dinamika perkawinan adat

Download dinamika perkawinan adat

Post on 19-Jan-2016

101 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sejarah dan Budaya, Bugis Makssar

TRANSCRIPT

I

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Perkawinan Adat Dalam sejarah (lontara) diketahui bahwa masyarakat Bugis pada umumnya dan masyarakat Bone khususnya, awalnya hanya mengenal kepercayaan yang bersifat animisme yang kita kenal sebagai bentuk kebudayaan asli. Kemudian setelah masuknya kebudayaan India (Hindu), barulah menjadi penganut agama monoisme. Selanjutnya Islam masuk sekitar abad ke- 14 yang menyebabkan terjadinya asimilasi antara ajaran Islam dengan ajaran Hindu, bahkan tidak terlepas dari kepercayaan leluhur tradisional yang bersifat animisme yang dianggap sebagai kebudayaan asli.

Proses Islamisasi berlangsung secara intensif dengan pendekatan persuasif terhadap kepercayaan leluhur dan ajaran Hindu. Oleh karena itu, penerimaan ajaran Islam oleh penganut kepercayaan animisme dan ajaran Hindu berlangsung dengan cepat dan cukup mudah. Hal ini terlihat sangat jelas pada prosesi perkawinan adat masayarakat Bugis, Makassar di Sulawesi Selatan dan bahkan bagi masyarakat Mandar di Sulawesi Barat dan pada acara-acara adat tradisi lainnya. Masalah perkawinan adalah merupakan ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan (suami isteri) yang berlaku secara universal bagi seluruh umat manusia dimuka bumi. Dalam masyarakat Bugis Bone, sebagaimana masyarakat lain di Nusantara ini, upacara perkawinan atau pernikahan menandai dimulainya jalinan hubungan berdasarkan cinta kasih yang sah menurut adat (aturan-aturan duniawi) dan agama (aturan-aturan ukhrawi). Berawal dari peristiwa perkawinan itulah suami isteri dapat menapaki masa depannya, membina rumah tangga dan melanjutkan keturunannya.

Upacara perkawinan (pernikahan) yang dalam bahasa Bugis disebut tudang botting (duduk pengantin) bukan hanya menyatukan dua orang menjadi sepasang suami isteri, tetapi juga menyatukan dua rumpun keluarga yang lebih besar yaitu keluarga dari pihak mempelai laki-laki dan keluarga dari pihak mempelai wanita. Penyatuan kedua keluarga besar tersebut dalam bahasa Bugis disebut silorongeng (saling mengulurkan tangan) atau mappasideppe mabelae (mendekatkan yang jauh).

Begitu pentingnya masalah perkawinan itu, sehingga dikalangan masyarakat Bugis - Makassar di Sulawesi Selatan dan juga dikalangan masyarakat Mandar di Sulawesi Barat dikenal beberapa ungkapan yang dialamatkan kepada orang yang belum atau terlambat mendapatkan jodoh untuk melangsungkan perkawinan. Misalnya, bagi anak yang mulai menanjak dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang belum menikah, dikatakan; depa nabbatang tau (belum sempurna sebagai manusia). Sedangkan bagi laki-laki atau perempuan yang berusia lanjut dan tidak pernah menikah, dikatakan lajo (pohon yang tidak berbuah). Biasa juga diistilahkan nawelei pasa (ketinggalan pasaran).

Oleh karena itu perkawinan dianggap bukan hanya bersifat duniawi, tetapi juga bersifat sakral dan ukhrawi. Perkawinan adalah sesuatu yang sangat penting bagi seseorang, karena merupakan babak baru dalam kehidupannya untuk membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari suatu masyarakat. Dalam masyarakat Bugis-Makassar, orang tua yang telah berhasil mengawinkan anaknya baik laki-laki maupun peremuan, selalu mengatakan; - mabbatang tauni anakku (anakku telah menjadi manusia sempurna). Berdasarkan ungkapan tersebut, timbul suatu kesan bahwa bagi anak yang mulai dewasa dan belum menikah, dianggap belum menjadi manusia yang sempurna.

Sebenarnya pandangan masyarakat Bugis Bone tentang perkawinan dan tata cara pelaksanaannya, pada dasarnya memiliki persamaan dengan daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Hanya saja dalam segi-segi kecil sering ditemukan perbedaan- perbedaan yang tidak terlalu prinsipil. Misalnya, acara ripaddupai yang masih sering dijumpai di daerah Sidenreng Rappang, Soppeng dan daerah-daerah sekitarnya, merupakan hal yang tidak ditemukan di daerah lain.

Acara ripaddupai ini dilaksanakan di rumah mempelai wanita yang dipandu oleh seorang indo botting (juru rias pengantin). Pada saat mempelai laki-laki selesai membuka pakaian pengantin, disiapkan sembilan lembar sarung untuk dipakai. Kesembilan lembar sarung tersebut dipasangkan kepada mempelai laki-laki yang dimulai dari kepala sampai ke kaki. Satu lembar diantaranya diikatkan di pinggang untuk dipakai tidur, sedangkan yang lainnya dilepas dan disimpan kembali.

Menurut berbagai sumber, makna dari pada acara ripaddupai itu adalah agar mempelai laki-laki kelak dapat mengetahui bahwa diantara banyak sarung yang ada dalam rumah isterinya, hanyalah sarung isterinya yang berhak dipakainya. Artinya banyak keluarga dan kerabat isterinya, tetapi yang menjadi miliknya hanyalah isterinya yang telah dinikahinya.

Contoh lain adalah acara jai kamma yang sampai sekarang masih sering kita jumpai di daerah Wajo dan sekitarnya. Acara ini juga dilakukan di rumah mempelai wanita setelah selesai acara mappasikarawa (saling menjamah) atau mappasewa ada (saling bertegur sapa). Acara - jai kamma ini yaitu selembar kain putih yang dililitkan kepada kedua mempelai, kemudian kedua ujungnya dijahit. Hal ini mengandung makna bahwa keduanya diharapkan untuk sehidup - semati, artinya selamat sejahtera menjalani kehidupan ini sampai tua.

2. Jenis-jenis Perkawinan

Melihat dari proses pelaksanaannya, dalam masyarakat Bugis Bone dikenal

beberapa jenis perkawinan, antara lain ;

a) Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peminangan.

Jenis ini berlaku secara turun temurun bagi masyarakat Bugis Bone yang

bersifat umum, baik golongan bangsawan maupun bagi masyarakat biasa.

Perbedaannya hanya dari tata cara pelaksanaannya, yakni bagi golongan bang-

sawan, melalui proses yang panjang dengan upacara adat tertentu. Sedangkan

bagi masyarakat biasa dilaksanakan secara sederhana sesuai kemampuan. b) Perkawinan silariang (kawin lari).

Jenis perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan peminangan, tetapi

karena kedua belah pihak mengadakan mufakat untuk lari ke rumah penghulu

untuk minta perlindungan dan selanjutnya dinikahkan.

Sebenarnya dalam masyarakat Bugis B o n e peristiwa silariang (melarikan

diri untuk dinikahkan) adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan siri bagi

keluarga perempuan. Dahulu apabila terjadi peristiwa seperti itu, maka pihak

keluarga perempuan yang disebut to masiri selalu berusaha untuk menegak-

kan siri dengan cara mencari dan bahkan bisa terjadi pembunuhan terhadap lelaki yang melarukan keluarganya. Tetapi menurut ketentuan adat, apabila keduanya telah berada dalam rumah

anggota adat (sekarang pemerintah), atau setidak-tidaknya telah sempat mem-

buang pakaian atau songkoknya dalam pekarangan rumah anggota adat tersebut

yang berarti keduanya telah berada dalam rumah anggota adat, maka ia tidak

bisa lagi diganggu. Anggota adat (pemerintah) dan setelah masuknya Islam

ditangani oleh penghulu, harus berupaya untuk menikahkannya.

Untuk maksud tersebut, diadakanlah hubungan kepada orang tua perempuan

(to masiri) guna dimintai persetujuannya. Tetapi biasa terjadi orang tua dan keluarga perempuan tidak mau memberikan persetujuannya, karena merasa

dipermalukan (dipakasiri). Bahkan sering terjadi orang tua yang dipakasiri itu,

menganggap anaknya yang melarikan diri itu sudah meninggal dunia ripaop-

pangi tana (ditutup dengan tanah), dikeluartkan dalam garis keturunan, tidak

lagi diakui sebagai anaknya. Apabila ini terjadi, maka jalan lain adalah pihak

adat (penghulu) menikahkannya yang sekarang dikenal dengan istilah - wali

hakim.

Tetapi walaupun keduanya telah dinikahkan, namun hubungan antara orang tua

serta keluarga dekat perempuan dengan laki-laki yang melarikan anaknya itu,

tetap berbahaya. Oleh karena itu, selama keduanya belum diterima kembali

untuk rujuk yang dalam bahasa Bugis disebut - maddeceng (minta maaf), kedua

to silariang (orang yang melarikan diri) tersebut harus selalu menghindar untuk

bertemu dengan orang tua dan keluarga terdekat perempuan tersebut. c. Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Sesuai dengan adat yang berlaku dalam masyarakat Bugis B o n e , persya- ratan lebih banyak dibebankan kepada pihak laki-laki. Disamping ia harus

mampu menyiapkan sejumlah materi dan uang, juga harus menyiapkan diri

untuk menjadi nakhoda dalam melayarkan bakhtera rumah tangga yang akan

dibinanya nanti. Dapat dikatakan bahwa hampir seluruh pembiayaan dalam

pelaksanaan perkawinan, ditanggung oleh laki-laki, karena disamping harus menaikkan - doi menre (uang belanja), juga harus membawa persembahan

yang sekarang ini dikenal dengan nama leko (sirih pinang) yang nilainya tidak sedikit. Disamping itu, apabila calon mempelai laki-laki berasal dari daerah luar, maka kepadanya diharuskan membayar pallawa tana. Besarnya pallawa tana diten-

tukan oleh pemuka adat setempat (pemerintah) atau penghulu dimana mempelai

Recommended

View more >