kriteria 3 Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Jumlah Rencana Detail yang telah ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah 30 26 86,67% Tinggi

Untuk capaian indicator Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Realisasi sebanyak 26 Dokumen RDTR dan KLHS dari 30 dokumen yang ditargetkan dan capaian kinerja sebesar 86,67% dengan criteria Tinggi, keberhasilan tidak mencapai hasil 100% disebabkan ada 3 kegiatan Tata Ruang yang tidak bisa dilaksanakan karena kesalahan dalam mengevaluasi data kualifikasi Pada saat proses Lelang.

1. REALISASI ANGGARAN Pencapaian Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019 menggambarkan indikator kinerja sesuai tugas Fungsi perangkat daerah. Pada tahun 2019 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara menjalankan 8 (Delapan) Program dan 35 (Tiga Puluh Lima) Kegiatan, adapun pencapaian program dan kegiatan tahun anggaran 2019 sebagai berikut : Tabel 14 : Capaian Kinerja Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Tahun 2019 NO Program/Kegiatan Rencana/Target Realisasi Capaian

Tingkat Capaian Kinerja

(%) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJiP) Tahun 2019 Bab III Akuntabilitas Kinerja 23 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 60 Rekening 60 Rekening 100,00 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 216 OB 216 OB 100,00 4 Penyediaan alat tulis kantor 56 Jenis 56 Jenis 100,00 5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5 Jenis 5 Jenis 100,00 6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 64 Unit 64 Unit 100,00 7 Penyediaan makanan dan minuman 150 kotak dan 36 Dos 150 kotak dan 36 Dos 100,00 8 Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran 642 OB 642 OB 100,00 9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3 Jenis dan 32.500 lembar 3 Jenis dan 32.500 lembar 100,00 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah 30 kali 30 kali 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJiP) Tahun 2019 Bab III Akuntabilitas Kinerja 24 11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4 unit dan 6 unit serta 4054 Liter 4 unit dan 6 unit serta 4054 Liter 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

12 Pengembangan Data dan Informasi 4 Jenis dan 2 Publikasi 4 Jenis dan 2 Publikasi 100,00 13 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monitoring dan Evaluasi 9 Dokumen 9 Dokumen 100,00 14 Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Fihak Ketiga 1 kewajiban 1 kewajiban 100,00 Program pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

15 Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Penguasaan Tanh di Kecamatan dan Kelurahan/Desa 35 orang peserta 35 orang peserta 100,00


Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJiP) Tahun 2019 Bab III Akuntabilitas Kinerja 25 Program Penataan Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

16 Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kab.Kutai Kartanegara 413 Persil 413 Persil 100,00 17 Pembebasan Lahan Pasar Mangkurawang Tahap II 0,6 Ha 0,6 Ha 100,00 18 Peningkatan Legalitas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 250 Persil 250 Persil 19 Fasilitasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan 3 kecamatan 3 kecamatan 100,00 20 Pengadaan Lahan di Kecamatan Marang Kayu 2 Ha 2 Ha 100,00 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

21 Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan 13 Kasus 13 Kasus 100,00 Program Perencanaan Tata Ruang


Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJiP) Tahun 2019 Bab III Akuntabilitas Kinerja 26 22 Persetujuan Substansi dan Kelengkapan Pendukung Revisi Perda RTRW Kab. Kutai Kartanegara 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00 23 Penyusunan Materi teknis RDTR Kecamatan Loa Kulu 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00 24 Penyusunan KLHS Koreksi perpetaan dan kelengkapan Substansi RDTR Wilayah perkotaan Tenggarong 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00 25 Penyusunan KLHS Koreksi perpetaan dan kelengkapan Substansi RDTR Wilayah perkotaan Tenggarong Seberang 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00 26 Penyusunan KLHS Koreksi perpetaan dan kelengkapan Substansi RDTR Wilayah perkotaan Muara Badak dan Marangkayu 4 Dokumen 4 Dokumen 100,00


Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJiP) Tahun 2019 Bab III Akuntabilitas Kinerja 27 27 Penyusunan KLHS Koreksi perpetaan dan kelengkapan Substansi RDTR Wilayah perkotaan Samboja dan Loa Janan 4 Dokumen 4 Dokumen 100,00 28 Penyusunan KLHS Koreksi perpetaan dan kelengkapan Substansi RDTR Wilayah perkotaan Sanga-Sanga dan Anggana 4 Dokumen 4 Dokumen 100,00 29 Penyusunan KLHS Koreksi perpetaan dan kelengkapan Substansi RDTR Wilayah perkotaan Sebulu dan Muara Kaman 4 Dokumen 4 Dokumen 100,00 30 Penyusunan KLHS Koreksi perpetaan dan kelengkapan Substansi RDTR Wilayah perkotaan Muara Muntai 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00 31 Penyusunan KLHS Koreksi perpetaan dan kelengkapan Substansi RDTR Wilayah perkotaan Kota Bangun 2 Dokumen 0 Dokumen -


Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJiP) Tahun 2019 Bab III Akuntabilitas Kinerja 28 32 Penyusunan Garis Sempadan Jalan dan Garis Sempadan Bangunan Kab. Kutai Kartanegara 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00 33 Penyusunan KLHS Koreksi perpetaan dan kelengkapan Substansi RDTR Wilayah perkotaan Muara Jawa 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00 34 Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

35 Studi kelayakan Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah untuk Utilitas Terpadu Kota Tenggarong 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00 36 Kajian Pemukiman Diatas Air kabupaten Kutai Kartanegara - - - 37 Upadate Tata Guna Lahan 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00


Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJiP) Tahun 2019 Bab III Akuntabilitas Kinerja 29 2.1 Uraian Target dan Capaian klinerja SKPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang di tahun 2019 melaksanakan 8 Program dengan 35 Kegiatan. Adapun target dan capaian program/kegiatan TA 2019 sebagai berikut : Tabel 15 : Uraian Target dan Capaian klinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang di tahun 2019 Program/ Indikator Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja

Tingkat Capaian Kinerja

Kegiatan Kinerja K Rp K Rp K (%) Rp (%) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan

Layanan Adminstrasi Perkantoran

2.862.821.592,00 1.773.998.364,00 100,00

61,97 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Rekening yang terbayarkan

60 Rekening 141.870.374,00 60 Rekening 118.664.311,00 100,00 83,64 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan

216 OB 277.828.800,00 216 OB 270.166.800,00 100,00 97,24 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia

56 Jenis 75.000.000,00 56 Jenis 74.568.710,00 100,00 99,42 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5 Jenis 500.000,00 5 Jenis 500.000,00 100,00 100,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.Jumlah Barang Cetakan yang Tersedia

64 Unit 1.508.670.148,00 64 Unit 473.787.780,00 100,00 31,40 Penyediaan makanan dan minuman 2. Jumlah Makanan dan Minuman Tamu Yang Tersedia

150 kotak dan 36 Dos 12.818.800,00 150 kotak dan 36 Dos 11.695.908,00 100,00 91,24 Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran Jumlah Tenaga Honorer

642 OB 579.169.920,00 642 OB 569.347.980,00 100,00 98,30 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.Jumlah Barang Cetakan yang

3 Jenis dan 32.500 lembar 16.963.550,00 3 Jenis dan 32.500 lembar 15.838.057,00 100,00 93,37


Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJiP) Tahun 2019 Bab III Akuntabilitas Kinerja 30 Tersedia Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan

30 kali 250.000.000,00 30 kali 239.428.818,00 100,00 95,77 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelaksanaan sarana dan prasarana aparatur

150.000.000,00 70.258.904,00 100,00

46,84 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional 4 unit dan 6 unit serta 4054 Liter 150.000.000,00 4 unit dan 6 unit serta 4054 Liter 70.258.904,00 100,00 46,84 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Nilai LKJiP (hasil pemeriksaan inspektorat)

148.801.511,00 139.513.998,00 100,00

93,76 Pengembangan Data dan Informasi Tersediaanya media informasi perencanaan dan pelayanan pertanahan dan penataan ruang

4 Jenis dan 2 Publikasi 61.069.461,00 4 Jenis dan 2 Publikasi 54.816.000,00 100,00 89,76 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monitoring dan Evaluasi Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah yang dihasilkan

9 Dokumen 86.000.000,00 9 Dokumen 82.965.948,00 100,00 96,47 Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Fihak Ketiga Terselesaian Kewajiban kepada Fihak Ketiga 1 kewajiban 1.732.050,00 1 kewajiban 1.732.050,00 100,00 100,00 Program pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Tertib administrasi penguasaan tanah

141.744.015,00 119.834.555,00 100,00

84,54


Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJiP) Tahun 2019 Bab III Akuntabilitas Kinerja 31 Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Penguasaan Tanh di Kecamatan dan Kelurahan/Desa Jumlah desa/kelurahan/kecamatan yang dilakukan pembinaan administrasi

35 orang peserta 141.744.015,00 35 orang peserta 119.834.555,00 100,00 84,54 Program Penataan Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 10.839.718.042,00 7.371.323.773,00 100,00

68,00 Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kab.Kutai Kartanegara Jumlah Sertifikat

413 Persil 2.839.718.042,00 413 Persil 1.428.230.078,00 100,00 50,29 Pembebasan Lahan Pasar Mangkurawang Tahap II Jumlah Luas Lahan yang dibebaskan

0,6 Ha 5.500.000.000,00 0,6 Ha 4.493.912.645 100,00 81,71 Peningkatan Legalitas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Jumlah Legalitas Tanah Milik Pemerintah Daerah

250 Persil 350.000.000,00 250 Persil 181.870.000,00 100,00 51,96 Fasilitasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Jumlah kecamatan 3 kecamatan 150.000.000,00 3 kecamatan 110.282.800,00 100,00 73,52 Pengadaan Lahan di Kecamatan Marang Kayu Jumlah Luas Pengadaan Lahan

2 Ha 2.000.000.000,00 2 Ha 1.157.028.250 100,00 57,85 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Persentase Konflik Pertanahan yang terfasilitasi

100.000.000,00 56.540.100,00 100,00

56,54 Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Jumlah permohonan kasus/sengketa

13 Kasus 100.000.000,00 13 Kasus 56.540.100,00 100,00 56,54


Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJiP) Tahun 2019 Bab III Akuntabilitas Kinerja 32 Program Perencanaan Tata Ruang Persentase Rencana Detail yang telah ditetapkan menjadi rancangan peraturan daerah

17.707.947.650 16.803.076.400 100,00

94,89 Persetujuan Substansi dan Kelengkapan Pendukung Revisi Perda RTRW Kab. Kutai Kartanegara Jumlah Dokumen 1 Dokumen 294.007.500,00 1 Dokumen 291.686.250,00 100,00 99,21 Penyusunan Materi teknis RDTR Kecamatan Loa Kulu Jumlah Dokumen 1 Dokumen 782.510.000,00 1 Dokumen 739.896.600,00 100,00 94,55 Penyusunan KLHS Koreksi perpetaan dan kelengkapan Substansi RDTR Wilayah perkotaan Tenggarong Jumlah Dokumen 2 Dokumen 1.288.152.500,00 2 Dokumen 1.256.176.300,00 100,00 97,52 Penyusunan KLHS Koreksi perpetaan dan kelengkapan Substansi RDTR Wilayah perkotaan Tenggarong Seberang Jumlah Dokumen 2 Dokumen 1.276.245.000,00 2 Dokumen 1.228.984.800,00 100,00 96,30 Penyusunan KLHS Koreksi perpetaan dan kelengkapan Substansi RDTR Wilayah perkotaan Muara Badak dan Marangkayu Jumlah Dokumen 4 Dokumen 2.560.095.000,00 4 Dokumen 2.440.688.600,00 100,00 95,34 Penyusunan KLHS Koreksi perpetaan dan kelengkapan Substansi RDTR Wilayah perkotaan Samboja dan Loa Janan Jumlah Dokumen 4 Dokumen 2.485.012.600,00 4 Dokumen 2.367.914.200,00 100,00 95,29


Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJiP) Tahun 2019 Bab III Akuntabilitas Kinerja 33 Penyusunan KLHS Koreksi perpetaan dan kelengkapan Substansi RDTR Wilayah perkotaan Sanga-Sanga dan Anggana Jumlah Dokumen 4 Dokumen 2.539.450.750,00 4 Dokumen 2.427.760.350,00 100,00 95,60 Penyusunan KLHS Koreksi perpetaan dan kelengkapan Substansi RDTR Wilayah perkotaan Sebulu dan Muara Kaman Jumlah Dokumen 4 Dokumen 2.562.608.500,00 4 Dokumen 2.413.349.500,00 94,18 Penyusunan KLHS Koreksi perpetaan dan kelengkapan Substansi RDTR Wilayah perkotaan Muara Muntai Jumlah Dokumen 2 Dokumen 1.319.865.800,00 2 Dokumen 1.247.205.800,00 100,00 94,49 Penyusunan KLHS Koreksi perpetaan dan kelengkapan Substansi RDTR Wilayah perkotaan Kota Bangun Jumlah Dokumen 2 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 - - Penyusunan Garis Sempadan Jalan dan Garis Sempadan Bangunan Kab. Kutai Kartanegara Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1.500.000.000,00 1 Dokumen 1.375.314.400,00 100,00 91,69 Penyusunan KLHS Koreksi perpetaan dan kelengkapan Substansi RDTR Wilayah perkotaan Muara Jawa Jumlah Dokumen 2 Dokumen 1.100.000.000,00 2 Dokumen 1.014.099.600,00 100,00 92,19 Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Persentase Kecamatan yang Memanfaatkan RTRW/RDTR 3.000.000.000,00 1.866.178.480,00

66,67 62,21


Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJiP) Tahun 2019 Bab III Akuntabilitas Kinerja 34 Studi kelayakan Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah untuk Utilitas Terpadu Kota Tenggarong Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1.000.000.000,00 1 Dokumen 914.008.500,00 100,00 91,40 Kajian Pemukiman Diatas Air kabupaten Kutai Kartanegara Jumlah Dokumen - 1.000.000.000,00 - Dokumen - - - Upadate Tata Guna Lahan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1.000.000.000,00 1 Dokumen 952.169.980,00 100,00 95,22

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJiP) Tahun 2019 Bab IV PENUTUP

35

BAB IV

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LKjIP Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kutai Kartanegara pada Tahun Anggaran 2019 merupakan tahapan dari Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021. Total rata-rata capaian 8 program yang dilaksanakan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

• Capaian Kinerja = 95,25 % (Predikat = Sangat Tinggi) • Capaian Keuangan = 80.69 %. (Predikat = Tinggi)

Dapat dilihat bahwa capaian kinerja dan anggaran sampai dengan

triwulan 4 berada dalam predikat Tinggi. Dalam gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian sudah memenuhi persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Namun demikian peningkatan kinerja terus dilakukan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas lagi sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dapat terwujud.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJiP) Tahun 2019

Bab IV PENUTUP 37

LAMPIRAN 1: TARGET SASARAN TAHUN 2017 BERDASARKAN SASARAN, INDIKATOR SASARAN, PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM SERTA CARA PENGHITUNGAN DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Program Cara Penghitungan

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan


Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Layanan Adminstrasi Perkantoran

Jumlah Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diberikan dalam 1 tahun dibagi jumlah layanan yang seharusnya x 100 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan pelaksanaan sarana dan prasarana aparatur

Jumlah sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dibagi seluruh jumlah sarana dan prasarana kantor yang ada x 100%


Bab IV PENUTUP 38


Nilai LKJiP (hasil pemeriksaan inspektorat)

Nilai LKJiP (hasil pemeriksaan inspektorat)

Meningkatkan Tertib Pengelolaan, penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan pengendalian Pertanahan

Persentase Penyelesaian Kasus/Sengketa tanah Negara

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Persentase Konflik Pertanahan yang terfasilitasi

Jumlah konflik pertanahan difasilitasi dibagi jumlah konflik pertanahan yang dilaporkan dikali 100 %

Meningkatanya pemilikan SKPT dan persentase tanah Pemda yang bersertifikat

Program Penataan Penguasaan,

pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah

1. Tertib administrasi penguasaan tanah

Jumlah akumulasi desa/kelurahan/kecamatan terlayani dibagi jumlah desa/kelurahan/kecamatan di Kab.Kukar X 100%

2. persentase penyelesaian pengadaan tanah bagi kepentingan umum

Jumlah permohonan pembebasan/pengadaan tanah yang diselesaikan dibagi jumlah permohonan pembebasan/pengadaan tanah yang masuk x 100%


Bab IV PENUTUP 39

3. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Jumlah luas Lahan Pemda yang besertifikat dibagi luas lahan pemda yang seharusnya bersertifikat x 100 %

Meningkatkan Pelayanan Penataan Ruang

Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Jumlah Rencana Detail yang telah ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah


Persentase Rencana Detail yang telah ditetapkan menjadi rancangan peraturan daerah

Jumlah RDTR yang disusun/diterbtkan berdasarkan Permen PU dibagi jumlah RDTR yang seharusnya diterbitkan seluruhnya x 100%

Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Jumlah kecamatan yang memanfaatkan RTRW/RDTR dibagi jumlah Kecamatan x 100%

Jumlah kecamatan yang memanfaatkan RTRW/RDTR dibagi jumlah Kecamatan x 100%


Bab IV PENUTUP 40

LAMPIRAN 2: PENCAPAIAN OUTPUT KINERJA TAHUN 2018 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTAENGARA

NO URAIAN KEGIATAN

FISIK KEGIATAN KEUANGAN

TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA REALISASI

PAGU REALISASI

(%) ( Rp ) %

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00

2.862.821.592,00 1.773.998.364,00 61,97 1 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

60 Rekening 60 Rekening 100,00

141.870.374,00 118.664.311,00 83,64 2 Penyediaan jasa

administrasi keuangan 216 OB 216 OB 100,00

277.828.800,00 270.166.800,00 97,24 3 Penyediaan alat tulis

kantor 56 Jenis 56 Jenis 100,00

75.000.000,00 74.568.710,00 99,42 4 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5 Jenis 5 Jenis 100,00

500.000,00 500.000,00 100,00 5

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 64 Unit 64 Unit

100,00

1.508.670.148,00 473.787.780,00 31,40


Bab IV PENUTUP 41

6 Penyediaan makanan dan minuman 150 kotak dan

36 Dos 150 kotak dan 36 Dos

100,00

12.818.800,00 11.695.908,00 91,24 7 Penyediaan Jasa

Administrasi Tekhnis Perkantoran

642 OB 642 OB 100,00

579.169.920,00 569.347.980,00 98,30 8

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3

Jenis dan 32.500 lembar

3 Jenis dan 32.500 lembar

100,00

16.963.550,00 15.838.057,00 93,37 9

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah

30 kali 30 kali 100,00

250.000.000,00 239.428.818,00 95,77 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

100,00

150.000.000,00 70.258.904,00 46,84 10

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4 unit dan 6 unit serta 4054 Liter

4 unit dan 6 unit serta 4054 Liter

100,00

150.000.000,00 70.258.904,00 46,84


148.801.511,00 139.513.998,00 93,76


Bab IV PENUTUP 42

11 Pengembangan Data dan Informasi 4 Jenis dan

2 Publikasi 4 Jenis dan 2 Publikasi

100,00

61.069.461,00 54.816.000,00 89,76 12

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monitoring dan Evaluasi

9 Dokumen 9 Dokumen 100,00

86.000.000,00 82.965.948,00 96,47 13 Fasilitasi Penyelesaian

Kewajiban kepada Fihak Ketiga

1 kewajiban 1 kewajiban 100,00

1.732.050,00 1.732.050,00 100,00 Program pembangunan

Sistem Pendaftaran Tanah

141.744.015,00 119.834.555,00 84,54

14 Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Penguasaan Tanh di Kecamatan dan Kelurahan/Desa

35 orang peserta 35 orang

peserta

100,00 141.744.015,00 119.834.555,00 84,54

Program Penataan Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

100,00

10.839.718.042,00 7.371.323.773,00 68,00


Bab IV PENUTUP 43

15 Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kab.Kutai Kartanegara

413 Persil 413 Persil 100,00

2.839.718.042,00 1.428.230.078,00 50,29 16 Pembebasan Lahan Pasar

Mangkurawang Tahap II 0,6 Ha 0,6 Ha 100,00 5.500.000.000,00 4.493.912.645,00 81,71

17 Peningkatan Legalitas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

250 Persil 250 Persil

350.000.000,00 181.870.000,00 51,96 18

Fasilitasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

3 kecamatan 3 kecamatan 100,00 150.000.000,00 110.282.800,00 73,52

19 Pengadaan Lahan di Kecamatan Marang Kayu 2 Ha 2 Ha

100,00 2.000.000.000,00 1.157.028.250,00 57,85 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

100,00

100.000.000,00 56.540.100,00 56,54 20 Fasilitasi Penyelesaian

Sengketa Pertanahan 13 Kasus 13 Kasus 100,00

100.000.000,00 56.540.100,00 56,54


96,27

17.707.947.650,00 16.803.076.400,00 94,89


Bab IV PENUTUP 44

21 Persetujuan Substansi dan Kelengkapan Pendukung Revisi Perda RTRW Kab. Kutai Kartanegara


294.007.500,00 291.686.250,00 99,21 22

Penyusunan Materi teknis RDTR Kecamatan Loa Kulu 1 Dokumen 1 Dokumen

100,00

782.510.000,00 739.896.600,00 94,55 23

Penyusunan KLHS Koreksi perpetaan dan kelengkapan Substansi RDTR Wilayah perkotaan Tenggarong


1.288.152.500,00 1.256.176.300,00 97,52 24

Penyusunan KLHS Koreksi perpetaan dan kelengkapan Substansi RDTR Wilayah perkotaan Tenggarong Seberang


1.276.245.000,00 1.228.984.800,00 96,30


Bab IV PENUTUP 45

25

Penyusunan KLHS Koreksi perpetaan dan kelengkapan Substansi RDTR Wilayah perkotaan Muara Badak dan Marangkayu

4 Dokumen 4 Dokumen 100,00 2.560.095.000,00 2.440.688.600,00 95,34

26

Penyusunan KLHS Koreksi perpetaan dan kelengkapan Substansi RDTR Wilayah perkotaan Samboja dan Loa Janan

4 Dokumen 4 Dokumen 100,00 2.485.012.600,00 2.367.914.200,00 95,29

27

Penyusunan KLHS Koreksi perpetaan dan kelengkapan Substansi RDTR Wilayah perkotaan Sanga-Sanga dan Anggana

4 Dokumen 4 Dokumen 100,00 2.539.450.750,00 2.427.760.350,00 95,60

28

Penyusunan KLHS Koreksi perpetaan dan kelengkapan Substansi RDTR Wilayah perkotaan Sebulu dan Muara Kaman

4 Dokumen 4 Dokumen 2.562.608.500,00 2.413.349.500,00 94,18


Bab IV PENUTUP 46

29 Penyusunan KLHS Koreksi perpetaan dan kelengkapan Substansi RDTR Wilayah perkotaan Muara Muntai


1.319.865.800,00 1.247.205.800,00 94,49 30

Penyusunan KLHS Koreksi perpetaan dan kelengkapan Substansi RDTR Wilayah perkotaan Kota Bangun

2 Dokumen 0 Dokumen -

0,00 0,00 - 31

Penyusunan Garis Sempadan Jalan dan Garis Sempadan Bangunan Kab. Kutai Kartanegara


1.500.000.000,00 1.375.314.400,00 91,69 32

Penyusunan KLHS Koreksi perpetaan dan kelengkapan Substansi RDTR Wilayah perkotaan Muara Jawa


1.100.000.000,00 1.014.099.600,00 92,19


Bab IV PENUTUP 47

Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

100,00

3.000.000.000,00 1.866.178.480,00 62,21 33

Studi kelayakan Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah untuk Utilitas Terpadu Kota Tenggarong


1.000.000.000,00 914.008.500,00 91,40 34 Kajian Pemukiman Diatas

Air kabupaten Kutai Kartanegara

- - - 1.000.000.000,00 - -

35 Upadate Tata Guna Lahan 1 Dokumen 1 Dokumen

100,00 1.000.000.000,00 952.169.980,00 95,22 95,25

dinas pertanahan dan penataan ruangpertaru.kukarkab.go.id/download/lkjip 2019 ta 2020.pdf · dinas...

Documents