Dasar Hukum

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

MANAJEMEN PENGAWASAN K3 UU KESELAMATAN KERJA No. 1 Tahun 1970

PENGAWASAN

Bab IV Pasal 5

MENAKER

DIREKTUR

PEGAWAIPENGAWAS

AHLI K3

DOKTERPRSH P2K3

KANDEP/DINAS

LUARDEPNAKER

- POLI PRSH-JASA KESEH

PRSH

PEMERINTAH SWASTA- INDUSTRI- JASA ----PJIT

PANITIABANDING

PENGAWASAN

Kelembagaan

Tata laksana

PersonilMekanisme/

Prosedur

• Pem. Pertama• Pem. Berkala• Pem. Khusus• Pem. Ulang

• Organisasi• Peraturan• Standar• Pedoman• Peralatan inspeksi• Laboratorium uji

• Rencana kerja• Laporan pengawasan• Administrasi pengawasan

• Kebutuhan• Rekruitmen• Diklat• Penempatan

Sistem Pengawasan K3

• Pemberitahuan pem.• Pem. Lapangan• Konfirmasi temuan• Nota pemeriksaan• Tindakan hukum• Laporan pem.

Sistem Pengawasan K3 Dalam Siklus Kebijakan

Norma/ Standar/ Pedoman

Kebijakan pengawasan

Makro / Mikro

Norma Baru

Menteri / Dirjen

Pimpinanunit

pengawasan

Laporan

ObjekPengawasan

Temuan

Tidak Sesuai

NOTA

Tindakanhukum

Norma Tdk Sesuai

Sesuai

PENGAWASAN

Biro Hukum

Tripartitnas

1970

1988

1992

1994

1996

Era VR 1910

Direct Inspection

PJIT Uap KepMen. 1261/1988

Fihak III PJK3 PerMen.04/1995

SMK3 PerMen. 05/1996 jo. Ps. 87 UU No.13/2003

Proses transformasi darirawing ke steering

Privatisasi inspeksi K3Stakeholder

PARADIGMA PENGAWASAN K3

AHLI K3 PerMen. 02/1992

1987 P2K3 PerMen. 04/1987

K3

UU No.13 /2003

p. 86 p. 87

UU No.1/1970

Tempat Kerja

PP - SMK3

Perusahaan

Per.Men. 05/1996 SMK3

UU No.14/1969

P. 3, 9, 10

UU No.1/1970

Tempat Kerja

a.l. :

Pasal 27 (2) UUD1945

Undang-undang Ketenagkerjaan

Pasal 86 Pasal 87

• UU No.1/1970

• Per. Menaker No. 05/Men/1996

• Kep.Menaker No. Kep.19/Men/1997

PP Penerapan SMK3

Sangsi pelanggaran

UU No.13 tahun 2003Pasal 86

(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas a. keselamatan dan kesehatan kerja b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sama yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama

(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja

(3) Perlindungan sebagaiamana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 87

(1) Setiap perusahaan wajib menetapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan

(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

10 Bab 12 Pasal 4 Lampiran

Bab I - Ketentuan Umum

Bab II - Tujuan Dan Sasaran SMK3

Bab III - Penerapan SMK3

Bab IV - Audit SMK3

Bab V - Kewenangan Direktur

Bab VI - Mekanisme Pelaksanaan Audit

Bab VII - Sertifikat K3

Bab VIII - Pembinaan Dan Penngawasan

Bab IX - Pembiayaan

Bab X - Ketentuan Penutup

Lampiran I : Pedoman Penerapan SMK3

Lampiran II : Pedoman Teknis Audit SMK3

Lampiran III : Formulir Laporan Audit

Lampiran IV : Ketentuan Hasil Penilaian Hasil Audit SMK3

Terima kasih ……atas perhatiannya …….