Diploma IV Kurikulum Khusus BPKPKelas 8B

Aditya Wahyu Kusuma WardanaDaniel Wawone Yunior Basar

Ivan Dwi JatmikoRestu Kurnia Natalia

Yusniar Yuliana Wardani

1

KEBIJAKAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH

TA 2014

Kebijakan Anggaran Transfer ke Daerah RAPBN 2014

Kebijakan anggaran Transfer ke Daerah dalam tahun 2014 diarahkan untuk mendukung

kesinambungan pembangunan di daerah dan meningkatkan kualitas pelaksanaan

program/kegiatan yang menjadi prioritas daerah berdasarkan Standar Pelayanan Minimum

(SPM) yang telah ditetapkan untuk masing-masing bidang. Secara rinci tujuan dari alokasi

anggaran Transfer ke Daerah dalam tahun 2014 adalah untuk:

1. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan

daerah, serta antardaerah;

2. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu pengalokasian dan

penyaluran anggaran Transfer ke Daerah;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan

publik antardaerah;

4. Mendukung kesinambungan fiskal nasional;

5. Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan pembangunan

daerah;

6. Meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan;

dan

7. Meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap jenis dana transfer tertentu

guna meningkatkan kualitas belanja daerah.

A. Dana Perimbangan

1. Dana Bagi Hasil

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada

daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. Dalam tahun 2014, kebijakan DBH diarahkan untuk (1)

Melaksanakan kebijakan penetapan jenis dan persentase pembagian Dana Bagi Hasil sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan; (2) Melaksanakan kebijakan penyaluran Dana Bagi

Hasil berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan PNBP (SDA) serta menyelesaikan kurang

bayar DBH; (3) Menetapkan alokasi DBH secara tepat waktu sesuai dengan rencana

penerimaan berdasarkan potensi daerah penghasil; (4) Menyempurnakan proses perhitungan

secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme rekonsiliasi data.

2. Dana Alokasi Umum

2

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Besaran DAU Nasional ditetapkan dalam APBN

yaitu sekurang-kurangnya 26 persen dari PDN neto. Kebijakan PDN neto senantiasa

mempertimbangkan unsur-unsur pengurang PDN dengan tetap menjaga peningkatan riil

alokasi DAU setiap tahun.

Kebijakan alokasi DAU ke daerah dilakukan dengan menggunakan formula yang

didasarkan pada data dasar perhitungan DAU. Penggunaan formula tersebut mengalami

perubahan sejak diberlakukannya secara efektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 pada tahun 2006, yaitu pada penyempurnaan

komponen alokasi minimum (AM) dan kesenjangan fiskal (KF). Sebelum tahun 2006,

formula DAU terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu AM dan alokasi DAU

berdasarkan KF. AM dihitung berdasarkan komponen lumpsum dan proporsional belanja

pegawai. Selanjutnya, sejak tahun 2006, komponen AM dan KF tersebut disempurnakan

menjadi alokasi dasar (AD) dan celah fiskal (CF). Alokasi DAU berdasarkan CF tersebut

merupakan komponen ekualisasi kemampuan keuangan antardaerah, yang merupakan

selisih kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Penyempurnaan telah

dilakukan pada penjumlahan dua komponennya, yaitu AD dan CF sebagaimana tercantum

dalam pasal 45 PP Nomor 55 tahun 2005 : (1) daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih

besar dari 0 (nol), menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal; (2) daerah

yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 (nol), menerima DAU sebesar alokasi dasar;

(3) daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari

alokasi dasar, menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah

fiskal; (4) daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama

atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU.

Besaran DAU yang didistribusikan kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam RAPBN

2014, berdasarkan pada:

a. Alokasi Dasar (AD), yang dihitung atas dasar jumlah gaji PNSD, antara lain meliputi

gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sesuai dengan

peraturan penggajian pegawai negeri sipil serta mempertimbangkan kebijakan-

kebijakan terkait penggajian dan pengangkatan CPNSD; dan

b. Celah fiskal (CF), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan

Fiskal tercermin dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah (meliputi luas wilayah

darat dan luas wilayah perairan/laut), indeks kemahalan konstruksi, indeks 3

pembangunan manusia, dan PDRB per kapita. Kapasitas Fiskal diwakili oleh variable

PAD, DBH Pajak, DBH CHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau), dan DBH

SDA (tidak termasuk DBH SDA Dana Reboisasi).

Memenuhi amanat UU Nomor 33 Tahun 2004, DAU dalam RAPBN 2014

diarahkan untuk :

a. mendukung fungsi DAU sebagai alat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah

dan mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah (horizontal imbalances);

b. menetapkan besaran DAU sekurang-kurangya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri

(PDN) neto yang ditetapkan dalam APBN sesuai ketentuan perundaang-undangan;

c. meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU yang bersumber dari

lembaga/instansi yang berwenang;

d. menetapkan proporsi DAU sebesar 10 persen untuk semua provinsi dan 90 persen untuk

semua kabupaten/kota dari besaran DAU nasional;

e. tetap melanjutkan penerapan prinsip non hold harmless;

f. menerapkan formula DAU secara konsisten yaitu Alokasi Dasar (AD) ditambah Celah

Fiskal (CF) sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004; dan

g. menghitung alokasi DAU bagi Daerah Otonom Baru (DOB) dengan split atau membagi

secara proporsional dengan daerah induk menggunakan jumlah penduduk, luas wilayah,

dan belanja pegawai.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pemerataan alokasi dana antardaerah dalam

mengatasi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah, maka akan terus menerapkan

kebijakan perhitungan DAU untuk memperoleh tingkat ekualisasi terbaik antardaerah,

dengan menggunakan indikator Williamson Index (WI) sebagai parameter tingkat

pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Hal ini berarti bahwa makin kecil angka

indikator WI, maka tingkat variasi pendapatan daerah makin diperkecil dan pemerataan

kemampuan keuangan antardaerah akan makin baik.

Dalam rangka meningkatkan fungsi DAU sebagai equalization grant maka

diformulasikan kebijakan penentuan proporsi komponen DAU yang lebih memberikan porsi

CF lebih besar dari AD dalam besaran DAU dalam formula, yaitu dengan mengurangi

proporsi AD terhadap pagu formula DAU. Makin kecil peran AD dalam formula DAU,

maka makin besar peran formula berdasarkan CF sehingga DAU memiliki peran besar

dalam mengoreksi kesenjangan fiscal antardaerah. Adanya penguatan peran CF dalam

formula DAU, dapat menghasilkan tingkat pemerataan yang lebih baik dengan penggunaan

tolok ukur kesenjangan fiskal.4

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan

prioritas nasional dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan

pencapaian sasaran nasional. Pengalokasian DAK dilakukan berdasarkan 3 (tiga) kriteria

sebagai berikut:

a. Kriteria Umum, yang dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang

dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi dengan Belanja Pegawai

Negeri Sipil Daerah;

b. Kriteria Khusus, yang dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah;

c. Kriteria Teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan

didanai dari DAK yang dirumuskan melalui indeks teknis oleh K/L terkait.

Kebijakan DAK TA 2014 adalah sebagai berikut:

a. Membantu daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar

masyarakat untuk mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);

b. Membantu daerah dalam membiayai kegiatan tertentu dalam rangka pencapaian sasaran

prioritas nasional;

c. Menyempurnakan penyusunan kebijakan DAK yang berbasis hasil (output) sesuai

dengan RPJMN;

d. Meningkatkan koordinasi penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) agar lebih tepat sasaran

dan tepat waktu;

e. Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan DAK baik di pusat maupun di

daerah;

f. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DAK melalui

koordinasi perencanaan dan pengelolaan DAK di berbagai tingkatan pemerintahan

(mulai dari Musrenbangda);

g. Mendukung upaya percepatan pelaksanaan kegiatan di daerah dalam rangka

mewujudkan tercapainya output dan outcome yang diharapkan;

h. Menggunakan kinerja pelaporan pelaksanaan DAK dari daerah sebagai salah satu

pertimbangan dalam pengalokasian DAK berikutnya; dan

i. Meningkatkan koordinasi dan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK.

Arah kebijakan dan lingkup kegiatan setiap bidang DAK TA 2014 adalah sebagai

berikut:5

1) DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah

Arah kebijakan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah adalah meningkatkan

kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik di daerah

pemekaran, daerah induk, daerah yang terkena dampak pemekaran, serta daerah lainnya

yang prasarana pemerintahannya belum layak dan memadai. DAK Prasarana Pemerintahan

Daerah diharapkan dapat membantu penyelenggaraan dan pencapaian SPM dalam hal

penyediaan prasarana pemerintahan. Prasarana tersebut selain untuk meningkatkan

kredibilitas pemerintah daerah, diharapkan juga mendukung sasaran dan indikator

keberhasilan reformasi birokrasi dan tata kelola, yang merupakan Prioritas Nasional, melalui

peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (integritas pelayanan publik di

daerah). Untuk keberlanjutan atas pemanfaatan kegiatan, pemerintah daerah melalui SKPD

terkait harus menyatakan komitmennya untuk menyediakan biaya operasional dan

pemeliharaan dari lingkup kegiatan yang ada sesuai dengan umur ekonomis bangunan.

2) DAK Bidang Pendidikan

Arah kebijakan DAK Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut: (1) Dialokasikan

untuk mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun

yang bermutu dan merata, serta mendukung pelaksanaan program Pendidikan Menengah

Universal; (2) Diprioritaskan untuk pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya bagi

sekolah yang kekurangan ruang kelas, rehabilitasi ruang kelas rusak beserta perabotnya,

pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya, pembangunan ruang belajar lainnya,

penyediaan buku teks pelajaran/perpustakaan/referensi, dan penyediaan sarana penunjang

mutu pendidikan yang cukup, layak, dan merata; serta (3) Sasaran program DAK Bidang

Pendidikan TA 2014 yang meliputi SD/SDLB, SMP/SMPLB dan SMA/SMK baik negeri

maupun swasta, yang secara bertahap diarahkan dalam rangka pemenuhan standar

pelayanan minimal (SPM) pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

3) DAK Bidang Kesehatan

Arah kebijakan DAK Bidang Kesehatan adalah meningkatkan akses dan kualitas

pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian dalam

rangka akselerasi pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) yang difokuskan

untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan anak, penanggulangan

masalah gizi serta pengendalian penyakit (menular dan tidak menular) dan penyehatan

lingkungan terutama bagi penduduk miskin dan penduduk di Daerah Tertinggal, Perbatasan,

dan Kepulauan (DTPK) melalui peningkatan sarana prasarana dan peralatan kesehatan di

Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Puskesmas dan jaringannya, RS Provinsi/Kabupaten/Kota 6

serta penyediaan dan pengelolaan obat, perbekalan kesehatan, vaksin yang berkhasiat, aman

dan bermutu untuk mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang

Kesehatan Tahun 2014.

4) DAK Bidang Keluarga Berencana

Arah kebijakan DAK Bidang Keluarga Berencana adalah untuk meningkatkan akses

dan kualitas pelayanan KB yang merata, yang dilakukan melalui (1) peningkatan daya

jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan, pembinaan program KB lini lapangan; (2)

peningkatan sarana dan prasarana pelayanan KB; (3) peningkatan sarana pelayanan

advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program KB; (4) peningkatan sarana

pembinaan tumbuh kembang anak; dan (5) peningkatan pelaporan dan pengolahan data dan

informasi berbasis teknologi informasi.

5) DAK Bidang Infrastruktur Air Minum

Arah kebijakan DAK Bidang Infrastruktur Air Minum adalah (1) Meningkatkan

cakupan pelayanan air minum layak dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs

untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi SPM penyediaan air

minum di kawasan perkotaan, perdesaan, termasuk daerah tertinggal; (2) Mendukung

kebijakan keberpihakan (affirmative policy) untuk pembangunan daerah tertinggal dan

kawasan perbatasan; dan (3) Mendukung pemenuhan Sasaran Prioritas RPJMN 2010-2014

khususnya Prioritas Nasional 3 di Bidang Kesehatan dan Prioritas Nasional 4 di Bidang

Penanggulangan Kemiskinan.

6) DAK Bidang Infrastrukur Sanitasi

Arah kebijakan DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi adalah (1) Mempercepat pemenuhan

pelayanan akses aman sanitasi melalui penyediaan prasarana sarana yang mencakup

pengelolaan air limbah dan persampahan untuk meningkatkan kualitas kesehatan

masyarakat dan memenuhi SPM penyediaan sanitasi; (2) Mendukung kebijakan

keberpihakan (affirmative policy) untuk pembangunan daerah tertinggal dan kawasan

perbatasan; dan (3) Mendukung pemenuhan Sasaran Prioritas RPJMN 2010-2014

khususnya Prioritas Nasional 3 di Bidang Kesehatan dan Prioritas Nasional 4 di Bidang

Penanggulangan Kemiskinan.

7) DAK Bidang Infrastruktur Irigasi

Arah kebijakan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi adalah (1) Mengembalikan fungsi dan

meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota untuk mendukung sasaran Prioritas Nasional di Bidang Ketahanan Pangan,

yaitu Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Surplus Beras 10 Juta Ton pada tahun 7

2014; (2) Penanganan Jaringan Irigasi melalui alokasi DAK diarahkan untuk pencapaian

SPM Provinsi/Kabupaten/Kota; dan (3) Mendukung kebijakan keberpihakan (affirmative

policy) untuk pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan.

8) DAK Bidang Infrastruktur Jalan

Arah kebijakan DAK Bidang Infrastruktur Jalan adalah:

a. Mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan Provinsi,

Kabupaten dan Kota yang menghubungkan outlet pelabuhan dan bandara dalam

memperlancar distribusi penumpang, barang dan jasa, serta hasil produksi yang

mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata sehingga dapat memperlancar

pertumbuhan ekonomi regional;

b. Menunjang aksesibilitas dan keterhubungan wilayah (domestic connectivity) dalam

mendukung pengembangan koridor ekonomi wilayah/kawasan (MP3EI);

c. Menangani jalan dan jembatan melalui pemeliharaan Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten,

dan Jalan Kota dan pembangunan Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota secara

selektif;

d. Mendukung kebijakan keberpihakan (affirmative policy) untuk pembangunan daerah

tertinggal dan kawasan perbatasan; dan

e. Mendukung pemenuhan Sasaran Prioritas RPJMN 2010-2014 khususnya Prioritas

Nasional 6 di Bidang Infrastruktur.

9) DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat

Arah kebijakan DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat adalah meningkatkan

kualitas pelayanan, terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan di provinsi,

kabupaten/kota guna menurunkan tingkat fatalitas (jumlah korban meninggal) akibat

kecelakaan lalu lintas secara bertahap sebesar 20 persen pada akhir tahun 2014 dan

menurunkan jumlah korban luka-luka sebesar 50 persen hingga akhir tahun 2014.

10) DAK Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Arah kebijakan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah

meningkatkan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan

permukiman dalam rangka menstimulan pembangunan perumahan dan permukiman bagi

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kabupaten/kota.

11) DAK Bidang Transportasi Perdesaan

Arah kebijakan DAK Bidang Transportasi Perdesaan adalah (1) Meningkatkan

pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya

pertumbuhan ekonomi daerah, dan diharapkan dapat menghilangkan keterisolasian dan 8

memberikan stimulan ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan sosial dan

ekonomi; (2) Mengembangkan sarana dan prasarana wilayah yang memiliki nilai strategis

dan diprioritaskan pada wilayah pusat-pusat pertumbuhan kawasan yang memiliki sektor

basis potensial seperti KSCT, KAPET, KSPN dan KPI yang meliputi sektor pertanian,

perikanan, pariwisata, industri, dan perdagangan; (3) Untuk keberlanjutan atas pemanfaatan

kegiatan, pemerintah daerah melalui dinas terkait harus menyatakan komitmennya untuk

membiayai operasional dan pemeliharaan dari lingkup kegiatan yang ada, sesuai masa umur

ekonomis.

12) DAK Bidang Energi Perdesaan

Arah kebijakan DAK Bidang Energi Perdesaan adalah diversifikasi energi. Secara

khusus, DAK energi perdesaaan akan memanfaatkan sumber energi terbarukan setempat

untuk meningkatkan akses masyarakat perdesaan terhadap energi modern.

13) DAK Bidang Pertanian

Arah kebijakan DAK Bidang Pertanian adalah diarahkan untuk mendukung pencapaian

target surplus beras 10 juta ton tahun 2014, dan peningkatan produksi komoditas pertanian

strategis lainnya, dengan melakukan refokusing kegiatan DAK Bidang Pertanian 2014 pada

pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana dasar pertanian di Provinsi dan Kabupaten/

Kota.

14) DAK Bidang Kelautan dan Perikanan

Arah kebijakan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan adalah meningkatkan sarana dan

prasarana produksi, pengolahan, mutu, pemasaran, pengawasan, penyuluhan, dan data

statistik dalam rangka mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan dan minapolitan,

serta penyediaan sarana prasarana terkait dengan pengembangan kelautan dan perikanan di

pulau-pulau kecil.

15) DAK Bidang Kehutanan

Arah kebijakan DAK Bidang Kehutanan adalah (1) Peningkatan operasionalisasi

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

(KPHP); (2) Peningkatan Daya Dukung DAS; (3) Perlindungan Hutan dan Kawasan

Esensial; (4) Pemberdayaan masyarakat.

16) DAK Bidang Lingkungan Hidup

Arah Kebijakan DAK Bidang Lingkungan Hidup adalah (1) Mendorong pelaksanaan

SPM bidang Lingkungan Hidup daerah; (2) Mendorong penguatan kapasitas

kelembagaan/institusi pengelola lingkungan hidup di daerah, dengan prioritas meningkatkan

sarana dan prasarana lingkungan hidup yang difokuskan pada kegiatan pencegahan 9

pencemaran lingkungan; (3) Menunjang percepatan penanganan masalah lingkungan hidup

di daerah; dan (4) Mendukung kegiatan yang terkait dengan upaya adaptasi dan mitigasi

perubahan iklim.

17) DAK Bidang Sarana Perdagangan

Arah Kebijakan DAK Bidang Sarana Perdagangan adalah meningkatkan kuantitas dan

kualitas sarana perdagangan untuk meningkatkan kelancaran distribusi bahan kebutuhan

pokok masyarakat dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional pengamanan

perdagangan dalam negeri, dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Hal

tersebut dicapai dengan (1) Memantapkan ketersediaan dan kondisi sarana distribusi untuk

mendukung kelancaran dan ketersediaan barang (khususnya bahan pokok) sehingga daya

beli dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga, terutama di daerah yang memiliki potensi

dan aktivitas perdagangan yang dilakukan secara reguler, serta daerah dengan kondisi sarana

distribusi yang tidak memadai secara kuantitas dan kualitas; (2) Meningkatkan kuantitas dan

kualitas peralatan, sarana dan fasilitas penunjang kegiatan tertib ukur sebagai upaya

perlindungan konsumen, terutama di daerah yang memiliki potensi alat-alat Ukur, Takar,

Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang cukup besar yang belum dapat ditangani serta

daerah dengan kondisi peralatan, sarana dan fasilitas kemetrologian yang minim; dan (3)

Memperluas sarana penyimpanan komoditas bagi petani dan pengusaha kecil dan menengah

sebagai upaya mendapatkan harga terbaik dan menciptakan alternatif sumber pembiayaan

untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama di daerah sentra komoditas yang termasuk

dalam Sistem Resi Gudang (SRG).

18) DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal

Arah kebijakan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal adalah

mendukung kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang diamanatkan dalam RPJMN

2010- 2014, yaitu “meningkatkan pengembangan perekonomian daerah dan kualitas sumber

daya manusia yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur

perekonomian dan pelayanan dasar sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan

berkembang secara lebih cepat guna dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dari

daerah lain yang relatif lebih maju.”

19) DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan

Arah kebijakan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan adalah

mendukung kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang diamanatkan dalam RKP

2014 yaitu untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang dapat menghambat upaya

pengamanan batas wilayah, pelayanan sosial dasar, serta pengembangan kegiatan ekonomi 10

lokal secara berkelanjutan di kecamatan-kecamatan lokasi prioritas yang ditetapkan oleh

Keputusan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Selanjutnya, terdapat DAK Tambahan yang dialokasikan kepada daerah tertinggal

tersebut, kewajiban penyediaan dana pendamping diatur sebagai berikut:

a. Kemampuan Keuangan Daerah Rendah Sekali, tidak diwajibkan menyediakan dana

pendamping;

b. Kemampuan Keuangan Daerah Rendah, diwajibkan menyediakan dana pendampin

paling sedikit 1 persen;

c. Kemampuan Keuangan Daerah Sedang, diwajibkan menyediakan dana pendamping

paling sedikit 2 persen; dan

d. Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi, diwajibkan menyediakan dana pendamping

paling sedikit 3 persen.

Daerah Otonom Baru (DOB)

Dana perimbangan untuk Dana Otonom Baru belum dialokasikan secara mandiri,

namun masih dihitung dari daerah induknya, mengingat belum tersedianya data yang

memadai dan belum terbentuknya perangkat daerah.

Untuk perhitungan alokasi dana perimbangan dilakukan sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Alokasi DBH PPh Perorangan dan DBH PBB nonmigas yang diperoleh daerah induk

dibagi kepada DOB sesuai dengan rencana penerimaan. Sementara itu, alokasi DBH PBB

Migas yang diperoleh daerah induk dibagi kepada DOB secara proporsional berdasarkan

jumlah penduduk dan luas wilayah. Alokasi DBH Pajak hasil pemerataan yang diperoleh

daerah induk dibagi kepada DOB secara merata. Selanjutnya alokasi DBH CHT yang

diperoleh daerah induk dibagi kepada DOB secara proporsional berdasarkan jumlah

penduduk.

Alokasi DBH SDA yang diperoleh provinsi atau kabupaten induk dibagi kepada DOB

secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah, sedangkan alokasi

DBH SDA hasil pemerataan yang diperoleh daerah induk dibagi kepada DOB secara

merata.

b. Dana Alokasi Umum

Penghitungan DAU untuk daerah otonom baru dilakukan secara proporsional antara

daerah induk dan daerah pemekaran berdasarkan data: (1) jumlah penduduk; (2) luas 11

wilayah; dan (3) belanja pegawai.

c. Dana Alokasi Khusus

Sesuai dengan Undang-undang pembentukannya, kepada DOB diprioritaskan

mendapatkan alokasi DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah dengan tetap

memperhatikan criteria pengalokasian. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi daerah induk

yang ibukota pemerintahannya menjadi bagian DOB. Sementara itu, untuk DAK bidang

lainnya akan dialokasikan pada tahun berikutnya dengan memperhatikan ketersediaan data

penghitungan dalam pengalokasian DAK dan kesiapan perangkat daerah untuk

melaksanakan kegiatan DAK.

B. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

1. Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat direncanakan dalam RAPBN

2014 dengan besaran setara 2 persen dari DAU nasional untuk memenuhi amanat Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi

Provinsi Papua menjadi undang-undang. Penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua

dan Papua Barat diutamakan untuk pendanaan di bidang pendidikan dan kesehatan.

Imbangan alokasi Dana Otonomi Khusus setara 2 persen DAU nasional antara Provinsi

Papua dan Papua Barat disepakati bersama DPR RI sebesar 70 persen dan 30 persen. Selain

itu, dialokasikan juga dana tambahan infrastruktur, yang besarannya disepakati antara

Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang

penggunaannya diutamakan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh dalam RAPBN 2014 direncanakan

besarannya setara 2 persen dari DAU nasional untuk memenuhi amanat Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penggunaannya diarahkan untuk

mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat,

pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

2. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Dana Keistimewaan DIY diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY

yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme Transfer ke Daerah. Dana

Keistimewaan DIY merupakan dana yang disediakan dan dialokasikan oleh Pemerintah

dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan

keistimewaan adalah kewenangan tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain kewenangan 12

sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Kewenangan

Keistimewaan DIY dituangkan dalam Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) dan

dilaksanakan berdasarkan asas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi,

kebhinnekatunggalikaan, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan

pendayagunaan kearifan lokal. Kewenangan dalam urusan keistimewaan yang dimaksud

meliputi: (1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan

Wakil Gubernur; (2) Kelembagaan Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta; (3) Kebudayaan;

(4) Pertanahan; dan (5) Tata ruang.

Dana Keistimewaan dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan

dari Pemerintah Daerah DIY. Dalam rangka penyediaan Dana Keistimewaan, Pemerintah

Daerah DIY wajib menyampaikan rencana kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam

rencana program dan kegiatan tahunan serta 5 (lima) tahunan. Pembahasan teknis program

dan kegiatan yang didanai oleh Dana Keistimewaan DIY dilakukan antara Pemerintah

Daerah DIY bersama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang

berkaitan dengan Keistimewaan DIY dan difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri selaku

koordinator. Hasil pembahasan teknis tersebut disampaikan kepada Kementerian Keuangan

dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional untuk kemudian dianggarkan dalam APBN.

3. Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian ditujukan untuk mendukung program/kebijakan tertentu pemerintah

yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatannya sudah menjadi urusan

daerah.

a. Tunjangan Profesi Guru PNSD

Salah satu arah kebijakan pembangunan pendidikan dalam tahun 2014 adalah

peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan.

Hal tersebut dilakukan antara lain melalui peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi

kompetensi, evaluasi, pelatihan pendidikan, dan penyediaan berbagai tunjangan guru.

Peningkatan profesionalitas guru tersebut senantiasa diikuti dengan peningkatan

kesejahteraan guru. Salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan guru adalah berupa

pemberian Tunjangan Profesi Guru. Dalam penyalurannya, Tunjangan Profesi Guru

harus dilakukan secara efisien, efektif, dan terkendali.

Tunjangan Profesi Guru diberikan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)

yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. 13

b. Tambahan Penghasilan Guru PNSD

Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD diberikan kepada guru yang belum

mendapatkan Tunjangan Profesi Guru dengan besaran Rp250.000,00 per bulan yang

diberikan selama 12 bulan dalam setahun. Dalam RAPBN 2014.

c. Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai

urusan daerah melalui penyaluran dana ke RKUD Provinsi, untuk selanjutnya

diteruskan ke sekolah dengan mekanisme hibah.

d. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah (DID) ditujukan terutama dalam rangka pelaksanaan fungsi

Pendidikan yang menjadi urusan daerah dan dialokasikan kepada daerah berprestasi

dengan mempertimbangkan kriteria tertentu. Tujuan lain yang diharapkan dari

pengalokasian DID adalah untuk mendorong agar daerah berupaya untuk mengelola

keuangannya dengan lebih baik yang ditunjukkan dengan perolehan opini Badan

Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah dan mendorong agar

daerah berupaya untuk selalu menetapkan APBD secara tepat waktu.

Penentuan daerah berprestasi dan penghitungan besaran alokasi dilakukan berdasarkan

criteria utama, kriteria kinerja, dan Batas Minimum Kelulusan Kinerja.

Kriteria utama merupakan kriteria yang harus dipenuhi sebagai penentu kelayakan

daerah penerima, meliputi: daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK dan penetapan Perda

APBD yang tepat waktu;

Kriteria kinerja meliputi Kinerja Keuangan, Kinerja Pendidikan, serta Kinerja

Ekonomi dan Kesejahteraan; dan

Batas Minimum Kelulusan Kinerja merupakan nilai minimum tertentu atas hasil

pembobotan terhadap masing-masing unsur penilaian terhadap kinerja daerah dari

Kinerja Keuangan, Kinerja Pendidikan, serta Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan.

e. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi

Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) adalah dana yang

bersumber dari APBN dan dialokasikan sebagai insentif kepada provinsi, kabupaten,

dan kota daerah percontohan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi berdasarkan

hasil Verifikasi Keluaran. Verifikasi Keluaran adalah proses verifikasi atas keluaran

pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi, dan Infrastruktur Air

Minum yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 14

Pelaksanaan P2D2 dimaksud diharapkan dapat memberikan dampak bagi daerah, antara

lain yaitu:

Peningkatan akuntabilitas dan pelaporan DAK pada sektor infrastruktur;

Peningkatan pelaporan keuangan dan teknis serta verifikasi output; dan

Persentase output fisik dari infraktruktur yang diverifikasi meningkat.

Adapun daerah percontohan P2D2 tersebut meliputi provinsi, kabupaten, dan kota di 5

(lima) wilayah provinsi, yaitu Provinsi Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Tengah,

Sulawesi Barat, dan Maluku Utara.

15

Matriks Kebijakan

0

1

x

[1] Ministry of Finance RI Fiscal Decentralization Assistance Team, Fiscal Decentralization Grand Design. Jakarta: Ministry Of finance, 2010.

[2] Pemerintah Republik Indonesia, Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2014. Jakarta, 2014.

x

0