15

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI,

DAN MODEL PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

Kajian mengenai relasi kuasa pada masyarakat, telah banyak ditulis dan

dilakukan oleh beberapa peneliti dalam upaya memahami relasi yang terjalin

antarkelompok pada masyarakat nelayan. Di antaranya sebagai berikut.

Penelitian (Lampe, 2015) merupakan salah satu model penelitian yang

sangat relevan dengan penelitian ini. Penelitiannya yang berjudul: Punggawa-Sawi

Nelayan Bugis-Makassar dalam Analisis Relasi Internal Dan Eksternal. Munsi

Lampe menyimpulkan bahwa kebertahanan dan dinamika Punggawa-Sawi

Nelayan Bugis-Makassar dimungkinkan dengan koeksistens dan koneksitas

mutualis dengan pasar global sejak ratusan tahun silam dan dengan modernisasi

perikanan laut kapitalis yang terjadi kemudian. Analisis relasional tersebut

menunjukkan dengan jelas bahwa kelembagaan tradisional Punggawa-Sawi

merupakan sistem terbuka yang dinamis, bukan sistem tertutup penuh

keseimbangan sebagaimana diasumsikan para penganut struktural-fungsional,

tetapi tidak benar pula dilihat sebagai wadah pemolaan praktik perenggutan.

Melalui analisis internal dan eksternal, fenomena kebertahanan dan

dinamika Punggawa-Sawi dapat dilacak hingga ratusan tahun ke belakang

(backward in time) dan jauh ke luar hingga pusat-pusat pasar ekspor (outward in

space). Jadi, pada satu sisi, koeksistens dan koneksitas mutualis Punggawa-Sawi

dengan pelaku pasar global dan modernisasi perikanan laut kapitalis (external

16

relations) justru mendorong proses dinamika struktur/relasi Punggawa-Sawi

(internal relations) dan pada sisi lain, menjamin terjaganya inti-inti struktur/relasi

tradisional yang menentukan kekokohannya. Lagi pula para pelaku usaha kapitalis

dan pasar global justru banyak memanfaatkan dan bergantung pada fungsi tradisi

sosial-budaya nelayan lokal, khususnya Punggawa-Sawi, karena dianggap sebagai

pemberi keberuntungan usaha bisnis melalui keberlangsungan transaksi permintaan

dan penawaran komoditas ekspor hasil laut sejak dahulu.

Perbedaan penelitian dia atas, selain berbeda tempat, juga dapat dilihat yaitu

(Lampe, 2015) fokus pada fenomena kebertahanan dan dinamika Punggawa-Sawi,

sedangkan dalam penelitian ini diteliti relasi kuasa punggawa- sawi dalam

kehidupan nelayan etnis Bajo di Tiworo Kepulauan Kecamatan Tiworo Utara, yang

meliputi seluruh aspek, mulai aspek bentuk relasi kuasa, idiologi dalam relasi kuasa

sampai pada implikasi yang terjadi pada masyarakat etnis Bajo. Objek yang dituju

adalah relasi yang di bangun oleh para punggawa, di luar pengetahuan etnis Bajo

sawi.

Selanjutnya (Kusnadi, 2003) melakukan penelitian dengan judul “Bentuk

Hubungan Kerja Punggawa dan Sawi dalam Kelompok Nelayan Ikan Terbang di

Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan”. Kusnadi menyimpulkan bahwa sistem

hubungan kerja membentuk relasi sosial tidak terlepas dari lingkungan yang

memengaruhi kelompok tersebut. demikian juga pada kelompok nelayan ikan

terbang di Sulawesi Selatan. Dinamika kelompok masyarakat nelayan di Sulawesi

Selatan menjadi salah satu penyebab terjadinya kemunduran dalam kemandirian

masyarakat nelayan di Kabupaten Takalar karena adanya sifat ketergantungan yang

17

sangat tinggi nelayan buruh (Sawi) terhadap nelayan yang memiliki modal

(Punggawa). Penyebab tersebut juga menimbulkan terbentuknya kemiskinan yang

bersifat struktural. Keberlanjutan hidup para Sawi (nelayan buruh) sangat

bergantung pada bentuk hubungan kerja yang dibangun dengan juragannya dalam

hal ini Punggawa dan kondisi keuangan.

Penelitian Kusnadi dengan penelitian ini memiliki persamaan, yakni sama

sama mengkaji tentang peran punggawa-sawi dengan pendekatan dan jenis

penelitian, yaitu metode penelitian kualitatif. Di samping itu, teori yang digunakan

juga memiliki kesamaan, di antaranya dalam penggunaan teori kapital sosial.

Perbedaan dengan yang dilakukan saat ini adalah Kusnadi mengkaji Bentuk

Hubungan Kerja Punggawa dan Sawi dalam Kelompok Nelayan Ikan Terbang di

Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan”. menyimpulkan bahwa sistem hubungan

kerja membentuk relasi sosial tidak terlepas dari lingkungan yang memengaruhi

kelompok tersebut. sedangkan dalam penelitian ini dikaji “Relasi punggawa sawi

dalam kehidupan nelayan etnis Bajo di Tiworo Kepulauan kecamatan Tiworo Utara

Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara”, yang berkaitan dengan bentuk-bentuk

relasi kuasa. Idiologi dalam relasi kuasa dan implikasi dari relasi kuasa, Objek dan

lokasi penelitian juga mengambarkan perbedaan yang jauh.

Penelitian yang dilakukan (Khadijah, 2013) mengangkat judul “Studi

Hubungan Kerja Masyarakat Nelayan Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur

Kota Palopo”. Gambaran penelitian yang dilakukan oleh Khadijah adalah hubungan

antara nelayan buruh (Sawi) dan juragan (pungawa).Hasil penelitiannya meliputi

beberapa hal, yakni pertama, Khadijah mengkaji faktor pendorong antara keduanya

18

yang menyebabkan hubungan kerja antara Sawi (nelayan buruh) dan Punggawa

(juragan) yang terjadi dalam kelompok nelayan ikan terbang. Kedua, tidak hanya

ingin melihat sistem bagi hasil yang terjadi dalam bentuk hubungan kerja, tetapi

hak dan kewajiban dari masing-masing peran antara nelayan buruh dan juragan di

luar bentuk hubungan kerja yang terbangun. Ketiga, aspek sosiologis lebih

dikedepankan dengan melihat bentuk hubungan kerja dari sisi fungsi hubungan

kerja bagi kehidupan masyarakat pesisir, struktur sosial serta modal sosial yang

terdapat pada kelompok nelayan ikan terbang. Pada penelitian ini juga mengkaji

bukan hanya peran kerja dan sistem bagi hasil antara juragan dan anak buah tetapi

juga mengkajih mengenai sistem nilai yang dihasilkan dalam hubungan kerja

tersebut serta terbentuknya lembaga atau pranata sosial sebagai wadah kehidupan

dalam kelompok masyarakat pesisir.

Pada dasarnya penelitian ini mengkaji hubungan kerja nelayan, tetapi fokus

kajiannya terpusat pada hubungan antara nelayan buruh (Sawi) dan juragan

(pungawa), tetapi tidak fokus masalah bagaimana relasi yang di bangun oleh

kelompok nelayan punggawa untuk menguasai kelompok nelayan yang di

pekerjakan yaitu kelompok nelayan sawi, Oleh karena itu, banyak perbedaan akan

memperkaya khazanah keilmuan khususnya yang berhubungan dengan kearifan

lokal masyarakat maritim di Indonesia. Hasil penelitian (Khadijah, 2013)

digunakan sebagai pembanding dan salah satu kepustakaan untuk mengkaji relasi

kuasa punggawa-sawi pada masyarkat nelayan etnis Bajo di Tiworo Utara.

Penelitian lain yang juga mengkaji tentang hubungan patron-klien pada masyarakat

nelayan adalah (Fargomeli, 2014). Judul penelitiannya adalah “Interaksi Kelompok

19

Nelayan dalam Meningkatkan Taraf Hidup di Desa Tewil Kecamatan Sangaji

Kabupaten Maba Halmahera Timur”. Penelitian ini berupaya mengungkapkan pola

interkasi kehidupan masyarakat nelayan di Desa Tewil Kecamatan Sangaji

Kabupaten Maba Halmahera Timur dalam upaya mereka untuk meningkatkan taraf

hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah mereka

lakukan namun umumnya taraf hidup berupa peningkatan kesejahteraan yang

diharapkan mereka masih sulit terwujud. Hal tersebut disebabkan oleh karena

kesulitan yang mereka alami untuk memperoleh modal usaha dari pemerintah

sehingga pola hidup mereka bersifat subsistence dan sangat bergantung pada pola

interaksi patron-client antara nelayan dengan para tengkulak selaku pemilik modal.

Penelitian (Sufirudin, 2016) mengkaji tentang hubungan patron-klien

dengan judul “Hubungan Patron Klien di antara Masyarakat Nelayan di Desa

Kangkunawe Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi

Tenggara. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa: hubungan antara patron-klien

yang ada di Desa Kangkunawe dapat dilihat pada proposisi kunci yaitu proposisi

sukses, pro-posisi pendorong, dan proposisi nilai. Pada proposisi-proposisi tersebut

ditemukan terjalinnya hubungan di antara mereka yaitu karena adanya keuntungan

yang mereka dapatkan baik bos maupun nelayan, terdapat juga tiga kelompok

nelayan yaitu : pertama nelayan kelas atas yaitu nelayan yang memiliki modal besar

dan peralatan tangkap yang modern dengan orientasi untuk mendapatkan

keuntungan, kedua nelayan kelas menengah adalah nelayan yang memiliki

peralatan tangkap modern tetapi masih sering bekerja terus-menerus di laut untuk

menangkap ikan, dan ketiga nelayan kelas bawah adalah nelayan yang tidak

20

memiliki alat tangkap berupa perahu dan kalau memiliki perahu, hanya berukuran

kecil dan bermesin kecil pula. terdapat juga Pada proses peminjaman uang oleh

nelayan kepada bos terkadang membeda-bedakan nominal yang diberikan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sufirudin dan penelitian ini, yaitu

sama-sama meneliti etnis Bajo di Muna Barat. Itu berarti bahwa, Hubungan Patron

Klien di antara Masyarakat Nelayan tetap dilaksanakan kendatipun di era

modernisasi perikanan yang terjadi di Kabupaten Muna Barat. Perbedaannya antara

penelitian yang dilakukan Sufirudin dan penelitian ini adalah meneliti proposisi

sukses, pro-posisi pendorong, dan proposisi nilai pada hubungan Patron Klien di

antara Masyarakat Nelayan etnis bajo

Selanjutnya penelitian yang di lakukan (Zada, 1996) mengkaji konflik orang

Bajo dengan judul “Nelayan Bajo Lewoleba di Lembata Kabupaten Flores Timur

Nusa Tenggara Timur (Suatu Tinjauan Antropologi Maritim)”. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa kehadiran nelayan bagan dari Bima di Desa Lembata telah

menimbulkan konflik perebutan tempat penangkapan ikan dengan nelayan Bajo.

Namun karena laut adalah milik bersama (open access), dimana setiap orang dapat

memanfaatkan, sehingga nelayan Bajo tidak mampu bersaing dengan hanya

mengandalkan padat tenaga kerja (labor intensive). Keterbatasan modal yang

dimiliki mengakibatkan mereka tetap dalam keadaan miskin dan hanya mampu

menangkap ikan dalam skala kecil dan terlihatlah adanya konflik dalam

memperebutkan areal penangkapan ikan antara nelayan Bajo dengan nelayan dari

Desa Lambata Bima. Dalam konflik tersebut nelayan Bajo tergeser karena

keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Pada kondisi yang demikian, orang Bajo

21

melanjutkan pengembaraan untuk mencarai tempat yang aman dan memberikan

kehidupan. Sedangkan arah pengembaraan bisa menuju lautan dan bisa pula menuju

daratan kalau kondisi memungkinkan. Karena di daratan sumber kehidupan tidak

lagi bersifat milik bersama seperti halnya di laut.

Penelitian (Sopher, 1971) tentang kehidupan orang laut yang hidup

mengembara di Asia Tenggara dan menyimpulkan bahwa orang laut dicirikan

dengan kehidupan mengembara di laut. Mereka hidup dalam perahu dan

mengembara di sekitar pantai. Kebiasaan tersebut berkaitan erat dengan kehidupan

ekonomi mereka, yaitu mengumpulkan hasil pantai dan berburu di laut. Oleh karena

itu, mereka cenderung memilih wilayah kepulauan wilayah lepas pantai dan pulau-

pulau kecil, yang bertujuan menghindari gangguan dan eksploitasi penduduk lain.

Hasil penelitian Sopher ini, hanya berupa identifikasi ciri-ciri kehidupan orang laut

yang suka mengembara di laut, baik yang tinggal di atas perahu maupun di sekitar

pantai. Hal ini terkait dengan sifat ekonomi mereka yang tergantung pada sumber

daya laut. Di samping itu mereka tetap berusaha untuk mengamankan sumber

kehidupan mereka di laut dari eksploitasi penduduk darat.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Isiyana Wianti (2011) adalah

“Kapitalisme Lokal Suku Bajo (Studi Kasus Nelayan Bajo Mola Dan Mantigola,

Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara). Penelitian ini berusaha

mengungkap gambaran mengenai perbedaan orientasi perkembangan kapitalisme

lokal, baik pada Bajo Mola yang progresif dalam perkembangan kapitalismenya,

dan Mantigola cenderung lebih lambat menjustifikasi bahwa orang-orang Bajo

melalui beragam tahap yang berbeda dalam menuju bentuk ekonomi kapitalisme

22

yang digambarkan melalui enam dimensi kapitalisme lokal yang telah digambarkan

secara rinci dalam tulisan ini antara lain; (1) Profit maksimisasi, (2) Pola ekspansi

ekonomi, (3) Individualisme profit properti, dan (4) Hubungan sosial produksi.

Pemaknaan menunjukkan ciri-ciri lokal yang melekat pada bentuk ekonomi

baik di Mola maupun Mantigola, yang bukan berarti menyebabkan kegagalan

dalam berekonomi ekspansif, namun memberikan warna tersendiri terhadap

kapitalisme yang terbentuk pada orang Bajo Mola dan Mantigola dalam bentuk

gambaran rasionalitasnya. Ciri lokal dan kaitannya dengan konteks sosial (sphere

of life) juga tidak dapat ditinggalkan sebagai faktor penting pembentuk kapitalisme

lokal pada masyarakat Bajo. Semua temuan ini sekaligus juga membuktikan bahwa

teori Boeke tentang simbol kelambanan lekat pada ekonomi pribumi tidak

sepenuhnya benar bahwa ekonomi moneter dan kapitalisasi yang secara teori

semestinya mentransformasikan pedesaan menuju ekonomi modern ternyata

memberikan suatu gambaran perkembangan yang berbeda, yakni di satu sisi

progresif, dan di sisi lain mengalami kemandekan ekonomi pribumi.

Kapitalisme lokal suku Bajo juga berkembang melalui etika, namun etika

yang dianut oleh masyarakat Bajo Mola yang kapitalis lokal tidak seperti etika yang

dianut oleh para kapitalis penuh ala masyarakat Barat yang sangat individualisme.

Maka dengan melihat ranah sejarah tersebut, teori Weber lebih bisa menjelaskan

sejarah munculnya kapitalisme di aras individu. Sementara bentuk eksploitasi yang

dilakukan oleh orang-orang Mola bukan seperti eksploitasi yang sangat serakah

seperti yang diungkapkan oleh Marx, karena masih bercokolnya nilai-nilai tertentu

yang mengatur kehidupan berekonomi ala suku Bajo.

23

penelitian yang di lakukan (Nasruddin, 2004) yang mengkaji tentang aspek

hubungan antara etnis Bajo dan bukan Bajo, dengan berjudul “Perubahan Makna

Sama dan Bagai pada Masyarakat Bajo di Desa Sulaho Kecamatan Lasusua

Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

perubahan makna sama dan bagai pada masyarakat Bajo telah melalui proses yang

panjang berdasarkan periodisasi kehidupan yang pernah dilaluinya. Proses tersebut

dimulai dengan periode awal kehidupan masyarakat Bajo, yang berasal dari

Kampung Ussu, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. dalam mitos Sawerigading,

banjir menghanyutkannya ke laut, sehingga mereka memulai kehidupannya sebagai

orang laut, dengan cara hidup mengembara (nomaden). Untuk memenuhi berbagai

kebutuhannya, mereka tetap berinteraksi dengan orang bagai khususnya orang

Bugis. Interaksi yang semakin intensif, menyebabkan pola Budaya orang Bugis

mulai diadaptasi oleh orang Bajo, termasuk pola pemukiman menetap di pinggir

pantai hingga bermukim di darat.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi perubahan makna sama dan

bagai pada masyarakat Bajo di antaranya (1) karena adanya ikatan geneologis yaitu

asal-usul yang sama dengan orang Bugis berdasarkan mitos Sawerigading, (2)

orientasi ekonomi yaitu ketergantungan orang Bajo terhadap orang Bugis dalam

memenuhi berbagai kebutuhannya, (3) keunggulan komparatif yaitu keunggulan-

keunggulan yang dimiliki oleh orang Bugis terhadap orang Bajo, dalam berbagai

aspek kehidupan sosial ekonomi, (4) upaya meningkatkan status sosialnya, sebagai

masyarakat terasing yang melekat pada diri orang Bajo selama ini, menyebabkan

mereka ingin tampil seperti orang Bugis.

24

Proses perubahan makna samma dan bagai menunjukkan perubahan

kehidupan masyarakat Bajo dari laut ke darat yang tidak lagi membedakan dirinya

(sama) dengan orang Bugis (bagai). Perubahan makna ini berimplikasi pada

perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat Bajo, yang berorientasi pada

budaya orang Bugis (akulturasi). Perubahan tersebut disebabkan karena adanya

pelaku perubahan (pendukung kebudayaan) melakukan adaptasi, yang secara

kasuistik dengan berbagai kebutuhan telah membawa kolektivitas masyarakatnya

berubah. Dari temuan penelitian tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa

proposisi berikut ini. (1) perubahan makna simbol identitas budaya dalam

masyarakat, dapat berimplikasi pada perubahan perilaku. (2) perubahan

kebudayaan dapat terjadi apabila para pendukung kebudayaan dengan berbagai

kebutuhan, mampu beradaptasi terhadap perkembangan obyektif dalam kehidupan

sosialnya.

Penelitian lain yang juga mengkaji tentang hubungan antara nelayan dan

juragan pada etnis Bajo dilakukan (Therik, 2008) yang berjudul “Nelayan Dalam

Bayang Juragan: Potret Kehidupan Nelayan Tradisional Bajo di Tanjung Pasir,

Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa

situasi dalam belenggu utang (debt trap) membuat tingkat ketergantungan nelayan

buruh terhadap bos sangat tinggi. Kondisi ini membuat nelayan buruh harus bekerja

keras untuk melunasi utangnya pada bos yang semakin bertumpuk. Perubahan

cuaca dan kondisi alam yang terkadang kurang bersahabat mengakibatkan nelayan

buruh mengalami banyak cerita duka dibanding cerita sukanya. Kemiskinan,

kesenjangan sosial, dan tekanan-tekanan kehidupan (eksploitasi) yang secara

25

intensif melanda rumah tangga nelayan buruh telah menghabiskan tenaga dan

pikiran mereka untuk menghadapi atau mengatasinya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hamzah, 2009) yang berjudul “Respons

Komunitas Nelayan Terhadap Modernisasi Perikanan: Studi Kasus Nelayan Suku

Bajo di Desa Lagasa Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara”. Hasil

penelitian tersebut menunjukan bahwa, di Desa Lagasa Modernisasi perikanan pada

komunitas nelayan membawa dampak pada berbagai segi kehidupan nelayan.

Misalnya pada penggunaan setiap jenis sarana menimbulkan konsekuensi atau

dampak yang terjadi yakni pola kerja, struktur sosial serta tingkat kesejahteraan

nelayan. Pola kerja pada setiap tahap peralihan teknologi dari yang paling

sederhana yakni koli-koli, ngkuru-ngkuru sampai pada kapal motor gae

menunjukan peningkatan efektifitas dan efisiensi pekerjaan. Dampak selanjutnya

adalah berubahnya struktur sosial nelayan yang ditandai oleh timbulnya diferensiasi

pekerjaan sebagai konsekuensi penggunaan mesin/motor maupun alat tangkap yang

lebih modern.

Berbagai posisi kerja menyebabkan nelayan etnis Bajo terstratifikasi dalam

berbagai jenis lapisan. oleh karena pada beberapa aktivitas penangkapan

membutuhkan tenaga kerja yang terampil, maka pembagian kerja (diferensiasi)

mulai berlaku. diferensiasi pekerjaan tersebut menyebabkan pula terjadinya

diferensiasi sosial. Sementara diferensiasi sosial nelayan menyebabkan perubahan

struktur sosial dalam kehidupan nelayan. Perubahan tersebut berupa perubahan pola

hubungan egaliter menjadi hierarkis tetapi tidak bersifat eksplotatif. Pada sistem

stratifikasi, konteks komunitas, dasar pelapisan berubah dari ascribed dan achieved

26

status menjadi hanya berdasar achieved status. Hubungan antara Punggawa sebagai

pemilik sarana produksi serta Sawi sebagai pekerja bukanlah bersifat eksploitatif,

karena diantara mereka masih berlaku nilai-nilai budaya saling membantu baik

dalam kelompok kerja maupun kehidupan sehari-hari. Sehingga pola hubungan

tidak bersifat eksploitatif serta saling membutuhkan dengan kata lain perbedaan

tersebut tidak menunjukan gejala polarisasi oleh karena masih berlakunya tradisi

Bajo untuk saling membantu.

Beberapa kajian di atas sangat bermanfaat bagi penelitian ini karena

beberapa hasil penelitian tersebut dapat memberikan gambaran dan perbandingan

yang berarti untuk meneliti dan mengkaji secara mendalam Relasi Kuasa

Punggawa dan Sawi pada Masyarakat Nelayan Etnis Bajo di Tiworo Kepulauan

Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara.

Disamping itu, mendeskripsikan bentuk-bentuk relasi kuasa, ideologi dalam relasi

kuasa, dan implikasi dalam relasi kuasa pada etnik Bajo.

2.2 Konsep

Ada beberapa konsep perlu dijelaskan yang berkaitan dengan judul

penelitian “Relasi Kuasa Punggawa-Sawi pada Nelayan Etnis Bajo Di Tiworo

Kepulauan Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi

Tenggara”. Konsep yang dijelaskan sebagai penunjang dalam penelitian ini adalah

konsep Punggawa-Sawi, konsep patron-klien, konsep ideologi, konsep hegemoni,

sebagaimana uraian berikut ini.

2.2.1 Punggawa-Sawi

27

Nelayan Bajo yang ada di Kepulauan Tiworo dapat digolongkan sebagai

nelayan tradisional. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan (Sawit dan Sumiono,

1998), bahwa nelayan tradisional adalah nelayan skala kecil yang mempunyai ciri-

ciri (1) kegiatan lebih padat kerja (labour intensive) dengan alat tangkap sederhana,

(2) teknologi penangkapan atau pengelolaan ikan masih sangat sederhana, (3)

tingkat pendidikan dan keterampilan relatif rendah dan sederhana.

Masyarakat pesisir memanfaatkan sumberdaya alam dengan

mengorganisasikan diri mereka kedalam kelompok-kelompok sosial ekonomi yang

dikenal dengan ikatan Punggawa-Sawi, (Iskandarsyah, 2005 : 22). Selanjutnya

menurut (Paeni dkk, 1990 :76) istilah Punggawa dan nelayan Sawi berasal dari

bahasa Bugis, yakni Punggawa berarti pemimpin atau pemilik modal, sedangkan

Sawi adalah pengikut atau rakyat yang tidak mempunyai kapital. Masyarakat

nelayan pada umumnya untuk membedakan sistem pelapisan sosialnya dapat dilihat

dari kepemilikan modal dan alat-alat produksi dalam usaha penangkapan ikan.

Seseorang akan memiliki kedudukan penting dalam masyarakat jika memiliki

modal kapital yang besar. Semakin banyak modal kapital yang dimiliki, maka

semakin banyak Sawi atau pengikut yang bisa dipimpinnya yang secara otomatis

pula akan memiliki kedudukan yang penting dimata masyarakat nelayan.

Hubungan sosial yang menonjol dalam kehidupan masyarakat nelayan yang

sumber kehidupannya tergantung pada penangkapan ikan dilaut adalah hubungan

kerja antara pemilik modal dengan pekerjanya atau buruh yang dikenal dengan

sebutan Punggawa dan Sawi, (Rudi, 2011 : 103). Hubungan ini merupakan

28

hubungan antara majikan dengan buruhnya dan hubungan ini bersifat sangat akrab

dan penting, sehingga sawi sulit melepaskan diri dari punggawanya.

Bagi seorang sawi, tanggungan biaya hidup dan keperluan-keperluan

merupakan bantuan yang tidak semata berdemensi ekonomis. Bantuan demikian,

meskipun dalam bentuk hutang merupakan mekanisme mempertahankan

kehidupan di atas level survive dari pola subsistens. Setiap kali sawi dan

keluarganya membutuhkan sesuatu secara mendadak, punggawa selalu tampil

sebagai penolong yang menyelamatkan. Nilai yang harus dibayar oleh sawi bukan

hanya material dari bantuan tadi, tetapi juga imbalan hutang budi yang

menyertainya. Biasanya seorang punggawa cenderung mempertahankan

kelanggengan hubungan, di pihak punggawa semakin lama seorang sawi bekerja

padanya berarti tercipta saling pengertian, pengalaman sawi atas karakteristik

ketekunan dan kejujurannya makin terpuji, dan ini bermuara pada orientasi

aktivitasnya dalam penangkapan ikan di laut, (Rudi, 2011 : 103).

Pada dimensi sosialnya sawi yang setia, rela berkorban untuk kehormatan

punggawanya akan memberikan nilai sosial tersendiri bagi punggawa di mata

masyarakat. Pada hubungan ini pemilik modal atau punggawa dan nelayan yang

tidak memiliki modal atau sawi telah terjadi suatu proses eksploitasi dalam

pertukaran sosial, di mana kedudukan sawi sangat berpotensi untuk dieksploitasi.

Seorang sawi sama sekali tidak punya alternatif bila hubungan terputus, bukan

hanya dalam konsekuensi jangka panjang atas alternatif pekerjaan lain, tetapi

konsekuensi jangka pendek pun menjadi ancaman, yakni terancamnya kehidupan

29

subsistensi yang suatu saat sawi harus kembali bekerja pada punggawa. (Rudi, 2011

: 106).

2.2.2 Patron Klien

Menurut (Khan, 1998) menyebutkan bahwa istilah patron berasal dari

Bahasa Latin “patrönus” atau “pater”, yang berarti ayah (father). Istilah tersebut

dikuatkan oleh aplikasi bahwa ia merupakan seorang yang memberikan

perlindungan dan manfaat serta mendanai dan mendukung kegiatan beberapa

orang. Klien juga berasal dari istilah Latin “cliĕns” yang berarti pengikut. Dalam

literatur ilmu sosial patron merupakan konsep hubungan stata sosial dan

penguasaaan sumber ekonomi. Konsep patron selalu diikuti oleh konsep klien,

tanpa konsep klien, konsep patron tentu saja tidak ada. Oleh karena itu, kedua

istilah tersebut membentuk suatu hubungan khusus yang disebut dengan istilah

clientelism.

Istilah ini merujuk pada sebuah bentuk organisasi sosial yang dicirikan

degan hubungan patron-klien, dimana patron yang berkuasa dan kaya memberikan

pekerjaan, perlindungan, infrastruktur, dan berbagai manfaat lainnya kepada klien

yang tidak berdaya dan miskin. Sebagai imbalan, klien memberikan berbagai

bentuk kesetiaan, pelayanan, dan bahkan dukungan politik kepada patron.

Menurut (Scott, 1972) hubungan patron klien adalah:

a special case of dyadic (two person) ties involving a largerly instrumental friendship in which an individual of higher socio economic status (patron) uses his own influence and resources to provide protection as benefits for both, for a person of a lower status (client) who for his part reciprocates by

30

offering general support and assistance, including personal services, to their patron. Hubungan patron-klien bersifat tatap muka, artinya bahwa patron mengenal

secara pribadi klien karena mereka bertemu tatap muka, saling mengenal

pribadinya, dan saling mempercayai. Model patron-klien sebagai solidaritas

vertikal. Ciri-ciri hubungan patron-klien, menurut (Scott, 1972) adalah (1) terdapat

suatu ketimpangan (inequality) dalam pertukaran; (2) bersifat tatap muka; dan (3)

bersifat luwes dan meluas.

Sedangkan menurut (Brewer, 1999: 58) patron merupakan kelas yang

memiliki kekuasaan politik dan ekonomi, sehingga dapat melakukan ekploitasi

terhadap klien yang banyak menggunakan alat produksi yang dimiliki. Patron akan

mengeluarkan modalnya untuk dua hal, yaitu membeli alat-alat produksi dan

sebagian lagi untuk membeli tenaga kerja (klien). Sementara klien tidak memiliki

apa-apa kecuali menjual tenaga mereka. Hubungan patron-klien tersebut tidak saja

terbatas pada eksploitasi tetapi sampai pada tingkat ketergantungan yang tinggi.

Ketergantungan yang dimulai dari satu aspek sosial umumnya berkembang menjadi

ketergantungan yang luas dan mencakup beberapa aspek kehidupan sosial lainnya.

Hal ini sesuai dengan perkataan (Ahimsa Putra, 1988 ; 8) dalam bukunya

yang berjudul “Minawang:” Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan,

menyatakan bahwa, adanya nilai atau patokan tentang kepatutan suatu pertukaran

si klien akan melepaskan diri dari hubungannya dengan patron manakala dia merasa

bahwa apa yang dia berikan tidak dibalas dengan sepantasnya oleh patron tersebut.

Nilai dalam pola hubungan ini, nelayan buruh mendapatkan otonomi dalam

memanajemen produksinya. dengan ketekunan dan keuletan tenaga kerja atau

31

nelayan buruh dapat memiliki bagang sendiri yang akhirnya dapat mengangkat

statusnya menjadi punggawa (pemilik Bagang atau modal).

Dari beberapa konsep di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan patron-

klien merupakan salah satu bentuk hubungan pertukaran khusus. Dua pihak yang

terlibat dalam hubungan pertukaran mempunyai kepentingan yang hanya berlaku

dalam konteks hubungan mereka dengan kata lain kedua pihak memasuki hubungan

patron-klien karena terdapat kepentingan (interest) yang bersifat khusus atau

pribadi, bukan kepentingan yang bersifat umum. Persekutuan semacam itu

dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing memang merasa perlu untuk

mempunyai sekutu (encon) yang mempunyai status, kekayaan dan kekuatan lebih

tinggi (superior) atau lebih rendah (inverior) dari pada dirinya. Persekutuan antara

patron dan klien merupakan hubungan saling ketergantungan. Dalam kaitan ini,

aspek ketergantungan yang cukup menarik adalah sisi ketergantungan klien kepada

patronnya.

2.2.3 Ideologi

Manusia pada dasarnya berusaha untuk menemukan diri dan identitasnya

melalui ide-ide dan gagasannya yang diperoleh dari manusia dan alam sekitarnya.

Ide-ide atau gagasan yang diperoleh manusia tersebut terkadang menjadi sebuah

ideologi yang paten. Ideologi sendiri memiliki beragam pengertian, bergantung dari

sudut pandang dan bagaimana konteks ideologi tersebut digunakan, (Mustaman,

2015:26). Lebih lanjut Mustaman, mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang

bisa memberikan suatu definisi ideologi yang memadai, karena ideologi sebagai

32

sesuatu yang kompleks dan istilah ideologi digunakan dalam arti yang bermacam-

macam.

Istilah ideologi adalah kata yang terdiri ideo dan logi. Ideo berasal dari

bahasa Yunani eidos, dalam bahasa Latin idea, yang berarti pengertian, ide atau

gagasan. Kata kerja dalam bahasa Yunani oida yang berarti mengetahui, melihat

dengan budi. Sementara dalam bahasa Jawa kita jumpai kata idep dengan arti tahu,

melihat. Kata logi berasal dari bahasa Yunani logos, yang berarti gagasan,

pengertian, kata, dan ilmu. Jadi secara etimologis dapat diterangkan bahwa ideologi

berarti pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas, (Setiardja, 1993: 17).

Dijk dalam (Helmut,1980:109) menyebutkan bahwa ideologi adalah sebuah

sistem yang merupakan basis pengetahuan sosio-politik suatu kelompok. Ideologi

mampu mengorganisasi perilaku kelompok yang terdiri atas opini menyeluruh yang

tersusun secara skematis seputar isu-isu sosial yang relevan. Lebih lanjut Helmut

memberikan tiga penjelasan mengenai ideologi. Pertama, ideologi adalah ekspresi

dari pemikiran yang dogmatis manusia (refleksi atas kenyataan yang telah

didistorsikan). Kedua, doktrin tentang pandangan dunia (misalnya ideologi

proletariat, kapitalisme, dan lain-lain). Serta yang ketiga, sebagai ilmu

pengetahuan, ideologi bertujuan membagun suatu sistem pengetahuan.

Selain beberapa pengertian di atas, Gramsci (dalam Simon, 2004 : 84)

memberikan pandangan yang lebih umum. Menurutnya ideologi lebih besar dari

sekadar sistem ide. Ia membedakan antara sistem yang berubah-ubah (arbitary

system) yang dikemukakan oleh intelektual dan filosof tertentu dan ideologi

organik, yakni bersifat historis (historically orgnic ideologies), yaitu ideologi yang

33

diperlukan dalam kondisi sosial tertentu. Ideologi mempunyai keabsahan yang

bersifat psikologis, ideologi mengatur manusia dan memberikan tempat bagi

manusia untuk bergerak, mendapatkan kesadaran akan posisi mereka, perjuangan

mereka dan sebagainya.

Definisi lain dari ideologi dijelaskan bahwa ideologi merupakan ide atau

sistem. dengan kata lain ide yang diperlakukan sebagai mitos kehidupan dan sering

dipaksakan pada orang lain yang mungkin tidak menerima kebenarannya. Filsuf

Perancis, Antoine Destutt de Tracy yang pertama kali menciptakan istilah ideologi

pada tahun 1796, mendefinisikan ideologi sebagai ilmu tentang pikiran manusia

(sama seperti biologi dan zoologi yang merupakan ilmu tentang spesies) yang

mampu menunjukkan jalan yang benar menuju masa depan. Tegasnya, ideologi

merupakan seperangkat nalar berfikir yang mempunyai visi terhadap

perkembangan suatu peradaban.

Lebih lanjut, (Thompson, 2003 : 18) mengatakan bahwa ideologi sebagai

perekat relasi sosial yang merekatkan anggota masyarakat secara bersama-sama

dengan menerapkan nilai-nilai dengan norma-norma yang disepakati secara

kolektif. Kekuatan dan relasi dominasi tercermin dari kekuatan kata dan wacana.

Makna sosial ideologi pun terkonstruksi dalam wacana sehingga solidaritas dan

soliditas terjaga.

Fungsi ideologi menurut Althusser (dalam Piliang, 2004: 456), adalah

mereproduksi hubungan-hubungan produksi, hubungan di antara kelas-kelas, dan

hubungan manusia dengan dunianya. Ideologi merupakan satu praktik yang

didalamnya individu-individu dibentuk. Pembentukan tersebut sekaligus

34

menentukan orientasi-orientasi sosial mereka agar dapat bertindak dalam struktur

dengan berbagai cara yang selaras dengan ideologi.

Berdasarkan penjelasan konsep ideologi di atas, maka ideologi di dalam

penelitian relasi kuasa pungawa-Sawi pada nelayan etnis Bajo dikaji dan dianalisis

dengan mengacu kepada beberapa hal, diantaranya pemaknaan bahwa ideologi

dapat tumbuh dan berkembang pada individu dan kelompok nelayan dalam rangka

membentuk identitasnya. Ideologi di tengah nelayan etnis Bajo diproduksi untuk

melahirkan dominasi kelas, profesi hingga kreativitas atau cipta karsa manusia.

Ideologi digunakan sebagai alat perlawanan dan penguasaan agar ideologi ditengah

masyarakat nelayan etnis Bajo bisa bertahan dan lestari walaupun disadari ada

pertarungan serta hegemoni budaya dan ideologi dominan yang berasal dari

kelompok tertentu. melalui beberapa konsep ideologi di atas, diharapkan dapat

diungkapkan ideologi relasi kuasa pungawa-Sawi pada nelayan etnis Bajo dan

makna-makna ideologi yang terkadung di dalamnya.

2.2.4 Hegemoni

Hegemoni berasal dari bahasa yunani kuno yaitu eugemonia (hegemonia),

yang berarti memimpin. Roger Simon menyatakan, “hegemoni bukanlah hubungan

dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan

dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Atau bahasa

sederhananya, hegemoni adalah sesuatu organisasi consensus” (Simon, 1999 : 19-

20).

35

Konsep hegemoni sendiri ditemukan awalnya ketika Gramsci mencari

sebuah pola dalam kelas sosial baru yang saat itu lebih banyak melihat fenomena

pada sejarah gereja Roma. Dia terlihat kagum melihat kekuatan ideologi kristen

gereja Roma yang berhasil menekan Gap yang berlebihan berkembang antara

agama yang terpelajar dan rakyat sederhana. Gramsci mengatakan bahwa hubungan

tersebut memang terjadi secara “mekanikal”, namun dia menyadari bahwa gereja

Roma telah sangat berhasil dalam perjuangan memperebutkan dan menguasai hati

nurani para pengikutnya, (Afandi, 2011 : 4-5).

Salah satu penekanan konflik adalah hegemoni kultural kelas penguasa

sebagai bentuk dominasi. Dari sini dapat dilihat, bahwa konflik lebih mengacu

kepada sesuatu yang fisikal dan penuh kekerasan, sedangkan hegemoni berbentuk

sebaliknya, yaitu canggih dan halus karena menyasar kesadaran-kesadaran yang

menentukan pikiran-pikiran, perkataan-perkataan, dan tindakan-tindakan

masyarakat. (Kriesberg, 2000)

Dari pandangan tersebut muncullah sebuah pertanyaan yakni sejauh mana

kelompok yang terhegemoni memberikan persetujuan dalam proses hegemoni

tersebut. Namun, Gramsci tidak mempertentangkan antara hegemoni dan paksaan

atau kekuatan yang disebut dominasi. dalam pandangannya, supremasi kelompok

atas kelas sosial tampil dalam dua cara yaitu dominasi atau penindasan yang

biasanya dilakukan oleh aparat pemerintah, dan persetujuan melalui kepemimpinan

intelektual dan moral terhadap masyarakat sipil dimana yang terakhir disebut

hegemoni.

36

Supremasi kelompok sosial memanifestasikan dirinya dalam dua cara,

yaitu sebagai ‘dominasi’ dan sebagai ‘kepemimpinan intelektual dan moral’.

Sebuah kelompok sosial mendominasi kelompok antagonis, yang cenderung

‘melikuidasi’, atau untuk menundukkan bahkan oleh kekuatan bersenjata, yang

mengarah pada kelompok kerabat dan sekutu. Sebuah kelompok sosial bisa dan

memang harus melakukan pelatihan ‘kepemimpinan’ sebelum memenangkan

kekuasaan pemerintahan (hal ini menjadi salah satu kondisi prinsip untuk

memenangkan kekuasaan tersebut) yang menjadi dominan ketika menggunakan

kekuatan, namun bahkan jika dominasi itu sudah memegang kuat dalam

genggaman, ia harus terus ‘memimpin’ juga.” (Gramsci, 1976: 57-58)

Antonio Gramsci membangun suatu teori dan konsep yang menekankan bagaimana penerimaan kelompok yang didominasi terhadap kehadiran kelompok dominan berlangsung dalam suatu proses yang damai, tanpa tindakan kekerasan. Media dapat menjadi sarana di mana satu kelompok mengukuhkan posisinya dan merendahkan kelompok lain. Proses bagaimana wacana mengenai gambaran masyarakat bawah bisa buruk di media berlangsung dalam suatu proses yang kompleks. Proses marjinalisasi wacana itu berlangsung secara wajar, apa adanya, dan dikhayati bersama. Khalayak tidak merasa dibodohi atau dimanipulasi oleh media. Konsep hegemoni menolong kita menjelaskan bagaimana proses ini berlangsung. (Gramsci, 1976) Penggunaan konsep hegemoni tersebut, bisa dikatakan bahwa semakin

setuju pihak-pihak yang dikuasai dengan kekuasaan yang dijalankan, semakin

berhasil hegemoni yang terjadi. dalam hal ini, ide-ide yang dijalankan dalam

kekuasaan tampak wajar dan legitimate seolah-olah merupakan inisiatif dari orang

yang dikuasai dan bukan dari pihak-pihak lain karena terlebih dahulu sudah ada

internalisasi ideologi, kultur, nilai-nilai, norma-norma, dan segi-segi ekonomi,

pendidikan dan politik. Dengan kata lain, penggunaan kekerasan dan kekuatan

37

mencerminkan kekurang berhasilan ideologi yang dijalankan oleh kekuasaan.

Semakin kohersif kekuasaan berlangsung maka semakin pudar segi-segi

hegemoniknya.

Menurut (Piliang, 2004 : 357) konsep aparat negara ideologis memiliki

pengertian kurang lebih sama dengan konsep alat hegemoni, sedangka konsep alat

negara ideologis menurut Althusser tampak lebih menekankan sifat pasif dari alat

tersebut dihadapan kekuasaan dominan (negara, kapitalisme). Sebaliknya, Gramsci

melihat konsep alat hegemoni (termasuk lembaga pendidikan) dalam kerangka

suatu medan perang, yang didalamnya terjadi perjuangan aktif (active struggle)

dalam memperebutkan hegemoni yang tidak ada akhirnya di antara berbagai

ideologi yang bersaing (misalnya kapitalisme, sosialisme, feodalisme).

Dalam hal ini Hegemoni dapat disimpulkan sebagai penggiringan ideologi

masyarakat yang telah terkonsep matang oleh pihak tertentu (kaum kapitalis) yang

memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat

memperoleh keuntungan. Masyarakat dikonsep agar membutuhkan teknologi

sebagai ideologi mereka. Secara tidak sadar masyarakat mengalami penindasan

yang tidak mereka rasakan. Seperti Para punggawa sebagai kelompok yang

menguasai teknologi dengan kemampuan modal menguasai alat-alat produksi

teknologi penangkapan terhadap sawi.

2.3 Landasan Teori

Sebagai gambaran bahwa apa yang terjadi pada masa yang lalu, yang terjadi

pada saat sekarang, dan yang akan terjadi pada masa yang akan datang tidak akan

sama karena adanya perbedaan fenomena dan rentang waktu yang dilewati. Agar

38

mendapatkan sebuah hasil penelitian yang baik maka perlu digunakan teori yang

dapat membatu dalam menganalisis setiap permasalahan yang ada. Landasan teori

yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

2.3.1 Teori Relasi Kuasa

Kekuasaan tidak dipahami dalam konteks pemilikan oleh suatu kelompok

institusional sebagai suatu mekanisme yang memastikan ketundukan warga negara

terhadap negara. Kekuasaan juga bukan mekanisme dominasi sebagai bentuk

kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan yang

didominasi atau yang powerful dengan powerless. Kekuasaan bukan seperti halnya

bentuk kedaulatan suatu Negara atau institusi hukum yang mengandaikan dominasi

atau penguasaan secara eksternal terhadap individu atau kelompok

(Foucault2002),

Istilah ‘relasi kuasa’(power relation). sebuah istilah penting dalam

berbagai disiplin ilmu termasuk dan terutama belakangan ini dalam Kajian Budaya.

Foucault menegaskan bahwa power atau kuasa bersifat ubiquitous atau ada dimana-

mana, dan semua kuasa mencakup perjuangan untuk memediasi, menciptakan

makna, dan melakukan kontrol, Foucault (dalam Lewis, 2008: 31).

Selanjutnya (Lewis, 2008 : 32) mengatakan bahwa proses hadirnya kuasa

sudah tampak dalam penggunaan bahasa dan tindakan-tindakan fisik yang mungkin

menyertainya. Para ahli teori budaya dan kaum analis pada umumnya sepakat

bahwa ada hubungan erat antara proses mediasi kuasa dan penggunaan bahasa.

kekuasaan menurut (Foucault, 2002) lebih menunjuk pada mekanisme dan

strategi dalam mengatur hidup bersama. Dalam arti ini kekuasan mengasalkan diri

39

dari berbagai sumber dan memiliki keterkaitan satu terhadap yang lain. Adanya

pengakuan struktur-struktur yang menjalankan fungsi tertentu dan dalam struktur

itulah kekuasaan mengasalkan dirinya, Selanjutnya menurut Foucault bagaimana

kekuasaan harus dipahami sebagai :

power must be understood in the first instance as the multiplicity of force relations immanent in the sphere in which they operate and which constitute their own organization; as the process which, through ceaseless struggles and confrontations, transforms, strengthens, or reserves them; as the support which these force relations find in one another, thus forming a chain or a system, or on the contrary, the disjunctions and contradictions which isolate them from one another; and lastly, as the strategy in which they take effect, whose general design or institutional crystalization is embodied in the state apparatus, in the formulation of the law, in the various social hegemony." (Foucault, 1990: 92-93). Dengan demikian, kekuasaan menurut (Foucault, 1990) mesti dipahami

sebagai bentuk relasi kekuatan yang imanen dalam ruang dimana kekuasaan itu

beroperasi. Kekuasaan mesti dipahami sebagai sesuatu yang melanggengkan relasi

kekuatan itu, yang membentuk rantai atau sistem dari relasi itu, atau justru yang

mengisolasi mereka dari yang lain dari suatu relasi kekuatan. Oleh karena itu,

kekuasaan merupakan strategi di mana relasi kekuatan adalah efeknya.

Kuasa itu ada dimana-mana dan muncul dari relasi-relasi antara berbagai

kekuatan, terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari kesadaran manusia.

Kekuasaan hanyalah sebuah strategi. Strategi ini berlangsung dimana-mana dan

disana terdapat sistem, aturan, susunan dan regulasi. Kekuasaan ini tidak datang

dari luar, melainkan kekuasaan menentukan susunan, aturan dan hubungan-

hubungan dari dalam dan memungkinkan semuanya terjadi. Mengacu pada

40

pandangan Foucault bahwa kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Dimana

ada relasi, disana ada kekuasaan. (Foucault, 2000 : 144),

Selanjutnya (Foucault, 1990 : 94-95) menjelaskan ada lima proposisi

mengenai apa yang dimaksudnya dengan kekuasaan, yakni:

1. Kekuasaan bukan sesuatu yang didapat, diraih, digunakan, atau dibagikan

sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau bahkan dapat juga punah; tetapi

kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak.

2. Relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hirarkhis yang mengandaikan

ada yang menguasai dan yang dikuasai.

3. Kekuasaan itu datang dari bawah yang mengandaikan bahwa tidak ada lagi

distingsi binary opositions karena kekuasaan itu mencakup dalam

keduanya.

4. Relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif.

5. Di mana ada kekuasaan, di situ pula ada anti kekuasaan (resistance). Dan

resistensi tidak berada di luar relasi kekuasaan itu, setiap orang berada

dalam kekuasaan, tidak ada satu jalan pun untuk keluar darinya.

Berdasarkan hal tersebut, Menurut Foucault, bahwa kekuasaan itu bukanlah

sesuatu yang diwariskan, diperoleh dari seseorang atau sebuah kelompok masyarat

sebagai sebuah hadiah yang kemudian dapat digunakan atau dibagi-bagi.

Kekuasaan dapat ditemukan dimana saja karena kekuasaan akan terus beroperasi

dimana relasi-relasi itu berada. Relasi kuasa yang dimaksud Foucault bukanlah

relasi kekuasaan yang mengumpamakan adanya sebuah hirarki kekuasaan yang

kemudian membentuk kelas sosial dengan adanya kelompok yang di kuasai dan

41

kelompok yang menguasai atau distingsi binary oppositions dengan melakukan

klasifikasi yang berhubungan secara struktural.

Selanjutnya beberapa metedologis kekuasaan yang menjadi fokus perhatian

(Foucault 2002) adalah sebagai berikut :

1. peran hukum dan aturan-aturan. Foucault mengatakan “kuasa tidak selalu

bekerja melalui represif dan intimidasi melainkan pertama-tapa bekerja

melalui aturan-aturan dan normalisasi”. Segala aturan dan hukum pertama

tidak dilihat sebagai hasil dari ketentuan pemimpin atau institusi tertentu

tetapi sebagai sintesis dari kekuasaan setiap orang yang lahir karena

perjanjian. Segala aturan yang lahir karena konsensus bersama memiliki

kekuatan yang lebih dalam hidup bersama.

2. tujuan kekuasaaan. Tujuan dari adanya mekanisme kekuasaan ialah

membentuk setiap individu untuk memiliki dedikasi dan disiplin diri agar

menjadi pribadi yang produktif. Setiap orang diberi ruang untuk berpikir,

berkembang dan dengan bebas menyampaikan aspirasinya demi kemajuan

bersama.

3. Kekuaaan itu tidak dilokalisasi tetapi terdapat di mana-mana. Kesadaran

akan kekuatan dari suatu negara dan masyarakat tidak dibatasi hanya dari

para pemimpin tetapi atas kerjasama setiap pribadi dan lembaga yang

memiliki orientasi produktif. Misalnya, dengan adanya ruang komunikasi

antara pemimpin dan warganya, kesatuan tercipta dalam suasana dialogis

dan mengarah kepada cita-cita bersama.

42

4. kekuasaan yang mengarah ke atas. Dalam arti ini, kekuasaan setiap orang

dan lembaga dikomunikasikan sedemikian rupa sehingga membentuk

konsensus bersama. Atau dengan kata lain hasil dari proses komunikasi

kekuasaan bersama akan menghasilkan kekuasaan bersama atau dalam

bahasa, Thomas Kuhn, adanya paradigma bersama.

5. kombinasi antara kekuasaan dan Ideologi. Setiap anggota dalam

masyarakat kurang lebih memiliki impian yang sama yaitu adanya

pengakuan hal setiap orang yang terarah pada kesejahteraan bersama.

Harapan ini harus berjalan bersama dengan kekuasaan bersama. Segala

hukum dan aturan diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dari kelima point di atas, kita melihat dengan jelas adanya perbedaan

menyolok antara gagasan Foucault dengan para pemikir abad modern. Misalnya,

Machiavelli yang melihat kesejahteraan bersama tidak ditentukan oleh konsensus

bersama tetapi oleh penguasa Negara, bahwa penguasa memiliki kuasa mutlak

untuk mengatur negara. Tidak ada aturan dan hukun yang muncul sebagai akibat

perjanjian setiap subyek. Dengan membandingkan kedua gagasan ini, kita dapat

melihat bahwa arti kekuasaan dan jiwa yang menggerakan hidup bersama memiliki

titik tolak yang berbeda. Bagi penulis, Foucault menjunjung tinggi pada proses

kreatif dan kritis setiap orang dalam membangun ideologi bersama. (Santoso, 2002

: 59)

Kekuasaan itu tidak dipandang secara negatif tetapi secara positif dan

produktif. Kekuasaan bukan merupakan sebuah intitusi atau struktur, bukan

kekuatan yang dimiliki tetapi kekuasaan merupakan istilah untuk menyebut situasi

43

strategis, kompleks dalam masyarakat. Kekuasaan itu menurut Foucault mesti

dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan yang

mempunyai ruang lingkup strategis, Foucault (dalam Kamahi 2017 : 118).

Kekuasaan bertautan dengan pengetahuan yang berasal dari relasi-relasi

kekuasaan yang menandai subjek. Foucault menautkan kekuasaan dengan

pengetahuan sehingga kekuasaan memproduksi pengetahuan dan pengetahuan

menyediakan kekuasaan, ia mengatakan bahwa kekuasaan tidak selalu bekerja

melalui penindasan dan represi, melainkan juga normalisasi dan regulasi, (Sutrisno,

2005 : 154)

Relasi kuasa (power relation) adalah hubungan antara suatu kelompok

dengan kelompok lainnya berdasarkan ideologi tertentu. Kekuasaan (power) adalah

konsep yang kompleks dan abstrak, yang secara nyata mempengaruhi kehidupan

mereka. Selain itu, kekuasaan juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan

pemangku kepentingan, untuk menentang atau mendukung individu atau kelompok

lainnya, (Thomas, 2004 : 10).

Angus Stewart (dalam Agusta, 2008 : 266-267) membagi kekuasaan dalam

dua bagian, yaitu: Pertama, kekuasaan yang hadir dalam bentuk dominasi, yang

dikenali sebagai kekuasaan meliputi (power over) sesuatu atau seseorang.

Kekuasaan jenis ini dipandang sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan,

melalui mobilisasi sumberdaya. Selain itu, kekuasaan juga sejajar dengan otoritas,

sehingga memiliki keresmian dan legitimasi, untuk mendesakkan keinginan kepada

orang lain; Kedua, kekuasaan yang hadir dalam bentuk pemberdayaan, yang

dikenali sebagai kekuasaan terhadap (power to) sesuatu atau seseorang. Kekuasaan

44

jenis ini dipandang sebagai wujud otonomi masyarakat, melalui proses

intersubyektif yang mampu menciptakan solidaritas bersama.

McQuail (dalam Burton, 1999 : 58) menjelaskan bahwa lokasi kekuasaan

tidaklah disatu tempat tetapi menyebar dan bervariasi dalam institusi, masyarakat,

individu, dan audiens. secara umum dapat di jelaskan bahwa kuasa atau kekuasaan

itu tidak terpusat, tidak bergerak dari satu arah ke arah lain, akan tetapi bisa muncul

dan bergerak dari berbagai arah. kuasa yang biasa diasosiasikan secara tradisional

dengan politik, pemerintahan, dan pemimpin, sebetulnya merupakan hal yang

tersebar di berbagai tempat, bersifat cair, dan berkaitan dengan proses atau usaha-

usaha menciptakan makna, pertengkaran, sengketa dan pencarian jalan ke luar

(dispute and dissolution).

Lebih lanjut (Robert A. Dahl, 1957 : 201) mendefinisikan kekuasaan

(power) merupakan relasi antar orang (manusia), yang dinotasikan dalam simbol

sederhana. Kekuasaan dapat bersifat konfliktual (conflictual) dan koersif

(coercive), sehingga perlu dibangun melalui konsensus (consensus) dan legitimasi

(legitimacy) Kekuasaan bukanlah hal sederhana yang ada dengan sendirinya,

melainkan sesuatu yang harus dikultivasi (cultivated). Kekuasaan tidak akan

kehilangan kekuatannya, bila ia digunakan dengan memanfaatkan berbagai taktik

untuk mempengaruhi berbagai agenda. Selanjutnya, Kekuasaan merupakan wujud

adanya kewenangan yang legitimate (Moncrieffe, 2004 : 26-27).

Kuasa atau kekuasaan didefinisikan oleh Van Dijk (dalam Eriyanto, 2005 :

272) sebagai ‘kepemilikan yang dimiliki’ oleh suatu kelompok atau anggotanya

untuk mengontrol anggota kelompok dari anggota kelompok lain. Seperti halnya

45

yang disampaikan oleh Faucault dan Gramsci, kontrol bisa dilakukan secara

langsung lewat kekuatan fisik, tetapi juga bisa secara tidak langsung atau cara-cara

persuasif. Kepemilikan akan kekuasaan ditentukan oleh berbagai hal seperti

sumber-sumber daya, uang, status, dan pengetahuan. Kontrol bisa dilakukan secara

tidak langsung dengan memengaruhi melalui penyebaran pengetahuan. Siapa

memiliki modal-modal seperti di atas lebih banyak identik dengan memiliki

kekuasaan lebih besar, lebih kuat, lebih berpengaruh.

Sejalan dengan hal tersebut menurut (Martin, 1995 : 98), juga

menambahkan bahwa penguasa memiliki kemampuan memainkan peranan sosial

yang penting dalam suatu masyarakat. Terutama pada kelimpahan materi yang tidak

merata di dalam suatu masyarakat misalnya antara kelompok pemilik modal dan

kelompok ang membutuhkan modal. Terjadinya pola ketergantungan yang tidak

seimbang mendatangkan sikap kepatuhan.

Berdasarkan konsep tersebut, dapat di katakan bahwa Relasi kuasa

merupakan kondisi yang sangat kompleks ditentukan oleh berbagai kepemilikan

modal dan situasi sosial politik. Dalam masyarakat sederhana atau kompleks, di

desa atau di kota, daerah maritim atau daerah pertanian, relasi kuasa pasti terjadi

dengan hasil dan kondisi yang berbeda-beda bergantung pada kepemilikan modal

oleh tiap-tiap pilar yang terlibat. kekuasan akan terus beroperasi dalam sebuah

relasi yang ada di mana-mana, karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Di

mana ada relasi, di sana ada kekuasaan. Seperti halnya di Tiworo Kepulauan,

Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna Barat, relasi kuasa pada Punggawa-

Sawi nelayan etnis Bajo. Teori ini berguna untuk menguraikan lebih jelas strategi

46

pengoperasian kekuasaan oleh para punggawa dalam hubungan relasi dengan para

sawi dan pihak-pihak di luar etnis Bajo.

2.3.2 Teori Kapital

Untuk menjelaskan analisis teori kapital dalam kerangka pemikiran

Bourdieu terkait dengan penelitian, pertama-tama perlu terlebih dahulu diuraikan

lebih jelas tentang bentuk-bentuk sistem disposisi dan posisi kapital, relasi dan

posisi yang dihargai dalam kapital, serta genesis habitus yang membentuknya.

Menurut Bourdieu, kapital tidak hanya hal-hal yang bersifat kebendaan (material)

tetapi juga hal-hal yang immaterial, seperti relasi sosial, power, posisi dan

sebagainya. Seseorang yang tidak memiliki material, tetapi dia memiliki jaringan

sosial yang kuat, posisi bagus, pendidikan yang legitimate dan mendapat pengakuan

dari masyarakat, maka sebenarnya dia memiliki potensi kapital yang baik yang bisa

pertukarkan oleh agen yang memilikinya. Berbagai kapital immaterial yang

dimiliki oleh agen dapat mendatangkan keuntungan material melalui proses

konversi, (Bourdieu, 1986 : 46).

Modal (Kapital) sebagai modalitas kekuasaan, menurut Bourdieu,

akumulatif, bisa diwariskan, bisa diatur posisinya, artinya dapat diperoleh dengan

syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam ruang sosial atau kelas sosial

tempat modal tersebut dihargai, Modal merupakan sesuatu yang dianggap berharga

dalam arena, digunakan sebagai sumber sekaligus tujuan dari strategi kekuasaan.

Jika arena adalah tempat habitus menempuh strategi, modal adalah bagian dari

mekanisme strategi habitus dalam menguasai arena. Strategi relasi kuasa dan

dominasi didasarkan kepemilikan, komposisi, dan strategi penempatan modal-

47

modal. Semakin kokoh modal yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi agen di

suatu arena. (Bourdieu, 1986 : 48-49).

Bourdieu merinci modal dalam bentuk yakni (1) modal ekonomi, yang dapat

dikonversi menjadi alat tukar seperti uang dalam bentuk hak milik; (2) modal

budaya, pada kondisi tertentu dapat dikonversi menjadi modal ekonomi dan dapat

dilembagakan dalam bentuk kualifikasi pendidikan; dan (3) modal sosial, terdiri

dari kewajiban-kewajiban sosial (‘koneksi-koneksi’), pada kondisi tertentu dapat

dikonversi menjadi modal ekonomi dan dapat dilembagakan, (Bourdieu, 1986 : 47-

48).

Modal budaya, menurut Bourdieu, eksis dalam tiga bentuk. Pertama,

terintegrasi dalam diri, berbentuk sistem disposisi yang tahan lama dalam tubuh dan

pikiran, seperti jujur, suka menolong, tampan. Tipologi modal pertama ini, menurut

Bourdieu, melekat dalam diri agen sampai menjadi habitus. Konsekuensinya, ia

tidak mudah-pada hal-hal tertentu, bukan berarti tidak bisa dipindah, ditukar,

diminta, atau dijual-belikan, secara instan, sebagaimana uang, hak milik, atau

kebangsawanan. (4) modal simbolik, menurut Bourdieu, adalah jenis modal yang

sebenarnya tidak berbentuk, bahkan bersumber dari kekeliruan pengenalan, tetapi

diakui, diterima, dan bahkan dapat dikonversi dengan modal-modal lain. Modal

simbolik mengandaikan pula, kata Bourdieu, adanya mediasi dan intervensi dari

habitus. Secara sosial, modal simbolik berada dalam kapasitas kognitif karena

perkaranya adalah ketidakabsahan dalam mengakui dan mengenali modal simbolik

oleh logika pengetahuan, (Bourdieu, 1986 : 51).

48

Modal sosial meurut Bourdieu merupakan jumlah sumberdaya aktual dan

potensial, terkait kepemilikan jaringan relasi jangka panjang, baik sudah atau belum

terlembagakan, saling mengakui dan mengenal; setiap anggota kelompok tersebut

bersedia mendukung kepemilikan modal secara kolektif”. Modal sosial eksis dalam

bentuk praksis, berbentuk material dan simbolik, dan kedua hal terakhir ini bisa

dipertukarkan untuk saling melanggengkan jumlah kepemilikan. Secara umum,

modal sosial mengandung unsur kepercayaan, solidaritas, loyalitas, dan koneksi,

sehingga dapat menjamin penerimaan eksistensi agen dalam ruang-ruang sosial

yang terikat seperti keluarga, kelas sosial, partai, sekolah, dan ruang-ruang sosial

lain. Kepemilikan modal sosial dipengaruhi oleh jumlah jaringan relasi-relasi.

Semakin banyak jumlah jaringan relasi, semakin kuat pula pengaruh agen

memobilisasi dan mengumpulkan modal-modal atau modal global: ekonomi,

budaya, simbolik, (Bourdieu, 1986 : 51).

Kapital dapat pula dimengerti sebagai wujud dari wajah mutakhir

kepentingan, yakni kapitalisme. Kapitalisme menjadi tujuan dan medium paling

transparan dalam kepentingan politik, ekonomi, di dalam masyarakat modern.

Kapital dalam modal ekonomi menempati posisi paling dihargai, diperjuangkan,

diakumulasi, dan bahkan dipergunakan sebagai amunisi utama dalam mendapatkan

modal-modal lain. Ia juga melahirkan sistem-sistem disposisi pada agen, yakni

suatu sistem disposisi berbasis pada persentuhan modal budaya yang dimiliki agen

dan struktur sosial yang kemudian membentuk dan dibentuk dari kepemilikan

Kapital, (Yuliantoro, 2016 : 108-109).

49

Setiap kapital dalam konsep Bourdieu adalah berkaitan, juga bisa

mengalami perubahan. Setiap individu bisa melampaui batasan-batasan kapitalnya,

demi menaikkan kelas sosialnya di dunia sosial. Kapital (modal) saling berkaitan

satu sama lain, juga modal bisa berubah (meningkat) dan kelas sosial yang

menggambarkan status sosial individu di masyarakat, (Siregar, 2017 : 25).

Fungsi modal dalam pandangan Bourdieu adalah relasi sosial dari system

pertukaran yang mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang langka dan layak

dicari dalam bentuk sosial tertentu. Beragam jenis modal yang bisa dipertukarkan

dengan jenis modal-modal lainnya. Penukaran yang paling dramatis adalah

penukaran dalam bentuk simbolik. Sebab dalam bentuk simbolik inilah bentuk-

bentuk modal dipresepsi dan dikenali sebagai sesuatu yang menjadi mudah

dilegitimasi, (Halim, 2014 : 109).

Apabila dalam ranah terjadi kompetisi antar pemain untuk memenangkan

pertandingan, maka penggunaan strategi diperlukan. Srategi ini diperlukan untuk

mempertahankan dan ada pula yang ingin mengubah distribusi modal-modal dalam

kaitannya dengan hirarki kekuasaan. Menurut Bourdieu strategi yang dipakai oleh

pelaku tergantung pada jumlah modal yang dimiliki dan struktur modal dalam

posisinya di ruang sosial. Jika mereka berada dalam posisi dominan maka

strateginya diarahkan pada usaha melestarikan dan mempertahankan status quo.

Sedangkan mereka yang didominasi berusaha mengubah distribusi modal, aturan

main dan posisi-posisnya sehingga terjadi kenaikan jenjang sosial, (Siregar, 2017 :

25).

50

Selnajutnya menurut (Bourdieu, 1986 : 156). Salah satu bentuk sarana

kekuasaan adalah dengan hutang : seseorang bisa berada “dibawah kekuasaannya”

dengan kewajiban membayar hutang, ada cara yang lebih halus dari sarana hutang

sebagai bentuk kekuasaan simbolik, yaitu dengan pemberian hadiah. Melalui

pemberian hadiah, terutama yang tidak bisa dikembalikan dengan kualitas

seimbang dari si pemberi, maka si penerima akan terikat dalam hubungan hutang

budi. Bentuk kekerasan simbolik itu ‘lembut’, ‘kekerasan yang tidak terikat’,

‘kekerasan yang dibatinkan dalam sikap-sikap kepercayaan, kewajiban, loyalitas

pribadi, hadiah, utang, kesalehan, yang semua itu merupakan bentuk kebaikan

dalam etika kehormatan,

Berangkat dari penjelasan teori diatas, mengungkap keberadaan punggawa

sebagai pemilik kapital (kapital ekonomi, kapital budaya, kapital simbolik) dalam

perjuangan mendapatkan pengakuan, otoitas, modal dan akses atas posisi-posisi

kekuasaan terkait dengan strategi dalam relasi kuasa punggawa-sawi pada

masyarakat Tiworo Kepulauan di Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna Barat.

2.4. Model Penelitian

Model penelitian ini dapat digambarkan seperti berikut ini. Model

penelitian merupakan abstraksi kerangka berfikir serta sintesa antara teori dengan

permasalahan penelitian yang digambarkan dalam bentuk gambar atau bagan.

Model penelitian terkait relasi kuasa dalam kehidupan masyarakat nelayan etnis

Bajo didasari atas adanya kekuasaan yang membangun relasi kuasa dari pihak

Punggawa,dengan (pemerintah eksekutif maupun legistif, aparat keamanan dan

51

pedagang pengumpul hasil laut yang memiliki modal besar) masyarakat etnis Bajo

Sawi sebagai kelompok kelas pekerja, yang bekerja di bawah arahan punggawanya

Relasi kuasa ini diekspresikan dalam bentuk-bentuk relasi kuasa, faktor-

faktor yang menyebabkan terjadinya relasi kuasa, idiologi dan implikasi dalam

relasi kuasa pada masyarakat nelayan etnis Bajo. Kerangka berpikir terkait relasi

kuasa pada nelayan etnis Bajo di Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna Barat

Provinsi Sulawesi Tenggara digambarkan dengan bagan berikut.

52

2.5. Bagan Pikir

l

Keterangan :

: Garis yang menunjukkan saling memengaruhi : Garis yang memberikan hubungan atau pengaruh secara sepihak : Garis yang memberikan pengaruh tidak langsung secara sepihak

Etnis Bajo Sawi

Konsep 1. Punggawa-Sawi 2. Patron klien 3. Ideologi 4. Hegemoni

Etnis Bajo Punggawa

Pemerintah Eksekutif Legislatif

Pengusaha/ Pemodal

Teori 1. Teori Relasi Kuasa 2. Teori Kapital

Relasi Kuasa Punggawa-Sawi

Pada Nelayan Etnis Bajo

Ideologi yang mempengaruhi Relasi

Kuasa Punggawa-Sawi Pada nelayan

Etnis Bajo

Bentuk-Bentuk Relasi Kuasa

Punggawa-Sawi Pada nelayan

Etnis Bajo

Implikasi yang di timbulkan akibat adanya Relasi

Kuasa Pada nelayan Etnis Bajo

1. Kesimpulan 2. Temuan 3. Saran

Nelayan Etnis Bajo

Aparat Keamanan

53

2.6. Keterangan Bagan Penelitian

Gambar dari model penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa wilayah pesisir

dan kepulauan yang dihuni oleh nelayan etnis Bajo. Aktifitas perekonomian yang

dilakukan di kawasan pesisir oleh masyarakat etnis Bajo di Kecamatan Tiworo Utara

diantaranya adalah kegiatan perikanan tangkap atau nelayan agar bisa menunjang

kehidupan ekonomi mereka. Dalam aktivitas perekonomian ini ada yang berperan

sebagai pemilik modal (Punggawa) dan ada yang beperan sebagai kelompok pekerja

yang berhubungan langsung dengan aktifitas penangkapan ikan atau nelayan Sawi yang

bekerja untuk Punggawa.

Hubungan antara punggawa dan sawi dalam masyarakat nelayan etnis Bajo di

Kecamatan Tiworo Utara kemudian mendorong terbentuknya relasi kuasa antara

punggawa dan sawi pada nelayan etnis Bajo. Para punggawa dalam menjalankan

praktek kekuasaan dengan membangun pula jaringan komunikasi dengan para

pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, pemilik modal dan aparat keamanan agar

bisa menjamin kelancaran dalam usaha perdagangan dan pemasaran hasil-hasil laut

yang ada di Kecamatan Tiworo Utara.

Berbagai fenomena dan permasalahan yang timbul sebagai bentuk relasi kuasa

Punggawa-Sawi yang didalamnya menyangkut sistem patron klien dan ideologi dalam

kehidupan nelayan etnis Bajo dianalisis dengan menggunakan teori relasi kuasa, dan

teori kapital, yang diterapkan sesuai dengan kaidah kritis Kajian Budaya.

54

Teori-teori diatas memudahkan untuk memperoleh gambaran secara detail

tentang bentuk-bentuk relasi kuasa Punggawa-Sawi pada nelayan etnis Bajo, ideologi

yang mempengaruhi relasi kuasa Punggawa-Sawi pada nelayan etnis Bajo, dan

implikasi yang timbul akibat dari adanya relasi kuasa sehingga menjadi bahan temuan

baru dari penelitian dan dipergunakan sebagai pijakan utama dalam memberikan

rekomendasi/saran baik kepada pemerintah, (eksekutif dan legislatif aparat keamanan

dan pengusaha dalam pengelolaan hasil-hasil laut yang melibatkan aktivitas nelayan

etnis Bajo di Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna Barat.