MEKANISME PEMBIAYAAN MUDHARABAH BAGI USAHA KECIL

DAN MENENGAH PADA BMT AL-KARIM CIPULIR

Oleh

ARIF SYARIFUDDIN

NIM. 203046101781

KONSENTRASI PERBANKAN SYARI’AH

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1430 H/2009 M

MEKANISME PEMBIAYAAN MUDHARABAH BAGI USAHA KECIL

DAN MENENGAH PADA BMT AL-KARIM CIPULIR

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum

Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai

Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

Oleh

Arif Syarifuddin

NIM. 203046101781

Dibawah Bimbingan

Pembimbing I Pembimbing II

Drs. H. Asep Syarifuddin Hidayat, SH, MH Ahmad Tholabi Kharlie, S.Ag., MA

KONSENTRASI PERBANKAN SYARI’AH

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1430 H/2009 M

i

KATA PENGANTAR

Puja dan puji serta syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas

selesainya penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan

pendidikan pada Program Studi Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tema skripsi ini penulis pilih atas

pertimbangan pentingnya mekanisme pembiayaan mudharabah bagi usaha kecil dan

menengah dalam upaya meningkatkan ekonomi kerakyatan. Hasil penelitian ini

diharapkan dapat bermanfaat untuk kemajuan dan perkembangan BMT Al-Karim

dalam meningkatkan ekonomi usaha kecil dan menengah.

Penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dan

dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sangatlah wajar bila penulis

menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih

yang setulus-tulusnya, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Muhammad Amin Suma, SH. MA, MM, Dekan Fakultas

Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta beserta

staf yang telah memberikan tugas kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Dr. Euis Amalia, M.Ag, Ketua Program Studi Muamalat Ekonomi Islam yang

telah meluangkan waktunya bagi penulis, sehingga sangat membantu penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. H. Mukri Adji, MA Dosen Pembimbing Akademik yang telah

membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

ii

4. Bapak Drs. H. Asep Syarifuddin Hidayat, SH, MH, sebagai Pembimbing I dan

Ahmad Tholabi Kharlie, S.Ag, MA, sebagai Pembimbing II yang telah banyak

meluangkan waktunya demi membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah

memberikan ilmu kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta.

6. Bapak Pimpinan Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta beserta

staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memanfaatkan dan

meminjam buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

7. Bapak Andrie, Staf HRD dan Administrasi Pembiayaan BMT Al-Karim dan

seluruh jajaran karyawan BMT Al-Karim yang telah memberikan data dan

kontribusinya dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

8. Ayah dan Ibunda serta adik dan kakakku yang senantiasa berusaha dan berdo’a

serta mendidik penulis dengan penuh tanggung jawab dan selalu memberikan

bantuan baik moril maupun materil. Semoga ilmu yang penulis peroleh dapat

menjadi bekal untuk membalas budi dan pengorbanan yang telah mereka berikan.

9. Sanak famili dan handai taulan serta rekan-rekan mahasiswa angkatan 2003

Program Studi Mu’alamat khusus Perbankan Syari’ah A Program Non Reguler

Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dengan sukarela dalam

penyelesaian skripsi ini.

iii

10. Sahabat dekatku Vini Oktaviani yang telah memberikan saran dan dukungannya

kepada penulis, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

11. Keluarga Besar LMC yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi,

sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah

ditentukan.

12. Teman sejawat dan karib kerabat serta rekan guru-guru yang telah banyak

memberikan bantuan baik moril maupun materil, sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Semoga semua yang telah mereka berikan baik berupa bimbingan dan

bantuan maupun pengorbanan dalam rangka penyusunan skripsi ini, mendapat

imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin ya rabbal ‘alamin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan

dan kelemahan. Oleh karenanya sumbangsih dan pemikiran, kritik dan saran yang

konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk perbaikan pada kajian-

kajian dengan tema yang sama pada masa yang akan datang.

1 Agustus 2009 M

Jakarta,

10 Sya’ban 1430 H

Penulis

iv

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ........................................................................................ i

DAFTAR ISI ...................................................................................................... iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ............................................................. 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ......................................... 9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................. 10

D. Review Studi Terdahulu .............................................................. 11

E. Metode Penelitian ....................................................................... 13

F. Sistematika Penyusunan .............................................................. 15

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN

MUDHARABAH DAN USAHA KECIL MENENGAH

A. Pembiayaan Mudharabah ......................................................... 17

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah .................................... 17

2. Landasan Hukum Pembiayaan Mudharabah ......................... 22

3. Jenis-Jenis Pembiayaan Mudharabah .................................... 26

4. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan Mudharabah ....................... 29

5. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah ........................ 35

v

B. Usaha Kecil dan Menengah ...................................................... 38

1. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah ................................ 38

2. Manajemen Usaha Kecil dan Menengah ............................... 42

3. Jenis-Jenis Usaha Kecil dan Menengah ................................ 44

4. Kendala Bagi Usaha Kecil dan Menengah ............................ 47

5. Solusi Bagi Usaha Kecil dan Menengah ............................... 49

BAB III : GAMBARAN UMUM BMT Al-KARIM

A. Sejarah Singkat BMT Al-Karim .................................................. 54

B. Visi dan Misi BMT Al-Karim ..................................................... 55

C. Prinsip Operasional BMT Al-Karim ........................................... 56

D. Produk Pembiayaan BMT Al-Karim ........................................... 57

E. Struktur Organisasi BMT Al-Karim ............................................ 58

BAB IV : PROSEDUR PEMBIAYAAN MUDHARABAH BAGI USAHA

KECIL DAN MENENGAH PADA BMT AL-KARIM

A. Praktek Pembiayaan Mudharabah Bagi Usaha Kecil dan

Menengah Pada BMT Al-Karim ................................................. 62

B. Distribusi Pembiayaan Mudharabah Bagi Usaha Kecil dan

Menengah Pada BMT Al-Karim ................................................. 66

C. Proses Pembiayaan Mudharabah Bagi Usaha Kecil dan

Menengah Pada BMT Al-Karim ................................................. 71

D. Kendala BMT Al-Karim Dalam Memberlakukan Pembiayaan

Mudharabah Bagi Usaha Kecil dan Menengah ........................... 75

vi

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan .................................................................................. 78

B. Saran-saran .................................................................................. 80

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 82

LAMPIRAN-LAMPIRAN ...................................................................................

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tantangan berat yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah tidak

hanya menanggulangi krisis ekonomi, tetapi juga mengubah paradigma ekonomi

konglomerasi menjadi ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu sendiri adalah

sistem ekonomi yang mencakup konsep, kebijaksanaan dan strategi

pengembangannya. Ekonomi rakyat merupakan pelaku ekonomi yakni rakyat itu

sendiri baik dalam bentuk koperasi, usaha menengah, usaha kecil maupun usaha

gurem. Perekonomian rakyat merupakan gambaran kondisi atau keadaan ekonomi

rakyat.1

Dalam rangka membangun ekonomi rakyat, maka sektor yang diharapkan

mampu memberikan pembiayaan adalah sektor perbankan. Namun permasalahannya

sekarang ini adalah praktek pembiayaan pada perbankan belum berhasil menyentuh

kebutuhan para pengusaha kecil dan menengah karena dilihat dari banyaknya

persyaratan yang diajukan oleh bank untuk memperoleh pembiayaan tersebut.

Kondisi ini mengakibatkan sektor usaha kecil dan menengah lemah yang seharusnya

menjadi tulang punggung ekonomi yang kuat meskipun usaha kecil dan menengah

atau ekonomi rakyat memang tidak diandalkan sebagai penggerak utama

1Baihaqi Abdul Madjid, et.al., Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari’ah;

Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia, (Jakarta: PINBUK, 2000), Cet. ke-1, h. 51

2

pertumbuhan ekonomi dan tumpuan untuk keluar dari krisis ekonomi yang

berkepanjangan. Tanpa disadari ekonomi rakyat dapat meningkatkan distribusi

pendapatan yang lebih merata dan kemampuan daya beli masyarakat lebih meningkat.

Jika kesulitan mendapatkan permodalan untuk meningkatkan usahanya,

sehingga yang terjadi adalah adanya ketidakadilan dalam pendistribusian modal.

Pemberi pinjaman modal menginginkan keuntungan tanpa terlibat resiko bisnis

adalah irrasional baginya. Untuk memberikan pinjaman kepada orang-orang miskin

sama banyaknya dengan yang diberikan kepada orang-orang kaya dengan persyaratan

yang sama. Untuk itu, praktek perbankan konvensional pada umumnya hanya

memberikan pinjaman kepada individu-individu dan perusahaan-perusahaan yang

memiliki jaminan kolateral dan memiliki jumlah tabungan internal yang besar, tanpa

memperhatikan apakah mereka menghasilkan keuntungan di atas rata-rata investasi

modal mereka.2

Bahkan Morgan Guarantee Trust Company, bank terbesar ke-6 di Amerika

Serikat, mengakui bahwa sistem perbankan telah gagal membiayai perusahaan-

perusahaan kecil yang sedang berkembang atau para kapitalis venture. Meskipun

kebanjiran dana, sistem ini tidak berniat untuk menyalurkan dana dengan harga

kompetitif, kecuali kepada perusahaan-perusahaan besar dan berkantong tebal.3

Kondisi seperti ini menggambarkan bahwa para pengusaha kecil dan menengah tidak

diberi kesempatan untuk memperoleh pembiayaan guna mempertahankan usahanya.

2Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Tantangan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 326

3Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Tantangan Ekonomi, h. 326

3

Melihat permasalahan yang terjadi, maka dirasakan perlu adanya lembaga

keuangan non bank yang dapat menjangkau kebutuhan masyarakat pada skala mikro.

Dalam kondisi seperti ini, suatu paradigma baru bagi pengembangan usaha kecil dan

menengah sangat diperlukan. Pemberdayaan ekonomi rakyat perlu dilaksanakan lebih

konsisten dan lebih berpihak pada rakyat kecil yang nota bene merupakan sumber

nafkah bagi mayoritas rakyat Indonesia dapat terselamatkan dari kondisi krisis

ekonomi akibat tidak diberikannya kesempatan oleh lembaga keuangan tertentu pada

usaha kecil dan menengah.

Di antara lembaga alternatif pengembangan usaha kecil dan menengah adalah

Baitul Maâl Wattamwil (BMT) yang merupakan lembaga keuangan non bank dengan

prinsip-prinsip syari’ah. Cita-cita lembaga ini adalah membantu masyarakat ekonomi

lemah serta pengusaha kecil dan menengah dalam memberikan modal atau

pembiayaan agar usaha yang mereka tekuni dapat berkembang dan menjadi produktif

tanpa membebani masyarakat yang menggunakan jasa BMT.

BMT merupakan lembaga keuangan syari’ah yang tumbuh seiring dengan

perkembangan lembaga keuangan maupun non keuangan syari’ah di Indonesia. BMT

didefinisikan sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan

berlandaskan syari’ah.4 Peran umum BMT adalah melakukan pembinaan dan

pendanaan berdasarkan sistem syari’ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-

prinsip syari’ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan

syari’ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba

4M. Dawam Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi, (Jakarta: LSAF, 1999), h. 430

4

cukup baik ilmu pengetahuan maupun materi, maka BMT mempunyai tugas penting

dalam mengemban misi ke-Islaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.5

Pada dasarnya BMT adalah lembaga swadaya masyarakat. Artinya lembaga

ini didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama pada awal berdiri,

biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya termasuk dana atau modal

dari masyarakat setempat itu sendiri.6 Pendirian BMT memang cukup banyak yang

dibantu oleh pihak luar masyarakat lokal, namun hal itu lebih bersifat bantuan teknis.

Bantuan dari luar sering bersifat konsepsional atau stimulan, umumnya dari lembaga

atau asosiasi yang peduli pada BMT atau masalah pemberdayaan ekonomi rakyat.7

Sejak awal berdirinya, BMT dirancang sebagai lembaga ekonomi. Dapat

dikatakan bahwa BMT merupakan suatu lembaga ekonomi rakyat yang secara

konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah yang

miskin dan nyaris miskin. BMT berupaya membantu mengembangkan usaha mikro

dan usaha kecil, terutama melalui bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha

membantu permodalan tersebut yang dalam khazanah keuangan modern dikenal

dengan istilah pembiayaan, maka BMT juga berupaya menghimpun dana, terutama

yang berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada

5Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah; Deskripsi dan Ilustrasi,

(Yogyakarta: Ekonosia, 2003), Cet. ke-2, h. 96 6M. Amin Azis, Pedoman Pendirian BMT, (Jakarta: PINBUK Press, 2006), h. 1

7Sejauh pengetahuan penulis, Pusat Inkubasi Bisnis Kecil (PINBUK) merupakan salah satu

lembaga yang paling aktif mendorong pendirian BMT. Organisasi-organisasi atau kepengurusan di

tingkat kecamatan dan kabupaten dan organisasi semacam Muhammadiyah juga banyak berperan

dalam pendirian BMT.

5

prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antar warga

masyarakat suatu komunitas dalam masalah ekonomi.8

Salah satu bentuk tolong menolong antar warga masyarakat dalam masalah

ekonomi adalah terwujudnya lebih dari sekitar tiga juta orang telah mendapatkan

layanan dari BMT. Sebagian besar dari mereka adalah orang yang bergerak pada

bidang usaha kecil, bahkan usaha mikro atau usaha sangat kecil. Cakupan bidang

usaha dan profesi dari mereka yang dilayani sangat luas mulai dari pedagang sayur,

penarik becak, pedagang asongan, pedagang kelontongan, penjahit rumahan,

pengrajin kecil, tukang batu, petani, peternak sampai dengan kontraktor dan usaha

jasa yang relatif modern.9 Semua cakupan bidang usaha dan profesi merupakan salah

satu jenis layanan dari BMT.

Sesuai dengan pengertian terminologisnya, BMT melaksanakan dua jenis

kegiatan yaitu Baitul Maâl dan Baitut Tamwil. Sebagai Baitul Maal, BMT menerima

titipan zakat, infaq dan shadaqah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan

amanahnya. Sedangkan sebagai Baitut Tamwil, kegiatan BMT mengembangkan

uaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha

kecil dan sangat kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang

pembiayaan ekonomi.10

8Awalil Rizky, Fakta dan Prospek Baitul Maal Wattamwil, (Yogyakarta: UCY Press, 2007),

Cet. ke-1, h. 4 9Awalil Rizky, Fakta dan Prospek Baitul Maal Wattamwil, h. 2

10Hartono Widodo, et.al., Panduan Praktis Operasional BMT, (Bandung: Mizan, 1999), h.

81- 82. Lihat juga Saifuddin A. Rasyid, Konsep Dasar BMT, dalam Republika Online, Edisi 14

Desember 2001, h. 7

6

Sebagai Baitul Maâl, beberapa kegiatan dari BMT dijalankan tanpa orientasi

mencari keuntungan. BMT berfungsi sebagai pengemban amanah yang serupa

dengan amil zakat yaitu menyalurkan bantuan dana secara langsung kepada pihak

yang berhak dan membutuhkan. Sumber dana kebanyakan berasal dari zakat, infaq

dan shadaqah serta dari bagian laba BMT yang disisihkan untuk tujuan ini. Adapun

bentuk penyaluran dana atau bantuan yang diberikan beragam. Ada yang murni

bersifat hibah dan ada pula yang merupakan pinjaman bergulir tanpa dibebani biaya

dalam pengembaliannya. Pinjaman yang bersifat hibah sering berupa bantuan

langsung untuk kebutuhan hidup yang mendesak atau darurat dan diperuntukkan bagi

mereka yang memang sangat membutuhkan, di antaranya adalah bantuan untuk

berobat, biaya sekolah, sumbangan bagi korban bencana, dan lain sebagainya.11

Sedangkan sebagai Baitut Tamwil, BMT terutama berfungsi sebagai suatu

lembaga keuangan syari’ah. lembaga keuangan syari’ah yang melakukan upaya

penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syari’ah. Prinsip syari’ah

yang paling mendasar dan yang sering digunakan adalah sistem mudharabah atau

bagi hasil.12

Sistem bagi hasil menjadi karakteristik tersendiri yang memiliki

keunggulan dibanding bunga. Keunggulan ini tidak hanya karena telah sesuai dengan

aqidah Islam, tetapi secara ekonomi juga memiliki keunggulan. Oleh karenanya,

lembaga keuangan syari’ah semestinya tidak hanya menjadi lembaga keuangan

alternatif, melainkan menjadi suatu keharusan sebagaimana keharusan umat Islam

11

Awalil Rizky, Fakta dan Prospek Baitul Maal Wattamwil, h. 6 12

Awalil Rizky, Fakta dan Prospek Baitul Maal Wattamwil, h. 6 - 7

7

terhadap pilihan barang konsumsi yang harus halal, memakan makanan yang baik-

baik, cara mencari rizki harus benar, dan lain-lain.13

Dalam mekanisme keuangan syari’ah, model bagi hasil ini berhubungan

dengan usaha pengumpulan dana dan pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan

produk penyertaan atau kerja sama usaha. Dalam pengembangan produknya, dikenal

dengan istilah shâhib al-maâl dan mudhârib. Shâhib al-maâl merupakan pemilik dana

yang mempercayakan dananya pada lembaga keuangan syari’ah seperti BMT untuk

dikelola sesuai dengan perjanjian. Sedangkan mudhârib merupakan kelompok orang

atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi.14

Kerja sama seperti dalam Islam dikenal dengan istilah mudhârabah.

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga

keuangan syari’ah kepada pihak lain untuk sesuatu usaha yang produktif.15

Menurut

Muhammad, pembiayaan mudharabah adalah pernjanjian antara penanam dana

dengan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian

keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati

sebelumnya.16

Dari sekian banyaknya lembaga keuangan syari’ah yang melakukan

upaya penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syari’ah dengan

sistem mudharabah adalah BMT.

13

Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wattamwil, (Yogyakarta: UII Press, 2004),

Cet. ke-1, h. 119 14

Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wattamwil, h. 120 15

Karnaen Perwaatmadja, et.al., Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti

Primayasa, 1992), Cet. ke-1, h. 89 16

Muhammad, Manajemen Dana Bank Syari’ah, (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), Cet. ke-2, h. 201

8

Salah satu BMT yang menyalurkan pembiayaan mudharabah bagi usaha kecil

dan menengah adalah BMT Al-Karim Cipulir – Kebayoran Lama – Jakarta Selatan.

Sistem yang digunakan BMT Al-Karim adalah sistem mudharabah. Dengan sistem

ini, para pengusaha kecil dan menengah tidak dipusingkan dengan bentuk setoran tiap

bulan, sebagaimana lembaga keuangan konvensional yang besarnya sudah ditentukan

berapa persen oleh lembaga keuangan yang bersangkutan. Untuk itu, kehadiran BMT

Al-Karim sangat dinantikan oleh masyarakat sekitarnya.

Masyarakat Cipulir khususnya para pengusaha kecil dan menengah dalam

menggunakan jasa BMT ini tidak terbebani perasaan takut ataupun cemas untuk tidak

bisa mengembalikan pinjamannya, karena model yang digunakan adalah sistem

mudharabah. Masyarakat Cipulir tidak merasa ngeri dengan debt collector yang biasa

dipakai oleh lembaga keuangan konvensional terhadap para debitur yang tidak lancar

dalam menunaikan setorannya. Hal ini tentu sangat berbeda dengan BMT Al-Karim.

Dalam perjalanannya, BMT Al-Karim ini sangat berperan dalam

menumbuhkembangkan ekonomi umat, agar umat tidak terjerat oleh lembaga

keuangan konvensional yang bisa menjerat debitur disebabkan usahanya macet.

Kehadiran BMT Al-Karim dirasakan memberi angin segar bagi pengusaha kecil dan

menengah yang ingin mengembangkan usahanya. Pembiayaan mudharabah yang

diberikan BMT Al-Karim sudah barang tentu menggunakan mekanisme agar kedua

belah pihak tidak merasa saling dirugikan terutama pihak BMT Al-Karim.

Keberadaan BMT Al-Karim semakin diakui oleh masyarakat pengguna jasa

BMT tersebut baik yang menitipkan uangnya ataupun yang meminjam untuk modal

9

usaha. Masyarakat mengakui bahwa BMT Al-Karim di samping alasan ideologis,

juga karena manfaat nyata yang telah dilakukan oleh BMT Al-Karim.

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka penulis merasa tertarik untuk menuangkan

sebuah obsesi yang terdapat dalam diri penulis yang kemudian diwujudkan dalam

bentuk skripsi yang diberi judul : “MEKANISME PEMBIAYAAN MUDHARABAH

BAGI USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA BMT AL-KARIM CIPULIR”.

Topik ini menarik untuk dikaji, karena implikasinya sangat luas sehingga dapat

menjadi gambaran bagi bank konvensional untuk tidak menjerat debitur terutama

pengusaha kecil dan menengah.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Beragam jenis pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga-lembaga keuangan

syari’ah banyak menarik perhatian masyarakat, terutama para pengusaha kecil dan

menengah. Hal ini disebabkan di samping model yang digunakan adalah sistem

mudharabah, persyaratan untuk memperoleh jenis-jenis pembiayaan ini juga dianggap

relatif mudah. Untuk itu, banyak hal yang dapat diangkat dalam persoalan

pembiayaan seperti pembiayaan musyarakah, muzara’ah, musaqah, dan lain

sebagainya.

Agar dapat memberikan fokus masalah, maka pembahasan skripsi ini dibatasi

hanya pada mekanisme pembiayaan mudharabah bagi usaha kecil dan menengah

pada BMT Al-Karim. Dalam hal ini, penulis merumuskan permasalahannya yaitu :

Seberapa jauh kiprah nyata yang telah dilakukan pihak BMT Al-Karim dalam

10

konteks penyaluran pembiayaan mudharabah bagi usaha kecil dan menengah, dengan

rumusan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan mudharabah bagi usaha kecil dan menengah

pada BMT Al-Karim ?

2. Bagaimana praktek pembiayaan mudharabah bagi usaha kecil dan menengah pada

BMT Al-Karim ?

3. Kendala apa saja yang dihadapi BMT Al-Karim dalam memberikan pembiayaan

mudharabah pada usaha kecil dan menengah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sejalan dengan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah,

maka penelitian skripsi ini memiliki tujuan di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh gambaran tentang mekanisme pembiayaan mudharabah bagi usaha

kecil dan menengah pada BMT Al-Karim.

2. Memperoleh gambaran tentang strategi yang dapat dilakukan BMT Al-Karim

dalam hal pemberian pembiayaan mudharabah bagi usaha kecil dan menengah.

3. Mengetahui solusi dari kendala yang dihadapi BMT Al-Karim dalam memberikan

pembiayaan mudharabah bagi usaha kecil dan menengah.

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini di antaranya adalah sebagai

berikut :

11

1. Manfaat akademis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa

buku bacaan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta, khususnya di Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi

Perbankan Syari’ah.

2. Manfaat praktis

Penelitian skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan

yang berarti bagi lembaga-lembaga non bank, khususnya BMT dan sekaligus

dapat memberikan penjelasan tentang mekanisme pembiayaan mudharabah bagi

usaha kecil dan menengah.

3. Masyarakat umum

Penelitian skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan penjelasan bagi

masyarakat umum, khususnya para pengusaha kecil dan menengah untuk selalu

memiliki rasa tanggung jawab dalam hal mengembalikan pembiayaan yang telah

disalurkan oleh pihak BMT sesuai dengan kesepakatan bersama.

D. Review Studi Terdahulu

Secara umum, penelitian tentang pembiayaan mudharabah bagi usaha kecil

dan menengah telah dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya. Adapun di antara

para peneliti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ferliatin Julianto, 0046119571, Peran Permodalan Nasional Madani (Persero)

Dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah Melalui Lembaga Keuangan

12

Syari’ah, Jakarta: Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.

Skripsi ini membahas tentang beragam jenis pembiayaan bagi usaha kecil

dan menengah, namun tidak membahas tentang mekanisme pembiayaan

mudharabah bagi usaha kecil dan menengah.

2. Ria Julianti, 103046128350, Kebijakan Bank Muamalat Indonesia Dalam

Pembiayaan Kepada UKM Tahun 2003 – 2007, Jakarta: Program Studi Ekonomi

Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta, 2008.

Skripsi ini hanya membahas tentang kebijakan Bank Muamalat Indonesia

dalam pemberian pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah, namun

kajiannya tidak difokuskan pada pembiayaan mudharabah bagi usaha kecil dan

menengah.

3. Andi Irmansyah, 203046101670, Strategi Koperasi Industri Kayu dan Meubel

Jakarta Timur Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Perspektif

Ekonomi Islam, Jakarta: Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Kajian skripsi ini hanya membahas tentang tata cara koperasi industri

kayu dan meubel dalam rangka memberdayakan usaha kecil dan menengah

menurut ekonomi Islam dan sama sekali tidak bersentuhan dengan masalah

pembiayaan mudharabah.

13

Berdasarkan penelitian penulis, secara khusus sampai saat ini belum ada yang

membahas tentang mekanisme pembiayaan mudharabah bagi usaha kecil dan

menengah pada suatu lembaga keuangan seperti BMT. Atas dasar itu, penulis tertarik

untuk melakukan penelitian tentang mekanisme pembiayaan mudharabah bagi usaha

kecil dan menengah pada suatu lembaga keuangan mikro syari’ah seperti BMT.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni penelitian tentang hubungan

fenomena sosial tertentu dengan menganalisa dan menginterpretasikan data yang

ada.17

Metode deskriptif adalah upaya untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan

dengan keadaan sesuatu, digambarkan dengan kalimat atau kata-kata yang dipisah-

pisahkan menurut kategori tertentu agar memperoleh kesimpulan.18

Sedangkan jenis

penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian

kualitatif.19

Penelitian ini menggabungkan studi lapangan dan studi kepustakaan.

Untuk memperoleh data lapangan ini, penulis mengadakan pendekatan secara

langsung dengan cara mengunjungi obyek yang diteliti seperti gambaran umum

lokasi penelitian pada BMT Al-Karim Cipulir – Kebayoran Lama – Jakarta Selatan.

17

Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu pertama untuk pengukuran yang cermat terhadap

fenomena sosial tertentu dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak

melakukan pengujian hipotesa. Kedua untuk memprediksi fenomena sosial tertentu. Lihat Masri

Singarimbun, et.al., Metodologi Penelitian Survey, (Jakarta: LP3ES, 1999), Cet. ke-1, h. 4 - 5 18

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka

Cipta, 1998), h. 254 19

Lexy J. Maleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), Cet.

ke-2, h. 3

14

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah

sebagai berikut :

1. Observasi, penulis mengadakan pengamatan langsung ke BMT Al-Karim untuk

memperoleh data yang akurat tentang gejala, peristiwa dan kondisi aktual lainnya

yang terjadi pada masa kini.

2. Wawancara, penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan Personalia BMT

Al-Karim.

3. Dokumenter, yaitu melengkapi data-data yang telah ada yang kemudian

dipublikasikan.

Sementara itu, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan adalah berupa

informasi yang diperoleh dengan cara mempelajari, menela’ah dan mengkaji buku-

buku yang erat kaitannya dengan masalah yang akan dikaji. Sedangkan teknik yang

digunakan dalam pengolahan data adalah teknik context analysis, yaitu dengan cara

menganalisis teori yang ada pada literatur kepustakaan terutama yang berkaitan erat

dengan masalah pembiayaan mudahrabah. Data-data yang telah diperoleh kemudian

disinkronkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah

tersebut.

Adapun teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman

Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta” yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Jakarta Tahun

2007 Cet. ke-1, akan mewarnai seluruh bentuk penulisan skripsi ini.

15

F. Sistematika Penyusunan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan, maka

diperlukan suatu sistematika penyusunan. Adapun sistematika penyusunan yang

dimaksud adalah seperti yang akan diuraikan di bawah ini.

Bab I menguraikan tentang pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam

pembahasan skripsi ini yang terdiri atas latar belakang masalah yang bertujuan untuk

memberikan alasan yang jelas tentang pemilihan judul, pembatasan dan perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, review studi terdahulu, metode penelitian

dipergunakan dalam rangka memudahkan penulisan dan sistematika penyusunan

dipergunakan untuk memberikan penjelasan secara garis besar tentang pembahasan

yang akan diuraikan dalam skripsi ini.

Bab II berisikan tentang tinjauan literatur yang pembahasannya meliputi

pembiayaan mudahrabah serta usaha kecil dan menengah. Ruang lingkup dari

pembiayaan mudharabah terdiri atas pengertian pembiayaan mudharabah, landasan

hukum pembiayaan mudharabah, jenis-jenis pembiayaan mudharabah, tujuan dan

fungsi pembiayaan mudharabah dan rukun serta syarat pembiayaan mudharabah.

Sedangkan ruang lingkup dari usaha kecil dan menengah terdiri atas pengertian usaha

kecil dan menengah, manajemen usaha kecil dan menengah, jenis-jenis usaha kecil

dan menengah, kendala bagi usaha kecil dan menengah serta solusi bagi usaha kecil

dan menengah.

Bab III menguraikan tentang gambaran umum BMT Al-Karim yang

pembahasannya meliputi sejarah singkat BMT Al-Karim, visi dan misi BMT Al-

16

Karim, prinsip operasional BMT Al-Karim, produk pembiayaan BMT Al-Karim dan

struktur organisasi BMT Al-Karim.

Bab IV membahas inti persoalan yang diperbincangkan dalam skripsi ini,

yaitu prosedur pembiayaan mudharabah bagi usaha kecil dan menengah pada BMT

Al-Karim yang pembahasannya meliputi praktek pembiayaan mudharabah bagi usaha

kecil dan menengah pada BMT Al-Karim, distribusi pembiayaan mudharabah bagi

usaha kecil dan menengah pada BMT Al-Karim, proses pembiayaan mudharabah

bagi usaha kecil dan menengah pada BMT Al-Karim dan kendala BMT Al-Karim

dalam memberlakukan pembiayaan mudharabah bagi usaha kecil dan menengah.

Bab V merupakan bab penutup dari skripsi ini yang di dalamnya memuat

beberapa kesimpulan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar

kepustakaan dan lampiran-lampiran.

17

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN

USAHA KECIL MENENGAH

A. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah terdiri atas dua kata yaitu pembiayaan dan

mudharabah. Secara luas, pembiayaan berarti financing atau pembelanjaan,

yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah

direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang

dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syari‟ah kepada nasabah.

Dalam kondisi ini, arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif. Tetapi bisa jadi

penyempitan arti ini juga disebabkan keterbatasan pemahaman para pelaku

bisnisnya.1

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 12 tentang

perbankan dinyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka

1Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), Cet. ke-1,

h. 304

18

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.2 Menurut Antonio,

pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi

kebutuhan pihak-pihak yang merupakan definisit unit.3

Menurut ketentuan Bank Indonesia, pembiayaan adalah penanaman

dana bank syari‟ah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk

pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syari‟ah, penempatan, penyertaan

modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta

sertifikat wadi‟ah Bank Indonesia.4 Muhammad mendefinisikan bahwa

pembiayaan adalah penyediaan dana dan/atau tagihan berdasarkan aqad

mudharabah dan/atau musyarakah dan/atau pembiayaan lainnya berdasarkan

prinsip bagi hasil.5 Dengan demikian, pembiayaan adalah pendapatan atau

memberi biaya terhadap suatu aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh orang

atau perusahaan.

Dari uraian-uraian di atas, dapat dipahami bahwa pembiayaan dapat

berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang misalnya bank

membiayai pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan

antara bank dengan nasabah penerima pembiayaan dengan perjanjian yang

telah disepakati bersama. Dalam perjanjian pembiayaan tercakup hak dan

kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta perolehan

2Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), Cet. ke-1, h. 10

3Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syari’ah; Dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani

Press, 2001), Cet. ke-1, h. 160 4Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003, tanggal 19 Mei 2003

5Muhammad, Manajemen Dana Bank Syari’ah, (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), Cet. ke-2, h. 201

19

keuntungan yang ditetapkan bersama berdasarkan kesepakatan kedua belah

pihak. Demikian pula dengan masalah sanksi, jika debitur ingkar janji

terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama pada saat aqad kredit.

Pada dasarnya konsep kredit pada bank konvensional dan pembiayaan

pada bank syari‟ah tidak jauh berbeda. Namun yang menjadi perbedaan antara

kredit yang diberikan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang

diberikan oleh bank syari‟ah adalah terletak pada keuntungan yang

diharapkan. Bagi bank konvensional keuntungan diperoleh melalui bunga,

sedangkan bagi bank syari‟ah keuntungan dapat berupa imbalan atau bagi

hasil6 yang dalam bahasa agama dikenal dengan istilah mudharabah.

Secara etimologis, mudharabah berasal dari kata adharbu fil ardhi,

yaitu berpergian untuk urusan dagang. Istilah mudharabah juga bisa disebut

dengan qiradh yang berasal dari kata al-qardhu yang berarti al-qath’u yang

bermakna potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk

diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.7 Dalam kamus A

Modern Arabic-English Dictionary, idiom kata mudharabah adalah bisahmin

wa nasubin yang berarti to participate in share or take part in.8 Dengan

demikian, secara etimologis kata mudharabah dapat dipahami sebagai

aktivitas keikutsertaan atau partisipasi dalam suatu usaha atau kegiatan bisnis.

6Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 73

7Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Bandung: Al-Ma‟arif, 1987), Juz XII, h. 31

8Rosi Balbaki Al-Maurid, A Modern Arabic-English Dictionary, (Mesir: Daar Al-Maliyiin,

1993), Edisi IV, h. 10

20

Jadi partisipasi seseorang dalam melakukan bisnis secara bersamaan dapat

dikatakan mudharabah.

Sedangkan secara terminologis, mudharabah adalah salah satu jenis

transaksi musyarakah di mana pihak yang bersyirkah adalah pemilik dana atau

shohibul maal dan pemilik tenaga atau mudharib.9 Para ulama mendefinisikan

mudharabah atau qiradh dengan pemilik modal yang menyertakan modalnya

kepada pengusaha untuk diinvestasikan, sedangkan keuntungan yang

diperoleh menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama.10

Secara teknis, mudharabah adalah aqad kerja sama usaha antara dua

pihak di mana pihak pertama atau shohibul maal menyediakan seluruh modal,

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.11

Keuntungan usaha secara

mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak,

sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu

bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan

karena kekurangan atau kelalaian si pengelola, maka ia harus bertanggung

jawab atas kerugian tersebut.12

9Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari’ah, (Jakarta: Zikrul Hakim,

2007), Cet. ke-3, h. 56 10

Azharuddin Lathif, Fiqh Mu’amalat, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), Cet. ke-1, h. 134 11

Perbedaan yang esensial dari musyarakah dan mudharabah terletak pada besarnya

kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam mudharabah, modal

hanya berasal dari satu pihak sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih.

Musyarakah dan mudharabah dalam literatur fiqh berbentuk perjanjian kepercayaan yang menuntut

tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Untuk itu, masing-masing pihak harus

menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama. 12

Ahmad Al-Syarbasi, Al-Mu’jam Al-Iqtishad Al-Islam, (Beirut: Daar Al-„Alamil Kutub,

1987) dalam Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syari’ah; Dari Teori ke Praktek, h. 95. Lihat juga

Nejatullah Siddiqi, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti

Prima Yasa, 1996), h. 15 - 18

21

Dalam literatur fiqh, istilah mudharabah digunakan oleh mazhab

Hanafiyah, Hanabilah dan Zaidiyah. Sedangkan dalam mazhab Syafi‟iyah dan

Malikiyah, mudharabah dikenal dengan istilah qirad.13

Menurut Lathif,

mudharabah termasuk dalam kategori salah satu bentuk kerja sama dalam

perdagangan. Beliau menyebut mudharabah sebagai bentuk kerja sama antara

pemilik modal dengan seseorang yang pakar dalam perdagangan.14

Bila ditinjau dari aspek hukum, maka mudharabah dapat

didefinisikan sebagai suatu kontrak di mana suatu kekayaan atau persediaan

tertentu ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya kepada pihak lain

untuk membentuk suatu kemitraan yang di antara kedua belah pihak dalam

kemitraan itu akan berbagi keuntungan dengan pihak lain yang berhak

mendapatkan keuntungan karena terjadinya pengelolaan kekayaan itu.

Perjanjian seperti ini disebut sebagai contract of copartner ship.15

13

M. Umar Chapra, Toward a Just Monetary System, (London: The Islamic Foundation,

1985), h. 248 14

Menurut ulama Hanabilah, mudharabah termasuk salah satu bentuk perserikatan (syirkah

al-uqud) yang mereka bagi ke dalam lima bentuk yaitu (1) syirkah al-‘inan, (2) syirkah al-

mufawadhah, (3) syirkah al-abdan, (4) syirkah al-wujuh dan (5) syirkah mudharabah. Hal ini

disebabkan menurut mereka, mudharabah termasuk ke dalam syarat-syarat itu adalah (a) pihak-pihak

yang berserikat cakap bertindak sebagai wakil; (b) modalnya berbentuk uang tunai; (c) jumlah modal

jelas; (d) diserahkan langsung kepada pengelola dagang itu setelah aqad disetujui; (e) pembagian

keuntungan diambil dari hasil perserikatan itu, bukan dari harta lain. Akan tetapi Jumhur Ulama seperti

Malikiyah, Hanafiyah, Syafi‟iyah, Zahiriyah dan Syi‟ah Imamiyah, tidak memasukkan transaksi

mudharabah sebagai salah satu bentuk syirkah, karena menurut mereka, mudharabah merupakan aqad

tersendiri dalam bentuk kerja sama lain, dan tidak dinamakan dengan perserikatan. Dalam buku

karangan Nasrun Haroen dapat dilihat tentang definisi mudharabah. Menurut hemat penulis, beliau

cenderung memasukannya ke dalam bentuk syirkah walaupun ia memisahkan pembahasan

mudharabah dengan pembahasan syirkah. Lihat Azharuddin Lathif, Fiqh Mu’amalah, (Jakarta: UIN

Jakarta Press, 2005), h. 135 15

Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Indonesia,

(Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 29

22

Dari beberapa definisi baik ditinjau dari aspek etimologis maupun

terminologis seperti dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

mudharabah adalah kerja sama antara kedua belah pihak yang memiliki dan

menyediakan modal guna membiayai suatu usaha, pihak penyedia modal

disebut shohibul maal dan pihak pengelola yang usahanya dibiayai disebut

sebagai mudharib. Dengan demikian, pembiayaan mudharabah adalah

perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan

usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak

berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2. Landasan Hukum Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah16

adalah aqad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak

zaman Nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya

Islam. Ketika Rasulullah SAW berprofesi sebagai pedagang,17

ia melakukan

aqad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian ditinjau dari aspek

hukum Islam, maka praktek mudharabah ini dibolehkan baik menurut Al-

Qur‟an, hadits maupun ijma‟ ulama.18

16

Mudharabah disebut juga qiradh atau muqaradhah dan makna dari keduanya adalah sama.

Mudharabah adalah istilah yang digunakan di Irak, sedangkan istilah qiradh digunakan oleh

masyarakat Hijaz. Lihat Azharuddin Lathif, Fiqh Mu’amalat, h. 134 17

Saat itu Rasulullah SAW berusia kira-kira 25 tahun, dan belum menjadi nabi. Lihat M.

Haekal, Sejarah Hidup Muhammad, (Bandung: Mizan, 1997), h. 75 18

M. Anwar Ibrahim, Konsep Profit and Loss Sharing System Menurut Empat Mazhab,

makalah tidak diterbitkan, h. 1 – 2. Menurut Al-Qur‟an, lihat misalnya dalam surat Al-Mujammil ayat

20. Menurut Hadits, di antaranya adalah hadits Ibnu Abbas ra bahwa Nabi mengakui syarat-syarat

mudharabah yang ditetapkan Al-„Abbas bin Abdul Muthalib kepada mudharib. Menurut ijma‟ ulama,

karena sistem ini sudah dikenal sejak zaman nabi dan zaman sesudahnya para sahabat banyak yang

mempraktekkannya dan tidak ada yang mengingkarinya.

23

Adapun landasan hukum dari pembiayaan mudharabah adalah firman

Allah SWT sebagai berikut :

(البكسة : .)

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu,

maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, ingatlah kepada

Allah di Masy'arilharam, dan ingatlah kepada Allah sebagaimana

yang ditunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum

itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat” (QS. Al-

Baqarah : 198).

Dalam ayat lain yang masih berkaitan dengan landasan hukum

pembiayaan mudharabah adalah firman Allah SWT sebagai berikut :

(اجلنعة : .)

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka

bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah kepada Allah

sebanyak-banyak agar kamu beruntung” (QS. Al-Jum‟ah : 10).

Ayat lainnya yang menjadi landasan hukum pembiayaan mudharabah

adalah firman Allah SWT sebagai berikut :

... (....املزمل : .)

Artinya : “… dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian

karunia Allah …” (QS. Al-Mujamil : 20)

24

Pembiayaan mudharabah tidak hanya diabadikan dalam Al-Qur‟an,

tetapi juga terdapat dalam hadits Rasulullah SAW sebagai berikut :

ع عباس اب صاحبه على اشتسط مضازبة النال دفع اذا : قال عيه اهلل زض يشلك ال ا

زطبة، كبد ذات دأبة به يصتسى وال واديا، به ييزل وال بحسا، به ، ذالك فعل فإ فبلغ ضن

19(.الطرباىى زواه )فصدقه وسله عله اهلل صلى اهلل زسىل شسطه

Artinya : “Dari Ibni ‘Abbas ra. berkata : Ibnu ‘Abbas pernah menyerahkan

harta sebagai mudharabah, namun ia mesnyaratkan kepada

mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni

lembah serta tidak membeli binatang ternak. Jika persyaratan itu

dilanggar, maka mudharib harus menanggung resikonya. Ketika

persyaratan yang ditetapkan itu sampai kepada Rasulullah SAW,

beliau kemudian membenarkannya”. (HR. Thabrani).

Dalam hadits lain yang menjadi landasan hukum pembiayaan

mudharabah adalah sabda Rasulullah SAW sebagai berikut :

صهب ع عيه اهلل زض أ ثالث : قال وسله عله اهلل صلى اليب الى البع : البسكة فه

20(.ماجه اب زواه )للبع ال للبت بالصعس البس وخلط والنكازضة، آجل،

Artinya : “Dari Suhaeb ra. sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda :

Ada tiga hal yang mengandung berkah yaitu jual beli tidak secara

tunai, mudharabah dan mencampuri gandum dengan tepung untuk

keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).

Kemudian hadits lain yang erat kaitannya dengan masalah

pembiayaan mudharabah adalah sabda Rasulullah SAW sebagai berikut :

19

Imam Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Maktabah Al-Syiriyah, 1997), Jilid II, h. 753 20

Al-Shan‟any, Subul Al-Salaam, (Bandung: Dahlan Press, t.th), Juz III, h. 76

25

عنس ع عىف اب جائز الصلح : وسله عله اهلل صلى اهلل زسىل قال قال، عيه اهلل زض

ب حساما احل او حالال حسو صلحا اال النشلن حسو شسطا اال شسوطهه على والنشلنى

21(.الرتمرى زواه )حساما احل او

Artinya : “Dari Amr bin Auf ra. berkata, bersabda Rasulullah SAW :

Perdamaian itu dilakukan di antara kaum muslimin kecuali

perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan

yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat

kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau

menghalalkan yang haram” (HR. Turmudzi).

Beberapa ayat Al-Qur‟an an hadits Rasulullah SAW yang dijadikan

dalil pembiayaan mudharabah seperti yang telah dipaparkan di atas memang

sangat berkaitan dengan permasalahan mudharabah. Hal ini dapat dilihat pada

surah Al-Mujammil ayat 20 yang dalamnya terdapat kata يضسبى yang

dipahami sebagai usaha untuk mencari rizki. Demikian pula dalam salah

hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Thabrani terdapat kata مضازبة yang diartika bahwa Rasulullah SAW pernah menyerahkan harta sebagai

mudharabah. Dengan demikian, terdapat hubungan yang positif antara dalil-

dalil tersebut dengan permasalahan mudharabah.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa landasan hukum

pembiayaan mudharabah tidak hanya tertera dalam Al-Qur‟an, tetapi juga

terdapat dalam hadits Rasulullah SAW sebagai landasan yang kedua setelah

21

Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulug Al-Marram Min Adillatil Ahkam, (Beirut: Daar Al-

Ihya, 1973), h. 175 - 176

26

Al-Qur‟an serta ijma‟ para ulama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

landasan hukum pembiayaan mudharabah adalah Al-Qur‟an dan hadits

Rasulullah SAW serta ijma‟ ulama.

3. Jenis-jenis Pembiayaan Mudharabah

Ditinjau dari aspek transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan

pengelola, para ulama fiqh mengklasifikasikan aqad mudharabah ke dalam

dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.22

Mudharabah mutlaqah adalah salah satu jenis mudharabah di mana pemilik

usaha atau mudharib diberikan hak yang tidak terbatas untuk melakukan

investasi oleh pemilik modal atau shohibul maal. Sedangkan mudharabah

muqayyadah merupakan salah satu jenis mudharabah di mana pemilik usaha

dibatasi haknya oleh pemilik modal yang antara lain dalam hal jenis usaha,

waktu, tempat usaha, dan lain-lain.23

Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito

sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan mudharabah dan

deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi

BMT dalam menggunakan dana yang dihimpun.24

Dengan demikian, jenis-

jenis mudharabah itu terdiri atas mudharabah mutlaqah dan mudharabah

muqayyadah.

22

Azharuddin Lathif, Fiqh Mu’amalah, h. 137 23

Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari’ah, h. 57 24

Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah; Deskripsi dan Ilustrasi,

(Yogyakarta: Ekonosia, 2004), Cet. ke-2, h. 59

27

Mudharabah muqayyadah terbagi ke dalam dua bagian yaitu

mudharabah muqayyadah on balance-sheet dan mudharabah muqayyadah off

balance-sheet. Dalam mudharabah muqayyadah on balance-sheet, aliran dana

terjadi dalam satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam

beberapa sektor terbatas misalnya pertanian, manufaktur dan jasa. Nasabah

investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk

pembiayaan di sektor pertimbangan, property dan pertanian. Selain

berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan

jenis aqad yang digunakan misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan aqad

penjualan cicilan, penyewaan cicilan saja atau kerja sama usaha saja. Skema

ini disebut on balance-sheet karena dicatat dalam neraca bank.25

Dalam mudharabah muqayyadah off balance-sheet, aliran dana

berasal dari suatu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan dalam

bank konvensional disebut debitur. Di sini, bank syari‟ah bertindak hanya

sebagai arranger. Pencatatan transaksinya di bank syari‟ah dilakukan secara

off balance-sheet. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah

investor dan pelaksana usaha. Besarnya bagi hasil tergantung pada

kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan. Bank hanya

memperoleh arranger fee. Skema ini disebut off balance-sheet karena

transaksi ini tidak dicatat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam

25

Adiwarman Azwar Karim, Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: IIIT

Indonesia, 2003), Cet. ke-1, 405

28

rekening administratif.26

Untuk lebih jelasnya tentang jenis-jenis mudharabah

ini dapat disajikan pada gambar berikut ini.

JENIS-JENIS MUDHARABAH

Dari gambaran di atas, dapat dipahami bahwa secara garis besar jenis-

jenis pembiayaan mudharabah dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk

yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah

mutlaqah bersifat mutlak di mana shohibul maal tidak menetapkan restriksi

atau syarat-syarat tertentu kepada mudharib.27

Namun demikian, jika

dipandang perlu, shohibul maal boleh menetapkan batasan-batasan atau

syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian,

dan syarat-syarat atau batasan ini harus dipenuhi oleh mudharib. Jika

mudharib melanggar batasan ini, maka ia harus bertanggung jawab atas

kerugian yang timbul. Jenis mudharabah seperti ini disebut mudharabah

muqayyadah.

26

Adiwarman Azwar Karim, Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan, h. 185 27

Adiwarman Azwar Karim, Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan, h. 184

Mudharabah

Off-Balance Sheet

On-Balance Sheet

Muqayyadah (RIA: Restricted

Investment Account)

Mutlaqah (URIA: Unrestricted

Investment Account)

29

4. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan Mudharabah

Tujuan pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan lembaga

keuangan syari‟ah terkait dengan stake holder salah satunya adalah pemilik.28

Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan

memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

Tujuan pembiayaan lainnya yang terkait dengan stake holder adalah pegawai.

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang

dikelolanya.

Tujuan pembiayaan mudharabah selanjutnya yang terkait dengan

stake holder adalah masyarakat yang terdiri atas pemilik dana. Sebagaimana

pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh

bagi hasil. Selain pemilik dana, maka hal yang berkaitan dengan ini adalah

debitur yang bersangkutan. Para debitur, dengan penyediaan dana baginya,

mereka terbantu guna menjalankan usahanya atau terbantu untuk pengadaan

barang yang diinginkannya. Kemudian hal lain yang berkaitan dengan tujuan

pembiayaan mudharabah yang masuk dalam kategori ini adalah konsumen.

Konsumen ini dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

Tujuan pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan perbankan

syari‟ah terkait dengan stake holder berikutnya adalah pemerintah. Akibat

penyediaan pembiayaan mudharabah, pemerintah terbantu dalam pembiayaan

pembangunan negara, di samping itu akan diperoleh pajak yang berupa pajak

28

Muhammad, Manajemen Dana Bank Syari’ah, h. 196

30

penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-

perusahaan.

Tujuan pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan perbankan

syari‟ah terkait dengan stake holder yang tidak kalah pentingnya adalah

lembaga bank itu sendiri. Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran

pembiayaan mudharabah, diharapkan bank dapat meneruskan dan

mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya,

sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya. Selain memiliki

tujuan pembiayaan mudharabah, bank syari‟ah juga harus menentukan fungsi

pembiayaan mudharabah itu sendiri.

Menurut Sinungan, ada beberapa fungsi dari pembiayaan mudharabah

yang diberikan oleh bank syari‟ah kepada masyarakat penerima yang salah

satu di antara fungsi pembiayaan mudharabah adalah meningkatkan daya

guna uang.29

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro,

tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam prosentase tertentu ditingkatkan

kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para

pengusaha menikmati pembiayaan mudharabah dari bank untuk memperluas

atau memperbesar usahanya bak untuk peningkatan produksi, perdagangan

maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Pada

dasarnya melalui pembiayaan mudharabah terdapat suatu usaha peningkatan

29

Muchdarsyah Sinungan, Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit, (Jakarta: Bina

Aksara, 1983), Cet. ke-1, h. 75

31

produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di

bank tidaklah diam dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat baik

kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

Fungsi lainnya dari pembiayaan mudharabah adalah meningkatkan

daya guna barang. Produsen dengan bantuan pembiayaan mudharabah bank

dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari

bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan utility kelapa menjadi kopra

dan selanjutnya menjadi minya kelapa atau minyak goreng, peningkatan

utility dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil, dan lain sebagainya.

Selain itu, produsen dengan bantuan pembiayaan mudharabah dapat

memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat

yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang dipindahkan atau dikirim

dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa,

pada dasarnya meningkatkan utility barang itu. Pemindahan barang-barang

tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh

karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank yang berupa

pembiayaan mudharabah.

Fungsi pembiayaan mudharabah selanjutnya adalah meningkatkan

peredaran uang. Pembiayaan mudharabah yang disalurkan melalui rekening-

rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan

sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan lain sebagainya.

Melalui pembiayaan mudharabah, peredaran uang kartal maupun giral akan

32

lebih berkembang oleh karena pembiayaan mudharabah menciptakan suatu

kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik

kualitatif apalagi secara kuantitatif. Hal ini selaras dengan pengertian bank

selaku money creator. Penciptaan uang itu selain dengan cara substitusi;

penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral, maka ada

juga exchange of claim, yaitu bank memberikan pembiayaan mudharabah

dalam bentuk uang giral. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara

transformasi yaitu bank membeli surat-surat berharga dan membayarnya

dengan uang giral.

Fungsi pembiayaan mudharabah berikutnya adalah menimbulkan

kegairahan berusaha. Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan

kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan

usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi

peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan

kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai

kemampuan. Karena itu pula, maka pengusaha akan selalu berhubungan baik

untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan

pembiayaan mudharabah yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian

yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya. Bila

ditinjau dari hukum permintaan dan penawaran, maka terhadap segala macam

dan ragamnya usaha, permintaan akan terus bertambah jika masyarakat telah

memulai melakukan penawaran. Timbullah kemudian efek kumulatif oleh

33

semakin besarnya permintaan sehingga secara berantai kemudian

menimbulkan kegairahan yang meluas di kalangan masyarakat untuk

sedemikian rupa meningkatkan produktivitas. Secara otomatis kemudian

timbul pula kesan bahwa setiap usaha untuk peningkatan produktivitas,

masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal oleh karena masalahnya

dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaan mudharabahnya.

Fungsi pembiayaan mudharabah berikutnya adalah adanya stabilitas

ekonomi. Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada

dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain untuk pengendalian inflansi,

peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana dan pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan pokok rakyat. Untuk menekan arus inflansi dan terlebih lagi untuk

usaha pembangunan ekonomi, maka pembiayaan mudharabah memegang

peranan yang sangat penting.

Selanjutnya fungsi pembiayaan mudharabah adalah sebagai jembatan

untuk meningkatkan pendapatan nasional. Para usahawan yang memperoleh

pembiayaan mudharabah tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya.

Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara

kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam

struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus.

Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan

terus bertambah. Pada pihak lain, pembiayaan mudharabah yang disalurkan

untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan

34

pertambahan devisa negara. Selain itu dengan makin efektifnya kegiatan

swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa

keuangan negara dan akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan

ataupun ke sektor-sektor lain yang lebih berguna. Jika rata-rata pengusaha,

pemilik tanah, pemilik modal dan karyawan mengalami peningkatan

pendapatan, maka pendapatan negara melalui pajak akan bertambah,

penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi

berkurang, sehingga langsung atau tidak melalui pembiayaan mudharabah,

pendapatan nasional akan bertambah.

Fungsi pembiayaan mudharabah yang tidak kalah pentingnya adalah

sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Bank syari‟ah sebagai salah

satu lembaga pembiayaan mudharabah tidak hanya bergerak di dalam negeri,

tetapi juga bergerak di luar negeri. Amerika Serikat yang telah sedemikian

maju organisasi dan sistem perbankannya telah melebarkan sayap

perbankannya ke seluruh pelosok dunia. Demikian pula beberapa negara maju

lainnya. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan

antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang

berkembang atau sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin

dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat yang ringan yaitu bunga

yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui

bantuan kredit antar negara, maka hubungan antar negara pemberi dan

35

penerima kredit akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan

perekonomian dan perdagangan.

Dari beberapa tujuan dan fungsi pembiayaan mudharabah seperti

yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tujuan

pembiayaan mudharabah adalah untuk menggabungkan masing-masing

potensi, yakni potensi modal yang tidak memiliki keahlian usaha dengan

pemilik proyek yang tidak memiliki modal untuk sama-sama mendapatkan

keuntungan.30

5. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah

Menurut Zulkifli, rukun mudharabah terdiri atas pemilik modal,

pemilik usaha, proyek, modal, ijab dan qabul serta nisbah bagi hasil.31

Sedangkan menurut Adiwarman, rukun mudharabah itu terdiri atas pelaku,

objek, ijab dan qabul serta nisbah keuntungan.32

Ulama Hanafiyah

mengemukakan bahwa rukun mudharabah adalah ijab dan qabul. Sedangkan

menurut Jumhur rukun mudharabah itu terdiri atas shohibul maal dan

mudharib, modal dan pekerjaan serta keuntungan, ijab dan qabul.33

Adapun syarat-syarat mudharabah sesuai dengan rukun yang

dikemukakan Jumhur Ulama di atas adalah hal-hal yang berkaitan dengan

orang yang melakukan aqad, harus orang yang cakap hukum dan cakap

30

Warkum Sumitro, Azas-Azas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait di Indonesia, (Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 36 31

Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari’ah, h. 57 32

Adiwarman Azwar Karim, Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan, h. 177 33

Azharuddin Lathif, Fiqh Mu’amalah, h. 135

36

diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi lain posisi orang yang akan

mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya syarat-

syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam aqad

mudharabah.

Kemudian hal lain yang terkait dengan modal disyaratkan berbentuk

uang, jelas jumlahnya, tunai dan diserahkan sepenuhnya kepada pengelola

modal. Oleh karenanya, jika modal itu berbentuk barang, menurut mayoritas

ulama tidak dibolehkan karena sulit untuk menentukan keuntungannya dan

cenderung menimbulkan gharar.

Selanjutnya adalah yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan

bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan porsi masing-masing diambil

dari keuntungan dagang itu seperti setengah, sepertiga atau seperempat. Jika

pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama Hanafiyah aqad itu

fasid atau rusak.

Berikutnya adalah yang terkait dengan ijab dan qabul, harus

diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk

menyempurnakan kontrak. Shighat harus sesuai dengan hal-hal berikut seperti

secara eksplisit dan implicit menunjukkan tujuan kontrak serta shighat

dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan

dalam penawaran atau salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya

negosiasi tersebut sebelum kontrak disempurnakan.34

34

Azharuddin Lathif, Fiqh Mu’amalah, h. 135 - 137

37

Syarat yang tidak kalah pentingnya dari pembiayaan mudharabah

adalah adanya aktivitas usaha. Sebagai pertimbangan modal yang disediakan

oleh pemilik modal, maka pengelola harus memperhatikan hal-hal berikut

seperti kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib tanpa campur tangan

pemilik modal, tetapi ia memiliki hak untuk melakukan pengawasan, pemilik

modal tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa,

sehingga dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah yaitu

memperoleh keuntungan dan pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari‟ah

Islam dalam tindakan yang berhubungan dengan mudharabah serta harus

memenuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.35

Atas dasar syarat-syarat di atas, Ulama Hanafiyah membagi aqad

mudharabah ke dalam dua golongan yaitu mudharabah shohihah dan

mudharabah fasidah. Jika mudharabah yang dilakukan itu jatuh kepada fasid,

menurut ulama Hanafiyah, Syafi‟iyah dan Hanabilah, maka pekerja itu hanya

berhak menerima upah kerja sesuai dengan standar yang berlaku di daerah itu,

sementara seluruh keuntungan menjadi milik shohibul maal. Ulama Hanafiyah

menyatakan bahwa dalam mudharabah fasidah, status pekerja tetap seperti

dalam mudharabah shohihah. Artinya bahwa pengelola tetap mendapatkan

bagian dari keuntungan. Namun yang terpenting dan perlu dilihat adalah

35

Dewan Syari‟ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah

Nasional No. 7/DSN-MUI/IV/2000, (Jakarta: MUI, 2001), h. 44 - 46

38

proses dan faktor-faktor yang menyebabkan adanya unsur ketidakjelasan

tersebut.36

B. Usaha Kecil dan Menengah

1. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/I/UKK tanggal 29 Mei

199 perihal Kredit Usaha Kecil dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan

usaha kecil adalah usaha yang memiliki total aset maksimum Rp.

600.000.000,- tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati.37

Muhammad

Ja‟far mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan usaha kecil adalah

kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memiliki kekayaan bersih

paling banyak Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.

1.000.000.000,-38

Kamar Dagang dan Industri yang selanjutnya disebut KADIN

memberikan batasan tentang usaha kecil. Menurut KADIN, yang dimaksud

dengan usaha kecil adalah sektor industri dengan aset maksimal Rp.

250.000.000,- memiliki tenaga kerja paling banyak 300 orang dan nilai

penjualan di bawah Rp. 100.000.000,- Adapun batasan sektor perdagangan

36

Azharuddin Lathif, Fiqh Mu’amalah, h. 37 37

Indra Ismawan, Suskes di Era Ekonomi Liberal Bagi Koperasi Perusahaan Kecil

Menengah, (Jakarta: Grasindo, 2001), h. 5 38

Muhammad Ja‟far Hafsah, Kemitraan Usaha Kecil; Konsepsi dan Strategi, (Jakarta:

Pustaka Sinar Harapan, 2000), h. 10

39

adalah modal kerja maksimal Rp. 150.000.000,- memiliki tenaga kerja

maksimal 300 orang dan nilai penjualan maksimal Rp. 600.000.000,-39

Departemen Keuangan RI memberikan kriteria tentang batasan usaha

kecil. Usaha kecil menurut kriteria Departemen Keuangan adalah perusahaan

yang memiliki aset maksimal Rp. 600.000.000,- atau omset maksimal Rp.

600.000.000,- per tahun.40

Sedangkan menurut Bank Indonesia, yang

dimaksud dengan usaha kecil adalah perusahaan yang mempunyai aset

maksimal Rp. 600.000.000,-41

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 9 Tahun 19995 tentang

usaha kecil, bahwa yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan

ekonomi rakyat yang berskala kecil dan yang memenuhi kriteria kekayaan

bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan perusahaan. Kekayaan

perusahaan maksimal Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha.42

Departemen Keuangan menambahkan bahwa yang dimaksud

dengan usaha kecil adalah usaha dengan aset dan omset kurang dari Rp.

300.000.000,-43

Di tengah keragaman definisi tentang usaha kecil, menarik untuk

dicatat suatu fenomena yang tidak dapat dipisahkan begitu saja dari perjalanan

39

Muhammad Ja‟far Hafsah, Kemitraan Usaha Kecil; Konsepsi dan Strategi, h. 10 40

Lihat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 316/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang

Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui dana dari bagian laba BUMN dan SKB

Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN, Departemen Keuangan dan Direktorat Jenderal PPK,

Departemen Koperasi dan PPK tanggal 14 Oktober 1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Usaha Kecil

dan Koperasi melalui dana dari bagian laba BUMN. 41

Pengertian usaha kecil dalam paket Januari 1990 yang mewajibkan perbankan

mengalokasikan 20% dari fortopolio kreditnya kepada usaha kecil. Lihat www.bi.com 42

Muhammad Ja‟far Hafsah, Kemitraan Usaha Kecil; Konsepsi dan Strategi, h. 11 43

www.bi.com, diakses pada tanggal 25 Juli 2001

40

pengembangan usaha kecil, yaitu suatu pengertian yang disusun oleh Biro

Pusat Statistik yang menyatakan bahwa usaha kecil difokuskan pada

penggunaan kriteria serapan tenaga kerja. Berdasarkan kriteria tersebut,

industri skala kecil dicatat sebagai perusahaan manufaktur yang

mempekerjakan tenaga kerja antara 5 – 19 orang. Biro ini juga

mengelompokkan jenis usaha ke dalam dua kelompok yaitu usaha besar dan

usaha sedang serta usaha kecil dan usaha rumah tangga yang tidak berbadan

hukum.

Berkaitan dengan itu, maka Departemen Perindustrian dan

Perdagangan mengklasifikasikan usaha kecil ke dalam dua kelompok yaitu

industri kecil dan perdagangan kecil. Industri kecil adalah usaha industri yang

memiliki investasi peralatan di bawah Rp. 700.000.000,- investasi per tenaga

kerja maksimal Rp. 625.000,- jumlah pekerja di bawah 20 orang serta

memiliki aset tidak lebih dari Rp. 100.000.000,- Sedangkan perdagangan kecil

merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan atau jasa

komersial yang memiliki modal kurang dari Rp. 80.000.000,- dan perusahaan

yang bergerak di bidang produksi atau industri yang memiliki modal

maksimal Rp. 200.000.000,-44

Dari uraian-uraian tentang definisi usaha kecil seperti diutarakan di

atas, dapat dipahami bahwa usaha kecil memiliki peran yang sangat strategis

dalam upaya mengembangkan dan menumbuhkan industri kecil dan

44

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 316/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman

Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui dana dari BUMN.

41

menengah di Indonesia. Dengan demikian, usaha kecil merupakan bagian

integral dari usaha nasional yang mempunyai kedudukan dan peranan yang

strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional.45

Oleh sebab itu,

pembangunan nasional tidak hanya diwujudkan dalam bentuk usaha kecil,

tetapi dapat pula diwujudkan dalam bentuk usaha menengah.

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 9 Tahun 1995 tentang

usaha menengah, bahwa pengertian usaha menengah dapat digolongkan ke

dalam dua bagian yaitu sektor industri dan sektor non industri. Usaha

menengah dalam sektor industri memiliki total aset maksimal Rp.

5.000.000.000,- Sedangkan untuk sektor non industri, di samping memiliki

kekayaan bersih maksimal Rp. 600.000.000,- tidak termasuk tanah dan

bangunan, juga memiliki hasil penjualan maksimal Rp. 3.000.000.000,- per

tahun.46

Dalam Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1999, bahwa yang dimaksud

dengan usaha menengah adalah unit kegiatan yang memiliki kekayaan lebih

besar dari Rp. 200.000.000,- sampai dengan maksimal Rp. 10.000.000.000,-

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.47

Bila dilihat dari ciri-ciri

umum tentang kriteria usaha kecil dan menengah pada dasarnya dapat

dikatakan sama yaitu struktur organisasi yang sederhana, tanpa staf

45

Noer Soetrisno, Peranan Perbankan Sebagai Sumber Pembiayaan Usaha Golongan Lemah

dan dan Koperasi, (Jakarta: Badan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1998), h. 4 46

Direktorat Jenderal Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam, Himpunan Ketentuan Skim

Kredit Program Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, (Jakarta: Tpn, 1999), h. 49 47

Direktorat Jenderal Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam, Himpunan Ketentuan Skim

Kredit Program Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, h. 50

42

berlebihan, pembagian kerja yang kurang disiplin, memiliki hirarki manajerial

yang pendek, aktivitas sedikit formal dan sedikit yang menggunakan proses

perencanaan serta kurang membedakan aset pribadi dari perusahaan.48

2. Manajemen Usaha Kecil dan Menengah

Bagi seorang wirausahawan, fungsi manajemen yang terpenting

adalah untuk mengambil keputusan mengenai apa yang hendak dihasilkan.49

Dalam mengambil keputusan, diperlukan suatu seni dan ilmu pertimbangan

yang banyak ditentukan oleh pengalaman dalam hal pengambilan keputusan.

Untuk itu, diperlukan manajer yang mampu memadukan keterampilan teknis

dengan kemampuan manajerialnya dalam mengambil keputusan perusahaan

secara tepat.

Masalah manajemen yang dihadapi para pengusaha kecil dan

menengah adalah tentang bagaimana mereka mampu menyikapi kondisi

lingkungan yang berubah secara cepat. Meskipun demikian, sikap positif

pengusaha kecil dan menengah yang diikuti dengan tindakan-tindakan nyata

secara tepat guna, sering kali tidak mampu mengatasi permasalahannya. Hal

ini disebabkan faktor eksternal ternyata lebih besar pengaruhnya dari pada

faktor kemampuan manajemen pengusaha kecil dan menengah itu sendiri. Di

sinilah perlunya mempelajari masalah perusahaan ditinjau dari aspek ekologis,

yaitu cara melihat sosok perusahaan sebagai bagian dari ekosistem.

48

Titik Sartiko Partomo, et.al., Ekonomi Skala Kecil, Menengah dan Koperasi, (Jakarta:

Ghalia Indonesia, 2002), Cet. ke-1, h. 15 49

Murti Sumarni, Marketing Perbankan, (Yogyakarta: Liberty, 1997), h. 55

43

Seorang pengusaha merupakan bagian dari lingkungan sosial tertentu

dengan sistem nilai yang tidak hanya mempengaruhi sistem tersebut, tetapi

juga dapat membentuk sikap dan tingkah laku sebagai pengusaha. Bahkan

dilihat dari aspek legal, sistem dan struktur perusahaan-perusahaan atau

industri merupakan bagian dari sistem hukum dan sistem politik yang berlaku.

Oleh sebab itu, masalah manajemen perusahaan tidak dapat dilepaskan atau

diceraikan dengan lingkungannya begitu saja.50

Seorang pengusaha juga dituntut untuk memiliki wawasan yang luas

dan peka terhadap ekologi dunia usaha. Untuk itu, para pengusaha harus dapat

menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan mereka dapat

bersentuhan langsung dengan informasi perubahan. Dengan demikian, dapat

dipahami bahwa persoalan manajemen pada dasarnya tidak hanya terbatas

pada lingkungan, tetapi para pengusaha juga dapat memecahkan persoalan ini

secara lebih efektif di luar perusahaan, terutama dalam hal manajemen

perusahaan.

Masalah manajemen usaha kecil dan menengah senantiasa

berhubungan dengan lingkungan yang kesemuanya itu nantinya dapat

membentuk suatu ekosistem. Ada beberapa hal yang mempengaruhi masalah

ini salah satu di antaranya adalah faktor lingkungan seperti permasalahan

psikologis dan tenaga kerja. Hal yang kedua adalah kemampuan teknis

pengelolaan usaha. Faktor-faktor tersebut terdiri atas kemampuan mengatur

50

M. Dawam Rahardjo, Pembangunan Ekonomi Nasional; Suatu Pendekatan Pemerataan,

Keadilan dan Ekonomi Kerakyatan, (Jakarta: PT. Internusa, 1997), Cet. ke-1, h. 151

44

keluar masuk uang, pembukuan dan administrasi perusahaan, teknik

pemasaran, menghitung biaya produksi, menentukan harga, dan lain

sebagainya.

Berikutnya faktor yang perlu diamati secara lebih spesifik adalah

sarana dan prasarana manajemen. Sarana dan prasarana ini di antaranya ada

yang menyangkut bidang manajemen. Kemudian yang perlu diperhatikan

dalam pengembangan manajemen adalah iklim perekonomian. Aspek

sosiologis dan antropologis merupakan catatan di sekitar ekologi dunia usaha.

Dari sudut pandangan ini, maka ditemukan pendekatan-pendekatan baru

dalam mengembangkan manajemen.

Beberapa permasalahan di atas menunjukkan bahwa secara ringkas

manajemen bukan merupakan persoalan yang sederhana. Hal ini disebabkan

oleh adanya pengaruh lingkungan. Dalam situasi yang sedang berubah secara

cepat seperti sekarang ini, perlu adanya perhatian usaha pemahaman

lingkungan di mana manajemen dikembangkan. Dengan demikian,

manajemen usaha kecil dan menengah merupakan upaya pengaturan

perusahaan agar perusahaan berkembang dari kecil menjadi besar, sehingga

mampu bersaing secara kompetitif.

3. Jenis-jenis Usaha Kecil dan Menengah

Salah satu ciri usaha kecil dan menengah adalah memiliki sifat

kewirausahaan, tetapi ada pula usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki

45

sifat tersebut. Dengan menggunakan kriteria tersebut, maka usaha kecil dan

menengah dapat diklasifikasikan ke dalam empat golongan yang salah satunya

dikenal dengan istilah livelihood activities, yaitu usaha kecil dan menengah

yang bertujuan mencari kesempatan kerja guna mencari nafkah. Para pelaku

dalam kelompok ini tidak memiliki jiwa kewirausahaan. Kelompok ini sering

disebut sebagai sektor informal.51

Jenis golongan lainnya dari usaha kecil dan menengah adalah micro

enterprises. Kelompok ini lebih bersifat pengrajin dan tidak bersifat

wirausaha. Jenis golongan berikutnya dari usaha kecil dan menengah adalah

apa yang sering disebut dengan istilah small dynamic enterprises. Usaha kecil

dan menengah jenis ini cukup memiliki kewirausahaan. Jenis golongan lain

dari usaha kecil dan menengah yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang

disebut dengan istilah fast moving enterprises. Kelompok ini asli memiliki

jiwa kewirausahaan. Jenis usaha kecil dan menengah ini mampu

menghasilkan usaha skala menengah dan besar.52

Berdasarkan laporan kelompok pakar usaha kecil dan menengah,

dapat diketahui bahwa usaha kecil dan menengah di Indonesia dapat

digolongkan ke dalam empat kelompok yang terdiri atas kelompok A,

kelompok B, kelompok C dan kelompok D.53

kelompok A adalah usaha kecil

51

Titik Sartika Partomo, et.al., Ekonomi Skala Kecil, Menengah dan Koperasi, h. 26 52

Titik Sartika Partomo, et.al., Ekonomi Skala Kecil, Menengah dan Koperasi, h. 27 53

Hasan Amin, Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan, (Jakarta: Pradya Utama, 1976), h. 17

46

dan menengah yang telah memiliki pasar global. Kelompok ini telah menjadi

sub kontrak dari perusahaan multi nasional terutama di sektor otomotif dan

elektronik. Jumlah mereka diperkirakan mencapai sekitar 3 – 4%.

Kelompok B adalah golongan usaha kecil dan menengah yang telah

memasuki pasar internasional. Kelompok ini sudah mengekspor, tetapi atas

dasar pesanan luar negeri dan bukan atas upaya pemasaran agresif. Hal ini

tentu berbeda dengan kelompok A dan kelompok tidak ada kelanjutan. Di

Indonesia, kelompok ini banyak terdapat di Bali di mana para importer asing

melaksanakan order bisnis yang cukup lumayan. Produk yang diekspor bukan

dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jumlah mereka diperkirakan mencapai 5 –

7%.

Kelompok C adalah golongan usaha kecil dan menengah yang belum

pernah melakukan transaksi luar negeri, tetapi usahanya memiliki potensi

yang besar untuk dikembangkan. Jumlah mereka diperkirakan mencapai

sekitar 30%.

Kelompok D adalah usaha kecil dan menengah yang tidak

berorientasi ke pasar luar negeri. Mayoritas usaha kecil dan menengah di

Indonesia berada pada kelompok D. Saat ini jumlah mereka diperkirakan

mencapai 60%.

Dari beberapa uraian di atas tentang jenis-jenis usaha kecil dan

menengah, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa jenis-jenis usaha kecil dan

menengah adalah terdiri atas livelihood activities, micro enterprises, small

47

dynamic enterprises dan fast moving enterprises. Berdasarkan laporan

kelompok pakar usaha kecil dan menengah, maka usaha kecil dan menengah

ini terdiri atas kelompok A, kelompok B, kelompok C dan kelompok D.

4. Kendala Bagi Usaha Kecil dan Menengah

Dalam perkembangannya, usaha kecil dan menengah banyak

mengalami kendala dalam beberapa aspek yang berkaitan langsung dengan

aktivitas usahanya. Kendala-kendala tersebut antara lain adalah keterbatasan

pemasaran. Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis

bagi pelembagaan usaha kecil dan menengah. Salah satu yang terkait dengan

aspek pemasaran yang umum dihadapi oleh usaha kecil dan menengah adalah

tekanan-tekanan persaingan baik di pasar besar maupun pasar ekspor. Selain

informasi terbatas, banyak usaha kecil dan menengah, khususnya mereka yang

kekurangan modal dan sumber daya manusia serta mereka yang berlokasi di

daerah-daerah pedalaman yang relatif terisolasi dari pusat-pusat informasi.

Komunikasi dan transportasi, juga mengalami kesulitan untuk memenuhi

standar internasional yang terkait dengan produksi dan perdagangan.54

Kendala lainnya bagi usaha kecil dan menengah yang berkaitan

langsung dengan aktivitas usahanya adalah keterbatasan finansial. Usaha kecil

dan menengah di Indonesia, khususnya usaha kecil selalu dihadapkan pada

dua masalah utama aspek finansial. Mobilitas modal awal dan akses ke modal

54

Tulus T.H. Tambunan, Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia; Beberapa Isu Penting,

(Jakarta: Salemba Empat, 2002), Edisi I, h. 73

48

kerja serta finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan

demi pertumbuhan out put jangka panjang. Hal ini disebabkan lokasi bank

relatif terisolasi, persyaratan terlalu berat, urusan administrasi terlalu rumit

dan kurangnya informasi mengenai skim-skim perkreditan yang ada serta

prosedurnya.55

Kendala berikutnya bagi usaha kecil dan menengah yang berkaitan

langsung dengan aktivitas usahanya adalah keterbatasan sumber daya

manusia. Keterbatasan sumber daya manusia di Indonesia, juga merupakan

salah satu kendala yang serius bagi usaha kecil dan menengah terutama dalam

aspek kewirausahaan, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk,

engineering design, quality control, organisasi bisnis akuntansi, proses data,

teknik pemasaran dan penelitian pasar. Keterbatasan sumber daya manusia

merupakan salah satu ancaman bagi usaha kecil dan menengah di Indonesia

untuk dapat bersaing di pasar domestik maupun di pasar internasional.56

Kendala selanjutnya bagi usaha kecil dan menengah yang berkaitan

langsung dengan kegiatan usahanya adalah keterbatasan bahan baku.

Keterbatasan bahan baku juga menjadi salah satu kendala serius bagi

pertumbuhan out put atau kelangsungan produksi bagi banyak usaha kecil dan

menengah di Indonesia.57

55

Tulus T.H. Tambunan, Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia; Beberapa Isu Penting, h. 74 56

Tulus T.H. Tambunan, Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia; Beberapa Isu Penting, h. 79 57

Tulus T.H. Tambunan, Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia; Beberapa Isu Penting, h. 79

49

Kendala lain yang memang harus dicarikan solusinya bagi usaha kecil

dan menengah yang dianggap berkaitan langsung dengan kegiatan usahanya

adalah keterbatasan teknologi. Keterbatasan teknologi tidak hanya membuat

kualitas produksi dan tingkat efisiensi menjadi rendah, tetapi kualitas produk

yang dibuat juga menjadi rendah. Keterbatasan teknologi ini disebabkan oleh

banyak faktor yang di antaranya adalah keterbatasan modal investasi,

informasi tentang teknologi atau mesin-mesin dan alat-alat produksi serta

keterbatasan sumber daya manusia.

Demikian berbagai macam kendala yang dihadapi oleh usaha kecil

dan menengah di Indonesia dalam perkembangannya yang tingkat intensitas

dan sifatnya berbeda, namun masalah kendala yang sering disebut adalah

keterbatasan modal dan kesulitan dalam pemasaran.58

5. Solusi Bagi Usaha Kecil dan Menengah

Setelah mengetahui kendala dan hambatan bagi usaha kecil dan

menengah, maka perlu diatasi melalui pendekatan secara komprehensif

integral yakni secara menyeluruh dan serentak dilakukan melalui pembinaan

berbagai aspek antara lain pasar, modal, teknologi dan manajemen secara

menyeluruh mulai dari proses produksi hingga pemasaran dan dilakukan

secara terpadu antar instansi. Tujuan pembinaan adalah untuk perluasan

kesempatan berusaha.

58

Tulus T.H. Tambunan, Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia; Beberapa Isu Penting, h. 81

50

Pemerintah berusaha meningkatkan daya saing usaha kecil dan

menengah melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan yang antara lain secara terus

menerus melaksanakan deregulasi di sektor riil yang membebaskan bea masuk

sejumlah barang atau produk, terutama produk yang merupakan input bagi

perindustrian.59

Usaha lainnya yang dilakukan pemerintah adalah melalui

peranan dan pemantapan kelembagaan baik secara vertikal maupun

horizontal. Upaya lainnya yang dapat dilakukan pemerintah adalah melalui

penelitian dan pengembangan. Peningkatan daya saing harus didukung oleh

kegiatan penelitian dan pengembangan yang mendukung.60

Selain kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap usaha kecil dan

menengah guna menumbuhkembangkannya, Presiden menginstruksikan

kepada para Menteri dan Menteri Negara, seluruh pimpinan lembaga

pemerintah non departemen, gubernur serta bupati atau walikota, sesuai

dengan ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing

secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan pemberdayaan usaha

kecil dan menengah meliputi beberapa bidang yang salah satunya adalah

bidang pembiayaan.

Pada bidang pembiayaan adalah melakukan fasilitas dan mendorong

peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber

dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar, modal dan lembaga pembiayaan

59

Titik Sartika Partomo, et.al., Ekonomi Skala Kecil, Menengah dan Koperasi, h. 27 60

Titik Sartika Partomo, et.al., Ekonomi Skala Kecil, Menengah dan Koperasi, h. 28

51

lainnya,61

membentuk dan mengembangkan lembaga pinjaman kredit serta

meningkatkan fungsi lembaga ekspor dan menyediakan fasilitas

restrukturisasi uang atau kredit usaha kecil dan menengah yang bermasalah.

Selain bidang pembiayaan, pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil

dan menengah juga meliputi bidang pemasaran yaitu dengan cara mendorong

peningkatan pangsa pasar melalui pengembangan saran, promosi, informasi,

penetrasi, jaringan pasar serta kemitraan usaha. Bidang pemasaran juga dapat

dilakukan dengan cara membantu meneliti pelaksanaan dan pengembangan

pemasaran, pemasyarakatan E-Commerce serta peningkatan rumah dagang.

Pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil dan menengah juga meliputi

bidang teknologi yaitu dengan cara mendorong pelaksanaan alih teknologi

untuk pengembangan dan peningkatan mutu desain produk, proses produksi

dan pelayanan sehingga memenuhi standar mutu internasional.62

Pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dapat pula

dilakukan melalui peningkatan sumber daya manusia yaitu dengan cara

mengggalakan lembaga-lembaga yang sudah ada dan yang akan

dikembangkan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, bimbingan dan

konsultasi dalam rangka peningkatan kemampuan manajerial, teknik produksi,

mutu produk, pelayanan dan pemasaran.

61

Biro Hukum dan Organisasi Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah,

Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1999, (Jakarta: Tpn, 1999), h. 7 62

Biro Hukum dan Organisasi Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah,

Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1999, h. 8

52

Bidang lain yang tidak kalah pentingnya dalam upaya meningkatkan

pemberdayaan usaha kecil dan menengah adalah bidang perizinan yaitu

dengan cara menyederhanakan sistem dan prosedur perizinan terutama

pendirian, pembiayaan dan pengembangan.63

Selain kebijakan-kebijakan pemerintah dan Instruksi Presiden di atas

tentang pemberdayaan atau permodalan, pemerintah juga melalui bank-bank

pelaksana seperti BNI, BRI, BTN, BDN, BBD, Bank EXIM dan BAPINDO

memberikan kredit untuk pengembangan usaha kecil dan menengah yang

disebut Kredit Modal Kerja Usaha Kecil dan Menengah (KMK-UKM) adalah

kredit modal kerja yang diberikan pada usaha kecil dan menengah untuk

membiayai usaha, terutama yang bersifat padat karya yang berorientasi pada

ekspor dan usaha produktif lainnya.64

Bank-bank tersebut menerima dana 100% dari dana BUMN untuk

disimpan dalam bentuk deposito berjangka dan menyalurkan dana tersebut

bagi usaha kecil dan menengah dalam rangka pengembangan usaha padat

karya. Usaha yang dibiayai adalah usaha yang sedang berjalan dan tidak

memerlukan kredit investasi baru dan dapat digunakan retroaktif. Adapun

kredit yang diberikan maksimal Rp. 3.000.000.000,- dengan suku bunga 16%

per tahun.65

63

Biro Hukum dan Organisasi Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah,

Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1999, h. 9 64

Direktorat Jenderal Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam, Himpunan Ketentuan Skim

Kredit Program Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, h. 48 65

Direktorat Jenderal Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam, Himpunan Ketentuan Skim

Kredit Program Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, h. 50

53

Namun demikian, hal ini kurang memberikan solusi bagi usaha kecil

dan menengah khususnya usaha kecil dan menengah yang tidak ingin repot

dengan prosedur-prosedur permohonan kredit tersebut dan merasa keberatan

dengan beban suku bunga yang harus dibayar. Oleh sebab itu, BMT

mengambil peran sebagai lembaga alternatif yang menyediakan pembiayaan

dengan prosedur yang relatif mudah tanpa membebankan suku bunga tertentu,

melainkan dengan sistem bagi hasil.

54

BAB III

GAMBARAN UMUM BMT AL-KARIM

A. Sejarah Singkat BMT Al-Karim

Berdirinya BMT Al-Karim berawal dari partisipasi para pendiri pendidikan

dan latihan manajemen zakat dan ekonomi syari’ah yang diadakan oleh Dhompet

Dhu’afa Republika pada tanggal 11 Januari sampai dengan 15 Januari 1995 di

Yogyakarta. Diklat ini juga dihadiri oleh beberapa peserta dari berbagai daerah.

Dalam acara tersebut hadir pula wakil dari remaja Pondok Indah. Setelah mengikuti

diklat tersebut kemudian mereka sepakat untuk mendirikan BMT di masjid raya

Pondok Indah dengan pertimbangan kondisi sosial masyarakat kecil di sekitarnya.

Sesudah itu mereka magang di BPR Syari’ah Bina Amwalul Hasanah dan

mengadakan kerja sama dengan remaja masjid lainnya. Dengan memperoleh

dukungan penuh dari pengurus masjid raya Pondok Indah, maka berdirilah BMT

yang diberi nama BMT Al-Karim pada tanggal 15 Juli 1995 di masjid raya Pondok

Indah.1

Pada tanggal 30 Desember 1996, BMT Al-Karim memperoleh legalitas dari

Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dengan akta Pendirian

Koperasi Karyawan Yayasan Al-Karim dengan Surat Keputusan No.

534/BH/KDK.9/XII/1996 yang disahkan oleh Menteri Koperasi dan Pembinaan

Pengusaha Kecil.

1Andrie, Staf HRD dan Administrasi Pembiayaan BMT Al-Karim, Wawancara Pribadi,

Jakarta, 15 Juni 2009

55

Kemudian pada pertengahan Juni 1999, BMT Al-Karim yang semula

berlokasi di masjid raya Pondok Indah pindah ke pasar Jaya Pondok Indah karena

lahan yang semula digunakan oleh BMT Al-Karim difungsikan untuk kepentingan

masjid raya Pondok Indah. Selanjutnya pada tahun 2000, BMT Al-Karim yang

merupakan lembaga usaha berbentuk koperasi syari’ah disahkan oleh Menteri

Koperasi dengan SK Menteri Negara Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil dan

Menengah RI dengan No. 77/BH/KDK.9.4/X/2000.

Mengingat Pondok Indah merupakan kawasan bisnis yang perkembangannya

selalu meningkat tiap tahunnya, maka BMT Al-Karim mencari solusi alternatif yang

dianggap cukup strategis dalam mengembangkan usahanya. Oleh sebab itu pada

tanggal 2 Maret 2006, BMT Al-Karim kemudian menempati gedung baru di wilayah

Cipulir tepatnya di Cipulir Center Blok B-8 Jalan Ciledug Raya – Kebayoran Lama –

Jakarta Selatan 12230 Telp. (021) 7227204.

B. Visi dan Misi BMT Al-Karim

BMT Al-Karim sebagai lembaga keuangan yang Islami memiliki visi yaitu

terwujudnya lembaga keuangan Islam yang memiliki jaringan luas, berkomitmen

terhadap syari’ah serta berorientasi pada usaha mikro dan kecil serta ditunjang oleh

sumber daya insani yang profesional, cerdas, inovatif dan bertaqwa.2

BMT Al-Karim memiliki misi yang ingin dicapai dalam menjalankan

aktivitas usahanya. Adapun misi BMT Al-Karim adalah sebagai berikut :3

2Andrie, Staf HRD dan Administrasi Pembiayaan BMT Al-Karim, Wawancara Pribadi

3Andrie, Staf HRD dan Administrasi Pembiayaan BMT Al-Karim, Wawancara Pribadi

56

1. Mengembangkan lembaga keuangan Islam yang kuat, terpercaya dan memiliki

jaringan yang luas.

2. Memiliki sumber daya insani yang profesional, cerdas, inovatif dan bertaqwa.

3. Memiliki komitmen tinggi untuk menjadikan lembaga keuangan murni sesuai

dengan syari’ah yang berorientasi pada usaha mikro dan kecil.

4. Mensejahterakan masyarakat yang memiliki kepentingan.

C. Prinsip Operasional BMT Al-Karim

Sebagai lembaga non bank, BMT Al-Karim melakukan kegiatan

operasionalnya secara konsisten dengan mengacu kepada ketetapan-ketetapan syar’i

sebagaimana terkandung dalam Al-Qur’an dan hadits Rasulullah SAW secara ijma’

dan fatwa ulama. Sedangkan dalam menjalankan usahanya, BMT Al-Karim

menerapkan prinsip-prinsip syari’ah yang antara lain adalah sebagai berikut :4

1. Mudharabah, yaitu prinsip kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama

(BMT Al-Karim) menyediakan dana penuh (100%) sebagai modal, sedangkan

pihak menjadi pengelola usahanya. Kerugian ditanggung oleh pihak BMT Al-

Karim selama kerugian itu bukan akibat kelalaian dari pihak pengelola, dan

keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

2. Musyarakah, yaitu prinsip kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk

usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan

kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.

4Andrie, Staf HRD dan Administrasi Pembiayaan BMT Al-Karim, Wawancara Pribadi

57

3. Murabahah, yaitu prinsip jual beli barang antara penjual dan pembeli dengan

harga asal yang diketahui bersama, kemudian ditambahkan keuntungan tertentu

untuk si penjual sesuai dengan kesepakatan.

4. Ba’i al-Istishna’, yaitu prinsip kontrak jual beli barang antara pembuat barang dan

pembeli. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli

dengan harga dan cara yang pembayarannya telah disepakati bersama.

5. Ijarah wa itiqna, yaitu prinsip atau aqad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan

barang di tangan si penyewa.

D. Produk Pembiayaan BMT Al-Karim

BMT Al-Karim mengklasifikasikan produk-produknya ke dalam tiga

golongan yaitu Baitut Tamwil, Baitul Maal dan sektor riil. Propduk Baitut Tamwil

yang terdapat pada BMT Al-Karim adalah produk simpanan. Produk ini terdiri atas

simapanan mudharabah, deposito mudharabah, simpanan pendidikan Al-Karim,

simpanan Idul Fitri dan simpanan qurban.5

Sedangkan produk Baitul Maal terdiri atas beasiswa, orang tua asuh,

pengobatan gratis dan lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah. Adapun produk pada

sektor riil ini dapat dibuktikan dengan banyaknya anggota yang tersebar di berbagai

pasar dengan beragam jenis usaha merupakan potensi untuk pengembangan sektor riil

yang sangat potensi al dan menguntungkan. Aktivitas BMT Al-Karim pada sektor riil

ini dapat dilihat pada pendirian PT. Cipta Piranti Usaha, yaitu anak perusahaan BMT

5Andrie, Staf HRD dan Administrasi Pembiayaan BMT Al-Karim, Wawancara Pribadi

58

Al-Karim yang bergerak di bidang jasa teknologi informasi dan konsultan

manajemen. Sektor riil lainnya adalah Al-Karim Training Center, yaitu kegiatan yang

bergerak di bidang Pelatihan dan Pengelolaan BMT untuk mewujudkan keinginan

dalam membantu perekonomian umat sekaligus mensyi’arkan ekonomi syari’ah

melalui Pelatihan dan Pendidikan BMT.

Selain produk-produk tersebut, BMT Al-Karim masih memiliki produk lain

yang disebut dengan produk pembiayaan. Produk pembiayaan yang terdapat pada

BMT Al-Karim antara lain adalah pembiayaan mudharabah, musyarakah,

murabahah, ijarah dan rahn. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan peran BMT

bagi kehidupan masyarakat, maka BMT Al-Karim terbuka untuk menciptakan produk

baru. Tetapi produk tersebut harus memenuhi syarat-syarat antara lain adalah sesuai

dengan prinsip syari’ah dan disetujui oleh Dewan Syari’ah Nasional, dapat ditangani

oleh sistem operasi BMT yang bersangkutan dan yang terpenting adalah dapat

membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

E. Struktur organisasi BMT Al-Karim

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan

antara fungsi-fungsi yang terdapat dalam suatu organisasi. Organisasi dapat dipahami

sebagai suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan dan

pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan-hubungan kerja dari orang-orang

dalam suatu kelompok kerja. Dengan demikian, organisasi adalah suatu wadah dan

59

tempat orang-orang yang mempersatukan kecakapan-kecakapan dan usaha-usaha

mereka dalam mencapai perusahaan tak terkecuali BMT Al-Karim.

Untuk memperlancar tugas BMT Al-Karim, maka diperlukan struktur yang

mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang terdapat pada

BMT tersebut. Struktur organisasi BMT Al-Karim meliputi pembina dan pengarah

manajemen, pembina dan pengawas syari’ah, Dewan Pengawas, susunan pengurus

dan susunan pengelola.

Adapun tugas dari masing-masing struktur di atas adalah sebagai berikut :

1. Pembina dan pengarah manajemen merupakan pemegang kekuasaan tertinggi

dalam memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT Al-Karim.

2. Pembina dan pengawas syari’ah bertugas melakukan pembinaan dan melakukan

pengawasan serta menilai operasionalisasi BMT Al-Karim.

3. Dewan Pengawas bertugas melakukan koordinasi pengawasan dan melaporkan

tentang hasil pengawasan kepada pembina dan pengawas syari’ah.

4. Susunan pengurus bertugas menempatkan posisi karyawan yang sesuai dengan

kemampuannya.

5. Susunan pengelola bertugas menunjuk staf-staf yang memiliki sumber daya insani

yang potensi untuk ditempatkan pada masing-masing kemampuannya.

Susunan pengelola BMT Al-Karim terdiri atas direktur pembiayaan dan

funding, direktur pengawas dan pengembangan, direktur keuangan dan operasional,

manajemen pembiayaan, legal support, kepala bagian pembiayaan, kepala bagian

60

personalia, kepala bagian pembukuan dan keuangan, teller, office marketing,

remedial, administrasi pembiayaan, EDP, administrasi simpanan dan office boy.

Dalam struktur organisasi BMT Al-Karim, musyawarah anggota pemegang

simpanan pokok melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syari’ah dan

Pembina Manajemen dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan

oleh manajer. Manajer memimpin kesinambungan maal dan tamwil. Tamwil terdiri

atas pemasaran, kasir dan pembukuan. Sedangkan anggota dan nasabah berhubungan

secara koordinatif dengan maal, pemasaran, kasir dan pembukuan.

Namun pada kenyataannya, setiap BMT memiliki bentuk struktur organisasi

yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh ruang lingkup atau wilayah operasi

BMT, efektivitas dalam pengelolaan organisasi BMT, orientasi program kerja yang

akan direalisasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang serta jumlah sumber

daya manusia yang diperlukan dalam menjalankan operasi BMT. Demikian pula

halnya dengan struktur organisasi BMT Al-Karim. Struktur organisasi BMT Al-

Karim tidak jauh berbeda dengan struktur-struktur organisasi BMT lainnya. Dengan

demikian, BMT Al-Karim memiliki struktur organisasi yang memang tidak jauh

berbeda dengan struktur organisasi yang terdapat pada BMT-BMT lainnya. Artinya

induk organisasi BMT Al-Karim selalu mengacu pada peraturan-peraturan BMT yang

sudah ada pada sebelumnya.

Untuk lebih jelasnya tentang struktur organisasi BMT Al-Karim ini dapat

diilustrasikan pada bagan sebagai berikut :

61

STRUKTUR ORGANISASI BMT AL-KARIM

MAT

PENGURUS

Pembina dan

Pengawas Syariah

Pembina dan

Pengawas Manajemen

DIREKTUR

Sektor

Riil

Manager

Operasional

Manager

Baitul Maal

Manager

Pembiayaan

Manager

Remedial

Kabag

Layanan

Operasi

Manager

Operasional

Kabag.

Accounting

Kabag.

ADM dan

Hukum

AO.

Group

Baitul

Maal

Teller 1 Adm Simp

& Deposito

Accounting EDP Legal

& CI

Adm Pemb.

& LN

Staff

62

BAB IV

PROSEDUR PEMBIAYAAN MUDHARABAH BAGI USAHA KECIL

DAN MENENGAH PADA BMT AL-KARIM

A. Praktek Pembiayaan Mudharabah Bagi Usaha Kecil dan Menengah Pada

BMT Al-Karim

Secara garis besar pembiayaan mudharabah dapat diklasifikasikan ke dalam

dua golongan yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.

Mudharabah mutlaqah adalah salah satu jenis mudharabah di mana pemilik usaha

atau mudharib diberikan hak yang tidak terbatas untuk melakukan investasi oleh

pemilik modal atau shohibul maal. Sedangkan mudharabah muqayyadah merupakan

salah satu jenis mudharabah di mana pemilik usaha dibatasi haknya oleh pemilik

modal yang antara lain dalam hal jenis usaha, waktu, tempat usaha, dan lain-lain.

Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito

sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan mudharabah dan deposito

mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, tidak ada pembatasan bagi BMT Al-Karim

dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Dalam prakteknya, BMT Al-Karim menerapkan jenis mudharabah mutlaqah

bagi usaha kecil dan sangat kecil. Artinya para pengusaha kecil dan sangat kecil

diberikan kebebasan untuk mengelola usahanya tanpa ikut campur pihak pemilik

dana. Dalam pemberian pembiayaan mudharabah mutlaqah kepada pengusaha kecil

63

dan sangat kecil, BMT Al-Karim tidak menetapkan retriksi atau syarat-syarat tertentu

kepada mudharib. Hal ini disebabkan pemberian pembiayaan mudharabah bagi usaha

kecil dan sangat kecil tergolong relatif kecil yaitu antara Rp. 100.000,- sampai dengan

Rp. 5.000.000,-1

Program pembiayaan mudharabah BMT Al-Karim mengacu kepada usaha

kecil dan sangat kecil dengan bantuan pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 100.000,-

sampai dengan Rp. 5.000.000,- dengan batas maksimal pembiayaan mudharabah

selama 4 bulan atau 100 hari. Untuk pemberian pinjaman, BMT Al-Karim mengacu

kepada kuantitas peminjam bukan pada kualitas besarnya pinjaman. Hal ini dilakukan

untuk meghindari resiko serta demi pemerataan bantuan peminjaman. Untuk realisasi

pembiayaan mudharabah dilakukan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 dengan

batas maksimal per hari Rp. 5.000.000,- Dengan demikian, tanggal 20 sampai dengan

30 digunakan untuk menarik setoran, simpanan serta persiapan untuk nasabah yang

akan mengambil simpanannya. Dari segi likuiditas ini sangat membantu agar BMT

Al-Karim tiap bulannya selalu dalam keadaan likuid karena adanya pembiayaan

mudharabah.

Dalam produk pembiayaan mudharabah mutlaqah bagi usaha kecil dan sangat

kecil, BMT Al-Karim bertindak sebagai shohibul maal. Pembiayaan mudharabah

mutlaqah diakui saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non kas kepada

mudharib dan pembayaran dari mudharib akan mengurangi saldo pembiayaan

1Andrie, Staf HRD dan Administrasi Pembiayaan BMT Al-Karim, Wawancara Pribadi,

Jakarta, 15 Juni 2009

64

mudharabah mutlaqah. Pembayaran tersebut dapat dilaksanakan bersamaan dengan

distribusi bagi hasil atau pada saat jatuh tempo.

Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah mutlaqah merupakan

hasil kesepakatan dengan nasabah, di sini BMT Al-Karim dapat menentukan expected

return untuk menetapkan nisbah dan nisbah ini sangat tergantung pada resiko dan

projected cash flow setiap bisnis. Pembiayaan mudharabah mutlaqah tidak terbatas

pada jumlah pembiayaan mudharabah kas dan non kas, kerugian atas penurunan

aktiva mudharabah jika ada dan prosentase dana pada investasi tidak terikat yang

signifikan berdasarkan kepemilikan perorangan dan atau badan hukum.

Untuk pengusaha menengah, maka BMT Al-Karim menggunakan jenis

mudharabah muqayyadah dalam memberikan pembiayaan. Sebab dalam pembiayaan

jenis mudharabah muqayyadah ini, BMT Al-Karim boleh menetapkan batasan-

batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko

kerugian. Bila nasabah tidak mampu memenuhi syarat-syarat atau batasan-batasan

ini, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Hal ini disebabkan

dana yang disalurkan oleh pihak BMT Al-Karim bagi usaha menengah minimal Rp.

50.000.000,- sampai dengan Rp. 600.000.000,-

Untuk memperoleh pembiayaan mudharabah muqayyadah yang berkisar

antara Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 600.000.000,- maka pihak BMT Al-

Karim berhak untuk meminta jaminan dari pengusaha menengah guna

menyelamatkan investasinya. Dana yang diberikan oleh pihak BMT Al-Karim bagi

usaha menengah biasanya digunakan untuk usaha dalam beberapa sektor terbatas

65

misalnya pertanian, manufaktur dan jasa. BMT Al-Karim juga boleh mensyaratkan

dananya hanya boleh digunakan untuk pembiayaan di sektor pertambangan, property

dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, BMT Al-Karim juga dapat saja

mensyaratkan berdasarkan jenis aqad yang digunakan misalnya hanya boleh

digunakan berdasarkan aqad penjualan cicilan, penyewaan cicilan saja atau kerja

sama usaha saja.

Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah muqayyadah tidak jauh

berbeda dengan nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah mutlaqah. Besarnya

bagi hasil tergantung pada kesepakatan antara pihak pengusaha menengah dengan

pihak BMT Al-Karim. Dengan demikian, praktek pembiayaan mudharabah bagi

usaha kecil dan menengah pada BMT Al-Karim terletak pada jenis mudharabah yang

digunakan. Untuk usaha kecil dan sangat kecil, BMT Al-Karim menggunakan jenis

mudharabah mutlaqah dalam hal pemberian pembiayaan. Sedangkan bagi usaha

menengah, BMT Al-Karim menggunakan jenis mudharabah muqayyadah dalam hal

pemberian pembiayaan, karena dalam mudharabah muqayyadah ini pihak BMT Al-

Karim yang bertindak sebagai shohibul maal boleh menetapkan restriksi atau syarat-

syarat dan batasan-batasan tertentu kepada mudharib guna menyelamatkan modalnya

dari resiko kerugian. Pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT Al-Karim bagi

usaha menengah tidaklah sedikit yakni berkisar antara Rp. 50.000.000,- sampai

dengan Rp. 600.000.000,- Oleh sebab itu, sangatlah wajar bila BMT Al-Karim

merasa khawatir akan modal yang telah diberikan atau disalurkannya bagi usaha

menengah.

66

Dari kedua jenis pembiayaan tersebut, dapat analisis bahwa perbedaan yang

sangat mencolok antara sistem mudharabah mudharabah mutlaqah dan mudharabah

muqayyadah adalah terletak pada jumlah pembiayaan. Bagi usaha kecil, pembiayaan

yang diberikan berkisar antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,-

Sedangkan bagi usaha menengah pembiayaan yang diberikan berkisar antara Rp.

50.000.000,- sampai dengan Rp. 600.000.000,- Hal ini disebabkan pengusaha kecil

diberikan kebebasan untuk mengelola modal tersebut, tetapi bagi pengusaha

menengah dituntut untuk menyerahkan jaminan guna menyelamatkan investasi

pemilik modal.

B. Distribusi Pembiayaan Mudharabah Bagi Usaha Kecil dan Menengah Pada

BMT Al-Karim

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemerataan distribusi dan manfaat

pembiayaan mudharabah di kalangan para nasabah yang salah satu di antaranya

adalah keragaman status sosial ekonomi nasabah. Analisa kelayakan usaha yang

dilakukan pengelola BMT Al-Karim menunjukkan status sosial ekonomi nasabah

dalam mempengaruhi besarnya pembiayaan mudharabah yang mereka peroleh. Hal

ini sangat berkaitan dengan kemampuan mereka dalam pengembalian pembiayaan

mudharabah dalam bentuk bagi hasil.2

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pemerataan distribusi dan manfaat

pembiayaan mudharabah di kalangan para nasabah adalah penetapan batas maksimal

2Andrie, Staf HRD dan Administrasi Pembiayaan BMT Al-Karim, Wawancara Pribadi

67

jumlah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh BMT

Al-Karim bagi usaha kecil dan sangat kecil berkisar antara Rp. 100.000,- sampai

dengan Rp. 5.000.000,- Sedangkan bagi usaha menengah berkisar antara Rp.

50.000.000,- sampai dengan Rp. 600.000.000,- Dalam satu bulan, BMT Al-Karim

menetapkan seluruh pinjaman bagi usaha kecil dan sangat kecil sebesar Rp.

60.000.000,- Sedangkan bagi usaha menengah sebesar Rp. 150.000.000,- BMT Al-

Karim menyalurkan pembiayaan mudharabah antara tanggal 1 sampai dengan 15 tiap

bulannya dan setelah itu ada waktu penarikan angsuran. Penyaluran pembiayaan

mudharabah setiap harinya dibatasi oleh BMT Al-Karim sebesar Rp. 4.000.000,- bagi

usaha kecil dan sangat kecil, sedangkan bagi usaha menengah sebesar Rp. 50.000.000,-

Persetujuan tentang besarnya pembiayaan mudharabah dan prakteknya mau

tidak mau dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan pihak pengelola yang

sifatnya subyektif. Namun subyektivitas ini tidak selalu merugikan nasabah yang

status sosial ekonominya rendah atau miskin, sehingga terlihat bahwa ketentuan besar

kecilnya pembiayaan mudharabah yang diberikan antara nasabah diukur menurut

kemampuan ekonominya. Akan tetapi ada batas maksimum pembiayaan mudharabah

yang terhindar dari terjadinya peminjaman yang berlebihan oleh nasabah yang

termasuk dalam kategori mampu.

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya yang dapat mempengaruhi

pemerataan distribusi dan manfaat pembiayaa mudharabah di kalangan para nasabah

adalah batas frekuensi peminjaman. Frekuensi peminjaman nasabah ditentukan oleh

kecepatan nasabah dalam mengembalikan pinjaman dalam bentuk bagi hasil. Jika

68

nasabah melunasi pembiayaan mudharabah sebelum jatuh tempo, maka ia dibolehkan

mengajukan pembiayaan mudharabah. Hal ini memungkinkan nasabah yang lebih

mampu untuk meminjam lebih sering dari nasabah yang kurang mampu. Jika para

nasabah mampu mengembalikan pembiayaan mudharabah ini secara tepat waktu,

maka pihak BMT Al-Karim akan mudah menyalurkan pembiayaan mudharabah ini.

Penyaluran pembiayaan mudharabah bagi usaha kecil dan sangat kecil tidak

memerlukan persyaratan yang relatif rumit, karena modal yang disalurkan juga relatif

kecil. Sedangkan penyaluran pembiayaan bagi usaha menengah diperlukan

persyaratan yang cukup lengkap dalam memperoleh pembiayaan mudharabah. Dalam

menyalurkan pembiayaan mudharabah bagi usaha menengah, pihak BMT Al-Karim

selalu berpedoman pada prinsip 5C yang diharapkan dapat memberikan informasi

tentang itikad baik dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali

pinjaman. Salah satu dari prinsip 5C tersebut adalah karakter.

Karakter yaitu penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan

untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau

mengembalikan pinjamannya. Selain karakter, prinsip dari 5C lainnya adalah

kapasitas, yaitu BMT Al-Karim harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam

bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga BMT Al-Karim yakin

bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga

calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi pinjamannya.

Prinsip 5C lainnya bagi usaha menengah yang berkaitan dengan penyaluran

pembiayaan mudharabah adalah capital atau modal. Dalam hal ini, pihak BMT Al-

69

Karim harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh tentang

masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan

calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang

bersangkutan. Persoalan lainnya yang harus diperhatikan oleh BMT Al-Karim dalam

prinsip 5C adalah kondisi.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh BMT Al-Karim dalam memberikan

pembiayaan mudharabah bagi usaha menengah antara lain adalah kondisi ekonomi

yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, kondisi calon nasabah

yang dibandingkan dengan usaha satu jenis dan lokasi di lingkungan usahanya,

keadaan pemasaran dari calon nasabah, prospek usaha di masa yang akan datang dan

kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri di mana perusahaan calon

nasabah terkait di dalamnya.

Prinsip dari 5C yang tidak kalah pentingnya yang dijadikan pedoman oleh

pihak BMT Al-Karim dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah bagi usaha

menengah adalah collateral atau jaminan. Jaminan merupakan barang yang harus

diberikan oleh calon nasabah kepada pihak BMT Al-Karim selaku shohibul maal.

Jaminan dapat berupa fisik dan non fisik. Jaminan dimaksud harus mampu

mengcover resiko bisnis calon nasabah.

Untuk mengantisipasi penyimpangan modal yang telah disalurkan oleh pihak

BMT Al-Karim kepada calon nasabah usaha menengah, maka BMT Al-Karim

menerapkan prinsip prudensial dalam manajemen pembiayaan mudharabah yang

dibagi menjadi dua tahap yaitu sebelum realisasi pembiayaan mudharabah dan

70

sesudah realisasi pembiayaan mudharabah. Sebelum realisasi pembiayaan

mudharabah ada beberapa tahap yang harus diperhatikan oleh pihak BMT Al-Karim.

Tahap-tahap tersebut adalah tahap permohonan pembiayaan mudharabah, tahap

analisa pembiayaan mudharabah, tahap persetujuan, tahap perjanjian dan tahap

pencairan.

Setelah realisasi pembiayaan, maka dana diarahkan kepada pembiayaan

sebagaimana yang diajukkan dalam persetujuan antara pihak BMT Al-Karim dengan

pihak nasabah. Untuk menghindari penyimpangan modal oleh pihak nasabah usaha

menengah, maka pihak BMT Al-Karim harus melakukan pemantauan atas aktivitas

bisnis nasabah, sehingga dapat diketahui secara dini apabila terjadi ketidaksesuaian

dengan tujuan pembiayaan mudharabah yang telah disepakati bersama. Tahap

pemantauan ini dimulai dari pencairan pembiayaan mudharabah dan berakhir setelah

kewajiban kepada BMT Al-Karim dilunasi nasabah.

Selain itu, tidak semua pembiayaan mudharabah yagn telah disalurkan BMT

Al-Karim bagi usaha menengah dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan

tujuannya, ada di antaranya yang tidak produktif dan mengalami kemacetan. Hal ini

dapat mengancam kehidupan BMT Al-Karim, karena dana pembiayaan mudharabah

yang disalurkan sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat. Demikian pula

dengan penghasilan utama BMT Al-Karim berasal dari bagi hasil dan margin yang

ditentukan pada jenis-jenis pembiayaan yang disalurkan. Oleh sebab itu, BMT Al-

Karim sangat hati-hati dalam menentukan nasabah usaha menengah yang

menggunakan jenis pembiayaan mudharabah.

71

Selain menyalurkan pembiayaan mudharabah, BMT Al-Karim memiliki

produk-produk simpanan yang salah satunya adalah simpanan mudharabah.

Simpanan mudharabah adalah simpanan dana pihak ketiga yang dapat diinvestasikan

oleh BMT Al-Karim dan pihak nasabah akan mendapatkan bagi hasil dari pendapatan

atas dana tersebut. Simpanan ini dapat diambil setiap saat oleh pihak nasabah.

C. Proses Pembiayaan Mudharabah Bagi Usaha Kecil dan Menengah Pada

BMT Al-Karim

Proses pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk

melaksanakan kegiatan pembiayaan. Setiap pejabat BMT Al-Karim yang

berhubungan dengan pembiayaan harus menempuh prosedur pembiayaan yang sehat

yang meliputi prosedur persetujuan, pembiayaan prosedur administrasi serta prosedur

pengawasan pembiayaan. Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah harus

dilakukan melalui proses penilaian yang obyektif terhadap berbagai aspek yang

berhubungan dengan obyek pembiayaan, sehingga memberikan keyakinan kepada

semua pihak yang terkait, bahwa nasabah dapat memenuhi segala kewajibannya

sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang telah disepakati. Apabila terjadi

suatu hal yang kemudian menyebabkan ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi

kewajibannya, maka BMT Al-Karim benar-benar telah menguasai jaminan sebagai

solusinya.

Persetujuan pembiayaan hanya dilakukan oleh pejabat yang memiliki

wewenang untuk memutus pembiayaan. Keputusan pembiayaan harus didasarkan atas

72

penilaian terhadap seluruh pembiayaan yang sedang dan akan dinikmati oleh

pemohon secara bersamaan. Pengertian pemohon juga meliputi seluruh perusahaan

dan perorangan yang terkait dengan pemohon yang sedang dan akan menikmati

fasilitas pembiayaan dari pihak BMT Al-Karim.

Proses pembiayaan mudharabah baik bagi usaha kecil maupun bagi usaha

menengah pada BMT Al-Karim adalah sama. Dalam pemberian pembiayaan

mudharabah, nasabah harus memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain photo

copy Kartu Tanda Penduduk, photo copy Kartu Keluarga, Surat Keterangan Domisili

dan adanya jaminan. Setelah nasabah melengkapi permohonan pembiayaan

mudharabah tersebut, maka untuk selanjutnya pihak BMT Al-Karim akan melakukan

analisa kelayakan usaha dengan berbagai pertimbangan melalui sirkulasi pembiayaan

mudharabah dan prosedur penyaluran pembiayaan mudharabah.

Adapun proses pembiayaan mudharabah bagi usaha kecil dan menengah pada

BMT Al-Karim adalah sebagai berikut :

1. Nasabah yang mengajukkan pembiayaan mudharabah melengkapi

permohonan pembiayaan yaitu berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk,

photo copy Kartu Keluarga, Surat Keterangan Domisili dan menyerahkan

jaminan bagi usaha menengah.

2. Staf marketing memberikan permohonan pembiayaan yang diminta dari

administrasi pembiayaan kepada nasabah.

3. Calon nasabah mengisi permohonan pembiayaan dan menyerahkan

kelengkapan pengajuan pembiayaan kepada staf marketing.

4. Staf marketing memberikan permohonan pembiayaan yang telah diisi oleh

calon nasabah kepada bagian administrasi pembiayaan untuk dicatat di buku

realisasi pembiayaan.

5. Staf marketing melakukan analisa kelayakan usaha terhadap nasabah.

6. Staf marketing melaporkan pembiayaan tersebut kepada kepala bagian

marketing untuk mendapatkan persetujuan.

7. Apabila berdasarkan analisa kelayakan tersebut permohonan dikabulkan,

maka akan disusun penjadwalannya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya

73

seluruh realisasi dilengkapi dengan surat perjanjian dan pengakuan harga,

kuitansi dan kartu pendukung seperti kartu angsuran. Namun jika permohonan

itu ditolak, maka data permohonan diserahkan kembali seluruhnya kepada

pemilik atau dikumpulkan sebagai arsip.

8. Seluruh surat perjanjian dan pengeluaran harga serta kuitansi yang sudah sah

harus dikumpulkan kepada bagian administrasi pembiayaan untuk dijadikan

arsip.

9. Seluruh data yang telah direalisasikan pembiayaannya oleh kepala bagian

keuangan, segera dikembalikan kepada bidang administrasi pembiayaan untuk

dicatat dalam data nasabah pada buku realisasi pembiayaan.3

Adapun pertimbangan utama yang digunakan BMT Al-Karim dalam

memberikan pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut : 4

1. Pertimbangan ekonomis, yaitu dengan cara melakukan analisa kelayakan usaha di

mana BMT Al-Karim dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah didasarkan

pada kebutuhan modal para nasabah dan kemampuannya dalam mengembalikan

atau membayar angsuran pengembalian.

2. Karakter nasabah, hal ini diperoleh dari informasi nasabah yang lain jika ia

nasabah baru dan pengalaman angsuran jika ia nasabah lama.Analisa pasar, yaitu

pengelola dalam memberikan pembiayaan mudharabah kepada nasabah melihat

segment pasar, potensi pasar, pesaing nasabah dan lokasi atau tempat usaha

nasabah.

3. Pertimbangan kemanusiaan dan sosial, misalnya membantu pedagang dari jeratan

rentenir atau pinjaman dari lembaga perkreditan lain yang memberatkan para

pedagang kecil atau untuk membantu nasabah yang membutuhkan bantuan

3Andrie, Staf HRD dan Administrasi Pembiayaan BMT Al-Karim, Wawancara Pribadi

4Andrie, Staf HRD dan Administrasi Pembiayaan BMT Al-Karim, Wawancara Pribadi

74

meskipun bukan untk keperluan modal usaha dengan syarat ia mempunyai usaha

yang layak.

4. Sebagai sarana menjalin silaturahmi terhadap nasabah BMT Al-Karim. Hal ini

diperlukan untuk menjamin keamanan keberadaan BMT Al-Karim, sehingga

dengan pertimbangan ini mungkin pedagang yang diberikan pembiayaan

mudharabah tidak memerlukan modal lagi karena usahanya sudah meningkat atau

sudah maju. 5

Sementara tujuan yang ingin dicapai oleh BMT Al-Karim dalam memberikan

pembiayaan mudhrabah kepada nasabah adalah meningkatkan pemasukan usaha

nasabah, meningkatkan pendapatan nasabah daan meningkatkan kesejahteraan

nasabah.

Pada dasarnya pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh BMT Al-Karim

difokuskan hanya untuk usaha kecil dan sangat kecil di pasar. Hal ini disebabkan

pasar adalah tempat berkumpulnya para pedagang kecil, sehingga dianggap lebih

efisien dan ekonomis dari jangkauan para staf marketing BMT Al-Karim. Selain itu,

pasar memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena paar merupakan tempat yang sangat

strategis untuk menjual produk.

Namun baik bagi usaha kecil maupun usaha menengah, BMT Al-Karim tetap

saja memberlakukan beberapa prosedur untuk memperoleh pembiayaan mudharabah.

Adapun cara-cara dalam memperoleh pembiayaan mudharabah pada BMT Al-Karim

telah pada dasarnya adalah sama. Artinya proses pembiayaa baik bagi usaha kecil dan

5Andrie, Staf HRD dan Administrasi Pembiayaan BMT Al-Karim, Wawancara Pribadi

75

sangat sangat kecil maupun bagi usaha menengah diperlakukan sama oleh BMT Al-

Karim yaitu dengan cara melengkapi permohonan pembiayaan mudharabah yang

selanjutnya pihak BMT Al-Karim akan melakukan analisis kelayakan usaha baik bagi

usaha kecil dan sangat kecil maupun bagi usaha menengah. Untuk lebih jelasnya

tentang prosedur permohonan pembiayaan mudharabah pada BMT Al-Karim dapat

dilihat pada bagan berikut ini.

ALUR PENCAIRAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA

BMT AL-KARIM

Sumber : Laporan pembiayaan mudharabah pada BMT Al-Karim 2007

Nasabah Mengajukan Permohonan Pembiayaan

( Isi Surat Permohonan Pembiayaan dan Melengkapi

Data Administrasi )

Wawancara dengan Nasabah yang

kemudian dilanjutkan dengan melihat

data-data surat permohonan pembiayaan.

Kepala Bagian marketing mengutus account officer

untuk melakukan survey guna mengetahui layak atau

tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan

Data nasabah diajukan dalam rapat komite yang terdiri atas 4 orang dari

5 orang yang namanya tercantum dalam kepemilikan saham

BMT Al-Karim

Nasabah yang permohonan pembiayaannya

disetujui akan segera memperoleh dana

pembiayaan

76

D. Kendala BMT Al-Karim Dalam Memberlakukan Pembiayaan Mudharabah

Bagi Usaha Kecil dan Menengah

Dalam memberlakukan prosedur pembiayaan mudharabah, sejauh ini pihak

BMT Al-Karim belum menemukan kendala apapun karena dinilai oleh para pedagang

atau nasabah dapat memenuhi segala prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh

pihak BMT Al-Karim untuk memperoleh pembiayaan mudharabah. Namun kendala

yang dihadapi oleh pihak BMT Al-Karim adalah rendahnya tingkat pendidikan dari

kebanyakan nasabah usaha kecil dan sangat kecil, BMT Al-Karim menemukan

sedikit kendala yaitu ketika bagian marketing menjelaskan bagaimana sistem

pembiayaan di BMT Al-Karim seperti halnya tentang penetapan bagi hasil, tabungan

maupun jaminan, sehingga terjadi kesalahan komunikasi antara marketing dan pihak

nasabah.6 Akan tetapi dengan penuh kesabaran, pihak marketing akhirnya dapat

menjelaskan secara rinci sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman antara kedua belah

pihak.

Kemudian kendala lainnya yang dihadapi oleh pihak BMT Al-Karim dalam

memberlakukan pembiayaan mudharabah terutama bagi usaha menengah adalah

adanya nasabah yang kurang jujur dalam memberikan alasan untuk pengembalian

pembiayaan mudharabah dengan mengatakan bahwa dagangannya sepi atau

proyeknya tidak berjalan dan bahkan ada yang nasabah yang memohon untuk

ditangguhkan pembagian hasilnya. Namun kendala-kendala tersebut lambat laun

dapat diproses oleh BMT Al-Karim, sehingga BMT ini tidak terjebak dalam

permasalahan yang ada.

6Andrie, Staf HRD dan Administrasi Pembiayaan BMT Al-Karim, Wawancara Pribadi

77

Untuk mengantisipasi kendala-kendala tersebut, maka pihak BMT Al-Karim

membuat ketentuan pembiayaan mudharabah. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah

sebagai berikut :

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal

diserahkan secara tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan

nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, maka

tahapannya harus jelas dan disepakati bersama.

2. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan

dengan cara perhitungan dari pendapatan proyek dan perhitungan dari

keuntungan proyek.

3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam aqad, pada setiap bulan

atau waktu yang telah disepakati. BMT Al-Karim selaku pemilik modal

menanggung seluruh kerugian, kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan

dari pihak nasabah.

4. BMT Al-Karim berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan nasabah,

namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah. Jika

nasabah tidak mau membayar kewajiban atau menunda kewajiban

pembayarannya, maka ia dapat dikenai sanksi administrasi. 7

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka diharapkan tidak ada lagi

kesalahpahaman dengan alasan-alasan lain yang menjadi kendala bagi BMT Al-

Karim. Bila hal ini terjadi, maka dapat mengancam kehidupan BMT Al-Karim,

karena modal pembiayaan mudharabah yang disalurkan sebagian besar berasal dari

simpanan masyarakat. Jika hal ini tidak segera diatasi, maka BMT Al-Karim dapat

dikatakan gagal dalam upaya menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan.

Kegagalan ini merupakan kendala dan sekaligus ancaman yang serius bagi BMT Al-

Karim dalam memberlakukan pembiayaan mudharabah bagi usaha kecil dan

menengah.

7Andrie, Staf HRD dan Administrasi Pembiayaan BMT Al-Karim, Wawancara Pribadi

78

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian, penjelasan dan analisa di atas sebagai hasil penelitian yang

berkenaan dengan mekanisme pembiayaan mudharabah bagi usaha kecil dan

menengah, maka sebagai upaya mengakhiri pembahasan skripsi ini, penulis

mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pembiayaan mudharabah bagi usaha kecil dan menengah pada BMT

Al-Karim adalah secara administrasi nasabah harus memenuhi persyaratan-

persyaratan antara lain photo copy Kartu Tanda Penduduk, photo copy Kartu

Keluarga, Surat Keterangan Domisili dan jaminan khusus bagi usaha menengah.

Setelah nasabah melengkapi permohonan pembiayaan mudharabah, maka

selanjutnya pihak BMT Al-Karim akan melakukan analisa usaha dengan berbagai

pertimbangan melalui sirkulasi pembiayaan dan prosedur penyaluran pembiayaan

mudharabah.

2. Dalam praktek pembiayaan mudharabah bagi usaha kecil dan menengah, BMT

Al-Karim berpedoman pada jenis-jenis pembiayaan mudharabah yang terdiri atas

mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah

merupakan salah satu jenis mudharabah yang digunakan BMT Al-Karim sebagai

pedoman untuk memberikan pembiayaan mudharabah bagi usaha kecil dan

79

menengah. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah salah satu jenis

mudharabah yang digunakan BMT Al-Karim sebagai pedoman untuk

memberikan pembiayaan mudharabah bagi usaha menengah.

3. Secara umum, BMT Al-Karim belum menemukan kendala dalam memberlakukan

prosedur pembiayaan mudharabah. Namun ketika berhadapan dengan pengusaha

kecil dan sangat kecil, BMT Al-Karim menemukan kendala yaitu rendahnya

tingkat pendidikan nasabah terutama bagi usaha kecil dan sangat kecil. Hal ini

dapat dibuktikan pada saat bagian marketing menjelaskan bagaimana sistem

pembiayaan di BMT Al-Karim seperti halnya tentang penetapan bagi hasil,

tabungan dan jaminan, sehingga terjadi kesalahapahaman antara marketing

dengan pihak nasabah. Adapun kendala yang dihadapi BMT Al-Karim dalam

menyalurkan pembiayaan bagi usaha menengah adalah adanya nasabah yang

kurang jujur dalam memberikan alasan untuk pengembalian pembiayaan

mudharabah dengan mengatakan bahwa dagangannya sepi atau proyeknya tidak

berjalan, dan lain sebagainya.

4. Dalam prakteknya, BMT Al-Karim menerapkan jenis mudharabah mutlaqah bagi

usaha kecil dan mikro. Sedangkan bagi usaha menengah, BMT Al-Karim

menerapkan jenis mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah merupakan

jenis pembiayaan yang diberikan BMT Al-Karim tanpa ada batasan untuk

melakukan investasi oleh pemilik modal. Sedangkan mudharabah muqayyadah

adalah jenis pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha menengah dan haknya

80

dibatasi oleh pemilik modal antara lain dalam jenis usaha, waktu, tempat usaha,

dan lain-lain.

5. Penyaluran pembiayaan mudharabah bagi usaha kecil dan mikro tidak

memerlukan persyaratan yang relatif rumit, karena modal yang disalurkan juga

relatif kecil. Sedangkan penyaluran pembiayaan bagi usaha menengah diperlukan

persyaratan yang cukup lengkap guna memperoleh pembiayaan mudharabah.

Dalam melakukan pembiayaan mudharabah bagi usaha menengah, pihak BMT

Al-Karim selalu berpedoman pada 5C yaitu character, capacity, capital, condition

dan collateral yang kesemuanya itu diharapkan dapat memberikan informasi

tentang i’tikad baik dan kemampuan membayar nasabah guna melunasi kembali

pinjaman.

B. Saran-saran

Dari hasil studi dan penela’ahan tentang observasi yang tertuang dalam

pembahasan skripsi ini, kiranya tidak berlebihan jika penulis mengemukakan saran-

saran sebagai berikut :

1. Salah satu jenis pembiayaan yang ada pada BMT Al-Karim adalah pembiayaan

mudharabah. Oleh sebab itu, BMT Al-Karim diharapkan agar lebih selektif dalam

pendistribusian pembiayaan mudharabah bagi usaha kecil dan menengah,

sehingga dana tersebut sampai kepada nasabah yang benar-benar membutuhkan

dan memiliki usaha yang produktif.

81

2. Kemampuan sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam pengelolaan BMT

Al-Karim. Oleh karena itu, BMT Al-Karim hendaknya meningkatkan

kemampuan pengelolaan sehingga pengelola terutama staf marketing mampu

menjadi katalisator bagi perkembangan nasabah BMT Al-Karim.

3. Dalam hal aktivitas pembiayaan, BMT Al-Karim memiliki kinerja yang baik dan

dapat dikatakan berhasil karena memiliki nasabah yang cukup banyak, akan tetapi

keberadaannya dinilai kurang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Untuk itu, BMT

Al-Karim hendaknya banyak melakukan adaptasi dengan lingkungan sekitar demi

terlaksananya syi’ar dakwah melalui ekonomi syari’ah.

4. Modal yang disalurkan oleh BMT Al-Karim sebagian besar berasal dari simpanan

masyarakat. Oleh sebab itu, para nasabah hendaknya berusaha meningkatkan

sektor-sektor industri yang lebih potensial dengan cara memperluas ruang lingkup

usaha melalui penggunaan modal yang diberikan oleh BMT Al-Karim dan

bertanggung jawab atas pengembalian pembiayaan mudharabah yang telah

disalurkan oleh BMT Al-Karim.

5. Usaha kecil dan menengah merupakan urat nadi perekonomian bangsa yang

banyak memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu,

pemerintah hendaknya lebih memperhatikan para pengusaha kecil dan menengah

terutama dalam hal pemberian dana ataupun fasilitas dan pelayanan lainnya yang

mendukung perkembangan usaha kecil dan menengah.

82

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an dan Terjemahnya, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, (Jakarta:

Departemen Agama RI, 1984

A. Rasyid, Saefuddin, Konsep Dasar BMT dalam Republika On Line, Edisi 14

Desember 2001

Abdul Madjied, Baihaqi, et.al., Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem

Syari’ah; Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia, Jakarta:

PINBUK Press, 2000

Abidin Basri, Ikhwan, Islam dan Tantangan Ekonomi, Jakarta: Gema Insani Press,

2000

al-Shan’any, Subul Al-Salaam, Bandung: Dahlan Press, t.th., Juz II

al-Syarbasi, Ahmad, Al-Mu’jam Al-Iqtishad Al-Islam, Beirut: Daar Al-‘Alimil Kutub,

1987

Amin Azis, M., Pedoman Pendirian BMT, Jakarta: PINBUK Press, 2006

Amin, Hasan, Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan, Jakarta: Pradnya Utama, 1976

Andrie, Staf HRD dan Administrasi Pembiayaan BMT Al-Karim, Wawancara

Pribadi, Jakarta, 15 Juli 2009

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka

Cipta, 1998

Azwar Karim, Adiwarman, Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta: IIIT

Indonesia, 2003, Cet. ke-1

Balbaki Al-Maurid, Rosi, A Modern Arabic-English Dictionary, Mesir: Daar Al-

Maliyiin, 1993, Edisi IV

Biro Hukum dan Organisasi Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah,

Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1999, Jakarta: Tpn, 1999

Bukhari, Imam, Shahih Al-Bukhari, Beirut: Maktabah Al-Syiriyyah, 1997, Jilid II

Dawam Rahardjo, M., Islam dan Tranformasi Sosial Ekonomi, Jakarta: LSAF, 1999

83

-------------------------, Pembangunan Ekonomi Nasional; Suatu Pendekatan

Pemerataan, Keadilan dan Ekonomi Kerakyatan, Jakarta: PT. Internusa,

1997, Cet. ke-1

Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan

Syari’ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000, Jakarta: MUI, 2000, Edisi I

Direktorat Jenderal Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam, Himpunan Ketentuan Skim

Kerdit Program Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Jakarta: Tpn, 1999

Haikal, Muhammad, Sejarah Hidup Muhammad, Bandung: Mizan, 1997

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidz, Bulug Al-Marram Min Adillatil Ahkam, Beirut:

Daar Al-Ihya, 1973

Ismawan, Indra, Sukses di Era Ekonomi Liberal Bagi Koperasi Perusahaan Kecil dan

Menengah, Jakarta: Grasindo, 2001

J. Maleong, Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998,

Cet. ke-2

Ja’far Hafsah, Muhammad, Kemitraan Usaha Kecil; Konsepsi dan Strategi, Jakarta:

Pustaka Sinar Harapan, 2000

Kasmir, Manajemen Perbankan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

Lathif, Azharuddin, Fiqh Mu’amalat, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005, Cet. ke-1

Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005

--------------, Manajemen Dana Bank Syari’ah, Yogyakarta: Ekonosia, 2005, Cet. ke-2

Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003, tanggal 19 Mei 2003

Perwaatmadja, Karnaen, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta: Dana Bhakti

Primayasa, 1992, Cet. ke-1

Remy Sjahdeini, Sutan, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum

Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999

Ridwan, Muhammad, Manajemen Baitul Maal Wattamwil, Yogyakarta: UII Press,

2004, Cet. ke-1

Rizky, Awalil, Fakta dan Prospek Baitul Maal Wattamwil, Yogyakarta: UCY Press,

2007, Cet. ke-1

84

Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah, Bandung: Al-Ma’arif, 1987, Jilid XII

Sartiko Partomo, Titik, et.al., Ekonomi Skala Kecil, Menengah dan Koperasi, Jakarta:

Ghalia Indonesia, 2002, Cet. ke-1

Syafi’i Antonio, Muhammad, Bank Syari’ah; Dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema

Insani Press, 2001, Cet. ke-1

Siddiqi, Nejatullah, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam,

Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1996

Sinungan, Muchdarsyah, Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit, Jakarta: Bina

Aksara, 1983, Cet. ke-1

Singarimbun, Masri, et.al., Metodologi Penelitian Survey, Jakarta: LP3ES, 1994, Cet.

ke-1

Soetrisno, Noer, Peranan Perbankan Sebagai Sumber Pembiayaan Usaha Golongan

Lemah dan Koperasi, Jakarta: Badan Hukum Nasional Departemen

Kehakiman, 1998

Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah; Deskripsi dan Ilustrasi,

Yogyakarta: Ekonosia, 2003, Cet. ke-2

Sumarni, Murti, Marketing Perbankan, Yogyakarta: Liberty, 1997

Sumitro, Warkum, Azas-Azas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait di Indoensia,

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

T.H. Tambunan, Tulus, Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia; Beberapa Isu

Penting, Jakarta: Salemba Empat, 2002, Edisi I

Umar Chapra, M., Toward A Just Monetary System, London: The Islamic

Foundation, 1985

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, Cet.

ke-1

Widodo, Hartono, et.al., Panduan Praktis Operasional Bank, Bandung: Mizan, 1999

www.bi.com, diakses pada tanggal 25 Juli 2003

Zulkifli, Sunarto, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari’ah, Jakarta: Zikrul

Hakim, 2007, Cet. ke-3

LAMPIRAN-LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA TENTANG MEKANISME PEMBIAYAAN MUDHARABAH BAGI USAHA KECIL

DAN MENENGAH PADA BMT AL-KARIM

Narasumber : Andrie

Jabatan : HDR dan Administrasi Pembiayaan

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Juli 2009

Tempat : BMT Al-Karim

Cipulir Center Blok B-8 Jl. Ciledug Raya

Kebayoran Lama – Jakarta Selatan 12230

Telp. (021) 7227204

Pertanyaan dan jawaban

Tanya : Mohon bapak jelaskan tentang sejarah singkat berdirinya BMT Al-

Karim ?

Jawab : BMT Al-Karim berdiri pada tanggal 15 Juli 1995 di masjid raya Pondok

Indah – Pondok Pinang – Kebayoran Lama – Jakarta Selatan

Tanya : Apa yang melatarbelakangi didirikannya BMT Al-Karim ?

Jawab : Berdirinya BMT Al-Karim dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya

lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem bunga. Untuk

mengantisipasi permasalahan itu, maka didirikanlah BMT Al-Karim.

Berdirinya BMT ini berawal dari partisipasi para pendidikan dan

pelatihan zakat dan ekonomi syari’ah yang diadakan oleh Dhompet

Dhu’afa Republika pada tanggal 11 Januari sampai dengan 15 Januari

1995 di Yogyakarta. Diklat ini juga dihadiri oleh beberapa peserta dari

berbagai daerah. Dalam acara tersebut hadir pula wakil dari remaja

masjid raya Pondok Indah. Setelah mengikuti diklat tersebut kemudian

mereka sepakat untuk mendirikan BMT di masjid raya Pondok Indah

yang kemudian diberi nama BMT Al-Karim.

Tanya : Apa tujuan didirikannya BMT Al-Karim ?

Jawab : Adapun tujuan dari pendirian BMT Al-Karim ini untuk membantu dan

mengembangkan ekonomi masyarakat sekitar, terutama bagi

masyarakat yang berekonomi lemah dengan cara memberikan

pembiayaan-pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah, muzara’ah,

dan lain sebagainya.

Tanya : Apa visi dan misi dari BMT Al-Karim ?

Jawab : Sebagai lembaga keuangan yang Islami, maka BMT Al-Karim memiliki

visi yaitu terwujudnya lembaga keuangan Islam yang memilii jaringan

luas, berkomitmen terhadap syari’ah serta berorientasi pada usaha

mikro dan kecil serta ditunjang oleh sumber daya insani yang

profesional, cerdas, inovatif dan bertaqwa. BMT Al-Karim juga

memiliki beberapa misi dalam rangka melakukan aktivitas usahanya.

Salah satu misi dari BMT Al-Karim adalah mengembangkan lembaga

keuangan Islam yang kuat, terpercaya dan memiliki jaringan yang luas.

Tanya : Bagaimana prinsip operasional BMT Al-Karim ?

Jawab : Sebagai lembaga non bank, BMT Al-Karim melakukan kegiatan

operasionalnya secara konsisten dengan mengacu kepada ketetapan-

ketetapan syari’i sebagaimana terkandung dalam Al-Qur’an dan hadits

Rasulullah SAW secara ijma’ dan fatwa ulama. Sedangkan dalam

menjalankan aktivitas usahanya, BMT Al-Karim menerapkan prinsip-

prinsip syari’ah yang antara lain adalah mudharabah, musyarakah,

murabahah, ba’i al-istishna’ dan ijarah wa itiqna.

Tanya : Produk-produk apa saja yang ada pada BMT Al-Karim ?

Jawab : BMT Al-Karim mengklasifikasikan produk-produknya ke dalam tiga

golongan yaitu Baitut Tamwil, Baitul Maal dan sektor riil. Produk

Baitut Tamwil yang ada pada BMT Al-Karim adalah produk simpanan.

Produk ini terdiri atas simpanan mudharabah, deposito mudharabah,

simpanan pendidikan Al-Karim, simpanan Idul Fitri dan simpanan

qurban. Sedangan produk Baitul Maal terdiri atas beasiswa, orang tua

asuh dan pengobatan gratis. Adapun produk pada sektor riil adalah

banyaknya para nasabah yang melakukan beragam jenis usaha yang

merupakan potensi bagi pengembangan usaha pada sektor riil.

Tanya : Bagaimana proses pembiayaan mudharabah bagi usaha kecil dan

menengah pada BMT Al-Karim ?

Jawab : Dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah bagi usaha kecil dan

menengah, nasabah BMT Al-Karim mendapatkan perlakuan yang sama.

Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan nasabah mendapatkan

pembiayaan mudharabah yang salah satunya adalah nasabah yang

mengajukan pembiayaan mudharabah melengkapi permohonan

pembiayaan yaitu berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk, photo

copy Kartu Keluarga, Surat Keterangan Domisili dan menyerahkan

jaminan bagi usaha menengah. Sedangkan pertimbangan utama yang

digunakan BMT Al-Karim dalam memberikan pembiayaan mudharabah

salah satunya adalah pertimbangan ekonomis, yaitu dengan cara

melakukan analisa kelayakan usaha dalam memberikan pembiayaan

mudharabah kepada nasabah yang didasarkan pada kebutuhan modal

para nasabah dalam mengembalikan atau membayar angsuran

pengembalian.

Tanya : Bagaimana praktek pembiayaan mudharabah bagi usaha kecil dan

menengah pada BMT Al-Karim ?

Jawab : Dalam prakteknya, BMT Al-Karim menerapkan jenis mudharabah

mutalaqah bagi usaha kecil dan sangat kecil. Artinya para pengusaha

kecil dan sangat kecil diberikan kebebasan untuk mengelola usahanya

tanpa ikut campur pihak pemilik dana. Sedangkan bagi usaha

menengah, BMT Al-Karim menggunakan jenis mudharabah

muqayyadah dalam memberikan pembiayaan. Sebab dalam pembiayaan

jenis mudharabah muqayyadah ini, BMT Al-Karim boleh menetapkan

syarat-syarat atau batasan-batasan tertentu guna menyelamatkan

modalnya dari resiko kerugian. Bila nasabah tidak mampu memenuhi

syarat-syarat atau batasan-batasan itu, maka ia harus bertanggung jawab

atas resiko kerugian yang timbul.

Tanya : Bagaimana ketentuan umum pembiayaan mudharabah pada BMT Al-

Karim ?

Jawab : Dalam pembiayaan mudharabah, BMT Al-Karim menetapkan beberapa

ketentuan umum dalam pembiayaan tersebut. Salah satu ketentuan

umum pembiayaan mudharabah pada BMT Al-Karim adalah hasil dari

pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan

dengan cara penghitungan dari pendapatan proyek dan penghitungan

dari keuntungan proyek.

Tanya : Bagaimana sistem pendistribusian pembiayaan mudharabah bagi usaha

kecil dan menengah pada BMT Al-Karim ?

Jawab : Penyaluran pembiayaan mudharabah bagi usaha kecil dan sangat kecil

tidak memerlukan persyaratan yang relatif rumit, karena modal yang

disalurkan juga relatif kecil. Sedangkan penyaluran pembiayaan bagi

usaha menengah, pihak BMT Al-Karim selalu berpedoman pada prinsip

5C yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang niat baik dan

kemampuan nasabah untuk melunasi kembali pinjamannya.

Tanya : Bagaimana sikap masyarakat sekitar BMT Al-Karim terhadap

penyaluran pembiayaan mudharabah bagi usaha kecil dan menengah ?

Jawab : Masyarakat sekitar BMT Al-Karim sudah barang tentu merasa gembira

dengan adanya penyaluran pembiayaan mudharabah bagi usaha kecil

dan menengah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya nasabah yang

mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah baik usaha kecil

maupun menengah kepada BMT Al-Karim.

Tanya : Metode apa yang digunakan BMT Al-Karim dalam menghadapi

nasabah yang tidak menepati janji ?

Jawab : Sebagai lembaga keuangan yang berpedoman kepada syari’ah Islam,

maka metode yang digunakan BMT Al-Karim apabila nasabah tidak

menepati janji adalah melalui tindakan persuasive dan kebijakan

keringanan yaitu dengan cara memperpanjang angsuran dan bagi hasil

diperkecil dengan membuat surat penawaran baru atau aqad baru yang

dibuat oleh nasabah.

Tanya : Upaya apa saja yang dapat dilakukan BMT Al-Karim untuk

mengantisipasi nasabah yang tidak menepati janji ?

Jawab : Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan pihak BMT Al-Karim dalam

mengantisipasi nasabah yang tidak menepati janji yang salah satu di

antaranya adalah mempertimbangkan permohonan pembiayaan

mudharabah bila nasabah yang bersangkutan melakukan aqad baru.

Tanya : Sejauh mana pengaruh pembiayaan mudharabah bagi usaha kecil dan

menengah pada BMT Al-Karim ?

Jawab : Pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh pihak BMT Al-Karim

sangat berpengaruh bagi usaha kecil dan menengah. Hal ini

mengindikasikan bahwa BMT Al-Karim memegang peranan penting

dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat terutama bagi usaha

kecil dan menengah yang benar-benar menggantungkan harapannya

pada pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh pihak BMT Al-

Karim.

Tanya : Kendala apa saja yang dihadapi pihak BMT Al-Karim dalam

memberlakukan pembiayaan mudharabah bagi usaha kecil dan

menengah ?

Jawab : Secara umum, BMT Al-Karim tidak memiliki kendala yang berarti

dalam memberlakukan pembiayaan mudharabah bagi usaha kecil dan

menengah. Namun kendala yang ditemukan BMT Al-Karim di

lapangan yaitu rendahnya tingkat pendidikan dari kebanyakan nasabah

usaha kecil dan sangat kecil, sehingga terasa sulit menjelaskan tentang

penetapan bagi hasil, tabungan maupun jaminan. Sedangkan kendala

yang dihadapi pihak BMT Al-Karim dalam memberlakukan

pembiayaan mudharabah bagi usaha menengah adalah adanya nasabah

yang kurang jujur dalam memberikan alasan untuk pengembalian

pembiayaan mudharabah.

Tanya : Apa yang bapak harapkan dari pembiayaan mudharabah bagi usaha

kecil dan menengah pada BMT Al-Karim ?

Jawab : Secara pribadi, saya sangat mengharapkan dari hasil pembiayaan

mudharabah bagi usaha kecil dan menengah pada BMT Al-Karim ini

adalah dapat membangun ekonomi kerakyatan yang bersifat makro,

sehingga tidak ada masyarakat miskin seperti sekarang, karena

kemiskinan menurut saya sangat mendekati kepada kekafiran.

Tanya : Bagaimana prospek BMT Al-Karim pada masa yang akan datang,

terutama bagi usaha kecil dan menengah ?

Jawab : BMT Al-Karim memiliki prospek yang cukup cerah pada masa yang

akan datang. Hal ini disebabkan banyaknya nasabah yang tidak hanya

melakukan transaksi peminjaman, akan tetapi banyak juga di kalangan

masyarakat yang menyimpan dananya di BMT Al-Karim. Dengan

demikian, BMT Al-Karim dipercaya oleh masyarakat dan diberikan

kebebasan untuk mengelola dana masyarakat. Untuk itu, BMT Al-

Karim menyalurkan pembiayaan mudharabah ini bagi usaha kecil dan

sangat kecil serta usaha menengah.

Tanya : Usaha apa yang dapat dilakukan BMT Al-Karim dalam menarik minat

nasabah ?

Jawab : Banyak cara yang dapat dilakukan BMT Al-Karim dalam upaya

menarik minat nasabah yang salah satu di antaranya adalah

menyalurkan pembiayaan mudharabah. Penyaluran pembiayaan

mudharabah ini cukup menarik minat nasabah, karena pihak BMT Al-

Karim menyediakan dana 100% untuk dikelola tanpa harus

mengembalikan modal tersebut jika terjadi kerugian yang diakibatkan

bukan kelalaian dari pihak mudharib. Jika kerugian itu disebabkan oleh

kelalaian pihak mudharib, maka ia harus bertanggung jawab atas

kerugian yang timbul. Berdasarkan ketentuan ini, maka masyarakat

banyak yang tertarik untuk menjadi nasabah BMT Al-Karim.

Tanya : Bagaimana analisa bapak tentang pembiayaan mudharabah bagi usaha

kecil dan menengah pada BMT Al-Karim ?

Jawab : Saya memandang bahwa pembiayaan mudharabah bagi usaha kecil dan

menengah pada BMT Al-Karim terkesan sangat mendalam terutama

bagi para nasabah. Salah satu nasabah BMT Al-Karim ada yang

mengatakan bahwa pembiayaan mudharabah yang disalurkan pihak

BMT Al-Karim mampu mengurangi ketergantungan para nasabah

terhadap pemberi kredit lain seperti bank keliling dan rentenir. Hal ini

dapat dilihat dari kurangnya dan bahkan tidak adanya rentenir di pasar-

pasar yang pedagangnya adalah nasabah BMT Al-Karim.

Tanya : Apa saran bapak untuk BMT Al-Karim yang menyalurkan pembiayaan

mudharabah bagi usaha kecil dan menengah ?

Jawab : Bagi BMT Al-Karim, saya hanya menghimbau agar selalu berhati-hati

dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah, terutama bagi usaha kecil

dan menengah. Dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah bagi

usaha kecil dan menengah ini, pihak BMT Al-Karim wajib melakukan

uji kelayakan terhadap usaha calon nasabah termasuk silsilah

keluarganya, agar modal yang disalurkan tidak sia-sia.

Jakarta, 3 Agustus 2009

Yang mewawancarai Yang diwawancarai

ARIF SYARIFUDDIN A N D R I E Mahasiswa Staf HRD dan Administrasi Pembiayaan