Dimensi Isi:Teknokrasi, Think Tank,

Komunitas Kebijakan dan Manajemen Strategis

Prof. Drs. Purwo Santoso, M.A, Ph.D(Pascasarjana Ilmu Politik UGM)

OUT LINEPengantar:

Tiga Dimensi dan Kunci Keberhasilan Kinerja Kebijakan.

Kecenderungan dlm governance and policy-making di Indonesia.

Optimalisasi kualitas Isi kebijakan.

Kendali atas Isi kebijakan dalam market-based governance.

Temuan Studi:Governance dibalik Pengelolaan Program PPK di Kulon Progo dan NU di Gresik

ISI KEBIJAKAN

Penggerak: BIROKRASIPEMERINTAH

Instrumen utama:• DISAIN KEGIATAN

• PETUNJUK• DANA

CRAFTING (Pengrajinan): Penggangan aksi kolektif dalam

semangat gerakan

State-promoted Model

ISI KEBIJAKAN

Penggerak:AKTUALISASI

SPIRITUALITAS

Basis utama:• JARINGAN

• TRUST

Society-promoted Model

Dominasi Kelembagaan‘STATE POMOTED’

Dominasi Kelembagaan‘SOCIETY POMOTED’

Penggerak:BIROKRASI

PEMERINTAH

Instrumen utama:• DISAIN KEGIATAN

• PETUNJUK• DANA Penggerak:

AKTUALISASISPIRITUALITAS

Basis utama:• JARINGAN

• TRUST

MANAJEMEN GERAKAN SOSIAL

CRAFTING (Pengrajinan) Aksi

kolektif dalam semangat gerakan

Modelling:Corak Kajian Kebijakan Publik

Tiga DimensiKebijakan Publik

kebijakanpublik

konteks

isi /

subs

tansi

/ misi

proses

Stereotype Policy-making di

Indonesia

konteks : masyarakat adalah sasaran

isi k

ebija

kan

:

diten

tuka

n se

cara

sepi

hak

oleh

pem

erin

tah

proses kebijakan = prosesdur

birokeasi

kebijakanpublik

Stereotype implementasi :

proses top-down

konteks : masyarakat adalah sasaran

isi k

ebija

kan

:

diten

tuka

n se

cara

sepi

hak

oleh

pem

erin

tah

proses kebijakan = prosesdur

birokeasi

Alternatif pemahaman: proses

bottom up

konteks : masyarakat adalah sasaran

isi k

ebija

kan

:

diten

tuka

n se

cara

sepi

hak

oleh

pem

erin

tah

proses kebijakan = prosesdur

birokeasi

Keberhasilan kebijakanDimensi Obsesi Kunci Pendekatan

ISIAkurasi rumusan dan kelancaran proses

Akurasi rumusan Teknokratis

PROSES Menggalang Konsensus

Manajemen Konflik Politis

KONTEKSSolusi tepat guna bagi masalah yang dirasakan

Refleksi dan Ekspresi

Sosio Kultural

OptimalisasiKulaitas Isi Kebijakan

Tataran Fokus Aktivitas

Individual Keputusan kebijakan Analisis kebijakan

Kelembagaan Kapasitas teknokratis

Pengembangan dan pengelolaan:• Think tank• Epistemic/policy

community

Kultural Good governance

Kualitas interaksi negara-masyarakat

OptimalisasiKulaitas Isi Kebijakan

Tataran Fokus Produk

Individual Keputusan kebijakan

Rekomendasi keputusan & langkah kebijakan

Kelembagaan Kapasitas teknokratis

• Naskah akademik• Disain kebijakan• Skenario

trnasformasi politik

Kultural Good governance -

lesson drawinf 15

TENDENCY ON POLICY LEARNING

ACTOR-BASED STATE-SOCIETY LINGKAGES

HIGH LOW

HIGH SOCIAL LEARNING

LESSON DRAWING

LOWFORMAL

EVALUATION

INFORMAL EVALUATIO

NCA

PA

CIT

Y O

F

PU

BL

IC A

DM

Sumber: Howlett & Ramesh, 1995

Penulisan Naskah Akademik

Formulasi Kebijakan Publik:

NASKAH AKADEMIK

WHAT ? Apakah yg dimaksud dg naskah akademik (NA) ?

WHY ? Haruskah ? Kalau ya; mengapa ?

HOW ? Bagaimana cara menyusunnya ? Siapa yang menyusun ? Seperti apakah standar penyusunannya ?

masala

hMASALAH

msl

MASALAH

Oposisi Dalam Decision making

Formulasi Kebijakan

Kebijakan Publik Sebagai

Proses Pencurahan Rasionalitas

secara Komprehensif

Kebijakan Publik Sebagai

Proses Pembelajaran

Bersama antara Negara

dan Masyarakat

Kebijakan Publik Sebagai

Proses Pertarungan

Kepentingan di Arena Publik

HASIL ANALISIS KEBIJAKAN

PENYEGARAN KONSENSUS

KEPUTUSAN PEMENANG

NASKAH AKADEMIK

WHAT !

NA: rumusan substansi atau isi kebijakan publik. Kualifikasi rumusan: Memiliki kerangka fikir yang jelas Mencerminkan konsensus publik,

setidaknya konsensus tentang prinsip yang diacu

Memudahkan legal drafting.

WHAT !

NA adalah instrumen dalam formulasi kebijakan. Agar NA bisa menjadi instrumen, perumusnya: tidak boleh pandang bulu. menguasai persoalan yang

dirumuskannya. berfikir multi-dimensional

WHAT !

NA yang baik akan membantu: Medetailkan dan mengoperasionalkan

rumusan dalam proses legal drafting. Membantu persiapan proses

implementasi. Kesepakatan-kesepatan yang terkandung dalam NA memudah policy-maker mengantisipati berbagai kejadian dan langkah yang harus diambil.

WHY !

Keputusan kebijakan harus dipertimbangkan masak-masak. NA adalah hasil “memasak”.

Kebijakan publik dituntut bijaksana: mempertimbangkan berbagai aspek. Agar tidak terobang-ambing, perumusan kebijakan harus dilakukan dengan pijakan yang jelas dan disepakati.

Kebijakan PublikSebagai Proses Advokasi

KoalisiAdvokasi

A

KoalisiAdvokasi

BBroker

kebijakan

KesepakatanKeputusanKebijakan

Output dan outcomekebijakan

WHY !

Idealnya kebijakan bersifat demokratis-partisipatif. NA memudahkan policy-maker mengelola partisipasi publik.

Partisipasi: memunculkan konflik laten ke permukaan. Penggunaan NA secara cerdas memudahkan penggalangan konsensus.

26

Social Marketing dalam MENGELOLA PARTISIPASI

KETERLIBATANSTAKEHOLDERS Pendidikan thd

policy makersttg. Kebutuhanstake holdersdan efek kebij.

Pendidikan thd.stakeholders ttg.issue kebijakan

REDISAINKEBIJAKAN

PUBLICHEARING

PUTUSKAN,KOMUNIKASIKAN,

PIMPIN

IMPLEMENTASIKEBIJAKAN

MONITORDAN

SESUAIKAN

DEFINISIMASALAH

DAN SETTING AGENDA

KONSULTASIKAN,LIBATKAN,

AKOMODASIKAN

RUMUSKANDAN

EVALUASIALTERNATIF-ALTERNATIF

Sumber: J.A. Altman, 1994

WHY !

Kejelasan prinsip-prinsip yang dianut memudahkan policy maker : Memetakan kontroversi Mencari titik temu dibalik

kontroversi. Penggalangan konsensus pada dasarnya adalah perluasan titik temu dalam kontroversi.

HOW !

Belajar dari kasus perumusan RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Temuan Studi:Governance dibalik Pengelolaan Program PPK di Kulon Progo dan NU di Gresik

Kendali atas Isi kebijakan dalam

market-based governance.