digital_129247 t 26812 ruang publik literatur

5/16/2018 Digital_129247 T 26812 Ruang Publik Literatur - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/digital129247-t-26812-ruang-publik-literatur 1/28

xxi

BAB 2KONSEPSI RUANG PUBLIK JÜRGEN HABERMAS

Jürgen Habermas mengemukakan pemikiran-pemikirannya dalam berbagai

tulisan, salah satunya yang muncul di masa awal berjudul The Structural

Transformation of the Public Sphere: an Inquiry into a Category of Bourgeois

Society. Ia menggeluti wilayah ilmiah yang amat luas dan mempratikkan filsafat

dan sosiologi tanpa membedakannya secara tajam antara keduanya karena itu

penulis menganggap perlu menyinggung juga pemikirannya selain konsepsinya

mengenai ruang publik tersebut.

Jürgen Habermas adalah salah satu anggota ‘Mazhab Frankfurt’, kumpulan

sarjana dari berbagai bidang sosial yang bekerja pada Institut fur Sozialforschung

(Lembaga untuk Penelitian Sosial) di Frankfurt am Main. Lembaga ini didirikan

oleh Felix Weil pada tahun 1923 dengan tujuan menjadikannya sebagai pusat

penelitian sosial yang independen dan mempunyai dasar finansial sendiri guna

menyelidiki persoalan-persoalan sosial pada waktu itu.

Dalam perjalanan sejarahnya, lembaga penelitian tersebut pernah ditutup,

atas perintah pemerintah nasionalis-sosialis saat Hitler berkuasa, karena banyak

mengeritik pemerintah dan barangkali juga karena kebanyakan anggotanya adalah

keturunan Yahudi. Kemudian kegiatan lembaga penelitian itu dipindahkan ke

Paris dan selanjutnya ke Amerika Serikat sebelum kembali lagi ke Frankfurt

Jerman. Ketika lembaga tersebut kembali lagi ke Jerman dan beroperasi di negara

tersebut, Jürgen Habermas mulai bergabung di dalamnya.

Sejumlah tema penting yang dikemukakan Jürgen Habermas antara lain

a. Pemikirannya mengenai pengetahuan dan kepentingan.12

Menurut

Habermas ada tiga macam ilmu yang didorong seakan-akan oleh tiga

kepentingan dasar manusia: ilmu-ilmu empiris analitis didorong oleh

kepentingan teknis, kepentingan untuk memanfaatkan apa yang diketahui;

ilmu–ilmu historis-hermeneutis diarahkan oleh kepentingan praktis,

kepentingan untuk memahami makna; ilmu-ilmu kritis (filsafat,

12 Lihat lebih lanjut Jürgen Habermas, Knowledge and Human Interest , translated by Jeremy J.

Shapiro. Boston: Beacon Press, 1971

13

Ruang publik..., Y. Sumaryanto, FIB UI, 2008



xxii

psikoanalisa) didorong oleh kepentingan emansipatoris, kepentingan untuk

membebaskan. Habermas menyebut rasionalitas tujuan sebagai hal yang

dominan dalam modernitas dan mengangkat rasionalitas komunikatif

sebagai salah satu cara untuk mengatasi dampak buruk dari modernitas

tersebut.

b. Habermas melakukan perubahan fokus perhatian dari perhatian pada

pikiran ke perhatian pada bahasa yang lazim disebut the linguistic turn .13

Ia mencoba menghubungkan rasionalitas dan bahasa dengan mengatakan

bahwa rasionalitas sudah tertanam dalam struktur bahasa itu sendiri.

Begitu seseorang masuk dalam suatu pembicaraan, orang tersebut, dengan

sendirinya mengajukan empat tuntutan: tuntutan kejelasan yakni ia dapat

mengungkapkan dengan tepat apa yang ia maksud; tuntutan kebenaran(truth claim), kejujuran pembicara (claim to veracity) dan ketepatan atau

kepantasannya (claim to rightness). Ia juga menyinggung mengenai

bagaimana seseorang memperoleh kompetensi komunikatif, Habermas

menjelaskannya sebagai berikut. Orang belajar berkomunikasi secara

rasional dengan terus menerus mengambil sikap verbal terhadap empat

wilayah pengalaman hidupnya: tentang alam luar, ia belajar mengatakan

apa yang sesuai dengannya, artinya yang benar; terhadap masyarakat ia

belajar mengatakan apa yang seharusnya dan wajar. Alam batinnya sendiri

diungkapkan dengan jujur dan itu semua dilakukannya melalui sarana

bahasa yang harus jelas. Tentang bagaimana rasionalitas berkembang,

Habermas berpendapat bahwa proses perkembangan sebuah masyarakat

terjadi melalui proses-proses belajar dalam dua dimensi, dalam dimensi

kognitif-teknis dan moral-komunikatif. Suatu tambahan pengetahuan

kognitif dan teknis hanya bisa menghasilkan perkembangan dalam

hubungan antara manusia dan dalam kerangka institusional masyarakat

sesudah terjadi proses dalam dimensi moral-komunikatif.

13Emilia Steuerman, “Habermas’s Linguistic Turn” dalam The Bounds of Reason (London:

Routledge, 2000) hal 22-36




xxiii

c. Pemikirannya tentang teori tindakan komunikatif.14

Hal ini akan mudah

dipahami melalui pemahaman kita tentang dunia kehidupan dan sistem.

Dunia kehidupan adalah cakrawala kepercayaan-kepercayaan, latar

belakang intersubyektif, di dalamnya setiap proses komunikasi selalu

sudah tertanam. Setiap orang berkomunikasi dan bertindak dalam sebuah

dunia kehidupan, artinya ia hidup dalam sebuah alam bermakna yang

dimiliki bersama dengan komunitasnya, yang terdiri atas pandangan dunia,

keyakinan-keyakinan moral dan nilai-nilai bersama. Segenap komunikasi

mengacu pada dunia kehidupan itu. Rasionalitas dunia kehidupan adalah

rasionalitas komunikatif. Setiap orang menjadi dewasa dengan semakin

terintegrasi ke dalam dunia kehidupan masyarakatnya. Di sisi lain

masyarakat juga merupakan sistem. Sistem adalah segala macam institusidan peraturan yang menata kehidupan masyarakat. Tujuan sistemisasi

adalah untuk meringankan beban komunikasi. Agar masyarakat menerima

sistem yang semakin kompleks, dunia kehidupannya harus menjadi

semakin rasional. Rasionalisasi dunia kehidupan berarti bahwa semakin

banyak bidang tidak lagi dihayati dan ditata menurut adat, tradisi atau

otoritas tradisional melainkan menurut kriteria yang dapat

dipertanggungjawabkan dalam diskursus.

Uraian di atas merupakan sekilas pemikirannya disamping konsepsinya

mengenai ruang publik. Konsepsi ruang publik merupakan pokok perhatian di

dalam tesis ini yang dipakai sebagai pijakan perspektif dalam melihat kinerja

perpustakaan umum.

2.1 Konsepsi Ruang Publik Borjuis

Pemikiran Habermas mengenai ruang publik tertuang dalam karyanya

yang berjudul The Structural Transformation of the Public Sphere: an Inquiry

into a Category of Bourgeois Society (1989), yang merupakan karya terjemahan

dari yang terbit dalam bahasa Jerman tahun 1962. Secara ringkas dapat dikatakan

ada dua tema pokok yang dikemukakan Habermas dalam buku tersebut yakni

pertama, analisisnya mengenai asal mula ruang publik borjuis; kedua, perubahan

14 Tentang tema ini bisa didalami lebih lanjut dalam Jürgen Habermas, The Theory of

Communicative Action…Boston : Beacon Press, 1989 vol 1 & vol 2.




xxiv

struktural ruang publik di zaman modern yang ditandai oleh bangkitnya

kapitalisme, industri kebudayaan, dan makin kuatnya posisi organisasi-organisasi

yang bergerak dalam ekonomi serta kelompok bisnis besar dalam kehidupan

publik. Pada analisis yang ke dua tersebut organisasi ekonomi besar dan institusi

pemerintah mengambil alih ruang publik, sementara warga negara cukup senang

menjadi konsumen barang, jasa, administrasi politik dan tontonan publik 15

Asal usul istilah publik dan ruang publik berakar dari berbagai fase

historis sebelumnya. Istilah tersebut ketika diaplikasikan secara sinkronis ke

dalam kondisi-kondisi masyarakat borjuis yang maju di bidang industrinya dan

yang didirikan sebagai sebuah negara kesejahteraan sosial, maknanya lebur

menjadi suatu paduan yang tidak jelas. Publik dipahami sebagai yang terbuka bagi

semua pihak sebagaimana dalam istilah public places (tempat-tempat umum), public houses (kedai-kedai minum). Namun, bangunan publik tidak bisa diartikan

sebagai bangunan di mana siapa saja bisa memasukinya. Negara dapat juga

disebut public authority karena mengemban tugas memajukan kesejahteraan

umum bagi para warganya.

Ruang publik muncul sebagai suatu wilayah yang spesifik - wilayah publik

yang dihadirkan untuk beroposisi dengan wilayah privat. Istilah publik terkadang

juga dimunculkan sebagai salah satu sektor dari opini publik yang sengaja

dibentuk untuk melawan otoritas. Selanjutnya, opini publik juga sering disebut

organ-organ publik karena opini publik bergantung pada organ negara atau media,

seperti pers yang menyediakan wadah komunikasi di antara anggota-anggota

publik itu sendiri. Dalam bahasa Jerman proses pembentukan kata benda

offentlichkeit adalah berasal dari kata sifat yang lebih tua, offentlich berlangsung

selama abad ke 18 yang maknanya analog dengan ‘ publicity’.

Ruang publik lahir sebagai bagian spesifik dari masyarakat sipil yang pada

waktu itu mengukuhkan diri sebagai tempat terjadinya pertukaran komoditas dan

kerja sosial yang diatur oleh kaidah-kaidahnya sendiri. Dalam pelacakan lebih

jauh untuk mengetahui mana yang publik dan mana yang bukan publik, Habermas

melihat ke zaman sebelumnya yakni zaman Yunani. Kategori-kategori dari akar-

15

Lihat Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: an Inquiry into a

Category of Bourgeois Society, bdk . Douglas Kellner, Habermas, The Public Sphere, and

Democracy: a Critical Intervention, Hal 3




xxv

akar kata di dalam bahasa Yunani sampai kepada kita melalui warisan orang

Romawi kuno. Di dalam negara–kota Yunani kuno yang sudah maju, sphere

(ruang) dalam pengertian koine (polis yang terbuka) bagi setiap warga negara

yang merdeka, jauh berbeda dari ruang dalam pengertian oikos, karena di dalam

oikos setiap individu berada di dunianya sendiri-sendiri (idia). Kehidupan publik,

berlangsung di tempat-tempat semacam pasar. Tetapi ruang publik juga terdapat

dalam kegiatan diskusi, sidang pengadilan dan tindakan bersama entah dalam

perang maupun kompetisi pertandingan.16

Sejak awal dan di seluruh abad pertengahan, kategori-kategori mengenai

yang-publik dan yang-privat dan ruang publik yang dipahami sebagai res publica

berasal dari definisi hukum Roma kuno. Kategori-kategori tersebut berfungsi

sebagai interpretasi diri sekaligus institusionalisasi legal atas ruang publik yangdalam pengertian spesifik bersifat borjuis. Meskipun begitu, hampir selama satu

abad kemudian fondasi-fondasi sosial bagi ruang ini nyaris terjebak di dalam

proses pembusukan.

Kecenderungan-kecenderungan yang mengarah kepada ambruknya ruang

publik sedemikian pastinya, sehingga ketika jangkauannya semakin meluas maka

fungsinya menjadi semakin tidak lagi jelas. Walaupun begitu, publisitas masih

terus bertahan sebagai prinsip pengorganisasian bagi tatanan politik Jerman.

Tampaknya bukan hanya pembongkaran terhadap ideologi liberal semata yang

akan sanggup dilakukan oleh demokrasi sosial dengan baik. Karena apabila orang

sampai berhasil mencapai sebuah pemahaman historis mengenai struktur-struktur

dari kompleksitas ini yang dewasa ini secara serampangan disisipkan ke bawah

topik ruang publik, maka ia boleh berharap untuk dapat memperoleh darinya

bukan hanya sebuah pengklarifikasian sosiologis tentang konsep ini saja, namun

juga sebuah pemahaman sistematis mengenai masyarakat Jerman berdasarkan

perspektif salah satu kategorinya yang utama.

Sebelum munculnya ruang publik borjuis, telah ada suatu bentuk ruang

publik yang terjadi di negara–negara feodal dari abad pertengahan dan Eropa

modern awal. Ruang publik yang dimaksud adalah raja maupun keluarga

bangsawan yang memainkan peran kekuasaan politik mereka di hadapan rakyat.

16 Jürgen Habermas, ibid. bdk. Bertrand Russell, Sejarah Filsafat Barat (terjemahan), Plato dan

Negara Utopia Hal 146-161




xxvi

Para raja maupun keluarga bangsawan tersebut tidak lebih dari menunjukkan

kekuasaan mereka; tidak ada diskusi politik, maka publik yang dimaksudkan

bukanlah publik dalam pengertian modern. Agar kekuasaan politik ada diperlukan

penonton.

Penelitian Habermas mulai dengan usaha menentukan batas-batas yang

oleh Habermas disebut ruang publik borjuis. Ruang publik borjuis dipahami

sebagai ruang orang-orang privat yang berkumpul sebagai publik. ( ”…the sphere

of private people come together as a public; …”.17

) Ruang publik terjadi karena

orang-orang privat berkumpul sebagai sebuah publik dan mengartikulasikan

kebutuhan masyarakat kepada negara (“ … made up of private people gathered

together as a public and articulating the needs of society with the state …".18

)

Habermas menelusuri sejarah pembagian antara yang publik dan yang privatdalam bahasa dan filsafat.

Sejarah munculnya ruang publik menandai bangkitnya suatu masa dalam

sejarah ketika individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat dapat

membentuk opini publik, memberikan tanggapan langsung terhadap apapun yang

menyangkut kepentingan mereka sambil berusaha mempengaruhi praktik-praktik

politik. Ruang publik melawan bentuk-bentuk hirarkis dan tradisional dari otoritas

feodal yang selama berabad-abad menguasai praktik politik di Eropa. Diskusi-

diskusi publik, menurut Habermas, muncul dari suatu tahap tertentu

perkembangan masyarakat borjuis. Lahirnya ekonomi pasar telah memperluas

dunia-kehidupan banyak orang melebihi batas-batas wilayah domestik. Mereka

adalah para pedagang dan pengusaha yang terus bertambah jumlahnya dan meluas

pengaruhnya, sementara lembaga-lembaga politik mapan saat itu tidak

memungkinkan partisipasi kalangan swasta seperti mereka. Di ruang publik,

mereka mendiskusikan dan menantang pemahaman mengenai hakikat kekuasaan

yang berlaku hingga saat itu

Ruang publik borjuis yang muncul di awal abad ke-18 menurut Habermas

berfungsi sebagai mediasi antara urusan privat individu di dalam kehidupan

keluarga, ekonomi, dan kehidupan sosial dilawankan dengan tuntutan dan urusan

17Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere : an Inquiry into a

Category of Bourgeois Society, Cambridge : MIT Press, 1991. p. 2718

Ibid. p. 176




xxvii

kehidupan sosial dan publik. Ini juga mencakup mediasi kontradiksi antara

kepentingan borjuis di satu pihak dan kepentingan warga negara lainnya di lain

pihak. Tujuannya adalah mengatasi kepentingan dan opini privat guna

menemukan kepentingan bersama dan mencapai konsensus sosial.

Ruang publik terdiri atas organ informasi dan debat politik seperti surat

kabar, jurnal, dan institusi-institusi diskusi politik seperti parlemen, klub politik,

salon-salon kesusastraan, pertemuan-pertemuan umum, rumah minum dan kedai

kopi, ruang-ruang pertemuan, dan ruang publik lainnya di mana terjadi diskusi

sosial–politik. Di tempat-tempat tersebut, kebebasan berbicara, berkumpul, dan

berpartisipasi dalam debat politik dijunjung tinggi. Kepublikan yang terjadi dalam

ruang publik dengan sendirinya mengandung daya kritis terhadap proses-proses

pengambilan keputusan yang tidak bersifat publik.Untuk pertama kali dalam sejarah, individu-individu dan kelompok dapat

membentuk opini publik, mengekspresikan secara langsung kebutuhan dan

kepentingan mereka sementara itu juga mempengaruhi praktik politik. Ruang

publik borjuis menjadikan mungkin untuk membentuk ranah opini publik yang

beroposisi dengan kekuasaan negara dan kepentingan pihak penguasa yang

kemudian nantinya membentuk masyarakat borjuis. Ruang publik memupuk

oposisi terhadap bentuk-bentuk hierarkis dan tradisional dari otoritas feodal yang

selama berabad-abad menguasai praktik politik di Eropa.

Diskusi-diskusi publik muncul dari suatu tahap tertentu perkembangan

masyarakat borjuis. Lahirnya ekonomi pasar telah memperluas ruang hidup

banyak orang melebihi batas-batas wilayah domestik. Mereka adalah para

pedagang dan pengusaha yang terus bertambah jumlahnya dan meluas

pengaruhnya, sementara lembaga-lembaga politik mapan saat itu tidak

memungkinkan partisipasi kalangan swasta seperti mereka. Di ruang publik,

mereka mendiskusikan dan menantang pemahaman mengenai hakikat kekuasaan

yang berlaku hingga saat itu.

Para pedagang dan pengusaha, kalangan terpandang karena harta dan

pengetahuan mereka, merupakan pihak-pihak yang aktif bersuara di ruang publik,

meskipun mereka bukan keturunan bangsawan. Mereka inilah yang disebut

“publik” dan dengan klaim pengetahuan mengenai kepentingan umum, mereka




xxviii

berusaha mengubah masyarakat menjadi suatu ruang otonomi privat yang bebas

dari campur tangan politik dan merombak negara menjadi otoritas yang terbatas

pada beberapa fungsi saja serta diawasi oleh “publik”. Di sinilah terletak

rasionalitas perjuangan menegakkan ruang publik. Di antara dua ruang tersebut,

yaitu ruang otonomi privat di satu pihak dan ruang politik negara di lain pihak,

ruang publik berfungsi sebagai penerus kepentingan masyarakat borjuis kepada

negara. Idealnya, ruang publik mengubah otoritas politis negara menjadi otoritas

“rasional” dalam ruang publik. Rasionalitas borjuis demikian ini diukur oleh

sejauh mana kepentingan umum terwakili, dan ruang publik berfungsi untuk

menjamin tercapainya rasionalitas tersebut.

2.2 Perubahan Struktural Ruang Publik Ruang publik, yang ideal itu, kemudian mengalami depolitisasi. Seiring

dengan perkembangan kapitalisme, organ-organ publik yang semula menjadi

tempat diskusi publik, lama kelamaan mulai berubah fungsi. Pers tidak lagi

menyuarakan opini publik dan perjuangan politik, melainkan menjadi ruang iklan.

Komersialisasi, munculnya perusahaan besar, intervensi negara, dan pengaruh

sains serta rasio instrumental dalam kehidupan sosial memperparah proses

depolitisasi ini. Ini merupakan perubahan struktural yang dimaksudkan Habermas.

Ruang publik berubah dari ruang diskusi rasional, debat, dan konsensus

menjadi wilayah konsumsi massa dan dijajah oleh korporasi-korporasi serta kaum

elite dominan. Analisis Habermas ini melanjutkan tradisi sekolah Frankfurt yang

melihat transisi dari kapitalisme pasar dan demokrasi liberal pada abad ke-19

menuju tahap kapitalisme negara dan monopoli yang tampil dalam rupa fasisme

Eropa dan liberalisme welfare state di Amerika Serikat 1930-an. Bagi Sekolah

Frankfurt, masa-masa itu menandai babak baru dalam sejarah yang ditandai oleh

percampuran antara otoritas politik dan ekonomi, industri budaya yang

manipulatif, dan masyarakat terpimpin yang makin tidak demokratis dan bebas.

Dalam istilah Habermas, proses ini disebut refeodalisasi ruang publik.

Refeodalisasi ruang publik menghasilkan opini publik yang tidak lagi

terbentuk lewat perdebatan dan konsensus, melainkan opini publik yang dibentuk

oleh kelompok elite media, politik, dan ekonomi. Di tangan mereka, opini publik




xxix

kehilangan karakter publiknya. Menurut Habermas, opini publik yang semula

merupakan ekspresi keprihatinan untuk mencari kepentingan umum, sejak akhir

abad ke-19 telah menjadi ekspresi kepentingan pribadi para elite tersebut. Pentas

politik yang semula dimaksudkan untuk memperoleh konsensus rasional telah

menjadi ajang perebutan kekuasaan di antara berbagai kelompok kepentingan.

Perubahan mendasar dalam ruang publik borjuis tidak menyurutkan

Habermas untuk menghidupkan kembali ruang publik yaitu dengan cara memulai

proses komunikasi publik yang kritis melalui organisasi-organisasi yang

menjalankan fungsi komunikasi publik itu. Menghidupkan kembali ruang publik

berarti membangkitkan kembali kepublikan atau sifat publik yang kritis dalam

organisasi-organisasi yang beroperasi di ruang publik.

Dampak positif dari ruang publik, di luar kecenderungan refeodalisasi,bisa disebut antara lain perluasan hak-hak asasi dalam sistem pengamanan sosial

yang dijalankan negara, tuntutan akan keterbukaan informasi bagi publik kepada

lembaga-lembaga negara, dan semua organisasi yang berurusan dengan negara.

Setidak-tidaknya, di tengah suasana komersialisasi dan intervensi negara,

beberapa aspek ruang publik masih dapat ditegakkan.

Menggagas ruang publik borjuis sebagai tempat berlangsungnya diskusi

dan konsensus rasional seperti yang digagas Jürgen Habermas, di mana masalah-

masalah yang bersifat publik dibicarakan disebut idealisasi ruang publik borjuis.

Gagasan ini tidak luput dari kritik karena agak diragukan bahwa politik pada masa

itu digerakkan oleh norma rasionalitas dan opini publik yang dibentuk melalui

debat rasional dan konsensus seperti digambarkan oleh Habermas. Politik modern

selalu tunduk pada rangkaian permainan kepentingan dan perebutan kekuasaan,

sekaligus juga diskusi dan debat. Mungkin ada saja satu dua kelompok

masyarakat yang berhasil mencapai tahap itu, namun memuja-muja dan membuat

generalisasi dari pengecualian itu tampaknya terlalu berlebihan.19

Gagasan Habermas mengenai ruang publik harus ditempatkan dalam

kerangka besar teori kritis yang merupakan penentu identitas Sekolah Frankfurt.

Pada periode 1930-an, Sekolah Frankfurt menerapkan metode kritik imanen; suatu

cara melancarkan kritik terhadap masyarakat totaliter dan fasis di Eropa

19 Douglas Kellner, Habermas, the Public Sphere, and Democracy: a Critical Intervention dalam

http: //www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/papers/habermas.htm diakses 10 Nov 2008




xxx

menggunakan perspektif ide-ide pencerahan seperti demokrasi, hak asasi manusia,

kebebasan individu dan sosial, serta rasionalitas. Kualitas-kualitas yang imanen

pada masyarakat borjuis dipakai untuk mengkritik penyimpangan-penyimpangan

yang terjadi dalam masyarakat sesudahnya. Habermas dianggap masih

terpengaruh oleh metode ini, setidaknya ketika ia mengidealkan rasionalitas ruang

publik borjuis abad ke-18 dan mengeluhkan perkembangan masyarakat kapitalis

sejak akhir abad ke-19

Habermas larut dalam perkembangan gagasan Sekolah Frankfurt terutama

sejak terbitnya Dialetics of Enlightenment (1947). Adorno dan Horkheimer dalam

buku itu terlihat pesimis dengan prospek pencerahan sebagai dasar suatu teori

kritis. Menurut kedua tokoh Sekolah Frankfurt tersebut, di bawah bayang-bayang

hantu Perang Dunia II di Eropa dan kapitalisme tanpa kendali di Amerika,Pencerahan berakhir dalam situasi yang serba berkebalikan. Demokrasi menjadi

fasisme, akal budi hanya menghasilkan irasionalitas, dan kebudayaan berkembang

menjadi alat manipulasi. Dalam situasi tersebut, prosedur memakai idealisme

borjuis sebagai norma kritik, telah dibungkam oleh barbarisme peradaban abad ke

-20

Nada pesimis Dialetics of Enlightenment kelihatan pada bagian akhir The

Structural Transformation of the public sphere : an inquiry into a category of

bourgeois society. Idealisasi ruang publik borjuis untuk mengkritik penyimpangan

di zaman kini, seperti yang digagasnya di bagian depan, hanya akan terdengar

seperti nostalgia. Nyatanya, sejak Pencerahan menjadi mitos dan ruang publik

borjuis telah menjadi arena iklan, tidak ada lagi dasar normatif dan empiris untuk

membangun teori kritis. Semua jalan sepertinya berujung buntu. Habermas hanya

dapat menyerukan pembaruan proses demokratisasi lembaga-lembaga dan ruang

publik, namun tidak dapat menawarkan dasar institusional dan menggambarkan

gerakan sosial untuk mewujudkannya. Kegamangan Habermas kelihatan pada

cara pandangnya terhadap welfare state dalam The Structural Transformation. of

the public sphere : an inquiry into a category of bourgeois society. Di satu

pihak, pada welfare state ia melihat satu-satunya peluang imanen untuk

menegakkan kembali ruang publik dalam masyarakat modern. Namun di lain

pihak, welfare state juga berpotensi menggerus ruang publik karena membuka




xxxi

peluang bagi negara untuk memasuki wilayah yang semestinya di bawah otonomi

privat itu.

Habermas berpaling pada bahasa untuk mencari dasar filosofis bagi suatu

teori kritis baru. Pencarian ini memuncak pada karya terpenting Habermas, The

Theory of Communicative Actions (1989). Menurut Habermas, dalam fenomena

bahasa dan komunikasi antarmanusia terkandung norma-norma untuk mengkritik

segala bentuk dominasi dan penindasan serta untuk memperjuangkan

demokratisasi. Menurut Habermas, ketika dua orang atau lebih berwicara dalam

suatu diskursus, mereka hendaknya saling memahami terlebih dahulu sebelum

sampai pada hal-hal lain. Kehendak untuk memahami dan dipahami itu imanen

pada tindakan berwicara, dan hal ini berlaku bagi siapapun dan dimanapun. Inilah

rasionalitas yang dapat dipakai sebagai dasar suatu teori kritis. Prinsip rasional inimerupakan hakikat “transendental” dari tindakan berkomunikasi. Habermas

kemudian merumuskan norma-norma kritis yang disebutnya sebagai syarat-syarat

wicara ideal (ideal speech situations).

Teori kritis baru ini dipakai oleh Habermas untuk menyoroti terjadinya

kolonisasi dunia-kehidupan (lifeworld ) oleh sistem. Dunia-kehidupan, menurut

Habermas, merupakan arena berlangsungnya peristiwa sehari-hari dan tindakan

komunikatif menduduki tempat yang sentral. Sementara itu, sistem merupakan

mekanisme untuk mengatur tindakan individu-individu, memberi makna

fungsional terhadap tindakan, dan memastikan bahwa sistem tetap bekerja seperti

dimaksud. Sistem dalam dikotomi ini mewakili proses rasionalisasi modernitas

yang berupa birokratisasi dan instrumentalisasi seperti digagas oleh Weber.

Sebenarnya dunia-kehidupan juga mengalami rasionalisasi sendiri namun

rasionalitas instrumental dalam sistem berkembang lebih kuat dan akhirnya

menjajah dunia-kehidupan. Akibatnya rasionalitas komunikasi seperti yang

terdapat pada syarat-syarat wicara ideal di zaman modern telah dikuasai oleh

rasionalitas instrumental. Habermas menyebut kondisi ini sebagai komunikasi

yang mengalami distorsi.

Ukuran normatif seperti dalam syarat-syarat wicara ideal dapat dipakai

untuk membangun gagasan baru mengenai ruang publik ideal. Idealisasi ruang

publik borjuis mengandaikan secara keliru tiadanya atau minimnya perbedaan




xxxii

kepentingan individu. Begitu mengatasi ruang lingkup privatnya individu-individu

digambarkan berkumpul di ruang publik sebagai suatu suara dihadapan intervensi

politik negara. Teori kritis tindakan komunikatif memungkinkan Habermas untuk

menghilangkan asumsi uniformitas kehendak tersebut. Biarpun ada perbedaan

kepentingan dan latar belakang budaya, keniscayaan dalam tindakan komunikatif

akan memaksa individu-individu di ruang publik untuk sampai pada pemahaman

terhadap satu sama lain. Rasionalitas ruang publik tidak lagi bersandar pada

asumsi mengenai kepentingan umum yang otomatis diwakili oleh ruang publik

borjuis, melainkan pada etika diskursus universal. Konsensus tercapai bila terjadi

pemahaman bersama yang bersifat intersubjektif mengenai sesuatu yang secara

argumentatif memang lebih baik. Kondisi ideal suatu diskursus menuntut bahwa

kesamaan hak setiap orang untuk terlibat dalam diskusi dijamin dan bebas darisegala bentuk dominasi baik yang sifatnya internal menyangkut perilaku

individual maupun eksternal dalam rupa komunikasi yang terdistorsi secara

sistematis. Hanya bila kondisi ini terpenuhi, konsensus yang tercapai dapat

disebut rasional.

Between Facts and Norms (1996) memperlihatkan bagaimana Habermas

menyusun argumentasi untuk suatu ruang publik berhadapan dengan struktur

politik dan hukum. Ruang publik merupakan sarana peringatan dini dengan sensor

yang sensitif menangkap persoalan-persoalan dalam masyarakat. Selanjutnya

ruang publik tidak hanya mendeteksi persoalan tetapi juga harus memperkuat

tingkat kemendesakkan dari persoalan-persoalan itu dengan cara merumuskannya,

menyodorkannya, beberapa kemungkinan solusi, bahkan mendramatisasi

persoalan supaya ditangkap oleh otoritas politik. Menurut Habermas, “ruang

publik paling tepat digambarkan sebagai jaringan untuk mengkomunikasikan

informasi dan beberapa cara pandang ... ; arus-arus informasi, dalam prosesnya

disaring dan dipadatkan sedemikian sehingga menggumpal menjadi simpul-

simpul opini publik yang spesifik menurut topiknya.”20 Habermas berharap opini

publik akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam struktur politik

dan hukum yang mapan. Kapasitas ruang publik untuk memberi solusi sendiri

memang terbatas namun kapasitas tersebut dapat digunakan untuk mengawasi

20 Lihat Jürgen Habermas, Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law

and Democracy, Cambridge: MIT Press, 1996 hal 360




xxxiii

bagaimana sistem politik menangani persoalan-persoalan yang muncul di tengah

masyarakat.21

Dalam benturannya dengan praktik-praktik rahasia dan birokratis negara

absolut, kemunculan borjuasi perlahan-lahan menggantikan sebuah ruang publik

di mana kekuatan penguasa hanya direpresentasikan di hadapan masyarakat oleh

sebuah ruang yang didalamnya otoritas negara diawasi secara publik lewat

diskursus informatif dan kritis oleh masyarakat.

Habermas meneliti perkembangan kesadaran diri sastra dan politis kaum

borjuasi, juga sekaligus kelahiran novel dan jurnalisme sastra dan politis dan

penyebaran komunitas-komunitas baca, salon-salon, dan kedai-kedai kopi.

“Two years after Pamela appeared on the literary scene the first public

library was founded, book clubs, reading circles and subscription librariesshot up”22

Habermas mengemukakan kontradiksi antara katalog konstitutif “hak-hak dasar

manusia” dari ruang publik liberal dengan pembatasan de facto-nya terhadap

manusia dari kelas-kelas tertentu. Dia mencatat tegangan-tegangan yang seiring

dengan perkembangan lebih jauh dari kapitalisme sebagai tubuh publik yang

mengembang melampaui borjuasi sehingga juga mencakup kelompok-kelompok

yang secara sistematis tidak diuntungkan oleh cara kerja pasar bebas dan yang

mengupayakan memperoleh regulasi dan kompensasi negara.

Munculnya jalinan antara negara dan masyarakat sejak akhir abad ke-19

sampai abad ke-20 berakibat pada matinya ruang publik liberal. Ruang publik

demokrasi negara kesejahteraan sosial lebih merupakan lapangan kompetisi di

antara kepentingan-kepentingan yang saling berlawanan, di mana organisasi-

organisasi yang mewakili beraneka ragam konstituen melakukan negosiasi dan

kompromi di antara mereka sendiri dan dengan pejabat-pejabat pemerintahan,

sembari menghilangkan publik dari gerak langkah mereka. Sejak saat itu opini

publik mulai mengemuka, tapi bukan dalam bentuk diskusi publik yang tak

21 Lihat Jürgen Habermas, Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law

and Democracy, Cambridge: MIT Press, 1996 hal 359

22Jürgen Habermas. The Structural Transformation of the Public Sphere : an Inquiry into a

Category of Bourgeois Society, Cambridge : MIT Press. 1991 p. 51




xxxiv

terkekang. Karakter dan fungsinya lebih ditandai oleh cara-cara dia disampaikan

dan dilontarkan: riset opini publik, publisitas, kerja humas dan sebagainya. Pers

dan media penyiaran tidak begitu berfungsi sebagai organ-organ informasi dan

perdebatan publik, melainkan sebagai teknologi untuk mengelola konsensus dan

mempromosikan budaya konsumen

Apabila struktur-struktur historis ruang publik liberal mencerminkan

konstelasi khusus kepentingan-kepentingan yang melahirkannya, maka gagasan

yang diklaimnya mewujud yakni merasionalkan otoritas publik di bawah

pengaruh diskusi yang informatif dan kesepakatan rasional yang terlembaga masih

tetap penting bagi teori demokrasi. Di era pasca liberal, ketika model klasik ruang

publik tidak lagi memungkinkan secara sosio politik, maka pertanyaannya

berubah menjadi : dapatkah ruang publik dibangun kembali secara efektif dibawah kondisi-kondisi sosio ekonomi, politik dan kultural yang sudah berubah se

radikal ini? Atau dengan kata lain mungkinkah demokrasi diwujudkan? Habermas

menjawab pertanyaan ini dengan Teori tindakan komunikatif

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ruang publik dipahami

sebagai suatu bentuk reaksi dari keadaan di zaman feodal, di mana individu

maupun kelompok dalam masyarakat membentuk opini publik, memberikan

tanggapan langsung terhadap apapun yang menyangkut kepentingan mereka

sambil berusaha mempengaruhi praktik-praktik politik.

Ruang publik kemudian mengalami depolitisasi dan refeodalisasi sebagai

akibat dari perkembangan kapitalisme, komersialisasi, tumbuhnya perusahaan-

perusahaan besar, meningkatnya intervensi negara demi stabilitas ekonomi, dan

meluasnya pengaruh sains serta akal budi instrumental dalam kehidupan sosial.

Dengan tidak memadainya pencerahan sebagai dasar filosofis perjuangan,

Jürgen Habermas mengemukakan teori tindakan komunikatif sebagai landasan

filosofis guna menghidupkan kembali ruang publik.




xxxv

BAB 3RUANG PUBLIK DAN PERPUSTAKAAN

Berbagai komentar tentang informasi dari sejumlah pakar yang sempat

dicatat Frank Webster antara lain berisi bahwa informasi pada zaman sekarang ini

cenderung ternodai, tidak lepas dari campur tangan pihak yang menyajikannya

atau yang mengemasnya sedemikian rupa untuk mendukung suatu posisi, atau

memanipulasinya untuk tujuan tertentu, atau membuatnya menjadi komoditas

yang laku dijual, yang sifatnya menghibur. Dalam versinya yang paling ekstrim,

keadaan di atas dapat dianggap sebagai rusaknya proses demokratisasi akibat

tidak memadainya informasi yang disuguhkan kepada publik karena apabila

masyarakat tidak memperoleh informasi yang handal lalu akan sulit tercapai

masyarakat yang ideal, cerdas, arif dan berpengetahuan luas – demokrasi dalam

pengertian yang sejatinya.23

Cara pandang di atas sejalan dengan konsepsi Habermas tentang ruang

publik yang ditulisnya dalam The Structural Transformation of the Public Sphere

: an inquiry into a category of Bourgeois Society. Dalam buku tersebut disebutkan

bahwa khususnya di Inggris pada abad ke 18 dan 19, berkembangnya kapitalisme

menyebabkan munculnya ruang publik yang kemudian mengalami kemunduran

pada pertengahan dan akhir abad ke dua puluh. Informasi berada pada inti dari

ruang publik ini, di dalamnya para peserta diskursus mengungkapkan posisinya

dalam argumen yang diungkapkan secara eksplisit dan bahwa pandangan mereka

dapat diakses oleh kalangan publik yang luas. Kontributor utama demi tercapainya

tujuan tersebut adalah media komunikasi dan lembaga-lembaga informasi lainnya

seperti perpustakaan dan lembaga statistik.

3.1 Transformasi dan Refeodalisasi Ruang Publik

Mencermati tulisan Habermas tentang ruang publik akan membawa kita ke

pemahaman lebih jelas mengenai dinamika dan arahnya. Menurut Habermas

ruang publik borjuis muncul sebagai akibat dari ciri utama masyarakat kapitalis

pada abad ke-18. Dengan menggunakan kekayaan dan pendidikan yang mereka

23Lihat Webster, Frank. Theories of the Information Society. London : Routledge, 1995 hal 101

27




xxxvi

miliki, para pengusaha kapitalis mampu berjuang dan melepaskan

ketergantungannya dari gereja dan negara. Pada awalnya kehidupan publik

didominasi para biarawan dan pihak kerajaan di mana tata krama yang

menggambarkan relasi feodal dipertontonkan dan menjadi topik perhatian sehari-

hari, tetapi para kapitalis-baru berhasil meruntuhkan keadaan tersebut. Ini terjadi

antara lain karena para kapitalis memberikan dukungan ekstra kepada dunia sastra

- teater, kesenian, kedai-kedai kopi, novel dan kritik - dan melalui cara itu

ketergantungan kepada pihak pembimbing ( patron) menjadi berkurang dan

memunculkan ruang yang dengan sepenuh hati melakukan kritik yang terpisah

dari kekuasaan tradisional. Menurut pengamatan Habermas, di sini percakapan

berubah menjadi kritik dan kata-kata indah berubah menjadi adu argumen.

Dari arah lain, muncul dukungan yang semakin kuat kepada kebebasanberbicara dan reformasi parlemen sebagai konsekuensi dari perkembangan pasar.

Karena kapitalisme berkembang dan terkonsolidasi dan juga memperoleh

kebebasan yang lebih besar dari negara, kapitalisme semakin meningkatkan

tuntutan terhadap perubahan negara, paling tidak memperluas perwakilan guna

mendapatkan kebijakan yang secara lebih efektif mendukung ekspansi ekonomi

pasar. Perjuangan mereformasi parlemen, tentunya mencakup juga kebebasan

pers, karena pers merupakan poros roda perjuangan reformasi, supaya kehidupan

politik bisa diawasi oleh publik yang lebih luas. Sebagai contoh adalah

didirikannya Hansard di abad pertengahan 18 untuk memberikan rekaman

prosiding yang akurat di parlemen.

Perjuangan guna membangun surat kabar yang independen mendapat

banyak rintangan dari pihak pemerintah, meskipun demikian usaha tersebut

terbantu oleh biaya produksi yang relatif murah. Melalui cara-cara yang

menggugah pikiran, pers pada abad ke 18 dan 19, tidak saja menyampaikan secara

luas opini, tetapi dengan sepenuh hati memberitakan secara penuh kegiatan

parlemen. Ini merupakan indikasi bahwa terjadi pihak-pihak yang

mengkapanyekan kerjasama antara pers dan pihak-pihak yang mengkampanyekan

reformasi parlemen. Yang paling penting dari gabungan kekuatan ini, tentunya,

adalah matangnya oposisi politis, yang mendorong adu argumen dan debat yang




xxxvii

dibentuk melalui desakan perkembangan baru, yaitu suatu kebijakan yang bisa

diterima-secara-rasional.

Hasil dari perkembangan tersebut adalah terbentuknya ruang publik

borjuis pada pertengahan abad ke 19. Ciri khas dari ruang publik tersebut adalah

adanya debat terbuka, kupasan kritis, reportase penuh, aksesibilitas yang semakin

meningkat dan kebebasan para peserta di ruang publik dari kepentingan ekonomi

dan kebebasan dari kendali negara. Habermas menekankan bahwa perjuangan

untuk independen dari negara merupakan unsur pokok dari ruang publik borjuis.

Ini berarti kapitalisme awal harus berhadapan dengan negara karena alasan

tersebut, pokok perjuangannya adalah pers bebas, reformasi politis, dan

perwakilan yang lebih besar.

Dalam analisis historisnya lebih lanjut, Habermas menunjukkan ciri-ciriparadoks ruang publik borjuis yang pada akhirnya mengarah ke refeodalisasi di

sejumlah bidang. Yang pertama memusat di seputar perluasan kapitalisme lanjut.

Habermas mencatat bahwa telah lama terjadi saling penyusupan antara

kepemilikan privat dan ruang publik, dan ia berpendapat bahwa penyusupan

condong ke arah kepemilikan privat selama dekade akhir dari abad ke 19. Seiring

dengan perkembangan kekuatan dan pengaruh kapitalisme, para pendukungnya

bergerak dari tuntutan reformasi menuju pengambilalihan kekuasaan negara dan

menggunakan pengambilalihan kekuasaan itu untuk melanjutkan tujuan mereka.

Habermas tidak bermaksud mengatakan bahwa arah gejala ini

menggambarkan secara langsung kembalinya ke epos sebelumnya. Menurut

pandangannya humas dan budaya lobi-melobi merupakan bukti mencolok dari

unsur-unsur penting ruang publik namun hal tersebut tidak lagi ditujukan pada

usaha memperoleh pengakuan terhadap bidang di mana debat politik harus

dilakukan untuk mendapatkan legitimasi. Apa yang dilakukan humas, ketika

memasuki debat publik adalah menyembunyikan kepentingan yang diwakilinya

(misalnya dengan menyatakan demi ‘kesejahteraan masyarakat’ atau demi

‘kepentingan nasional’), sehingga debat kontemporer tidak lain dari suatu versi

palsu ruang publik. Dalam pengertian itulah Habermas mengadopsi istilah

refeodalisasi, yang artinya ada indikasi tentang cara dimana masalah-masalah

publik menjadi sesuatu yang ditampilkan dari kekuasaan (menggunakan cara yang




xxxviii

analog dengan yang digunakan kerajaan pada abad pertengahan) bukannya ruang

kompetisi kebijakan–kebijakan dan aneka macam pandangan.

Yang kedua istilah refeodalisasi muncul dari perubahan-perubahan dalam

sistem komunikasi massa. Perlu diingat bahwa komunikasi massa diperlukan demi

efektifitas ruang publik karena media terjadinya memungkinkan penelitian dan

akses luas terhadap masalah-masalah publik. Namun, selama abad ini media

massa telah berkembang menjadi organisasi-organisasi monopoli kapitalis dan

ketika hal itu terjadi, kontribusi utamanya sebagai penyebar informasi handal dari

ruang publik menjadi hilang. Media berubah menjadi alat kepentingan kapitalis,

tidak lagi sebagai penyedia informasi.

Sementara kedua ciri tersebut di atas menggambarkan penyebaran dan

penguatan kekuasaan kapitalisme atas hubungan-hubungan sosial, terdapatlahsesuatu kelompok yang berusaha menggunakan negara guna mendukung ruang

publik. Kelompok yang melakukan kontribusi penting pada penciptaan dan

penyebaran etos jasa publik di dalam masyarakat modern. Habermas melihat

bahwa sejak masa–masa awalnya ruang publik borjuis telah menyediakan ruang

bagi orang-orang yang menempati suatu posisi di antara pasar dan pemerintah;

yakni, antara ekonomi dan politik; khususnya para profesional seperti para

akademisi, ahli-ahli hukum, para dokter dan sejumlah pegawai negeri. Masih

dapat diperdebatkan bahwa ketika kapitalisme mengkonsolidasikan

cengkeramannya di masyarakat yang lebih luas dan di negara itu sendiri, pada saat

yang sama unsur-unsur signifikan profesi-profesi menggerakkan dukungan negara

untuk menjamin agar ruang publik tidak dirusakkan oleh dominasi kapital.

Habermas menyatakan hal itu khususnya dengan penyiaran di benaknya,

sambil memperlihatkan bahwa industri penyiaran publik didirikan karena kalau

tidak fungsi wartawannya tidak bisa dilindungi secara memuaskan dari

pelanggaran batas fungsi kapitalistiknya. Tetapi argumen bahwa yang demikian

itu merupakan tendensi menuju pengambilalihan oleh kepentingan kapitalis

sehingga memunculkan perlunya keterlibatan negara untuk menjamin

infrastruktur informasi bagi ruang publik yang bergairah dapat diperluas untuk

menjelaskan ciri dari sejumlah institusi penting, seperti perpustakaan-perpustakan

umum, jasa statistik pemerintah, museum-museum dan galeri – galeri seni. Tentu




xxxix

saja, etos layanan publik, yang dipahami sebagai harapan yang, dalam ranah

informasi paling sedikit menyajikan informasi dan pengetahuan tanpa memihak

dan netral kepada publik seluas mungkin, terlepas dari kemampuan orang untuk

membayar, dapat dianggap sangat sesuai dengan orientasi yang sangat esensial

pada pemfungsian efektif ruang publik.

Ketika kita membaca sejarah ruang publik Jürgen Habermas, mau tidak

mau kita akan menyimpulkan bahwa masa depannya akan sulit. Tulisan mengenai

perkembangan akhir ruang publik terasa suram: kapitalisme menjadi

pemenangnya, kapasitas pemikiran kritis menjadi minimal, tidak ada ruang riil

untuk ruang publik di zaman konglomerat media trans nasional dan budaya iklan

yang merembes. Sejauh yang berhubungan dengan informasi, perhatian terhadap

pasar yang dijadikan prioritas oleh perusahaan-perusahaan informasi berartimendedikasikan produk mereka kepada tujuan membuat penghasilan iklan

maksimum dan mendukung perusahaan kapitalis. Akibatnya, isinya antara lain:

petualangan tindakan, hal-hal yang sepele, sensasionalisme, personalisasi

masalah, perayaan gaya hidup kontemporer. Ini semua, dipromosikan secara

intensif dan berlebihan, menarik dan menjual, tetapi kualitas informasinya tak

berarti. Yang dilakukan tidak lebih (dan tidak kurang) mewajibkan subjek para

pirsawannya secara halus keterarahan terhadap konsumsi secara terus menerus.

Habermas melangkah lebih jauh lagi: sementara ruang publik diperlemah

oleh invansi etika iklan, ia juga dilukai secara mendalam oleh penetrasi humas.

Bagi Habermas, penyusupan humas menandai ditinggalkannya kriteria

rasionalitas yang dulu pernah membentuk argumen publik, kriteria rasionalitas

tersebut sangat kurang di dalam konsensus yang diciptakan oleh cetakan opini

yang canggih yang mereduksi kehidupan politis ke kemegahan yang gemerlapan

sebelum pengikutnya yang tertipu itu siap untuk mengikuti.

Ketika merenungkan keadaannya sekarang, Habermas tak henti-hentinya

nampak muram. Hak pilih bersama barangkali telah membawa masing-masing

kita ke dalam ranah politik, tetapi hak pilih juga mengangkat bidang keunggulan

opini melebihi kualitas argumen nalar. Lebih buruk lagi membobot hak suara

tanpa menilai kevalidan isu, perluasan pada setiap orang akan hak pilih bertepatan




xl

dengan munculnya propaganda modern, dari sinilah, kemampuan mengelola opini

dalam ruang publik yang dimanufaktur24

.

3.2 Komersialisasi Jasa Perpustakaan Umum

Ciri “ruang publik” dari suatu perpustakaan umum dapat diamati dari ciri-

ciri sebagai berikut

1. Ruang publik terbuka bagi siapa saja. Mereka berkumpul dan berbicara

demi kepentingan umum. Perpustakaan umum juga memiliki ciri tersebut

yakni terbuka bagi siapa saja, menyediakan informasi dan mengusahakan

akses. Pengguna perpustakaan bebas berdiskusi demi kepentingan sendiri

maupun kepentingan umum. Selain itu, perpustakaan umum juga

menyediakan buku-buku atau informasi dalam berbagai format untuk dipinjamkan, dan menyediakan akses terhadap koleksi rujukan, serta

membuka jam buka perpustakaan yang cukup memadai dalam rangka

kualitas layanannya.

2. Kegiatan perpustakaan didanai publik dari hasil pajak daerah maupun

pusat, kendati demikian kegiatannya tidak tergantung ke pada kepentingan

politik. Di Indonesia dana perpustakaan berasal dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD). Dengan sistem pendanaan tersebut perpustakaan umum

dapat menyediakan layanannya secara cuma-cuma. Undang-undang

Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

memberikan pedoman didalam penyelenggaraan perpustakaan umum guna

tersedianya jasa perpustakaan yang komprehensif dan efisien bagi semua

orang yang ingin memanfaatkannya.

3. Agar tercapai akses terhadap informasi seluas-luasnya dan jasa

peminjaman yang memuaskan, seandainya suatu perpustakaan setempat

tidak memiliki informasi yang dicari pengguna, sistem nasional

peminjaman antar perpustakaan akan memenuhi kebutuhan tersebut.

Bahkan untuk jenis buku terlarang, Perpustakaan Nasional RI dengan

mengacu pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah

24Lihat Webster, Frank. Theories of the Information Society. London : Routledge, 1995, hal 167




xli

Simpan Karya Cetak dan karya Rekam serta Peraturan Pemerintah nomor

70 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun

1990 masih tetap dapat mengendalikan dan menyimpan koleksi karya

terlarang. Kalangan tertentu yang sangat membutuhkan, misalnya peneliti,

dosen dimungkinkan meminjam koleksi terlarang tersebut.

4. Jaringan perpustakaan diawaki oleh pustakawan profesional yang bisa

menyediakan layanan profesional kepada pengguna, tanpa prasangka dan

motif-motif tersembunyi.

Sejumlah kalangan ikut serta mendukung jasa perpustakaan, mereka

adalah para dermawan, simpatisan, kalangan yang khawatir akan massa yang

kurang terdidik dan berkeinginan meningkatkan angka melek huruf serta

memberikan kesempatan pendidikan melalui penyediaan sumber belajar kepadamereka-mereka yang kurang beruntung. Betapapun disertai dengan aneka ragam

motif dan aspirasinya, hal yang berada dibalik itu semua adalah konsepsi

pentingnya informasi. Maksudnya adalah perpustakaan umum dibentuk dan

dikembangkan atas dasar pemikiran bahwa informasi adalah sumberdaya yang

menjadi milik dari setiap orang bukannya komoditas yang mungkin saja

merupakan kepemilikan dan karena itu dapat dimiliki secara pribadi. Karena

informasi dan tentu saja pengetahuan tidak boleh dimiliki secara eksklusif, ia

harus tersedia secara bebas bagi mereka yang ingin mengaksesnya. Konsepsi ini

merupakan konsep inti dari pendirian dan kegiatan sistem perpustakaan. Ini

menjadi pedoman dasar suatu jaringan perpustakaan umum yakni apabila orang

menginginkan informasi mereka selayaknya dibantu untuk memperolehnya

bukannya dipersulit.

Di Indonesia perpustakaan umum belum populer namun telah diminati

sebagian masyarakat. Mereka memiliki anggota yang lumayan banyak. Secara

global dapat dikatakan sistem perpustakaan umum mendapatkan tantangan di segi

filosofis maupun kegiatan rutinnya. Serangan serius dilayangkan atas premis,

informasi harus tetap diperoleh secara cuma-cuma bagi pengguna perpustakaan,

dan kebijakan sejumlah negara misalnya Inggris menekankan agar perpustakaan

menarik bayaran atas jasa mereka. Sejak akhir tahun 1970-an pemerintah negara

tersebut melakukan usaha-usaha untuk mengurangi belanja publik dan




xlii

mempromosikan penerapan mekanisme pasar sebagai sarana penyediaan jasa.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah dilakukannya pengurangan

dana yang cukup signifikan di lingkungan perpustakaan. Jasa perpustakaan sangat

dibatasi, pembatalan langganan suratkabar, pengurangan langganan jurnal, jam

buka perpustakaan dipersingkat dan secara umum, pengurangan buku di rak

(khususnya buku-buku baru). Pengurangan dana telah mendesak pihak

perpustakaan untuk mencari sumber pendapatan lain. Pustakawan disarankan agar

mencari sumber dana di luar sumberdana rutinnya dan mempertimbangkan apakah

ada kemungkinan mendapatkan dana dari pengguna, sponsor swasta atau bahkan

investasi swasta dalam jasa baru. Sejak itulah muncul kegiatan pemasokan

informasi melalui sponsor swasta dan atas dasar daya tarik pasarnya.

Di Inggris, ketentuan tentang jasa perpustakaan secara cuma-cuma telahmembuat “commercial lending libraries” tidak memiliki kegiatan lagi karena itu

ada desakan untuk mengajukan kembali kriteria komersial dalam pemasokan

informasi. Rekomendasinya yang paling penting adalah pembebanan biaya bagi

pengguna dan pengalihan menuju privatisasi dunia perpustakaan.

Menurut pendapat suatu kalangan masyarakat, (kasus di Inggris), layanan

cuma-cuma perpustakaan dianggap memberi manfaat yang tidak proporsional

kepada mereka yang sebenarnya mampu membeli sendiri bukunya. Sementara

mayoritas publik adalah anggota perpustakaan, dapat diperkirakan bahwa separuh

darinya masuk dalam 20% penduduk yang berlabel kelas menengah. Perpustakaan

juga dituduh tidak hanya melayani kelompok yang berkecukupan, tetapi juga

menjadi kelompok elit, mengangkat perilaku kelompok menengah yang menilai

rendah budaya dari, katakanlah kelas pekerja atau sektor regional. Prasangka ini

terbukti tidak hanya dalam pemilihan rutin literatur yang merupakan literatur

kelas menengah, tetapi juga kadang-kadang tindakan penyensoran bahan

perpustakaan oleh pustakawan contohnya adalah sejumlah perpustakaan

mengeluarkan buku-buku seperti Enid Blyton’s Noddy stories karena buku-buku

tersebut dianggap rasis dan berbau sex. Selain itu, muncul argumen bahwa di

balik retorika jasa publik terbentang kenyataan yang tidak mengenakkan bahwa

pustakawan mengurusi dirinya dengan lebih baik, dengan hanya membelanjakan

16 persen dari anggaran belanjanya untuk buku dan tiga kalinya untuk gaji.




xliii

Betapapun semakin baiknya penalaran yang ada, bahwa profesi yang mengurusi

dirinya sendiri dan elit itu dapat dipertanggungjawabkan, tanggungjawab tersebut

tidak kepada publik yang ada sebagai suatu abstraksi, tetapi kepada pengguna

perpustakaan yang, ketika membayar sendiri informasinya, akan menilainya dan

menuntut akuntabilitas kepada yang digaji untuk melaksanakannya.

Frank Webster mencatat kritik masyarakat dalam hubungannya dengan

koleksi cerita fiksi dan biografi yang diminati pengguna yang isinya adalah

mempertanyakan mengapa keinginan pengguna perpustakaan untuk bersantai

mesti disubsidi melalui pengumpulan pajak. apalagi kedua jenis koleksi tersebut

sudah banyak diterbitkan dalam sampul tipis dan sangat murah harganya.

Kritik lainnya berkenaan dengan kebijakan yang kontradiktif yakni ketika

perpustakaan-perpustakaan umum memberi jasa cuma-cuma kepada organisasikomersial yang memerlukannya. Misalnya ketika suatu perusahaan ingin mencari

bahan-bahan hukum atau keuangan atau mencari literatur kimia sebagai langkah

awal untuk inovasi teknis, hal ini memiliki konsekuensi arti ekonomi untuk bisnis

namun perusahaan-perusahaan tersebut tidak dikenakan biaya ketika

menggunakan sumber daya perpustakaan (dan hal ini bisa cukup luas, menuntut

bantuan profesional untuk menemukan informasi dan juga rujukan kepada bahan-

bahan yang mahal). Para pengritik berpendapat, cukup masuk akal, bahwa

terdapat ketidaktaatasasan dan bahwa biaya seharusnya dikenakan pada

lingkungan tersebut.

Bidang jasa rujukan merupakan bidang yang paling mendekati jasa publik

dan bentuk ideal suatu ruang publik. Gambarannya adalah salah satu perpustakaan

dijadikan gudang besar pengetahuan, akses ke perpustakaan tersebut difasilitasi

oleh pustakawan profesional, dan dibuat atas desakan rasa ingin tahu pengguna,

siswa sekolah yang tekun, kaum otodidak, orang yang ingin maju, atau orang

biasa yang ingin tahu. Tetapi berlawanan dengan gambaran yang menarik ini,

diperoleh fakta bahwa bukan saja jasa rujukan perpustakaan tidak dimanfaatkan

oleh mereka yang berhak (masyarakat yang lebih beruntung mendominasi), tetapi

juga bahwa bahan rujukan hanya menempati 12 sampai 15 persen stok

perpustakaan dan hanya menempati 5 persen pembelian buku tahunan. Karena

sebagian besar pengguna memiliki cukup uang untuk membayar sendiri, dan




xliv

karena jasa rujukan merupakan bagian kecil dari koleksi perpustakaan, maka

masuk akal mengusulkan biaya masuk ke perpustakaan secara harian, dengan

fasilitas kartu abunemen bagi pengguna untuk masa yang lebih panjang.

Tinjauan-tinjauan kritis mengenai perpustakaan umum sejalan dengan

entusiasme akan kemungkinan komersialisasi informasi. The Information

Technology Advisory Panel (ITAP) menulis laporan dengan judul Making a

Business Information. Dalam laporan tersebut dihimbau agar sektor swasta

maupun publik mulai memandang informasi sebagai suatu komoditas komersial,

dan menganjurkan agar usahawan diijinkan merambah ke bidang perpustakaan

dan agar mereka yang sudah ada di dalam hendaknya membuat dirinya menjadi

usahawan. Perpustakaan umum berada di barisan depan yang menerima advis ini.

Pada pokoknya, ITAP memberikan suara mendukung pada trend yangtelah terbentuk, khususnya meluasnya jasa informasi terpasang. Ini sejak semula

bersifat komersial dalam orientasinya, diarahkan secara sengaja untuk pasar

bisnis yang menguntungkan. Pangkalan data terpasang berkembang secara cepat

selama tahun 1980-an, khususnya di luar sistem perpustakaan umum.

Bagaimanapun juga, yang kemudian tentunya menjadi bagian dari revolusi

informasi dan dapat dipahami sangat tertarik untuk memadukan bentuk-bentuk

baru pengiriman informasi kedalam katalog mereka. Masalahnya adalah bahwa

informasi terpasang adalah mahal dan dianggap bukan layanan utama di antara

jasa perpustakaan. Akibatnya, sebagian besar jasa informasi terpasang di

perpustakaan umum dianggap sebagai jasa tambahan di mana pengguna

dikenakan biaya. Ketika revolusi teknologi informasi meningkat, begitu pula

permintaan terhadap jasa informasi berbasis komputer di perpustakaan- dan

dengan ini berarti terjadi penyerapan cepat atas suatu prinsip (pembayaran untuk

informasi) yang bertentangan dengan prinsip utama jasa perpustakaan umum yang

cuma-cuma.

Jelaslah bahwa, meningkatnya tuntutan akan layanan tambahan oleh

masyarakat, pengurangan nyata sumberdaya, inovasi teknologi, dan tinjauan

filosofis yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mendasari perpustakaan

umum, suatu konsepsi informasi dan akses terhadap informasi yang berbeda telah

muncul. Dulu informasi dipahami sebagai sumberdaya publik yang harus sama-




xlv

sama digunakan dan secara cuma-cuma, sekarang mulai dipandang sebagai

komoditas yang layak diperdagangkan, yang bisa dibeli dan dijual untuk

konsumsi privat, yang aksesnya tergantung pada biaya. Debat “fee or free”

dimenangkan oleh mereka yang mendukung pengenaan biaya.

Beranggapan bahwa telah terjadi perubahan besar dalam kegiatan

perpustakaan umum tidak seluruhnya benar. Praktik-praktik baru muncul dan

ideologi baru sedang diartikulasikan tetapi pemerintah tetap meniadakan biaya

peminjaman buku, jurnal dan penggunaan bahan-bahan rujukan. Meskipun begitu

pengenaan biaya lambat laun semakin diterima secara luas, yakni dengan

dikenakannya biaya untuk peminjaman antar perpustakaan, untuk peminjaman

bahan-bahan non buku, jasa pemesanan, pengguna perpustakaan dari luar daerah,

jasa fotocopi dan juga informasi berbasis komputer.Kekhawatiran mendalam dari perkembangan ini adalah bahwa biaya akan

menghalangi mereka-mereka yang kurang mampu dan menyokong orang-orang

yang lebih kaya dan pengguna perpustakaan bisnis. Pengenaan biaya untuk jasa

tak bisa dihindari akan berakibat pada pemberian prioritas lebih kepada pengguna

korporasi daripada warga negara secara perseorangan karena pengguna korporasi

jelas-jelas adalah pasar yang sangat menjanjikan.

Evaluasi negatif apapun terhadap arah gejala baru ini namun yang nampak

adalah biaya riil semakin menurun, pengguna perseorangan sebenarnya dalam

posisi yang menguntungkan untuk memenuhi biaya kebutuhan informasinya

secara langsung. Tentunya, pada 1990-an cara yang paling populer untuk

memperoleh suatu buku adalah melalui pembelian daripada meminjam nya dari

suatu perpustakaan. Di Toko buku hampir menyamai jumlah perpustakaan umum,

semakin banyak judul diterbitkan setiap tahunnya (pada 1986 ada 52,500 judul

baru muncul, pada 1991 ada 68,000), dan paperback telah membuat buku siap

diakses mayoritas luas penduduk. Yang mendukung pada bukti ini adalah

kenaikan lebih dari 30 persen belanja buku selama tahun 1980-an. Dilihat dari

segi ini, perpustakaan umum dapat dianggap sebagai ketinggalan zaman, dulunya

ditujukan untuk menyediakan informasi kepada publik tetapi sekarang dibuat

berlebihan karena adanya perkembangan cara alternatif dalam mendapatkan

informasi.




xlvi

Ada masalah dengan penalaran ini. Salah satunya adalah pembeli buku

terkonsentrasi berat, dengan lebih dari delapan dari sepuluh pembelian berasal

dari 25% populasi yang terutama di temukan dalam kelas sosial yang lebih tinggi

dengan pendidikan tinggi. Masalah kedua adalah bahwa pembelian buku dan

penggunaan perpustakaan tidak saling eksklusif sangat berlawanan : pengguna

berat perpustakaan adalah juga yang terbanyak yang suka membeli buku. Masalah

ketiga berkaitan dengan jenis buku yang dibeli oleh orang-orang dibandingkan

dengan apa yang ditawarkan di perpustakaan. Sebagian besar dari apa yang dibeli

orang adalah fiksi paperback terutama novel-novel ringan, cerita-cerita horor,

fantasi dan cerita-cerita detektif sementara penjualan non fiksi terutama buku-

buku teka-teki, olahraga dan manual, dan buku-buku DIY (Do IT Yourself) seperti

buku masak dan buku untuk mereparasi. Tidak kelirulah kalau perpustakaanumum dikritik karena menawarkan terlalu banyak fiksi picisan secara cuma-cuma

tetapi mereka menawarkan jauh lebih dari ini, khususnya dalam ranah karya-karya

rujukan. Penggunaan dari buku-buku ini sangat sulit untuk dihitung karena

mereka tidak bisa dipinjam tetapi kita tahu benar bahwa karya-karya rujukan

standar dari ensiklopedia sampai gazetteers, sumber-sumber statistik sebagai

pedoman bisnis umumnya terlalu mahal dan terlalu sering muncul dalam edisinya

yang baru untuk dibeli oleh pengguna perseorangan. Tanpa perpustakaan umum

sulit membayangkan orang mendapatkan akses pada sumber-sumber seperti who’s

who, buku tahunan mengenai subjek-subjek yang beraneka ragam seperti lembaga

pendidikan, organisasi dermawan dan masalah-masalah politis. Tanpa

perpustakaan umum lingkungan informasi warga negara akan menjadi sangat

miskin.

Laporan yang baru menunjukan bahwa perpustakaan umum di Inggris ada

dalam masa penurunan dengan lebih sedikit buku yang dipinjam sementara

penjualan buku oleh individu berlangsung terus meskipun terjadi resesi. Cultural

Trends menyimpulkan bahwa ini merupakan hasil yang tak terduga dari masalah-

masalah aksesibilitas, waktu tunggu, dan periode peminjaman secara terbatas

bersama dengan stok buku yang statis dan menurun dan pengurangan dalam jam

buka. Dari segi pilihan hanya ada beberapa buku di rak yang ingin dipinjam

pengguna dari perpustakaan umum. Ini merupakan bukti meyakinkan bahwa




xlvii

jaringan perpustakaan umum, dipandang sebagai unsur dasar ruang publik, sudah

mulai hilang. Prinsip-prinsip dasar, yang sangat penting akses cuma-cuma dan

jasa komprehensif, sedang ditantang, terancam oleh batasan baru informasi

sebagai sesuatu yang hanya tersedia melalui pasar. Ketika konsepsi ini meningkat

pengaruhnya, akan terlihat kemunduran lebih jauh dari etos jasa publik beroperasi

di perpustakaan dan dengan ini fungsi ruang publiknya dalam bentuk jangkauan

penuh kebutuhan informasi tanpa biaya per satuan-nya.

3.3 Hubungan Antara Ruang Publik dan Perpustakaan

Dari uraian di atas kiranya dapat dilihat hubungan konsep antara ruang

publik dan perpustakaan umum. Hubungan ini sekaligus juga akan

memperlihatkan perbedaan maupun persamaannya.Ditinjau dari dasar pendirian, ruang publik borjuis bertujuan melakukan

kritik tersendiri yang terpisah dari kekuasaan tradisional. Perpustakaan bertujuan

mempermudah orang memperoleh informasi sehingga memungkinkan orang

untuk belajar seumur hidup.

Sebagai sarana pendukung untuk mencapai tujuan tersebut, para kapitalis

baru memberikan dukungan lebih kepada dunia sastra; yang mencakup teater,

kesenian, kedai-kedai kopi, novel dan kritik. Dengan dukungan tersebut kegiatan-

kegiatan di bidang sastra tidak lagi bersifat eksklusif di lingkungan istana. Bentuk

pendukung lainnya adalah kebebasan berbicara dan reformasi parlemen sebagai

konsekuensi dari perkembangan pasar. Usaha-usaha lain dapat disebut

memperluas perwakilan guna mendapatkan yang secara lebih efektif mendukung

ekspansi ekonomi pasar.

Di dunia perpustakaan umum, sarana pendukung untuk melayani

pengguna secara maksimal adalah melalui jaringan perpustakaan, dan komitmen

untuk melakukan layanan secara cuma-cuma kepada pengguna dengan

menggantungkan dana dari APBN/APBD.

Hubungan antara Ruang Publik dan Perpustakaan akan lebih jelas

digambarkan sebagai berikut




xlviii

Ruang Publik Perpustakaan Umum

Dasar

Pendirian

Melakukan kritik tersendiri

terpisah dari kekuasaan

tradisional

Mendukung, mempermudah orang

memperoleh informasi, memungkinkan

orang untuk belajar seumur hidup

Sarana

Pendukung

Dukungan kepada dunia

sastra

Kebebasan berbicara

Reformasi parlemen

Jaringan perpustakaan; Komitmen untuk

melakukan layanan secara cuma-cuma

kepada pengguna dengan

menggantungkan dana dari APBN/APBD

Pemrakarsa Pengusaha kapitalis Negara/pemerintah, masyarakat


digital_129247 t 26812 ruang publik literatur

Documents