Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah (LPDB-KUMKM) Sebagai Alternatif Lembaga

Keuangan dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam

Di susun oleh :

DAHNIL SUKARNO HATTA

NIM: 104046101673

KOSENTRASI PERBANKAN SYARIAH

PROGRAM STUDI MUAMALAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2009

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah hi Rabbil Alamin, ungkapan puji syukur tak terhingga ke

hadirat Allah SWT yang telah memberikan cahaya ilmu-Nya, shalawat dan salam

semoga selalu tercurah ke hadirat Rasul pembawa cahaya, Muhammad SAW,

sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul Lembaga

Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(LPDB-KUMKM) Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan dalam Pemberdayaan

Ekonomi Rakyat, sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi Islam

pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta. Maka penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM., selaku Dekan

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Ibu Dr. Euis Amalia, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Muamalat dan Bapak Ah.

Azharudin Latief, M.Ag, M.H selaku Sekretaris Jurusan Muamalat yang telah

memberikan pengarahan dan membantu penulis secara tidak langsung dalam

menyiapkan skripsi ini.

3. Bapak Dr.H.M. Nurul Irfan, M.Ag, dan Bapak Drs. Agustianto, M.Ag, selaku

pembimbing, yang dengan sabar mengarahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan ilmunya

kepada penulis selama di bangku kuliah

i

5. Orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan, baik

moral maupun materi hingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan S1.

6. Keluarga besar PT. Malacho Buana Perkasa, yang memberikan penulis

pengalaman kerja.

7. LPDB-KUMKM, yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan bahan

skripsi hingga skripsi ini rampung.

8. Kawan-kawan PS D 04 yang selalu memberikan motivasi bagi penulis hingga

menyelesaikan skripsi ini.

9. Semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penyelesaian skripsi

ini dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Jakarta, Juni 2009

Dahnil Sukarno Hatta

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..............................................................................................i

DAFTAR ISI .............................................................................................................iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.......................................................................1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah...................................................7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.............................................................8

D. Review Study Terdahulu......................................................................8

E. Kerangka Teori.....................................................................................11

F. Metode Penelitian................................................................................15

G. Sistematika Penulisan...........................................................................15

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Lembaga keuangan bank .....................................................................17

1. Pengertian lembaga keuangan bank .............................................18

2. Fungsi lembaga keuangan bank ..................................................19

B. Lembaga keuangan non bank.............................................................25

1. Koperasi.........................................................................................26

2. Baitul Mal Watamwil....................................................................31

C. Distribusi pendapatan..........................................................................33

1. Distribusi pendapatan dalam Islam...............................................34

2. Peran Negara dalam distribusi pendapatan di

Indonesia........................................................................................41

3

D. Dana Bergulir.......................................................................................45

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah singkat LPDB-

KUMKM........................................................48

B. Visi, misi LPDB-

KUMKM.................................................................51

C. Struktur Organisasi LPDB-

KUMKM.................................................54

D. Mekanisme Penyaluran Dana

Bergulir................................................59

E. Produk-produk LPDB-

KUMKM........................................................66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. LPDB-KUMKM sebagai alternatif lembaga keuangan

dalam pemberdayaan ekonomi rakyat.................................................69

1. Peran LPDB-KUMKM dalam pemberdayaan ekonomi

rakyat....70

2. Prioritas penyaluran dana

bergulir.................................................72

3. Peran negara dalam distribusi

pendapatan....................................73

B. Kendala yang dihadapi dalam penyaluran dana bergulir....................80

1. Kendala dari dalam lembaga

(internal)........................................81

2. Kendala dari luar lembaga

(eksternal)..........................................82

C. Faktor yang mendukung keberhasilan UMKM...................................83

D. Analisis Swot LPDB-KUMKM..........................................................86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.................................................................................

........107

B. Saran ..........................................................................................

........109

5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia yang ditakdirkan ALLAH SWT adalah kehidupan yang

bermasyarakat, berbudaya dan bermoral. Penataan kehidupan yang demikian sifatnya

menjamin suatu kualitas kehidupan yang dapat mewujudkan martabat kemanusiaan.

Tentunya dalam hal ini terkait masalah social ekonomi, bahkan hal ini merupakan

bagian penting dalam mewujudkan kualitas kehidupan yang layak.

Namun dalam kenyataannya, permasalahan sosial masih kerap kali kita jumpai,

misalnya kemiskinan dan kebodohan, kemiskinan dan kebodohan adalah salah satu

mata rantai yang sejak dulu ada dan menimbulkan berbagai macam permasalahan

kehidupan. Dapat dikatakan bahwa salah satu sumber dari permasalahan hidup ini

adalah kemiskinan dan kebodohan. Namun jika ditelaah lebih lanjut, kebodohan itu

sendiri sebenarnya dapat terbentuk dari kemiskinan. Oleh karena itu, yang menjadi

agenda utama dalam rangka memberantas permasalahan kebodohan tersebut adalah

bagaimana masyarakat dapat mengentaskan kemiskinan.

Berbicara mengenai kemiskinan, pada zaman Rasulullah Saw telah ada lembaga

baitul mal di mana dana yang terkumpul salah satunya dianggarkan untuk penyediaan

pelayanan social bagi masyarakat.1ini menunjukan bahwa Negara mempunyai

kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya. Selain itu di dalam salah satu kebijakan 1 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer,

(Jakarta: Pustaka Astruss, 2005), Cet. 1.h 17.

1

fiskal yang dilakukan Rasulullah, Rasulullah pun sanagt memperhatikan distribusi

pendapatan antara kaum anshar yang rata-rata merupakan orang yang mampu,

dengan kaum muhajirin yang pada saat itu hijrah dan keadaan keuangan mereka tidak

baik. Di samping itu juga, Rasulullah Saw menerapkan kebijakan penyediaan

lapangan kerja bagi kaum muhajirin agar mereka dapat keluar dari kemiskinan.2

Setelah Rasulullah memberikan contoh konsep mengenai kehidupan sosial,

kemudian banyak ekonom muslim fase awal yaitu pada abad pertama hijriah sampai

abad keempat hijriah yang mengembangkan konsep-konsep yang telah di contohkan

oleh Rasulullah, seperti Abu Yusuf yang menyoroti tentang tanggung jawab ekonomi

penguasa terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat, keadilan dan pemerataan

dalam pajak. Ada juga Imam al-Ghazali yang merumuskan konsep fungsi

kesejahteraan sosial Islami, artinya setiap manusia yang melakukan kegiatan ekonomi

harus mengacu kepada konsep maslahah ( kesejahteraan), sehingga tidak ada pihak

yang dirugikan. Lebih jauh lagi, Imam al-Ghazali mengidentifikasi tiga alasan

mengapa seseorang harus melakukan aktifitas ekonomi, yaitu untuk memenui

kebutuhan hidup yang bersangkutan, mensejahterakan keluarga, dan membantu orang

lain yang membutuhkan.3

Dari fase awal kita beranjak ke fase pertengahan. Pada masa ini para ekonom

Islam lebih jauh lagi membahas mengenai permasalahan ekonomi yang terjadi di

2 Kadim As-Sadr, Fiskal Policies in Early islam, dalam Euis Amalia(ed.), Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer, h.19.

3 Adiwarman A. karim, Pemikiran Ekonomi Seorang Skolastik Arab, dalam Euis Amalia(ed.), Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer,h.123-124.

3tengah masyarakat. Seperti Ibnu Hazm, yang mengemukakan konsep jaminan sosial

bagi orang tak mampu. Menurut pandangannya, Orang-orang kaya dari penduduk

setiap negeri wajib menanggung kehidupan orang-orang fakir miskin di antara

mereka. Pemerintah harus memaksakan hal ini terhadap mereka jika zakat dan harta

kaum muslimin ( bait al-mal) tidak cukup untuk mengatasinya. Orang fakir miskin itu

harus diberi makanan dari bahan makanan semestinya, pakian untuk musim dingin

dan panas yang layak, dan tempat tinggal yang dapat melindungi mereka dari hujan,

panas matahari, dan pandangan orang-orang yang berlalu lalang.4 Selain Ibnu Hazm,

ada juga ekonom muslim yang bernama Ibnu Taimiyah. Seperti halnya para pemikir

Islam lainnya menyatakan bahwa pemerintah merupakan institusi yang sangat

dibutuhkan. Menurut Ibnu Taimiyah, seseorang harus hidup sejahtera dan tidak

tergantung pada orang lain, sehingga mereka mampu memenuhi sejumlah

kewajibannya dan keharusan agamanya. Menjadi kewajiban sebuah Negara untuk

membantu rakyatnya guna mencapai kondisi financial yang lebih baik. Ini berarti

Negara harus bisa menghilangkan kemiskinan yang melanda rakyatnya.5

Hingga saat ini, pemikiran-pemikiran yang di kemukakan oleh para ekonom

muslim banyak dijadikan acuan dalam mengatasi masalah ekonomi di Negara

tertentu. Indonesia menganut sistem ekonomi pancasila di mana seluruh kegiatan

ekonomi yang dilakukan harus mengacu dan sesuai dengan pancasila yang lebih

4 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer,h.141.

5 Ibid.h.179-180.

cenderung kearah sosialis. Sejarah perekonomian Indonesia bisa dikatakan mulai

berjalan secara normal pada akhir tahun 60an dan terus berkembang hingga terjadi

krisis pada tahun 1997.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 semakin

membenamkan masyarakat kita ke dalam jurang kemiskinan. Berbagai upaya telah

dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan namun hingga kini

sepertinya belum menunjukan hasilnya, jurang pemisah antara yang kaya dengan

yang miskin makin terasa, kesejahteraan tidak merata, kekayaan hanya bertumpu

pada segelintir orang saja, padahal kita tahu bahwa tujuan dari pembangunan nasional

adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan merata, baik secara

materi maupun spiritual berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, selain itu

pembangunan juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan,

kecerdasan dan taraf hidup seluruh rakyat.

Untuk mewujudkan pembangunan tersebut telah banyak usaha yang dilakukan

pemerintah, baik peningkatan kesempatan kerja maupun kesempatan berusaha.

Namun, kenyataannya usaha yang dilakukan pemerintah belum tampak pengaruhnya

dalam peningkatan pendapatan masyarakat terutama pengusaha kecil. Padahal usaha

mikro, kecil dan menengah merupakan bagian fital dalam dunia usaha nasional yang

mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam

mewujudkan pembangunan nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada

khususnya.

5Usaha kecil yang merupakan titik tolak ekonomi dalam kancah perekonomian

nasional, masih belum mampu mengembangkan kemampuan dan peranannya secara

optimal. Hal ini disebabkan karena usaha kecil masih menghadapi hambatan dan

kendala, baik yang bersifat eksternal maupun yang bersifat internal, dalam bidang

produksi, pengelolaan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, teknologi serta

iklim usaha yang kurang mendukung bagi perkembangannya. Adapun kendala yang

dominan yang dihadapi pengusaha mikro, kecil dan menengah adalah permodalan,

karena memang bagi pengusaha kecil sangat sulit memperoleh akses terhadap sumber

daya modal. Lebih-lebih dalam keadaan pasar yang kompetitif, golongan ini semakin

sulit bersaing dengan golongan yang lebih kuat.

Di Indonesia lembaga keuangan yang dapat menyediakan dana untuk membantu

permodalan secara formal adalah bank. Hanya saja bank belum mampu menyentuh

semua lapisan masyarakat, hal ini disebabkan karena untuk mendapatkan pinjaman

dari bank memerlukan persyaratan agunan/jaminan, proses yang cukup lama dan suku

bunga pinjaman yang relatif tinggi. Selain lembaga keuangan bank, terdapat pula

lembaga keuangan non bank seperti asuransi, baitul maal watamwil, dan koperasi

yang mengelola dana masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemegang amanat rakyatnya mengeluarkan

kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mendorong para pengusaha mikro, kecil

dan menengah untuk dapat meningkatkan produksi sekaligus meningkatkan

pendapatan serta kesejahteraan mereka. Di samping itu, memang sudah merupakan

tugas pemerintah dalam mendistribusikan pendapatan dan kekayaan yang dimiliki

oleh negara, agar harta dan kekayaan itu dapat dinikmati oleh seluruh rakyat dan

tidak berputar pada segelintir orang saja. Konsep ini juga banyak dijumpai dalam Al-

Quran antara lain untuk menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh

masyarakat. Konsep tersebut antara lain: (1) manfaat sumber-sumber alam harus

dapat dinikmati oleh semua mahluk Allah (Q.s. 6:3), (2) kehidupan fakir miskin harus

diperhatikan oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang punya (Q.s. 51:19), (3)

kekayan tidak boleh dinikmati dan berputar di antara orang kaya saja (Q.s. 104:2)6.

Sangat jelas terlihat bahwa salah satu tugas pemerintah yang tidak kalah penting

adalah dalam hal pendistribusian kekayaan dan pendapatan.

Dalam mengeluarkan kebijakan, pemerintah menunjuk instansi-instansi yang

terkait dengan kebijakan tersebut, salah satunya adalah kebijakan dana bergulir

departemen keuangan yang akan disalurkan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil

dan menengah, melalui lembaga yang didirikan oleh KEMENTRIAN NEGARA

KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH R.I, yaitu LEMBAGA

PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL

DAN MENENGAH (LPDB-KUMKM).

Atas dasar itu, penulis selaku mahasiswa jurusan Perbankan Syariah, Fakultas

Syariah dan Hukum, UIN Jakarta, ingin menulis skripsi mengenai pemberdayaan

ekonomi rakyat dengan judul Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan

6 Daud Ali Mohammad. System Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,(Jakarta: UI-press,1988). h. 16

7Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan

Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.

B. Perumusan Masalah

Jika berbicara dan membahas mengenai pemberdayaan ekonomi rakyat, tentunya

sangat luas cakupanya, di antaranya kebijakan pemerintah, lembaga keuangan, hingga

keadaan ekonomi nasional dalam suatu negara. Oleh karena itu, saya mencoba

membatasi masalah hanya pada lembaga yang berperan dalam pemberdayaan

ekonomi rakyat, dengan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran LPDB-KUMKM dalam memberdayakan ekonomi

rakyat?

2. Kendala apa saja yang dihadapi LPDB-KUMKM dalam menyalurkan

dana bergulir?

3. Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan UMKM di Indonesia?

4. Bagaimana analisa swot LPDB-KUMKM?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk ;

1. Memberikan informasi mengenai lembaga di luar lembaga keuangan

yang memberikan pembiayaan kepada UMKM.

2. Menjelaskan bagaimana peran negara dalam distribusi pendapatan.

Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Bagi LPDB-KUMKM membantu mensosialisasikan lembaganya agar

semakin banyak Lembaga Keuangan Mikro yang mengetahui adanya

lembaga yang memberikan pembiayaan kepada UMKM.

2. Bagi penulis dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai

bagaimana peran negara dalam pendistribusian pendapatan dalam

tujuannya mensejahterakan rakyat.

3. Bagi pihak-pihak yang memerlukan untuk memberikan informasi dan

gambaran mengenai lembaga yang memberikan pembiayaan di luar

lembaga keuangan bank dan non bank.

D. Review Studi Terdahulu

Mengenai pembahasan tentang tema yang sama, ditemukan juga beberapa skripsi

terdahulu yang memiliki tema serupa, di antaranya ada yang menulis skripsi

mengenai Pendistribusian Kekayaan Negara dalam Perspektif Islam karya

Fahrurrozi, 2006. Beliau membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam bidang

ekonomi yang ditujukan untuk pendistribusian kekayaan negara yang diperoleh dari

pajak, explorasi sumber daya alam, dan pendapatan lainya untuk kepentingan para

pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar tetap eksis sebagai mata pencaharian.

Dalam penulisan skripsinya beliau menggunakan metode deskriptif analisis, yang

menggambarkan dan menganalisa secara mendalam tentang peran Negara dalam

pendistribusian kekayaannya. Ada juga yang membahas mengenai Peranan BMT

sebagai Lembaga Keuangan dalam Memberdayakan Ekonomi Rakyat" ( studi di

9BMT Al-Fath ciputat, Tangerang ) yang ditulis oleh Achmad Riyadi. Beliau

membahas mengenai operasional BMT serta usaha-usaha yang telah dilakukan BMT

dalam memberdayakan ekonomi rakyat seperti penyaluran dana kepada para

pedagang kecil. Berikut ini matrik kedua skripsi di atas dan perbedaannya dengan

skripsi penulis:

No Penulis/ judul Kelebihan Kekurangan 1 Fahrurrozi /

Pendistribusian Kekayaan

Negara dalam Perspektif

Islam

- pembahasannya cukup

luas, hampir menyentuh

seluruh aspek

- pembahasan

substansinya terlalu

umum

- tidak adanya contoh konkrit kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan distribusi pendapatan kekayaan negara

2 Achmad Riyadi / Peranan

BMT sebagai Lembaga

Keuangan dalam

Pemberdayaan Ekonomi

Rakyat

- lebih detail dalam

membahas masalah yang

ada

- hanya membahas

mengenai BMT saja,

tidak ada pembahasan

tentang LKM yang

lain

- substansinya tidak bisa berkembang, karena

3 Dahnil Sukarno Hatta /

LPDB-KUMKM sebagai

Alternatif Lembaga

- pembahasan cukup luas

- ada beberapa contoh

LKM

- hanya membahas

LKM secara garis

besar saja

Keuangan dalam

Pemberdayaan Ekonomi

Rakyat

- lembaga yang dibahas

merupakan lembaga baru

- banyak contoh bentuk

kebijakan pemerintah

- minim tabel

- analisisnya kurang mendalam

E. Kerangka Teori

Dana bergulir adalah Dana yang berasal dari pemerintah melalui Kementerian

Negara Koperasi dan UKM yang merupakan dana simpan-pinjam/pembiayaan yang

disalurkan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Jasa Keuangan

Syariah/lembaga keuangan lainnya untuk disalurkan lebih lanjut kepada anggotanya

yaitu pengusaha mikro dan kecil.7

Sedangkan modal ventura berarti Dana yang berasal dari pemerintah melalui

Kementerian Negara Koperasi dan UKM sebagai pembiayaan yang berbentuk

penyertaan modal, pola bagi hasil, dan obligasi konversi kepada Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah Perusahaan Pasangan Usaha (KUKM-PPU) dalam jangka waktu

tertentu dengan karakteristik mempunyai tingkat risiko atas modal yang ditanamkan

karena bertindak sebagai investor, merupakan investasi aktif yaitu jika dipandang

perlu melibatkan diri dalam pengelolaan usaha KUKM-PPU, investasi bersifat

sementara, dan mengharapkan hasil atas investasi yang ditanamkan.8

7 LPDB-KUMKM, Rencana Strategis Bisnis, (Jakarta: LPDB-KUMKM, 2006), h.3.8 Ibid,h.4.

11

Pengusaha Mikro adalah Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha yang

memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta

rupiah). Sedangkan pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang melakukan kegiatan

usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu

milyar rupiah) atau memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000.- (dua

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.9

Lembaga keuangan dalam kamus manajemen dijelaskan sebagai badan atau

organisasi yang bergerak di bidang keuangan.10 Sedangkan pengertian lembaga

keuangan bank berarti badan atau lembaga yang kegiatan utamanya adalah menerima

simpanan giro, tabungan dan deposito. Dalam pembicaraan sehari-hari bank juga

dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang

membutuhkanya. Di samping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukarkan

uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan

setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, biaya kuliah dan pembayaran

lainya.

Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 november 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan BANK adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.11

Dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut Assurantie yang terdiri dari kata

9 Ibid,h.5.

10 Marbun.B.N, Kamus Manajemen, (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 2003). h.476.

11 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainya,(Jakarta;Rajagarfindo Perkasa,2005).h.23

assuradeur yang berarti penanggungan dan geassureerde yang berarti

tertanggung. Kemudian dalam bahasa Perancis disebut Assurance yang berarti

menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa Inggris kata

asuransi disebut Insurance yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin terjadi.

Di Indonesia pengertian asuransi menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992

tentang usaha asuransi adalah sebagai berikut :

Asuransi atau penanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.12

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi (Ar: at-Tamin)

adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban

membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya

kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai

dengan perjanjian yang dibuat.13

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan

atau kepentingan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota

koperasi yang didirikannya, pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan

dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan

12 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainya,(Jakarta;Rajagarfindo Perkasa,2005).h.276.13 Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam,(Jakarta:Kencana,2004).h.61.

13

bantuan baik berbentuk barang maupun pinjaman uang.14

Dalam Islam proses distribusi memegang peranan sangat penting, karena

pada proses inilah dapat dilihat pemerataan dari hasil produksi. Distribusi

didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting yaitu:

nilai kebebasan dan nilai keadilan.15 Konsep Islam menjamin sebuah distribusi

pendapatan yang memuat nilai insani. kedudukan manusia yang berbeda antara

satu dengan yang lain merupakan kehendak ALLAH SWT. Perbedaan ini

merupakan bagian dari upaya manusia untuk bisa memahami nikmat ALLAH,

sekaligus memahami kedudukannya dengan sesama. Manusia tidak dapat

menentukan dirinya untuk berkedudukan lebih tinggi atau rendah, karena semua

itu telah ditentukan ALLAH. Pemilikan harta hanya pada beberapa orang dalam

suatu masyarakat akan menimbulkan ketidakseimbangan hidup dan akan

menimbulkan efek yang buruk bagi kehidupan. Sesuai dengan firman Allah,

dalam surat al-Hasyr (59) ayat 7.

!$B u!$sr& !$# 4n?t &!qu `B @dr& 3t)9$# Ts Aq=9ur %!ur 4n1)9$# 4y J tGu9$#ur 3 |yJ9$#ur $#ur @69$# s1 w tbq3t P's!r tt/ !$uYF{$# N3ZB 4 !$tBur N39s #? u Aq9$# nrs $tBur N39pktX mYt (#qgtFR$$s 4 (#q)?$#ur !$# ( b) !$# x

>$s)9$# )/ : (Artinya: apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka

14 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, hal. 270.15 Qardhawi, Yusuf, Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam,(Jakarta:Rabbani

Press, 2001).h.349.

adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.(Al-Hasyr/ 59 : 7)

F. Metode penulisan skripsi

Metode penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penulisan deskriptif

yang menekankan pada data-data dan informasi sebanyak-banyaknya yang

berhubungan dengan masalah yang akan di bahas.

Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian

lapangan. Sedangkan jenis data yang digunakan antara lain data primer antara lain

wawancara dan observasi. Dan data sekunder yaitu data yang ada pada lembaga

pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Teknik penulisan skripsi ini merujuk pada buku pedoman penulisan skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

tahun 2005.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pembatasan

dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan (review study

terdahulu), kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II Berisi tinjauan teoritis tentang lembaga keuangan bank, lembaga

keuangan non bank, dan pendistribusian pendapatan.

15

BAB III Berisi gambaran umum tentang LPDB-KUMKM, meliputi Sejarah

singkat LPDB-KUMKM, Visi - misi LPDB-KUMKM, Struktur Organisasi di LPDB-

KUMKM dan Produk-produk LPDB-KUMKM.

BAB IV Berisi hasil penelitian yang meliputi penjelasan mengenai LPDB

sebagai alternatif lembaga keuangan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat serta

mekanisme penyaluran dana bergulir.

BAB V Dalam bab ini penulis mencoba menulis kesimpulan dari pembahasan

yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan memberikan saran-saran yang

kiranya bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Daftar Pustaka dan

Lampiran.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Lembaga Keuangan Bank

Sektor perbankan memiliki peran yang strategis bagi perekonomian suatu negara.

Dalam sistem ekonomi modern, perbankan bisa diibaratkan sebagai jantung

perekonomian karena pengaruhnya yang besar terhadap perekonomian suatu Negara.

Di Indonesia lembaga keuangan dibagi menjadi dua, pertama, lembaga keuangan

bank dan kedua, lembaga keuangan non bank. Pada prinsipnya pengertian lembaga

keuangan adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan

menyalurkannya kembali ke masyarakat. Tetapi karena dunia perbankan dirasa sudah

sangat besar dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia juga sangat besar,

maka lembaga keuangan bank dipisahkan dari lembaga keuangan lainnya. Indonesia

dan dunia pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1997 yang cukup dahsyat

sehingga perekonomian Indonesia dan dunia pada saat itu kacau balau, akibatnya

adalah perekonomian dunia pada saat itu tidak stabil.

Di Indonesia, angka inflasi mencapai 300% dan suku bunga kredit melambung

tinggi, sehingga banyak para pengusaha yang kesulitan mengembalikan dana kredit

yang menyebabkan banyaknya kredit macet sehingga mengurangi tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Atas dasar itu para nasabah yang

mempercayakan dananya pada bank berbondong-bondong untuk segera mencairkan

dananya tersebut. Sejak dilanda krisis pada tahun 1997, perkembangan dunia

perbankan di Indonesia sampai saat ini bisa dikatakan sudah mulai membaik, yang

ditunjukan oleh perekonomian yang stabil, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap

dunia perbankan sudah mulai meningkat dan sektor riil sudah bisa berjalan dengan

baik yang tentunya ditopang oleh dana dari perbankan.

1. Pengertian Lembaga Keuangan Bank

Kata bank dari kata banque dalam bahasa Prancis, dan banco dalam bahasa

Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan

fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti

berlian, peti uang dan sebagainya.1 Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal

sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro,

tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk

meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu

bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau

menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran

listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.2

Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 november

1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan BANK adalah badan usaha

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentu-benntuk

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

1 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Alvabet, 2002), h.2.2 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,

2005),h.23.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bank adalah

perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, di mana seluruh aktivitas

perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai

bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

2. Produk Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank memiliki peran sebagai lembaga perantara antara

unit-unit ekonomi yang memiliki kelebihan dana (surplus unit ) dengan unit-unit

lain yang membutuhkan atau kekurangan dana (deficit unit). Melalui bank, dana

berlebih yang dimiliki surplus unit dapat disalurkan kepada deficit unit sehingga

dana berlebih tersebut dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Dalam

menjalankan kegiatan usahanya, bank dalam hal ini mengeluarkan produk-produk

yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, pihak bank harus pandai menciptakan

produk-produk baru yang bisa memikat hati para calon nasabah dengan cara

menbuat produk yang mampu mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi oleh

calon nasabah sehingga para calon nasabah merespon dengan positif hadirnya

produk baru tersebut. Secara umum, produk perbankan ada 3 (tiga), yaitu :

a. Produk penghimpunan dana (funding)

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari

masyarakat luas. Masyarakat tidak akan menyimpan dananya begitu saja

kepada bank, tanpa adanya timbal balik yang rasional. Maksudnya, bank harus

memberikan balas jasa atau rangsangan kepada nasabah penabung berupa

19

bunga, bagi hasil atau hadiah yang dapat menarik minat nasabah penabung

untuk menyimpan dananya di bank. Semakin besar bunga, bagi hasil atau

hadiah yang ditawarkan, maka minat masyarakat untuk menyimpan dananya

semakin bersar pula. Dalam menghimpun dana dari masyarakat, bank

memiliki beberapa produk yang bisa dipilih oleh calon nasabah penabung

yang sesuai dengan kebutuhannya, yaitu :

1) Simpanan Giro

Dalam Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10

November 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro

adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat

dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran

lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.3

2) Simpanan Tabungan

Seperti halnya simpanan giro, simpanan tabungan juga mempunyai

syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dan biasanya persyaratan bagi

pemegang dari setiap bank berbeda. Pengertian tabungan menurut

Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan

yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat

tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet

3 Ibid, h.65.

giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.4

3) Simpanan Deposito

Simpanan deposito merupakan jenis simpanan ketiga yang

dikeluarkan oleh bank. Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya,

simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo)

sehingga tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Menurut

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang

dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya

dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah

penyimpan dengan bank artinya apabila nasabah menyimpan dananya

untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka dana tersebut baru dapat

dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir.5

b. Produk penyaluran dana (lending)

Setelah menghimpun dana dari masyarakat, langkah selanjutnya yang

harus dilakukan bank adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada

masyarakat yang kekurangan dana (deficit unit) atau sering disebut kredit

dalam bank konvensional dan pembiayaan dalam bank syariah. Menurut

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, yang dimaksud kredit

adalah:

kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam

4 Ibid, h.74.

5 Ibid, h.80.

21

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Bank konvensional memberikan dana kepada pihak yang membutuhkan

dengan imbalan bunga ditambah biaya administrasi sedangkan sistim bagi

hasil bagi bank yang menggunakan sistim syariah. Dalam menyalurkan

dananya, perbankan syariah memiliki lebih banyak produk yang ditawarkan,

sehingga memudahkan calon nasabah untuk memilih produk yang sesuai

dengan kebutuhannya. Secara garis besar ada tiga produk yang ditawarkan

oleh bank syariah dalam menyalurkan dana yang dibedakan berdasarkan

tujuan penggunaannya, yaitu:6

1) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk

memiliki barang berdasarkan prinsip jual beli.

2) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk

mendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa.

3) Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama

yang ditujukan untuk mendapatkan sekaligus

barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

Dalam menjalankan tugas ini bank juga dituntut untuk bisa bersaing

dengan bank lain dalam tingkat suku bunga pinjaman atau pun tingkat bagi

6 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, cet.II, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 61.

hasil pembiayaan agar para calon nasabah kredit atau pembiayaan tertarik

untuk bekerjasama.

c. Produk jasa (service)

Produk jasa bank merupakan kegiatan perbankan yang ketiga. Tujuan

pemberian jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan

menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang

diberikan, maka semakin baik, dalam arti jika nasabah hendak melakukan

suatu transaksi perbankan, cukup di satu bank saja. Demikian pula sebaliknya

jika jasa bank yang diberikan kurang lengkap, maka nasabah terpaksa untuk

mencari bank lain yang menyediakan jasa yang mereka butuhkan. Lengkap

atau tidaknya jasa bank yang diberikan sangat tergantung dari kemampuan

bank tersebut, baik dari segi modal, perlengkapan fasilitas sampai kepada

personil yang mengoperasikannya.7

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata transfer, kartu

ATM, kliring atau money changer, itu semua merupakan sebagian dari produk

jasa bank. Berikut ini adalah beberapa produk jasa dari bank:

1) Kiriman Uang (transfer)

Transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota,

luar kota, atau ke luar negri. Dengan menggunakan jasa bank ini, nasabah

bisa mengirim uang ke mana saja dengan waktu singkat dan aman. Dalam

mengirim uang melalui bank, biasanya nasabah dikenakan biaya yang

7Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, h. 135.

23

besarnya tergantung jarak atau bank yang dituju.

2) Kliring (clearing)

Kliring merupakan jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan

cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga

kliring. Lembaga kliring ini di bentuk dan dikoordinir oleh Bank Indonesia

setiap hari kerja. Peserta kliring adalah bank yang sudah memperoleh izin

dari Bank Indonesia. Salah satu tujuan dari jasa kliring pada bank adalah

untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral sehingga

dapat dilaksanakan dengan aman dan efisien.8

3) Kartu Bank (Bank Card)

Bank Card merupakan kartu yang di keluarkan oleh bank yang

diberikan kepada nasabahnya untuk dapat di pergunakan sebagai alat

pembayaran di tempat tertentu. Di samping itu kartu ini juga diuangkan

(mengambil uang tunai) melalui ATM (Automated Teller Machine) yang

tersebar di berbagai tempat strategis seperti pusat perbelanjaan, tempat

hiburan dan perkantoran.9

Kartu ini hanya bisa digunakan oleh nasabah yang bersangkutan karena

untuk menggunakannya harus menggunakan nomor PIN yang hanya di

ketahui oleh nasabah pemegang kartu sehingga keamanan dari dana yang

ada dalam kartu sangat terjaga. Dengan kartu ini pula nasabah dimudahkan

8 Ibid., h. 1409 Ibid., h. 146

dengan tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah banyak karena dapat

mencairkan uang kapan pun di butuhkan.

4) Penukaran Uang (Money Changer)

Jasa penukaran mata uang asing juga disediakan oleh bank. Dengan

menggunakan jasa ini nasabah dapat menukarkan uang yang dimilikinya

kepada mata uang yang lain untuk kepentingan tertentu. Dalam menukarkan

mata uang tentu terdapat perbedaan nilai antar mata uang yang satu dengan

mata uang lainnya sehingga nilai tukarnya di sesuaikan dengan selisih nilai

yang ada. Jasa penukaran ini memudahkan nasabah yang memerlukan mata

uang asing untuk keperluannya.

B. Lembaga Keuangan Non Bank

Selain lembaga keuangan bank, ada juga lembaga keuangan lainnnya atau lebih

sering disebut lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan non bank ini

dipisahkan dari lembaga keuangan bank karena memang terdapat perbedaan yang

signifikan dalam hal jumlah asset dan nasabah yang tentunya membedakan

pengaruhnya terhadap perekonomian di Indonesia. Tetapi peran dan pengaruh

lembaga keuangan non bank tidak bisa di kesampingkan begitu saja. Lembaga

keuangan non bank memiliki keunggulan tersendiri yang bisa menarik minat para

calon nasabahnya, meskipun tugas, fungsi dan tujuannya tidak jauh berbeda dengan

lembaga keuangan bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan

menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

25

1. Koperasi

a. Sejarah Singkat Koperasi

Gerakan koperasi di gagas oleh Robert Owen (17711858), yang

menerapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark,

Skotlandia. Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William

King (17861865) dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris.

Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The

Cooperator, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang

mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi.

17

Koperasi akhirnya berkembang di negara-negara lainnya. Di Jerman,

juga berdiri koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip yang sama dengan

koperasi buatan Inggris. Koperasi-koperasi di Inggris di dirikan oleh Charles

Foirer, Raffeinsen, dan Schulze Delitch. Di Perancis, Louis Blanc

mendirikan koperasi produksi yang mengutamakan kualitas barang. Di

Denmark Pastor Christiansone mendirikan koperasi pertanian.10

10 Ensiklopedia bebas, Koprasi, artikel diakses pada 15 Desember 2008 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi#Sejarah_Berdirinya_Koperasi

17

Sedangkan gerakan Koperasi di Indonesia diperkenalkan oleh R. Aria

Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan

koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang

dengan rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru

oleh Boedi Oetomo dan SDI. Belanda yang khawatir koperasi akan dijadikan

tempat pusat perlawanan, mengeluarkan UU no. 431 Tahun 19 yang isinya

yaitu :

1). Harus membayar minimal 50 gulden untuk mendirikan koperasi

17

2). Sistem usaha harus menyerupai sistem di Eropa

3). Harus mendapat persetujuan dari Gubernur Jendral

17

4). Proposal pengajuan harus berbahasa Belanda

Hal ini menyebabkan koperasi yang ada saat itu berjatuhan karena tidak

mendapatkan izin Koperasi dari Belanda. Namun setelah para tokoh

Indonesia mengajukan protes, Belanda akhirnya mengeluarkan UU no. 91

pada Tahun 1927, yang isinya lebih ringan dari UU no. 431 seperti :

1). Hanya membayar 3 gulden untuk materai

2). Bisa menggunakan bahasa daerah

3). Hukum dagang sesuai daerah masing-masing

4). Perizinan bisa di daerah setempat

17

Koperasi menjamur kembali hingga pada tahun 1933 keluar UU yang

mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua

kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu

mendirikan koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun

fungsinya berubah drastis dan menjadi alat jepang untuk mengeruk

keuntungan, dan menyengsarakan rakyat.

17

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan

koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di

Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi

Indonesia.11

b. Pengertian koperasi

11 ibid

17

Sementara itu koperasi memiliki pengertian adalah badan usaha yang

beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan

ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan

untuk mensejahterakan anggotanya.

Berdasarkan pengertian tersebut, yang dapat menjadi anggota koperasi

yaitu:

1). Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi

anggota koperasi;

2). Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi yang

menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup

lebih luas.

17

Pada Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi

1998), disebutkan bahwa karateristik utama koperasi yang membedakan

dengan badan usaha lain, yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda.

Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus

pengguna jasa koperasi.

17

Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh

anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam

setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi

(biasa disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU) biasanya dihitung berdasarkan

andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan

pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang di

lakukan oleh si anggota.12 Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian, pengertian Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan

orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya

berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat

yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Sementara menurut ICA Cooperative Identity Statement, Manchester,

23 September 1995, Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang

yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi

ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka

miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis.13

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa koperasi

merupakan wadah bagi individu-individu yang memiliki tujuan

meningkatkan taraf hidupnya bersama anggota koperasi yang lain dengan

memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki para anggotanya sehingga

12Tim LAPENKOP Nasional, Bentuk Koperasi, artikel diakses pada15 Desember 2008 dari http://berkoperasi.blogspot.com/search/label/koperasi

13 Djunaedird, Mahluk apa Koperasi itu?, artikel diakses pada 15 Desember 2008 dari http://djunaedird.wordpress.com/wp-admin/-_ftn2

17

tercapai kesejahteraan bersama seluruh anggotanya.

c. Jenis Usaha Koperasi

Secara garis besar, usaha yang di lakukan koperasi di kelompokan

menjadi dua bagian utama, yaitu usaha penghimpunan dana dan penyaluran

dana. Usaha penghimpunan dana adalah usaha untuk mengumpulkan dana

dari berbagai sumber, baik dari anggota koperasi maupun dari pihak lain.

Jenis-jenis sumber dana yang bisa di jaring oleh koperasi adalah: modal,

hutang dan simpanan.14 Sumber dana jenis modal berupa simpanan wajib

dan simpanan pokok dari anggota, sedangkan sumber dana jenis hutang bisa

berupa hutang dari bank atau dari pihak lain di luar anggota, kemudian

sumber dana jenis simpanan berasal dari tabungan yang dimiliki masing-

masing anggota di dalam koperasi tersebut. Sedangkan usaha menyalurkan

dana yang dilakukan koperasi secara umum tidak jauh berbeda dari lembaga

keuangan lainnya yaitu dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan.

Perbedaannya hanya terletak pada pihak debiturnya, di mana yang bisa

menjadi debitur hanya anggota koperasi tersebut.

2. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

a. Pengertian Baitul Maal Wattamwil

Baitul Maal Wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal

14 HA Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, cet.I, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h.155.

dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha usaha

pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti; zakat, infaq

dan shadaqah. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan

penyaluran dana komersial. Usaha usaha tersebut menjadi bagian yang

tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi

masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.15

Baitul Maal Wattamwil adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah

non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini

didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang berbeda dengan

lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Oleh

karena itu, selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga bisa

berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan ia bertugas

menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkan dana

kepada masyarakat (anggota BMT). Sebagai lembaga ekonomi ia juga

berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri dan

pertanian.

b. Prinsip Operasional BMT

Dalam menjalankan usahanya BMT tidak jauh dengan BPR syariah,

yakni menggunakan prinsip:

1) Prinsip bagi hasil

Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman

15 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h.96.

19

dengan BMT.

a). Al Mudharabah

b). Al Musyarakah

c). Al Muzaraah

d). Al Musyaqah

2). Sistem Jual Beli

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam

pelaksanaanya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi

kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian

bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya

tersebut dengan ditambah mark up. Keuntungan BMT nantinya akan

dibagi kepada penyedia dana.

a). Bai al Murrabahah

b). Bai as Salam

c). Bai al Istishna

d). Bai Bitsaman Ajil

3) Sistem non Profit

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini

merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial,

Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja atau disebut

dengan istilah Al Qordhul Hasan.16

16Ibid, h.101.

C. Distribusi Pendapatan

Perbedaan dalam kehidupan manusia merupakan ketetapan ALLAH SWT.

Dengan perbedaan inilah manusia mempunyai peran lebih di antara makhluk lain di

kehidupan ini. Di samping itu, perbedaan ini membawa pentingnya makna kerjasama

antara satu orang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.perbedaan

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, tetapi dengan perbedaan ini bukan

menjadi alasan manusia yang satu dengan manusia lainnya untuk melegitimasi

kedudukannya di hadapan ALLAH SWT sebagai makhluk mulia atau hina. Dalam

hal ekonomi perbedaan yang sering kita sebut adalah adanya golongan miskin dan

golongan kaya. Dari perbedaan inilah biasanya manusia mengalami konflik batin

antara kelompok-kelompok tersebut. Oleh karena itu, distribusi pendapatan yang adil

sangat penting perannya agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu besar antara

golongan kaya dan golongan miskin. Di dalam Negara yang sedang berkembang

seperti Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi digenjot setinggi mungkin akan

mengakibatkan kesenjangan yang semakin besar, di mana terjadi akumulasi

pemilikan modal oleh kelompok atas, sedangkan golongan bawah hanya

mendapatkan upah yang jumlahnya relatif kecil.

1. Distribusi Pendapatan dalam Islam

Konsep Islam menjamin sebuah distribusi pendapatan yang memuat nilai

insani. kedudukan manusia yang berbeda antara satu dengan yang lain

merupakan kehendak ALLAH SWT. Perbedaan ini merupakan bagian dari

21

upaya manusia untuk bisa memahami nikmat ALLAH, sekaligus memahami

kedudukannya dengan sesama. Manusia tidak dapat menentukan dirinya untuk

berkedudukan lebih tinggi atau rendah, karena semua itu telah ditentukan

ALLAH. Dalam surat Faathir (35) ayat 2, Allah berfirman:

$B xtGt !$# $ =Y 9 `B 7puHq xs y7JB $ygs9 ( $tBur 7J xs @B ms9 .`B nt/

4 uqdur y9$# L3pt:$# )/ : (Artinya: apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, Maka tidak ada seorangpun yang dapat menahannya; dan apa saja yang ditahan oleh Allah Maka tidak seorangpun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.( Faathir/ 35 : 2)

Pemilikan harta hanya pada beberapa orang dalam suatu masyarakat akan

menimbulkan ketidakseimbangan hidup dan akan menimbulkan efek yang

buruk bagi kehidupan. Sesuai dengan firman Allah, dalam surat al-Hasyr (59)

ayat 7.

!$B u!$sr& !$# 4n?t &!qu `B @dr& 3t)9$# Ts Aq=9ur %!ur 4n1)9$# 4y J tGu9$#ur 3 |yJ9$#ur $#ur @69$# s1 w tbq3t P's!r tt/ !$uYF{$# N3ZB 4 !$tBur N39s #? u Aq9$# nrs $tBur N39pktX mYt (#qgtFR$$s 4 (#q)?$#ur !$# ( b) !$# x

>$s)9$# )/ : (Artinya: apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya

Allah Amat keras hukumannya.(Al-Hasyr/ 59 : 7)

Pada dasarnya Islam memilki dua sistem distribusi utama, yakni: distribusi

secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang

bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat.

Sistem distribusi pertama berlangsung melalui proses ekonomi. Di

antaranya meliputi gaji bagi para pekerja, biaya sewa tanah serta alat produksi

lainnya, profit atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha, maupun

profit sharing untuk modal dana melalui mekanisme musyarakah. Adapun

sistem yang kedua, yang lebih bernuansa sosial kemasyarakatan, Islam

menciptakannya untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat.

Seorang muslim yang kekayaannya melebihi nisab, diwajibkan membayar

zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya yang

ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan.17 Mengingat

tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi karena yatim piatu

atau jompo dan cacat tubuh, Islam memastikan distribusi ekonomi bagi mereka

dalam bentuk zakat, infaq dan shadaqah.

Keindahan lain sistem distribusi Islam adalah warisan. Hukum kewarisan

Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan

peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia

meninggal dunia kepada ahli warisnya.18 Dengan warisan, Islam hendak 17 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006),

h. 14.

18 Mohammed Daud Ali, HUkum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di

23

memastikan bahwa aset dan kekuatan ekonomi tidak boleh terpusat pada

seseorang saja betapa pun kayanya dia. Jika si bapak meninggal maka anak,

istri, ibu, bapak, kakek, dan kerabat lainnya akan kebagian peninggalannya.

Sistem distribusinya pun sudah diatur secara sistematis dan kompleks dalam

disiplin ilmu faraidh, yang tiada taranya dalam agama atau sistem ekonomi lain.

Untuk memastikan keseimbangan famili non-famili Islam juga melengkapinya

dengan wasiat yang boleh diberikan kepada non famili dengan catatan tidak

lebih dari 1/3. Ini pun untuk memproteksi kepentingan ahli waris juga.

Untuk khalayak ramai, Islam juga memperkenalkan instrument distribusi

lain yaitu waqaf, yang bentuk dan caranya bisa sangat banyak sekali, dari mulai

gedung, uang tunai, buku, tanah, bahan bangunan, kendaraan, saham serta aset-

aset produktif lainnya. Berbeda dengan yang lainnya, waqaf tidak dibatasi oleh

kaya miskin atau pertalian darah serta kekerabatan. Waqaf adalah fasilitas

umum siapa pun boleh menikmatinya.19

Di samping itu ada juga skim pinjaman tanpa bunga yaitu qard yang

bermakna al-Qathu (potong). Artinya harta yang diserahkan kepada orang yang

berhutang merupakan satu potongan dari pada hara orang yang memberkan

hutang.20 Menurut ulama Hanafi, qard adalah pemberian harta oleh seeorang

Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 281.19Trimudilah, Distribusi Pendapatan dalam Islam, artikel diakses pada 5 Januari 2009 dari

http://www.belajarekonomiislam.com/index.php/nasional/2006/12/14/1665/distribusi_pendapatan_dalam_islam

20 Syed Ahmad Syed Al-Husain, et al., Fiqh dan Perundangan Islam, (terj), (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pusaka, 1995), h. 726.

kepada orang lain supaya ia membayarnya semula atau suatu kontrak yang

khusus mengenai penyerahan harta kepada seseorang supaya orang itu

memulangkan kembali harta yang sama sepertinya. Para ulama telah sepakat

bahwa qard boleh dilakukan, kesepakatan ini didasari tabiat manusia yang tidak

bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Hal-hal yang perlu

diperhatikan dalam aqad qard adalah sebagai berikut: a). apabila orang yang

berhutang menghadiahkan kepada orang yang member hutang, boleh diterima

dengan tidak dimakruhkan dan disukai bagi yang berhutang. b). tidak boleh

yang memberi hutang mengambil dengan sesuatu dari harta yang berhutang

(menurut Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad).21 Menurut Sayid Sabiq, akad qard

dimaksudkan untuk berlemah lembut sesama manusia, menolong urusan

kehidupan mereka dan memudahkan sarana hidup mereka, bukan bertujuan

untuk memperoleh keuntungan. Demikian juga menurut para ulama mazhab

Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali yang mengharamkan memberikan

tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Misalnya muqrid meminjamkan uang

kepada muqtarid dengan syarat muqtarid harus mengembalikan pinjamannya

dengan jumlah yang lebih banyak, begitu juga dengan hadiah yang diberikan

muqtarid kepada muqrid, apabila disyaratkan oleh 2 belah pihak pada saat

melakukan akad, maka hal tersebut tidak boleh dialakukan. Dan qard itu rusak

bilamana yang menghutangkan mengambil manfaat tambahan. c). muqrid tidak

21 Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam,(Semarang: PT. Pustak Rizki Putra, 1997), h. 364.

25

dibenarkan memaksa muqtarid untuk mempercepat pembayaran sebelum

waktunya. Terlebih lagi apabila muqtarid dalam kesusahan, maka sebaiknya

tagihan tersebut ditangguhkan.22 Sebaliknya orang yang berhutang tidak boleh

menunda-nunda pembayaran apabila ia sudah mampu membayar, karena hal ini

merupakan kezaliman. Manfaat qard adalah sebagai produk pembiayaan bagi

usaha kecil. Dengan skim pembiayaan ini dapat terbentuk semangat wirausaha

dalam sektor industry kecil atau mikro yang pada akhirnya akan memacu

pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis syariah. Sifat qard tidak

memberikan keuntungan financial bagi pihak yang meminjamkan. Transaksi

qard ini dapat dikombinasikan dengan dana zakat. Sebagaimana kita pahami

bersama, pemberian dana zakat, termasuk infaq dan shodaqah harus

memberikan preferensi yang menguntungkan si miskin untuk dapat berdikari.

Dengan demikian zakat dapat menjadi suplemen pendapatan permanen hanya

bagi mereka yang tidak dapat menghidupi dirinya sendiri secara mencukupi

lewat usahanya sendiri. Penggunaan dana ZIS secara professional melalui skim

Qardul Hasan akan memungkinkan si miskin berdikari dalam sebuah

lingkungan sosio-ekonomi yang mengembangkan industry kecil dan akan

berdampak mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial

ekonomi. Jadi dengan adanya skim pembiayaan qardul hasan akan sangat

membantu kaum pengusaha kecil dan juga dapat meningkatkan semangat

22 Siti Sadiya, Teori Al Qardul Hasan dan Aplikasinya, (Jakarta: Perpus Syariah dan Hukum, 2001), h. 13

wirausaha dan ekonomi yang berbasiskan syariah dapat tumbuh. Qardul Hasan

juga bersifat mendidik agar muqtarid memiliki sikap tanggungjawab terhadap

harta, sehingga ia bisa mengembalikannya dan dana tersebut dapat digulirkan

kepada mustahiq lainnya. Dengan konsep ini diharapkan makin banyak

mustahiq yang berubah menjadi muzzaki. Distribusi dalam ekonomi Islam

didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu:

Nilai kebebasan dan Nilai keadilan. Islam menetapkan kebebasan, bukan berarti

kebebasan itu mutlak seperti yang ada pada sistem kapitalis, kebebasan

ekonomi yang disyariatkan Islam bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari

berbagai ikatan, tetapi kebebasan yang terkendali dan terikat dengan keadilan

yang diwajibkan ALLAH SWT.23 Manusia memiliki sifat dasar di antaranya

sangat mencintai harta, kikir dan bakhil, sebagimana firman ALLAH dalam

surat Al-Aadiyaat ayat 8:

mR)ur b=s9 s:$# ts9 )/ : (

Artinya dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya

kepada harta(Al-Aadiyaat/ 100 : 8)

Jika manusia dibiarkan bebas dalam mendapatkan dan membelanjakan

harta yang Allah titipkan padanya, niscaya akan terjadi kejahatan, ketidakadilan

dan kekacauan yang akan membawa malapetaka bagi umat manusia. Di mana

sebagian orang mendapatkan hartanya dengan cara yang dilarang Allah, seperti

23Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam,cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 220.

27

mencuri, korupsi, menjual diri atau bersekutu dengan setan. Dan sebagian orang

lainnya membelanjakan harta tersebut tidak pada tempanya seperti bermewah-

mewahan, berzina atau pemborosan. Semuanya itu hanya akan mendatangkan

mudharat bagi umat manusia. Oleh karena itu, Islam membatasi kebebasan itu

untuk tujuan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh umat manusia di muka

bumi.

Nilai keadilan merupakan akar dari semua ajaran Islam baik akidah, syariat

dan etika. Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dalam setiap aspek

kehidupan. Dalam hal ekonomi, keadilan dapat di wujudkan dengan banyak

cara, salah satunya adalah keadilan dalam distribusi pendapatan. Di mana Allah

menjamin orang-orang yang tidak mampu dalam hal ekonomi dengan konsep

distribusi pendapatan yang Dia ciptakan seperti zakat, infaq, shadaqah, faI,

ghonimah, dan lainnya. Dengan adanya konsep distribusi pendapatan Islam ini,

diharapkan kehidupan ekonomi manusia di dunia ini dapat berjalan dengan adil,

seimbang dan merata, sehingga tecipta kemashlahatan yang merupakan tujuan

utama dari syariat Islam itu sendiri.

2. Peran Negara dalam Distribusi Pendapatan di Indonesia

Peran negara sangat menentukan dalam pelaksanaan sistem ekonomi.

Negara harus bisa mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan ekonomi yang

dilakukan oleh para pelaku ekonomi, baik itu dalam aspek hukum, perencanaan,

pengawasan alokasi atau distribusi sumberdaya dan dana, pemerataan

pendapatan dan kekayaan serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.24

Indonesia yang merupakan Negara berkembang, memiliki banyak

masalah dalam bidang ekonomi. Permasalahan tersebut menjadi tugas Negara

khususnya pemerintah untuk bisa mengatasi sehingga tercipta keseimbangan di

masyarakat. Masalah ekonomi terberat yang dihadapi Indonesia saat ini adalah

pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran dan kemiskinan timbul karena

tidak terjadi pemerataan sumberdaya dan dana yang baik. Di mana hanya orang

atau kelompok tertentu saja yang dapat menikmati sumber daya dan dana

tersebut, sehingga akan memperlebar kesenjangan sosial yang ada di

masyarakat. Pemerintah mempunyai tugas-tugas sebagai penjabaran dari fungsi

kekuasaan politik yang dimilikinya,yaitu: pertama: menyelenggarakan

pembangunan spiritual dan kesejahteraan social, kedua: memelihara dan

mengembangkan ketertiban sosial dan keamanan Negara.25 Dalam hal ini,

pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan mengurangi

pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

Distribusi pendapatan mutlak dilakukan agar kesenjangan yang ada tidak

semakin lebar, baik dalam bentuk subsidi, modal usaha bagi UKM, atau

memberikan dana sosial bagi rakyat miskin. Pemerintah harus membantu

masyarakat yang kurang beruntung dengan bantuan dari masyarakat yang lebih

24 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press, 1988), h. 17.

25 Abdul Muin Salim, Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 201.

29

beruntung. Bantuan dapat dilakukan melalui pajak, sumbangan, hibah dan

lainnya.26 Pada saat ini peran pemerintah dalam mendistribusikan pendapatan

bisa dibilang cukup baik, terbukti dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan

yang berpihak kepada rakyat kecil, antara lain Kredit Usaha rakyat (KUR) yang

diperuntukan bagi pengusaha kecil dan menengah. Kredit ini bertujuan agar

para pengusah kecil, mikro dan menengah dapat meningkatkan kualitas dan

kuantitas produksi mereka sehingga daya saing mereka menjadi lebih baik.

Hingga saat ini pemerintah telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

senilai Rp 10,65 trilun, dari Rp 14,5 triliun yang sudah disiagakan untuk tahun

2008. Menurut Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadarma Ali, dari total

dana yang tersalurkan itu, penyerapan tertinggi adalah Jawa Timur sebesar Rp

1,4 triliun, disusul Jawa Barat Rp 1,2 triliun.27

Ada juga program pengentasan kemiskinan perkotaan (P2KP) yang

diperuntukan bagi orang miskin perkotaan dan juga P2KP sektor ekonomi bagi

pengusaha mikro yang ada di perkotaan. Program ini bertujuan untuk

membantu masyarakat miskin dan para pengusaha mikro perkotaan dalam hal

permodalan sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya.

Selain itu ada juga subsidi bagi barang-barang kebutuhan pokok yang

bertujuan membantu masyarakat ekonomi lemah dengan cara pemerintah

26 Adi Warman Karim, Ekonomi Makro Islam, ( Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 273.

27Sinar Harapan, KUR Sudah Tersalur Rp. 10,65 Triliun, artikel diakses pada 5 Januari 2009 dari http://www.sinarharapan.com/read/xml/2008/09/23/6005/kur_sudah_tersalur_rp_10,65_triliun

menanggung sebagian dari harga suatu barang sehingga daya beli masyarakat

meningkat. Subsidi biasanya dikenakan kepada barang-barang tertentu yang

merupakan kebutuhan pokok dari masyarakat, tetapi dampak dari subsidi dirasa

kurang efektif karena tidak hanya masyarakat ekonomi lemah saja yang

menikmati tetapi semua masyarakat dapat menikmatinya.

Bagi masyarakat miskin juga ada program bantuan langsung tunai (BLT)

yang diperuntukan khusus bagi masyarakat miskin, baik yang ada di kota

maupun di desa. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi

masyarakat miskin akibat kenaikan harga BBM yang menyebabkan naiknya

harga-harga barang lainnya. BLT diberikan dalam waktu 3 (tiga) bulan sekali

sebesar Rp. 300.000. tetapi banyak pihak yang mengkritisi kebijakan

pemerintah ini karena dinilai tidak mendidik.

Di samping itu, memang sudah merupakan kewajiban dari pemerintah

memberikan jaminan sosial kepada rakyatnya berupa menyediakan tempat

ibadah, jaminan pendidikan yang berkualitas, jaminan keamanan terhadap harta

dan jiwa, serta jaminan untuk hari esok yang lebih baik. Selain itu masyarakat

juga harus bisa melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah apabila ada

kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat.28

Terlepas dari kelemahan dan kelebihannya, dengan adanya kebijakan-

kebijakan di atas, diharapkan distribusi pendapatan atau pemerataan pendapatan

28 Abdul Qodir Jaelani, Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam, ( Surabaya: Bina Ilmu, 1995), h. 254.

31

yang adil dapat tercapai sehingga dapat mengurangi kesenjangan yang ada di

masyarakat yang saat ini dinilai sudah mengkhawatirkan. Oleh karena itu, peran

Negara dalam distribusi pendapatan sangat penting untuk menjaga

keseimbangan di tengah-tengah masyarakat.

D. Dana bergulir

Pengertian dari dana bergulir adalah dana yang berasal dari pemerintah melalui

Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang merupakan dana simpan-

pinjam/pembiayaan yang disalurkan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Jasa

Keuangan Syariah/lembaga keuangan lainnya untuk disalurkan lebih lanjut kepada

anggotanya yaitu pengusaha mikro dan kecil.29

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 99 Tahun

2008 yang menggeser belanja sosial menjadi belanja modal. Peraturan itu telah

mengubah mekanisme pendistribusian dana bergulir untuk koperasi usaha mikro kecil

dan menengah (KUMKM) yang selama ini terjadi. Dengan peraturan baru Menkeu,

dana bergulir dari pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat, ketika kembali

tidak bisa lagi langsung digulirkan kepada masyarakat lagi, tetapi harus dikembalikan

ke pemerintah dulu baru bisa disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir

(LPDB).30 Dana bergulir ini ada yang berpola konvensional dan ada yang berpola

29 LPDB-KUMKM, Rencana Strategis Bisnis, (Jakarta: LPDB-KUMKM, 2006), h.28. 30Sinar Harapan, KUR sudah Tersalur Rp. 10,65 Triliun, artikel diakses pada 5 Januari

2009 dari http://www.sinarharapan.com/read/xml/2008/09/23/6005/kur_sudah_tersalur_rp_10,65_triliun

syariah. Untuk dana bergulir syariah dikeluarkan Peraturan Mentri Negara Koperasi

dan UKM RI No. 10/Per/M.KUKM/VI/2006 tentang Petunjuk Teknis Program

Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) pola syariah. P3KUM

ini tidak lain adalah dana bergulir. Penyaluran dana bergulir syariah dilakukan

bekerjasama dengan bank pelaksana seperti Bank Muamalat dan Bank Syariah

Mandiri. Kerja sama ini dilaksanakan dengan dasar akad mudharabah, musyarakah

atau piutang murabahah antara bank pelaksana dengan KJKS/UJKS yang

bersangkutan. 31Akad yang digunakan dalam pembiayaan dana bergulir untuk KJKS-

koperasi adalah musyarakah dan mudharabah. Pihak LPDB bekerjasama dengan

pihak KJKS dengan sistem bagi hasil, di mana persentase pembagian keuntungan

ditentukan di awal akad. Pihak KJKS sebagai pengelola dana harus bisa

menggulirkan dana tersebut kepada koperasi primer yang kemudian disalurkan

kembali kepada UMKM sehingga dana tersebut bisa berkembang dan mendapat

keuntungan.

Bank pelaksana Dana Bergulir Syariah (DBS) ditetapkan oleh Mentri Negara

Koperasi dan UKM yang operasionalisasinya dapat dilakukan oleh kantor cabang.

Bnak pelaksana diprioritaskan kepada Bank Umum dengan pola syariah dan memiliki

cabang di daerah. Bank DBS bertanggung jawab terhadap proses penyaluran dana

dan pengawasannya sesuai dengan spesifikasi tugas yang telah ditetapkan. Selain itu

juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana yang ditempatkan pada banknya

31 Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia,(Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 265.

33

selama kegiatan program berlangsung baik yang berasal dari dana awal yang

ditempatkan pemerintah maupun dana-dana simpanan milik KJKS/UJKS

penerima.untuk itu bank pelaksana juga bertanggung jawab terhadap akurasi data

hasil pengawasan dan monitoring. 32Oleh karenanya, peran LPDB-KUMKM sebagai

Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Negara Koperasi dan UKM harus bisa

menjadi solusi untuk masalah klasik mengenai permodalan koperasi dan usaha kecil

menengah.

32 Ibid, h. 266

48

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya LPDB-KUMKM

Peran Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (KUMKM) sangat

penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta

dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri

demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Pemerintah dalam hal ini

Kementerian Negara Koperasi dan UKM memiliki komitmen untuk memperkokoh

permodalan KUMKM serta mengembangkan lembaga keuangan KUMKM,

mengingat bahwa permodalan merupakan salah satu sumber kekuatan bagi

pengembangan usaha KUMKM. Untuk mencapainya, Kementerian Negara Koperasi

dan UKM melaksanakan program penyaluran dana bergulir dengan persyaratan yang

mudah dan pemberian fasilitas penjaminan kredit, yang dikelola oleh unit organisasi

di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM.1

Jumlah pengusaha yang tergolong Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia saat ini

mencapai lebih dari 42 juta unit. Jumlah besar ini merupakan potensi yang sangat

signifikan untuk diberdayakan dalam rangka pengentasan kemiskinan serta

menanggulangi pengangguran. Dalam masa krisis ekonomi beberapa waktu yang lalu,

di mana mayoritas pengusaha besar berjatuhan, ternyata Usaha Mikro dan Kecil dapat

bertahan, sehingga mampu memberikan kontribusi dalam menggerakan roda ekonomi

1 LPDB-KUMKM, Rencana Strategis Bisnis, (Jakarta: LPDB-KUMKM, 2006), h.1-2.

49

nasional. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi rakyat tidak dapat diabaikan

terutama daya tahannya dalam menghadapi situasi yang sulit.

Namun, permasalahan permodalan tampaknya masih menjadi ganjalan utama

dalam pengembangan KUMKM di mana kemampuan pemupukkan modalnya relatif

masih sangat terbatas. Di lain pihak, akses KUMKM terhadap sumber-sumber

permodalan dan pembiayaan juga masih sangat terbatas, akibat belum

berkembangnya usaha yang memiliki kelayakan ekonomi dan rendahnya kredibilitas

dihadapan kreditur. Kondisi ini telah membelit KUMKM sebagai usaha ekonomi

yang terus-menerus berada pada posisi marginal.

Pendirian Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah (LPDB-KUMKM), merupakan babak baru dalam Sejarah Pengelolaan

Keuangan Negara. Di awali dengan diterbitkannya Undang-Undang Keuangan

Negara Nomor 17 Tahun 2003 yang didalamnya terdapat hal-hal baru dan/atau

perubahan mendasar dalam ketentuan Pengelolaan Keuangan Negara. Sejalan dengan

itu, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1

Tahun 2004, khususnya pasal 68 dan 69 yang secara spesifik mengatur tentang

perlunya peran Badan Layanan Umum (BLU) yang dapat meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa.2

2 LPDB-KUMKM, Sejarah Singkat Dana Bergulir artikel diakses pada 5 Januari 2009 dari

http://www.danabergulir.com/sejarah_singkat_LPDB

50

Dalam rangkaian tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan Surat Keputusan

Bersama Menteri Keuangan R.I. dan Menteri Negara Koperasi Dan UKM Nomor

468a/KMK.01/2004 dan Nomor 07/SKB/M.KUKM/X/2004 Tentang Pendirian

Badan Layanan Dana Bergulir (BLDB) Kementerian Negara Koperasi dan UKM,

selanjutnya terbit Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pola

Pengelolaan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).

Sebagai tindak lanjut dari perkembangan tersebut, Menteri Negara Koperasi Dan

UKM kemudian mempersiapkan semua persyaratan yang diperlukan dalam rangka

pendirian Badan Layanan Umum, yang kemudian memperoleh persetujuan

pembentukan satuan kerja dengan nama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB),

oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/1955/M.PAN/8/2006.

Selanjutnya diterbitkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM

No.19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDB-

KUMKM. Sedangkan ijin Penerapan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum (PPK-

BLU) bagi LPDB-KUMKM, telah ditetapkan dengan terbitnya Surat Persetujuan

Menteri Keuangan Nomor: KEP-292/MK.S/2006 tentang Penetapan Lembaga

Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada

Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Sebagai Instansi

Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(PPK-BLU).

Pendirian LPDB terutama bertujuan untuk mengembangkan dan menyediakan

akses pembiayaan bagi KUMKM melalui pola dana bergulir. Di samping itu, LPDB

51

juga bertujuan untuk memperkuat pendanaan lembaga keuangan dalam rangka

memberdayakan lembaga di maksud, agar dapat memberikan layanan pembiayaan

secara mandiri bagi KUMKM yang belum memenuhi kriteria kelayakan perbankan

umum.

Dengan berdirinya Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian

Negara Koperasi dan UKM, maka pengelolaan Dana Bergulir yang bersumber dari

Pemerintah melalui Kementerian Negara Koperasi Dan UKM, Hibah dari masyarakat

atau badan lain, serta sebagian pendapatan jasa pengelolaan dana bergulir, akan

dikelola secara profesional sebagai Lembaga Nir-Laba yang mengedepankan

kepentingan pelayanan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM)

secara transparan, akuntabel, produktif, efisien dan efektif. Dengan demikian,

diharapkan LPDB-KUMKM akan mampu mengelola Dana Bergulir bagi kepentingan

KUMKM secara lebih profesional sehingga kegiatan usaha KUMKM akan lebih

berkembang dan memiliki peran yang besar dalam perekonomian Indonesia.3

B. Visi, Misi LPDB-KUMKM

LPDB-KUMKM didirikan untuk mendukung program pemerintah dalam

memberikan kemudahan kepada KUMKM untuk memperoleh sumber pendanaan,

melalui penyediaan dana bergulir. Tujuan yang hendak dicapai adalah:4

3 Ibid

4 LPDB-KUMKM, Rencana Strategis Bisnis, (Jakarta: LPDB-KUMKM, 2006), h.9-10.

52

1. Mengelola dana bergulir yang bersumber dari Kementerian Negara Koperasi

dan UKM secara corporate, sehingga dapat dikelola lebih optimal dan sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Mengembangkan dan menyediakan akses pembiayaan bagi KUMKM di

berbagai sektor yang usahanya layak tapi belum memenuhi kriteria kelayakan

perbankan umum.

3. Memperkuat kemampuan keuangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti

KSP/USP-Koperasi, KJKS/UJKS-Koperasi, Perusahaan Modal Ventura, atau

lembaga keuangan lainnya, agar dapat memberikan layanan pembiayaan

secara mandiri bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

4. Mendukung upaya pemerintah dalam menumbuhkan wirausaha baru dan

menggerakan sektor riil dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan

mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan KUMKM, sesuai dengan

sasaran RPJM 2004-2009.

Dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, LPDB-KUMKM menerapkan

Asas Pelayanan Publik yang terdiri dari:5

1. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah di mengerti.

2. Akuntabilitas

5 Ibid.h.10-11.

53

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

3. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan

dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

4. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan

memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

5. Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan,

gender dan status ekonomi.

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-

masing pihak.

Sedangkan mengenai visi dan misi LPDB-KUMKM adalah sebagai berikut:

LPDB-KUMKM mempunyai visi:6

lembaga yang dapat diandalkan dalam memberikan layanan pembiayaan kepada

KUMKM.

Dalam rangka mencapai tujuan ideal yang telah ditetapkan sebagai visi tersebut,

maka LPDB-KUMKM mempunyai misi:7

6 Ibid.h.9.

54

1. Melakukan kegiatan pembiayaan dalam rangka pemberdayaan KUMKM.

2. Meningkatkan profesionalisme pelayanan yang fokus, terukur, dapat dicapai,

dapat diandalkan, tepat waktu, dan berkelanjutan kepada KUMKM.

3. Mewujudkan program pemerintah dalam upaya meningkatkan ekonomi

kerakyatan, untuk menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan.

C. Struktur Organisasi LPDB-KUMKM

Dalam struktur organaisasi LPDB-KUMKM sebagai pemimpin tertinggi adalah

Pemerintah yang diwakili oleh Departemen Keuangan dan Departemen Koperasi,

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sebagai departemen yang mempunyai

kepentingan langsung dengan LPDB-KUMKM. Di bawah Departemen-Departemen

tersebut terdapat Dewan Pengawas yang bertugas mengawasi kinerja LPDB-

KUMKM dan berkewajiban melaporkan hasil pengawasannya langsung kepada

Departemen Keuangan dan Departemen Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan

Menengah. Selanjutnya, dalam struktur organisasi LPDB-KUMKM terdapat Dewan

Direksi yang terdiri dari:8

1. Direktur Utama

Memiliki wewenang dalam menentukan keputusan penting mengenai

operasional lembaga secara menyeluruh, dan bertanggung jawab langsung

kepada wali amanat dana bergulir.

7 Ibid.h.9.

8 Peraturan Mentri Negara Koperasi dan UKM, Nomor: 11/Per/M.KUKM/VI/2008.

55

2. Direktur Pengembangan Usaha

Memiliki wewenang dalam menentukan keputusan mengenai bidang yang di

bawahinya, dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

3. Direktur Keuangan dan Umum

Memiliki wewenang mengenai keuangan lembaga dan bertanggung jawab

kepada Direktur Utama.

4. Direktur Bisnis

Memiliki wewenang mengenai bidang yang di bawahinya dan bertanggung

jawab kepada Direktur Utama.

Dari struktur Dewan Direksi di atas terdapat divisi-divisi yang ber