f.lPl( FllSub Bagian h{urrrals datn TaLar Usalra Perwal<ilarr Provinsi Bali

13atr fr }rns I

Ed isit--

: Korn (\ , t;t e'lcfu 2ald

l{al :8

{1f ;'

,.11:itir:ri...

uii't,**.lii)t.,t\r.'i:ii;rii'

\.1!t?.j;'

'll-ffit,:f

'lM;jitu

Dana ffibahr Tak CairPetani Ikan I Kecewa

Bangli (Bali Post) -Petani il<an di Bangli kecewa,

menyusul tak bisa cairnya ban-tuan Pengembangan Usaha MinaMandiri (PUMM) dari pemer-intah pusat Iantaran terbenturUndang-undang (Uu) Nomor 23tahun 201.1 tentang penerimahibah harus berbadan hukumIndonesia.

Padahal, dana itu sangat di-harapkan untuk menunjangperkembangan pertaniannya.Wakil masyarakat kelompokpembudi daya perikanan BangliI Ketut Wania, Rabu (21110) ke-marin menjelaskan bantuan itusangat diharapkan oleh petaniikan. Sebab dianggap mampu

meningkatkanmereka.

Jika bantuan tak

hal itu menimbulkan

nya, sosialiasasiUUtidak serius.

"Sosialiasasi harpada undang-undalakukan. Tapi tejuklak-juknis

serius ingin meningkatkan kese-jahteraan petani, tentunya hal iniharus disikapi dan disosiliasasi-kan secara serius dan mendalam."Kalau sosialiasi harus secaratotal. Tidak seperti sekarang,masih banyak yang tidak jelas,"katanya.

Menanggapi persoalan itu,Kepala Dinas P2 I Wayan Sukar-tana mengakui pihaknya belumbisa mencairkan bantuan terse-but lantaran terganjal UU 23tahun 2014. Meskipun demikian,sampai saat ini pihaknya terusberkoordinasi dengan Departe-men Perikanan. Hanya sajainformasi yang diterima masihabu-abu.

teraan ompok berbadan hukum tidakdiberikan," katanya. Wania me-

dicair- nilai, ada indikasi Dinas P2

bantuan yang diberikan pemerin-tah pusat tahun 2015 ini. Hanya

kan penolakan," paparnya.Wakil masyarakat kelompok

terbatas pembudi daya perikanan Bangliu diber- lainnya, Ketut Metu Kamajayadengan juga menyampaikan hal yang

kel- serupa. Jika pemerintah daerah

rtemen Perikanan be-beril<an sinyal terkait

proses realisasi bantuanlasnya. Terkait dengan

r tidak dapat bantuan,"Ditambahkan mantan

BadanLingkunganHidupini, pihaknya juga tidak

pembiaran terhadapIan yang saat ini menye-petani. (krnb45)

kan lantaran pe a harus melakukan penolakan terhadapberbadanhukum, ia

dari sejumlah "Petani saja penolakan tersebut disam-hal ini. pai.han secara halus. 'Waktu inisangat kamidengar, Dinas P2 mengakuDisam- meminta saran kepada pemerin-kecewa tah pusat. Hibah ini digeser ke

sangat kecewa derPadahal bantuandiharapkan," katapaikan pihaknya jdengan sikap Dinas kan tahun 2016. Jadinya 2015 kandan Perikanan (P2) Pasal- tidak ada. Itu kan mengindikasi-

Yepesa

an menolak bantuan dariintah pusat, SuKdrtanatakan hal itu tidak ada.

menolak. Itu hanyaKalau menolak. kita

ra

Sub Bagian l-{urnals

X3atr fr

darn Tata Usaha

Pnst

EPl( l:ll Irerwakiiarr Pr"ovinsi Uali

$ $ t*1*'it"

DermagpPelindoPicu Pro Kontra

'lni pekerjaan be-lum mulai, sudahdihentikan. Bagi'kami ini sangat

memalukan, danini langkah yang

sangat keliru, lang-kah Satpol pp itu

tidak profesio nal,,(Dewan Buleleng)

SINGARAIA, NusaBati

_ Kewenangan pemkab Bule_'leng.dalam menyikapi rencanapembangunan dermaqa curahcair oleh Pelindo III di pelabuhanCelukarr Bawang, KecamaranGerogak, timbulkan pro kontradan berbagai reaksi.

DPRD Buleleng menilai, kabu-paten tidak pantas mencampurirencana pembangunan tersebut,karena tidak punya kew'enangan.Langkah Sat Pol PP dalam mem-beri teguran kepada pelindo llldianggap salah kaprah. LembagaDPRD Buleleng melalui KomisiII,langsung ke lokrsi pembangunandi Pelabuhan Celukan BawangRabu (21110) pagi, atau sehaiisetelah Satpol PP beri peringatankeras terhadap pihak pelindo,karena pembangunan tersebut

DEWAN Buleleng saatBawang, kemarin.

dari Kesyahbandaran dan OtoritaPelabuhan (KSOp).

P.urnamek pun menanyakanapakah proyek tersebut su_dah mengantongi rekomendasidari I$OP "Sudahkah ada reko_mendasi daii KSop? Sudahkahada Amdalnya? Jangan seenakudelnya. Apa sih kontribusi un_ruk Bulele.ng. Sapol pp tegas saja,Kalau perlu segel saja. pemban-gunan itu tidak boleh arogan.Meskipun ini proyek pusat,-ka_ .

bupaten harus tahu. Kalau nantiada masalah, yang dicari pertama

Masalahnya, sesuai anhnitUndang-Undang 23 tahun {01h,kabupaten/kou tak punyl l{[iKewenangan mengatur wilh]d1pantai dan laut. "ladi apa darljrlil.ya? Ini pekerjaan belum nluHi,sudah dihentikan. Bagi l,iadi

ini sangat memalukan, dan inilangkah yang sangat keliru, bagikami langkah Satpol pp itu tidikprofesional," kata dia.

Namun, berbeda dengan tang_gapan LSM. Badan peneawasLSM Jari Simpul Buleleng WayanPurnamek justru menilailangi<ahSatpol PP menghentikan se-mentaia proyek dermaga curahcalr ltu merupakan tindakanyang repat.

Disebutkan, datam UU No 17tahun 2008-tentang pelayaran,setlap pembangunan dan halIainnya di kawasan pelabuhan,harus berdasarkan iencana in-duk pelabuhan. Selain itu, harqsada.pula kajian analisis dampaklingkungan (amdal) pelabuhan,UKL/UPL; serta reliomendasi

proyek dermaga curah Cellukan' itu, bukan orang p"usat, tapi orang

kabupaten," kata purnamekSementara itu, GM pelindo III

ga.!a_!C Celukan Bawang DewaAdi Kumarajaya mengitakan,pembangunan dermaga curahcair itu bukan proyek-bodong.

Tar.e.la masatah perizinan ituoan Kementerian perhubungan,dalam hal ini Direktoral Jend"eralPerhubungan Laut. "setahu kami,

.alrlral ity mengenai lingkungannldup itu kami penuhi. Sudah adapenetapan dari Gubernur Bali.Kami sesuaikan pembangunandengan RIP yang diaiukan. Kamitidak bodong' tegasnya.

Seperti diberitakan sebel-umnya, Polisi Pamong praja Bule-leng menghentikan semenraraproyek dermaga curah cair dikawasan Pelabuhan CelukanBawang. Ditengarai proyek terse-but belum melengkapi perizinanyang dibutuhkan. 6 kl9

F

F:l*

tr

ffiR

Edisi

l-{al

: koVnr!,LL d 20tf

4l

BPI( RISub Bagian Humas dan Tata Usaha Perwal<ilan Provinsi Bali

tsali Post

Tiga Saksi Kompak Seb iliar

O"op".." (Bali post) -

rs;ffi$ffiTffiuayar. posrsrnya makin terpojokg13- sidang ai pengadilanj]l{o1 uenpasar, Ratu tZ V r OiKemann.

,,?:ii:ffE"T?'ru;H:tmenyebutkan bahwa ji_ka me-Turg tgrbutti dalam persidan_gan, pDaknya langsung akanfl"^"tupkql yang bersingku_ran_sebagai tersangka.

adalah Trusdy Prio Sambodo,Nyoman Paramatha (statustersangka di Polda Bali) danterdakwa Prio Adi Santoso.Mereka dikonfrotir dengan sak-si Dodik. Semua saksi di depanpersidangan memasti-kan uangRp 1,5 miliar masu.k ke Dodik.

Karena Dodik ngotot menge-lak, ketiga hakim yakni EdwardHarris Sinaga, Dewa Suarditadan Nurbaya Goal sempatberang, dan meminta supayatidak mengacaukan sidang.Paramarta dalam kesaksian-nya mengatakan pada Jumat25 November 2013 memangdatang ke Hotel Inna GrandBali Beach, bertemu Dodikdan dia bersama Trusdy dan

kan saja tidak ngaku. Kan su-dah dicatat oleh panltera. Jatsatolong perhitungkan saL^i ini,"perintah ketua majelis hakimEdward Harris Sinaea.

Makin terangnyi perananorang lain yang bebas dari bidi-kanMabes Polri. ketika majelishakim melakukan konfrontirdalam sidang di PeneadilanTipikor kemarig jwtru ditemu-kan adanya pengakuan yangapat_ gamblang. Saksi yangdihadirkan untuk konfrontii

menarikuang. H pun kemudianbertaruh?

pa yang menyu-

gatakan,l dengan tegas men-Dgdik. Begitu jugaftusdy dengan polos:dd Dodik dan saksimengata

Prio (j terdakwa) kem-bali mDodik. Hanya

h, yang ditanyatahukarenadia

lokasi.itu, hakim

kemudiail b{rtanya pada salisi

jutkan kronologi setelah yangditarik Rp 750 juta di BNI.Uang itu diserahkan ke Dodikdi Inna Bali Beach, yang me-nyerahkan Prio dan Trusdy.Bahkan usai menyerahkanuang, Trusdy dan Dodik sholat

*nTJ,:',lulffiliTlTrusdy, terkait penyerahanuang dan memastjkan sudahpindah ke tangan Dodik, bah-kan tas ransel Trusdy yangberisi uang juga diserahkandan belakangan dikembali-kan. Walau pengakuan iniberulang-ulang disebutkansaksi dan hakim, namun Dodiktetap kekeh membantahnya.(kmb37)

Dodik. "llagaimana Dodik,benar ka:1ru yang menyuruh?"tanya halirgr. Dodik kemudianmenjawalri utidak ada, samasekali tidhk ada."

Hakinl lkemudian melan-lr

Edisi :

Hal : 1'1-

I

KONFRONTIR - Sejunllah sahsi(pembawa uang) serta Paramartadikonfrontir d.engan sejumlah terPageh dan Priyo Aji Santoso (bersodug aan korup si peng ad.aen I oh anhemorin, di Pengad.ilon Tipikor, "

iq Dodik Terima Rp 1,5l}r_#

faktatiga s

Dodikdarim

gas me. terima

terdakwamengaku

Dodih (pencari tanah\ Trusti Priyo Sambodolahu pemilih lahan tanoh) dihad,aphan dantwa yahni Ketua KPA BNP2 PJTKI I WayanI di depan persidangan dalam agenda eidangth hantor BNP2 PJTKI Denpasar, Rabu (21/10)

tn Tantular, Renon.

Sub Baglian h-lutnats datn Ta[a Usah;r BPI( l-]l Perwal<ilarr Provinsi tsali

,, :tiii la\.':..'f.\r ;il'

"./:i:ili.i,' .;.!i,ili.' \,- -l:'6rt. ;l iril'l

\. -,'''';i''.' 't'r'l:lr,'. Jil'',',i'

\'l!:_?;<1

W $-la1n tru_rsI

Pemkab Ker4b eli A_ng gilrkan

pn er ilsional Terminal MengiiMangupura (Bali Post) -

Pemerintah pusat urung mengambil alih opera-sional Terminal Tipe A Mengwi, Badung tahun ini.Padahal, sesuai UU 23 Tahun 2015 tentang Pemer-intahan Daerah, termimal tipe A akan ditarik per 31Desember 2015. Alhasil." pemerintah setempat haruskembali menganggark:rn biaya operasional terminaltersebut.

Kepala Dishubinfokom kan dalam Peraturan Men-I Wayan Weda Dharmala' teri Perhubungan Nomorini mengatakan, dirin.ra 132 Tahun 2015 tentangkembali memasang ang- Penyelenggaranan Termi-garan untuk operasioniil nal Penumpang Angkutanterminal sebesar Rp 2 miliar. Jalan, yang menyatakan"Awalnya memang sudah pengambilalihan baru akantidak kami anggarkan lagi dilakukan per 31 Desemberuntuk operasional Termi- 2016. Dikatakan, persiapannal Mengwi. Tetapi den- pengambilalihan kewenan-gan adanya peraturan baru gan Terminal Mengwi padaini, kembali kami poskan akhir tahun ini sebenarnyaanggaran operasional pada sudah tuntas. PersiapanRAPBD Induk tahun 2016." yang dimaksud meliputikata Weda Dharmaja, belurn serah terima personel, pen-lama ini. danaan, sarana dan doku-

Menurut Weda Dharrrr- men (P3D). "Sebenarnvaaja. alasan pusat batrrl semuanya sudah siap, akanmengambil alih Terminal tetapi Menteri Perhubun-Mengwi tahun ini ditegas- gan kembali mengeluarkan

Ed isi :

Ital :

\ )t ot(

s

Sub Bagian Hutnas darn Tata Usalra

X-latr m Pns I

BPI( Rl Perwal<ilarr Provinsi Bali

aturan baru. Pengambi penundaan pengambilali-han kewenangan terminaldari akhir tahun 2015 keakhir tahun 2016 ini sangatberkaitan dengan postinganggaran. Apalagi, angga-ran untuk Terminal Mengwidari awal memang tidakdisiapkan lagi. Termasukdi KUA/PPAS anggaranterminal juga sudah tidakdipasang lagi. "KUA/PPASsudah tidak masuk. Artinyasesuai aturan mestinya tidakbisa karena KUA/PPAS kansudah ditandatangani," te-gasnya.

Dia berpendapat sangataneh kalau anggaran termi-nal harus kembali dipasangdi APBD 2016, sementaraakhir tahun 2016 akan di-ambil oleh pusat. "Masakyang begini-begini bisa dibi-jaksanai, sedangkan hibahuntuk masyarakat tidak adakebijaksanaan," ujarnya.(kmb27)

lihan oleh pusat baru akdilaksanakan 31 Dese20L6," ujarnya.

Di sisi lain. batalnpengambialihan TermiTipeAMengwiolehtah pusat pada akhir tah2015 ini akan terganjal olsikap DPRD Badung yaterkesan ogah memberisuntikan dana untukerasional terminal diwitani itu. Dewan Badujustru minta Dinas Phubungan Komunikasi c

Informasi (Dishubkomtetap menyerahkantipe A itu ke pusat. 'Yajelas kami keberatan (jidibatalkan - red). Dulu Itanya akhir tahun.ini, yaharus diambil alih akbtahun ini," ungkap KetKomisi II DPRD BaduNyomhn Dirga Yusa, Ra(211I0) kemarin.

Dirga Yusa menegaskan,

l

Ed isi

Ital

: Ftrmt( .?t da .lrtt?J

Sub Bagian f{urn;rs clan Tata Usalr. pPt( RlPerwal<iiarr []rovinsi i]ali

W Batr m Pilsfi

Penerima Stftmringah, Bedah

Rumah Se$era Terealisasi,lllr

NEGAM, NusaBali I ll!Warga kurang mampu di K{lrift

paten fembrana tampak sumfirl$gah setelah mendapat kepastih{menerima bantuan bedah rurhaildari Pemkab Jembrana. fal|u{2015 ini, Pemkab fembrana f<u|curkan 619 unit bedah runi{l{kepada keluarga kurang mar.illdBantuan program bedah rurya$diserahkan secara simbolis deHBupati fembrana I Putu ArthHkepada para penerima maupq{perwakilan penerima di Gedqn$Kesenian Bung Karno (GKqKJJembrana, Selasa (20110). I i I

Sebanyak 619 bedah runldt{tersebut, terdiri dari bantfinfgabungan. Di antarnaya 3pl3i

aggaran sebesar Rp 3,375 rtril.iar. Bantuan rehabilitasi so*ihlrumah tidak layak huni unttrk

\

{{.!-;'r::ii [G

lri i ',\,; l;Fl'',rjliLAi

r" "il,ii'

unit bantuan dari Kementerian-Pekerjaan Umum dan Peruma-han Rakyat (PUPR) RI, 200 unitbantuan dari APBD fembrana,dan 96 unit ditambah 1 paket sa-rana lingkungan dari RehabilitasiSosial Rumah Tidak Layak Hunidan Sarana Prasarana Lingkun-gan (RSTLH-SPL) KementerianSosial Rl.

Kepala Dinas Kesejahter-aan Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi (KesosnakertransJJembrana, I Wayan Gorim men-gatakan, ratusan unit bantuanbedah rumah mencapai Rp 7miliar lebih. "Jika dirinci batuanstimulan perumahan swadayasebanyak 323 unit dengan total

96 unit dan 1 paket sarana lig-kungan degan anggaran sebesarRp 1,10 miliar, serta bantuan

sosial bedah rumah APBD lem-brana sebesar. Rp 3,4 miliar,"terangnya.

Acara penyerahan dihadiriperwakilan Kementerian SosialRI, serta Satuan Kerja Kement-erian Rumah Swadaya Kernent-erian PUPEM RI, Sumaro, yangmeminta agar bantuan bedahrumah tepat sasaran. Menangga-pi permintaan itu, Bupati Arthayang didampingi Wabup I MadeKembang Hartawan memastikanmengawal program ini. "Sayapastikan bantuan itu diterimasecara utuh tanpa ada potongan.Untuk itu penggunaannya tePatguna dan tepat sasaran," kataBupati Artha. 6 od

BUPATI Jembrana I'Puti Artha didampingi Wabupmenverahkan secara simbolis 619 unit bedah rumah di

Edisi

ll al

Kembang Hartawan

; , L,t- lul glf