Definisi Privatisasi  ( Menurut UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN ) adalah penjualan saham Persero (Perusahaan Perseroan), baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas saham oleh masyarakat.

Privatisasi dilakukan pada umumnya didasarkan kepada berbagai pertimbangan antara lain sebagai berikut :

•    Mengurangi beban keuangan pemerintah, sekaligus membantu sumber pendanaan pemerintah (divestasi).•    Meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan.•    Meningkatkan profesionalitas pengelolaan perusahaan•    Mengurangi campur tangan birokrasi / pemerintah terhadap pengelolaan perusahaan.•    Mendukung pengembangan pasar modal dalam negeri.•    Sebagai flag-carrier (pembawa bendera) dalam mengarungi pasar global.

Secara teori, privatisasi membantu terbentuknya pasar bebas, mengembangnya kompetisi kapitalis, yang oleh para pendukungnya dianggap akan memberikan harga yang lebih kompetitif kepada publik. Sebaliknya, para sosialis menganggap privatisasi sebagai hal yang negatif, karena memberikan layanan penting untuk publik kepada sektor privat akan menghilangkan kontrol publik dan mengakibatkan kualitas layanan yang buruk, akibat penghematan-penghematan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendapatkan profit.Betapapun  secara teoritik-akademis, para ekonom sudah bersusah payah menjelaskan manfaatnya, privatisasi telah sangat menimbulkan aroma tak sedap. Masalahnya privatisasi telah dianggap sebagai obral asset pada asing. Lebih jauh, banyak orang telah melihat privatisasi dari kacamata politik dan kacamata uang (komisi). Padahal tujuan utama privatisasi adalah membuat usaha itu sendiri menjadi lebih sehat, karyawannya lebih sejahtera dan usahanya tidak menjadi beban negara

Macam & Jenis BUMN / Badan Usaha Milik Negara - Persero Dan

Perum / Perusahaan UmumThu, 01/11/2007 - 1:03am — godam64

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan suatu unit usaha yang sebagian besar atau

seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau

jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. BUMN juga sebagai salah satu sumber

penerimaan keuangan negara yang nilainya cukup besar.

Berikut di bawah ini adalah penjelasan dari bentuk BUMN, yaitu persero dan perum beserta

pengertian arti definisi :

1. Persero

Persero adalah BUMN yang bentuk usahanya adalah perseoran terbatas atau PT. Bentuk persero

semacam itu tentu saja tidak jauh berbeda sifatnya dengan perseroan terbatas / PT swasta yakni

sama-sama mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya / sebesar-besarnya.

Saham kepemilikan Persero sebagaian besar atau setara 51% harus dikuasai oleh pemerintah.

Karena Persero diharapakan dapat memperoleh laba yang besar, maka otomatis persero dituntut

untuk dapat memberikan produk barang maupun jasa yang terbaik agar produk output yang

dihasilkan tetap laku dan terus-menerus mencetak keuntungan.

Organ Persero yaitu direksi, komisaris dan rups / rapat umum pemegang saham.

Contoh persero yaitu : PT Jasamarga, Bank BNI, PT Asuransi Jiwasraya, PT PLN, dan lain

sebagainya.

2. Perum / Perusahaan Umum

Perusahaan umum atau disingkat perum adalah perusahaan unit bisnis negara yang seluruh modal

dan kepemilikan dikuasai oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan penyediaan barang

dan jasa publik yang baik demi melayani masyarakat umum serta mengejar keuntungan

berdasarkan prinsip pengolahan perusahaan.

Organ Perum yaitu dewan pengawas, menteri dan direksi.

Contoh perum / perusahaan umum yakni : Perum Peruri / PNRI (Percetakan Negara RI), Perum

Perhutani, Perum Damri, Perum Pegadaian, dll.

Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Ciri-ciri Persero adalah sebagai berikut:

Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh mentri dengan memperhatikan perundang-undangan Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang Modalnya berbentuk saham Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris

Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan Dipimpin oleh direksi

Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan Tidak mendapat fasilitas negara Tujuan utama memperoleh keuntungan

Hubungan -hubungan usaha diatur dalam hukum perdata Pegawainya berstatus pegawai Negeri

Fungsi RUPS dalam persero pemerintah ialah memegang segala wewenang yang ada dalam perusahaan tersebut. RUPS juga berwenang untuk mengganti komisaris dan direksi. Direksi persero adalah orang yang bertanggung jawab atas pengurusan persero baik didalam maupun diluar pengadilan. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan okeh RUPS. Komisaris adalah organ persero yang bertugas dalam pengawasan kinerja persero itu, dan melaporkannya pada RUPS.

Persero terbuka sesuai kebijakan pemerintah tentang privatisasi. Privatisasi adalah penjualan sebagian atau seluruh saham persero kepada pihak lain untuk peningkatan kualitas. Persero yang diprivatisasi adalah yang unsur usahanya kompetitif dan teknologinya cepat berubah. Persero yang tidak bisa diubah ialah:

Persero yang menurut perundang-undangan harus berbentuk BUMN Persero yang bergerak di bidang hankam negara Persero yang diberi tugas khusus untuk kepentingan masyarakat Persero yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam yang secara tegas dilarang diprivatisasi oleh UU

Di Indonesia sendiri yang sudah menjadi Persero adalah PT. PP (Pembangunan Perumahan),PT Bank BNI Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Indo Farma Tbk, PT Tambang Timah Tbk, PT Indosat Tbk (pada akhir tahun 2002 41,94% saham Persero ini telah dijual kepada Swasta sehingga perusahaan ini bukan BUMN lagi), dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk,Pt.Garuda Indonesia Airways(GIA).

[sunting] Perusahaan Jawatan (Perjan)

Beberapa informasi dalam artikel atau bagian ini belum dipastikan dan mungkin isinya tidak benar.Tolong diperiksa, dan lakukan modifikasi serta tambahkan sumber pada bagian yang diperlukan.

Perusahaan Jawatan (perjan) sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal Perusahaan Jawatan ditetapkan melalui APBN. Ciri-ciri Perusahaan Jawatan antara lain sebagai berikut:

memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau dirjen

departemen yang bersangkutan status karyawannya adalan pegawai negeri

Contoh Perusahaan Jawatan (Perjan):

Perusahaan jawatan kereta api(PJKA),bernaung di bawah Departemen Perhubungan.Sejak tahun 1991 Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) berubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PENKA),dan yang terakhir berubah nama menjadi PT.Kereta Api Indonesia (PT.KAI).

Perusahaan Jawatan Pengadaian bernaung dibawah Departemen Keuangan.Pada saat ini,Perusahaan Jawatan Pengadaian berubah nama menjadi Perum Penggadaian.

[sunting] Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan Umum(PERUM) adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum,tetapi sekaligus mencari keuntungan.

Ciri-ciri Perusahaan Umum (Perum):

Melayani kepentingan masyarakat umum. Dipimpin oleh seorang direksi/direktur. Mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta.

Artinya,perusahaan umum(PERUM) bebas membuat kontrak kerja dengan semua pihak.

Dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara. Pekerjanya adalah pegawai perusahaan swasta. Memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara.

Contohnya : Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI, Perum ANTARA,Perum Peruri,Perum Perumnas,Perum Balai Pustaka.

[sunting] Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Ciri-ciri BUMD adalah sebagai berikut:

Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan Sebagai stabillisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat Sebagai sumber pemasukan negara Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun nonbank Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN, dan mewakili BUMN di pengadilan

Tujuan Pendirian BUMD:

Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara

Mengejar dan mencari keuntungan Pemenuhan hajat hidup orang banyak Perintis kegiatan-kegiatan usaha Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah

Tambahan

BUMN utama berkembang dengan monopoli atau peraturan khusus yang bertentangan dengan semangat persaingan usaha sehat (UU no. 5 tahun 1999), tidak jarang BUMN bertindak selaku pelaku bisnis sekaligus sebagai regulator. BUMN kerap menjadi sumber korupsi, yang lazim dikenal sebagai sapi perahan bagi oknum pejabat atau partai.

Pasca krisis moneter 1998, pemerintah giat melakukan privatisasi dan mengakhiri berbagai praktek persaingan tidak sehat. Fungsi regulasi usaha dipisahkan dari BUMN. Sebagai akibatnya, banyak BUMN yang terancam gulung tikar, tetapi beberapa BUMN lain berhasil memperkokoh posisi bisnisnya.

Dengan mengelola berbagai produksi BUMN,pemerintah mempunyai tujuan untuk mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa publik oleh perusahaan swasta yang kuat.Karena,apabila terjadi monopoli pasar atas barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak,maka dapat dipastikan bahwa rakyat kecil yang akan menjadi korban sebagai akibat dari tingkat harga yang cenderung meningkat.

Manfaat BUMN:

Memberi kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh berbagai alat pemenuhan kebutuhan hidup yang berupa barang atau jasa.

Membuka dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk angkatan kerja. Mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat

banyak oleh sekelompok pengusaha swasta yang bermodal kuat. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi komoditi ekspor sebagai sumber devisa,baik

migas maupun non migas. Menghimpun dana untuk mengisi kas negara ,yang selanjutnya dipergunakan untuk

memajukan dan mengembangkan perekonomian negara.

Indonesia

Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat.

Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat BUMN tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Contohnya adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri Negara BUMN.

[sunting] Jenis-Jenis BUMN

Jenis-jenis BUMN yang ada di Indonesia adalah:

[sunting] Perusahaan Perseroan (Persero)

Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Ciri-ciri Persero adalah sebagai berikut:

Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh mentri dengan memperhatikan perundang-undangan Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang Modalnya berbentuk saham Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS, jika hanya

sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan Dipimpin oleh direksi Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan Tidak mendapat fasilitas negara Tujuan utama memperoleh keuntungan Hubungan -hubungan usaha diatur dalam hukum perdata Pegawainya berstatus pegawai Negeri

Fungsi RUPS dalam persero pemerintah ialah memegang segala wewenang yang ada dalam perusahaan tersebut. RUPS juga berwenang untuk mengganti komisaris dan direksi. Direksi persero adalah orang yang bertanggung jawab atas pengurusan persero baik didalam maupun diluar pengadilan. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan okeh RUPS. Komisaris adalah organ persero yang bertugas dalam pengawasan kinerja persero itu, dan melaporkannya pada RUPS.

Persero terbuka sesuai kebijakan pemerintah tentang privatisasi. Privatisasi adalah penjualan sebagian atau seluruh saham persero kepada pihak lain untuk peningkatan kualitas. Persero yang diprivatisasi adalah yang unsur usahanya kompetitif dan teknologinya cepat berubah. Persero yang tidak bisa diubah ialah:

Persero yang menurut perundang-undangan harus berbentuk BUMN Persero yang bergerak di bidang hankam negara Persero yang diberi tugas khusus untuk kepentingan masyarakat Persero yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam yang secara tegas dilarang diprivatisasi

oleh UU

Di Indonesia sendiri yang sudah menjadi Persero adalah PT. PP (Pembangunan Perumahan),PT Bank BNI Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Indo Farma Tbk, PT Tambang Timah Tbk, PT Indosat Tbk (pada akhir tahun 2002 41,94% saham Persero ini telah dijual kepada Swasta sehingga perusahaan ini bukan BUMN lagi), dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk,Pt.Garuda Indonesia Airways(GIA).

[sunting] Perusahaan Jawatan (Perjan)

Beberapa informasi dalam artikel atau bagian ini belum dipastikan dan mungkin isinya tidak benar.Tolong diperiksa, dan lakukan modifikasi serta tambahkan sumber pada bagian yang diperlukan.

Perusahaan Jawatan (perjan) sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal Perusahaan Jawatan ditetapkan melalui APBN. Ciri-ciri Perusahaan Jawatan antara lain sebagai berikut:

memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau dirjen

departemen yang bersangkutan status karyawannya adalan pegawai negeri

Contoh Perusahaan Jawatan (Perjan):

Perusahaan jawatan kereta api(PJKA),bernaung di bawah Departemen Perhubungan.Sejak tahun 1991 Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) berubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PENKA),dan yang terakhir berubah nama menjadi PT.Kereta Api Indonesia (PT.KAI).

Perusahaan Jawatan Pengadaian bernaung dibawah Departemen Keuangan.Pada saat ini,Perusahaan Jawatan Pengadaian berubah nama menjadi Perum Penggadaian.

[sunting] Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan Umum(PERUM) adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum,tetapi sekaligus mencari keuntungan.

Ciri-ciri Perusahaan Umum (Perum):

Melayani kepentingan masyarakat umum. Dipimpin oleh seorang direksi/direktur. Mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta.

Artinya,perusahaan umum(PERUM) bebas membuat kontrak kerja dengan semua pihak.

Dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara. Pekerjanya adalah pegawai perusahaan swasta.

Memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara.

Contohnya : Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI, Perum ANTARA,Perum Peruri,Perum Perumnas,Perum Balai Pustaka.

[sunting] Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Ciri-ciri BUMD adalah sebagai berikut:

Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan Sebagai stabillisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat Sebagai sumber pemasukan negara Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun nonbank Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN, dan mewakili BUMN di pengadilan

Tujuan Pendirian BUMD:

Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara Mengejar dan mencari keuntungan Pemenuhan hajat hidup orang banyak Perintis kegiatan-kegiatan usaha Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah

Tambahan

BUMN utama berkembang dengan monopoli atau peraturan khusus yang bertentangan dengan semangat persaingan usaha sehat (UU no. 5 tahun 1999), tidak jarang BUMN bertindak selaku pelaku bisnis sekaligus sebagai regulator. BUMN kerap menjadi sumber korupsi, yang lazim dikenal sebagai sapi perahan bagi oknum pejabat atau partai.

Pasca krisis moneter 1998, pemerintah giat melakukan privatisasi dan mengakhiri berbagai praktek persaingan tidak sehat. Fungsi regulasi usaha dipisahkan dari BUMN. Sebagai akibatnya, banyak BUMN yang terancam gulung tikar, tetapi beberapa BUMN lain berhasil memperkokoh posisi bisnisnya.

Dengan mengelola berbagai produksi BUMN,pemerintah mempunyai tujuan untuk mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa publik oleh perusahaan swasta yang kuat.Karena,apabila terjadi monopoli pasar atas barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak,maka dapat dipastikan bahwa rakyat kecil yang akan menjadi korban sebagai akibat dari tingkat harga yang cenderung meningkat.

Manfaat BUMN:

Memberi kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh berbagai alat pemenuhan kebutuhan hidup yang berupa barang atau jasa.

Membuka dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk angkatan kerja. Mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat

banyak oleh sekelompok pengusaha swasta yang bermodal kuat. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi komoditi ekspor sebagai sumber devisa,baik

migas maupun non migas. Menghimpun dana untuk mengisi kas negara ,yang selanjutnya dipergunakan untuk

memajukan dan mengembangkan perekonomian negara. Bentuk, Jenis & Macam Badan Usaha / Organisasi Bisnis

Perusahaan - Pengertian dan Definisi - Ilmu Sosial Ekonomi

Pembangunan Wed, 28/06/2006 - 1:32pm — godam64

1. Badan Usaha / Perusahaan Perseorangan atau Individu

Perusahaan perseorangan adalah badan usaha kepemilikannya dimiliki oleh satu orang.

Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tententu. Semua

orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Pada

umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, terbatasnya jenis serta jumlah produksi,

memiliki tenaga kerja / buruh yang sedikit dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana.

Contoh perusahaan perseorangan seperti toko kelontong, tukang bakso keliling, pedagang

asongan, dan lain sebagainya.

ciri dan sifat perusahaan perseorangan :

- relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan

- tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi

- tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan dan retribusi

- seluruh keuntungan dinikmati sendiri

- sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri

- keuntungan yang kecil yang terkadang harus mengorbankan penghasilan yang lebih besar

- jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup

- sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan

2. Perusahaan / Badan Usaha Persekutuan / Partnership

Perusahaan persekutuan adalah badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang

secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Yang termasuk dalam

badan usaha persekutuan adalah firma dan persekutuan komanditer alias cv. Untuk mendirikan

badan usaha persekutuan membutuhkan izin khusus pada instansi pemerintah yang terkait.

a. Firma

Firma adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan

nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata tidak terbatas pada setiap pemiliknya.

ciri dan sifat firma :

- Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta

pribadi.

- Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin

- Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya.

- keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup

- seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma

- pendiriannya tidak memelukan akte pendirian

- mudah memperoleh kredit usaha

b. Persekutuan Komanditer / CV / Commanditaire Vennotschaap

CV adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau

lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara

anggotanya. Satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi

dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika

krisis finansial. Yang aktif mengurus perusahaan cv disebut sekutu aktif, dan yang hanya

menyetor modal disebut sekutu pasif.

ciri dan sifat cv :

- sulit untuk menarik modal yang telah disetor

- modal besar karena didirikan banyak pihak

- mudah mendapatkan kridit pinjaman

- ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan ada yang pasif tinggal

menunggu keuntungan

- relatif mudah untuk didirikan

- kelangsungan hidup perusahaan cv tidak menentu

3. Perseroan Terbatas / PT / Korporasi / Korporat

Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki

oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa

melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam PT pemilik modal

tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal

untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan PT / persoroan terbatas dibutuhkan sejumlah modal

minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya.

ciri dan sifat pt :

- kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi

- modal dan ukuran perusahaan besar

- kelangsungan hidup perusahaan pt ada di tangan pemilik saham

- dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham

- kepemilikan mudah berpindah tangan

- mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan / pegawai

- keuntungan dibagikan kepada pemilik modal / saham dalam bentuk dividen

- kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham

- sulit untuk membubarkan pt

- pajak berganda pada pajak penghasilan / pph dan pajak deviden

Jenis Badan Usaha Dan Kegiatan Ekonomi di Indonesia

1.Jenis-Jenis Usaha Dalam Bidang Ekonomi

a. Agraris

Usaha dalam bidang agraris menggunakan lahan tanah sebagai faktor produksi utama. Misalnya pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Bidang agraris dapat menghasilkan bahan pangan seperti padi, sayur, daging, ikan dan susu. Bidang ini juga dapat menghasilkan bahan baku industri seperti tebu, cokelat kelapa sawit dan kapas.

b. Industri

Usaha bidang industri merupakan jenis usaha yang mengola bahan mentah menjadi bahan jadi, bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, dan bahan setengah jadi menjadi bahan jadi.

Bahan mentah adalah bahan yang perlu diolah dulu agar dapat memenuhi kebutuhan, misalnya kapas dan kayu gelondongan.

Bahan setengah jadi adalah hasil olahan dari bahan mentah tapi masih perlu diolah lagi agar siap digunakan, contoh benag bagi industri tekstil dan tepung bagi industri roti.

Bahan jadi adalah hasil akhir proses pengolahan yang sudah siap untuk digunakan, misalnya baju, sepeda dan televisi. Contoh Industri kecil : pengrajin sepatu, mebel, alat-alat rumah tangga, dan tahu tempe.  Contoh Industri besar: perusahaan tekstil, mobil, semen dan elektronik.

c. Perdagangan

Usaha dalam bidang perdagangan adalah jenis usaha menjual barang-barang produksi kepada pihak lain tanpa mengola bahan tersebut. Misalnya pedagang beras, bahan bangunan dan makanan.

d. Jasa

Usaha bidang jasa adalah jenis usaha yang tidak menghasilkan benda melainkan memberikan pelayanan kepada pihak lain sesuai kebutuhan. Misalnya guru, dokter dan paramedis.

2. Pengelolaan Usaha

a- Usaha yang dikelola sendiri/perorangan

Usaha yang dikelola sendiri merupakan usaha yang didasarkan atas kepemilikan modal secara tunggal.

Kelebihan

1. Pemilik bebas mengatur usahanya2. Semua keuntungan dapat dinikmati sendiri

3. Rahasia perusahaan terjamin

Kekurangan

1. Modal terbatas2. Kemampuan tenaga pengelola terbatas3. Kesinambungan usaha kurang terjamin4. Semua resiko ditanggung sendiri

b. Usaha Yang Di Kelola Kelompok

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BUMN digolongkan menjadi 3 jenis yaitu

a. Perusahaan Jawatan (Perjan)

Perusahaan ini bertujuan pelayanan kepada masyarakat dan bukan semata-mata mencari keuntungan.

b. Perusahaan Umum (Perum)

Perusahan ini seluruh modalnya diperoleh dari negara. Perum bertujuan untuk melayani masyarakat dan mencari keuntungan

c. Perusahaan Perseroan (Persero)

Perusahaan ini modalnya terdiri atas saham-saham.  Sebagian sahamnya dimiliki oleh negara dan sebagian lagi dimilik oleh pihak swasta dan luar negeri.

Dilihat dari segi pihak yg mengelola keuangan negara dapat dikelompokkan

kedalam dua bagian yaitu yg pengelolaan dipisahkan dan yg dikelola langsung oleh

negara. Komponen keuangan negara yg pengelolaan dipisahkan adl komponen

keuangan negara yg pengelolaan diserahkan kepada Badan-badan Usaha Milik

Negara dan Lembaga-lembaga Keuangan Milik Negara.

Ada tiga bentuk BUMN yaitu Perusahaan Jawatan Perusahaan umum Negara dan

Perusahaan Perseroan Negara (Baswir 2000:17). Berikut penjelasannya:

1. Perusahaan Jawatan atau Perjan adl perusahaan negara yg memiliki ciri-

ciri sebagai berikut:

1. Bersifat memberi pelayanan kepada masyarakat.

2. Status berlainan dgn hukum publik.

3. Modal merupakan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara yg

dikelola oleh departemen yg membawahinya.

Perusahaan Umum Negara atau Perum adl perusahaan negara yg memiliki ciri-

ciri sebagai berikut:

1. Bersifat melayani kepentingan umum namun juga diharapkan dapat

memupuk keuntungan.

2. Berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang

No.19/1969.

3. Sampai tingkat tertentu menerima subsidi dari pemerintah.

4. Seluruh modal merupakan milik negara yg diambil dari kekayaan negara

yg dipisahkan dan tak terbagi ke dalam bentuk saham-saham.

Perusahaan Perseroan Negara atau Pesero adl perusahaan negara yaang

memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Bersifat mengejar keuntungan.

2. Berstatus badan hukum dan berbentuk Perseroan Terbatas.

3. Tidak menerima subsidi dan fasilitas dari pemerintah.

4. Seluruh atau sebagian modal dimiliki oleh pemerintah serta terbagi ke

dalam bentuk saham-saham.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adl perusahaan milik pemerintah daerah yg

didirikan dgn Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1962 dgn

modal seluruh atau sebagian merupakan kekayaan daerah yg dipisahkan (BPS

2003:1).

Berikut adl fungsi dan peran BUMD dalam menunjang penyelenggaraan

pemerintah  daerah :

1. Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan

pembangunan.

2. Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan.

3. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha.

4. Memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat.

5. Menjadi perintis kegiatan yg tak diminati masyarakat.

Tujuan utama sektor publik adalah pemberian pelayanan publik namun tak berarti organisasi sektor publik sama sekali tak memiliki tujuan yg bersifat finansial. Organisasi sektor publik juga memiliki tujuan finansial akan tetapi hal tersebut berbeda baik secara filosofis konseptual dan operasional dgn tujuan profitabilitas pada sektor swasta. Tujuan finansial pada sektor swasta diorientasikan pada maksimasi laba utk memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham sedangkan

pada sektor publik tujuan finansial lbh pada maksimasi pelayanan publik krn utk memberikA. Usaha-usaha Negara PERUSAHAAN (NEGARA) JAWATAN disingkat PERJAN.1. Makna usaha adalah "publik service", artinya pengabdian serta pelayanankepada masyarakat. Usahanya dijalankan, dan pelayanan diberikan, denganmemegang teguh syarat-syarat efisiensi, efektivitas dan ekonomis (kehematan)serta management efectiviness dan pelayanan kepada umum masyarakat yangbaik dan memuaskan.2. Disusun mengenai suatu bagian dari Departemen/DirektoratJenderal/Direktorat/Pemerintah Daerah.3. Sebagai salah satu bagian dari susunan Departemen/Pemerintah Daerah, makaPerusahaan jawatan mempunyai hubungan hukum publik (publick rechtelijkverhending). Bila ada atau melakukan tuntutan/dituntut, maka kedudukannyaadalah sebagai Pemerintah, atau seizin Pemerintah.4. Hubungan usaha antara Pemerintah yang melayani dan masyarakat yangdilayani, sekalipun terdapat sistim bantuan/subsidi, harus selalu didasarkan atasbusinees zakelijkheid, cost-accunting principle dan management effectiveness,artinya setiap sudsidi yang diberikan kepada masyarakat selalu dapat diketahuidan dapat dicatat/dibukukan dimana yang diterimanya (oleh masyarakat/rakyatperseorangan) berupa potongan-potongan harga atau mungkin pembebasansama sekali dari pembayaran (uang sekolah) tetapi apa yang seharusnyadibayar/masuk kepada negara harus benar-benar dinyatakan dalam tandapembayaran, karcis, jumlah uang yang harus dibayar atau bentuk tanda lainnya,dengan dinyatakan secara jelas prosentase potongannya atau pembebasanpembayarannya.5. Tidak dipimpin oleh suatu Direksi tetapi oleh seorang Kepala (yang merupakanbawahan suatu bagian dari Departemen/DirektoratJenderal/Direktorat/Pemerintah Daerah) yang memenuhi syarat-syarattersebut KELIMA ayat b dalam instruksi ini.6. Seperti halnya dengan Badan/Lembaga Pemerintah lainnya mempunyai danmemperoleh segala fasilitas negara.7. Pegawainya pada pokoknya adalah Pegawai Negeri.8. Pengawasan dilakukan baik secara hirarki maupun secara fungsional sepertibagian-bagian lain dari suatu Departemen/Pemerintah Daerah.B. Usaha-usaha Negara PERUSAHAAN (NEGARA) UMUM (PUBLIKCORPORATION) disingkat PERUM.1. Makna usahanya adalah melayani kepentingan umum (kepentingankepentinganproduksi, distribusi dan konsumsi, secara keseluruhan) dansekaligus untuk memupuk keuntungan. Usaha dijalankan dengan memegang

teguh syarat-syarat efisiensi, efektivitas dan ekonomi, cost-accountingprinsiples and management masyarakat atau nasabahnya.2. Berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan Undang-undang (denganwetstuding).3. Pada umumnya bergerak di bidang jasa-jasa vital (publik utilitiss). Pemerintahboleh menetapkan bahwa beberapa usaha yang bersifat public utility tidak perludiatur, disusun atau diadakan sebagai suatu perusahaan negara (misalnyaperusahaan listrik untuk kota kecil yang dapat dibangun dengan modal swasta).4. Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak sepertiperusahaan swasta untuk mengadakan atau masuk kedalam suatu perjanjian,kontrak-kontrak dan hubungan-hubungan perusahaan lainnya.5. Dapat dituntut dan menuntut dan hubungan hukumannya diatur secarahubungan hukum perdata, (private rechtelijk).6. Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkanserta dapat mempunyai dan memperoleh dana dari kredit-kredit dalam dan luarnegeri atau dari obligasi (dari masyarakat).7. Pada prinsipnya secara finansial harus dapat berdiri sendiri, kecuali apabilakarma politik Pemerintah mengenai tarip dan harga tidak mengizinkantercapainya tujuan ini. Namun bagaimana politik tarip dan harga dariPemerintah, cara/sistem yang harus ditempuh adalah ketentuan tersebut A titik4 diatas.8. Dipimpin oleh suatu Direksi.9. Pegawainya adalah pegawai perusahaan negara yang diatur tersendiri diluarketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai Negeri atau Perusahaan SwastaUsaha (Negara) Perseroan.10. Organisasi, tugas, wewenang, tanggung jawab, pertanggungan jawab dan caramempertanggungjawabkannya serta pengawasan dan lain sebagainya, diatursecara khusus, yang pokok-pokoknya akan tercermin dalam Undang-Undangyang mengatur pembentukan perusahaan negara itu.11. Yang karma sifatnya apabila diantaranya ada yang berupa public utility, makadipandang perlu untuk kepentingan umum politik tarip dapat ditentukan olehPemerintah, dengan cara/sistim tersebut A titik 4 diatas.12. Laporan tahunan perusahaan yang memuat neraca rugi dan negara kekayaandisampaikan kepada Pemerintah.1. Makna usahanya adalah untuk memupuk keuntungan (keuntungan dalam arti,

karma baiknya pelayanan dan pembinaan organisasi yang baik, efektif, efisiendan ekonomis secara businees-zakelijk, cost-accounting principles,management effectivences dan pelayanan umum yang baik dan memuaskanmemperoleh surplus atau laba.2. Status hukumnya sebagai badan hukum perdata, yang membentuk perseroanterbatas.3. Hubungan-hubungan usahanya diatur menurut hukum perdata.4. Modalnya seluruhnya atau sebagian merupakan milik negara dari kekayaannegara yang dipisahkan, dengan demikian dimungkinkan adanya joint ataumixedenterprise dengan swasta (nasional dan/atau asing) dan adanya penjualansaham-saham perusahaan milik negara.5. Tidak memiliki fasilitas-fasilitas negara.6. Dipimpin oleh suatu Direksi.7. Pegawainya berstatus sebagai Pegawai Perusahaan swasta biasa.8. Peranan Pemerintah adalah sebagai pemegang saham dalam perusahaanIntensitas "medezeggenschap" terhadap perusahaan tergantung dari besarnyajumlah saham (modal) yang dimiliki, atau berdasarkan perjanjian tersendiriantara pihak Pemerintah dan pihak pemilik (atau pendiri) lainnya.C. Dari ketiga bentuk usaha-usaha negara tersebut A, B, C diatas sejauh mungkinapabila bentuk C masih dapat dilaksanakan bagi perusahaan/usaha-usaha negara yangada sekarang, maka seyogyanya dipilih bentuk C saja, dan apabila tidak mungkindimasukkan/disajikan bentuk C, baru dijadikan bentuk B, atau A yang sekiranya lebihserasi dan cocok bagi kepentingan pelayanan masyarakat tanpa merugikan

Negara/secara tidak langsung merugikannya (masyarakat) juga.an pelayanan

publik diperlukan dana.