DASAR

UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP

UU NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

UU NO. 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

PP NO. 58 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KUHAP

PERPRES NO. 52 TAHUN 2010 TTG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA POLRI

PERKAP NO. 14 THN 2010 TTG PEDOMAN SIDIK TP DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI

SIDIK

MAKSUD

DIJADIKAN PEDOMAN BAGI PENYIDIK

DAN ATASAN PENYIDIK

TUJUAN

RUANG LINGKUP

PENYELENGGARAAN MANAJEMEN

PENANGANAN PERKARA SERTA

PERAN PEJABAT DAN PENYIDIK

POLRI

3

MELIBATKAN LEBIH DARI

MELIBATKAN LEBIH DARI

SEORANG PENYIDIK

KETERBATASAN SUMBER DAYA

DIBATASI OLEH HAM

KONSEKUENSI HUKUM DAN

TUNTUTAN AKUNTABILITAS

4

LEGALITAS KEWENANGAN

SKEP

KTP

SUMPAH

KEWENANGAN

PSL 70 UU NO. 29 THN 2000

TTG

PERLINDUNGAN VARIETAS

TANAMAN

PROSESPROSES

5

MANAJEMEN PENYIDIKAN

PENGERAHAN/

PENGELOLAAN

SEGALA SUMBER

DAYA SCR

EFEKTIF/EFISIEN

DLM MENCAPAI

TUJUAN

SERANGKAIAN

TINDAKAN

PENYIDIK,

KUMPUL BUKTI,

BUAT TERANG TP,

GUNA

MENENTUKAN

TSK

5

SIDIK TP

PARAMETERPSL 184 KUHAP

PISAU ANALISISBUKTI

• KET SAKSI

• KET AHLI

• SURAT

• PETUNJUK

• KET TDW

PEMBUKTIAN

TKP

SAKSI

PELAKUBB

ASPEKLEGALITAS

ASPEKLEGITIMASI

SIDIK

KEPASTIAN, KEMANFAATAN,KEADILAN

(P 21)

6

PROSES PENYIDIKAN

SPRIN-DIK

SPDP

KIRIM :

- JPU

- PELAPOR

PERISTIWA PIDANA

SPGL

SP-BAWA SAKSI

SP-LEDAH

SP. SITA

HON/TAP LEDAH/SITA

SP-KAP

SP-HAN

SP-BANTAR

SP.CABUT BANTAR

SP-HAN LANJUT

SP-PANJANG HAN

SP-ALIH JENIS HAN

SP-KELUAR HAN

DLL

SESUAI

KEWENANGAN

BANTUAN

POLRI

TDK ADA

KEWENANGAN

BERITA ACARATAP

TSKGELAR

SURAT / BA

TAP TSK

TSK

SPGL TSK

BAP TSK

LAPORAN KEJADIAN

PEMBERKASANRESUME

SAMPUL

DAFTAR2

PENGIRIMAN BP

P=21

THP I

THP 2

GELAR

P-19

JPU

KIRIM PEMBERITAHUANKIRIM PEMBERITAHUAN

TAP TSK: JPU, PEL & TSK

7

WEWENANG SIDIK PASAL 70 AYAT (2) UU

NO. 29 THN 2000 (TERBATAS)

LAKS RIKSA KEBENARAN LAPORAN / KET

LAKS RIKSA ORG / BADAN

MINTA KET DAN BHN BUKTI DARI ORG /BADAN

LAK RIKSA PEMBUKUAN, CATATAN DANDOK

RIKSA TMPT TERTENTU YG DUGA TRDPTBHN BUKU

LAK PENYITAAN

MINTA BANTUAN AHLI

BANTUAN PENYIDIKAN

BANTUAN

PENYIDIKAN

KPD PPNS

BANTUAN - PERSONIL

TAKTIS : - PERALATAN

- TNG PENGAJAR,

BANTUAN - LABFOR

TEKNIS : - NCB

- IDENT

- PSIKOLOGI

BANTUAN - PENANGKAPAN

UPAYA - PENAHANAN

PAKSA : - GELEDAH

- SITA, DSB

KONSULTASI TEKNIS

PENYIDIKAN

PROSES

SIDIK

SIDIK

MEMENUHI

SYARAT

FORMAL

&

MATERIAL

KUHAP

UU PPNS

15

PERENCANAAN

PENGORGANISASIAN

PELAKSANAAN

PENGAWASAN

PENYIDIKANYG MASKIMAL,

EFEKTIF &EFISIEN

SUMBER DAYA (PERSONIL,

MATERIIL,DANA) DIMOBILISIR

SECARA TERENCANA,

TERORGANISIR DAN TERKENDALI

I. PERENCANAAN(UTK MENDAPATKAN HSL MAX,

MEMINIMIZE RESIKO)

MAN

MONEY

MATERIAL

METODE

TENTUKAN TIM PENYIDIK YG MILIKIPENGETAHUAN, KEMAPUAN &KETERAMPILAN SESUAI DGN TP YGTERJADI

PEMBIAYAAN KEGIATAN SESUAITINGKAT KESULITAN

SOFTWARELAP POLISI/LAPORAN KEJADIANHASIL SIDIKSPRIN SIDIKKET YG BERHASIL DIKUMPULKANMINDIK YG DILAKUKANHASIL GELAR PERKARA

HARDWARESARANA & PRASARANA SIDIKBB YG BERHASIL DISITA

SESUAI DGN KETENTUAN PROSESPENYIDIKAN TP YG DIATUR DLMKUHAP

SECARASTRUKTURAL

PENGORGANISASIAN

SECARA STRUKTURAL

SECARA FUNGSIONAL

TANGGUNG JAWAB

PELAKSANAAN

DISUSUN SECARA LOGIS

TINDAKAN SECARA DETAIL

TINDAKAN TAMBAHAN(DI LUAR

PERENCANAAN)

BANTUAN TAKTIS DAN TEKNIS

SECARA BERJENJANG

(BENTUK BACK UP)

SEBAGAI PEDOMAN YG MEMUDAHKAN

PELAKSANAAN

DIPERLUKAN TAMBAHAN PENYIDIK DAN PERLENGKAPAN

REVISI PERENCANAANSEGERA DILAKUKAN UPAYA PEMECAHAN

MASALAH

MEMPERBESAR MANDAT

KONFLIK KEWENANGAN

KEMAMPUAN

PEMBANTUAN

SUMBER DAYA

DLL

Time line penyidikan

Salah satu dept/unit kerja yang mengurusi kasus yang lama tidak selesai

DPO Responsibility

Kepentingan kinerja

16

P

E

N

A

W

A

S

A

N

TAHAP PENGORGANISASIAN

MENGARAH PADA TUJUAN KHUSUS MAUPUN TUJUAN AKHIR

MEMPERTIMBANGKAN KENDALA DAN PELUANG

KETERSEDIAAN SDM

PENENTUAN WAKTU

PERSIAPAN SARANA DAN PRASARANA

ESTIMASI BIAYA

JUMLAH PENYIDIK

KOMPETENSI PROFESIONAL PENYIDIK

TEAM WORK

PEMBAGIAN KERJA

KOMITMEN DAN VISI

SECARA ADMINISTRATIF

SECARA FISIK

Pakai pengawasan saja, jangan pakai pengendalian

Penggeledahan petugas sebelum lakukan lidik (narkoba)

Pimpinan sebagai pengawas dan bertanggung jawab atas jalannya sdik

Control berlapis

17

15

MANAJEMEN PENYIDIKAN OLEH PPNS ADALAH

PENGELOLAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OLEH

PPNS SECARA TERENCANA, TEROGANISIR,

TERKENDALI, SEHINGGA PENYIDIKAN BERJALAN

SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN DAN BERKASNYA

MEMENUHI SYARAT FORMIL DAN MATERIL.

PENGERTIAN

16

PERENCANAAN PENYIDIKAN

RENCANA PENYIDIKAN OLEH PPNS DIBUAT DENGAN MENENTUKAN:

A. SASARAN PENYIDIKAN.

RENCANA PENENTUAN SASARAN PENYIDIKAN MELIPUTI PENETAPAN:

1. ORANG YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA;

2. PERBUATAN PIDANA (KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN);

3. UNSUR-UNSUR PASAL YANG AKAN DITERAPKAN;

4. ALAT BUKTI SERTA BARANG BUKTI;

B. SUMBER DAYA YANG DILIBATKAN.

RENCANA PELIBATAN/PENGGUNAAN SUMBER DAYA PENYIDIKAN DENGAN

PENYIAPAN:

1. TIM PELAKSANA PENYIDIKAN YANG MEMPUNYAI OTORITAS, KOMPETENSI,

DAN INTEGRITAS;

2. SARANA DAN PRASARANA;

3. ANGGARAN YANG DIPERLUKAN; DAN

4. KELENGKAPAN PIRANTI LUNAK.

C. CARA BERTINDAK.

RENCANA PENENTUAN CARA BERTINDAK MELIPUTI TEKNIS DAN PROSEDUR

KEGIATAN PENYIDIKAN

17

D. WAKTU YANG AKAN DIGUNAKAN.

RENCANA PENENTUAN WAKTU DITETAPKAN DG MEMPERHATIKAN KEGIATAN

PENYIDIKAN

E. PENGENDALIAN PENYIDIKAN.

RENCANA PENGENDALIAN PENYIDIKAN MELIPUTI:

1. PENYIAPAN ADMINISTRASI PENYIDIKAN.

2. PENYIAPAN BUKU KONTROL PENYIDIKAN OLEH PPNS YG BERISI

ANTARA LAIN:

a PENYUSUNAN JADWAL DAN MATERI SUPERVISI DAN/ATAU

ASISTENSI;

b PENYUSUNAN JADWAL EVALUASI KEGIATAN PERENCANAAN,

PENGORGANISASIAN DAN PELAKSANAAN.

c PEMBUATAN LAPORAN KEGIATAN PENYIDIKAN DAN DATA

PENYELESAIAN KASUS.

18

PENGORGANISASIAN PENYIDIKAN

PENGORGANISASIAN SUMBER DAYA PPNS, DPT DITINJAU DARI BESAR KECILNYA

KASUS YG DITANGANI, MELIPUTI:

A. KASUS MUDAH, DPT DILAKSANAKAN OLEH 2 PPNS;

B. KASUS SEDANG, DPT DILAKSANAKAN OLEH 3 PPNS;

C. KASUS SULIT, DAPAT DILAKSANAKAN OLEH 4 PPNS;

D. KASUS SANGAT SULIT, DILAKSANAKAN OLEH TIM YG BERANGGOTAKAN

PALING SEDIKIT 5 ORANG PPNS.

A. KRITERIA PERSONIL PPNS MELIPUTI :

1. MEMPUNYAI MORAL BAIK, INTEGRITAS, DEDIKASI DAN PROFESSIONAL;

2. MENYESUAIKAN JUMLAH PERSONIL PPNS DENGAN BEBAN TUGAS YANG

DIHADAPI;

3. MEMPUNYAI POLA KERJA SAMA ANTAR PPNS DALAM PELAKSANAAN

PENYIDIKAN;

4. MEMBENTUK TEAM SUPERVISI ATAU ASISTENSI YANG DAPAT MENGAWASI

PROSES PENYIDIKAN;

5. MENGHINDARI HUBUNGAN SUBJEKTIVITAS ANTARA PPNS DENGAN

TERSANGKA.

6. PENGGOLONGAN PENGORGANISASIAN SUMBER DAYA PPNS MELIPUTI :

- KASUS MUDAH, DAPAT DILAKSANAKAN OLEH 2 PPNS;

- KASUS SEDANG, DAPAT DILAKSANAKAN OLEH 3 PPNS;

- KASUS SULIT, DAPAT DILAKSANAKAN OLEH 4 PPNS;

- KASUS SANGAT SULIT, DILAKSANAKAN OLEH TIM YANG

BERANGGOTAKAN PALING SEDIKIT 5 (LIMA) PPNS.

19

1. DIKETAHUINYA TINDAK PIDANA

a. ADANYA LAPORAN BAIK DARI MASYARAKAT ATAU PETUGAS.

b. TERTANGKAP TANGAN OLEH MASYARAKAT ATAU PETUGAS, DITUANGKAN

DLM LAPORAN KEJADIAN YG DITANDATANGANI PELAPOR DAN PPNS.

c. DIKETAHUI LANGSUNG OLEH PPNS.

PELAKSANAAN PENYIDIKAN

a. DIMULAINYA PENYIDIKAN DIBERI TAHU PU MELALUI PENYIDIK POLRI DGN

SPDP DILAMPIRI DGN LAP KEJADIAN DAN BA TINDAKAN YG TLH DILAKUKAN.

b. SRT PEMBERITAHUAN TSB DITERUSKAN OLEH PENYIDIK POLRI KPD PU

DGN LAMPIRKAN PEMBERITAHUAN DIMULAI PENYIDIKAN DARI PPNS.

2. S.PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN DASAR BANTUAN PENYIDIKAN

20

3. PEMANGGILAN

PEMANGGILAN DILAK SESUAI HK ACARA PIDANA DAN PER-UU-AN YG MENJADI

DSR HUKUM PPNS, DG KETENTUAN:

A. SRT PANGGILAN DITANDATANGANI OLEH ATASAN PPNS SLK PENYIDIK;

B. DLM HAL ATASAN PPNS BUKAN PENYIDIK, SRT PANGGILAN

DITANDATANGANI OLEH PPNS DAN DIKETAHUI OLEH ATASAN PPNS;

C. PENYAMPAIAN SRT PANGGILAN DILAKK OLEH PETUGAS YG DITUNJUK

OLEH PPNS YBS DAN DISERTAI DG TANDA BUKTI PENERIMAAN;

D. SRT PANGGILAN SDH DITERIMA OLEH YBS PALING LAMBAT 3 HARI

SEBELUM TANGGAL KEHADIRAN YG DITENTUKAN;

E. SRT PANGGILAN WAJIB DIBERI NOMOR SESUAI KTTUAN REGISTRASI

INSTANSI PPNS;

F. PEMANGGILAN PERTAMA TIDAK DIPENUHI TANPA ALASAN YG SAH,

DILAKUKAN PEMANGGILAN KEDUA DISERTAI SPRIN MEMBAWA, YG

ADMINISTRASINYA DIBUAT PPNS;

21

G.

H.

I.

J.

G. DALAM HAL MEMBAWA TERSANGKA DAN/ATAU SAKSI, PPNS DPT MEMINTA

BANTUAN KPD P. POLRI YG DLM PELAKS DILAKUKAN SCR BERSAMA-SAMA

SERTA DIBUAT BA;

H. P. POLRI DPT MENGABULKAN PERMINTAAN TSB STH MEMPELAJARI DAN

MEMPERTIMBANGKAN, KEMUDIAN MEMBERITAHUKAN KEP KPD PPNS;

I. DALAM HAL YANG DIPANGGIL BERDOMISILI DI LUAR WILAYAH KERJA PPNS,

PEMANGGILAN DILKKAN DG BANTUAN P. POLRI YG SEWILAYAH HUKUM DG

YG DIPANGGIL; DAN

J. UNTUK PEMANGGILAN THD TSK DAN/ATAU SAKSI WNI YG DI LUAR NEGERI

DIMINTAKAN BANTUAN MELALUI P. POLRI KPD PERWAKILAN NEGARA TSB

DAN/ATAU SAKSI BERADA.

22

4. PENANGKAPAN

A. PPNS YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN MELAKUKAN PENANGKAPAN,

PELAKSANAANNYA SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PIDANA.

B. PPNS YANG TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN MELAKUKAN PENANGKAPAN,

MEMINTA BANTUAN KEPADA PENYIDIK POLRI DENGAN KETENTUAN SEBAGAI

BERIKUT:

1. SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENANGKAPAN DITUJUKAN KEPADA

PEJABAT FUNGSI RESERSE KRIMINAL (RESKRIM) POLRI SETEMPAT

DENGAN MELAMPIRKAN LAPORAN KEJADIAN DAN LAPORAN

KEMAJUAN PENYIDIKAN PERKARA;

2. SEBELUM PPNS MEMINTA BANTUAN SECARA TERTULIS KEPADA

PENYIDIK POLRI, PERMINTAAN DAPAT DIDAHULUI SECARA LISAN

DENGAN MENYEBUTKAN/MENJELASKAN KASUS DAN IDENTITAS

TERSANGKA;

23

3. SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENANGKAPAN MEMUAT:

a. IDENTITAS TERSANGKA

b. URAIAN SINGKAT KASUS YANG TERJADI;

c. PASAL YANG DILANGGAR; DAN

d. PERTIMBANGAN PERLUNYA DILAKUKAN PENANGKAPAN;

4. SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENANGKAPAN DITANDATANGANI OLEH

ATASAN PPNS SELAKU PENYIDIK, APABILA ATASAN PPNS BUKAN

PENYIDIK, MAKA SURAT PERMINTAAN DITANDATANGANI OLEH PPNS

DIKETAHUI OLEH ATASAN PPNS;

5. APABILA PENYIDIK POLRI MENGABULKAN PERMINTAAN BANTUAN

PENANGKAPAN, MAKA PENYIDIK POLRI MEMBERITAHUKAN

KEPUTUSANNYA TERSEBUT KEPADA PPNS;

6. DALAM PELAKSANAAN PENANGKAPAN DILAKUKAN OLEH PENYIDIK

POLRI DENGAN MENGIKUTSERTAKAN PPNS YANG BERSANGKUTAN; DAN

7. ADMINISTRASI PENYIDIKAN KEGIATAN BANTUAN PENANGKAPAN,

DIBUAT OLEH PENYIDIK POLRI.

24

5. PENAHANAN

A. PPNS YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN MELAKUKAN PENAHANAN,

PELAKSANAANYA SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PIDANA.

B. PPNS YANG TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN MELAKUKAN PENAHANAN,

MEMINTA BANTUAN KEPADA PENYIDIK POLRI DENGAN KETENTUAN SEBAGAI

BERIKUT:

1 SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENAHANAN DITUJUKAN KEPADA

PEJABAT FUNGSI RESKRIM SETEMPAT DENGAN MELAMPIRKAN

LAPORAN KEJADIAN DAN LAPORAN KEMAJUAN PENYIDIKAN

PERKARA;

2 SEBELUM PPNS MEMINTA BANTUAN SECARA TERTULIS KEPADA

PENYIDIK POLRI, PERMINTAAN DAPAT DIDAHULUI SECARA LISAN

DENGAN MENYEBUTKAN/MENJELASKAN KASUS DAN IDENTITAS

TERSANGKA;

3 SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENAHANAN MEMUAT:

a. IDENTITAS TERSANGKA;

b. URAIAN SINGKAT KASUS YANG TERJADI

c. PASAL YANG DILANGGAR BESERTA ANCAMAN HUKUMANNYA; DAN

d. PERTIMBANGAN PERLUNYA DILAKUKAN PENAHANAN;

25

4 SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENAHANAN DITANDATANGANI OLEH

ATASAN PPNS SELAKU PENYIDIK, DALAM HAL ATASAN PPNS BUKAN

PENYIDIK, MAKA SURAT PERMINTAAN DITANDATANGANI OLEH PPNS,

DIKETAHUI OLEH ATASAN PPNS;

5 APABILA PENYIDIK POLRI MENGABULKAN PERMINTAAN BANTUAN

PENAHANAN, MAKA PENYIDIK POLRI MEMBERITAHUKAN KEPUTUSAN

TERSEBUT KEPADA PPNS;

6 PELAKSANAAN PENAHANAN DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI;

7 PPNS DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN AGAR MEMPERHATIKAN BATAS

WAKTU PENAHANAN;

8 DALAM HAL PPNS MEMERLUKAN PERPANJANGAN WAKTU PENAHANAN

UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN, MENGAJUKAN SURAT PERMINTAAN

BANTUAN PERPANJANGAN PENAHANAN KEPADA PENYIDIK POLRI

SEKURANG-KURANGNYA 7 (TUJUH) HARI SEBELUM BATAS WAKTU

PENAHANAN HABIS; DAN

9 ADMINISTRASI PENYIDIKAN KEGIATAN BANTUAN PENAHANAN, DIBUAT

OLEH PENYIDIK POLRI.

26

C. TERSANGKA YANG DITAHAN DALAM KEADAAN SAKIT, BERDASARKAN SURAT

KETERANGAN DOKTER, PERLU DIRAWAT DI RUMAH SAKIT MAKA TINDAKAN

PENYIDIK SEBAGAI BERIKUT:

1 PENAHANAN DAPAT DIBANTAR;

2 APABILA DIBANTAR, PENYIDIK WAJIB MEMBUAT SURAT PERINTAH

PEMBANTARAN DAN BERITA ACARANYA;

3 SETELAH SELESAI DIRAWAT BERDASARKAN KETERANGAN DOKTER,

PEMBANTARAN DICABUT YANG DILENGKAPI DENGAN SURAT

PERINTAH PENCABUTAN PEMBANTARAN DAN BERITA

ACARANYA;

4 DALAM HAL TERSANGKA DILANJUTKAN PENAHANANNYA, DILENGKAPI

DENGAN SURAT PERINTAH PENAHANAN LANJUTAN DAN BERITA

ACARANYA; DAN

5 LAMA PEMBANTARAN TIDAK DIHITUNG SEBAGAI WAKTU PENAHANAN.

27

6. PENGGELEDAHAN

A. PPNS YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN MELAKUKAN PENGGELEDAHAN,

PELAKSANAANNYA SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PIDANA, DENGAN

KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

1 SURAT PERMINTAAN IZIN PENGGELEDAHAN KEPADA KETUA

PENGADILAN NEGERI SETEMPAT DIBUAT OLEH PPNS DENGAN

TEMBUSAN PENYIDIK POLRI;

2 SEBELUM SURAT PERMINTAAN IZIN PENGGELEDAHAN DIKIRIM KEPADA

KETUA PENGADILAN NEGERI SETEMPAT, PPNS DAPAT MINTA

PERTIMBANGAN KEPADA PENYIDIK POLRI TENTANG ALASAN

PERLUNYA DILAKUKAN PENGGELEDAHAN;

3 SURAT PERMINTAAN IZIN PENGGELEDAHAN DITANDA TANGANI OLEH

ATASAN PPNS SELAKU PENYIDIK, DALAM HAL BUKAN

PENYIDIK, SURAT PERMINTAAN DITANDATANGANI OLEH PPNS

DIKETAHUI OLEH ATASAN PPNS;

4 SETELAH SURAT IZIN PENGGELEDAHAN DIKELUARKAN OLEH KETUA

PENGADILAN SETEMPAT, PENYIDIK MENGELUARKAN SURAT PERINTAH

PENGGELEDAHAN YANG DITANDATANGANI OLEH ATASAN PPNS

SELAKU PENYIDIK, APABILA ATASANNYA BUKAN PENYIDIK,

PENANDATANGANAN DILAKSANAKAN OLEH PPNS DAN DIKETAHUI

OLEH ATASANNYA; DAN

5 DALAM KEADAAN YANG SANGAT PERLU DAN MENDESAK, SETELAH

DILAKUKAN PENGGELEDAHAN WAJIB SEGERA MELAPORKAN KEPADA

KETUA PENGADILAN NEGERI SETEMPAT GUNA MEMPEROLEH

PERSETUJUAN.

27

28

B. PPNS YANG TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN MELAKUKAN PENGGELEDAHAN,

MEMINTA BANTUAN KEPADA PENYIDIK POLRI DENGAN KETENTUAN SEBAGAI

BERIKUT:

1 SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENGGELEDAHAN DITUJUKAN KEPADA

PEJABAT RESKRIM POLRI SETEMPAT DENGAN MELAMPIRKAN LP DAN

LAPJU PERKARA;

2 SEBELUM PPNS MEMINTA BANTUAN SECARA TERTULIS KEPADA

PENYIDIK POLRI, PERMINTAAN DAPAT DIDAHULUI SECARA LISAN

DENGAN MENYEBUTKAN/MENJELASKAN KASUS DAN IDENTITAS

TERSANGKA;

3. SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENGGELEDAHAN MEMUAT ANTARA LAIN

SASARAN PENGGELEDAHAN, URAIAN SINGKAT KASUS YANG TERJADI, PASAL

YANG DILANGGAR DAN PERTIMBANGAN DILAKUKAN PENGGELEDAHAN.

4 SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENGGELEDAHAN DITANDATANGANI OLEH

ATASAN PPNS SELAKU PENYIDIK, DALAM HAL ATASAN PPNS BUKAN

PENYIDIK, SURAT PERMINTAAN DITANDATANGANI OLEH PPNS DIKETAHUI

OLEH ATASAN PPNS;

5 PENYIDIK POLRI DAPAT MENGABULKAN PERMINTAAN BANTUAN

PENGGELEDAHAN, MAKA PENYIDIK POLRI MEMBERITAHUKAN

KEPUTUSANNYA TERSEBUT KEPADA PPNS;

6 DALAM PELAKSANAAN PENGGELEDAHAN DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI

DENGAN MENGIKUT SERTAKAN PPNS YANG BERSANGKUTAN; DAN 28

29

7. PENYITAAN

A. PPNS YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN MELAKUKAN PENYITAAN,

PELAKSANAANYA SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PIDANA, DENGAN

KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

1 SURAT PERMINTAAN IZIN PENYITAAN KEPADA KETUA PENGADILAN

NEGERI SETEMPAT DIBUAT OLEH PPNS DENGAN TEMBUSAN PENYIDIK

POLRI;

2 SEBELUM SURAT PERMINTAAN IZIN PENYITAAN DIKIRIM KEPADA KETUA

PENGADILAN NEGERI SETEMPAT, PPNS DAPAT MINTA PERTIMBANGAN

KEPADA PENYIDIK POLRI TENTANG ALASAN PERLUNYA DILAKUKAN

PENYITAAN;

3 SURAT PERMINTAAN IZIN PENYITAAN, DITANDA TANGANI OLEH ATASAN

PPNS SELAKU PENYIDIK, DALAM HAL ATASAN PPNS BUKAN PENYIDIK,

SURAT PERMINTAAN DITANDATANGANI OLEH PPNS DIKETAHUI OLEH

ATASAN PPNS;

4 SETELAH SURAT IZIN PENYITAAN DIKELUARKAN OLEH KETUA

PENGADILAN SETEMPAT, PENYIDIK MENGELUARKAN SURAT PERINTAH

PENYITAAN YANG DITANDATANGANI OLEH ATASAN PPNS SELAKU

PENYIDIK, APABILA ATASANNYA BUKAN PENYIDIK, PENANDATANGANAN

DILAKSANAKAN OLEH PPNS DAN DIKETAHUI OLEH ATASANNYA; DAN

5 DALAM KEADAAN YANG SANGAT PERLU DAN MENDESAK SEGERA

DILAKUKAN PENYITAAN, SETELAH DILAKUKAN PENYITAAN WAJIB

SEGERA MELAPORKAN KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI SETEMPAT

GUNA MEMPEROLEH PERSETUJUAN.

30

B. DALAM HAL PPNS YANG TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN MELAKUKAN

PENYITAAN, MEMINTA BANTUAN KEPADA PENYIDIK POLRI DENGAN

KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

1 SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENYITAAN DITUJUKAN KEPADA

PEJABAT RESKRIM POLRI SETEMPAT DENGAN MELAMPIRKAN

LK DAN LAPJU PENYIDIKAN PERKARA;

2 SEBELUM PPNS MEMINTA BANTUAN SECARA TERTULIS KEPADA

PENYIDIK POLRI, PERMINTAAN DAPAT DIDAHULUI SECARA LISAN

DENGAN MENYEBUTKAN/MENJELASKAN KASUS DAN IDENTITAS

TERSANGKA;

3 SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENYITAAN MEMUAT ANTARA LAIN

SASARAN PENYITAAN, URAIAN SINGKAT KASUS YANG TERJADI, PASAL

YANG DILANGGAR DAN PERTIMBANGAN PERLUNYA DILAKUKAN

PENYITAAN.

4 SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENYITAAN DITANDA TANGANI OLEH

ATASAN PPNS SELAKU PENYIDIK, DALAM HAL ATASAN PPNS BUKAN

PENYIDIK, MAKA SURAT PERMINTAAN DITANDATANGANI OLEH PPNS,

DIKETAHUI OLEH ATASAN PPNS;

5 DALAM HAL PENYIDIK POLRI MENGABULKAN PERMINTAAN BANTUAN

PENYITAAN MAKA DIBERITAHUKAN KEPUTUSANNYA KEPADA PPNS;

6 PELAKSANAAN PENYITAAN DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI;

7 MENYERAHKAN HASIL PENYITAAN BESERTA ADMINISTRASI

PENYIDIKANNYA KEPADA PPNS DENGAN BERITA ACARA PENYERAHAN

DALAM RANGKA PENYIDIKAN LEBIH LANJUT; DAN

8 ADMINISTRASI PENYIDIKAN KEGIATAN BANTUAN PENYITAAN, DIBUAT

OLEH PENYIDIK POLRI.

31

8. PEMERIKSAAN

A. DALAM HAL MENGUMPULKAN BAHAN KETERANGAN, PPNS MEMPUNYAI

KEWENANGAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP SAKSI, AHLI DAN

TERSANGKA.

B. HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP SAKSI, DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA

PEMERIKSAAN SAKSI.

C. HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP AHLI, DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA

PEMERIKSAAN AHLI.

D. HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP TERSANGKA DITUANGKAN DALAM BERITA

ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA.

E. DALAM HAL DIPERLUKAN PSIKOLOGI PEMERIKSAAN GUNA MENDAPATKAN

KETERANGAN DARI SAKSI DAN/ATAU TERSANGKA, PPNS MENGAJUKAN

PERMINTAAN BANTUAN SECARA TERTULIS DENGAN MENGURAIKAN RISALAH

PERMASALAHAN KEPADA PENYIDIK POLRI.

F. DALAM HAL DIPERLUKAN PEMERIKSAAN BARANG BUKTI, DAPAT

DILAKSANAKAN MELALUI BANTUAN TEKNIS PEMERIKSAAN:

1 LABORATORIUM FORENSIK; DAN

2 IDENTIFIKASI.

32

G. DALAM HAL DIPERLUKAN PENJELASAN MENGENAI PEMERIKSAAN BARANG

BUKTI DAPAT DIKOORDINASIKAN TERLEBIH DAHULU DENGAN PENYIDIK

POLRI.

H. DALAM HAL DIPERLUKAN PEMERIKSAAN AHLI, PPNS DAPAT MEMINTA

BANTUAN SECARA LANGSUNG KEPADA AHLI DENGAN TEMBUSAN PENYIDIK

POLRI.

I. PERSYARATAN PEMERIKSAAN BARANG BUKTI MELALUI LABORATORIUM

FORENSIK , MELIPUTI:

1 LAPORAN KEJADIAN;

2 LAPORAN KEMAJUAN; DAN

3 BERITA ACARA PENEMUAN, PENYITAAN, PENYISIHAN,

PEMBUNGKUSAN, DAN PENYEGELAN BARANG BUKTI.

J. PERSYARATAN PEMERIKSAAN BARANG BUKTI MELALUI IDENTIFIKASI

MELIPUTI:

1 LAPORAN KEJADIAN;

2 LAPORAN KEMAJUAN;

3 BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI/TERSANGKA; DAN

4 DALAM PEMERIKSAAN SIDIK JARI DISERTAI DENGAN BARANG BUKTI

SIDIK JARI LATEN DAN SIDIK JARI PEMBANDING.

33

9. SELRAH BERKAS PERKARA

A. PENYELESAIAN BERKAS PERKARA MERUPAKAN KEGIATAN AKHIR DARI

PROSES PENYIDIKAN.

B. IKTISAR ATAU KESIMPULAN KASUS YANG DITANGANI, DITUANGKAN DALAM

RESUME YANG TELAH DITENTUKAN PENULISANNYA.

C. RESUME, BERITA ACARA, DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENYIDIKAN

DISUSUN SEBAGAI BERKAS PERKARA DENGAN URUTAN YANG TELAH

DITENTUKAN.

D. PENYERAHAN PERKARA HASIL PENYIDIKAN OLEH PPNS MERUPAKAN

PELIMPAHAN TANGGUNG JAWAB SUATU PERKARA DARI PENYIDIK KE

PENUNTUT UMUM.

E. PELAKSANAAN PENYERAHAN PERKARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA

AYAT (1) BERLAKU TERHADAP ACARA PEMERIKSAAN BIASA, SINGKAT, DAN

CEPAT.

F, PELAKSANAAN PENYERAHAN PERKARA DALAM ACARA PEMERIKSAAN BIASA

DAN SINGKAT MELIPUTI:

1 TAHAP PERTAMA, YAITU PENYERAHAN BERKAS PERKARA; DAN

2 TAHAP KEDUA, YAITU PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI

SETELAH BERKAS PERKARA DINYATAKAN LENGKAP OLEH PENUNTUT

UMUM.

34

10. PENGHENTIAN PENYIDIKAN

A. PENGHENTIAN PENYIDIKAN MERUPAKAN SALAH SATU KEGIATAN

PENYELESAIAN PERKARA YANG DILAKUKAN APABILA:

1 TIDAK TERDAPAT CUKUP BUKTI;

2 PERISTIWA TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA;

3 DIHENTIKAN DEMI HUKUM, KARENA:

a TERSANGKA MENINGGAL DUNIA;

b TUNTUTAN TINDAK PIDANA TELAH KADALUARSA; DAN/ATAU

c TINDAK PIDANA TERSEBUT TELAH MEMPEROLEH PUTUSAN

HAKIM YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP.

B. SEBELUM PROSES PENGHENTIAN PENYIDIKAN DILAKUKAN LANGKAH

LANGKAH SEBAGAI BERIKUT:

35

1 GELAR PERKARA YANG PELAKSANAANNYA DAPAT DIBANTU

OLEH PENYIDIK POLRI;

2 APABILA HASIL GELAR PERKARA MENYIMPULKAN BAHWA

SYARAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN TELAH TERPENUHI,

MAKA DITERBITKAN SURAT PERINTAH

PENGHENTIAN PENYIDIKAN YANG DITANDATANGANI

OLEH ATASAN PENYIDIK DAN SURAT KETETAPAN

PENGHENTIAN PENYIDIKAN YANG DITANDATANGANI

OLEHPPNS;

3 DALAM HAL ATASAN PPNS BUKAN PENYIDIK,

PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH

PENGHENTIAN PENYIDIKAN DILAKUKAN OLEH PPNS

DENGAN DIKETAHUI OLEH ATASANNYA;

4 MEMBUAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN

PENYIDIKAN DAN DIKIRIMKAN KEPADA PENUNTUT UMUM,

PENYIDIK POLRI DAN TERSANGKA ATAU KELUARGA

ATAU PENASEHAT HUKUMNYA.

C. DALAM HAL PENGHENTIAN PENYIDIKAN DINYATAKAN TIDAK SAH OLEH

PUTUSAN PRA-PERADILAN DAN/ATAU DITEMUKAN ADANYA BUKTI BARU,

PENYIDIK WAJIB:

1 MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PENCABUTAN PENGHENTIAN

PENYIDIKAN;

2 MEMBUAT SURAT PERINTAH PENYIDIKAN LANJUTAN; DAN

3 MELANJUTKAN KEMBALI PENYIDIKAN.

11. PELIMPAHAN PENYIDIKAN

A. PELIMPAHAN PENYIDIKAN DARI PPNS KEPADA PENYIDIK POLRI,

DILAKSANAKAN APABILA:

1 PERISTIWA PIDANA YANG DITANGANI, MELIPUTI LEBIH DARI SATU

WILAYAH HUKUM PPNS;

2 BERDASARKAN PERTIMBANGAN KEAMANAN DAN GEOGRAFI, PPNS

TIDAK DAPAT MELAKUKAN PENYIDIKAN; DAN

3 PERISTIWA PIDANA YANG DITANGANI, MERUPAKAN GABUNGAN TINDAK

PIDANA TERTENTU DAN TINDAK PIDANA UMUM, KECUALI TINDAK

PIDANA YANG BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN PENYIDIK POLRI.

B. PELIMPAHAN PENYIDIKAN DARI PPNS KEPADA PENYIDIK POLRI,

DILAKSANAKAN DENGAN SURAT PELIMPAHAN.

C. DALAM PELAKSANAAN PELIMPAHAN PENYIDIKAN DIBUATKAN BERITA

ACARA.

D. PELAKSANAAN PENYIDIKAN SELANJUTNYA, DAPAT MELIBATKAN PPNS

TERKAIT.

36

37

a. PPNS WJB LAKS ADM SIDIK SBG SALAH SATU BENTUK PERTANGGUNG

JAWABAN DLM RANGKA LAKS SIDIK.

b. PADA GARIS BESARNYA ADM SIDIK PPNS TERDIRI DARI :

1 KELENGKAPAN ADM SIDIK YG MRPKN ISI BP SESUAI KSS NYA :

SEPERTI : SAMPUL, DAFTAR ISI, LAP. KEJADIAN, BERBAGAI BA,

BERBAGAI SPRIN DLL

2 KELENGKAPAN ADM SIDIK YG TDK MRPKN ISI BP SEPERTI :

BUKU-2 REGISTER, JURNAL SITUASI, KARTOTIK, STATISTIK DLL.

c. ISI BP HSL SIDIK DARI PPNS TERGANTUNG PD LINGKUP BID. TUGAS DAN

KEWEN. SERTA KSS NYA.

12. ADMINISTRASI PENYIDIKAN

38

PENGENDALIAN PENYIDIKAN

PENGENDALIAN PENYIDIKAN DILAKUKAN OLEH:

A. ATASAN PPNS.

MEMBERIKAN PETUNJUK ATAU ARAHAN TENTANG KEGIATAN

PENYIDIKAN SECARA RINCI DAN JELAS, UNTUK MENGHINDARI

KESALAHAN PENAFSIRAN OLEH PPNS YANG AKAN MAUPUN SEDANG

MELAKUKAN PENYIDIKAN.

a. THD LAP SECARA LISAN.

- CATAT SEMUA INFORMASI/KET DR PELAPOR.

- TANYAKAN IDENTITAS PELAPOR .

- TANYAKAN INFORMASI LAIN YG MUNGKIN MASIH DIMILIKI

PELAPOR.

- MINTA/TANYAKAN BARANG/BAHAN BUKTI YG DIMILIKI/DIKETAHUI

OLEH PELAPOR.

- APABILA LAP TLH DITULIS, PASTIKAN PELAPOR MENYETUJUI ISI

LAP TLH DITULIS, KEMUDIAN DITANDATANGANI PARA PIHAK

TERKAIT.

1. HAL YG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENERIMAAN LAPORAN

39

b. THD LAP TERTULIS.

- CEK APAKAH ISI LAP TELAH MEMENUHI UNSUR PSL YG TERJADI &

TANYA INFORMASI LAIN YG MUNGKIN MASIH DIMILIKI PELAPOR

- CEK ULANG IDENTITAS & TANDATANGAN PELAPOR,

- MINTA/TANYAKAN BARANG BUKTI YG DIMILIKI/DIKETAHUI OLEH

PELAPOR,

1. SPDP DIKIRIM KE JPU/TSK MAKSIMAL 7 HARI SETELAH TGL DITERBITKANNYA

SPRINDIK;

2. TEHNIS : BUAT SPRINDIK YANG MENJELASKAN PERISTIWA PIDANA (PRO JUSTIA)

SETELAH TERBIT LAPORAN KEJADIAN, TERMASUK MEMBUAT SPDP;

3. SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN DLL, DAN DIKETEMUKAN TSK, MAKA DIBUAT

LAGI SPRINDIK (YG KE-2) YANG MENCANTUMKAN REGERTER SPRINDIK KE-1

SEBAGAI DASAR SPRINDIK KE-2, DAN DICANTUMKAN NAMA TSK.,

4. MEMBUAT SURAT PEMBERITAHUAN PENETAPAN TERSANGKA, SELANJUTNYA

DIKIRIM KE JPU DAN TSK;

22.. SPDPSPDP

40

a. PERTIMBANGAN PEMANGGILAN & DASAR DLM SURAT PANGGILAN

DGN UU YG MENJADI DASAR HUKUMNYA ;

b. CEK ULANG APAKAH SURAT PANGGILAN TSB TELAH DITANDA TANGANI

OLEH PEJABAT PENYIDIK YANG BERWENANG ;

c. CEK ULANG APAKAH STATUS ORG YG DIPANGGIL SUDAH JELAS ( SBG TSK

ATAU SAKSI ) ;

d. TENGGANG WAKTU SCR WAJAR BAGI YG DIPANGGIL, TDK HRS

3 (TIGA) HARI, NAMUN DISESUAIKAN DENGAN SITUASI KONDISI

SETEMPAT, ( USAHAKAN TDK DIHADIRKAN PADA HARI MINGGU ATAU HARI

LIBUR ).

e. TUNJUK PETUGAS UTK MENYAMPAIKAN SURAT PANGGILAN LANGSUNG KPD

PIHAK YG DIPANGGIL, CEK KEBERADAAN & KESANGGUPAN YBS. UTK

MEMENUHI PANGGILAN.

f. SIAPKAN TEAM PEMERIKSA BESERTA KELENGKAPANNYA.

33.. PEMANGGILANPEMANGGILAN

41

44.. PENANGKAPANPENANGKAPAN

a. CEK PERTIMBANGAN & DASAR PENANGKAPAN SESUAI DG UU YG MENJADI

DASAR HUKUMNYA ;

b. CEK ULANG APAKAH SURAT PERINTAH PENANGKAPAN TERSEBUT TELAH

DITANDATANGANI OLEH PEJABAT PENYIDIK YANG BERWENANG ;

c. CEK ULANG APAKAH SURAT PERINTAH PENANGKAPAN TSB SUDAH DILENGKAPI

DENGAN SURAT PERINTAH TUGAS KEPADA PETUGAS ;

d. TUNJUK PETUGAS UTK MELAKUKAN PENANGKAPAN, DENGAN ARAHAN SECARA

JELAS, UTK MENGHINDARI KESALAHAN DLM PELAKSANAAN PENANGKAPAN ;

e. APABILA PENANGKAPAN TELAH DILAKUKAN SEGERA BUAT BERITA ACARA

PENANGKAPAN SERTA SEGERA BERIKAN TEMBUSAN SURAT PERINTAH

PENANGKAPAN KPD KELUARGA TERSANGKA.

f. SIAPKAN TEAM PEMERIKSA BESERTA KELENGKAPANNYA.

g. APABILA TERSANGKA TIDAK DILANJUTKAN DENGAN PENAHANAN SUPAYA

DIBUATKAN SURAT PERINTAH PELEPASAN TERSANGKA

42

55.. PENAHANANPENAHANAN

a. PASTIKAN BAHWA PERSYARATAN FORMAL MAUPUN MATERIAL PENAHANAN

SUDAH TERPENUHI, DALAM SEMUA JENIS KEGIATAN PENAHANAN, ANTARA LAIN

PENAHANAN, PENAHANAN LANJUTAN, PENANGGUHAN PENAHANAN, PENCABUTAN

PENANGGUHAN PENAHANAN, PEMBANTARAN PENAHANAN, PENGALIHAN TEMPAT

PENAHANAN ATAU PENGELUARAN PENAHANAN ;

b. SESUAIKAN PERTIMBANGAN & DASAR DLM SURAT PERINTAH PENAHANAN

SESUAI DG UU YG MENJADI DASAR HUKUMNYA ;

c. CEK ULANG APAKAH SEBELUM TERSANGKA DIMASUKKAN DALAM KAMAR TAHANAN

SUDAH DIBUATKAN SURAT PERINTAH PENAHANAN, YANG DITANDATANGANI OLEH

PEJABAT PENYIDIK YANG BERWENANG ;

d. TIDAK ADA DASAR HUKUMNYA BAHWA PENAHANAN HARUS DIDAHULUI DENGAN

TINDAKAN PENANGKAPAN ;

e. APABILA PENAHANAN TELAH DILAKUKAN SEGERA BUAT BERITA ACARA PENAHANAN

SERTA SEGERA BERIKAN TEMBUSAN SURAT PERINTAH PENAHANAN TSB KPD

KELUARGA TERSANGKA.

f. SIAPKAN TEAM PEMERIKSA BESERTA KELENGKAPANNYA.

43

66.. GELEDAHGELEDAH DANDAN SITASITA

c. PASTIKAN BHW BARANG YG DISITA TSB BENAR-BENAR DPT DIGUNAKAN SBG BAHAN/ BARANG BUKTI.

d. SEGERA BUAT BERITA ACARA PENGGELEDAHAN & PENYITAAN YANG DITANDATANGANI OLEH SEMUA PIHAK YG TERLIBAT.

e. PD WAKTU MELAKUKAN KEGIATAN TSB, TUNJUKKAN TANDA PENGENALPENYIDIK.

a. LAPORKAN KPD KETUA PENGADILAN NEGERI, UTK MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN SEBAIKNYA SEKALIGUS DENGAN LAPORAN UNTUK MENDPTKAN PERSETUJUAN PENYITAAN (APABILA KEGIATAN TSB MRPK SATU RANGKAIAN ),

b. SEJAUH MUNGKIN PENUHI KETENTUAN DLM HAL PENGGELEDAHAN & PENYITAAN, UTAMANYA KEHADIRAN PARA PIHAK / PARA SAKSI YG DIPERLUKAN DLM PENGGELEDAHAN MAUPUN PENYITAAN YAITU : - TERSANGKA, ATAU PEMILIK/PENGHUNI RUMAH & 2 ORANG SAKSI, - APABILA PENGHUNI / PEMILIK RUMAH TDK HADIR / MENOLAK HRS

DISAKSIKAN PULA OLEH KETUA LINGKUNGAN.

44

77.. PEMERIKSAANPEMERIKSAAN

a. BAGI PEMERIKSA 1. BAGI PEMERIKSA - HRS SDH MEMPELAJARI KASUS TP SCR LENGKAP, DIKAITKAN DG

UNSURS TP YG DIPERSANGKAKAN.- MENGINGAT KEMBALI TENTANG HAKEKAT PEMERIKSAAN,- SIAPKAN HARD WARE & SOFT WARE YG DIPERLUKAN- PATUHI TAHAPANS PEMERIKSAAN & KETENTUANS LAINNYA- SIAPKAN BARANG BUKTI YG ADA KAITANNYA DG TP YG DIPERIKSA,

b. TERHADAP SAKSI 2B. TERHADAP SAKSI,- SELEKSI HANYA YG BENARS MELIHAT, MENDENGAR SENDIRI TP TSB,- APABILA DIKUATIRKAN TDK DPT DATANG DISIDANG PN SEGERA DISUMPAH. - DPT DIKONFRONTIR, & HRS MEMBERIKAN KETERANGAN YG SEBENARNYA

c. TERHADAP AHLI3. TERHADAP AHLI,- SELEKSI HANYA MRK YG MEMILIKI KEAHLIAN KHUSUS YG DIPERLUKAN, - DATANGKAN DG SURAT PERMINTAAN MELALUI ATASANNYA,

d. TERHADAP TERSANGKA 4. TERHADAP TERSANGKA,- PERHATIKAN HAK TSK & BERITAHUKAN TP YG DIPERSANGKAKAN,

45

88.. PENEYELESAIANPENEYELESAIAN PERKARAPERKARA

a. EVALUASI KEMBALI HASIL PEMERIKSAAN / PENYIDIKANYG TLH DILAKUKAN DGN GELAR PERKARA, TENTUKAN APAKAH SEMUA UNSUR TINDAK PIDANA YG DIPERSANG-KAKAN TELAH TERPENUHI SESUAI DG PSL. 183 KUHAP.

b. SUSUN RESUME SESUAI DG FORMAT YG TELAH ADA,BUAT ANALISA KASUS & ANALISA YURIDIS YG AKURATSESUAI DG PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PERKARANYADIKAITKAN DG ALAT BUKTI ( KET. SAKSI, KET. AHLI, SURAT, PETUNJUK & KET. TSK ) SECARA BENAR.

c. SAMPAIKAN BERKAS PERKARA KPD PENUNTUT UMUMMELALUI PENYIDIK POLRI, SESUAI DENGAN TAHAPAN PSL. 8 KUHAP, KECUALI DALAM HAL ACARA PEMERIKSAAN CEPAT.

46

d. DLM PERKARA TIPIRING PENYIDIK ATAS KUASA PENUNTUT UMUM, DEMI HUKUM ARTINYA DLM HAL PENUNTUT UMUM HADIR, TIDAK MENGURANGI NILAI “ ATAS KUASA ” TSB.

e. PENYIDIK ( PPNS ) MEMBERITAHUKAN SECARA TERTULIS KPD TERDAKWA TENTANG HARI, TANGGAL, JAM & TEMPAT IA HARUS MENGHADAP SIDANG PENGADILAN ( TEMBUSANNYA DISAMPAIKAN KPD PENYIDIK POLRI ).

f. SIDANG DILAKSANAKAN HARI ITU JUGA.

g. SAKSI DLM ACARA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA RINGAN TIDAK MENGUCAPKAN SUMPAH / JANJI KECUALI HAKIM MENGANGGAP PERLU

1. SAMPUL BERKAS PERKARA

2. DAFTAR ISI BERKAS PERKARA

3. RESUME

4. LAPORAN POLISI/KEJADIAN

5. SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

6. SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA

PENYIDIKAN

7. BAP DI TKP

8. BAP SAKSI/AHLI

9. BA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

SAKSI AHLI

10. SURAT PENUNJUKAN/KUASA

PENASEHAT HUKUM

11. BAP TERSANGKA

12. BA PENOLAKAN MENANDATANGANI BAP

13. BA KONFRONTASI

14. BA REKONSTRUKSI

15. SURAT PANGGILAN

16. SPRIN MEMBAWA TSK/SAKSI

17. BA MEMBAWA TSK/SAKSI

18. SPRIN TANGKAP

19. SRT PERMOHONAN BANTUAN PENANG-

KAPAN (BILA SIDIK DILAKUKAN PPNS)

20. PERSETUJUAN/PENOLAKAN PERMOHON

AN PENANGKAPAN.

21. BA TANGKAP

22. GELEDAH BADAN/PAKAIAN

23. SPRIN BAWA & HADAP TSK

24. SPRIN LEPAS TSK

25. BA LEPAS TSK

26. BA TERIMA SERAH TSK

27. SURAT PERMOHONAN BANTUAN PENAHANAN

(BILA SIDIK DILAKUKAN PPNS)

28. PERSETUJUAN/PENOLAKAN PERMOHONAN

PENAHANAN.

29. SPRIN PENAHANAN

30. BA PENAHANAN

31. SRT PERMINTAAN PERPANJANGAN

PENAHANAN KPD JAKSA/PU & PN

32. SPRIN PERPANJANGAN PENAHANAN

33. BA PERPANJANGAN PENAHANAN

34. PERMOHONAN PENANGGUHAN PENAHANAN

35. SPRIN PENANGGUHAN PENAHANAN

36. BA PENANGGUHAN PENAHANAN

37. SPRIN PENCABUTAN PENANGGUHAN

PENAHANAN

38. BA PENCABUTAN PENANGGUHAN

PENAHANAN

39. SPRIN PENGALIHAN TEMPAT PENAHANAN

40. BA PENGALIHAN TEMPAT PENAHANAN

41. SPRIN PENGALIHAN JENIS PENAHANAN

42. BA PENGALIHAN JENIS PENAHANAN’

43. SPRIN PEMBATARAN PENAHANAN

44. BA PEMBANTARAN PENAHANAN

45. SPRIN PENAHANAN LANJUTAN

46. BA PENAHANAN LANJUTAN

47. SPRIN PENGELUARAN PENAHANAN

48. BA PENGELUARAN PENAHANAN

49. PERMINTAAN IJIN PENGGELEDAHAN

RUMAH

46. SPRIN PENGGELEDAHAN RUMAH

47. BA PENGGELEDAHAN RUMAH

48. BA MEMASUKI RUMAH

49. LAPORAN PENGGELEDAHAN RUMAH

(UTK DAPAT PERSETUJUAN)

50. SPRIN PENGGELEDAHAN ALAT

TRANSPORTASI

51. BA GELEDAH ALAT TRANSPORTASI

52. PERMINTAAN IJIN PENYITAAN

53. SPRIN PENYITAAN

54. BA PENYITAAN

55. TANDA PENERIMAAN BB

56. LAPORAN PENYITAAN BB (UTK

MENDAPATKAN IJIN PENYITAAN)

57. SPRIN PENYEGELAN BB

58. BA PENYEGELAN BB

59. BA PEMBUNGKUSAN BB

62. SPRIN PENITIPAN BB

63. BA PENITIPAN BB

62. SPRIN TITIP RAWAT BB

63. BA TITIP RAWAT BB

64. SRT TAP PENGEMBALIAN BB

65. SPRIN PENGEMBALIAN BB

66. BA PENGEMBALIAN BB

67. PERMINTAAN BANTUAN TELITI BB

68. SRT BERITAHU DAN PERSETUJUAN

LELANG BB (DARI TSK)

69. PERMOHONAN IJIN LELANG BB

70. SRT TAP LELANG BB

71. SPRIN LELANG

72. SPRIN PENYISIHAN BB

73. BA PENYISIHAN BB

74. PERMINTAAN BANTUAN LELANG

(KE KANTOR LELANG NEGARA)

75. BA PELAKSANAAN LELANG BB

76. LAPORAN RISALAH LELANG BB

77. BA PENERIMAAN HASIL LELANG

78. PERMINTAAN BANTUAN TELITI BB

79. SRT BERITAHU DAN PERSETUJUAN

PEMUSNAHAN/RAMPAS BB

80. IJIN PEMUSNAHAN/RAMPAS BB

81. SRT TAP PEMUSNAHAN/RAMPAS BB

82. SPRIN PEMUSNAHAN/RAMPAS BB

83. BA PEMUSNAHAN/RAMPAS BB

84. BA PENYERAHAN BB (KEPADA

INSTANSI TERKAIT)

85. PERMINTAAN IJIN KHUSUS PENYITAAN

SURAT

86. SPRIN PENYITAAN SURAT

87. BA PENYITAAN SURAT

88. PERMINTAAN PENYERAHAN SURAT

KEPADA KA KAN POSTEL

89. SRT TANDA PENERIMAAN SURAT

90. SPRIN PEMERIKSAAN SURAT

91. BA PEMERIKSAAN SURAT

92. PERMINTAAN RIKSA OLEH AHLI

93. PERMINTAAN VISUM ET REPERTUM

94. SPRIN TINDAKAN LAIN

95. BA TERHADAP TINDAKAN LAIN

96. COPY DOKUMEN BUKTI

97. SURAT KUASA TSK/KELUARGA KEPADA

PENASEHAT HUKUM

98. PETIKAN VONIS TERDAHULU

99. SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN

PENYIDIKAN

100. SURAT TAP PENGHENTIAN PENYIDIKAN

101. SURAT/DOKUEMN LAIN YG ADA

KAITANNYA

102. DAFTAR BARANG BUKTI

103. DAFTAR SAKSI

104. DAFTAR TERSANGKA

1. TAAT AZAS ( TERUTAMA KUHAP )

2. KUASAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3. BERPIJAK PADA PEMBUKTIAN (SESUAI PRINSIP “ SCIENTIFIC

CRIME INVESTIGATION” YG DIDUKUNG IPTEK)

4. MILIKI KUALITAS ASPEK KNOWLEDGE (PENGETAHUAN),

SKILL(KETRAMPILAN), DAN ATTITUDE (MORAL)

5. SELENGGARAKAN WASMATLITRIK DAN SIDIK SECARA

PROFESIONAL DAN PROPORSIONAL, JUNJUNG SUPREM KUM

DAN HAM

50

BARESKRIM POLRI

--SEKIAN DAN TERIMA KASIH –BIRO KORWAS PPNS BARESKRIM POLRI----SEKIAN DAN TERIMA KASIH –BIRO KORWAS PPNS BARESKRIM POLRI--