1

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI

RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2018 – 2019

KE PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1-2 APRIL 2019

*

***

*****

***

*

JAKARTA 2019

2

LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI

RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2018 – 2019

KE PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1-5 APRIL 2019

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja

Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2018 - 2019 ke

Provinsi Kalimantan Barat adalah :

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2014 tentang Tata Tertib:

a. Pasal 58 ayat 3.d.: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah

melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

b. Pasal 58 ayat 4: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 3

dapat mengadakan kunjungan kerja.

2. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 4 Maret 2019

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan DPR RI mengadakan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV

ke Provinsi Kalimantan Barat pada Masa Persidangan IV Tahun 2018-2019

adalah untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah

saat ini dan meninjau permasalahan atau aspirasi masyarakat Kalimantan

Barat terhadap peristiwa yang berkaitan dengan pertanian dan pangan,

perikanan dan kelautan, serta kehutanan.

3

C. TIM KUNJUNGAN KERJA

Pada Masa Reses Persidangan kali ini, Komisi IV DPR RI membagi tim ke tiga

provinsi berbeda, diantaranya Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Barat,

dan Papua Barat. Adapun anggota Tim yang mengikuti Kunjungan Kerja ke

Provinsi Kalimantan Barat kali ini adalah:

No Nama Fraksi

1 DANIEL JOHAN WKL. KETUA KOMISI IV/F.PKB

2 Ir. TAGORE ABUBAKAR ANGGOTA/F.PDIP

3 H. ANDI RIDWAN WITTIRI, S.H. ANGGOTA/F.PDIP

4 H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M. ANGGOTA/F.PG

5 H. OO. SUTISNA, S.H. ANGGOTA/F.GERINDRA

6 dr. FELICITAS TALLULEMBANG ANGGOTA/F.GERINDRA

7 Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si. ANGGOTA/F.PD

8 VIVI SUMANTRI JAYABAYA, S.Sos. ANGGOTA/F.PD

9 H. ACEP ADANG RUHIAT, M.Si. ANGGOTA/F.PKB

10 Drs. H. MAHFUZ SIDIK, M.Si. ANGGOTA/F.PKS

11 Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, MM ANGGOTA/F.PKS

12 K. H. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY, S.Sy.

ANGGOTA/F.PPP

13 H. M. LUTHFI A. MUTTY ANGGOTA/F.NASDEM

D. WAKTU DAN LOKASI KUNJUNGAN KERJA

Waktu pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi

Kalimantan Barat yaitu pada tanggal 1-5 April 2019 dengan lokasi tinjauan

yang dipilih antara lain:

1. Kelompok pembudidaya ikan (Pokdakkan) Desa Kuala Dua/Mekar Sari

Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya

2. Gudang Bulog Adisucipto

3. TPA Kota Pontianak

4. Industri kratom dan contoh lahan kratom

4

E. GAMBARAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Pertanian dan Pangan. Pertumbuhan Lapangan Usaha (LU) pertanian

pada triwulan III 2018 melambat. Pada triwulan III 2018 LU pertanian

tumbuh 5,18% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan realisasi

pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 6,73% (yoy).

Melambatnya kinerja LU pertanian pada triwulan III 2018 ini diantaranya

tercermin dari tingkat pertumbuhan produksi tahunan padi Kalimantan

Barat yang tidak setinggi triwulan II 2018. Pertumbuhan produksi padi

yang tercermin melalui luas lahan panen pada triwulan III 2018 tercatat

sebesar 5,46% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan II 2018 yang

sebesar 17,49% (yoy). Hal ini menjelaskan bahwa meskipun secara

nominal terjadi peningkatan luasan lahan panen padi pada triwulan III

2018 dibandingkan dengan triwulan II 2018, namun jika dilihat secara

pertumbuhan tahunan terjadi penurunan terhadap pertumbuhan luasan

panen padi di Kalimantan Barat. Peningkatan luasan lahan pada triwulan

III 2018 tersebut terjadi di tujuh Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.

Kabupaten Sambas mengalami penambahan luas lahan panen terbesar

hingga 40,77 ribu hektar, yaitu dari 3,39 ribu hektar pada triwulan

sebelumya menjadi 44,16 ribu hektar. Di sisi lain, terdapat tujuh

Kabupaten/Kota lain di Kalimantan Barat yang mengalami penurunan

luas lahan panen. Kabupaten Ketapang merupakan daerah yang

mengalami penurunan luas lahan panen terbesar yaitu mencapai 9,90

ribu hektar, dari 13,99 ribu hektar pada triwulan II 2018 menjadi 4,09

ribu hektar pada triwulan III 2018.

Pertumbuhan produksi yang tidak setinggi triwulan sebelumnya juga

dialami oleh Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Produksi TBS pada

triwulan III 2018 tercatat tumbuh melambat dari sebesar 8,37% (yoy) pada

triwulan II 2018 menjadi 6,85% (yoy). Meskipun secara nominal produksi

TBS triwulan III 2018 meningkat dibandingkan dengan triwulan II 2018,

namun masih lebih rendah dibandingkan dengan produksi TBS pada

triwulan III 2018. Peningkatan produksi TBS tersebut juga belum

berdampak pada harga TBS Kalimantan Barat yang semakin menurun.

Rata-rata harga TBS Kalimantan Barat pada triwulan II 2018 tercatat

5

sebesarRp1.345,63/kg, atau lebih rendah 14,68% (yoy) terhadap rata-rata

harga TBS triwulan yang sama tahun lalu (Rp1.577,17/kg).

Di sisi lain, produksi karet slab di Kalimantan Barat mulai meningkat,

meskipun secara pertumbuhan masih terkontraksi. Volume produksi karet

slab meningkat dari 50,43 ribu ton pada triwulan II 2018 menjadi 60,94

ribu ton pada triwulan III 2018, atau masih terkontraksi dari -15,70% (yoy)

menjadi -12,05% (yoy) pada triwulan III 2018. Dari sisi harga, karet slab

juga mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan yang sama

pada tahun sebelumnya. Harga karet slab Kalimantan Barat pada triwulan

III 2018 berkisar Rp17.350/Kg atau turun hingga -4,01% (yoy) dari harga

rata-rata karet slab pada triwulan III 2017 (Rp17.710/Kg). Hal tersebut

tercermin juga dari harga karet di tingkat petani saat ini yang berkisar

Rp6.000-Rp9.000/Kg dari yang sebelumnya dapat mencapai Rp12.000-

Rp15.000. Dalam kondisi demikian, petani biasanya akan menyimpan

terlebih dahulu karet dengan cara dibekukan dan baru akan dijual ketika

harga sudah relatif stabil.

Memasuki triwulan IV 2018, kinerja LU pertanian diprediksi meningkat.

Peningkatan diprakirakan oleh meningkatnya produksi TBS. Berdasarkan

data produksi TBS Oktober- November 2018, tercatat produksi TBS

Kalimantan Barat sebesar 1.300 ribu ton, atau meningkat hingga 11,79%

(yoy) dibandingkan dengan produksi TBS pada periode yang sama pada

tahun lalu sebesar 1.163 juta ton. Namun demikian, dinamika harga TBS

yang kurang menguntungkan belakangan ini dapat menjadi faktor yang

menahan kinerja produksi TBS.

Secara kumulatif, kinerja LU pertanian pada 2018 diprakirakan melambat

dibandingkan dengan tahun 2017. Perlambatan tersebut tak lepas dari

penurunan kinerja sepanjang 2018 yang dialami oleh salah satu

komoditas pertanian utama Kalimantan Barat, yaitu karet. Produksi karet

hingga triwulan III 2018 tercatat lebih rendah dibandingkan dengan

periode yang sama pada tahun 2017. Menurunnya produksi karet di

Kalimantan Barat tidak terlepas dari usia sebagian tanaman karet yang

telah menua sehingga mempengaruhi produktivitas karet. Penurunan

produktivitas karet tersebut juga telah berdampak pada berkurangnya

pasokan karet alam bagi industri pengolahan karet di Kalimantan Barat.

6

Di sisi lain, meningkatnya produksi TBS diprakirakan dapat menjadi

faktor penahan perlambatan kinerja LU pertanian yang lebih dalam.

2. Kelautan dan Perikanan. Sebagian besar kehidupan sosial-ekonomi

masyarakat di pulau pulau kecil di Kalimantan Barat tergantung pada

sumberdaya kelautan dan perikanan dimana wilayah ini memiliki potensi

penangkapan ikan pelagis kecil, ikan karang serta cumi-cumi dan udang.

Selain itu juga berpotensi untuk mengembangkan usaha perikanan

budidaya antara lain budidaya laut jenis ikan kerapu dalam keramba

jaring apung, budidaya tambak, pengembangan sektor wisata yang

didukung dengan potensi ekosistem terumbu karang, serta pengembangan

areal konservasi yang habitat hewan-hewan endemiknya dilindungi

(contohnya dugong/duyung dan penyu).

Berdasarkan informasi yang diperoleh, akhir Tahun 2018 Kalimantan

Barat memiliki tujuan ekspor di 11 negara. Jenis hasil perikanan yang

diekspor juga bervariasi mulai dari ikan hidup maupun beku. Komoditas

utama yang diekspor untuk perikanan seperti ikan arwana, ikan hias,

bawal, ikan kakap, dan udang galah. Tujuan ekspor ikan arwana adalah

negara China, Vietnam, Singapura, Amerika Serikat, dan Australia.

Disamping itu, ekspor produk perikanan ke Malaysia mengalami

peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan catatan Balai Karantina Ikan,

jumlah ekspor produk perikanan dari Kalimantan Barat melalui pos lintas

batas negara (PLBN) meningkat hingga 600 ton dalam setahun (per

September 2018, ekspor perikanan mencapai 632 ton atau senilai Rp25,5

Miliar).

3. Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kota Pontianak memiliki Tempat

Pembuangan Akhir (TPA) yang berada di wilayah Kecamatan Pontianak

Utara, tepatnya di Kelurahan Batu Layang. TPA tersebut masih

menerapkan sistem open dumping dimana sampah akan ditumpuk dengan

ketinggian tertentu di setiap sel dan akan ditutup dengan tanah penutup.

Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak

volume timbulan sampah yang masuk ke TPA Batu Layang tahun 2015

yaitu 1.286,3 m3/hari dan komposisi sampah yang masuk ke TPA 83%

terdiri dari sampah organik dan 17% terdiri dari sampah non organik.

7

Sebagian besar sampah organik yang masuk ke TPA berasal dari sampah

rumah tangga dan pasar.

F. HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI

1. PERTEMUAN DI DESA KUALA DUA/MEKAR SARI KEC. SUNGAI RAYA

KAB. KUBU RAYA

Gambaran Umum Desa Kuala Dua/Mekar Sari Kec. Sungai Raya

Kalimantan Barat adalah Provinsi yang terletak di bagian barat Pulau

Kalimantan. Sama halnya dengan Provinsi Kalimantan lainnya,

Kalimantan Barat juga memiliki potensi pengembangan perikanan

budidaya utamanya air tawar disamping potensi perikanan budidaya laut

dan potensi perikanan budidaya air payaunya. Produksi perikanan

budidaya di Provinsi yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia

ini pada tahun 2013 telah mencapai 79.113 ton yang meningkat sebesar

46,87% dari tahun 2012 yaitu sebesar 37.084 ton. Komoditas unggulan

untuk Provinsi ini adalah ikan mas, nila, lele, bandeng, dan udang

vannamei. Pada tahun 2013 produksi kelima komoditas tersebut

menyumbang sebagian besar total produksi perikanan budidaya Provinsi

Kalimantan Barat.

Selain itu, keadaan lahan di Kalimantan Barat yang banyak rawa dan

bergambut merupakan berkah tersendiri bagi masyarakat perikanan

disana, utamanya untuk pengembangan perikanan budidaya dalam

bentuk kolam. Komoditas yang berpotensi untuk dikembangkan pada

budidaya kolam antara lain adalah ikan mas, nila, jelawat, lele, toman

betutu, patin , gurame dan udang yang galah. Kesemua komoditas ini

sangat mudah ditemukan diperairan Kalimantan Barat karena memang

kondisi lahan dan perairannya yang sangat mendukung untuk

kelangsungan hidupnya.

Potensi pengembangan budidaya pada Provinsi Kalimantan Barat masih

sangat terbuka. Dari lahan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi

lahan perikanan budidaya hanya sedikit sekali yang sudah dimanfaatkan

oleh masyarakat di sana untuk berbudidaya ikan. Hanya sekitar 1% saja

lahan atau sebesar 1587,93 ha yang sudah termanfaatkan dari total

158.793 ha lahan yang memiliki potensi usaha perikanan budidaya di

8

Provinsi Kalimantan Barat. Akan tetapi tidak semua Kabupaten dan Kota

memiliki potensi perikanan yang baik dan berkembang, hal ini

dikarenakan tidak semua daerah berada di garis pantai maupun diwilayah

perairan daratan. Potensi perikanan laut terbesar sendiri berasal dari Kota

madya Singkawang, potensi perikanan payau tetapi masih dalam tahap

pengembangan berada pada Kabupaten Kubu Raya dan Kayong Utara,

kemudian untuk perikanan tawar hampir setiap Kabupaten memiliki

angka produksi perikanan air tawar hal ini didukung dengan pendirian

sarana Balai Benih Ikan dibeberapa wilayah pada beberapa Kabupaten.

Salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam pemanfaatan

sumber daya perairan adalah Kota Pontianak. Kota Pontianak dipisahkan

oleh Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak

dengan lebar yaitu 400 meter. Dengan adanya Sungai Kapuas ini Kota

Pontianak memiliki cukup banyak Keramba Jaring Apung (KJA) yang

berada di sepanjang aliran sungai, karena sungai ini merupakan salah

satu sumber air utama yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya

perikanan. Selain itu potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya

Manusia yang ada juga sangat mendukung dalam perkembangan kegiatan

budidaya. Akan tetapi kegiatan budidaya ikan di wilayah Kota Pontianak

sejak tahun 2006 hingga sekarang masih mengalami pasang surut yang

disebabkan oleh lemahnya infrastruktur dan informasi pasar serta

kurangnya pengetahuan dari para pelaku perikanan mengenai komoditas

yang memiliki posisi strategis untuk dikembangkan di suatu wilayah.

Sehingga sistem budidaya perikanan tawar di Kota Pontianak menjadi

kurang efisien.

Desa Mekar Sari merupakan salah satu desa termuda di Kecamatan

Sungai Raya. Desa Mekar Sari memiliki potensi desa cukup bervariasi dari

bidang perkebunan, pertanian, serta perikanan. Pada umumnya mata

pencaharian masyarakat di Desa Mekar Sari adalah petani, dengan

mengandalkan hasil kebun karet, ternak, padi, dan perkebunan kelapa

sawit. Selain itu, Beberapa masyarakat lainnya yang ada di pinggiran

sungai Mempawah memiliki keramba ikan nila menggunakan keramba

jaring apung.

9

Tanggapan Pemerintah

• Pemerintah berharap dukungan dari Komisi IV DPR RI terhadap

kegiatan pembudidaya ikan dalam rangka meningkatan pendapatan

petani, membuka lapangan pekerjaan, dll

Tanggapan Komisi IV DPR RI

• Komisi IV DPR RI berharap petani pembudidaya ikan di Mekar Sari

semakin berkembang

• Komisi IV DPR RI berharap agar perikanan budidaya ditingkatkan

karena perikanan budidaya memiliki potensi untuk menyumbang

pendapatan Negara lebih besar dibandingkan dengan kelapa sawit

• Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk bisa menyelesaikan

permasalahan pakan dan diharapkan pakan dapat lebih murah dan

efisien.

2. PENINJAUAN GUDANG BULOG ADISUCIPTO

Gambaran Umum Gudang Bulog Adisucipto

a. Realisasi Pengadaan Dalam Negeri Divisi Regional Kalimantan Barat

Keterangan

(setara beras)

Tahun 2018 Per Tanggal 28

Maret 2019

Target (ton) 1.500 1.905

Target (Jan-

Des) (ton)

1.500 1.517

Kontrak (ton) 459 126

Realisasi hari

ini (ton)

- -

Total

Realisasi (ton)

449 53

% 29,93 3,51

b. Realisasi penyaluran bansos rastra divisi regional Kalimantan Barat

Tahun 2018 sebesar 25.924.460 kg atau 100% dari Surat Perintah

Penyaluran bansos Rastra hingga bulan Desember 2018

10

c. Realisasi penyaluran bansos rastra divisi regional Kalimantan Barat

per 28 Maret 2019 sebesar 3.326.800 kg atau 34,29% dari Surat

Perintah Penyaluran Terbit Tahun 2019 yaitu 9.703.160 kg

d. Pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) divisi regional

Kalimantan Barat per tanggal 28 Maret 2019

Keterangan 2018 2019

Operasi Pasar (kg) 10.217.755,18 2.366.093

Bencana (kg) 131.098.40 -

Total (kg) 10.348.853,58 2.366.093

e. Realisasi pengadaan divisi regional Kalimantan Barat

No. Divre/Subdivre Tahun 2018

(satuan ton)

Tahun 2019*

(satuan ton)

Target

(Str.

Beras)

Realisasi

(Str.

Beras)

Target

(Str.

Beras)

Realisasi

(Str.

Beras)

1 Divre Kalbar 219 27 219 1

2 Subdivre

Singkawang

816 13 816 -

3 Subdivre

Ketapang

567 219 567 10

4 Subdivre

Sintang

231 66 231 42

5 Kansilog

Sanggau

43 19 43 -

6 Kansilog

Putussibau

29 106 29 -

Total 1.905 449 1.905 53

*) update data per tanggal 28 Maret 2019

f. Penyaluran bansos rastra divisi regional Kalimantan Barat (2018)

11

No Divre / Subdivre

Kabupaten / Kota SPP (KG) REALISASI (Kg) %

I Divre Pontianak 8.596.950 8.596.950 100,00%

II Sub Divre Singkawang 4.843.700 4.843.700 100,00%

III Sub Divre Ketapang 4.341.930 4.341.930 100,00%

IV Sub Divre Sintang 4.332.300 4.332.300 100,00%

V Kanlog Sanggau 2.270.100 2.270.100 100,00%

VI Kanlog Putussibau 1.539.480 1.539.480 100,00%

JUMLAH TOTAL 25.924.460 25.924.460 100,00%

JUMLAH TOTAL

g. Penyaluran bansos rastra divisi regional Kalimantan Barat (2019)

No Divre / Subdivre

Kabupaten / Kota SPP (KG) REALISASI (Kg) %

I Divre Pontianak 3.007.000 927.120 30,83%

II Sub Divre Singkawang 1.723.650 541.700 31,43%

III Sub Divre Ketapang 1.808.650 726.540 40,17%

IV Sub Divre Sintang 1.576.760 715.780 45,40%

V Kanlog Sanggau 945.800 184.740 19,53%

VI Kanlog Putussibau 641.300 230.920 36,01%

JUMLAH TOTAL 9.703.160 3.326.800 34,29%

JUMLAH TOTAL

h. Pemanfaatan cadangan beras pemerintah (CBP) di Kalimantan Barat

2018

i. Realisasi Ketersediaan Pasokan & Stabilisasi Harga (KPSH) Beras

Medium CBP Tahun 2019

12

j. Posisi persediaan beras 2018 divisi regional Kalimantan Barat (data

per 31 Desember 2018 (satuan ton))

k. Posisi persediaan beras 2019 divisi regional Kalimantan Barat (data

per tanggal 27 Maret 2019/ closing (satuan ton))

Penjelasan dari Perum Bulog

• Beras Bantuan Pangan Non Tunai di Kalimantan Barat tidak berasal

dari perum Bulog

• Saat ini Perum Bulog mengupayakan agar tiap outlet Bantuan Pangan

Non Tunai ada beras Bulog

13

• Saat ini Kementerian Sosial yang menentukan pihak ketiga yang

memasok beras untuk Bantuan Pangan Non Tunai

• Perum Bulog saat ini sedang memaksimalkan penyerapan beras (untuk

saat ini stok Bulog sudah lebih dari 2 juga ton termasuk komoditi beras

impor)

• Perum Bulog meminta dukungan kepada Komisi IV DPR RI terkait

dengan penyaluran beras Bulog

• Saat ini upaya yang dilakukan oleh perum Bulog dalam mengatasi

penyaluran beras adalah dengan sistem buy to sale (beras diambil dari

petani kemudian langsung dijual oleh divre)

• Perum Bulog meminta dukungan kepada Komisi IV DPR RI untuk

mendorong pemerintah agar dapat membuka outlet Bulog sehingga

dapat menjual beras petani

• Stok beras di gudang Bulog Adisucipto masih aman untuk lima (5)

bulan kedepan (bulan Ramadhan stok aman)

• Perum Bulog menyediakan beras basmati (beras asal Pakistan) yang

digunakan untuk operasi pasar

Tanggapan Komisi IV DPR RI

• Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah agar Perum Bulog

memiliki peran dan tanggung jawab dalam menyalurkan beras petani

melalui program Bantuan Pangan Non Tunai

• Komisi IV DPR RI berharap agar Perum Bulog harus diberikan ruang

dalam penyaluran beras

• DPR RI khususnya Komisi IV DPR RI harus segera menyelesaikan

permasalahan yang dialami oleh Perum Bulog terkait dengan kesulitan

dalam penyaluran beras petani

3. PENINJAUAN TPA BATU LAYANG

Gambaran Umum TPA Batu Layang

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menyatakan bahwa

saat ini produksi atau volume sampah di kota Pontianak mencapai 350-

400 ton per hari. Sampah yang ditimbulkan di Kota Pontianak berasal dari

14

beberapa sumber yaitu: perumahan, kawasan komersil, industri,

perkantoran, ruang terbuka publik, kawasan pertanian dan kawasan

lainnya. Kawasan hunian/perumahan dan komersil merupakan

penyumbang sampah terbesar di Kota Pontianak. Kawasan

hunian/perumahan di Kota Pontianak terdiri dari kawasan hunian

tunggal, komplek perumahan dan kawasan perkampungan tepian sungai,

dimana masing-masing kategori hunian tersebut secara umum memiliki

sistem pengelolaan sampah yang berbeda.

Penanganan sampah di TPA Batu Layang kini dalam pengelolaannya,

telah dilakukan kerjasama dengan pihak swasta (dalam hal pengelolaan

gas metana), yaitu PT Gikoko Kogyo Indonesia. Sedangkan untuk bentuk

operasional lingkungan dan bentuk kegiatan pembuangan dan penataan,

tetap ditangani oleh Dinas Kebersihan dan pertamanan Kota Pontianak.

Bentuk kerjasama dalam hal penanganan gas metana dilakukan agar

keberadaan TPA tersebut tetap dipertahankan sehingga umur atau lama

penggunaan TPA menjadi lebih lama dalam pengoperasiannya dan ada

upaya sistematis dari Pemerintah Kota Pontianak dalam mengurangi salah

satu dampak pemanasan global yang terjadi.

Penjelasan terkait TPA Batu Layang

• Dalam satu hari 400 ton sampah yang masuk ke TPA Batu Layang.

Saat ini sampah dipilah dan diambil untuk pembuatan pupuk organik

(kompos). Selain itu, terdapat pemilahan untuk sampah plastik yang

digunakan oleh industri industri kecil di Pontianak

• Untuk penggunaan pupuk organik, dalam satu hari TPA Batu Layang

bisa memproduksi 200-300 karung (@20 kg)

• TPA Batu Layang meminta dukungan dari Pemerintah untuk

memberikan pengadaan alat pencacah sampah (sarana prasarana

pembuatan pupuk organik)

• TPA Batu Layang meminta dukungan dari Pemerintah dan Komisi IV

DPR RI dalam memproses sampah agar bisa diolah menjadi pupuk

organik

15

• Pupuk organik yang dihasilkan oleh TPA Batu Layang diberikan kepada

petani disekitar dengan cuma-cuma

• Full kapasitas dari 400 ton per hari dapat dimanfaatkan sekitar 80%

untuk pupuk organik (pendapatan daerah/PAD kota dalam mengolah

sampah untuk pupuk organik bisa mendapatkan 150 juta lebih per

hari/1,5 Miliar per bulan)

Tanggapan Komisi IV DPR RI

• Komisi IV DPR RI mengusulkan untuk dilakukan pertemuan/Rapat

Koordinasi terkait dengan tindak lanjut pengolahan sampah TPA Batu

Layang agar dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik

4. PENINJAUAN INDUSTRI TANAMAN KRATOM

Gambaran Umum industri Kratom

a. Polemik daun kratom sebagai kategori tanaman ilegal

Kratom merupakan komoditas primadona mata pencaharian unggulan

bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kepopuleran daun kratom melambung

tinggi dikarenakan harga jual yang semakin lama merangkak tinggi. Daun

kratom yang juga familiar disebut dengan daun purik hingga saat ini

menjadi kontroversi akibat beberapa catatan yang mengindikasikan daun

tersebut berkemungkinan mengandung zat psikotropika. Tanaman ini

sering digunakan sebagai tanaman obat herbal untuk mengobati beberapa

penyakit seperti diare, pereda nyeri, batuk, darah tinggi, lemah syahwat,

mengatasi kelelahan dan meningkatkan semangat kerja.

Efek kratom juga tergantung dari dosis kratom yang diminum dalam

sekali minum. Pada dosis rendah, kratom mempunyai efek stimulasi

meningkatkan mood. Namun pada efek yang lebih tinggi, kratom dapat

memberikan gejala seperti senyawa opiat berupa efek analgesik

(meredakan nyeri) dan sedasi, pada dosis inilah, kratom bisa digunakan

sebagai narkotika. Disamping itu, efek kratom juga memiliki efek samping

apabila menggunakan kratom dosis tinggi ( 5 gr). Efek tersebut berupa

mual, sulit buang air besar, gangguan tidur, disfungsi seksual, gatal-gatal,

berkeringat, mulut kering, rambut rontok hingga gejala ketergantungan.

16

Penghentian pemberian kratom secara tiba-tiba dari penggunaan rutin

dapat menyebabkan gejala putus obat berupa mual, sulit tidur, berdebar-

debar, hilang selera makan, gelisah, nyeri badan, perubahan mood hingga

tremor.

Di beberapa negara, penggunaan kratom termasuk illegal. Negara

seperti Malaysia, Muang Thai, Birma, dan Australia sudah melarang

penggunaan kratom secara bebas. Pada beberapa Negara seperti Denmark,

Jerman, Finlandia, Rumania, dan Selandia Baru, penggunaan kratom

mulai dikendalikan oleh Pemerintah dalam penggunaannya.

Di Indonesia, kratom masih ilegal ditanam dan diperjualbelikan secara

bebas meskipun Badan Narkotika Nasional (BNN) telah merekomendasikan

kratom untuk dimasukkan kedalam kelompok Narkotika Jenis Baru. Hal

ini disebabkan karena kratom belum termasuk dalam daftar narkotika

jenis baru yang diterbitkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan terbaru

nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika.

Disamping itu, Badan POM juga telah melarang penggunaan kratom

sebagai obat tradisional dan suplemen makanan. Pelarangan tersebut

berdasarkan keputusan Kepala Badan POM Nomor HK 00.05.23.3644

Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan

dan Peraturan Kepala Badan POM Tahun 2005 Nomor HK 00.05.41.1384

tentang kriteria dan tatalaksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal

terstandar dan fitofarmaka serta surat edaran badan POM nomor HK.

04.4.42.421.09.16.1740 tahun 2016 tentang pelarangan penggunaan

mitragyna speciosa (kratom) dalam obat tradisional dan suplemen

makanan.

Drug Enforcement Administration (DEA) atau Badan Pencegahan

Narkoba Amerika Serikat akan memasukkan tanaman kratom sebagai

klasifikasi satu (tanaman yang banyak tumbuh di negara Asia Tenggara

termasuk Indonesia yang akan mendapatkan pengawasan ketat. Food and

Drug Administration (FDA) atau Badan Pengawas Obat dan Makanan

Amerika Serikat memasukkan kratom sebagai suplemen makanan.

b. Pangsa pasar ekspor ke Amerika Serikat

Amerika Serikat (AS) menjadi pangsa pasar yang paling besar untuk

komoditas kratom. Jumlah konsumen kratom di Amerika Serikat telah

17

mencapai 15 juta orang sehingga hal ini menjadi peluang bagi Indonesia

untuk melakukan ekspor kratom ke negara tersebut. Asosiasi Kratom

Amerika Serikat, sebagai lembaga nirlaba yang berperan dalam

perlindungan dan advokasi konsumen kratom di Amerika Serikat berharap

pada komunitas indsutri atau para pengusaha kratom Indonesia untuk

dapat memperbaiki kualitas produk bahan baku kratom, khususnya

Kalimantan Barat. Oleh karena itu, mengingat pentingnya permintaan

tersebut, Indonesia sebaikan meningkatkan dasilitas pengolahan sesuai

standar Good Manufacturing Process (GMP) dalam rangka meningkatkan

kualitas produk bahan baku kratom. Namun hal ini menjadi suatu

kesulitan dikarenakan regulasi di dalam negeri masih belum memberikan

kepastian. Disamping itu, kratom menjadi salah satu hasil hutan bukan

kayu (HHBK) yang paling potensial karena memberikan efek ekonomi dan

ekologi yang sangat besar.

Penjelasan dari Pengusaha Kratom

• Pengusaha belum dapat menjual produk kratom di dalam negeri

dikarenakan kebijakan terkait dengan ijin edar kratom yang masih

abu-abu

• Permasalahan dalam penanaman kratom adalah lahan yang digunakan

masih lahan tadah hujan sehingga membutuhkan bantuan pengairan

yang cukup dalam mengairi perkebunan kratom

Tanggapan Komisi IV DPR RI

• Komisi IV DPR RI mendukung Pemerintah untuk segera dilakukan

penelitian pada kratom secara mendalam sebelum memutuskan

keberlangsungan tanaman kratom di Indonesia

G. KESIMPULAN

1. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk bisa menyelesaikan

permasalahan pakan dan diharapkan pakan dapat lebih murah dan

efisien

18

2. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah agar Perum Bulog

memiliki peran dan tanggung jawab dalam menyalurkan beras petani

melalui program Bantuan Pangan Non Tunai

3. Komisi IV DPR RI berharap agar Perum Bulog harus diberikan ruang

dalam penyaluran beras

4. Komisi IV DPR RI mengusulkan untuk dilakukan pertemuan/Rapat

Koordinasi terkait dengan tindak lanjut pengolahan sampah TPA Batu

Layang agar dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik

5. Komisi IV DPR RI mendukung Pemerintah untuk segera dilakukan

penelitian pada kratom secara mendalam

H. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Provinsi

Kalimantan Barat. Diharapkan, laporan ini dapat memberikan solusi

kepada Pemerintah dan Mitra Kerja Komisi IV DPR RI dan dapat

membantu petani untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan

dalam memproduksi hasil perkebunannya.

Pontianak, April 2019

Ketua Tim,

Ttd.

DANIEL JOHAN

A-79

19

LAMPIRAN

Daniel Johan Dukung Penelitian Kratom

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendukung untuk segera

dilakukan penelitian pada kratom (Mitragyna speciosa) secara mendalam,

supaya bisa segera diambil kebijakan mengenai tanaman tersebut. Kratom

ditengarai sudah lama digunakan sebagai obat herbal penghilang rasa

sakit, khususnya di Kalimantan Barat. Namun belakangan, kratom mulai

disalahgunakan sebagai narkoba, karena efeknya yang mirip dengan

opium dan kokain.

“DPR full mendukung segera lakukan penelitian, sehingga hasilnya

mendalam dan final. Dari situ, baru kita ambil kebijakan. Setidaknya

kalau itu bermanfaat untuk kesehatan, tapi mempunyai dampak

misalkan, kita bisa full ekspor atau kita bisa full untuk industri. Sehingga

yang boleh dikonsumsi adalah hasil industrinya yang sudah dipastikan

aman bagi manusia dan menjawab kesehatan masyarakat,” ungkap Daniel

saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Industri

Kratom di Kalbar, Senin (01/4/2019).

Saat ini, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, Kratom

itu masih 'abu-abu', tetapi di sejumlah literatur kratom itu sangat

bermanfaat di bidang kesehatan, sosial, ekonomi dan kemanusiaan. Dari

kratom sejumlah penyakit bisa diatasi khususnya bagi pecandu narkoba

bisa sembuh dari kratom.

“Kita mendorong kepada pemerintah, kratom adalah produk strategis

nasional yang berguna bagi dunia. Jangan tanpa penelitian yang

mendalam, tiba-tiba kratom dilarang oleh Indonesia. Itu sama saja

Indonesia sedang membuang hartanya sendiri,” ujar legislator daerahj

pemilihan (dapil) Kalbar itu.

Daniel tidak mau setelah kratom dilarang, negara lain akan merebut

tanaman ini dan membuat hak patennya. Ironisnya, setelah itu Indonesia

impor tanaman itu dari negara lain. Menurutnya itu sama saja membodohi

negara sendiri. “Saya harap Pemerintah lakukan serius mengenai risetnya.

Yang kita hadapi hanya satu, yaitu mafia farmasi,” pungkas Daniel.

20

Menilik sejumlah sumber, daun kratom bernama latin Mitragyna

speciosa (dari keluarga Rubiaceae), dikenal juga di Indonesia dengan nama

daun purik atau ketum, dan telah lama digunakan sebagai obat herbal

penghilang rasa sakit. Daun krato, bisa dimakan mentah, diseduh seperti

teh atau diubah menjadi kapsul, tablet, bubuk, dan cairan. Diketahui,

kratom telah banyak digunakan di Kalbar. (eno/sf)

Sumber:

http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/24512/t/Daniel+Johan+Dukung+P

enelitian+Kratom

21

Dorong Perekonomian Rakyat, Komisi IV DPR RI Dukung

Program Pengembangan Kelapa di Kalbar

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan melaksanakan kunjungan

kerja Reses masa sidang IV tahun 2018-2019 ke wilayah Pontianak,

Kalimantan Barat, Kamis (1/4/2019).

Dalam kunjunganya, Daniel meninjau lokasi budidaya Ikan di wikayah

Kabupaten Kubu Raya dan Gudang Bulog wilayah setempat.

Selain itu, Daniel juga mengunjungi Penanaman Pohon di Tempat

Pembuangan Akhir (TPA), serta melakukan koordinasi terkait

perkembangan Kelapa di Pontianak.

"Tiga lokasi ini akan kami dorong perekonomian masyarakatnya karena

memiliki potensi yang sangat bagus," ujar Daniel, Kamis (4/4/2019).

Daniel mengatakan, pelaksanaan program ini merupakan implementasi

program Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal

Perkebunan yang memiliki kebijakan di sektor perkebunan khususnya

komoditas padi, kelapa dan karet di wulayah Pontianak.

"Maka itu perlu dilaksanakan rakor (rapat koordinasi) sebagai solusi bagi

petani kopra dengan meningkatkan industri hilir atau industri rumah

tangga. Lebih-lebih semu produk yang ada bisa di ekspor," katanya.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono,

menambahkan bahwa saat ini pihaknya terus melakukan peningkatan

produksi kelapa dan sektor perkebunan lain dengan pola hilirisasi.

"Pola ini yang kita nilai akan meningkatkan ekonomi masyarakat secara

langsung. Kemudian upaya pengolahan serta peremajaan juga harus

dilakukan karena kualitasnya kelapa sudah menurun. Komoditas ini

harus memiliki nilai tambah seperti olahan VCO, nata de coco,"

tandasnya. Sekedar diketahui, hadir pada kunjungan kerja ini perwakilan

dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan, Pemprov Kalbar, Dinas Pertanian dan Perkebunan

Kalbar, Perum BULOG dan PT Pupuk Indonesia.

Sumber: http://www.tribunnews.com/regional/2019/04/08/dorong-

perekonomian-rakyat-komisi-iv-dpr-ri-dukung-program-pengembangan-

kelapa-di-kalbar.