DATA PILAH GENDER DAN ANAKProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

0

Tahun 2011

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

42

0

7

KATA PENGANTARAssalamualaikum, Wr.Wb. Data terpilah Gender dan Anak adalah merupakan urusan wajib Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian wewenang antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Menteri Pemberdayaan Perempuan kemudian menindaklanjutinya dengan Peraturan Menteri Pemberdayan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak yang memberikan arahan tentang data apa saja serta sumber data-data tersebut. Di Provinsi DIY Amanat tentang penyelenggaraan data pilah juga termaktub di dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi BPPM provinsi DIY. Berdasar pada amanat tersebut serta mengingat pentingnya ketersediaan data pilah di Provinsi DIY untuk mendukung perencanaan dan evaluasi program kegiatan pembangunan, BPPM Provinsi DIY berusaha menyusun Data Terpilah yakni Data yang di pilah berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan serta berdasarkan usia anak dan dewasa. Hasilnya kemudian di susun dalam sebuah buku serta disusun menjadi Base Data (Data Base) yang dipadukan dengan Website Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi DIY, sehingga dengan demikian sekaligus dapat dijadikan sebagai sarana publikasi data pilah gender dan anak di DIY. Data terpilah Gender dan Anak tentu dimulai dari pengumpulan, pengolahan dan analisis data sehingga menggambarkan kondisi peran laki-laki dan perempuan dalam capaian pembangunan di DIY. Untuk itu data ini setiap tahunnya perlu di update, sehingga dapat dimanfaatkan dalam proses penyusunan kebijakan perlindungan perempuan dan anak di masingmasing tingkatan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh SKPD baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota atas kerjasamanya dalam menyusun base data ini, kedepan koordinasi penyusunan data terpilah Gender dan anak, yang telah dilakukan selama ini baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota semoga dapat berjalan dengan lebih baik lagi, dan data yang telah diolah dapat kita manfaatkan bersama-sama. Kami menyadari buku Data Pilah Gender dan Anak ini masih banyak kekurangannya baik kelengkapan, akurasi data maupun penyajiannya, untuk itu saran perbaikan dimasa datang sangat kami harapkan. Wassalamualaikum, Wr.Wb Yogyakarta, Oktober 2011 Kepala BPPM Prov. DIY

Dr. Rochana Dwi Astuti NIP. 19560925 198302 2 001

ii

.

DAFTAR ISIHAL AMAN SAMPUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI 1. DATA UMUM 1.1. JUMLAH PENDUDUK DAN KEPALA KELUARGA 1.2. JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN 1.3.1. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 1.3.2. INDEKS PEMBANGUNAN GENDER 1.3.3. INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER 2. BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.1. ANGKA HARAPAN HIDUP 2.2. JUMLAH KEMATIAN IBU 2.3. PENYEBAB KEMATIAN IBU MELAHIRKAN 2.4. CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN DAN LAYANAN NIFAS 2.5. CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL (K1, K4) 2.6. IMUNISASI TETANUS TOXOID (TT) PADA IBU HAMIL 2.7. IBU HAMIL YANG MENDAPAT TABLET ZAT BESI (FE) 2.8. IBU HAMIL BERESIKO 2.9. KEMATIAN BAYI DAN BALITA 2.10. BALITA KURANG GIZI 2.11. PENDERITA HIV/AIDS 2.12. USIA PERKAWINAN 2.12.1. Jumlah Pernikahan Berdasarkan Usia 2.12.2. Persentase Penduduk Perempuan Usia >10 Menurut Usia Perk. Pertama 2.13. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM BER KB 2.13.1. Jumlah Peserta KB 2.13.2. Unmeet Need 3. BIDANG POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN 3.1. Partisipasi di Lembaga Eksekutif 3.1.1. Jumlah Bupati/Walikota 3.1.2. Jumlah Camat dan Lurah/Kepala Desa 3.1.3. Jumlah Pejabat 3.1.4. Jumlah Pegawai 3.2. Partisipasi di Lembaga Legislatif 3.2.1. Jumlah Anggota DPRD, Caleg, dan Partai Politik 3.2.2. Jumlah Anggota BPD/LPMD/K 3.3. Partisipasi di Lembaga Yudikatif i ii iii

1 2 3 3 4

5 6 7 8 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 16

17 17 18 19 20 21

iii

3.3.1. Jumlah Hakim dan Pejabat di Pengadilan Negeri 3.3.2. Jumlah Hakim dan Pejabat di Pengadilan Tinggi 3.3.3. Jumlah Hakim dan Pejabat di Pengadilan Agama 3.3.4. Jumlah Hakim dan Pejabat di Pengadilan Tinggi Agama 3.3.5. Jumlah Jaksa dan Pejabat di Kejaksaan Negeri 3.3.6. Jumlah Jaksa dan Pejabat di Kejaksaan Tinggi 3.3.7. Jumlah Kapolres dan Kapolsek 3.3.8. Jumlah Polisi dan Pejabat di Kepolisian 4. BIDANG PENDIDIKAN 4.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan SD, SLTP, SLTA 4.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan SD, SLTP, SLTA 4.3. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan SD, SLTP, SLTA 4.4. Angka Melek huruf (AMH) Menurut Kelompok Umur. 4.5. Angka Putus Sekolah menurut jenjang pendidikan SD, SLTP, dan SLTA 4.6. Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan 4.7. Rata-Rata Lama Sekolah 4.8. Jumlah Guru 5. Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan 5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 5.2. Kepala keluarga miskin 5.3. Tenaga kerja migran a. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) b. Antar Kerja Antar Negara (AKAN) 5.4. Pekerja di sektor formal 5.5. Pekerja di sektor informal 5.6. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) 5.7. Keanggotaan Koperasi 5.8. Pengangguran 5.9. Pekerja tak dibayar (unpaid worker) 5.10. Perempuan pekerja profesional dan manajerial 5.11. Pekerja menurut lapangan usaha, status perkerjaan, dan jenis Pekerjaan 5.11.1. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha 5.11.2. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan 5.11.3. Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan 6. Bidang Hukum dan Sosial-Budaya 6. 1. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 6.2. Penghuni Rumah Tahanan (Rutan) 6.3. Penduduk Lanjut Usia (Lansia) 6.3.1. Penduduk Lansia menurut pendidikan yang ditamatkan 6.3.2. Penduduk Lansia menurut aktivitas yang dilakukan

21 22 22 23 23 24 24 25

26 27 28 29 30 31 32 32

34 35 36 36 36 36 37 37 38 39 40 40 41 43 45

47 47 48 48 49

iv

7. Kekerasan terhadap Perempuan 7.1. Korban a. Umur: Anak (0