Dampak berakhirnya Perang Dingin - Terjadinya perubahan di Eropa Timur, Rusia dan Jerman dalam upaya mengakhiri kekuasaan komunis dan dominasi Uni Soviet di daerah tersebut.

Muncul perubahan politik dan ekonomi dunia yang menimbulkan terciptanya hubungan secara menyeluruh (global) maupun kawasan (regional), yang terlihat dengan:

Kebangkitan Jepang,

Setelah perekonomian Jepang lumpuh akibat perang dunia II dan serangan sekutu terhadap kota Jepang maka rakyat Jepang mulai bangkit untuk membangun kembali ekonomi negara yang hancur tersebut.Dalam perkembangannya Jepang mampu memanfaatkan segala dukungan dan bantuan Amerika Serikat bahkan akhirnya Jepang mampu mengambil alih fungsi-fungsi ekonomi global yang disandang Amerika Serikat dan mampu memberikan bantuan ekonomi bagi negara di kawasan Asia Pasifik. Hingga akhirnya Jepang mampu mendominasi kedudukan di daerah Asia-Pasifik sebagai pasar impor, penyedia bantuan luar negeri, dan sumber investasi asing yang dia pertahankan hingga sekarang.

Berdirinya Group of Seven, (Perancis,Jerman Barat,Jepang,Inggris,Amerika Serikat,Kanada dan Italia yang bergabung untuk memecahkan masalah ekonomi dunia),

Berdirinya European Union (bentuk kerja sama ekonomi antara negara Eropa Barat),

Berdirinya Gerakan Nonblok,

Berdirinya ASEAN (stabilitas politik regional dan pembangunan ekonomi masing-masing negara anggota),

Berdirinya APEC, dan

Berdirinya OKI.

Muncul ketergantungan satu sama lain sehingga terjadi transformasi kekuasaan silih berganti.

Terbentuklah tatanan dan nilai baru di dunia yang lebih damai, aman dan sejahtera.

Berakhirnya Perang Dingin mampu mengakhiri semangat sistem hubungan internasional bipolar (melibatkan 2 blok yaitu blok barat dan timur) dan berubah menjadi sistem multipolar, yaitu mengalihkan persaingan yang bernuansa militer ke persaingan ekonomi di antara negara-negara di dunia dan mengubah isu-isu fokus hubungan internasional dari high politics (isu yang berhubungan dengan politik dan keamanan) menjadi is-isu low politics(seperti isu terorisme, hak asasi manusi, ekonomi, lingkungan hidup, dsb) yang dianggap sama pentingnya dengan isu high politics.

Terbentuk hubungan kerjasama utara-selatan dan selatan-selatan.

Setelah Perang Dunia II dunia tidak lagi terbagi atas blok barat dan blok timur melainkan kelompok utara dan kelompok selatan. Istilah utara dan selatan dalam hal ini lebih bernilai ekonomis jika dibandingkan dengan nilai geografis.

Kelompok Utara merupakan kelompok negara industri maju yang memiliki teknologi canggih serta produksi industri yang selalu meningkat.

Negara Utara meliputi negara-negara yang berada di belahan bumi bagian utara meliputi, Kanada, Amerika Serikat, Perancis, inggris, Jerman Barat, Italia, dan Jepang.

Secara ekonomis mereka memiliki ekonomi yang kuat.

Berdasarkan kekayaan alam, negara maju tidak memiliki kekayaan alam yang cukup tetapi kekurangan tersebut dapat diatasi dengan penguasaan teknologi. Jadi mereka sangat unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi kurang didukung oleh sumber daya alam yang melimpah.

Kelompok Selatan merupakan kelompok negara yang sedang berkembang atau negara miskin. Negara Selatan meliputi negara yang terletak di belahan bumi bagian selatan seoperti kawasan Asia, afrika, dan Amerika Latin.

Secara ekonomis, mereka memiliki ekonomi yang lemah yang mengandalkan hidupnya pada bidang pertanian.

Berdasarkan kekayaan alam, negara selatan memiliki sumber daya alam yang melimpah namun kurang didukung oleh penguasaan teknologi.

Negara utara cenderung memaksakan model pembangunan mereka terhadap negara-negara Selatan. Pelaksanaan tersebut akan mereka lakukan melalui perundingan dalam lembaga keuangan internasional, seperti IMF dan Bank Dunia. Rencananya kedua lembaga keuangan ini untuk menolong semua negara di dunia dalam kegiatan pembangunan tetapi ternyata dipakai sebagai alat oleh negara-negara di Utara untuk memaksakan model pembangunan yang menguntungkan negara-negara yang kuat. Program yang mereka keluarkan adalah Program Penyelesaian Terstruktur atau Structural Adjustment Program (SAP). Dampak adanya program ini maka akan memaksa :

Negara-negara yang mendapat bantuan utang untuk lebih membuka pasar dalam negeri mereka,

Menekankan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang-barang yang bisa diekspor,

Mengurangi subsidi pemerintah terhadap sektor publik.

Dengan program ini mampu membuat rakyat jelata semakin miskin, sebagai contoh Negara Afrika dan Amerika Latin.

Kedua kelompok tersebut masing-masing mempunyai potensi dan peran yang penting dalam perekonomian internasional. Harapannya hubungan utara-selatan ini akan menghasilkan kemakmuran

bagi semua negara di dunia tetapi kenyataannya hanya menciptakan kemakmuran bagi negara-negara di kawasan Utara dan merugikan negara-negara di kawasan Selatan. Kerugian dan kesengsaraan yang diderita negara selatan antara lain :

Penurunan nilai tukar bagi barang-barang yang dihasilkan

Kerusakan lingkungan yang semakin memprihatinkan

Ketergantungan yang semakin tinggi terhadap negara-negara di kawasan Utara

Kesenjangan (jurang pemisah) yang semakin lebar dan dalam antara Utara dan Selatan.

Sementara itu jika kita lihat negara-negara selatan memiliki kelebihan dan peran penting, diantaranya :

Sebagian besar merupakan negara-negara penghasil bahan mentah/bahan baku mogas dan non migas.

Penduduknya padat dan menjadi sasaran yang potensial bagi pemasaran hasil-hasil industri negara-negara maju.

Negara-negara selatan merupakan tempat yang tepat bagi negara-negara utara dalam menanamkan modal.

Jumlah negara yang sedang berkembang lebih dari separuh jumlah negara-negara di dunia dan tentu saja memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak.

Mengingat keadaan yang semakin tidak baik yang dialami oleh negara-negara Selatan sendiri. Negara Selatan harus meningkatkan kekuatan politik dan ekonomi mereka. Negara Utara harus membiarkan negara selatan bebas melaksanakan pembangunan alternatif mereka tanpa melakukan pembatasan terhadap negara-negara tersebut. Negara di Utara harus melaksanakan kebijakan ekonomi dan kebijakan luar negeri yang didasarkan atas kepentingan jangka panjang yang sehat.

Melihat keadaan tersebut maka kedua belah pihak menganggap penting adanya kerjasama Utara-Selatan dalam rangka perubahan dalam tata hubungan dunia baru yang lebih adil.Hubungan tersebut haruslah merupakan perubahan dari bentuk pemerasan oleh negara-negara kawasan Utara ke bentuk pembagian keuntungan bersama. Jadi berubah dari hubungan subordinasi menuju ke bentuk kemitraan.

Guna menghindari pertentangan yang semakin tajam antara Utara-Selatan maka diadakan dialog Utara-Selatan yang mulai dipopulerkan sejak dilangsungkan konferensi kerja sama ekonomi internasional tingkat menteri pertama di Paris, Perancis tahun 1975. Tujuan mendasar dari dialog Utara-Selatan adalah mencari kesepakatan dalam mengubah hubungan antara negara-negara industri kaya (G7) dengan negara-negara berkembang (G 15). Konferensi Paris diharapkan bisa menghasilkan perubahan hubungan ke arah persamaan dalam Orde Ekonomi Internasional Baru. Sehingga negara-negara

berkembang menginginkan distribusi kekayaan yang lebih adil dan menuntut partisipasi yang lebih besar dalam hubungan ekonomi internasional.

Description: DAMPAK BERAKHIRNYA PERANG DINGIN Rating: 5.0 Reviewer: Amir Al-Maruzy ItemReviewed: DAMPAK BERAKHIRNYA PERANG DINGIN

Proses Reunifikasi Jerman – Sahabat Sekalian, pada kesempatan kali iniKata Ilmu akan berbagi artikel mengenai proses penyatuan Jerman. Rencana untuk menyatukan kembali wilayah Jerman pertama kali diajukan oleh Josef Stalin pada tahun 1952. Stalin mengusulkan agar Negara Jerman yang satu itu bersifat netral dengan sebuah perbatasan timur yang disebut sebagai Perbatasan Oder-Neisse, dan pasukan Sekutu dipindahkan pada tahun itu juga. Selain itu, diusulkan pula olehnya bahwa nantinya Negara Jerman itu bergabung dengan Pakta Warsawa. Sebaliknya, Pemerintahan Jerman Barat di bawah Kanselir Konrad Adenauer, menghendaki integrasi lebih dekat dengan Eropa Barat, dan memintan penyatuan kembali dirundingkan dengan syarat pemilihan umum seluruh Jerman serta dipantau Dunia Internasional. Karena tiada titik temu, maka usulan itu akhirnya tidak menjadi kenyataan. Harapan untuk penyatuan kembali Jerman muncul ketika program keterbukaan politik digelindingkan oleh pemimpin Uni Soviet, Michael Gorbachev, pada tahun 1985. Reformasi politik itu, mulai berhembus ke Blok Timur, diantaranya ke Jerman Timur serta memunculkan harapan baru di sana.

Seiring dengan itu, pada bulan Agustus 1989, pemerintahan reformis Hingaria melonggarkan peraturan ketat di perbatasannya dengan Austria, dan ribuan warga Jerman Timur bisa melarikan diri ke Barat melalui Hongaria. Selanjutnya perpindahan warga Jerman Timur ke Jerman Barat terus berlanjut, antara lain lewat Polandia. Sementara itu, demonstrasi menentang rezim Jerman Timur berawal di tanah air sendiri, terutama demonstrasi-demonstrasi di Leipzig. Pada peringatan hari ulang tahun ke-40 Jerman Timur, Gorbachev berkunjung ke sana tanggal 6-7 Oktober 1989. Dalam kunjungannya itu, ia memberikan dukungan kepada para pemimpin Jerman Timur untuk menerima perubahan. Selanjutnya, pada tanggal

18 Oktober terjadi perubahan kepemimpinan di Jerman Timur dengan mundurnya Erich Honecher, dan digantikan oleh Egon Krenz, yang kemudian diikuti oleh bubarnya kabinet pemerintahan. Kejadian itu memicu warga Jerman Timur berbondong-bondong pergi ke perbatasan, dan merusak Tembok Berlin.

Pemilihan umum bebas pertama dan satu-satunya dalam sejarah Jerman Timur dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 1990. Kemudian pemerintahan yang terbentuk setelah pemilu itu, diberi mandat untuk berunding dengan Jerman Barat mengenai kesepakatan penggabungan kedua negara tersebut.

Tidak lama kemudian disusul dengan bubarnya kabinet Jerman Timur dan Partai Politbiro Partai Komunis sebagai lembaga tertinggi di Jerman Timur. Selang lima hari kemudian Tembok Berlin dan perbatasan lainnya dinyatakan terbuka. Sejak itu jutaan warga Jerman Timur mengunjungi Berlin Timur.

Meskipun Tembok Berlin telah dinyatakan terbuka, namun proses reunifikasi kedua Jerman baru terjadi pada Pertemuan Ottawa. Pertemuan itu diadakan tanggal 20 November 1989 dan diadakan di Ottawa. Pertemuan itu menggrariskan formula ”Dua Plus Empat” bagi proses unifikasi Jerman. Rumus “Dua Plus Empat” itu sendiri artinya konferensi itu diikuti oleh dua Jerman yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur, ditambah empat negara Sekutu yang sebelumnya menguasai Jerman, yang meliputi Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, serta Perancis. Selanjutnya pada tanggal 14 Pbruari 1990 Kanselir Helmut Kohl dan rekannya dari Jerman Timur Hans Modrow setuju untuk mempersiapkan penyatuan mata uang dan ekonomi kedua negara.

Kemudian pada tanggal 24 April 1990 Kohl dan de Maiziere menetapkan penyatuan ekonomi dan moneter Jerman, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan menetapkan Deutsche Mark sebagai mata uang Jerman.

Penyatuan Jerman tidak terbatas hanya pada persoalan ekonomi, namun menyangkut pula bidang militer. Semula Menlu Uni Soviet Edward Shevardnadze dalam pertemuan “Dua Plus Empat” pertama di Bonn mengajukan usulan agar Jerman Bersatu dalam lima tahun pertama tetap dalam Pakta Warsawa atau netral, namun usul ini ditolak NATO. Akhirnya Moskow menyetujui Jerman Bersatu

bergabung dalam NATO dengan tidak menganggap lagi Pakta Warsawa sebagai musuh. Pada tanggal 13 Agustus 1990 parlemen Jerman sepakat menetapkan tanggal 23 Oktober 1990 sebagai hari penggabungan kembali kedua Jerman. Dalam sidang parlemen tersebut, 294 suara mendukung, 62 suaru melawan, serta 7 suara abstain. Reunifikasi Jerman akhirnya dilakukan lebih cepat dari rencana semula, yaitu pada tanggal 3 Oktober 1990. Selanjutnya enam hari berikutnya Tembok Berlin yang selama ini memisahkan kedua Negara tersebut segera dirobohkan.

Meskipun reunifikasi Jerman telah berlangsung dengan sukses, namun persoalan perekonomian Jerman dalam tahun-tahun pertama setelah penyatuan itu sangat berat. Ini disebabkan karena adanya kesenjangan perekonomian kedua negara itu, dimana Jerman Barat harus menyesuaikan perekonomiannya dengan Jerman Timur.[ki

Sejarah Apartheid – Sahabat Sekalian, Pada kesempatan kali ini Kata Ilmu akan berbagi artikel mengenai sejarah Apartheid. Istilah Apartheid pertama kali digunakan oleh orang-orang keturunan Belanda yang lahir di AfrikaSelatan. Istilah itu sendiri mengandung arti pemisahan. Pemisahan di sini maksudnya adalah pemisahan orang-orang Belanda (kulit putih) dengan penduduk asli Afrika (kulit hitam). Istilah Apartheid kemudian berkembang menjadi suatu kebijaksanaan politik. Apartheid, yang menjadi politik resmi Pemerintahan Afrika Selatan, terdiri atas program-program dan peraturan-peraturan yang

bertujuan untuk melestarikan pemisahan rasial. Secara structural, Apartheid adalah kebijaksanaan mempertahankan dominasi minoritas kulit putih atas mayoritas bukan kulit putih melalui pengaturan masyarakat di bidang social, ekonomi, politik, militer dan kebudayaan. Kebijaksanaan ini mulai berlaku resmi pada tahun 1948. Orang-orang yang bukan kulit putih dihalang-halangi untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik. Mereka juga dibatasi untuk dapat bertempat tinggal dan tidak diberikan hak untuk bepergian dengan bebas. Sebaliknya, orang kulit putih berhak mengendalikan pemerintahan, termasuk dalam urusan militer dan polisi.

Munculnya masalah Apartheid ini berawal dari pendudukan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa di Afrika. Bangsa Eropa pertama yang dating ke Afrika Selatan adalah bangsa Belanda. Bangsa Belanda datang ke Afrika selatan dipimpin oleh Jan Anthony van Riebeeck (1618-1677). Kedatangan bangsa Belanda di Afrika Selatan ini menimbulkan masalah baru dalam kehidupan masyarakat di Afrika Selatan. Kedudukan masyarakat Afrika Selatan menjadi di bawah kedudukan bangsa Eropa (Belanda atau kulit putih), sehingga masalah warna kulit inilah yang menjadi titik pangkal munculnya masalah Apartheid. Bangsa Belanda kemudian langsung menetap. Mereka sering disebut dengan nama bangsa Boer. Kedatangan bangsa Belanda itu kemudian diikuti oleh bangsa Inggris yang berhasil melakukan

penguasaan dari ujung Afrika Utara (Mesir) hingga ujung Afrika Selatan (cape Town). Kedatangan Inggris di Afrika Selatan mengakibatkan meletusnya Perang Boer (1899-1902) antara Inggris dan orang-orang Boer (Belanda). Dalam perang itu pihak Inggris berhasil mengalahkan bangsa Boer, sehingga wilayah Afrika Selatan menjadi daerah kekuasaan Inggris. Inggris akhirnya menjadi penguasa di wilayah Afrika Selatan, selanjutnya, dibentuklah Uni Afrika Selatan pada tahun 1910. dengan kemenangan Inggris di Afrika Selatan ini, maka semakin banyak orang-orang Inggris yang datang ke Afrika Selatan.

Sejak Inggris berkuasa, di wilayah Afrika Selatan telah dibentuk system pemerintahan yang berada di bawah pengawasan Inggris. Di wilayah tersebut Inggris juga telah menjalankan politik rasial (pemisahan berdasarkan ras). Dalam Negara tersebut, orang kulit putih yang merupakan minoritas menjadi penguasa terhadap orang kulithitam yang mayoritas. Orang kulit putih, dengan Partai Nasional mendapat kemenangan dalam pemilu tahun 1948. sejak tahun 1948, Apartheid menjadi kebijaksanaan resmi Negara Afrika Selatan. Kebijaksanaan ini memungkinkan bangsa kulit putih Afrika Selatan, yang terdiri dari 15 persen dari jumlah penduduknya, mengatur segala masalah di negeri itu.

Melalui kebijaksanaan ini, penduduk Afrika Selatan digolongkan menjadi empat golongan besar,yaitu kulit putih atau keturunan Eropa, suku bangsa Bantu (salah satu suku bangsa di Afrika Selatan), orang Asia yang kebanyakan adalah orang Pakistan dan India, dan orang kulit berwarna atau berdarah campuran, diantaranya kelompok Melayu Cape. Pemisahan suku yang dilakukan di Afrika Selatan ini mendapat tanggapan dunia internasional. Bahkan Majelis Umum PBB mengutuk perbuatan itu. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut juga mendapat tanggapan yang serius dari rakyat Afrika Selatan. Di Afrika Selatan sering terjadi gerakan-gerakan pemberontakan untuk menghapus pemerintahan Apartheid. Gerakan yang terkenal dilakukan oleh kalangan rakyat kulit hitam Afrika

Selatan dipelopori oleh African National Congress (ANC) yang berada di bawah pimpinan Nelson Mandela. Pada tahun 1961, ia memimpin aksi rakyat Afrika Selatan untuk tinggal di dalam rumah. Aksi tersebut ditanggapi oleh pemerintah Apartheid dengan menangkap dan kemudian menjebloskan Mandela ke penjara Pretoria tahun 1962. Nelson Mandela baru dibebaskan pada tanggal 11 Februari 1990 pada masa pemerintahan Frederik Willem de Klerk. Pembebasan Nelson Mandela membawa dampak positif terhadap perjuangan rakyat Afrika Selatan dalam memperjuangkan penghapusan pemerintahan Apartheid. Pada tanggal 2 Mei 1990 untuk pertama kalinya pemerintahan Afrika Selatan mengadakan perundingan dengan ANC untuk membuat undangundang nonrasial. Pada tanggal 7 Juni 1990 De Klerk menghapuskan Undang-undang Darurat Negara yang berlaku hampir pada setiap bagian negara Afrika Selatan. Perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Nelson Mandela dalam menegakkan kekuasaan tanpa adanya rasialisme di Afrika Selatan dan menghapuskan kekuasaan Apartheid memakan waktu yang cukup lama. Nelson Mandela terus berjuang untuk mencapai kebebasab negerinya baik perjuangan yang dilakukan di dalam negerinya, agar mendapat dulungan dari seluruh rakyatnya, maupun perjuangan yang dilakukan di luar negeri, yaitu untuk mendapatkan pengakuan atas perjuanganya dalam menghapuskan kekuasaan Apartheid di Afrika Selatan. Upaya-upaya yang ditempuh oleh Nelson Mandela tersebut mulai menampakkan hasil yang menggembirakan, ketika pwemerintah minoritas kulit putih di bawah pimpinan F.W. De Klerk memberikan angina segar kebebasan bagi warga kulit hitam. Pada tanggal 21 Februari 1991, di hadapan siding parlemen Afrika Selatan, presiden F.W. De Klerk mengumumkan penghapusan semua ketentuan dan eksistensi system politik Apartheid. Pengumuman itu diikuti dengan penghapusan 3 undang-undang yang memperkuat kekuasaan Apartheid, yaitu :

Land act, yaitu undang-undang yang melarang orang kulit hitam memiliki tanah di luar wilayah tempat tinggal yang telah ditentukan.

Group Areas Act, yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal orang-orang kulit putih dan kulit hitam, dan

Population Registration Act, yaitu undang-undang yang mewajibkan semua orang kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompok suku masing-masing.

Penghapusan undang-undang tersebut diikuti dengan janji pemerintahan De Klerk untuk menyelenggarakan pemilu tanpa pembatasan rasial (pemilu multirasial).Garis politik yang ditempuh Presiden De Klerk tersebut menghentak banyak pihak dan membangkitkan semangat perjuangan orang-orang kulit hitam dalam rangka memperjuangkan Afrika Selatan tanpa adanya perbedaan rasialis.

Ketika diadakan pemilu multirasial pertama tahun 1994, partai yang dipimpin oleh Nelson Mandela, ANC, berhasil menjadi pemenang. Pada tanggal 9 Mei 1994, Nelson Mandela dipilih oleh Majelis Nasional (Parlemen Afrika Selatan) sebagai presiden Afrika Selatan. Ia adalah presiden pertama dari orang kulit hitam. Pada tanggal 10 Mei 1994 Nelson Mandela dilantik sebagai presiden dalam upacara megah di Union Building, Pretoria. Upacara pelantikan dihadiri oleh sejumlah tokoh dunia dan disaksikan jutaan mata pemirsa televise baik dari dalam maupun luar Afrika Selatan. Peristiwa bersejarah ini

merupakan puncak perjuangan rakyat Afrika Selatan. Sejak terhapusnya kekuasaan Apartheid, Afrika Selatan mulai membangun negerinya agar dapat sederajat dengan Negara-negara lain di dunia.[ki]

Home » SMA » Bab 1-Perubahan Dunia Setelah Perang Dunia II

Bab 1-Perubahan Dunia Setelah Perang Dunia II

Bab 1

Perubahan Dunia Setelah Perang Dunia II

 

Standar Kompetensi

3.            Menganalisis perkembangan sejarah dunia sejak Perang Dunia II sampai dengan perkembangan mutakhir.

 

Kompetensi Dasar

3.1          Menganalisis perkembangan sejarah dunia dan posisi Indonesia di tengah perubahan politik dan ekonomi internasional setelah Perang Dunia II sampai dengan berakhirnya Perang Dingin.

Penanaman Nilai Karakter

Setelah mempelajari materi ini diharpkan siswa memiliki sikap kreatif, cinta perdamaian, inovatis,

cinta tanah air, dan mandiri.

 

Motivasi Belajar

Perang Dunia  telah terjadi dua kali dan waktu berlangsungnya Perang Dunia I ( 1914-1918) serta Perang Dunia II ( 1939-1945). Perang banyak mengakibatkan penderitaan bagi rakyat kecil, betapa dahsyatnya Perang Dunia I maupun Perang Dunia II sehingga mengakibatkan tragedi kemanusiaan yang sangat hebat, jutaan korban perang di Asia merupakan fakta yang sangat mengerikan, Perang Dunia juga memicu perkembangan teknologi persenjataan dari masing-masing negara yang terlibat perang. Bagaimana posisi Indonesia di tengah perubahan politik dan ekonomi internasional setelah Perang Dunia II sampai berakhirnya perang dingin? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita pelajari materi berikut!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gambar. Senjata Perang Dunia II

 

   

Ringkasan Materi

A.            Proses Dekolonisasi Asia dan Afrika dengan Transformasi Politik dan sosisl di Berbagai Negara Setelah Perang Dunia II

1.            Pengertian Dekolonisasi

Dekolonisasi adalah suatu gerakan untuk menentang kolonial atau kekuasaan bangsa-bangsa Eropa, atau bangkitnya bangsa-bangsa Asia-Afrika untuk menentang kekuasaan bangsa Eropa yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan. Istilah dekolonisasi sering dipakai oleh semangat untuk menentukan nasib sendiri ( self determination), faktor ideologi, dan strategi antiimperalisme yang dimiliki oleh pergerakan-pergerakan kebangsaan negara-negara di Asia Afrika harus berjuang secara fisik untuk meraih kemerdekaan.

Pasca-Perang Dunia II, semangat untuk menentukan nasib sendiri dari negara-negara jajahan sangat mendominasi negara-negara Asia dan Afrika seperti India, Filipina, Turki, dan Mesir. Semangat untuk menentukan nasib sendiri ini juga menular ke Indonesia. Proses dekolonisasi negara-negara Asia dan Afrika kemudian menjadi fenomena yang dominan pada akhir Perang Dunia II. Kondisi ekonomi dan politik Indonesia pun mengalami berbagai perubahan yang signifikan.  

Perang Dunia II diakhiri dengan berbagai perjanjian antara pihak yang kalah perang (Jerman, Jepang, dan Italia) dan yang menang perang (pihak Sekutu: AS, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan lain-lain). Perjanjian yang penting adalah perjanjian Sekutu dengan Jerman dan Sekutu dengan Jepang. Selain itu, pasca-Perang Dunia II juga ditandai dengan berbagai konferensi, antara lain sebagai berikut.

a.            Konferensi Atlantik

Konferensi Atlantik diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 1941 antara Franklin Delano Roosevelt (Presiden Amerika Serikat) dan Winston Churcill (Perdana Menteri Inggris). Konferensi Atlantik menghasilkan piagam perdamaian yang disebut Piagam Atlantik (Atlantik Charter). Piagam Atlantik sebagai fondasi berdirinya PBB.

b.            Konferensi Casablanca

Konferensi Casablanca diselenggarakan pada bulan Januari 1943 antara Franklin Delano Roosevelt dan Winston Churcill. Konferensi itu membahas perencanaan penyerbuan tentara Sekutu ke Eropa guna mengalahkan tentara blok Sentral (Poros atau blok Jerman).

c.             Konferensi Moskow

Konferensi Moskow diselenggarakan pada bulan Oktober 1943 yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Rusia (Vyacheslav Mikhailovich Molotov), Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Cordel Hull), dan Menteri Luar Negeri Inggris (Anthony Eden). Konferensi itu membahas tentang rencana pembentukan organisasi internasional yang menjamin perdamaian.

d.            Konferensi Kairo

Konferensi Kairo diselenggarakan pada bulan November 1943 antara Franklin Delano Roosevelt, Winston Churcill, dan Chiang Kai-shek (Cina). Konferensi Kairo memutuskan bahwa mereka akan menggempur Jepang sampai menyerah.

e.            Konferensi Teheran

Konferensi Teheran diselenggarakan pada Desember 1943 yang dihadiri Josep Stalin, Franklin Delano Roosevelt, dan Winston Churcill. Pada prinsipnya konferensi itu mendukung keputusan Konferensi Kairo dan bertekad melanjutkan kerja sama meskipun perang telah berakhir.

f.             Konferensi Yalta

Konferensi Yalta diselenggarakan pada bulan Februari 1945 antara Josep Stalin, Franklin Delano Roosevelt, dan Winston Churcill. Konferensi berhasil mengambil keputusan, antara lain:

1)            penyerahan Jerman tanpa syarat;

2)            pembentukan organisasi internasional yang menjamin perdamaian dunia;

3)            perencanaan penyelenggaraan konferensi di San Fransisco pada tanggal 25 April 1945.

2.            Proses Dekolonisasi

Dekolonisasi dimulai dengan gerakan menentang penjajah dengan berbagai cara kemudian dilanjutkan dengan proses kemerdekaan kemudian lahirlah negara- negara baru di kawasan Asia-Afrika. Sejak permulaan abad ke-20 bangsa-bangsa di kawasan Asia-Afrika mulai bangkit menentang kekuasaan bangsa-bangsa Eropa. Perjuangan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di Asia-Afrika itu bertujuan untuk mencapai kemerdekaannya agar terbebas dari segala bentuk kekuasaan bangsa asing.

Semangat perjuangan bangsa Asia dan Afrika ini semakin meningkat setelah kemenangan pasukan Jepang terhadap Rusia tahun 1905. Akibat kemenangan tersebut, dimulailah proses dekolonisasi di kawasan Asia Afrika. Maka muncullah proses dekolonisasi di kawasan Asia Afrika yang diawali oleh bangkitnya rasa nasionalisme dari bangsa-bangsa di kawasan Asia dan dari bangsa-bangsa di kawasan Afrika. Kemudian proses dekolonisasi dilanjutkan dengan munculnya negara-negara baru di kawasan Asia Afrika. Melalui berbagai bentuk perjuangan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di kawasan Asia Afrika yang berhasil membebaskan dirinya dari kaum penjajah, serta berhasil mendirikan negara-negara baru yang terbebas dari segala bentuk ikatan dari kekuasaan asing. Gerakan Nasionalisme di Kawasan Asia disebabkan oleh beberapa faktor,antara lain sebagai berikut.a.            Kenangan kejayaan masa lampau.

b.            Penderitaan dan kesengsaraan akibat imperialisme.

c.             Munculnya golongan cendekiawan.

d.            Kemenangan Jepang atas Rusia (1905).

e.            Kemajuan dalam bidang politik,sosial,ekonomi.

                Runtuhnya kekuasaan kolonial di kawasan Asia dan Afrika ini menjadi awal dari berubahnya struktur politik global. Jumlah negara-negara menjadi berkembang lebih banyak. Tercatat pada pasca Perang Dunia II jumlah Negara mencapai 51 negara, dan saat ini telah mencapai 192 negara. Proses dekolonisasi ini dipicu oleh adanya gerakan-gerakan nasionalisme yang berkembang di masing-masing negara di Asia dan Afrika, antara lain sebagai berikut.

a.            Nasionalisme di Jepang

Nasionalisme di Jepang muncul setelah kedatangan bangsa barat ke Jepang yang dipelopori oleh Komodor Matthew Calbraith Perry yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian Shimoda oleh Shogun Yoshinabu Tokugawa pada tahun 1854 yang isinya pelabuhan-pelabuhan Shimoda dan Hakodate dibuka untuk perdagangan bangsa asing. Sejak saat itu, Jepang menjadi negara yang terbuka untuk bangsa barat dan bangsa-bangsa yang lain. Sebelumnya Jepang menerapkan politik isolasi yang membatasi kontak dengan bangsa lain. Pada waktu itu, di Jepang sedang terjadi gerakan anti-Shogun (Shogun adalah pemerintahan yang bercorak militer yang dipimpin oleh seorang panglima tentara, sering juga disebut dengan pemerintahan Bakufu artinya pemerintahan tentara di bawah Shogun). Para pendukung gerakan ini menginginkan kekuasaan pemerintahan diserahkan kembali kepada kaisar. Akhirnya pada tanggal 8 November 1867 Shogun meletakkan jabatannya dan menyerahkan kekuasaannya kepada kaisar Meiji atau Kaisar Mutsuhito. Pada masa pemerintahan kaisar Meiji dilaksanakan program restorasi yang bertujuan mengejar ketertinggalan bangsa Jepang terhadap bangsa lain, khususnya Barat.

Pembaharuan awal yang dilakukan Kaisar Meiji, antara lain sebagai berikut.

1)            Pada tanggal 3 Januari 1868 Kaisar Meiji mengumumkan                dihapuskannya sistem pemerintahan   bakufu.

2)            Kaisar Meiji membentuk Genfoin (badan konstituante), yang bertugas menyusun undang-undang dan mengurus kehakiman

3)            Untuk memperkokoh kedudukan pemerintah dan kesatuan bangsa Jepang maka Kaisar Meiji mengambil tindakan-tindakan, antara lain sebagai berikut.

a)            Memindahkan ibu kota negara dari Kyoto ke Tokyo.

b)            Diciptakan bendera kebangsaan Hinomaru.

c)            Syintoise dijadikan agama negara.

d)            Diciptakan lagu kebangsaan Kimigayo.

e)            Semangat Busyido menjadi cita-cita umum rakyat Jepang.

4)            Pada tanggal 6 April 1868 Kaisar Meiji mengumumkan proklamasi yang akan membentuk parlemen sebagai wakil rakyat.

5)            Tentara-tentara pribadi milik kaum bangsawan dibubarkan dan dibentuk tentara nasional Jepang.

Pembaharuan secara modern merupakan kelanjutan dari pembaharuan tahap pertama yang meliputi beberapa aspek, yaitu sebagai berikut.

1)            Dalam bidang politik/pemerintahan dilakukan penghapusan sistem feodalisme dan membentuk pemerintahan yang bersifat desentralisasi agar pemerintahan menjadi kuat. Pada tahun 1889 diumumkan berlakunya Undang-Undang dasar negara Jepang parlemen (Gikai) yang terdiri dari 2 majelis, yaitu majelis tinggi dan majelis rendah.

2)            Dalam bidang sosial menghapuskan sistem hukum yang berdasarkan pelapisan sosial dan menegakkan persamaan derajat.

3)            Dalam bidang militer, Kaisar Meiji membentuk Gunbatsu atau Departemen Pertahanan yang bertanggung jawab kepada kaisar. Setiap warga negara yang berusia 20 tahun dikenakan wajib militer. Persenjataan dibeli dari negara-negara Eropa Barat. Mengirim keluarga Satsuma untuk belajar pada Angkatan Laut Inggris dan keluarga Chosu untuk belajar pada Angkatan Darat Prusia (Jerman).

4)            Pada bidang pendidikan, Jepang mengirim mahasiswanya untuk belajar di negara-negara barat. Selain itu juga mendatangkan tenaga ahli dari negara-negara Barat. Tahun 1871 dibentuk Departemen Pengajaran, bertugas melakukan pembaharuan pendidikan dengan sistem Eropa Barat. Dikeluarkannya Undang-undang wajib belajar, bagi setiap anak yang berusia 6-14 tahun. Didirikan sekolah-sekolah menengah dan perguruan tinggi di seluruh negeri Jepang.

5)            Bidang Ekonomi dan industri, dikeluarkan peraturan baru tentang kepemilikan tanah dan pajak pertanian, mendirikan laboratorium-laboratorium penelitian tanaman pertanian, mendatangkan ahli-ahli pertanian dan mesin-mesin pertanian modern dari Eropa Barat, mendatangkan mesin-mesin industri modern dari Inggris, meningkatkan hasil produksi teh dan sutera untuk memperoleh devisa negara, membangun pabrik, galangan kapal, pusat pembangkit listrik, jaringan telekomunikasi, jalan kereta api, dan sebagainya.

Akibat dari restorasi ini, jepang menjadi negara yang paling maju di kawasan Asia. Salah satu prestasi dari kemajuan di bidang militer adalah keberhasilan Jepang mengalahkan Rusia pada tahun 1905.

b.            Nasionalisme di Cina

Akibat kalah pada perang candu Cina yang saat itu dikuasai dinasti manchu harus menandatangani perjanjian Nanking yang isinya, antara lain  sebagai berikut.

1)            Cina harus menyerahkan Hongkong ke Inggris.

2)            Cina harus membayar kerugian kepada pedagang Inggris yang barang dagangan (candu) telah dibakar.

3)            Pelabuhan Kanton dan beberapa pelabuhan lainnya dibuka untuk perdagangan dengan Inggris.

Pada tahun 1900 terjadi pemberontakan Boxer, sebagai wujud kebencian rakyat Cina terhadap orang-orang barat yang menduduki tanah airnya. Pemberontakan ini dipimpin oleh Ratu Tshe -Shi. Akan tetapi pemberontakan boxer berhasil dipadamkan oleh bersatunya bangsa bangsa Eropa di Cina. Kekalahan-kekalahan yang di derita oleh kekaisaran Cina dalam menghadapi bangsa Asing menyadarkan jiwa nasionalisme rakyat Cina untuk menentang penjajahan. Muncullah tokoh nasional Cina yaitu Dr. Sun Yat sen. Dasar perjuangan Sun Yat Sen di kenal dengan " San Min Chu-i atau tiga asas kerakyatan yang meliputi:

1)            nasionalisme atau kebangsaan,

2)            demokrasi atau kedaulatan rakyat, dan

3)            sosialisme atau kesejahteraan sosial

Pada tanggal 2 Januari 1912 Sun Yat Sen memproklamasikan berdirinya Republik Cina yang berpusat di Kanton. Presiden pertamanya adalah Yuan Shih Kai (1912-1916) yang kemudian digantikan oleh Sun Yat Sen (1916-1925).

c.             Nasionalisme di India

Gerakan nasionalisme di India muncul pada tahun 1885 dengan di- tandai berdirinya All Indian National Congress, atau biasa disebut Congress. Congress adalah semacam majelis rakyat yang di dalamnya terdapat wakil-wakil dari golongan hindu, Budha, dan Islam. Tokoh-tokohnya yang terkenal, antara lain Mahatma Gandhi, Ali Liqut Khan, Jawaharlal Nehru, Mohammad Ali Jinnah, B.G Tilaq dan Banerjee. Di antara mereka yang paling menonjol adalah Mahatma Gandhi, dengan dasar perjuangannya, yaitu sebagai berikut.

1)            Ahimsa, yaitu melakukan gerakan perlawanan tanpa menggunakan kekerasan.

2)            Hartal, yaitu gerakan yang bersifat pasif atau disebut juga mogok kerja

3)            Satyagraha, yaitu gerakan cinta tanah air dengan tidak bekerja sama dengan penjajah.

4)            Swadesi, yaitu menggunakan barang produksi dalam negeri.

Selain 4 dasar tersebut terdapat juga gerakan-gerakan perlawanan, antara lain sebagai berikut.

1)            Gerakan Sosial Brahma Samaj yang dipimpin oleh raja Ramohan Ray. Gerakan ini bertujuan untuk menghapuskan adat tradisi kuno, aturan kasta dan mengajar dasar monotheisme dalam agama Hindu.

2)            Gerakan pendidikan Santiniketan yang dipimpin oleh Rabindranath Tagore, penyair besar bangsa India. Gerakan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan budaya India.

3)            The Great India Mutiny (Pemberontakan Sipahi), yaitu pemberontakan bersenjata para prajurit EIC yang mendapat dukungan dari rakyat. Pemberontakan ini dipimpin oleh Bahadur Syah, raja Moghul di India.

d.            Nasionalisme Filipina

Pada tahun 1898 pecahlah pemberontakan Katipunan dari rakyat Filipina melawan Spanyol. Pemberontakan ini merupakan awal dari gerakan nasionalisme di Filipina. Dipimpin oleh Yose Rizal yang akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Spanyol. Nasionalisme Filipina dilanjutkan oleh pemimpin Emilio Aqunaldo yang berhasil mendirikan Liga Pembebasan Filipina dan pada tanggal 12 Juni 1898 memproklamasikan Republik Filipina Merdeka. Filipina jatuh ke tangan Amerika serikat dari tangan Spanyol. Untuk menyiapkan kemerdekaan Filipina maka Amerika serikat mengeluarkan Undang-Undang The Tydings Mc Duffie Act pada tahun 1934. Berdasarkan undang-undang ini Filipina mendapat status Commonwealth selama 12 tahun. Sebagai realisasi The Tydings Mc Duffie Act, kemerdekaan Filipina dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 1946 dengan presiden pertama Manuel Roxas.

e.            Nasionalisme Turki

Pemerintah Turki yang sangat lemah mendapat julukan "The Sick Man from Europe". Pada tahun 1919 muncullah gerakan Turki Muda yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha, tujuannya adalah untuk mengusir kekuatan sekutu dan rezim lama yang lemah. Pada tanggal 23 Juli 1923 ditandatangani perjanjian Laussane antara Turki dan Sekutu yang isinya,antara lain sebagai berikut.

1)            Thracia Timur dikembalikan ke Turki.

2)            Turki melepaskan semua daerah yang penduduknya bukan bangsa Turki, yaitu Arab yang menjadi negara merdeka, Libia diambil alih Italia, Mesir, Palestina, Irak dan Siprus diambil alih oleh Inggris, Suriah dan Libanon diambil alih oleh Prancis.

3)            The Straits (selat) terbuka untuk semua kapal.

4)            Semua hak ekstrateritorial bangsa asing dihapuskan.

5)            Tidak ada keharusan bagi Turki untuk mengurangi angkatan perangnya.

6)            Turki tidak perlu membayar kerugian perang.

7)            Turki harus melindungi minoritas.

Mustafa Kemal Pasha berupaya menjadikan Turki republik modern. Kebijakannya untuk memodernkan Turki,yaitu sebagai berikut.

1)            Menyusun undang-undang dasar baru.

2)            Melaksanakan ekonomi etatisme.

3)            Melaksanakan rencana pembangunan lima tahun.

4)            Huruf Arab diganti dengan huruf latin.

5)            Melaksanakan pemerintahanan sekuler.

f.             Nasionalisme Mesir

Pada tahun 1881 timbul pemberontakan rakyat di Mesir yang dipimpin Arabi Pasya. Peristiwa ini merupakan kebangkitan semangat kebangsaan Mesir, yang kemudian berkembang dalam bentuk gerakan pembaharuan dalam Islam, yang dikenal dengan Gerakan Salafiah, dipelopori oleh para alim ulama seperti Jamaluddin Al Afghani, Syah Muhammad Abduh, dan lain-lain. Adapun sebab-sebab nasionalisme Mesir, antara lain sebagai berikut.

1)            Adanya gerakan Wahabi, semula merupakan gerakan agama      yang kemudian memberontak pemerintahan Turki. Dengan        demikian, secara politik membangkitkan tumbuhnya        nasionalisme Mesir.

2)            Adanya pengaruh Revolusi Prancis. Ketika Napoleon Bonaparte                mendarat di Mesir, ia juga membawa suara Revolusi Prancis               yang kemudian menimbulkan paham liberal dan nasionalisme      Mesir.

3)            Munculnya kaum intelektual yang berpaham modern.

4)            Adanya Gerakan Pan Arab, yang dirintis oleh Amir Chetib Arslan                dengan yang menganjurkan persatuan semua bangsa Arab    dengan tujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsanya.

5)            Pengaruh Gerakan Turki Muda.

Karena tidak mampu lagi menekan nasionalisme di Mesir,  maka Inggris secara sepihak mengumumkan Unilateral Declaration pada tanggal 28 Februari 1922,  seperti berikut.

a.            Inggris mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Mesir.

b.            Inggris masih berhak atas empat reserverd points, yaitu                 sebagai                 berikut.

                1)            Mempertahankan Terusan Suez.

                2)            Menggunakan daerah Mesir untuk operasi militer.

                3)            Mempertahankan Mesir dari agresi bangsa lain.

                4)            Melindungi bangsa lain di Mesir dan                        kepentingannya.

c.             Status Sudan akan dibicarakan lebih lanjut.

g.            Nasionalisme di Libya

Di Libya, pergerakan nasionalisme dipelopori oleh Raja Idris El-Sanusi. Ia mulai memimpin perjuangan rakyat Libya dalam melawan dominasi penjajahan Italia tahun 1916. Keberhasilan pergerakan nasionalisme yang dipimpin olehnya tercapai pada tahun 1949. Ia memelopori pendeklarasian Libya sebagai negara merdeka dengan menetapkan Tripoli sebagai ibu kota Negara. Peristiwa itu terjadi dengan seiring kalahnya Italia pada Perang Dunia II. Idris El-Sanusi juga berperan dalam memersatukan Tripolitania, Fezzan, dan Cyrenaica tahun 1949. Meskipun tersingkir dari kudeta militer yang dipimpin oleh Muammar Khadafi di tahun 1969, Idris telah berhasil memimpin perjuangan nasionalisme Libya.

h.            Nasionalisme di Birma (Myanmar)

Di Birma (Myanmar), proses dekolonisasi berlangsung dalam rangka melepaskan diri dari jajahan Inggris. Kolonial Inggris menjajah Birma sejak 1886 hingga 1942. Penjajahan Inggris di Birma mempunyai peran dalam meningkatkan rasa nasionalisme rakyat Birma dalam menentang pemerintahan kolonial ini. Meningkatnya nasionalisme rakyat Birma dipicu oleh pindahnya pemerintahan kolonial Inggris dari kota Mandalay ke kota Yangoon tahun 1886. Kota Yangoon digunakan Inggris sebagai subbagian dari pemerintahan Inggris di India.

Akibatnya, banyak warga India yang bermigrasi ke Birma. Di sisi lain, di bawah pemerintahan kolonial Inggris, Birma menjadi salah satu negara pengekspor beras terbesar di dunia. Hal ini membuat Birma mengalami masalah disintegrasi social. Penyebabnya karena system perekonomian tersebut tidak dikuasai oleh rakyat Birma, melainkan oleh pemerintah kolonial Inggris. Pergerakan nasionalisme pun mulai muncul. Salah satunya adalah pergerakan yang bernama Young Men’s Buddhist Association atau Asosiasi Pemuda Buddha. Perwujudan aksinya adalah dengan melakukan demonstrasi dan pemogokan kerja, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik dan pemerintahan Negara bentukan Inggris. Hal itu dilakukan untuk melancarkan reformasi total di Birma. Mereka juga melakukan agitasi mengenai pentingnya pemisahan diri dari India dan pembentukan Negara Birma merdeka.

Munculnya pergerakan nasionalisme masyarakat Birma tidak hanya terjadi di perkotaan, melainkan juga di pedesaan di derah pedesaan, muncul gerakan pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Inggris yang bernama Saya San Rebellion pada 1930 hingga 1932. Pergerakan inimendapat dukungan yang kuat dari rakyat Birma, meskipun tidak lama kemudian diberantas habis oleh pemerintahan kolonial Inggris. Akan tetapi bibit-bibit penggerak

kemerdekaan Birma lainnya pu bermunculan. Para penggerak ini lazimnya adalah aktivis dari kalangan mahasiswa atau yang biasa disebut dengan Thakin. Salah satu Thakin yang menonjol adalah U Aung San. Ia adalah mantan prajurit yang dididik oleh Jepang dan kemudian membentuk Burma Independence Army (BIA), atau Tentara Pembebasan Birma. Meskipun BIA membantu Jepang untuk menginvasi Birma pada masa Perang Dunia II, pergerakan ini kemudian menjadi pelopor dalam menyingkirkan penjajahan Jepang dari Birma. Pada proses dekolonisasi Jepang dari Birma, BIA mengubah namanya menjadi Anti-Fascist People’s Freedom League (AFPFL). Kemerdekaan Birma kemudian da proklamirkan pada 4 Januari 1948. presiden pertamanya adalah Sao Shwe Thaik, dengan perdana menteri Thakin Nu.

                Transformasi politik di kawasan Asia dan Afrika pasca-Perang Dunia II memiliki kecenderungan berupa faham sosialisme yang cukup mendominasi. India, Birma, bahkan Indonesia sekalipun memiliki unsur sosialisme yang sangat kental di dalam pergerakan nasionalismenya . Di India, pemerintahan Pandit Jawaharlal Nehru yang berlangsung pada masa awal kemerdekaan India sangat bernuansa sosialis demekian pula Birma, unsur komunisme berperan cukup besar. Mayoritas kursi pemerintahan Birma oleh orang-orang berpemikiran sosialisme-komunisme. Di Indonesia, faham komunisme berkembang dengan dibentuknya Partai Komunis Indonesia pada masa pergerakan nasional, tetapi surut pada masa pendudukan Jepang. Gerakan komunis muncul lagi pasa Perang Dunia II ketika terjadi pemberontakan komunis pada 1948 di Madiun.

B.            Lahirnya Negara-Negara Baru di Asia dan Afrika

               

                1.            Republik Rakyat Cina

Gerakan Nasionalis Cina dipimpin oleh Dr. Sun Yat Sen. Pada tanggal 10 Oktober 1911 kaum nasionalis memproklamasikan berdirinya negara Republik Cina yang beribu kota di Nanking ( Cina selatan ). Pemerintahan diserahkan pada Yuan Shih Kai yang akhirnya memerintah sebagai diktator. Dr. Sun Yat Sen selanjutnya mendirikan Partai Nasionalis Cina ( Kuo Min Tang ), dan Li-Li San sebagai tokoh komunis mendirikan Partai Komunis Cina ( Kung Chang Tang ) tahun 1912 terjadilah konflik antara Partai Nasionalis. Pada saat partai Komunis dipimpin Mao Tse Tung, keinginan menguasai Cina muncul kembali. Konflik memuncak setelah Perang Dunia II berakhir. Akhirnya seluruh Cina jatuh ke tangan Partai Kung Chang Tang dan diproklamirkanlah Republik Rakyat Cina ( RRC) yang berpaham Komunis pada tanggal 1 Oktober 1949 dengan Ibu kotanya di Beijing. Mao Tse Tung diangkat sebagai Presiden pertama. Uni Soviet dan negara-negara Komunis lain langsung mengakui berdirinya RRC. Sebaliknya partai Nasionalis Cina hijrah ke Taiwan dan berkuasa di bawah Chiang Kai Shek. Amerika Serikat pada saat itu hanya mengakui CinaTaiwan.

2.            KoreaPasca Perang Dunia II Korea menjadi daerah rebutan antara Uni Soviet di wilayah korea utara dan amerika Serikat di Korea Selatan. Konflik terjadi terus-menerus, kedamaian tak bisa dicapai, akhirnya diproklamirkan wilayah utara dengan nama Republik Demokrat Rakyat Korea dengan

Ibu kota Pyong Yang (September 1948)dan Perdana Menterinya Kim Il Sung. Sedangkan wilayah selatan dengan nama Republik Kore dengan Ibu kota Seoul dan Presidennya Sying Man Rhee

                (15 Agustus 1948).

3.            MalaysiaSemenanjung Malaka adalah wilayah jajahan Inggris. Setelah Perang Dunia II dibentuk Union of Malaya, yang terdiri dari 9 kerajaan, yaitu Pahang, Perak, Selangor, Kedah, Kelantan, Perlis, Trengganu, Malaka, dan Penang. Pada tahun 1948 diubah menjadi Federation of Malaya. Melalui perjanjian Inggris dan Malaya, maka pada tahun 1957 terjadilah kemerdekaan dengan nama Perserikatan Tanah Melayu dengan Ibu kota Kuala Lumpur, dan tergabung dalam Commonwealth of Nations.

4.            SingapuraSingapura didirikan oleh Thomas Stanford Raffles tahun 1819, yaitu setelah gagal mendirikan Melayu Raya karena adanya Konvensi London. Pada tahun 1946 Singapura menjadi Crown Coloni dari Kerajaan Inggris dan pada tahun 1959 mendapatkan kemerdekaan. Pada bulan September tahun 1965 bergabung dengan Malaysia bersama Sabah dan Serawak, tetapi 9 Agustus 1965 memisahkan diri dan menjadi Republik Singapura.

5.            Indo CinaIndo Cina terdiri dari Vietnam, Laos, Kamboja. Indo Cina merupakan jajahan Prancis, tetapi pada Perang Dunia II Jepang berhasil menduduki Indo Cina. Pada masa dijajah Jepang terjadi perlawanan “ Persatuan Kemerdekaan Vietnam ( Vietnam Doc Lap Dong Minch Hoa ) yang dipimpin Nguyen Ai Quoc ( Ho Chi Minh ).Tanggal 22 Agustus 1945 berdiri Republik Vietnam dengan Presidennya Ho Chi Minh. Prancis rupanya tetap ingin menguasai Indo Cina, sehingga perang terjadi terus menerus. Pada tahun1954 diadakan perundingan di Jenewa, hasilnya, yaitu sebagai berikut.a.            Pasukan Vietnam ditarik mundur dari Vietnam Selatan, Laos,      danKamboja.b.            Vietnam dibagi dua, yaitu Vietnam Selatan dibawah Raja Bao      Dai dengan ibu kotanya Saigon dan Vietnam Utara di bawah Ho                 Chi Minh dengan Ibu      kotanya Hannoi.c.             Pada tahun 1956 diadakan pemilihan umum untuk menentukan                kehendak rakyat tentang status Vietnam Utara, Vietnam Selatan,               Kamboja, dan Laos.d.            Pasukan Prancis akan ditarik mundur dari seluruh Vietnam.                PascaPerang Dunia II Laos menjadi Monarki konstitusionil di        bawah Dinasti Luang Prabang. Tahun 1949 Laos merdeka dan                masuk ke dalam Uni Prancis.       Tahun 1954 Prancis mengakui            kemerdekaan Laos dengan         Rajanya Somdet Prachao              Sisavang Vong. Kamboja setelah              Perang Dunia II juga        mengalami kemerdekaan di bawah         Pangeran Norodom            Sihanouk. Tahun 1949 Kamboja diakui    kemerdekaannya oleh Prancis dan masuk ke dalam Uni Prancis.     Tahun 1953         keluar dari Uni Prancis dan berdiri sendiri.

6.            PakistanPakistan awalnya menjadi satu dengan India di bawah jajahan Inggris. Karena masalah agama,

yaitu India Hindu dan Pakistan Islam, maka berdirilah Pakistan menjadi negara sendiri pada tanggal 15 Agustus 1947. Perjuangan rakyat Pakistan melaui Liga Muslim yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinah dan Liquat Ali Khan. Pakistan memiliki permasalahan yang sulit untuk diselesaikan, yaitu sebagai berikut. a.            Hubungan yang terus menerus tegang dengan India karena        masalahKashmir.b.            Bentuk geografis terdiri dari Pakistan Barat dan Pakistan Timur   yang dibatasi India antara Pakistan Barat dengan pakistan Timur    kadang juga tegang disebabkan, antara lain masalah bahasa                 Benggali ( dipakai di Timur ) minta diakui sebagai bahasa resmi, padahal bahasa negara sudah ditetapkan, yaitu bahasa Urdu      dan huruf Arab. Pakistan Timur akhirnya membentuk negara sendiri, yaitu Bangladesh. Pakistan cenderung ke Blok Barat,       yaitu menjadi anggota SEATO yang bermarkas di Bangkok (        1955 ). Meskipun demikian Pakistan termasuk pemrakarsai                 Konferensi Asia-Afrika.

7.            SrilangkaSrilanka/Sailan/Ceylon adalah adalah negara pulau di sebelah tenggara India. Merdeka dari Inggris 4 Februari 1948. penduduknya terdiri dari golongan Sinhala, tamil. Eurasia, Eropa, agamanya Hindu, Buddha, Islam, dan Katolik. Tahun 1955 Srilangka di bawah Sir John Kotelawala ikut menjadi sponsor Konferensi Asia-Afrika. Tahun 1950 ikut menjadi anggota persemakmuran dan mendirikan Council for Technical Cooperation ( Colombo Plan ) yang diprakarsai Amerika Serikat, Inggris, Australia, Selandia Baru. Tujuan Council for Technical Cooperation ( Colombo Plan) membantu negara-negara berkembang untuk meningkatkan kehidupan sosial, ekonomi ( Indonesia termasuk anggota ColomboPlan).

8.            LibyaLibya merupakan daerah kekuasaan Turki. pada tahun 1911 Italia menyerbu dan menguasai Libya. Selama Perang Dunia II muncul gerakan perlawanan dipimpin Sanusi. Tahun 1951 Libya merdeka dengan Ibu kota Tripoli di bawah raja Sayid Idris Al Sanusi. Pada tahun 1969 terjadi perebutan kekuasaan di bawah kolonel Saadus Abu Syuwarib, akhirnya Libya menjadi negara Republik Sosialis Arab.

9.            KamerunKamerun adalah jajahan Jerman. Pada saat Perang Dunia II, Inggris dan Prancis berhasil merebut Kamerun. Bagian Timur dan Selatan dikuasai Prancis, sisanya menjadi daerah mandat PBB di bawah pengawasan Inggris dan Prancis. Tanggal 1 Januari 1960 daerah mandat Inggris merdeka dengan nama Republik Kamerun, Ibu kotanya Younde. Tahun 1961 daerah bagian Selatan bergabung di Kamerun dan yang Utara bergabung dengan Nigeria.

10.          AljazairAljazair dikuasai Prancis sejak tahun 1830 setelah berhasil merebutnya dari Turki, karena banyaknya warga Prancis yang berdiam di Aljazair, akhirnya disebut Prancis Kedua ( French Agerei ). Perjuangan kemerdekaan AlJazair mulai tahun 1954 dalam wadah organisasi FLN ( Fronde Liberation National ). Tokoh yang terkenal, yaitu Jamilah. Pada tanggal 3 Juli 1962 akhirnya Aljazair merdeka dipimpin Perdana Menteri Ben Bella.Demikian perubahan yang terjadi di kawasan Asia-Afrika setelah Perang Dunia II, banyak negara yang merdeka. Negara-negara yang belum merdeka akhirnya juga mulai mendapatkan kemerdekaan.

C.            Adanya Perubahan Politik, Sosial, dan Ekonomi PascaPerang Dunia II

Perang Dunia II merupakan perang yang sangat mengerikan dan lebih hebat dibandingkan dengan Perang Dunia I. Akibat yang ditimbulkan Perang Dunia II menyangkut perubahan bidang politik dan ekonomi. Berikut perubahan yang terjadi setelah Perang Dunia II.

1.            Perubahan di Bidang Politik

Perubahan politik yang tampak setelah berakhirnya Perang Dunia II, antara lain sebagai berikut.

a.            Munculnya negara super power

                Tampilnya Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai Negara Adidaya Amerika Serikat dan Uni Soviet adalah dua negara adikuasa (super power) yang besar peranannya di dalam mengakhiri PD II dan memainkan peranan di dunia internasional. Negara Barat lain, seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia, sudah mundur kedudukannya sebagai kekuatan dunia (world power).

b.            Terjadi Persaingan di antara Negara Adidaya

Amerika Serikat dan Uni Soviet berusaha untuk saling berpengaruh dan berkuasa di dunia. Persekutuan mereka dalam PD II merupakan persekutuan aneh. Mereka dapat bersekutu karena mempunyai musuh yang sama, yaitu pihak poros (Jerman, Jepang, dan Italia) Namun, setelah musuh bersamanya lenyap, Amerika Serikat yang berpaham liberal-kapitalis tidak sejalan dengan Uni Soviet yang berpaham sosialis-komunis. Secara material, Amerika Serikat lebih kuat dibandingkan Uni Soviet. Mereka saling berebut untuk mendapatkan pengaruh dan berkuasa di dunia.

c.             Timbul politik memecah belah

Amerika Serikat dan Uni Soviet berusaha menjalankan politik memecah belah bangsa lain demi kepentingan mereka sendiri. Mereka membagi negara-negara yang mempunyai arti penting, seperti Korea, Vietnam, dan Jerman untuk mendukung kepentingan kedua negara adidaya tersebut.

d.            Timbulnya negara-negara nasional

Negara-negara imperialis Barat, seperti, AS, Inggris, Prancis, Belanda, Portugal, dan Spanyol tidak mampu lagi menghalangi semangat perjuangan bangsa-bangsa yang mereka jajah. Usaha untuk menindas rakyat jajahan hanya membuang biaya dan mengorbankan rakyatnya sendiri. Mereka mengakui atau memberikan kemerdekaan kembali kepada negara-negara yang dijajah. Dengan demikian, pasca-PD II banyak negara-negara di kawaan Asia dan Afrika memperoleh kemerdekaan.

e.            Timbul Persekutuan Militer Kembali

Sebagai balance of power policy (penyeimbang kekuatan), negara-negara adidaya berusaha mengadakan persekutuan baru demi keamanan bersama (Collective Security), sehingga timbul pakta-pakta yang bersifat militer. Misalnya, Amerika Serikat mendirikan North Atlantic Treaty Organization (NATO) yang diimbangi oleh Uni Soviet dengan membentuk persekutuan militer Pact of Mutual Assistance and Unifield Command atau Pakta Warsawa.

2.            Perubahan di Bidang Sosial

a.            Terbentuknya United Nations  atau Perserikatan Bangsa-Bangsa Terbentuknya United Nations (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Berakhirnya Perang Dunia II menyebabkan lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai lembaga dunia penyempurnaan dari Liga Bangsa Bangsa (LBB). Lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa dilandasi adanya Charter of Peace (Piagam perdamaian) diharapkan dapat menjamin keamanan dan ketertiban dunia, mencegah terulangnya perang dunia, serta menjamin keselamatan dunia.

b.            Semakin kuat kedudukan golongan cerdik pandai

PD II menunjukkan bahwa peperangan tidak dapat dimenangkan tanpa bantuan kaum cerdik pandai yang merupakan prajurit tanpa senjata yang berjuang di laboratorium dengan penelitian-penelitian, sehingga dapat ditemukan alat-alat perang modern seperti radar, peluru kendali, bom atom, dan sebagainya. Bom atom berhasil mengakhiri PD II setelah sukses diujicobakan di kota Hirosima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945.

3.            Perubahan di Bidang Ekonomi

Berakhirnya Perang Dunia II menyebabkan keadaan ekonomi dunia kacau. Perang Dunia II telah mengeksploitasi banyak tenaga kerja, modal, dan biaya perang sehingga ketika perang berakhir keadaan perekonomian sangat berantakan. Lahirnya dua kekuatan adidaya setelah perang dunia,yaitu sebagai berikut.

a.            Sistem ekonomi kapitalis

                Sistem ekonomi kapitalis cenderung berkiblat dan didominasi    oleh Amerika Serikat. Sistem ekonomi sosialis                cenderung          berkiblat dan didominasi oleh Uni Soviet.

                Negara-negara di Eropa Barat dan sebagian Asia, seperti Jepang, Singapura, dan Korea selalu cenderung menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Amerika Serikat sebagai pemimpin kapitalis menyatakan bahwa sistem perekonomian kapitalis merupakan sistem perekonomian terbaik di dunia.

                Hal itu disebabkan sistem perekonomian kapitalis menekankan pada bentuk persaingan bebas sesuai nilai liberal. Paham ekonomi kapitalis ini sangat bertentangan dengan paham ekonomi sosialis.

b.            Sistem sosialis

                Paham ekonomi sosialis banyak diterapkan di negara-negara Eropa Timur dan sebagian Asia, seperti Cina, Korea Utara, dan Vietnam. Pada sistem ekonomi sosialis, peranan pemerintah sangat mendominasi. Bahkan, campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian wajib dilaksanakan. Hak milik perorangan atau pribadi sangat diabaikan. Jadi, semua kegiatan itu dipusatkan dan diperuntukkan bagi negara.

Setelah Pascaperang Dunia II, maka membawa akibat, yaitu hancurnya perekonomian dunia. Dengan alasan itulah, yang  menyebabkan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai negara adidaya tampil memberikan bantuan ekonomi. Namun, kedua negara adidaya itu tidak sekadar memberi bantuan ekonomi. Dibalik pemberian bantuan ekonomi tersebut, kedua negara adidaya juga memperluas pengaruh ideologinya.

Amerika Serikat juga berusaha memperluas paham ideologinya ke wilayah lainnya. Misalnya, Amerika Serikat juga berusaha mendekati negara Yunani dan Turki agar bersedia bergabung dalam ideologi liberalisme kapitalisme. Negara Turki dan Yunani setelah berakhirnya Perang Dunia II mengalami kehancuran dan keadaan ekonomi yang parah luar biasa. Kebetulan dana yang besar itu dimiliki oleh Amerika Serikat yang cepat tanggap menghadapi situasi seperti itu. Paket bantuan ekonomi dari Amerika Serikat segera dikucurkan kepada negara Yunani dan Turki. Paket bantuan ekonomi tersebut dinamakan Truman Doctrine. Dengan demikian, satu per satu Amerika Serikat berhasil meluaskan pengaruhnya ke seluruh wilayah Eropa.

Amerika Serikat begitu cepat tanggap dengan keadaan di wilayah Asia. Amerika Serikat juga berusaha membantu keadaan negara-negara di wilayah Asia melalui bantuan ekonomi dan militer. Paket bantuan Amerika Serikat juga diberikan kepada negara-negara Asia yang disebut Mutual Security. Melihat aksi Amerika Serikat, Uni Soviet sebagai kekuatan adidaya lainnya mencoba memberi perhatian kepada negara-negara sekutunya di wilayah Eropa Timur dalam bentuk bantuan ekonomi. Bantuan ekonomi yang maksudkan untuk membendung meluasnya pengaruh liberalisme yang digagas oleh Menteri Luar Negeri Uni Soviet, Molotov. Oleh karena itu, paket bantuan ekonomi dari negara Uni Soviet untuk negara-negara Eropa Timur disebut Molotov Plan.

Dengan bantuan ekonomi tersebut, negara-negara di Eropa Timur berusaha menata kembali keadaan ekonominya. Pada perkembangan selanjutnya, negara-negara di Eropa Timur membentuk lembaga kerja sama ekonomi yang disebut Commintern Economi (Comicon).

Negara-negara baru yang berada di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin merasa bimbang menghadapi besarnya pengaruh dua negara adidaya tersebut. Negara-negara baru itu memang membutuhkan bantuan ekonomi yang tidak sedikit untuk membangun. Namun, di sisi lain mereka juga tidak ingin terjebak untuk mengikuti ideologi kapitalisme atau komunisme. Ada di antara negara-negara baru merdeka tersebut yang berusaha memperbaiki keadaan dengan kekuatan sendiri, tetapi ada pula yang berusaha memperbaiki dengan menjalin hubungan dengan bekas negara penjajahnya. Mereka berpikir yang terpenting tidak masuk dalam blok kapitalis atau blok komunis. Namun, negara-negara yang baru merdeka tersebut tidak jarang terjebak juga untuk memilihikut blok kapitalis atau komunis.

British Commonwealth atau Persemakmuran Inggris merupakan contoh ikatan yang masih dilakukan antara negara Inggris dan negara bekas jajahannya. Mereka menjalin kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.

4.            Perubahan yang terjadi di Indonesia

Pengaruh polarisasi dunia bagi perkembangan di Indonesia sebagai negara yang baru merdeka amat dirasakan. Negara kita juga menjadi ajang perebutan pengaruh dari negara adikuasa tersebut. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal pada periode waktu tertentu.

Pada masa Demokrasi Liberal, pada awalnya negara kita mencari dukungan ke barat untuk menyelesaikan masalah Irian (terutama masa kabinet Sukiman), sistem ekonomi yang diterapkan juga terpengaruh sistem liberal. Percobaan sistem ini berujung pada instabilitas politik, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959 dan kita memasuki sistem baru, yaitu masa demokrasi terpimpin (1959-1965). Hal ini didorong oleh kegagalan sistem liberal mendorong sikap antikolonialisme dan antibarat (Amerika dan sekutunya) dan mendorong Indonesia lebih dekat dengan negara sosialis komunis/blok timur (Uni Soviet dan sekutunya). Pada masa ini persaingan Blok Barat dan Blok Timur mencapai puncaknya. Pemerintah Indonesia memainkan peran dengan merintis berdirinya gerakan nonblok (GNB) tahun 1961 pertama kali KTT diselenggarakan di Beograd. Namun demikian, di lain sisi terutama dalam perebutan Irian Barat persenjataan kita dibantu oleh Uni Soviet. Selesai masalah Irian Barat tahun 1963 selesai tak lama kemudian meletuslah G.30 S PKI 1965.

Memasuki abad ke-21, bangsa Indonesia bertekad untuk menyejajarkan diri dengan bangsa-bangsa lain di dunia yang telah maju ekonominya. Tantangan yang dihadapi adalah liberalisme perdagangan. Untuk itu, Indonesia harus mampu meningkatkan daya saing dengan  didukung peningkatan SDM.

 

 

 

H.           Politik Luar Negeri Indonesia

                Politik luar negeri Republik Indonesia merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hubungannya dengan dunia internasional. Kebijakan-kebijakan yang dimaksud tentunya dalam upaya untuk perwujudan mencapaian tujuan nasional. Melalui politik luar negeri, pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya ke dalam masyarakat antarbangsa. Adapun tujuan politik luar negeri Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan nasional. Tujuan tersebut memuat gambaran mengenai keadaan negara di masa mendatang serta kondisi masa depan yang diinginkan.

Proses pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia tersebut diawali dengan penetapan kebijakan dan keputusan dengan mempertimbangkan beberapa hal yang didasarkan pada faktor-faktor nasional sebagai faktor internal, serta faktor-faktor internasional sebagai faktor eksternal.

Dasar hukum pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia tergambarkan secara jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea I dan alinea IV. Alinea I menyatakan bahwa "... kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan ..." Selanjutnya pada alinea IV dinyatakan bahwa "... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ..."  Jelaslah bahwa politik luar negeri RI mempunyai landasan atau dasar hukum yang sangat kuat, karena diatur di dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN, Bab IV Arah Kebijakan, huruf C angka 2 tentang Hubungan Luar Negeri, dirumuskan hal-hal sebagai berikut.

1.            Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama internasional bagi kesejahteraan rakyat.

2.            Dalam melakukan perjanjian dan kerjasama internasional yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup rakyat banyak harus dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat.

3.            Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi pro-aktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional, memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan nasional.

4.            Meningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional, melalui kerja sama ekonomi regional maupun internasional dalam rangka stabilitas, kerja sama dan pembangunan kawasan.

5.            Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC dan WTO.

6.            Memperluas perjanjian ekstradisi dengan negaranegara sahabat serta memperlancar prosedur diplomatik dalam upaya melaksanakan ekstradisi bagi penyelesaian perkara pidana.

7.            Meningkatkan kerja sama dalam segala bidang dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dan kerja sama kawasan ASEAN untuk memelihara stabilitas, pembangunan, dan kesejahteraan.Tujuan Politik luar negeri bebas aktif adalah sebagai berikut.

1.            Membentuk satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dengan semua negara di dunia.

2.            Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.

3.            Meningkatkan perdamaian internasional.

4.            Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

5.            Meningkatkan persaudaraan antarbangsa.

Prinsip-prinsip dasar dari politik luar negeri bebas aktif, yaitu sebagai berikut.

1.            Negara kita menjalani politik damai.

2.            Negara kita bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai.

3.            Negara kita membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman pada piagam PBB.

4.            Negara kita berusaha menjamin perdamaian yang kekal.

5.            Negara kita berusaha menyokong perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah.

Dasar Hukum Politik Luar Negeri, yaitu sebagai berikut. 1.            Pembukaan UUD 1945 alinea 1 dan 4.2.            Pasal 11 ayat 1 UUD 1945 : “ Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan         negaralain.3.            Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.Politik luar negeri Indonesia mempunyai landasan atau dasar hukum yang sangat kuat, karena diatur dalam UUD 1945. Penegasan politik luar negeri Indonesia untuk pertama kali ditegaskan dalam sidang BPKNIP tanggal 2 September 1948. Rumusan yang ada pada alinea I dan alinea IV Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar hukum yang sangat kuat bagi politik luar negeri RI. Namun dari rumusan tersebut, kita belum mendapatkan gambaran mengenai makna politik luar negeri yang bebas aktif.  Menurut pendapat  A.W Wijaya merumuskan bahwa bebas dan aktif adalah sebagai berikut. Bebas, berarti tidak terikat oleh suatu ideologi atau oleh suatu politik negara asing atau oleh blok negara-negara tertentu, atau negara-negara adikuasa (super power). Aktif artinya dengan sumbangan realistis giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerja sama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain. Bebas dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila, sedangkan aktif berarti bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif-reaktif atas kejadian-kejadian internasionalnya,melainkan bersifat aktif. Dan menurut B.A Urbani menguraikan pengertian bebas adalah perkataan bebas dalam politik bebas aktif tersebut mengalir dari kalimat yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Jadi menurut pengertian ini, dapat diberi definisi sebagai “berkebebasan

politik untuk menentukan dan menyatakan pendapat sendiri, terhadap tiap-tiap persoalan internasional sesuai dengan nilainya masing-masing tanpa apriori memihak kepada suatu blok”.

Sejarah Afrika  No comments

A.  Perkembangan Politik Apartheid di Afrika Selatan

Nelson Mandela Apartheid memiliki pengertian “kebijakan diskriminasi rasial yang menganggap ras etnik

sendiri lebih unggul dari ras bangsa lain.”[1] Diskriminasi rasial yang dimaksud adalah

diskriminasi yang diterapkan oleh orang-orang kulit putih di Afrika Selatan terhadap orang-

orang kulit hitam di negeri tersebut. Aplikasi politik Apartheid ini dimulai sejak tahun 1948

ketika Partai Nasional (Parati orang kulit putih) pimpinan Daniel Francois Malan memenangkan

pemilihan umum dengan program politik Apartheid. Sebagai pembenaran atas politik Apartheid,

Partai Nasional menysusun sebuah teori yang pada intinya sebagai berikut “…setiap ras

mempunyai panggilan tertentu dan harus memberikan sumbangan budaya kepada dunia, dan oleh

sebab itu ras-ras harus dipisah satu sama lain, agar dapat hidup dan berkembang sesuai dengan

kepribadian dan kebudayaannya masing-masing…”.[2]

Pada prakteknya kontak antar ras yang dapat membahayakan kemurnian budaya ras

dibatasi oleh ras kulit putih. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi suatu ikatan bersama antar

ras yang tertindas untuk melawan ras kulit putih. Berdasarkan teori di atas, rakyat Afrika Selatan

dipecah menjadi empat yaitu kulit putih, kulit hitam, campuran dan Asia. Setiap kelompok ini

harus tinggal secara terpisah di Afrika Selatan sebagai negaranya agar dapat hidup dan

berkembang secara tersendiri.

Wujud dari politik Apartheid ini secara tidak langsung nampak pada penguasaan wilayah negara

oleh ras kulit putih. Penduduk kulit hitam sebagai penduduk mayoritas hanya mendapatkan 13 %

wilayah negara yang tidak memiliki kekayaan alam maupun industri. Sementara untuk minoritas

kulit putih menguasai 87,1 % wilayah negara, termasuk semua kota besar, pusat indiustri,

tambang, pelabuhan dan tanah pertanian yang paling baik.[3] Hal ini mengambarkan bahwa

dominasi ras kulit putih di Afrika Selatan sangat kuat.

Pada masa pemerintahan Partai Nasional politik Apartheid semakin digalakkan dengan

tujuan untuk semakin memperkuat kedudukan orang-orang kulit putih di Afrika Selatan. Adapun

langkah yang ditempuh mencakup bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

1.      Politik

Langkah yang ditempuh yaitu dengan memperkuat kedudukannya dalam parlemen dan

memperluas kekuasaannya di luar parlemen dengan semakin meningkatkan kekuasaan negara.

Wujud konkrit dari langkah tersebut antaralain adalah sebagai berikut :

a)      Hak-hak politik golongan kulit hitam, campuran dan Asia yang sudah terbatas, semakin

dikurangi dan lambat laun dihapus.

b)      Pada tahun 1951 dikeluarkan Bantu Authorities Act, yang menghapus Dewan Perwakilan Rakyat

Pribumi. Sebagai gantinya ditetapkan pembentukan pemerintahan suku, regional dan teritorial di

negeri-negeri Bantu, fungsi-fungsi administratif, eksekutif, dan kehakimannya.

c)      Pada tahun 1950 dikeluarkan Supression of Communism Act, yang melarang berbagai organisasi

politik yang dikuasai kulit putih tetapi didukung kulit hitam atau memperjuangkan pembentukan

suatu masyarakat non rasial atau pemerintahan mayoritas. Sebagai dampaknya secara berturut-

turut dilarang Partai Komunis (1950), Kongres Demokrasi (1962) dan organisasi-organisasi

politik kulit hitam. Di samping itu pada tahun 1960 Kongres Nasional Afrika (ANC) dan

Kongres Pan Afrika (PAC) dilarang dan sejumlah anggotanya, terutama pemimpinnya

dipenjarakan. Dengan demikian kekuasaan politik dimonopoli oleh orang kulit putih. Sementara

aspirasi golongan lain disalurkan melalui struktur kekuasaan di wilayahnya masing-masing yang

tidak membahayakan kedudukan istimewa kulit putih.

2.      Sosial

Dijalankan dengan melakukan segregasi rasial disegala bidang kehidupan. Dalam bidang

sosial ini terapkan segregasi di tempat-tempat umum, kereta api, bis dan alat-alat angkutan lain.

Segregasi juga dilakukan dalam perkumpulan-perkumpulan sosial, kebudayaan, dan keagamaan.

Segregasi dalam bidang sosial ini semakin tegas dengan dikeluarkannya Group Areas Act,

yang menetapkan area bagi golongan masing-masing. Sebagai dampaknya banyak orang kulit

hitam sejauh itu tinggal di daerah kulit putih harus menjual tanah miliknya dan pindah ke area

yang ditunjuk bagi mereka. Selanjutnya ditetapkan bahwa orang kulit hitam tidak boleh tinggal

di daerah perkotaan lebih dari 72 jam tanpa izin dari Native Labour Officer. Disamping itu juga

dikeluarkan Imortality Amendement Act dan Prohibition of Mixed Marige, yang mencegah

terjadinya perkawinan campur antara orang kulit putih dan non kulit putih.[4]

3.      Ekonomi

Dalam bidang ekonomi dijalankan dengan mengeluarkan Native Labour Settlement of

Disputes Act pada tahun 1953. Undang-undang ini menetapkan bahwa Native Labour Officer

sebagai penguasa tertinggi dalam penyelesaian konflik industri yang melibatkan tenaga kerja

kulit hitam dan melarang pemogokan kulit hitam. Di samping itu juga dikeluarkan Native

Building Workers Act tahun 1951 dan Industrial Conciliation Act tahun 1956, yang menetapkan

reservasi pekerjaan ahli bagi orang kulit putih.

4.      Budaya

Dalam bidang budaya dilakukan segregasi dalam pendidikan dengan dikeluarkannya Bantu

Education Act tahun 1953, yang mengakhiri pendidikan bersama dan menempatkan pendidikan

rakyat kulit hitam di bawah kekuasaan Pemerintah Afrika Selatan, serta menjaga jangan sampai

orang kulit hitam menerima pendidikan untuk kedudukan-kedudukan yang tidak diperuntukan

bagi mereka. Segregasi juga dilakukan dalam pendidika tinggi bagi orang kulit hitan dengan

dikeluarkannya Separate University Act pada tahun1959.

Adanya segregasi dalam segala bidang yang dilakukan oleh orang kulit putih terhadap

orang kulit hitam, lambat laun memunculkan protes dari golongan-golongan rasial lainnya dalam

hal ini adalah ras kulit hitam. Mereka menolak dan menentang dengan tegas politik Apartheid.

Orang kulit hitam melihat politik Apartheid sebagai siasat minoritas kulit putih untuk

mempertahankan supremasi dan kedudukan istimewanya dan sebagai diskriminasi rasial yang

tidak adil.[5]

Di samping menentang politik Apartheid mereka juga menuntut hak politik dan bagian

kekayaan Afrika Selatan. Perjuangan mereka mendapatkan dukungan dan bantuan dari negara-

negara Afrika, yang mengutuk dengan keras apartheid. Mereka dengan berbagai cara berusaha

menekan rezim kulit putih Afrika Selatan agar menghapusnya dan menghormati hak-hak

golongan rasial kulit hitam khususnya.

Berkaitan dengan hal di atas, pemerintah Afrika Selatan mendapatkan terus tekanan-

tekanan dari dalam maupun dari dunia luar. Dalam menghadapi tekanan tersebut pemerintah

Afrika Selatan mulai menonjolkan segi positif dari politik apartheid. Hal ini dilakukan dengan

mengeluarkan Bantu Self Government Act, yang isinya memberikan perwakilan terbatas dalam

parlemen kepada rakyat kulit hitam dan menetapkan pembagian rakyat kulit hitam dalam delapan

satuan nasional yang akan dikembangkan menuju otonomi dan kemerdekaan. Setelah

dikeluarkannya peraturan tersebut, kemudian dibentuk suatu kementrian untuk pembangunan,

pendidikan Bantu, dan komisaris jendral sebagai wakil pemerintah Afrika Selatan dan membantu

penguasa Bantu dalam pembangunan. Pada tahun 1871 dikeluarakan Bantu Home Land

Constitutions Act yang berisi bahwa pemerintah Afrika Selatan diberi kuasa untuk memberikan

otonomi kepada negeri teritorial mereka di mana setiap negeri diperbolehkan mempunyai

bendera dan lagu kebangsaan sendiri tetapi dilarang mempunyai tentara dan mengadakan

hubungan dengan negara lain, mendirikan pabrik senjata atau bahan peledak, membuat undang-

undang yang mengatur pengangkutan, pos, telekomunikasi, keuangan dan imigrasi.

B.  Usaha Rakyat Afrika Selatan Dalam Melawan Politik Apartheid

Rakyat kulit hitam diAfrika Selatan menolak kulit putih bahwa secara kodrati orang kulit

putih memiliki keunggulan dan hak untuk memimpin. Penolakan ini antara lain ditandai dengan

keluar dari gereja-gereja yang dikuasai oleh orang kulit putih. Dalam upaya menentang politik

apartheid orang kulit hitam yang mendapatkan pendidikan Barat mulai mengambil langkah

dengan membentuk gerakan-gerakan politik. Gerakan-gerakan politik ini tidak hanya didirikan

oleh orang kulit hitam melainkan juga oleh orang kulit berwarna. Adapun organisasi-organisasi

yang didirikan antara lain yaitu :

1.      Cape Native Voters Associations (1880-an)

2.      African Peoples Organization (APO) 1902 (didirikan oleh orang kulit berwarna)

3.      African national Congress (ANC) 1912

4.      Pan African Congress (PAC) 1958, organisasi ini merupakan pecahan dari ANC

Salah satu organisasi yang menonjol adalah ANC, dengan salah satu tokohnya adalah

Nelson Mandela. Sebagai organisasi politik pada awalnya ANC terbatas pada usaha agar

golongan elit Afrika diterima secara sosial dan politik dalam masyarakat yang dikuasai oleh kulit

putih. Dalam perjaungannya ANC menempuh jalan konstitusional, akan tetapi setahun kemudian

mereka mengubah perjaungan mereka ketika dikeluarkan National Land Act, yang antara lain

melarang orang kulit hitam membeli tanah atau hidup di wilayah kulit putih sebagai penyewa

atau pengarap dengan bagi hasil. Pada tahun 1919-1920 ANC melancarakankampaye untuk

menentang peraturan-peraturan yang mewajibkan rakyat kulit hitam membawa pas, yang bukan

hanya merupakan tanda kenal dan izin tinggal tetapi juga merupaka alat untuk menguasai migras

penduduk kulit hitam. “Bagi orang kulit hitam, pas jalan ini adalah tanda perbudakan terhadap

mereka. Hanya orang kulit hitamlah yang harus memiliki pas jalan seperti ini, dan hanya mereka

pula yang ditangkap jika tidak dapat menunjukkannya pada saat pemeriksaan”.[6]

Semakin meningkatnya diskriminasi terhadap rakayat kulit hitam, diiringi dengan semakin

meningkatnya oposisi nasionalisme Afrika. Berkaitan dengan hal tersebut ANC memperluas

keanggotaannya dan berkembang menjadi suatu organisasi massa. Pada tahun 1940-an

membentuk suatu sayap muda yang lebih radikal. Pada tahun 1952 orang kulit hitam, berwarna

dan India serta sejumlah orang kulit putih melakukan suatu perlawanan secara pasif. Pada tahun

1955 organisasi-organisasi yang menentang apartheid seperti ANC, SAIC, Coluored Peoples

Political Organization dan White Congress of Democractas mengadakan pertemuan di Kliptown

dekan dengan Johnannsesburg, dengan tujuan menyusun Freedom Charter, yang menggariskan

dasar-dasar bgi Afrika Selatan yang demokratis dan non rasial.

Pada tahun 1958 ANC pecah sebagai akibat adanya perbedaan dalam tubuh ANC, di mana

sebagaian anggota menghendaki kerjasama dengan ras lain dalam menentang apartheid namun

sebagian lain menentang kerjasama dengan ras lain. Pecahan dari ANC adalah Pan African

Congress (PAC). Organisasi ini dipimpin oleh Robert Sobukwe. Bagi PAC bekerja sama dengan

kelompok rasial lain hanya kan meperlemah perjaungan mereka, akan tetapi garis besar

perjaungannya tidak banyak berbeda dengan ANC.

Tindakan PAC dalam menentang politik apartheid juga diperlihatkan denagn melancarkan

kampanye anti pas pada tahun1960. Kampanye dan segala bentuk upaya menentang apartheid ini

ditanggapi dengan kekerasan oleh pihak pemerintah Afrika Selatan. Hal ini dapat ditunjukkan

dengan adanya kejadian pembantaian di Sharperville dan diperparah dengan adanya larangan

terhadap organisasi-organisasi kulit hitam. Hal ini menyadarkan rakyat kulit hitam bahwa

sasaran perjuangan mereka tidak dapat dicapai secara damai, tetapi hanya dapat dicapai melalui

jalur kekerasan. Berkaitan dengan hal tersebut pada tahun 1961 dan 1962 mereka mendirikan dua

organisasi rahasia yaitu Umkhonto wi Sizwe dan Poso, guna memeperoleh perubahan politik

lewat suatu sabotase terhadap kaum kulit putih. Dengan adanya perubahan gerakan politik damai

kekerasan, telah berdampak pada semakin meningkatnya tindakan kekerasan yang dilancarkan

terhadap orang kulit putih. Pada tahun 1972 muncul suatu gerakan diantara mahasisiwa kulit

hitam, berwarna dan India, yang dilancarakan oleh organisasi mahasiswa Afrika Selatan (SASO).

Mereka melancarkan betrokan berdarah dengan aparat keamanan.

Aksi kekerasan dari para mahasiswa ini secara tidak langsung turut membangkitkan

keberanian para pemimpin Bantustan untuk mengajukan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah

Afrika Selatan. Di bawah pimpinan Chief Buthelzi dan Kwazulu mereka mencari dukunga ke

luar negeri, mereka tidak hanya menuntut wilayah yang lebih luas dan memeprcepat proses

menuju kemerdekaan, namun juga menuntut penghapusan diskriminasi sosial dan ekonomi.

Tekanan-tekanan ini semakinmeningkat dengan adanya tuntutan   Bantustan untuk membentuk

pemerintahan federasi, namun hal tesebut di tolak oleh PM Vorster. Namun demikian tekanan

dan perlawanan justru semakin terus meningkat. Kemedekaan dari politk apartheid ini baru

didapatkan oleh penduduk pribumi Afrika Selatan pada tahun 1994.

C.  Penyelesaian Masalah Politik Apartheid

Masalah rasial (politik Apartehid) di Afrika Selatan diatasi dengan mengadakan perjanjian

dan perundingan antara Inggris dan Afrika. Dalam peneyelesaian masalah tersebut dibantu oleh

pihak Amerika Serikat. Sikap Amerika Serikat dalam masalah ini lebih cenderung memihak

Afrika, hal ini dimaksudkan untuk menunjang kepentingan-kepentingannya seperti

menghentikan pengaruh barat di Afrika, agar kepercayaan negara-negara Afrika terhadap

Amerika dapat dipulihkan.

Permasalahan rasialisme ini diselesaikan dengan menerapkan Majority Rule (Pemerintahan

bersama). Dalam pemerintahan bersama ini hak-hak kaum myoritas dan minoritas dilindungi,

karena semua manusia memiliki hak dasar yang sama. Di samping itu dalam pemerintahan ini

juga dilakukan perubahan politik secara damai dan mengakhiri politik apartheid. Sebelum

terbentuknya Majority Rule, dibentuk suatu pemerintahan sementara. Dalam pemerintahan

sementara ini dibentuk suatu dewan negara yang separuh anggotanya adalah kulit hitam dan

putih di bawah pimpinan kulit putih yang tidak memiliki hak istimewa. Dewan negara ini

berfungsi untuk menyusun undang-undang, mengadakan pengawasan, dan mengawasi proses

perancangan konstitusi pemerintahan.

Penyelesaian masalah rasialisme ini juga diupayakan melalui suatu konfrensi-konfrensi

yang diadakan di Jenwa pada tangga 28 Oktober 1976. Konfrensi ini dikenal dengan konfresni

perdamaian Rhodesia. Usaha perdamaian Rhodheisa ini mengalami beberpa hambatan yaitu :

1.    Terdapat perbedaan antara pihak-pihak yang berkepentingan, walaupun telah ada kesepakatan

tentang Majority Rule

2.    Terdapat perbedaan pendapat dikalangan kaum nasionalis Zimbawe

3.    Tidak ada kepastian bahwa para gerilyawan akan tunduk kepada pimpinan yang ikut dalam

konfresni perdamaian di Jenewa dan menghentikan perang gerilya setelah tercapai suatu

persetujuan dengan kulit putih dan kulit hitam.

[1] B.N. Marbun, Kamus Politik, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm. 33.Kebijakan rasial ini secara resmi diterapkan di Republik Afrika Selatan melalui undang-undang diskriminasi yang dirancang untuk mempertahankan pengendalian negara oleh kelompok minoritas kulit putih. Penduduk Afrika Selatan terdiri dari 70 % penduduk Afrika kulit hitam, 20 % orang Eropa, dan 10 % penduduk campuran. Secara resmi kebijakan apartheid ini telah diakhiri pada tahun 1994.[2] Kirdi Dipoyudo, op.cit, hlm. 74.

[3] Pada tahun 1974 Orang kulit hitam berjumalah 71 % dari seluruh penduduk Afrika Selatan, sedangkan orang kulit putih berjumalah 16,7 %[4] Darsiti Soeratman, Sejarah Afrika Zaman Imperialisme Modern Jilis II, Yogyakarta, UGM, 1974, hlm. 179.[5] Kirdi Dipoyudo, op.cit, hlm. 77.[6] Benjamin Pogroun, Nelson Madela, Jakarta, Gramedia, 1993, hlm. 57.

Perang Dunia No comments

        Dekolonisasi adalah lepasnya negara-negara jajahan dari tangan negara penjajah. Asia dan Afrika termasuk daerah yang menjadi korban Perang Dunia II. Secara geografis letaknya berada di jalur persimpangan dunia yang dalam perang Dunia II diperebutkan. Sejak dimuncul-

kannya imperialisme dan kolonialisme oleh Eropa pada masa abad pertengahan, Asia dan Afrika selalu hidup di bawah cengkeraman penjajahan. Hal ini menimbulkaan perasaan senasib, yang melahirkan berbagai kerja sama dan upaya memperbaiki pandangan minor sebagai bangsa terjajah. Sejak sebelum Perang Dunia, dilakukan berbagai bentuk kerja sama seperti berikut.

(1) Liga Anti-Imperialisme dan Kolonialisme di Brussel tahun 1927. Beberapa negara di Asia dan Afrika termasuk Indonesia, menghadiri pertemuan tersebut dan berupaya mengadakan kerja sama menentang imperialisme.

(2) Liga Arab.

(3) Asian Relation Conference tahun 1947.

(4) Conference Of Indonesia tahun 1949 di New Delhi yang menentang upaya Belanda berkuasa kembali di Indonesia.

(5) Konferensi Kolombo tahun 1954 berisi rencana mengadakan konferensi dengan melibatkan seluruh negara Asia-Afrika.

        Setelah Perang Dunia II, kerja sama tersebut semakin erat dan mencapai puncaknya pada Konferensi Asia Afrika di Bandung  18-21 April 1955. Keputusan-keputusan yang diambil dalam KAA  sebagai berikut.

(1) Kerja sama ekonomi, dengan mengupayakan kemajuan ekonomi bersama, pemberian bantuan teknik, perdagangan, dan sebagainya.

(2) Kerja sama budaya dalam bentuk memajukan pendidikan, pengajaran, kerja sama budaya, dan pertukaran misi budaya.(3) Menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam piagam PBB Universal Declaration of Human Rights, menentang deskriminasi ras.

(4) Bangsa-bangsa yang belum merdeka, menentang penjajahan dalam bentuk apapun, menuntut kemerdekaan bagi Algeria, Tunisia, dan Maroko.

(5) Menyangkut masalah Palestina, Irian Barat, dan Aden.

(5) Mengupayakan kerja sama dan perdamaian dunia dalam PBB dengan mengusulkan beberapa negara diterima menjadi anggota PBB, larangan penggunaan bom atom, pengurangan senjata, dan kerja sama atas dasar saling menghormati.

KAA kemudian menjadi senjata bagi negara-negara di kawasan Asia-Afrika untuk memperjuangkan berbagai haknya dalam forum PBB maupun dalam kerja sama dengan negara-negara maju. Bukti keberhasilan perjuangan bangsa Asia-Afrika dapat dilihat dari beberapa negara seperti Aljazair, Maroko, Vietnam, dan Kamboja yang berhasil memperoleh kemerdekaan-nya. Berbagai pandangan minor negara Barat pada bangsa Asia-Afrika sebagai bangsa yang terbelakang, kurang beradab, ras yang rendah kedudukannya, dan sebagainya perlahan-lahan terkikis. Masalah-masalah seperti Apartheid di Afrika Selatan, Zionisme di

Palestina, dan pandangan superioritas ras kulit putih, memperoleh perhatian yang sangat serius. Apartheid di Afrika Selatan  berhasil dihapuskan pada tahun 1991 dan sampai saat ini perjuangan melawan ras diskriminasi masih terus dilakukan.

       Sementara itu, KAA berlanjut menjadi bentuk kerja sama yang lebih besar, melibatkan negara dari Asia-Afrika dan berbagai negara di belahan dunia. Gerakan Non-Blok  dideklarasikan dalam pertemuan di Beograd Yugoslavia tahun 1961. Tujuan utama Gerakan Non-Blok adalah meredakan Perang Dingin, meningkat-kan kerja sama negara-negara yang tidak berpihak pada blok Barat maupun blok Timur, serta tetap memperhatikan upaya pening-katan derajat negara-negara dunia ketiga untuk memperoleh pengakuan dari negara maju. Sampai saat ini, meskipun Perang Dingin sudah berakhir, Gerakan Non-Blok masih tetap relevan sebagai wadah perjuangan dalam membentuk tatanan dunia internasional yang adil dan merata.

Hal-hal yang mendorong terjadinya dekolonisasi di Asia dan Afrika terdiri dari tiga poin, yaitu :

1. Negara penjajah tidak mampu menghalangi semangat berjuang negara jajahannya 2. Adanya Piagan Atlantik à the Right of self determination

3. Kondisi ekonomi negara penjajah yang kurang baik akibat PD II

Dari Labsky Untuk Indonesia: Rangkuman Materi Sejarah IPA Kelas 12 Semester 2 BAB 3 DUNIA PADA AKHIR PERANG DUNIA II

NASIONALISME DAN DEKOLONISASI DI ASIA AFRIKA

1. Nasionalisme di Jepang

- Muncul setelah kedatangan bangsa barat ke Jepang (pelopor: Komodor Matthew Calbraith Perry)

- Penandatanganan perjanjian Shimoda oleh Shogun Yoshinabu Tokugawa (1854) berisi : pelabuhan-pelabuhan Shimoda dan Hakodate dibuka untuk perdagangan bangsa asing.

- Garis besar restorasi Jepang pada masa pemerintahan Kaisar Meiji:

- Tahap awal

a. 3 Januari 1868 : Kaisar Meiji mengumumkan dihapuskannya sistem pemerintahan bakufu.

b. Dibentuknya Gen-fo-in (badan konstituante), yang bertugas menyusun undang-undang dan mengurus kehakiman

c. Memindahkan ibu kota negara dari Kyoto ke Tokyo

d. Diciptakan bendera kebangsaan Hinomaru

e. Syintoisme dijadikan agama negara

f. Diciptakan lagu kebangsaan Kimigayo

g. Semangat Busyido menjadi cita-cita umum rakyat Jepang

h. 6 April 1868 : Kaisar Meiji mengumumkan proklamasi yang akan membentuk parlemen sebagai wakil rakyat.

i. Tentara-tentara pribadi milik kaum bangsawan dibubarkan dan dibentuk tentara nasional Jepang.

- Tahap Lanjutan

a. Bidang politik / pemerintahan : penghapusan sistem feodalisme dan membentuk pemerintahan yang bersifat desentralisasi.

b. Bidang sosial : menghapus sistem hukum yang berdasarkan pelapisan sosial dan menegakkan persamaan derajat

c. Bidang militer : dibentuknya Gunbatsu (Departemen Pertahanan) yang bertanggung jawab kepada kaisar.

d. Bidang pendidikan : Tahun 1871 dibentuk Departemen Pengajaran Dikeluarkannya Undang-undang wajib belajar, bagi setiap anak yang berusia 6-14 tahun. Didirikan sekolah-sekolah menengah dan perguruan tinggi di seluruh negeri jepang.

e. Bidang Ekonomi dan industri : Dikeluarkan peraturan untuk membangun infrastruktur Jepang.

2. Nasionalisme di Cina

- Dampak dari kekalahan pada perang candu, Cina harus menandatangani perjanjian Nanking yang berisi:

a.Cina harus menyerahkan Hongkong ke Inggris

b.Cina harus membayar kerugian kepada pedagang Inggris yang barang dagangan (candu) telah dibakar

c.Pelabuhan Kanton dan beberapa pelabuhan lainnya dibuka untuk perdagangan dengan Inggris

- Tahun 1900 terjadi pemberontakan Boxer yang dipimpin oleh Ratu Tshe -Shi.

- Muncul tokoh nasional Cina yaitu Dr. Sun Yat sen.

Dasar perjuangan Sun Yat Sen dikenal dengan San Min Chu-i (tiga asas kerakyatan) yang berisi:

a. Nasionalisme atau kebangsaan

b. Demokrasi atau kedaulatan rakyat

c. Sosialisme atau kesejahteraan sosial

- Pada tanggal 2 Januari 1912 Sun Yat Sen memproklamasikan berdirinya Republik Cina yang berpusat di Kanton. Presiden pertamanya adalah Yuan Shih Kai (1912-1916).

3. Nasionalisme di India

- Tahun 1885, berdiri All Indian National Congress. Salah satu tokoh yang terkenal ialah Mahatma Gandhi, yang memiliki dasar perjuangan:

a.Ahimsa: melakukan gerakan perlawanan tanpa menggunakan kekerasan.

b.Hartal: gerakan yang bersifat pasif atau disebut juga mogok kerja

c.Satyagraha: gerakan cinta tanah air dengan tidak bekerja sama dengan penjajah

d.Swadesi: menggunakan barang produksi dalam negeri

- Terdapat juga gerakan-gerakan nasionalis lainnya, yaitu:

a. Gerakan Sosial Brahma Samaj yang dipimpin oleh raja Ramohan Ray. Tujuan: menghapus adat tradisi kuno, aturan kasta dan mengajar dasar monotheisme dalam agama Hindu.

b. Gerakan pendidikan Santiniketan yang dipimpin oleh Rabindranath Tagore (penyair besar bangsa India). Tujuan: menumbuhkan rasa cinta tanah air dan budaya India

c. The Great India Mutiny (Pemberontakan Sipahi), yaitu pemberontakan bersenjata para prajurit EIC yang mendapat dukungan dari rakyat. Dipimpin oleh Bahadur Syah, raja Moghul di India.

4. Nasionalisme di Filipina

- Tahun 1898 terjadi pemberontakan Katipunan (rakyat Filipina melawan Spanyol) yang dipimpin oleh Yose Rizal. Nasionalisme Filipina dilanjutkan oleh pemimpin Emilio Aqunaldo yang berhasil mendirikan Liga Pembebasan Filipina dan pada tanggal 12 Juni 1898 memproklamasikan Republik Filipina Merdeka. Untuk menyiapkan kemerdekaan Filipina maka Amerika serikat mengeluarkan Undang-Undang "The

Tydings Mc Duffie Act" pada tahun 1934. Sebagai realisasi The Tydings Mc Duffie Act, kemerdekaan Filipina dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 1946 dengan presiden pertama Manuel Roxas.

5. Nasionalisme di Turki

- Tahun 1919 muncul gerakan Turki Muda yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha, yang bertujuan untuk mengusir kekuatan sekutu dan rezim lama yang lemah. Tanggal 23 Juli 1923 ditandatangani perjanjian Laussane antara Turki dan Sekutu yang berisi:

a. Thracia Timur dikembalikan ke Turki.

b. Turki melepaskan semua daerah yang penduduknya bukan bangsa Turki, yaitu Arab yang menjadi negara merdeka, Libia diambil alih Italia, Mesir, Palestina, Irak dan Siprus diambil alih oleh Inggris, Suriah dan Libanon diambil alih oleh Prancis.

c. The Straits (selat) terbuka untuk semua kapal.

d. Semua hak ekstrateritorial bangsa asing dihapuskan.

e. Tidak ada keharusan bagi Turki untuk mengurangi angkatan perangnya.

f. Turki tidak perlu membayar kerugian perang.

g. Turki harus melindungi minoritas.

- Mustafa Kemal Pasha berupaya menjadikan Turki republik modern dengan membuat kebijakan-kebijakan:

a. Menyusun undang-undang dasar baru

b. Melaksanakan ekonomi etatisme

c. Melaksanakan rencana pembangunan lima tahun

d. Huruf Arab diganti dengan huruf latin

e. Melaksanakan pemerintahanan sekuler

6. Nasionalisme di Mesir

- Tahun 1881 timbul pemberontakan rakyat di Mesir yang dipimpin Arabi Pasya, yang kemudian berkembang dalam bentuk gerakan pembaharuan dalam Islam, yang dikenal dengan Gerakan Salafiah,

dipelopori oleh para alim ulama seperti Jamaluddin Al Afghani, Syah Muhammad Abduh, dan lain-lain. Pada Februari 1922 Inggris menyatakan kemerdekaan Mesir.

7. Nasionalisme di Libya

- Di Libya, pergerakan nasionalisme dipelopori oleh Raja Idris El-Sanusi (1916). Keberhasilan pergerakan nasionalisme yang dipimpin olehnya tercapai pada tahun 1949. Ia memelopori pendeklarasian Libya sebagai Negara merdeka dengan menetapkan Tripoli sebagai ibukota Negara. Idris El-Sanusi juga berperan dalam memersatukan Tripolitania, Fezzan, dan Cyrenaica tahun 1949

8. Nasionalisme di Myanmar/Birma

- Kolonial Inggris menjajah Birma sejak 1886-1942. Meningkatnya nasionalisme rakyat Birma dipicu oleh pindahnya pemerintahan kolonial Inggris dari kota Mandalay ke kota Yangoon tahun 1886 yang digunakan sebagai subbagian dari pemerintahan Inggris di India.

- Salah satu pergerakan nasional di BIrma diantaranya Young Men’s Buddhist Association.

- Muncul juga gerakan bernama Saya San Rebellion (1930-1932). Salah satu penngeraknya yang terkenal adalah U Aung San. Ia membentuk Burma Independence Army (BIA), yang kemudian berubah menjadi Anti-Fascist People’s Freedom League (AFPFL). Kemerdekaan Birma kemudian da proklamirkan pada 4 Januari 1948. presiden pertamanya adalah Sao Shwe Thaik, dengan perdana mentri Thakin Nu.

EKONOMI DAN POLITIK INDONESIA PASCA PERANG DUNIA II

Kondisi ekonomi-politik internasional yang makin membaik pasca PD II mendorong Indonesia meningkatkan kekuatan internal. Dalam ekonomi, penguatan terdapat pada 3 hal. Pertama, berdasarkan Perpu No. 2 tahun 1946, didirikan BNI 5 Juli 1946. Kedua, berdasar UU No. 17 tahun 1946, diberlakukan mata uang local ORI. Ketiga, berdasar UU No. 24 tahun 1951, nasionalisasi de Javasche Bank menjadi BI sebagai bank sentral.

Tahun 1950, IBRD bersama AS menggagas konsensus Colombo Plan di Sri Lanka untuk meningkatkan derajat social ekonomi Negara-negara berkembang yang baru saja merdeka. Tahun 1951, Colombo Plan mulai aktif diterapkan. 30 Mei 1958, AS atas nama Colombo Plan memberi bantuan US$ 6.300.000 ke Indonesia untuk membangun jaringan listrik di kota-kota di Indonesia. Sebelumnya, dalam perjanjian Mutual Security Act yang ditandatangani H. Merle Cohran dan Ahmad Subarjo (mentri Luar Negri Indonesia), 5 Januari 1952 AS pernah memberi bantuan US$ 8.000.000 untuk Indonesia.

Ada 2 poin hubungan antara perkembangan ekonomi-politik internasional dan perkembangan di Indonesia. Pertama, AS mulai dominan dalam ekonomi global. Ini termanifestasi melalui IBRD. Kedua,

sikap Presiden Sukarno yang anti-barat berimplikasi pada bertentangannya agenda ekonomi internasional yang dicanangkan AS pada Indonesia. Hal ini didasari politik Luar Negeri Indonesia “Bebas-Aktif”, tidak memihak AS / Uni Soviet yang terlibat Perang DIngin. Walpres Moh Hatta menyikapi kondisi demokratisasi yang melanda berbagai Negara pasca PD II dengan mengeluarkan Maklumat X 3 November 1945 tentang pembentukan Partai Politik di Indonesia.

Konferensi Asia di New Delhi 23 Januari 1948 sepakat bahwa blokade Belanda harus ditarik mundur dari Indonesia. Selanjutnya, Resolusi Dewan Keamanan PBB mendasari pembentukan UNCI untuk memfasilitasi perundingan Indonesia-Belanda. Posisi Indonesia di Internasional makin dikukuhkan dengan digelarnya KAA 1955 di Bandung.

BAB 4 DUNIA PADA MASA PERANG DINGIN

Faktor-faktor penyebab Perang Dingin

AS mengeluarkan Marshal Plan (oleh komandan militer AS George Catlerr Marshall, tahun 1947) supaya Eropa mau menjadi mitra AS menghadapi Uni Soviet. Kebijakan politik luar negeri AS juga tercermin dalam Truman Doctrine (oleh presiden Hary Truman, 12 Maret 1947) yang menyatakan kesediaan AS memberikan bantuan dalam menghadapi komunisme Uni Soviet. AS juga menerapkan politik Containment(oleh diplomat AS George Kennan, tahun 1947) untuk membendung ekspansi komunisme Uni Soviet. Tahun 1948, sewaktu Berlin(Jerman Timur) berada dalam kekuasaan Uni Soviet, Joseph Stalin mem-blokade ekonomi Jerman Barat. Pada krisis ini, AS membela Jerman Barat dengan menempatkan serdadu AS di Inggris membentuk NATO pada 4 April 1949 untuk menangkal ekspansi Uni Soviet di Eropa. Pembentukan NATO memancing blok Timur mendirikan Pakta Warsawa (dipimpin Uni Soviet, 14 Mei 1955) untuk menangkal dampak dari pembangunan instalasi senjata di Jerman Barat. Pernyataan PM Inggris Winston Chrucil pada Maret 1946 di Fulton(Missouri) menyangkut sikap ekspansif Uni Soviet mendorong dikeluarkannya kebijakan yang melarang komunikasi antara Eropa Barat (demokratis-kapitalis) dan Eropa Timur (komunis).

Perluasan Perang Dingin ke luar EropaPemerintah komunis CinaTahun 1923, Partai Komunis Cina dipimpin Mao Zedong melakukan aliansi dengan Partai Koumintang pimpinan Sun Yat Sen. Dalam proklamasi kemerdekaan Cina 1 Oktober 1949, Partai Komunis Cina menjadi partai pemegang mandat pemerintahan menggantikan Partai Koumintang pimpinan Chiang Kai Sek. Kemudian, Chiang Kai Sek pindah ke Taiwan dan mendirikan pemerintahan demokratis. AS mendukung pemerintahan Chiang Kai Sek di Taiwan.

Dari sudut pandang kekuatan militer, Cina dibantu Uni Soviet, mulai membangun teknologi persenjataan nuklirnya tahun 1957 untuk menangkal serangan Negara lain. Aliansi Uni Soviet-Cina tahun 1949-1950 menjadi penyebab kemunculan poros Barat-Timur. Hal ini membuat AS melebarkan fokusnya ke Asia juga. Parameternya adalah pemberian bantuan militer AS di Vietnam Selatan dan Korea Selatan. Perang KoreaAwal PD II, Uni Soviet menduduki Korea. 10 Agustus 1945, AS mengeluarkan kebijakan untuk menduduki Korea Selatan dalam rangka membendung ekspansi Uni Soviet. Selanjutnya, AS dan Uni Soviet mendukung berdirinya rezim di daerah kekuasaan masing-masing. Rezim I Korea Selatan dipimpin Syngman Rhee (anti-komunis), Rezim I Korea Utara dipimpin Kim II Sung. Kedua Rezim dibentuk tahun 1946. Titik garis batas antara ke-dua Korea terletak di garis lintang 38 derajat. Invasi pasukan Korea Utara didukung Uni Soviet pada 25 Juni 1950 melewati garis batas 38 derajat menuju Korea Selatan berhasil memukul mundur pasukan Korea Selatan dan AS hingga ke Busan. Pada 15 September 1950, pasukan AS dipimpin jendral Douglas MacArtur mendarat di kawasan Inch’on, berhasil mengurung pasukan Korea Utara yang sudah terlanjur jauh memasuki Korea Selatan. Keikutsertaan Cina pada Oktober 1950 dalam perang Korea dikarenakan pasukan PBB (beraliansi dengan AS) masuk ke Korea Utara.Akhirnya, negoisasi damai mulai digagas dengan terpilihnya presiden AS Dwight D. Eisenhower. Kesepakatan dicapai pada 27 Juli 1953 dalam 2 point. Pertama, garis lintang 38 derajat sebagai garis batas Korea Utara-Korea Selatan. Kedua, pengembalian tawanan perang ke Negara masing-masing.Revolusi KubaTahun 1924, Kuba dipimpin Gerrado Machado(pemerintahannya ditaktor). Berbagai kelompok masyarakat mulai menunjukkan perlawanan. Akhirnya, tahun1940 pemerintahan Machado ditumbangkan oleh kekuatan militer pimpinan Fulgencio Batista. Tahun 1940-1944, Kuba di bawah kekuasaan ditaktor Batista. Pemerintahan dictator Batista sempat berakhir pada tahun 1944 dengan terpilihnya Carllos Prio. Namun, Batista kembali berkuasa tahun 1952-1958. Dalam pemerintahannya yang kedua ini, Batista mendapat perlawanan dari 2 kelompok besar, yaitu kelompok The Second Front pimpinan Eloy Guierez dan kelompok revolusioner pimpinan Fidel Castro. 26 Juli 1953, penyerangan Castro ke pangkalan militer besar pasukan Batista berhasil menggugah masyarakat Kuba walau gagal. Castro dipenjara hingga 1955. Setelah dibebaskan, Castro ke Meksiko bertemu Che Guevara. Tahun 1956, mereka bersama pasukan kembali menyerang pasukan Batista. Akhirnya, pasukan Castro dipimpin Che Guevara dan Camilo Cienfuegos mengalahkan kekuatan militer Batista di Kuba pada Maret 1958. kemudian, Castro memimpin Kuba dengan haluan Komunis.Ketegangan Perang Dingin antara Kuba-AS memuncak Oktober 1962 “Krisis Misil Kuba”. Hasil laporan mata-mata AS di Kuba membuat presiden AS John F. Kenedy memblokade perairan di sekitar Kuba untuk mencegah kelangsungan proyek pembangunan instalasi nuklir Uni Soviet di Kuba. Krisis Misil Kuba berakhir dengan kesepakatan Nikita Khruschev dan John F. Kenedy dalam 2 poin. Pertama, Uni Soviet menghentikan pembangunan instalasi nuklirnya di Kuba. Kedua, AS dilarang meng-invasi Kuba.

Perang Vietnam dan perkembangan politik di kawasan Asia Tenggara

Perpecahan berawal dari perseteruan Viet Minh dan Perancis yang ingin kembali menguasai Indocina. Perang dari tahun 1946-1954 ini berakhir dengan gencatan senjata, hasil konferensi di Jenewa tahun 1954. Dan ditetapkan titik garis 17 derajat sebagai demarkasi antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara diperuntukkan bagi Viet Minh, dipimpin Ho Chi Minh. Vietnam Selatan diperuntukkan bagi Perancis, dipimpin PM Ngo Dinh Diem. Kesepakatan Jenewa tahun 1954 ini menghasilkan badan International Control Committee untuk melaksanakan pemilu untuk menyatukan 2 Vietnam. Namun, ditolak. Dalam pemerintahannya, Ngo Dinh Diem didukung AS. Kekuatan Viet Cong / Viet Minh semakin membesar dengan berdirinya organisasi National Front For Liberation of Vietnam sebagai penerus Viet Cong. Kebijakan Presiden AS John F. Kenedy mengirim bantuan ke Vietnam untuk mencegah agresi Viet Cong. Akhir tahun 1970, proses menuju pendamaian mulai digagas. Namun, Maret 1972, Vietnam Utara menganeksasi zona demiliterisasi dan provinsi Quang Tri di Vietnam Selatan. Rencana menuju perdamaian pun gagal dan digagas kembali pada 27 Januari 1973. Akhirnya, Kesepakatan perdamaian dengan gencatan senjata antara Vietnam Utara - Vietnam Selatan - AS “The Paris Accords” ditandatangani 31 Januari 1973. Namun, tahun 1974, tentara Viet Cong mulai menganeksasi beberapa daerah di Vietnam Selatan. Maka, presiden Vietnam Selatan Nguyen Van Thieu pada 21 April 1975 mengundurkan diri dan terbang ke Taiwan. Pada 2 Juli 1976, dibentuk pemerintahan militer di Saigon sebagai kemenangan Vietnam Utara. Nama kota Saigon diubah menjadi Ho Chi Minh.Selanjutnya, penyebaran paham komunisme di Asia Tenggara didalangi oleh lembaga Uni Soviet “Comitern”. Tokoh Indonesia DN Aidit pernah dididik di Comitern.

Politik Luar Negeri Indonesia.Sifat politik Luar Negeri Indonesia “bebas aktif” bermula dari konsep Moh. Hatta yang didasari kondisi perang dingin dalam politik global. Rumusan politik Luar Negeri Indonesia antara lain: Bebas-aktif, Anti-kolonialisme, Orientasi kepentingan nasional, Demokratis. Penyempurnaan politik Luar Negeri dilakukan setelah adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dari pidato Presiden Sukarno (mengenai konsepsi Oldefos dan Nefos) pada tahun 1960 di depan forum PBB, Dewan Pertimbangan Agung menyatakan bahwa Garis Dasar Politik Luar Negeri RI adalah UUD’45, dengan sifat bebas-aktif. Akan tetapi, terjadinya konfrontasi dengan Malaysia, Singapura tidak memurnikan politik luar negeri Indonesia. Keberhasilan diplomasi Indonesia pada penyelesaian konfrontasi dengan Malaysia melalui persetujuan Bangkok (29 Mei 1966 - 1 Juni 1966) antara Wakil PM Malaysia Tun Abdul Razak dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik. Persetujuan diikuti dengan pembukaan hubungan diplomatic antara Indonesia-Malaysia pada 31 Agustus 1967. Arah politik bebas-aktif juga ditandai dengan normalisasi hubungan dengan Singapura pada 2 Juni 1966. Normalisasi diikuti dengan pembukaan hubungan diplomatic dengan Singapura pada 7 September 1966. Politik Luar Negeri Indonesia kembali mengalami penyempurnaan seiring dikeluarkannya Tap MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang penegasan landasan kebijakan politik Luar Negeri Indonesia. Keberhasilan politik Luar Negeri Indonesia juga terlihat dari masuknya kembali Indonesia menjadi anggota PBB pada 28 September 1966 setelah menyatakan keluar dari keanggotaan PBB pada 1 Januari 1965.

Peran aktif Indonesia di dunia internasional

Konferensi Asia-Afrika di BandungIndonesia, Pakistan, India, Birma, Srilanka berinisiatif mengadakan konferensi di Kolombo (28 April-2 Mei 1954). Pertemuan persiapan diadakan di Bogor (28-31 Desember 1954). Hasil keputusan Konferensi Bogor: mengadakan KAA di Bandung (18-25 April 1955), menentukan tujuan KAA (meningkatkan kerja sama antar Negara Asia-Afrika), KAA disponsori 5 negara. KAA menghasilkan Dasasila Bandung (tekad bangsa Asia-Afrika mewujudkan perdamaian dunia).

Pengiriman Pasukan Garuda.Peran serta Indonesia dalam keamanan dunia ditunjukkan melalui pengiriman pasukan perdamaian Garuda. Munculnya paham komunisme di Vietnam dan Kamboja menjadi sumber konflik antar-negara di kawasan Asia Tenggara. Karena itu, 15-17 Mei 1970, di Jakarta diadakan pertemuan untuk membahas penyelesaian pertikaian di Kamboja. Berdasarkan keputusan Paris 23 Januari 1973, Indonesia terpilih menjadi anggota ICCS. Pengiriman pasukan Garuda ke Kamboja dilakukan pada kurun waktu Januari-27 April 1975. Pemanggilan pulang pasukan Garuda pada 27 April 1975 dilakukan dengan alasan keamanan seiring dengan menangnya kelompok Komunis di Vietnam.

Deklarasi Juanda

Dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh perdana menteri Indonesia saat itu, Djuanda Kartawidjaja, adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, diantara dan didalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan dengan NKRI. Sebelum Deklarasi Djuanda, wilayah RI mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeen en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939).

Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State) yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehinga laut-laut antarpulau pun merupakan wilayah RI dan bukan kawasan bebas. Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang perairan Indonesia. Akibatnya luas wilayah RI menjadi 2,5 kali lipat dari sebelumnya

Pada tahun 1999, Presiden Soeharto mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Penetapan hari ini dipertegas dengan terbitnya Keputusan Presiden RI No.126 Tahun 2001, sehingga tanggal 13 Desember resmi menjadi hari perayaan nasional.

BAB 5 : PERKEMBANGAN IPTEK DAN MASALAH LINGKUNGAN HIDUP

Revolusi Hijau

Sejarah Revolusi Hijau diperkenalkan pertama kali oleh William Gaud pada 1968. Mantan Direktur USAID, lembaga donor milik pemerintah Amerika Serikat, ini membandingkan masifnya perubahan di bidang pertanian itu dengan Revolusi Merah di Soviet dan Revolusi Putih di Iran, dua perubahan besar secara politik di dua negara musuh bebuyutan Amerika Serikat itu.

Perubahan yang oleh Gaud disebut revolusi itu dimulai dari Meksiko. Negara di Amerika Latin ini mengubah sistem pertaniannya secara radikal pada 1945. Mereka pun menggenjot pertaniannya melalui riset, penyuluhan, dan pembangunan infrastruktur yang didanai Ford Foundation, Rockefeller Foundation, dan beberapa lembaga besar lainnya.

Revolusi hijau mendasarkan diri pada empat pilar penting yaitu:

o Penyediaan air melalui sistem irigasio Pemakaian pupuk kimiao Penerapan pestisida untuk menjamin produksi, dano Penggunaan varietas unggul sebagai bahan baku berkualitas

Melalui penerapan teknologi non-tradisional ini terjadi peningkatan hasil tanaman pangan berlipat ganda dan memungkinkan penanaman tiga kali dalam setahun untuk padi.suatu hal yang tidak mungkin tanpa keempat pilar tersebut. Revolusi hijau mendapat kritik sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan kelestarian lingkungan karena mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah. Oleh para pendukungnya, kerusakan dipandang bukan karena revolusi ijau tetapi karena ekses daam penggunaan teknologi yang tidak memandang kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Kritik lain yang muncul adalah bahwa revolusi hijau tidak dapat menjangkau seluruh strata negara berkembang karena iatidak memberi dampak nyata di Afrika.

Salah satu contoh lainnya adalah dengan mendirikan International Rice Research Institute (IRRI) di Los Banos, Filipina (1962). Dari pusat riset padi ini lahir padi varietas baru bernama International Rice (IR) seperti IR 64 dan IR 36 yang disebar ke dunia, termasuk Indonesia. Produk mereka inilah yang menjangkau hampir separuh penduduk dunia dan kemudian menggantikan padi lokal, termasuk di Indonesia.

IRRI yang punya kantor perwakilan di 14 negara mulai bekerjasama dengan Indonesia pada tahun 1972, melalui Balai Litbang Pertanian Departemen Pertanian (Deptan). Deptan yang seharusnya jadi

kepanjangan tangan pemerintah ternyata kemudian hanya jadi kepanjangan tangan korporasi dan lembaga internasional.

Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan sistem informasi dalam kehidupan manusia seiring dengan peradaban manusia itu sendiri sampai akhirnya mengenal istilah Teknologi Informasi (IT/Information Technology). Dimulai dari bentuk gambar yang tak bermakna pada dinding-dinding, prasasti-prasasti, sampai informasi yang kemudian dikenal dengan nama internet. Informasi yang dikekola dan disampaikan juga terus dikembangkan, dari informasi yang sederhana seperti sekedar menggambarkan suatu keadaan, sampai pada informasi strategis seperti taktik bertempur.

Teknologi informasi merupakan gabungan antara teknologi perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Pengembangan teknologi hardware cenderung menuju ukuran yang kecil dengan kemampuan serta kapasitas yang tinggi. Namun diupayakan harga yang relatif semakin murah. Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi, seperti : e-government, e- commerce, e-education, e-medicine, e-laboratory, dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan elektronika.

Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, meliputi : memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi yang dibutuhkan akan relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Dengan ditunjang teknologi informasi telekomunikasi data dapat disebar dan diakses secara global. Peran yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi informasi ini adalah mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi seperti informasi tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani. Kemudian untuk profesi seperti sains, teknologi, perdagangan, berita bisnis, dan asosiasi profesi. Sarana kerjasama antara pribadi atau kelompok yang satu dengan pribadi atau kelompok yang lainnya tanpa mengenal batas jarak dan waktu, negara, ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor lainnya yang dapat menghambat bertukar pikiran. Perkembangan teknologi informasi memacu suatu cara baru dalam kehidupan, dari kehidupan itu dimulai sampai dengan berakhir, kehidupan seperti ini dikenal dengan e-life, artinya

kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Sehingga sekarang sedang semarak dengan berbagai terminologi yang dimulai dengan awalan e seperti e-commerce, e-government, e-education, e-library, e-journal, e-medicine, e-laboratory, e-biodiversitiy, dan yang lainnya lagi yang berbasis elektronika.

Ekonomi global juga mengikuti evoluasi dari agraris dengan ciri utama tanah merupakan faktor produksi yang paling dominan. Melalui penemuan mesin uap, ekonomi global ber-evolusi ke arah ekonomi industri dengan ciri utama modal sebagai faktor produksi yang paling penting. Abad sekarang, cenderung manusia menduduki tempat sentral dalam proses produksi berdasar pada pengetahuan (knowledge based) dan berfokus pada informasi (information focused). Telekomunikasi dan informatika memegang peranan sebagai teknologi kunci (enabler technology). Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, memungkinkan diterapkannya cara-cara yang lebih efisien untuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Proses inilah yang membawa manusia ke dalam masyarakat atau ekonomi informasi sering disebut sebagai masyarakat pasca industri. Pada era informasi ini, jarak fisik atau jarak geografis tidak lagi menjadi faktor penentu dalam hubungan antar manusia atau antar lembaga usaha, sehingga dunia ini menjadi suatu kampung global atau Global Village.

Perkembangan Teknologi Transportasi Sejak dahulu manusia sudah mengenal transportasi atau pengangkutan, mulai dengan cara pengangkutan yang sederhana dengan sistem transportasi barang diatas kepala atau menjunjung atau menggunakan gerobak barang yang ditarik oleh hewan. Oleh karena perkembangan tingkat peradaban manusia, kebutuhan akan sarana transprotasi juga meningkat sehingga bermuncullan penemuan-penemuan baru dibidang infra dan suprastruktur transportasi.

Perkembangan teknologi sarana transportasi berlangsung secara evolusi melalui beberapa tahapan pertumbahan sebagai berikut;1. Tahap immobilitas dan masyarakat tradisional, pada masa ini kegiatan pengangkutan masih terbatas dan hubungan keluar daerah belum ada. Kehidupan perekonomian masih tertutup dan kegiatan perdagangan masih belum tumbuh.2. Tahap perbaikan sarana transportasi dan pertumbuhan perdagangan, yang ditandai tumbuhnya kegiatan perdagangan dimasyarakat. Pengangkutan diperlukan untuk memperluas pemasaran keluar daerah.3. Tahap menuju stabilitas dan tingkat hidup yang lebih tinggudicapai setelah dimulainya atau setelah mekanisasi alat transportasi yang sejalan dengan tumbuhnya kegiatan industri dimasyarakat.4. Tahap motorisasi, hal ini ditandai dengan bertambahnya ketergantungan masyarakat pada angkutan motor, seperti truk, kapal motor, pesawat terbang dan sebagainya. Pembangunan jalan raya dan kepelabuhan juga dikembangkan atau diperluas sehingga masyarakat tidak hanya tergarrtung kepada angkutan lain dan dapat membuka daerah-daerah baru/ yang sebelumnya tidak terjangkau.

5. Tahap peningkatan teknologi motorisasi seperti teknologi penerbangan dan teknologi kapal-kapal cepat dan sebagainya, merup kan penaklukan perbedaan jarak dan disertai peningkatan.

Perkembangan Industri

Pengaruh atau dampak perkembangan industri sangat besar sekali terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Industri memegang peranan yang menentukan dalam perkembangan perekonomian sehingga benar-benar perlu didukung dan diupayakan perkembangannya.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan perindustrian di Indonesia dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dari segi regulasi yang dilakukan dengan memperbarui Undang-Undang Perindustrian yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, dan dari segi birokrasi yang dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas SDM dan mempermudah pengurusan ijin usaha.

Manfaat dan Dampak Penerapan IPTEK bagi Kelestarian Lingkungan Hidup

a. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diartikan penerapan pengetahuan secara sistematis pada tugas praktis dalam industrib. Pembangunan yang mengandalkan teknologi dan industri dalam mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi seringkali membawa dampak negatif bagi lingkungan hidup manusia.c. Pencemaran lingkungan akan menyebabkan menurunnya mutu lingkungan hidup, sehingga akan mengancam kelangsungan mahluk hidup, terutama ketenangan dan ketentraman hidup manusia.d. Terdapat tiga dampak IPEK terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam yaitu; dampak secara kimiawi, fisik dan biologis.