Deskripsi mata kuliah

Mata kuliah ini disampaikan secara tatap muka

dan akan membahas ttg konsep dasar hukum

adat, sistem hukum adat, persekutuan hukum

adat, hukum tanah,transaksi tanah, transaksi

yang berhubungan dg tanah, subyek hk, hukum yang berhubungan dg tanah, subyek hk, hukum

kekerabatan, hukum perkawinan, hukum harta

perkawinan dan hukum wari

Tugas berkala diberikan secara

individu/kelompok

Tujuan Mata Kuliah

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan Hukum Adat dan dapat Hukum Adat dan dapat menyelesaikan perkara-perkara yang bersangkutan dg Hukum Adat

Pengajar

Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S.

Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H.

Soelistyowati, S.H., M.H.

E. Joeni Arianto Kurniawan, S.H.

PrasyaratPrasyarat

Pengantar Ilmu Hukum (PIH)Pengantar Ilmu Hukum (PIH)

Pengantar Hukum Indonesia Pengantar Hukum Indonesia Pengantar Hukum Indonesia Pengantar Hukum Indonesia (PHI)(PHI)

POKOK BAHASANPOKOK BAHASAN

1.1. KONSEP DASAR HUKUM ADATKONSEP DASAR HUKUM ADAT

2.2. SISTEM HUKUM ADATSISTEM HUKUM ADAT

3.3. PERSEKUTUAN HUKUM ADATPERSEKUTUAN HUKUM ADAT

4.4. TATA SUSUNAN PERSEKUTUAN HUKUM TATA SUSUNAN PERSEKUTUAN HUKUM 4.4. TATA SUSUNAN PERSEKUTUAN HUKUM TATA SUSUNAN PERSEKUTUAN HUKUM

ADATADAT

5.5. DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADATDASAR BERLAKUNYA HUKUM ADAT

6.6. HUKUM TANAH ADATHUKUM TANAH ADAT

7.7. TRANSAKSI TANAHTRANSAKSI TANAH

8.8. TRANSAKSI YG BERHUBUNGAN TRANSAKSI YG BERHUBUNGAN DENGAN TANAHDENGAN TANAH

9.9. SUBYEK HUKUMSUBYEK HUKUM

10.10.HUKUM HUKUM KEKERABATAN/KEKELUARGAAN/KEKEKERABATAN/KEKELUARGAAN/KEWANGSAANWANGSAANWANGSAANWANGSAAN

11.11.HUKUM PERKAWINAN ADATHUKUM PERKAWINAN ADAT

12.12.HUKUM HARTA PERKAWINANHUKUM HARTA PERKAWINAN

13.13.HUKUM WARISHUKUM WARIS

14.14.TATA CARA PEWARISANTATA CARA PEWARISAN

KONSEP DASAR HUKUM ADATKONSEP DASAR HUKUM ADAT

Pengertian adat dan hukum adatPengertian adat dan hukum adat

CiriCiri--ciri dan sifat hukum adatciri dan sifat hukum adat

AsasAsas--asas hukum adatasas hukum adat

SISTEM HUKUM ADATSISTEM HUKUM ADAT

Sistem hukum adatSistem hukum adat

SendiSendi--sendi hukum adatsendi hukum adat

Hukum adat sbg aspek kebudayaanHukum adat sbg aspek kebudayaan

PERSEKUTUAN HUKUM ADATPERSEKUTUAN HUKUM ADAT

Pengertian persekutuan hukumPengertian persekutuan hukum

Struktur persekutuan hukum di Struktur persekutuan hukum di IndonesiaIndonesia

TATA SUSUNAN PERSEKUTUAN TATA SUSUNAN PERSEKUTUAN

HUKUM ADATHUKUM ADAT

BentukBentuk--bentuk pesekutuan hukum di bentuk pesekutuan hukum di IndonesiaIndonesia

Suasana tradisional masyarakat desa Suasana tradisional masyarakat desa dan perubahandan perubahan--perubahan di dalam perubahan di dalam dan perubahandan perubahan--perubahan di dalam perubahan di dalam suasana desasuasana desa

DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADATDASAR BERLAKUNYA HUKUM ADAT

Dasar berlakunya hukum adat secara Dasar berlakunya hukum adat secara yuridis, sosiologis dan filosofisyuridis, sosiologis dan filosofis

Perkembangan hukum adatPerkembangan hukum adat

Peranan hukum adat dalam Peranan hukum adat dalam Peranan hukum adat dalam Peranan hukum adat dalam pembangunan hukum nasionalpembangunan hukum nasional

HUKUM TANAH ADATHUKUM TANAH ADAT

PengertianPengertian hakhak ulayatulayat

HakHak peroranganperorangan dandan hakhak ulayatulayat

ObyekObyek hakhak ulayatulayat dikaitkandikaitkan dengandenganUU No. UU No. 32 32 TahunTahun 20042004UU No. UU No. 32 32 TahunTahun 20042004

TRANSAKSI TANAHTRANSAKSI TANAH

Transaksi jual gadaiTransaksi jual gadai

Transaksi jual lepasTransaksi jual lepas

Transaksi jual tahunanTransaksi jual tahunan

TRANSAKSI YG BERHUBUNGAN TRANSAKSI YG BERHUBUNGAN DENGAN TANAHDENGAN TANAH

Paruh hasil tanam (bagi hasil)Paruh hasil tanam (bagi hasil)

Perbedaan antara perbuatan kontan Perbedaan antara perbuatan kontan dan hutangdan hutang

SUBYEK HUKUMSUBYEK HUKUM

Orang dan badan hukum sbg subyek Orang dan badan hukum sbg subyek hkhk

kedewasaan menurut hukum adat, kedewasaan menurut hukum adat, Islam, Barat (BW)Islam, Barat (BW)Islam, Barat (BW)Islam, Barat (BW)

HUKUM KEKERABATAN HUKUM KEKERABATAN

/KEKELUARGAAN/KEWANGSAAN/KEKELUARGAAN/KEWANGSAAN

Pengertian kekerabatanPengertian kekerabatan

Pentingnya kekerabatan dalam hal Pentingnya kekerabatan dalam hal perkawinan, perwalian dan perkawinan, perwalian dan pewarisanpewarisanpewarisanpewarisan

Pengertian anak sah, anak luar Pengertian anak sah, anak luar kawin, anak angkat dan anak tiri kawin, anak angkat dan anak tiri

HUKUM PERKAWINAN ADATHUKUM PERKAWINAN ADAT

Pengertian perkawinan menurut Pengertian perkawinan menurut hukum adat dan UU No. 1 tahun hukum adat dan UU No. 1 tahun 19741974

Sistem PerkawinanSistem PerkawinanSistem PerkawinanSistem Perkawinan

Perceraian dan akibatnya menurut Perceraian dan akibatnya menurut hukum adat dan UU No.1 Tahun hukum adat dan UU No.1 Tahun 1974 beserta peraturan 1974 beserta peraturan pelaksananyapelaksananya

HUKUM HARTA HUKUM HARTA

PERKAWINAN ADATPERKAWINAN ADAT

Pengertian harta perkawinan Pengertian harta perkawinan menurut hukum adat dan UU No. 1 menurut hukum adat dan UU No. 1 Tahun 1974Tahun 1974

MacamMacam--macam harta perkawinanmacam harta perkawinanMacamMacam--macam harta perkawinanmacam harta perkawinan

Fungsi harta perkawinanFungsi harta perkawinan

HUKUM WARIS ADATHUKUM WARIS ADAT

Pengertian Hukum Waris AdatPengertian Hukum Waris Adat

Sistem kewarisan AdatSistem kewarisan Adat

UnsurUnsur--unsur pewarisanunsur pewarisan

HUKUM WARIS ADATHUKUM WARIS ADAT

Tata cara pewarisan menurut hukum Tata cara pewarisan menurut hukum adatadat

LiteraturLiteratur

1. Bushar Muhammad, Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.

2. Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Alumni, Bandung, 1983.

3. -----, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1992.Mandar Maju, Bandung, 1992.

4. Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta, 1981.

5. -----, Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999.

6. Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996

7. Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia,

PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

8. Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-

asas Hukum Adat, PT Toko Gunung Agung,

Jakarta, 1995.

9. Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum 9. Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum

Adat,

10. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang

Pokok-Pokok Agraria

11. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan