data kemiskinan dalam pembangunan wilayah …cdc.untagcirebon.ac.id/download.php?f=data...

of 34 /34
Halaman | 73 JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 7 Edisi 3 Mei – Agustus 2013 DATA KEMISKINAN DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH CIAYUMAJAKUNING Oleh : Ketua : Sumaryono, Ir. MM. Anggota : Dr. Erna, Dra.,M.Si., Adie Irwan Kusumah, SE.,M.Si., Iwan Setiawan, Drs.,MM., Subarsono, Drs.,MM., Yanuar Berlian, SE.,MM. Zuki Kurniawan, SE.,M.Si., R. Misriah Ariyani S.,SE.,MM., Susi Sugiarsih, Dra.,M.Si., Zenal Mutaqin, Drs.,M.Si., Aos, S.,Sos., Ria Indriyani, Dra.,M.Si. ABSTRAKSI Program pembangunan harus bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan memposisikan penduduk sebagai subjek pembangunan. Dalam era globalisasi ekonomi, Pemerintah harus turut ambil bagian untuk melindungi dan memberdayakan si lemah dengan kebijakan pembangunan yang pro kemiskinan (pro poor). Dengan demikian, seiring dengan perjalanan waktu upaya-upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah, semestinya jumlah keluarga miskin berkurang dan jumlah yang perlu disubsidi juga menurun. Dalam rangka mewujudkan Visi Jawa Barat, yaitu “terwujudnya masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis dan sejahtera” dibutuhkan suatu indikator makro untuk bahan evaluasi hasil pembangunan. Diantara indikator makro yang sering menjadi kajian oleh berbagai pihak adalah data kemiskinan beserta variabel terkait seperti angka pengangguran, angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi, data penduduk dan lain-lain. Dengan demikian diperlukan pengelolaan data yang SMART yaitu sederhana (Simple), terukur (Measureable), bermanfaat (Attributable), dapat dipercaya (Reliable) dan tepat Waktu maka dapat membantu evaluasi pencapaian keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Dari hasil evaluasi tersebut, diharapkan dapat disusun perencanaan program pembangunan yang lebih matang, yang lebih signifikan pengaruhnya untuk mengentaskan kemiskinan, meninggalkan keterbelakangan dan menanggulangi kebodohan. Pada gilirannya akan terjadi percepatan pencapaian masyarakat yang mandiri, dinamis dan sejahtera. KATA KUNCI: Kemiskinan, Data Kemiskinan Dan Pembangunan ---------------------------------------------------------------------------------------------

Author: others

Post on 13-Oct-2019

5 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • H a l a m a n | 73

    JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 7 Edisi 3 Mei – Agustus 2013

    DATA KEMISKINAN DALAM PEMBANGUNAN

    WILAYAH CIAYUMAJAKUNING

    Oleh :

    Ketua :

    Sumaryono, Ir. MM.

    Anggota : Dr. Erna, Dra.,M.Si., Adie Irwan Kusumah, SE.,M.Si., Iwan

    Setiawan, Drs.,MM., Subarsono, Drs.,MM., Yanuar Berlian, SE.,MM.

    Zuki Kurniawan, SE.,M.Si., R. Misriah Ariyani S.,SE.,MM., Susi

    Sugiarsih, Dra.,M.Si., Zenal Mutaqin, Drs.,M.Si., Aos, S.,Sos.,

    Ria Indriyani, Dra.,M.Si.

    ABSTRAKSI

    Program pembangunan harus bertujuan untuk mensejahterakan

    masyarakat dengan memposisikan penduduk sebagai subjek pembangunan.

    Dalam era globalisasi ekonomi, Pemerintah harus turut ambil bagian untuk

    melindungi dan memberdayakan si lemah dengan kebijakan pembangunan

    yang pro kemiskinan (pro poor). Dengan demikian, seiring dengan

    perjalanan waktu upaya-upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah,

    semestinya jumlah keluarga miskin berkurang dan jumlah yang perlu

    disubsidi juga menurun.

    Dalam rangka mewujudkan Visi Jawa Barat, yaitu “terwujudnya

    masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis dan sejahtera” dibutuhkan

    suatu indikator makro untuk bahan evaluasi hasil pembangunan. Diantara

    indikator makro yang sering menjadi kajian oleh berbagai pihak adalah data

    kemiskinan beserta variabel terkait seperti angka pengangguran, angkatan

    kerja, pertumbuhan ekonomi, data penduduk dan lain-lain.

    Dengan demikian diperlukan pengelolaan data yang SMART yaitu

    sederhana (Simple), terukur (Measureable), bermanfaat (Attributable), dapat

    dipercaya (Reliable) dan tepat Waktu maka dapat membantu evaluasi

    pencapaian keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Dari

    hasil evaluasi tersebut, diharapkan dapat disusun perencanaan program

    pembangunan yang lebih matang, yang lebih signifikan pengaruhnya untuk

    mengentaskan kemiskinan, meninggalkan keterbelakangan dan

    menanggulangi kebodohan. Pada gilirannya akan terjadi percepatan

    pencapaian masyarakat yang mandiri, dinamis dan sejahtera.

    KATA KUNCI: Kemiskinan, Data Kemiskinan Dan Pembangunan ---------------------------------------------------------------------------------------------

  • H a l a m a n | 74

    JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 7 Edisi 3 Mei – Agustus 2013

    PENDAHULUAN

    1.1. Peran BKPP Wilayah III Cirebon dalam Penyajian Data

    Pembangunan

    Pelaksanaan tugas pokok BKPP Wilayah III Cirebon sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan mempunyai fungsi :

    1. Penyelenggaraan dan penetapan kebijakan koordinasi 2. Pemberian dukungan koordinasi atas penyelenggaraan

    pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan sosial di wilayah III Cirebon.

    Untuk menjalankan fungsi tersebut, para pejabat mulai dari Kepala Badan dan Kepala Bidang mempunyai rincian tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan diantaranya adalah:

    1. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan.

    2. Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan sosial.

    3. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi dan monitoring pelaksanaan bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.

    4. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan antar Kabupaten/Kota dan lintas sektor di wilayah III Cirebon.

    5. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, pembinaan dan evaluasi tugas pelayanan otonomi daerah dan tugas pemerintahan umum di Wilayah III Cirebon.

    6. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup di Wilayah III Cirebon.

    7. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi tugas sarana perekonomian dan tugas bina produksi di Wilayah III.

    8. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat di Wilayah III Cirebon.

    Peran BKPP Wilayah III Cirebon dalam penyajian data pembangunan

    adalah:

  • H a l a m a n | 75

    JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 7 Edisi 3 Mei – Agustus 2013

    1. Pengumpulan data untuk bahan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pembangunan khususnya terkait dengan tolok ukur (indikator) makro pembangunan.

    2. Melakukan integrasi data pembangunan yang bersumber dari OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bapusdalisbang provinsi Jabar dan BPS.

    3. Pelayanan data dan informasi pembangunan Wilayah III. 4. Menyelenggarakan hasil kajian data pembangunan.

    1.2. Kewenangan Balai PUSDALISBANG Jawa Barat

    Kewenangan dari Pusat Data Dan Analisa Pembangunan (PUSDALISBANG) Antara lain;

    1. Memberikan advice Planning Kebijakan pembangunan Jabar berdasarkan hasil analisa data

    2. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam proses penyusunan anggaran kegiatan bidang data dan informasi pembangunan Jawa Barat

    3. Menyelenggarakan penyusunan standar pengelolaan serta pelayanan data dan informasi pembangunan Jawa Barat.

    1.2. Proses Pengolahan Satu Data untuk Pembangunan Jawa Barat

  • H a l a m a n | 76

    JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 7 Edisi 3 Mei – Agustus 2013

    Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2012 antara lain; 1. Perda Satu Data untuk Pembangunan Jawa Barat 2. Penyusunan DataBasis IPM Penyusunan Data Tabel I0 3. Penyusunan desain GeoDataBase 4. Layanan SMS Jabar Membangun 5. Profil Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 6. Workshop Dan Sosialisasi Pendataan Kab/Kota 7. Jurnal Analisia Pembangunan Jawa Barat 8. Majalah Triwulan Warta Bappeda Jabar

    TINJAUAN PUSTAKA Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian

    serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab maupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti keterlantaran, kesenjangan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan,dan lain sebagainya. Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan adalah: a. Faktor internal (ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar

    sehari-hari, ketidak mampuan dalam menampilkan peranan sosial dan ketidak mampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapinya) .

    b. Faktor eksternal (kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin, tidak tersedianya pelayanan sosial dasar, tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah, terbatasnya lapangan pekerjaan, belum terciptanya sistim ekonomi kerakyatan, kesenjangan dan ketidakadilan sosial.

  • H a l a m a n | 77

    JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 7 Edisi 3 Mei – Agustus 2013

    Dalam keadaan penduduk miskin tidak berdaya dalam menghadapi masalah internal dan eksternal, maka masalah kemiskinan yang dialaminya menjadi semakin sulit ditangani, karena beresiko menjadi kemiskinan budaya (culture poverty), tidak ada kemauan/ pasrah/ patah semangat (fatalistik) dan dalam keadaan situasi kritis cenderung melakukan tindakan a-sosial, berperilaku desktruktif atau melakukan tindak kriminal.

    Bank dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan dibawah $1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari. Dengan batasan ini maka diperkiraan pada 2001 terdapat 1,1 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang dari $1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari $2/hari. Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001. Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan $1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi , nilai dari $1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut. Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia berkembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut sebagai negara berkembang.

    Badan Pusat Statistik (BPS) telah menetapkan kriteria Miskin Sekali, Miskin, Hampir Miskin dan Tidak Miskin dengan mengukur pendapatan perkapita dibandingkan terhadap Kebutuhan Hidup Minimum (KHM).

    a) Miskin Sekali : Pendapatan/kapita/tahun kurang 75 % dari KHM b) Miskin: Pendapatan/kapita/tahun antara 75 % s.d 125 % dari KHM c) Hampir miskin : Pendapatan/kapita/tahun antara 125 % s.d 200 %

    dari KHM d) Tidak Miskin : pendapatan/kapita/tahun diatas 200 % KHM

    Secara fisik, BPS menetapkan pula keluarga disebut miskin adalah: 1. Luas lantai bangunan rumah tinggal kurang atau sama dengan 8 m2/orang 2. Lantai rumah dari tanah/bambu/kayu murahan. 3. Dinding rumah dari bambu/rumbia/kayu murahan/tembok tanpa

    diplester. 4. Tidak adanya fasilitas buang air/bersama-sama rumah tangga lain. 5. Tidak ada listrik 6. Menggunakan Sumur/mata air tidak terlindungi

  • H a l a m a n | 78

    JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 7 Edisi 3 Mei – Agustus 2013

    7. Memakan daging/susu hanya 1 kali atau kurang per minggu 8. Membeli pakaian satu kali setahun atau lebih. 9. Bagi petani, punya lahan kurang 0,5 ha. 10. Pendapatan tidak lebih dari Rp. 600 ribu per bulan. 11. Tidak ada barang yang bisa segera dijual seharga Rp. 500 ribu atau

    lebih.

    HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Visi dan Misi Jawa Barat

    Visi: ‘‘Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”

    Misi Jawa Barat :

    1. Mewujudkan sumber daya manusia Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing

    2. Meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal

    3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah 4. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk

    pembangunan yang berkelanjutan 5. Meningkatkan efektifitas Pemerintahan Daerah dan kualitas

    demokrasi.

    3.2. Visi dan Misi Badan Koordinasi Pemerintahan dan

    Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat

    Visi:‘‘ Tercapainya Sinergitas Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat”

    Misi BKPP Wilayah III:

    1. Meningkatkan kapasitas institusi melalui optimalisasi SDM yang memiliki kapabilitas dan akuntabel.

    2. Memfasilitasi kerja sama antar Kabupaten/Kota dalam pembangunan

    3. Meningkatkan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan

    4. Melaksanakan fungsi dan dukungan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dalam pemecahan permasalahan lintas daerah.

    3.3. Visi dan Misi Kota Cirebon

    Visi: ‘‘Meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Kota Cirebon yang sejahtera di tahun 2013 secara berkelanjutan”

  • H a l a m a n | 79

    JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 7 Edisi 3 Mei – Agustus 2013

    Misi Kota Cirebon:

    1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 2. Meningkatkan profesionalisme pelayanan rehabilitasi dan bantuan

    sosial 3. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kota dan pelestarian

    keseimbangan lingkungan 4. Meningkatkan profesionalisme aparatur dan revitalisasi

    kelembagaan pemerintahan kota yang efektif dan efesien menuju pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN

    5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sarana dan

    prasarana ekonomi serta produktivitas ekonomi yang berdaya saing tinggi

    7. Melestarikan dan mengembangkan budaya dan pariwisata yang bertumpuan pada nilai-nilai dan budaya Cirebon.

    8. Meningkatkan kemitraan dan optimalisasi kerjasama pemerintah dengan lembaga lainnya.

    9. Meningkatkan kerjasama dengan LSM dan peningkatan kerjasama dengan lembaga di tingkat paling bawah.

    3.4. Visi dan Misi Kabupaten Cirebon

    Visi:‘‘ Terwujudnya masyarakat kabupaten Cirebon yang beriman, sehat, cerdas dan sejahtera tahun 2014”

    Misi Kabupaten Cirebon:

    1. Meningkatkan kualitas SDM yang berakhlakulkarimah melalui peningkatan pendidikan agama

    2. Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi derajat pendidikan, kesehatan dan pencapaian standar hidup layak bagi masyarakat terutama keluarga miskin.

    3. Membangun pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Daerah.

    4. Memantapkan potensi dasar perekonomian rakyat.

    3.5. Visi dan Misi Kabupaten Indramayu

    Visi: “Terwujudnya Masyarakat Indramayu yang Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera (REMAJA)”.

    Misi Kabupaten Indramayu:

    1. Mengembangkan SDM yang bermutu dengan berbasis pada nilai-nilai agama, IPTEK serta budaya.

    2. Mengoptimalkan pembangunan wilayah secara selaras dan lestari 3. Meningkatkan peran prempuan dalam pembangunan

  • H a l a m a n | 80

    JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 7 Edisi 3 Mei – Agustus 2013

    4. Meningkatkan perekonomian masyarakat 5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 6. Menegakan keamanan dan ketertiban umum 7. Memantapkan tata pemerintahan yang baik dan berwibawa.

    3.6. Visi dan Misi Kabupaten Majalengka

    Visi:‘‘ Terwujudnya Kabupaten Majalengka yang Religius, maju dan Sejahtera”

    Misi Kabupaten majalengka:

    1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Majalengka beriman dan bertaqwa.

    2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata dan terjangkau.

    3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis. 4. Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan umum. 5. Optimalisasi otonomi desa. 6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang proporsional,

    berkualitas dan berkelanjutan. 7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

    3.7. Visi dan Misi Kabupaten Kuningan

    Visi:‘‘ Kuningan lebih Sejahtera Berbasis Pertanian dan Pariwisata yang maju dalam Lingkungan Lestari dan Agamis tahun 2013”

    Misi Kabupaten Kuningan:

    1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memantapkan pembangunan manusia melalui akselerasi peningkatan derajat pendidikan, kesehatan dan daya beli.

    2. Meningkatkan pengembangan agropolitan dan kepariwisataan daerah melalui penguatan sarana dan prasarana, sinergitas sektor dan wilayah, serta produktivitas dengan berorientasi pada pemberdayaan perekonomian rakyat.

    3. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis dan bersatu.

    4. Meningkatkan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam kerangka kabupaten konservasi dengan berorientasi pada perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari.

  • H a l a m a n | 81

    JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 7 Edisi 3 Mei – Agustus 2013

    INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAN DATA KEMISKINAN

    3.8. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2011

    No. Indikator Kota Cirebon

    Kab.

    Cirebon

    Kab.

    Indra

    mayu

    Kab.

    Maja

    lengka

    Kab.

    Kuningan

    IPM 75,42 69,28 68,4 70,81 71,55

    1. Indek Kes.

    72,53 67,35 70,38 69,37 70,98

    - AHH (tahun)

    68,52 65,41 67,23 66,62 67,59

    2.

    a. AMH (%)

    97,06 92,41 85,66 95,11 96,99

    b. RLS (tahun)

    9,75 6,87 5,95 7,17 7,22

    3 Indek Daya Beli (%)

    67,36 63,61 64,47 63,72 62,96

    - PPP (Rb.Rp)

    651.47 635.25 638.98 635.71 632.44

    Sumber: transfer data dari Balai PUSDALISBANG Prov. Jabar Keterangan : AHH= Angka Harapan Hidup; AMH= Angka Melek Huruf; RLS = Rata-rata Lama Sekolah; PPP= Purchasing Power Parity.

    3.9. Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, Pencari Kerja Dan

    Pengangguran Serta Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kab./Kota

    Sewil. CIAYUMAJAKUNING Tahun 2011

    No Indikator kerja

    Kota

    cirebon

    Kab.

    Cirebon

    Kab.

    Indramayu

    Kab.

    Majalengka

    Kab.

    Kuningan

    1 Angkatan kerja (jiwa)

    135.247 922.372 781.688 531.260 467.874

    2 Pddk kerja umur 15 th keatas

    120.967 828.506 702.670 489.817 425.718

    3 Pencari kerja

    14.280 93.866 79.018 41.443 42.156

    4 Penganggur 14.280 93.866 79.018 41.443 42.156

    5 TP terbuka (%)

    11,67 12,97 11,29 5,82 7,87

    Sumber: transfer data Balai PUSDALISBANG Prov. Jabar

  • H a l a m a n | 82

    JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 7 Edisi 3 Mei – Agustus 2013

    3.10. Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, Pencari Kerja Dan

    Pengangguran Serta Tingkat Pengangguran Terbuka Di Wilayah

    CIAYUMAJAKUNING

    No INDIKATOR KERJA WILAYAH

    CIREBON

    1 Angkatan kerja (jiwa) 2.838.441

    2 Pddk kerja umur 15 th keatas 2.567.678

    3 Pencari kerja 270.763

    4 Penganggur 270.763

    5 TP terbuka (%) 9,924

    3.11. Jumlah Penduduk Miskin Di Kab./Kota Se Wilayah

    CIAYUMAJAKUNING tahun 2011

    NO KABUPATEN/KOTA

    JUMLAH

    PENDUDUK

    MISKIN (Jiwa)

    %

    1 Kota Cirebon 35.003 11,56

    2 Kab. Cirebon 328.637 15,56

    3 Kab. Indramayu 272.139 16,01

    4 Kab. Majalengka 178.566 14,98

    5 Kab. Kuningan 150.268 14,2

    6 WIL. CIAYUMAJAKUNING

    964.613 14,462

    3.12. Jumlah Rumah Tangga Penerima Bantuan Langsung Tunai

    (PPLS-2008) Menurut Klasifikasi Kemiskinan di Kab/Kota Se

    Wilayah III Cirebon.

    NO KAB./KOTA Sangat Miskin

    Hampir Miskin

    Miskin Total

    1 Kota Cirebon 708 7.762 6.554 15.024

    2 Kab.Cirebon 20.997 83.525 98.613 203.135

    3 Kab.Indramayu 58.503 76.358 34.840 169.701

    4 Kab. Majalengka

    17.945 48.576 48.813 115.334

    5 Kab. Kuningan 10.443 22.745 51.257 84.445

    Wil.III Cirebon 108.596 238.966 240.077 587.639

    Sumber: Pusat Data dan Informasi Kemiskinan Departemen Sosial RI, 2008.

  • H a l a m a n | 83

    JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 7 Edisi 3 Mei – Agustus 2013

    3.13. Penurunan persentase Jumlah Penduduk Miskin terhadap

    Jumlah Penduduk diSetiap Kab/Kota Se Wilayah III Cirebon

    2008 s.d 2011

    N0 KAB./KOTA 2008 2009 2010 2011 Margin

    2008 s.d

    2011

    1 Kota Cirebon 14,11 13,06 12,00 11,56 (2,55)

    2 Kab. Cirebon 20,25 18,22 16,12 15,56 (4,69)

    3 Kab. Indramayu

    19,75 17,99 16,58 16,01 (3,74)

    4 Kab. Majalengka

    18,79 17,12 15,52 14,98 (3,81)

    5 Kab. Kuningan 16,75 15,91 14,68 14,2 (2,55)

    Jawa Barat 13,01 11,96 11,27 10,57 (2,44)

    Sumber; BPS Provinsi Jawa Barat dan hasil olah data.

    3.14. Daftar Indikatif Lokasi Dan Alokasi Bantuan Langsung

    Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan

    Masyarakat Mandiri ( PNPM Mandiri )

    No Kabupaten /

    Kota

    PNPM PERDESA

    AN

    PNPM PERKOT

    AAN

    PNPM INFRASTRUKTUR PERPEDE

    SAAN

    PNPM INFRASTR

    UKTUR SOSEK

    WILAYAH

    B L M

    Alokasi BLM

    Alokasi BLM

    Alokasi BLM

    Alokasi BLM

    TOTAL APBN APBD

    (Rp.xJuta) (Rp.xJuta

    ) (Rp.xJuta) (Rp.xJuta) (Rp.xJuta) (Rp.xJuta) (Rp.xJuta)

    1 Kota Cirebon 0 3,700 0 0 3,700.00 3,515.00 185.00

    2 Kab.Cirebon 43,900 34,400 0 0 78,300.00 74,385.00 3,915.00

    3 Kab.Indramayu 43,700 9,175 0 0 52,875.00 50,231.25 2,643.75

    4 Kab. Majalengka 32,650 10,125 0 0 42,775.00 40,636.25 2,138.75

    5 Kab. Kuningan 35,200 4,375 0 0 39,575.00 37,601.25 1,973.75

    Sumber; Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik

    Indonesia

  • H a l a m a n | 84

    JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 7 Edisi 3 Mei – Agustus 2013

    VALIDASI DATA

    Validitas Data kependudukan

    Komposisi Penduduk Usia Kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun dan lebih. Mereka terdiri dari ‘‘ Angkatan Kerja ’’ dan “ Bukan Angkatan Kerja ’’. proporsi penduduk yang tergolong “Angkatan Kerja’’ adalah mereka yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja yakni yang bekerja atau mencari pekerjaan. Tingkat partisipasi Angkatan kerja ( TPAK ) merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 tenaga kerja.

    Kesempatan kerja memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan pasar kerja yang tidak terserap dikategorikan sebagai penganggur.

    3.15. Jumlah Penduduk Kabupaten / kota Tahun 2011

    No Kabupaten /

    Kota

    Penduduk

    Laki-laki Perempuan Jumlah Sex Ratio

    1 Kota Cirebon 177.844 174.768 352.612 102

    2 Kab Cirebon 1.081.331 1.022.982 2.104.313 106

    3 Kab Indramayu 862.846 812.944 1.675.790 106

    4 Kab Majalengka 653.252 630.113 1.283.365 103

    5 Kab Kuningan 685.356 655.542 1.340.898 104

    Sumber; Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

  • H a l a m a n | 85

    JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 7 Edisi 3 Mei – Agustus 2013

    3.16. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut

    Kabupaten / Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2009

    No Lapangan

    Pekerjaan

    Kota Kabupaten Cirebon Cirebon Indramayu Majalengka Kuningan

    1 Pertanian 1.097 142.893 270.262 161.966 185.056

    2 Industri 1.320 46.660 33.348 24.228 10.609

    3 Perdagangan 32.168 183.594 107.616 101.871 74.705

    4 Jasa – jasa 4.073 25.620 31.510 22.036 11.945

    5 Lainnya 16.246 118.431 79.060 69.015 55.313

    6 Jumlah 54.904 517.198 521.796 379.116 337.628

    Sumber; Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

    Validitas Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2006 – 2007 dan 2009 – 2010

    Ungkapan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sepertinya sudah tidak asing lagi bagi para kepala daerah/wilayah di Jawa Barat baik dilevel Bupati/Walikota, para perencana pembangunan, Dinas/Instansi, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga para Camat. Pimpinan daerah di wilayah ini sangat concern terhadap berbagai hal, berbagai program pembangunan yang pada ujungnya dapat meningkatkan pencapaian IPM. Ini tidak lepas dari visi pembangunan Jawa Barat yang berkeinginan dengan

  • H a l a m a n | 86

    JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 7 Edisi 3 Mei – Agustus 2013

    iman dan taqwa sebagai provinsi termaju di Indonesia dan mitra terdepan Ibukota pada tahun 2010 dengan salah satu pencapaiannya adalah nilai IPM 80. Visi dan misi ini sangat intens disosialisasikan ke masyarakat.

    Penyusunan Data Basis IPM bertujuan pertama: untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di Wilayah III Cirebon. Kedua, memberi gambaran yang lebih sederhana dan lengkap dalam melihat dampak pembangunan yang dilaksanakan dan implikasinya terhadap peningkatan kualitas penduduk. Ketiga, untuk gambaran tentang seberapa besar kemajuan IPM di masing-masing kabupaten/kota setiap tahunnya dan bagaimana kontribusi kabupaten/kota dalam menunjang akselerasi pencapaian IPM Jawa Barat. Tersedianya informasi tersebut diharapkan dapat membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam menyusun program dan kebijakan di Provinsi Jawa Barat, khususnya yang berkaitan dengan program pembangunan manusia di Wilayah III Cirebon.

    3.17. Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) Kabupaten / Kota

    No Kota / Kabupaten

    Indeks Pembangunan Manusia

    ( IPM )

    2006 2007 2009 2010

    1 Kota Cirebon 73,80 73,87 74,68 74,93

    2 Kab Cirebon 66,32 67,30 68,37 68,89

    3 Kab Indramayu 65,26 66,22 67,39 67,75

    4 Kab Majalengka 68,41 68,94 69,94 70,25

    5 Kab Kuningan 69,21 69,70 70,42 70,89

    Sumber; hasil perhitungan BPS Pusat dan Badan Pemberdayaan

    Perempuan dan KB Provinsi Jawa Barat tahun 2006 – 2007.

    Validitas Data Pendidikan

    Hubungan antara kemiskinan dan pendidikan sangat penting, karena pendidikan sangat berperan dalam mempengaruhi angka kemiskinan. Orang yang berpendidikan lebih baik dan memiliki pendapatan yang lebih tinggi akan mempunyai peluang yang rendah menjadi miskin. Data pendidikan yang diuraikan disini berdasarkan sekolah Swasta/Negeri, jumlah siswa/i dan Guru atau pengajar.

  • H a l a m a n | 87

    JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 7 Edisi 3 Mei – Agustus 2013

    3.18. Validitas Data PendidikanSekolah Dasar Tahun 2009 – 2010

    No Kota /

    Kabupaten

    Sekolah

    Siswa/i Guru

    Negeri Swasta

    1 Kota Cirebon 135 22 39.190 2.542

    2 Kab Cirebon 913 11 240.993 11.535

    3 Kab Indramayu 868 13 190.463 8.592

    4 Kab Majalengka

    822 3 128.622 9.243

    5 Kab Kuningan 680 3 111.575 6.733

    Sumber; Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

    3.19. Validitas Data PendidikanSekolah Menengah Pertama

    Tahun 2009 - 2010

    No Kota / Kabupaten Sekolah

    Siswa/i Guru Negeri Swasta

    1 Kota Cirebon 18 22 18.447 941

    2 Kab Cirebon 65 67 75.171 2.829

    3 Kab Indramayu 62 82 67.218 3.501

    4 Kab Majalengka 69 9 41.734 2.138

    5 Kab Kuningan 70 13 42.051 2.289

    Sumber; Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

  • H a l a m a n | 88

    JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 7 Edisi 3 Mei – Agustus 2013

    3.20. Validitas Data PendidikanSekolah Menengah Umum

    Tahun 2009 - 2010

    No Kota /

    Kabupaten

    Sekolah Siswa/i Guru

    Negeri Swasta

    1 Kota Cirebon 9 16 11.207 755

    2 Kab Cirebon 19 23 15.986 1.039

    3 Kab Indramayu 18 33 17.281 1.419

    4 Kab Majalengka

    16 5 10.925 716

    5 Kab Kuningan 19 8 12.843 931

    Sumber; Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

  • H a l a m a n | 89

    JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 7 Edisi 3 Mei – Agustus 2013

    3.21. Validitas Data PendidikanSekolah Menengah Kejuruan

    Tahun 2009 - 2010

    No Kota /

    Kabupaten

    Sekolah Siswa/i Guru

    Negeri Swasta

    1 Kota Cirebon 2 16 8.572 498

    2 Kab Cirebon 6 52 21.105 986

    3 Kab Indramayu 15 35 28.773 1.368

    4 Kab Majalengka

    6 20 10.066 485

    5 Kab Kuningan 7 20 12.940 1.060

    Sumber; Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

    3.22. Jumlah Madrasah Dan Guru Ibtidaiyah Tahun 2009 - 2010

    No Kota /

    Kabupaten

    Madrasah Guru

    Negeri Swasta Jumlah PNS Non

    PNS Jumlah

    1 Kota Cirebon 1 17 18 90 149 239

    2 Kab Cirebon 9 119 128 260 1.166 1.426

    3 Kab Indramayu 5 119 124 167 1.257 1.424

    4 Kab Majalengka 7 55 62 354 370 724

    5 Kab Kuningan 7 71 78 294 474 768

    Sumber;Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat

  • H a l a m a n | 90

    JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 7 Edisi 3 Mei – Agustus 2013

    3.23. Jumlah Madrasah Dan Guru Tsanawiyah Tahun 2009 - 2010

    No Kota / Kabupaten Madrasah Guru

    Negeri Swasta Jumlah PNS Non

    PNS Jumlah

    1 Kota Cirebon 2 9 11 96 128 224

    2 Kab Cirebon 12 88 100 559 1.580 2.139

    3 Kab Indramayu 13 62 75 322 1.312 1.634

    4 Kab Majalengka 15 53 68 458 1.109 1.567

    5 Kab Kuningan 12 36 48 375 745 1.120

    Sumber;Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat

  • H a l a m a n | 91

    JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 7 Edisi 3 Mei – Agustus 2013

    3.24. Jumlah Madrasah Dan Guru Aliyah Tahun 2009 - 2010

    No Kota / Kabupaten Madrasah Guru

    Negeri Swasta Jumlah PNS Non

    PNS Jumlah

    1 Kota Cirebon 2 5 7 86 49 135

    2 Kab Cirebon 5 27 32 281 545 826

    3 Kab Indramayu 3 26 29 92 581 673

    4 Kab Majalengka 3 18 21 169 285 454

    5 Kab Kuningan 3 13 16 108 250 358

    Sumber;Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat

  • H a l a m a n | 92

    JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 7 Edisi 3 Mei – Agustus 2013

    3.25. Validitas Data Perguruan tinggi SwastaTahun 2009 - 2010

    No Kota /

    Kabupaten

    Universitas Institut Sekolah

    Tinggi Akademi Politeknik

    1 Kota/Kab Cirebon

    3 - 12 14 1

    2 Kab Indramayu 1 - 1 4 -

    3 Kab Majalengka 1 - 3 2 -

    4 Kab Kuningan 1 - 2 1 -

    Sumber; Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

  • H a l a m a n | 93

    JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 7 Edisi 3 Mei – Agustus 2013

    3.26. Distribusi Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan

    Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2008

    No Kota / Kabupaten

    Sekolah

    Total < SD Tamat

    SD/SLTP

    SLTA+

    1 Kota Cirebon 48,45 41,24 10,31 100,00

    2 Kab Cirebon 46,05 45,56 8,39 100,00

    3 Kab Indramayu 45,53 46,74 7,73 100,00

    4 Kab Majalengka 38,75 55,70 5,54 100,00

    5 Kab Kuningan 40,33 55,13 4,53 100,00

    Sumber; Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

    Validitas Data Kesehatan

    Pembangunan Kesehatan harus selalu dilakukan mengingat jumlah penduduk yang selalu bertambah dari tahun ke tahun. Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk dilakukan antara lain dengan meningkatkan fasilitas dan sarana kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah.

  • H a l a m a n | 94

    JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 7 Edisi 3 Mei – Agustus 2013

    3.27. Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling

    Menurut Kabupaten / Kota Tahun 2009

    No Kota /

    Kabupaten

    Puskesmas Puskesmas Pembantu

    Puskesmas Keliling

    Tanpa

    Perawatan

    Dengan

    Ruang Rawat

    Jumlah

    1 Kota Cirebon 19 2 21 15 20

    2 Kab Cirebon 47 6 53 67 58

    3 Kab Indramayu 40 9 49 66 52

    4 Kab Majalengka 23 7 30 73 33

    5 Kab Kuningan 31 6 37 67 38

    Sumber; Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2010

  • H a l a m a n | 95

    JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 7 Edisi 3 Mei – Agustus 2013

    3.28. Rasio Tempat Tidur Diseluruh Rumah Sakit Terhadap Penduduk

    Menurut Kabupaten / Kota Tahun 2008 - 2009

    No Kota /

    Kabupaten

    2008 2009

    Jumlah Rasio

    Jumlah Rasio Tempat

    Tidur Penduduk

    Tempat Tidur

    Penduduk

    1 Kota Cirebon

    853 298.995 351 799 304.152 381

    2 Kab Cirebon 749 2.192.492 2.927 624 2.211.186 3.544

    3 Kab Indramayu

    239 1.811.764 7.581 308 1.827.878 5.935

    4 Kab Majalengka

    298 1.210.811 4.063 261 1.219.145 4.671

    5 Kab Kuningan

    494 1.163.159 2.355 459 1.173.528 2.557

    Sumber; Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

  • H a l a m a n | 96

    JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 7 Edisi 3 Mei – Agustus 2013

    3.29. Sarana Distribusi Obat Dan Alat Kesehatan Menurut Kabupaten /

    Kota Tahun 2009

    No Kota /

    Kabupaten Apotik

    Pedagang

    Besar

    Farmasi

    Penyalur

    Pusat Alat

    Kesehatan

    Cabang

    Penyalur

    Alat

    Kesehatan

    Sub.Ca

    bang

    Penyalu

    r Alat

    Kesehat

    an

    1 Kota Cirebon 81 51 5 5 29

    2 Kab Cirebon 98 7 2 2 10

    3 Kab Indramayu 53 1 0 0 7

    4 Kab Majalengka 68 2 0 0 2

    5 Kab Kuningan 42 2 0 0 3

    Sumber; Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

  • H a l a m a n | 97

    JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 7 Edisi 3 Mei – Agustus 2013

    3.30. Jumlah Tenaga Medis diPuskesmas Menurut Kabupaten / Kota

    Tahun 2009

    No Kota / Kabupaten Tenaga Medis

    Jumlah Dokter Umum Dokter Gigi

    1 Kota Cirebon 57 25 82

    2 Kab Cirebon 81 33 114

    3 Kab Indramayu 56 20 76

    4 Kab Majalengka 45 13 58

    5 Kab Kuningan 48 9 57

    Sumber; Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

  • H a l a m a n | 98

    JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 7 Edisi 3 Mei – Agustus 2013

    3.31. Jumlah Tenaga Keperawatan dipuskesmas Menurut

    Kabupaten / Kota Tahun 2009

    No Kota /

    Kabupaten

    Tenaga Keperawatan

    Jumlah Bidan

    Puskesmas Bidan Desa Perawat

    1 Kota Cirebon

    134 - 158 292

    2 Kab Cirebon

    216 375 652 1.243

    3 Kab Indramayu

    7 359 466 832

    4 Kab Majalengka

    118 331 369 818

    5 Kab Kuningan

    72 385 223 680

    Sumber; Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

  • H a l a m a n | 99

    JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 7 Edisi 3 Mei – Agustus 2013

    3.32. Jumlah Keluarga Berdasarkan Tahapan Keluarga Sejahtera

    MenurutKabupaten / Kota Tahun 2009

    No Kota /

    Kabupaten

    Keluarga

    Pra Sejahtera Keluarga

    Sejahtera I

    Keluarga

    Sejahtera

    II,III,III+

    1 Kota Cirebon 10.655 16.435 45.256

    2 Kab Cirebon 190.692 157.163 199.643

    3 Kab Indramayu

    170.316 148.646 198.986

    4 Kab Majalengka

    90.675 99.625 194.267

    5 Kab Kuningan 39.372 55.326 217.035

    Sumber; BKKBN Provinsi Jawa Barat

    Validitas Data Daya Beli Dan Keuangan Daerah

    Daya beli menggambarkan tingkat kehidupan dikaitkan dengan kemampuan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup per kapita riil. Daya beli berhubungan dengan indek pendapatan. Pendapatan masyarakat akan dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan investasi. Semakin tinggi tingkat inflasi maka daya beli masyarakat akan menurun dan investasi akan terhambat sehingga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Investasi akan berkorelasi positip dengan pendapatan masyarakat artinya pendapatan masyarakat yang tinggi akan meningkatkan investasi atau sebaliknya investasi yang meningkat akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

    3.33. PERKEMBANGAN INDEKS DAYA BELI MASYARAKAT

    KAB./KOTA SE WILAYAH CIAYUMAJAKUNING TH. 2007 S.D

    2011

    NO TAHUN Kota

    Cirebon

    Kab.

    Cirebon

    Kab.

    Indramayu

    Kab.

    Majalengka

    Kab.

    Kuningan

    1 2007 59,41 60,67 61,56 59,27 56,06

    2 2008 60,23 61,66 62,68 62,08 56,31

    3 2009 61,05 62,32 63,82 62,81 57,00

    4 2010 61,88 62,96*) 64,49 63,29 57,57

    5 2011 67,36 63,61 64,47 63,72 62,96

    Margin2007- 7,95 2,94 2,91 4,49 6,90

  • H a l a m a n | 100

    JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 7 Edisi 3 Mei – Agustus 2013

    2011

    Sumber : Bappeda Kab./Kota se wilayah CIAYUMAJAKUNING.

    3.34. REALISASI INVESTASI PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

    DI KAB./KOTA SE WILAYAH CIREBON TAHUN 2011

    PERINGKAT

    DI JABAR

    KAB./KOTA JUMLAH

    INVESTASI

    (US$)

    JUMLAH

    INVESTASI (RP)

    12 Kota Cirebon 5.573.425 51, 832.855.000

    9 Kab. Cirebon 17,660.816 164,245.588.800

    22 Kab. Kuningan 0 0

    25 Kab.

    Majalengka

    0 0

    26 Kab.

    Indramayu

    0 0

    Wil Cirebon 23,234.241 2.160.784.438

    Sumber: Subid Data & Pelaporan BKPPMD Prov. Jabar, 2012

    Kesejahtraan masyarakat per kapita dapat diindikasikan pula oleh indeks gini yang menggambarkan tingkat distribusi pendapatan domestik regional bruto (PDRB). Angka gini berkisar antara 0 – 1 dimana semakin relatif merata pendapatan per kapita suatu daerah, maka angka indek gini akan mendekati 0. Sebaliknya bila pendapatan per kapita sangat tidak merata, maka indeks gini akan mendekati 1.

    3.35. INDEKS GINI KAB./KOTA SE WILAYAH CIREBON TH. 2011

    N0 KABUPATEN/KOTA INDEKS GINI

    1 Kota Cirebon 0,377

    2 Kab. Cirebon 0,273

    3 Kab. Indramayu 0,325

    4 Kab. Majalengka 0,313

    5 Kab. Kuningan 0,332

  • H a l a m a n | 101

    JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 7 Edisi 3 Mei – Agustus 2013

    Sedangkan salah satu faktor utama untuk membiayai pembangunan daerah adalah penerimaan pemerintah daerah.Penerimaan pemerintah daerah bersumber dari pendapatan asli daerah berupa pajak dan retribusi daerah ditambah bantuan pemerintah pusat. Tolak ukur meningkatnya kegiatan pembangunan suatu daerah dapat diamati dari realisasi pengeluaran pemerintah daerah, yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

    3.36. Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah

    Kabupaten/Kota Tahun 2008– 2009

    No Kota /

    Kabupaten

    Bagian Dana

    Asli Daerah

    ( PAD )

    Penerimaan

    Perimbanga

    n

    Penerimaan

    Lainnya

    Yang Sah

    Total

    Pendapatan

    1 Kota Cirebon 67.683.578 436.898.492,08 50.595.307,62 555.177.377,78

    2 Kab Cirebon 101.512.670 875.786.725,98 141.107.626,19 1.118.407.022,11

    3 Kab Indramayu 56.770.811 865.651.118,00 114.369.693,00 1.036.791.622,00

    4 Kab Majalengka 45.670.008 730.072.518,00 98.327.640,00 874.070.166,00

    5 Kab Kuningan 42.825.180 702.905.180,00 96.672.105,00 842.402.465,00

    Sumber; Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

    3.37. Persentase Pengeluaran Perkapita Untuk Makanan Menurut

    Kabupaten/Kota Tahun 2008

    No Kota / Kabupaten Miskin

    Poor

    Tidak

    Miskin

    Not Poor

    Miskin+

    Tidak

    Miskin

    Total

    1 Kota Cirebon 57,43 49,62 50,73

    2 Kab Cirebon 66,17 63,42 63,96

    3 Kab Indramayu 65,57 62,17 62,84

    4 Kab Majalengka 66,88 61,04 62,14

    5 Kab Kuningan 64,16 61,56 62,00

    Sumber; Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

    3.38. Bank dan Koperasi

    Kontribusi Bank dan Koperasi dalam hal pembangunan sangat signifikan dalam menggerakan roda perekonomian. Bank sebagai lembaga

  • H a l a m a n | 102

    JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 7 Edisi 3 Mei – Agustus 2013

    financial akan menarik dunia bisnis sebagai mitra untuk meningkatkan investasinya sehingga saling memperoleh keuntungan. Dilain pihak, secara makro akan meningkatkan Nilai Tambah Bruto.

    Koperasi sejak lama telah menjadi bahan usaha yang strategis dalam meningkatkan ekonomi anggotanya maupun masyarakat pada umumnya. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan peran koperasi adalah dengan diperlakukannya koperasi sebagai salah satu badan yang dipersamakan dengan dunia usaha untuk bersaing, termasuk tender - tender dan kegiatan lainnya.

    3.39. Jumlah Kantor Bank menurut Kelompok di wilayah III Cirebon

    Tahun 2009

    No Kota /

    Kabupaten

    Bank

    Jumlah Pemerintah Swasta

    Pembangunan

    Daerah

    Asing dan

    Campuran

    1 Kota Cirebon 12 37 4 - 53

    2 Kab Cirebon 7 23 5 - 35

    3 Kab Indramayu 9 10 5 - 24

    4 Kab Majalengka

    6 5 2 - 13

    5 Kab Kuningan 4 8 3 - 15

    Sumber; Kantor Bank Indonesia Bandung

  • H a l a m a n | 103

    JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 7 Edisi 3 Mei – Agustus 2013

    3.40. Jumlah Koperasi, KUD, dan Non KUD Menurut Kabupaten / Kota

    Tahun 2009

    No Kota /

    Kabupaten Koperasi

    Koperasi

    Unit

    Desa

    Koperasi

    Non

    KUD

    1 Kota Cirebon 367 1 366

    2 Kab Cirebon 765 45 720

    3 Kab Indramayu 603 26 577

    4 Kab Majalengka 512 21 491

    5 Kab Kuningan 640 36 604

    Sumber; Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat

  • H a l a m a n | 104

    JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 7 Edisi 3 Mei – Agustus 2013

    3.41. Jumlah Permasalahan Sosial Menurut Jenis Di Wilayah III

    Cirebon Tahun 2009

    No Permasalahan Kota Kabupaten

    Cirebon Cirebon Indramayu Majalengka Kuningan

    1 Keluarga berumah tidak layak huni

    2.098 9.576 6.720 8.211 7.821

    2 Keluarga bermasalah sosial ( Psikologis )

    - 965 96 137 393

    3 Anak Balita Terlantar

    292 6.638 227 1.762 959

    4 Anak Jalanan 315 1.260 222 283 13

    5 Anak Terlantar 1.879 6.638 227 1.762 3.586

    6 Lansia 1.009 21.861 12.149 13.403 11.321

    7 Anak Nakal 50 396 38 337 295

    8 Korban Narkotika 7 84 41 137 158

    9 Penyandang Cacat 384 4.020 9.003 4.361 5.793

    10 Gelandangan dan Pengemis

    152 925 161 5 9

    11 Tuna Susila 72 624 1.087 217 212

    12 Fakir Miskin Keluarga Miskin

    15 125.12

    4 54.519 55.141 56.804

    13 Anak Wanita,Lansia korban Tindak Kekerasan

    96 949 37 114 161

    14 Orang dengan HIV/AIDS

    - 2 - - -

    15 Bekas Narapidana 37 419 375 298 160

    16 Wanita Rawan Sosial Ekonomi

    5.236 15.239 2.833 6.887 10.953

    Sumber; Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

  • H a l a m a n | 105

    JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 7 Edisi 3 Mei – Agustus 2013

    KESIMPULAN Walaupun seluruh Kab./Kota se wilayah Ciayumajakuning

    mengalami kenaikan indeks daya beli selama kurun waktu tahun 2007-2011, namun ratio penduduk miskin terhadap total penduduk masih cukup tinggi dibanding rata-rata Prov. Jabar sebesar 10,57 %. Terdapat beberapa usaha-usaha yang bisa menjadi referensi pemerintah dalam menekan angka kemiskinan, antara lain; 1. Tingkat pengangguran berpengaruh positif bagi kemiskinan. Untuk itu,

    perluasan kesempatan kerja dan berusaha perlu diciptakan seluas-luasnya bagi pencari kerja/penganggur. Dengan mempermudah ijin usaha, bantuan permodalan dan pembinaan managerial khususnya bagi UKM, perlindungan melalui regulasi yang pro UKM atas pengaruh globalisasi perdagangan bebas sangat diharapkan agar kesempatan kerja semakin besar dan banyak tenaga kerja yang terserap,

  • H a l a m a n | 106

    JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 7 Edisi 3 Mei – Agustus 2013

    2. Pendidikan memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat kemiskinan. Kebijakan wajib belajar 9 tahun hendaknya ditingkatkan menjadi 12 tahun, sehingga semua mendapat pendidikan yang lebih tinggi,

    3. Upah minimum yang ditetapkan pemerintah juga berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Untuk itu kebijakan penetapan upah disesuaikan dengan KHL (kebutuhan hidup layak) untuk melindungi pekerja dari kemiskinan,

    4. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, sehingga hendaknya kedepan dapat dilaksanakan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan pendapatan. Kerjasama antar daerah harus dikembangkan sehingga dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas usaha ekonomi masyarakat.

    5. Memberdayakan potensi-potensi lokal di masing-masing daerah, untuk dipadukan menjadi kekuatan ekonomi bersama secara regional.

    6. Perlunya Pemerintah dan PerBankan mendorong Usaha Mikro,Kecil dan menengah ( UMKM) dengan membuka akses bagi si miskin 5,5 juta Unit UMKM 2011 terhadap kredit usaha yang notabene 96% tenaga kerja terserap di UMKM.

    DAFTAR PUSTAKA BPS; Badan Pusat Statistik Kota Cirebon BPS; Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon BPS; Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu BPS; Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka BPS; Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan BPS; Badan Pusat Statistik Jawa Barat JABAR Dalam Angka2010www.Jabar.com PUSDALISBANG (Pusat Data Dan Analisis Pembangunan Provinsi Jawa

    Barat ) BAPPEDA; BADAN PERENCANAAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT KEMENTRIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT RI www.pnpm-mandiri.org DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI JAWA BARAT BKKBN PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT