daftar istilah dan singkatan - · pdf fileuntuk . pendamping desa pemberdayaan ... agustus...

MODUL PELATIHAN PRATUGAS

PENDAMPING DESA ( KOMPETENSI UMUM )

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2016

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi |i

PENINGKATAN KAPASITAS PENDAMPING DESA

Modul PelatihanPratugas Pendamping Desa

Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

ii| Modul Pelatihan Pra Tugas Pendamping Desa


MODUL PELATIHAN PRATUGAS

PENDAMPING DESA Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

MATERI UMUM UNTUK

PENDAMPING DESA PEMBERDAYAAN (PDP) & PENDAMPING DESA TEKNIK IFRASTRUKTUR (PDTI)

PENGARAH : Eko Putro Sandjojo (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia) PENANGGUNG JAWAB: Ahmad Erani Yustika (Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) TIM PENULIS : Naeni Amanulloh, Nur Kholis, Roni Budi Sulistyo, Arbit Manika, Hasan Rofiqi, Ismail Zainuri, Zaini Mustaqim, Moch. Sabri, Achmad Maulani, Arief Yudansa, Zulkarnaen, Ahmad Waidl, Fajar Argojati. REVIEWER : Taufik Madjid, Muhammad Fachry, Yosep Lucky COVER & LAYOUT : Wahjudin Sumpeno Cetakan Pertama, Agustus 2016 Diterbitkan oleh: KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA Jl. TMP. Kalibata No. 17, Jakarta Selatan 12740 Telp. (021) 79172244, Fax. (021) 7972242 Web: www.kemendesa.go.id

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | iii

http://www.kemendesa.go.id/


Daftar Istilah dan Singkatan 1. DESA adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. KEWENANGAN DESA adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

3. PEMERINTAHAN DESA adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. PEMERINTAH DESA adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. LEMBAGA KEMASYARAKATAN adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah dalam memberdayakan masyarakat.

7. MUSYAWARAH DESA atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

8. MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

9. KESEPAKATAN MUSYAWARAH DESA adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.

iv| Modul Pelatihan Pra Tugas Pendamping Desa


10. PERATURAN DESA adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

11. PEMBANGUNAN DESA adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

12. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

13. RPJM DESA (Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program dan program Satuan Kerja Perangkat (SKPD) atau lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

14. RKP DESA (Rencana Kerja Pemerintah Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah dan RPJM Desa.

15. DAFTAR USULAN RKP DESA adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

16. KEUANGAN DESA adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

17. ASET DESA adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.

18. APB DESA (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

19. DANA DESA adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaanmasyarakat Desa.

20. ALOKASI DANA DESA, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | v


Pokok Bahasan 1

DINAMIKA KELOMPOK DAN PENGORGANISASIAN PESERTA

vi| Modul Pelatihan Pra Tugas Pendamping Desa


Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | vii


SPB 1.1

Pre Test

Tujuan

Pre test dilakukan dengan tujuan:

1. Sebagai masukan bagi fasilitator dalam memandu forum;

2. Tolok ukur dalam mengukur keberhasilan pelatihan;

Waktu

-

Metode

Tes tertulis

Media

• Lembar pertanyaan • Lembar jawaban

Alat Bantu

-

8| Modul Pelatihan Pra Tugas Pendamping Desa


Proses Penyajian

1. Pre test diselenggarakan sebelum rangkaian kegiatan pembukaan.

2. Setiap peserta mendapatkan lembar pertanyaan dan lembar jawaban saat check in; pembagian lembar pertanyaan dan lembar jawaban dilakukan secara langsung kepada tiap peserta tanpa menunggu seluruh peserta lengkap.

3. Berikan instruksi dengan jelas bahwa lembar jawaban yang sudah diisi harus dikembalikan pada panitia saat peserta masuk ke ruang acara pembukaan.

4. Seluruh lembar jawaban yang telah diisi direkapitulasi dan hasilnya diserahkan kepada fasilitator.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 9


SPB 1.2

Rencana Pembelajaran

Perkenalan

Tujuan

Setelah sesi ini peserta diharapkan dapat:

1. Mengatasi hambatan berkomunikasi;

2. Saling mengenal antar peserta, dengan fasilitator dan panitia.

Waktu

40 menit

Metode

Permainan

Media

Lembar permainan



Proses Penyajian 1. Jelaskan tujuan, hasil, dan proses yang diharapkan dari subpokok bahasan

“Perkenalan”.

2. Mintalah setiap peserta menuliskan usia masing-masing pada metaplan dengan angka yang besar agar bisa dilihat dari jarak jauh oleh pelatih dan peserta lainnya. Minta juga agar semua buku catatan ditutup dan alat tulis yang lain diletakkan (untuk mencegah peserta mencatat nama-nama peserta lain yang tengah bicara).

3. Mintalah semua peserta berdiri dengan mengacungkan tulisan angka usia masing-masing, membentuk lingkaran “U” dengan urutan dari yang tertua s/d yang termuda searah jarum jam.

4. Lakukanlah perkenalan dimulai dari peserta pertama (tertua) dengan menyebutkan nama panggilan dirinya dengan keras agar terdengar oleh semua peserta: “BUDI...!”

5. Perkenalan dilanjutkan oleh peserta kedua dengan terlebih dahulu menyebutkan nama peserta pertama (BUDI) kemudian disusul dengan menyebutkan nama panggilan dirinya. Demikian seterusnya, setiap peserta menyebutkan nama panggilan satu orang peserta sebelumnya sebelum meneriakkan nama dirinya.

6. Setelah semua peserta mendapatkan giliran perkenalan, maka lakukanlah uji petik secara acak. Tunjuklah salah satu peserta agar menyebutkan nama peserta lainnya secara acak, ke samping kiri atau ke samping kanan.

7. Terakhir, secara sukarela mintalah satu atau dua peserta yang dapat menghafal/menyebutkan semua nama peserta dari yang tertua sampai yang termuda.

Catatan: Permainan lain dapat digunakan disesuaikan dengan situasi kelas.



SPB 1.3


Ungkapan Harapan Peserta

Tujuan


1. Menuliskan kebutuhan dan harapan yang akan diwujudkan selama pelatihan;

2. Menuliskan bentuk kontribusi yang akan diberikan dalam mewujudkan harapan tersebut.

Waktu

25 menit

Metode

Curah pendapat, menyusun pohon harapan

Media

Metaplan



Proses Penyajian 1. Sampaikan tujuan sesi ini kepada peserta, dan tegaskan bahwa keseluruhan

proses yang akan dilalui peserta dalam keseluruhan pelatihan pratugas ini menggunakan metode Pembelajaran Orang Dewasa (POD). Sebab itu hasil dan keberhasilan proses pelatihan ini turut ditentukan oleh partisipasi aktif peserta.

2. Bagikanlah kertas metaplan masing-masing 1 (satu) lembar kepada setiap peserta.

3. Minta peserta agar menuliskan SATU harapan mereka dari pelatihan ini secara landscape dan dengan huruf kapital.

4. Minta peserta untuk menempelkan kertas harapan mereka pada kertas plano/papan tulis yang tersedia di depan kelas.

5. Mintalah salah seorang peserta untuk menyusun kertas harapan yang telah tertempel di depan kedalam bentuk pohon. Pilah antara harapan yang paling mendasar (sebagai akar), batang harapan, dan daun-daun harapan.

6. Fasilitator menegaskan harapan peserta secara singkat, dengan menekankan harapan peserta yang paling mendasar. Ingatkan kembali prinsip orang dewasa yang harus dijaga sepanjang pelatihan demi terpenuhinya harapan-harapan tersebut.



SPB 1.4


Tujuan Dan Alur Pelatihan

Tujuan


1. Menjelaskan tujuan pelatihan;

2. Menjelaskan alur pelatihan.

Waktu

15 menit

Metode

Paparan

Media

Bahan tayang alur pelatihan



Proses Penyajian 1. Sampaikan kepada peserta tentang tujuan sesi ini. Ingatkan kepada peserta

tentang prinsip Pembelajaran Orang Dewasa yang digunakan dalam proses pelatihan sepanjang beberapa hari ke depan.

2. Berikan penjelasan dengan mengacu pada media tayang tentang Tujuan Dan Alur Pelatihan dan kaitannya dengan tugas dan fungsi Pendamping Desa.

3. Jelaskan dengan menggunakan media tayang tentang alur pelatihan yang akan diikuti oleh Peserta.

4. Bila masih tersisa waktu, berikan kesempatan pada peserta untuk mengkonfirmasi atau bertanya.



SPB 1.5


Aturan Main Pelatihan

Tujuan


1. Menjelaskan hal-hal yang dapat mendukung kelancaran proses pelatihan;

2. Menjelaskan hal-hal yang perlu diatur selama proses pelatihan.

Waktu

10 menit

Metode

Curah pendapat

Media

Metaplan



Proses Penyajian

1. Tegaskan bahwa dalam pelatihan ini ada banyak unsur yang terlibat, mulai Panitia, fasilitator, supervisor, dan unsur KPW.

2. Bagikan satu lembar kertas metaplan kepada setiap peserta. Mintalah mereka untuk menuliskan aturan yang akan diberlakukan sepanjang pelatihan.

3. Minta peserta untuk menempelkan usulan mereka di kertas plano/papan tulis yang tersedia di depan.

4. Pelatih mensortir (bila ada isian yang sama) dan mengklasifikasi setiap usulan. Setelah itu bacakan usulan yang telah disortir dan diklasifikasi tersebut.

5. Pelatih menambahkan aturan yang belum tercakup dalam usulan peserta.

6. Sebelum sesi ditutup, lakukan review atas seluruh proses yang telah dilewati dalam sesi-sesi di Pokok Bahasan 1 ini. Tegaskan tentang:

a) Komunikasi yang baik antar peserta, peserta dengan pelatih dan dengan panitia;

b) Memegang teguh prinsip pembelajaran orang dewasa dan pentingnya bagi mewujudkan harapan dalam pelatihan;

c) Tujuan pelatihan;

d) Komitmen bersama untuk mentaati aturan main pelatihan.



Pokok Bahasan 2

PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DESA



SPB 2.1


Perubahan Mendasar Desa

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:

1. Menjelaskan Visi Undang-Undang desa;

2. Menjelaskan perbedaan mendasar antara desa lama dengan desa baru sesuai semangat UU Desa.

Waktu

30 menit

Metode

Pemaparan dan Curah Pendapat

Media

Media Tayang

Alat Bantu

Spidol, LCD, Whiteboard



Proses Penyajian 1. Jelaskan tujuan, proses dan hasil yang diharapkan dari sesi “Perubahan

Mendasar Desa”.

2. Ajaklah peserta untuk merefleksikan kondisi desa saat ini melalui pertanyaan;

• Bagaimana kondisi Desa saat ini dan apa akibatnya bagi masyarakat Desa?

• Apa yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memperbaiki kondisi Desa?

• Apa yang Anda ketahui tentang Visi Undang-Undang Desa?

3. Berikan tanggapan atas pendapat peserta kemudian lakukan pemaparan tentang (i) pokok-pokok pikiran tentang visi dan perspektif atas Desa menurut semangat undang-undang desa, (ii) perbedaan desa di bawah regulasi desa lama dan di bawah undang-undang desa dengan mengacu pada media tayang tentang Perubahan Mendasar Desa.

4. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan lakukan penegasan.



Tujuan Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 1. Menjelaskan azas dalam konteks Undang-Undang Desa; 2. Menguraikan definisi desa berdasarkan Undang-Undang Desa.

Waktu 20 menit

Metode Pemaparan, Tanya Jawab, dan Curah Pendapat Media Media Tayang Alat Bantu Spidol, LCD, Whiteboard

SPB 2.2


Azas dan Definisi Desa



Proses Penyajian 1. Berikan penjelasan tentang tujuan, hasil, dan proses yang diharapkan dari

sesi “Azas dan Definisi Desa”.

2. Tanyakan kepada peserta pengertian tentang Desa dan azas apa saja yang ada di dalam UU Desa.

3. Berikan tanggapan singkat terhadap jawaban peserta dan jelaskan pengertian desa dan azas-azas yang ada di dalam UU Desa dengan mengacu pada media tayang tentang Azas dan Definisi Desa.

4. Sebelum sesi ditutup, lakukan pendalaman pembahasan mengenai azas subsidiaritas dan rekognisi, dan kemudian beri penegasan sebagai berikut:

• Arti subsidiarita sebagai penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.

• Arti rekognisi sebagai bentuk pengakuan Negara terhadap hak asal-usul desa.



SPB 2.3


Kewenangan Desa

Tujuan


1. Menjelaskan kewenangan berdasarkan hak asal usul;

2. Menjelaskan kewenangan lokal berskala desa.

Waktu

20 menit

Metode

Pemaparan, Tanya Jawab, dan Curah Pendapat,.

Media

• Media Tayang

• Video Kewenangan Desa

Alat Bantu

Spidol, LCD, Whiteboard



Proses Penyajian 1. Jelaskan kepada peserta tujuan yang hendak dicapai dalam sesi

“Kewenangan Desa”. Kemudian berikan pertanyaan tentang apa yang peserta ketahui mengenai: • kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa; • kewenangan berskala lokal desa; • perbedaan antara dua jenis kewenangan tersebut.

2. Berikan tanggapan dan penjelasan tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan berskala lokal desa, perbedaan di antara kedua kewenangan tersebut dengan mengacu pada media tayang tentang Kewenangan Desa.

3. Beri kesempatan bagi satu atau dua peserta untuk berpendapat/bertanya. Berikan tanggapan dan kemudian lakukan penegasan sebagai berikut: • kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa dan kewenangan berskala

lokal desa sebagai pengakuan atas keberadaan desa sebagai komunitas (masyarakat) berpemerintahan (self governing community).

• Peran pendamping dalam mewujudkan kewenangan desa adalah memfasilitasi penyusunan peraturan desa mengenai kewenangan desa berdasarkan Perda/ Perbup/ Wali kota.

4. Akhiri sesi dengan menayangkan video Kewenangan Desa.



SPB 2.4


Tri Matra Pembangunan Desa

Tujuan


1. Menjelaskan pengertian tri matrapembangunan desa; 2. Menjelaskan kerangka kebijakan tri matra pembangunan desa.

Waktu

20 menit

Metode

Pemaparan, Tanya Jawab, dan speed reading

Media

• Media Tayang • Lembar Kerja: • Lembar Informasi:

Alat Bantu

Flipt Chart, spidol, laptop, LCD, Whiteboard



Proses Penyajian

1. Berikan penjelasan tentang tujuan dari sesi “Tri Matra Pembangunan Desa”.

2. Mintalah peserta untuk membaca dengan cepat (speed reading) bahan bacaan yang telah disediakan tentang Tri Matra Pembangunan Desa selama lima menit.

3. Berikan kesempatan kepada beberapa peserta untuk memberikan pendapat tentang Tri Matra Pembangunan Desa. Berikan tanggapan tentang kedudukan Tri Matra Pembangunan Desa sebagai program unggulan Kementerian Desa dalam pengimplementasian UU Desa dengan mengacu pada media tayang tentang Tri Matra Pembangunan Desa.

4. Jelaskan dengan menggunakan media tayang yang sama, mengenai:

• Jaring Komunitas Wiradesa atau “JAMU DESA” • Lumbung Ekonomi Desa atau “BUMI DESA” • Lingkar Budaya Desa atau “KARYA DESA”

5. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan mengajukan pendapat;

6. Buatlah kesimpulan dan penegasan tentang tri matra pembangunan desa;



PB 2

Bahan Bacaan

Perspektif UU Desa

1. Latar Belakang

Sejak kemerdekaan 1945, Republik Indonesia tidak pernah memiliki kebijakan dan regulasi tentang desa yang kokoh, legitimate dan berkelanjutan. Perdebatan akademik yang tidak selesai, tarik menarik politik yang keras, kepentingan ekonomi politik yang menghambat, dan hasrat proyek merupakan rangkaian penyebabnya. Prof. Selo Soemardjan, Bapak Sosiologi Indonesia dan sekaligus promotor otonomi desa, berulangkali sejak 1956 menegaskan bahwa sikap politik pemerintah terhadap desa tidak pernah jelas.

Perdebatan yang berlangsung di sepanjang hayat selalu berkutat pada dua hal. Pertama, debat tentang hakekat, makna dan visi negara atas desa. Sederet masalah konkret (kemiskinan, ketertinggalan, keterbelakangan, ketergantungan) yang melekat pada desa, senantiasa menghadirkan pertanyaan: desa mau dibawa kemana? Apa hakekat desa? Apa makna dan manfaat desa bagi negara dan masyarakat? Apa manfaat desa yang hakiki jika desa hanya menjadi tempat bermukim dan hanya unit administratif yang disuruh mengeluarkan berbagai surat keterangan?

Kedua, debat politik-hukum tentang frasa kesatuan masyarakat hukum adat dalam UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) serta kedudukan desa dalam tata negara Republik Indonesia. Satu pihak mengatakan bahwa desa bukanlah kesatuan masyarakat hukum adat, melainkan sebagai struktur pemerintahan yang paling bawah. Pihak lain mengatakan berbeda, bahwa yang disebut kesatuan masyarakat hukum adat adalah desa atau sebutan lain seperti nagari, gampong, marga, kampung, negeri dan lain-lain yang telah ada jauh sebelum NKRI lahir. Debat yang lain mempertanyakan status dan bentuk desa. Apakah desa merupakan pemerintahan atau organisasi masyarakat? Apakah desa merupakan local self government atau self governing community? Apakah desa merupakan sebuah organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota?

Dua Undang-undang yang lahir di era reformasi, yakni UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004, ternyata tidak mampu menjawab pertanyaan tentang hakekat, makna, visi, dan kedudukan desa. Meskipun frasa “kesatuan masyarakat hukum” dan adat melekat pada definisi desa, serta mengedepankan asas keragaman, tetapi cita rasa “pemerintahan desa” yang diwariskan oleh UU No. 5/1979 masih sangat dominan.

Secara garis besar perubahan ditunjukkan dengan pembalikan paradigma dalam memandang desa, pemerintahan dan pembangunan yang selama ini telah mengakar di Indonesia. Pembalikan itu membuahkan perspektif “desa lama” yang berubah menjadi “desa baru” sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:



Tabel: Desa Lama Vs Desa Baru Unsur-Unsur Desa Lama Desa Baru

Dasar konstitusi UUD 1945 Pasal 18 ayat 7 UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 dan Pasal 18 ayat 7

Payung hokum UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005

UU No.6/2014

Visi-misi Tidak ada Negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera

Asas utama Desentralisasi-residualitas Rekognisi-subsidiaritas

Kedudukan Desa sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (local state government)

Sebagai pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing community dan local self government

Delivery kewenangan dan program

Target: pemerintah menentukan target-target kuantitatif dalam memnangun desa

Mandat: negara memberi mandat kewenangan, prakarsa dan pembangunan

Kewenangan Selain kewenangan asal usul, menegaskan tentang sebagian urusan kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa

Kewenangan asal-usul (rekognisi) dan kewenangan lokal berskala desa (subsidiaritas).

Politik tempat Lokasi: Desa sebagai lokasi proyek dari atas

Arena: Desa sebagai arena bagi orang desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan

Posisi dalam pembangunan Obyek Subyek

Model pembangunan Government driven development atau community driven development

Village driven development

Karakter politik Desa parokhial, dan desa korporatis

Desa inklusif

Demokrasi

Demokrasi tidak menjadi asas dan nilai, melainkan menjadi instrumen. Membentuk demokrasi elitis dan mobilisasi partisipasi

Demokrasi menjadi asas, nilai, sistem dan tatakelola. Membentuk demokrasi inklusif, deliberatif dan partisipatif

2. Karakteristik Desa Lama a. Negaranisasi, Korporatisasi dan Birokratisasi Desa

Negara menghadapi dilema dalam memperlakukan desa. Di satu sisi negara-bangsa modern Indonesia berupaya melakukan modernisasi-integrasi-korporatisasi terhadap entitas lokal ke dalam kontrol negara. Negara menerapkan hukum positif untuk mengatur setiap individu dan wilayah, sekaligus memaksa hukum adat lokal tunduk kepadanya. Di sisi lain konstitusi, UUD 1945 Pasal 18B ayat 2, juga



mengharuskan negara melakukan rekognisi (pengakuan dan penghormatan) terhadap kesatuan masyarakat hukum adat (desa, gampong, nagari, kampung, negeri dan lain-lain) beserta hak-hak tradisionalnya. Sejak Orde Baru negara memilih cara modernisasi-integrasi-korporatisasi ketimbang rekognisi (pengakuan dan penghormatan). UU No. 5/1979, UU No. 22/1999 maupun UU No. 32/2004 sama sekali tidak menguraikan dan menegaskan asas pengakuan dan penghormatan terhadap desa atau yang disebut nama lain, kecuali hanya mengakui daerah-daerah khusus dan istimewa. Banyak pihak mengatakan bahwa desentralisasi hanya berhenti di kabupaten/kota, dan kemudian desa merupakan residu kabupaten/kota.

Pasal 200 ayat (1) UU No. 32/2004 menegaskan: “Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawatan desa”. Ini berarti bahwa desa hanya direduksi menjadi pemerintahan semata, dan desa berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota. Bupati/walikota mempunyai cek kosong untuk mengatur dan mengurus desa secara luas. Pengaturan mengenai penyerahan sebagian urusan kabupaten/kota ke desa, secara jelas menerapkan asas residualitas, selain tidak dibenarkan oleh teori desentralisasi dan hukum tata negara. Melalui regulasi itu pemerintah selama ini menciptakan desa sebagai pemerintahan semu (pseudo government).

b. Desa Parokhial dan Desa Korporatis

Desa selama ini menjadi arena kontestasi pengaruh antara adat, pemerintah, jaringan kekerabatan, agama dan organisasi masyarakat sipil. Berbagai pengaruh ini membentuk karakter politik desa. Jika pengaruh adat paling kuat maka akan membentuk. Pengaruh kekerabatan dan agama yang jauh lebih menonjol akan membentuk desa parokhial. Pengaruh pemerintah yang sangat kuat membentuk desa korporatis, dan pengaruh organisasi masyarakat sipil membentuk desa inklusif atau desa sipil.

Secara hitoris semua desa, atau sebuatan lain, pada dasarnya merupakan kesatuan masyarakat hukum adat, baik berbentuk genealogis, teritorial maupun campuran keduanya. Desa asli (indigenous village) sebagai desa warisan masa lampau ini masih tetap bertahan di sejumlah daerah (Papua, Maluku, sebagian Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Bali, sebagian Aceh, Nias, Mentawai, Badui, Anak Dalam dan sebagainya). Pengaruh adat jauh lebih kuat ketimbang pengaruh modernisasi, pemerintah, agama dan juga organisasi masyarakay sipil. Desa-desa ini mempertahankan susunan asli dan pranata lokal untuk mengelola pemerintahan dan sumberdaya lokal. Bahkan desa asli sering mempertahankan institusi lokal mereka dari intervensi negara. Mereka mengabaikan (emoh) negara. Para pemimpin adat mempunyai kekuasaan yang dominan, mulai dari dominan dalam penguasaan sumber-sumber agraria hingga menentukan siapa yang menjadi kepala desa, sehingga kepala desa harus tunduk kepada pemimpin adat.

Desa adat tidak mengenal konsep warga (individu yang ditempatkan sebagai pribadi secara utuh, yang mempunyai hak dan kewajiban secara setara), tetapi lebih mengutamakan kebaikan bersama dengan basis komunitas (community). Kearifan lokal desa adat mengutamakan keseimbangan (hubungan manusia dengan manusia, manusia denganalam dan manusia dengan Tuhan), kecukupan dan keberlanjutan. Pada umumnya desadesa adat mengelola SDA secara komunal yang mampu menghasilkan kemakmuran bersama, sehingga bisa disebut sebagai welfare community. Tetapi kalau dilihat dengan ukuran-ukuran kekinian, desa adat tidak hadir sebagai institusi yang memberikan delivery public goods (seperti kesehatan dan pendidikan).



Desa asli genealogis yang dibentuk oleh kombinasi antara adat dan struktur kekerabatan secara homogen cenderung awet dan harmonis meskipun sangat eksklusif (cenderung berorientasi ke dalam dan mengabaikan orang lain yang berbeda). Masalah baru kemudian muncul kearifan lokal semakin memudar, sementara pengaruh negara tidak berdampak signifikan. Pengaruh kearifan lokal dan pengaruh negara lebih kecil ketimbang pengaruh kekerabatan dan keagamaan. Pengaruh agama dan/atau pengaruh kekerabatan membuat desa-desa asli berubah menjadi desa parokhial: ada yang parokhialisme kekerabatan dan ada yang parokhialisme kegamaan. Karakter parokhial kekerabatan memang merupakan warisan sejarah masa lalu, dimana ikatanikatan kekerabatan menjadi social bonding bagi masyarakat, atau yang sering disebut dengan desa genealogis. Pemilihan kepala desa secara langsung selalu menjadi arena kontestasi politik antar kerabat (klan), dan kepala desa yang berkuasa selalu membangun emporium kecil yang dilingkari oleh jaringan kekerabatan. Kepala desa sangat dominan menentukan orang-orang yang duduk di BPD dan lembaga-lembaga lain yang berasal dari kerabatnya. Mereka juga mempunyai keyakinan bahwa“aliran sumberdaya mengikuti aliran darah”, karena itu kepala desa mendistribusikan bantuan uang dari pemerintah hanya kepada lingkaran kerabatnya. Hubungan antara kepala desa dan BPD tidak bersifat konfliktual, dan tidak ada juga mekanisme check and balances, melainkan terjadi hubungan kolutif dua institusi pemerintahan desa itu.

Jika pengaruh agama lebih kuat daripada pengaruh kekerabatan, desa akan tumbuh menjadi desa parokial berbasis agama. Desa seperti ini merupakan desa religius, yang lebih mengutamakan ketuhanan, keimanan, dan kegiatan-kegiatan keagamaan ketimbang kegiatan publik. Banyak kelompok kegamaan yang hadir dalam desa ini. Umat desa ini lebih banyak membicarakan Tuhan, agama dan surga di akherat ketimbang membicarakan masalah-masalah kesehatan, pendidikan, dan neraka di dunia. Ukuran keberhasilan pembangunan desa parokhial berbasis agama adalah keberadaan rumah-rumah ibadah, banyaknya ritual-ritual keagamaan, rendahnya kemaksiatan.

Desa parokhial yang bercorak kekerabatan mengusung semangat “aliran sumberdaya mengikuti aliran darah”, sehingga setiap alokasi sumberdaya selalu menjadi arena pertarungan antarkeluarga. Struktur politik desa didominasi oleh kartel elite berbasis kekerabatan. Akibatnya warga yang tidak masuk dalam jaringan politik kekerabatan itu akan selalu marginal, tidak memperolah akses ekonomi politik dengan baik. Sedangkan desa parokhial keagamaanmenghasilkan desa religius. Desa semacam ini selalu membicarakan dan mengutamakan Tuhan, akherat dan sederet kegiatan keagamaan ketimbang memperhatikan isu-isu publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan kemiskinan. Jika desa korporatis memperlihatkan cerita sukses pembangunan dengan infrastruktur fisik, sementara para pemimpin dan umat di desa parokhial religius menjadikan tempat ibadah yang besar dan bagus sebagai ukuran keberhasilan yang paling utama, meskipun bersandingan dengan infrastruktur dan pelayanan publik yang buruk.

3. Paradoks dan Involusi Pembangunan Desa

Di aras desa, pembangunan menjadi sebuah fungsi dan menu yang disantap setiap hari oleh para pemuka desa. Pembangunan, menurut pemahaman awam, adalah upaya untuk menciptakan atau memperbaiki kondisi fisik dan nonfisik atau material dan spiritual. Jika mengikuti kebebijakan pemerintah di masa lalu, pembangunan desa mempunyai dimensi yang sangat luas: membangun sarana dan prasarana fisik, ekonomi dan sosial; meningkatkan pendapatan masyarakat, menanggulangi kemiskinan, dan masih banyak lagi. Tetapi tradisi yang terjadi, pembangunan di desa adalah pembangunan sarana fisik (yang terlihat hasilnya seperti jalan, irigasi, pasar,



tempat ibadah, kantor desa, dan lain-lain), yang diyakini bisa mempermudah transportasi dan arus transaksi ekonomi.

Berbagai program pembangunan desa, baik sektoral maupun spasial, mengalir ke desa dengan dipimpin oleh negara (state led development) atau government driven development. Pada awal tahun 1970-an, negara menerapkan pembangunan desa terpadu (integrated rural development-IRD) untuk menjawab ketertinggalan, kebodohan maupun kemiskinan desa, sekaligus menciptakan wilayah dan penduduk desa yang modern dan maju. Sebagaimana dirumuskan oleh Bank Dunia, IRD mengambil strategi pertumbuhan dan berbasis-wilayah, terutama wilayah desa. Program IRD secara tipikal menekankan peningkatan produktivitas pertanian sebagai basis pendapatan orang desa, sekaligus mengedepankan kontribusi yang terpadu (sinergis) pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pelatihan dan perbaikan infrastruktur pedesaan. Program IRD ditempuh melalui pendekatan perencanaan terpusat (central planning) dengan tujuan agar keterpaduan berbagai sektor dapat tercapai. Dengan diilhami oleh IRD itu, pemerintah Orde Baru membuat cetak biru (master plan) pembangunan nasional secara terpusat, teknokratis dan holistik, yang dikemas dalam GBHN maupun Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Master plan itu selalu mengedepankan dua sisi pembangunan, yakni sisi sektoral yang mencakup semua sektor kehidupan masyarakat dan sisi spatial/ruang yang mencakup pembangunan nasional, daerah dan desa. Dalam konteks ini pembangunan desa ditempatkan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, ia bukan sebagai bentuk local development apalagi sebagai indigenous development yang memperhatikan berbagai kearifan lokal. Semua departemen, kecuali Departemen Luar Negeri, mempunyai program pembangunan yang masuk ke desa.

4. Kewenangan Desa

Berbeda dengan kewenangan pemerintah, ada beberapa prinsip penting yang terkandung dalam kewenangan desa: (1) Baik kewenangan asal usul maupun kewenangan lokal bukanlah kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah, bukan juga merupakan sisa (residu) yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana pernah diatur dalam UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005. Sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas, kedua jenis kewenangan itu diakui dan ditetapkan langsung oleh undang-undang dan dijabarkan oleh peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah dalam ini bukanlah perintah yang absolut melainkan sebagai pandu arah yang di dalamnya akan membuat daftar positif (positive list), dan kemudian menentukan pilihan atas positive list itu dan ditetapkan dengan peraturan desa sebagai kewenangan desa. (2) Sebagai konsekuensi desa sebagai masyarakat yang berpemerintahan (self governing community),

Paradigma Lama Pembangunan Desa • Fokus pada pertumbuhan ekonomi • Negara membangun desa • Otoritarianisme ditolerir sebagai harga yang harus dibayar karena pertumbuhan • Negara memberi subsidi pada pengusaha kecil • Negara menyedian layanan sosial • Transfer teknologi dari negara maju • Transfer aset-aset berharga pada negara maju • Pembangunan nyata: diukur dari nilai ekonomis oleh pemerintah • Sektoral dan parsial • Organisasi hirarkhis untuk melaksanakan proyek • Peran negara: produser, penyelenggara, pengatur dan konsumen terbesar



kewenangan desa yang berbentuk mengatur hanya terbatas pada pengaturan kepentingan lokal dan masyarakat setempat dalam batas-batas wilayah administrasi desa. Mengatur dalam hal ini bukan dalam bentuk mengeluarkan izin baik kepada warga maupun kepada pihak luar seperti investor, melainkan dalam bentuk keputusan alokatif kepada masyarakat, seperti alokasi anggaran dalam APB Desa, alokasi air kepada warga, dan lain-lain. Desatidak bisa memberikan izin mendirikan bangunan, izin pertambangan, izin eksploitasi air untuk kepentingan bisnis dan sebagainya. (3) Kewenangan desa lebih banyak mengurus, terutama yang berorientasi kepada pelayanan warga dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh desa melayani dan juga membiayai kegiatan kelompok tani, melatih kader perempuan, membiayai Posyandu, mengembangkan hutan rakyat bersama masyarakat, membikin bagan ikan untuk kepentingan nelayan, dan sebagainya. (4) Selain mengatur dan mengurus, desa dapat mengakses urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota untuk dimanfaatkan memenuhi kepentingan masyarakat. Selain contoh di atas tentang beberapa desa menangkap air sungai Desa dapat mengakses dan memanfaatkan lahan negara berskala kecil (yang tidak termanfaatkan atau tidak bertuan) untuk memenuhi kepentingan masyarakat setempat. Lahan sisa proyek pembangunan, tanggul dan bantaran sungai, maupun tepian jalan kabupaten/kota merupakan contoh konkret. Desa dapat memanfaatkan dan menanam pohon di atas lahan itu dengan cara mengusulkan dan memperoleh izin dari bupati/walikota.

Prinsip-prinsip itu dapat digunakan untuk memahami jenis-jenis kewenangan desa yang tertulis secara eksplisit dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada perubahan pengaturan tentang kewenangan desa antara UU No. 32/2004 dengan UU No. 6/2014. Pertama, UU No. 32/2004 menegaskan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa, sedangkan UU No. 6/2014 menyatakan kewenangan beradasarkan hak asal-usul. Pada dasarnya kedua pengaturan ini mengandung isi yang sama, hanya saja UU No. 32/2004 secara tersurat membatasi pada urusan pemerintahan. Kedua, UU No. 32/2004 menyatakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, sedangkan UU No. 6/2014 menegaskan kewenangan lokal berskala desa. Jenis kewenangan kedua inilah yang membedakan secara jelas dan tegas antara kedua UU tersebut.

Tabel

Kewenangan desa menurut UU No. 32/2004 dan UU No. 6/2014 UU No. 32/2004 UU No. 6/2014

Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa

Kewenangan berdasarkan hak asal usul

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa

Kewenangan local berskala Desa

Tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota

Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangperundangan diserahkan kepada desa

Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kewenangan desa sebenarnya tidak hanya mencakup empat butir besar tersebut. Ada satu jenis kewenangan lagi yang dimiliki oleh desa, yaitu kewenangan melekat



atau sering disebut sebagai kewenangan atributif yang tidak tersurat dalam UU No. 6/2014. Sebagai organisasi pemerintahan, desa memiliki sejumlah kewenangan melekat (atributif) tanpa harus disebutkan secara tersurat (eksplisit) dalam daftar kewenangan desa. Ada sejumlah kewenangan melekat milik desa yang sudah dimandatkan oleh UU No. 6/2014, yakni: (1) Memilih kepala desa dan menyelenggarakan pemilihan kepala desa. (2) Membentuk dan menetapkan susunan dan personil perangkat desa. (3) Menyelenggarakan musyawarah desa. (4) Menyusun dan menetapkan perencanaan desa.Menyusun, menetapkan dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (5) Menyusun, menetapkan dan melaksanakan peraturan desa. (6) Membentuk dan membina lembaga-lembaga kemasyarakatan maupun lembaga adat. (7) Membentuk dan menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

5. Kewenangan lokal berskala desa.

Kewenangan lokal terkait dengan kepentingan masyarakat setempat yang sudah dijalankan oleh desa atau mampu dijalankan oleh desa, karena muncul dari prakarsa masyarakat. Dengan kalimat lain, kewenangan lokal adalah kewenangan yang lahir karena prakarsa dari desa sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kondisi lokal desa. Kewenangan yang terkait dengan kepentingan masyarakat ini mempunyai cakupan yang relatif kecil dalam lingkup desa, yang berkaitan sangat dekat dengan kebutuhan hidup sehari-hari warga desa, dan tidak mempunyai dampak keluar (eksternalitas) dan kebijakan makro yang luas. Jenis kewenangan lokal berskala desa ini merupakan turunan dari konsep subsidiaritas, yang berarti bahwa baik masalah maupun urusan berskala lokal yang sangat dekat dengan masyarakat sebaik mungkin diputuskan dan diselesaikan oleh organisasi lokal (dalam hal ini adalah desa), tanpa harus ditangani oleh organisasi yang lebih tinggi. Menutut konsep subsidiaritas, urusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa desa dan masyarakat setempat, disebut sebagai kewenangan lokal berskala desa.

Tabel Daftar positif kewenangan lokal berskala desa No Mandat Pembangunan Daftar Kewenangan Lokal

1 Pelayanan dasar Posyandu, penyediaan air bersih, sanggar belajar dan seni, perpustakaan desa, poliklinik desa.

2 Sarana dan prasarana Jalan desa, jalan usaha tani, embung desa, rumah ibadah, sanitasi dan drainase, irigasi tersier, dan lainlain.

3 Ekonomi lokal Pasar desa, usaha kecil berbasis desa, karamba ikan, lumbung pangan, tambatan perahu, wisata desa, kios, rumah potong hewan dan tempat pelelangan ikan desa, dan lain-lain.

4 SDA dan lingkungan Hutan dan kebun rakyat, hutan bakau, dll.

Daftar positif kewenangan desa juga bisa dijabarkan secara sektoral. Kewenangan lokal desa secara sektoral ini meliputi dimensi kelembagaan, infastruktur, komoditas, modal dan pengembangan. Pada sektor pertanian misalnya, desa mempunyai kewenangan mengembangkan dan membina kelompok tani, pelatihan bagi petani, menyediakan infrastruktur pertanian berskala desa, penyediaan anggaran untuk modal, pengembangan benih, konsolidasi lahan, pemilihan bibit unggul, sistem tanam, pengembangan teknologi tepat guna, maupun diversifikasi usaha tani[.]



SPB 2.4

Bahan Bacaan

Tri Matra Pembangunan Desa

Upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa hendak dikuatkan dengan menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi halangan utama bagi kemajuan dan kemandirian Desa. Di sisi lain, upaya tersebut juga diharapkan mampu dikembangkan sebagai daya lenting bagi peningkatan kesejahteraan kehidupan Desa. Teknokratisme Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdiri di atas tiga matra.Pertama, Jaring Komunitas Wiradesa (Jamu Desa).Matra ini diarahkan untuk mengarusutamakan penguatan kapabilitas manusia sebagai inti pembangunan desa sehingga mereka menjadi subyekberdaulat atas pilihan-pilihan yang diambil.Kedua, Lumbung Ekonomi Desa (Bumi Desa).Matra ini mendorong muncul dan berkembangnya geliat ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik dan partisipan gerakan ekonomi di desa.Ketiga, Lingkar Budaya Desa (Karya Desa).Matra ini mempromosikan pembangunan yang meletakkan partisipasi warga dan komunitas sebagai akar gerakan sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain.

Jaring Komunitas Wiradesa (Jamu Desa).

Matra ini bertujuan untuk memperkuat kualitas manusia dengan memperbanyak kesempatan dan pilihan dalam upayanya menegakkan hak dan martabat.Memajukan kesejahteraan, baik sebagai individu, keluarga maupun kolektif warga Desa.Masalah yang dihadapi saat ini adalah perampasan daya manusia warga Desa itu yang ternyatakan pada situasi ketidakberdayaan, kemiskinan dan bahkan marjinalisasi.Fakta ketidakberdayaan itu kini telah berkembang menjadi sebab, aspek dan sekaligus dampak yang menghalangi manusia warga Desa hidup bermartabat dan sejahtera.Kemiskinan berkembang dalam sifatnya yang multidimensi dan cenderung melanggar hak asasi.Situasi ini diperburuk dengan dengan adanya ketiadaan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, maupun informasi.Sehingga kehidupan masyarakat miskin di perdesaan dirasa semakin marjinal.Di sini, matra Jaring Komunitas Wiradesa menjadi dasar dilakukannya tindakan yang mampu mendorong ekspansi kapabilitas dengan memperkuat daya pada berbagai aspek kehidupan manusia warga Desa yang menjangkau aspek nilai dan moral, serta pengetahuan lokal Desa.Penguatan kapabilitas dilakukan dalam rangka peningkatan stok pengetahuan masyarakat desa, baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan diluar sekolah (non formal).Melalui penciptaan komunitas belajar dan balai-balai rakyat sebagai media pencerahan dengan basis karakteristik sosial dan budaya setempat.Tidak hanya sekedar menambah pengetahuan dan keterampilan, peningkatan kapabilitas masyarakat desa merupakan modal penting dari tegaknya harkat dan martabat masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk mengontrol jalannya kegiatan ekonomi dan politik.

Lumbung Ekonomi Desa (Bumi Desa).

Matra kedua dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ini merupakan suatu ihtiar untuk mengoptimalisasikan sumberdaya di desa dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.Konsep Lumbung Ekonomi Desa merupakan pengejawantahan amanat konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 33 UUD



1945.Yaitu amanat untuk melakukan pengorganisasian kegiatan ekonomi berdasar atas asas kekeluargaan, penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta penggunaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lumbung Ekonomi Desa diarahkan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan energi dan kemandirian ekonomi desa.Sebagai basis kegiatan pertanian dan perikanan, desa diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan di wilayahnya sendiri dan di wilayah lain, tanpa melupakan penumbuhan aktivitas ekonomi produktif di sektor hilir.Optimalisasi sumberdaya desa juga mesti tercermin dalam kesanggupan desa memenuhi kebutuhan energi yang juga merupakan kebutuhan pokok masyarakat desa.Kemandirian ekonomi desa tercermin dari berjalannya aktivitas ekonomi yang dinamis dan menghasilkan penciptaan lapangan kerja secara berkelanjutan di perdesaan.Termasuk mendorong kemampuan masyarakat desa mengorganisir sumber daya finansial di desa melalui sistem bagi hasil guna mendukung berlangsungnya kegiatan ekonomi yang berkeadilan.

Aktor utama Lumbung Ekonomi Desa dititikberatkan pada komunitas, tanpa mengesampingkan peran individu sebagai aktor penting kegiatan ekonomi desa.Hal ini berarti bahwa kegiatan ekonomi di desa utamanya mesti dijalankan secara kolektif berdasarkan prinsip gotong royong yang menjadi ciri khas sosio-kultural masyarakat Indonesia pada umumnya, dan masyarakat desa pada khususnya.Dari aspek ini, organisasi ekonomi di desa berperan penting dalam memikul beban untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di desa yang memiliki semangat kolektivitas, pemerataan, dan solidaritas sosial.Organisasi ekonomi itu dapat berupa koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), lembaga keuangan mikro, usaha bersama, atau yang lainnya.Selain itu dan tidak kalang pentingnya, lembaga-lembaga ekonomi ini haruslah memiliki kecakapan dan keterbukaan dalam menjalankan usaha perekonomian di desa. Dalam konteks pelaksanaan UU Desa misalnya, pembentukan BUMDesa yang kuat mensyaratkan pengelolaan oleh orang-orang Desa yang teruji secara nilai dan moral, serta memiliki modal sosial yang kuat, serta mampu mengembangkan kreasi dan daya untuk menjangkau modal, jaringan dan informasi.

Pokok soal yang utama adalah membekali masyarakat dengan aset produktif yang memadai sehingga akses terhadap sumber daya ekonomi menjadi lebih besar. Sumber daya ekonomi harus sedapat mungkin ditahan di desa dan hanya keluar melalui proses penciptaan nilai tambah. Di sinilah letak pentingnya intervensi inovasi dan adopsi teknologi serta dukungan sarana dan prasarana agar proses penciptaan nilai tambah dari kegiatan ekonomi di desa berjalan secara baik. Paradigma lama yang menempatkan desa sebagai pusat eksploitasi sumberdaya alam dan tenaga tenaga kerja tidak terampil (unskill labour) telah menyebabkan terus meluasnya persoalan bangsa, mulai dari: tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, tersingkirnya pengetahuan dan kearifan lokal warga, terabaikannya peran strategis perempuan, rendahnya daya saing, hingga meluasnya kerusakan lingkungan. Desa harus menjadi sentra inovasi, baik secara sosial, ekonomi, dan teknologi.Inovasi secara sosial dimaksudkan untuk meningkatkan soliditas dan solidaritas antarwarga dengan memegang kuat nilai-nilai dan budaya luhur di masing-masing desa. Inovasi secara sosial ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan daya-lenting warga (resilience) dalam menghadapi berbagai tantangan di depan. Inovasi secara ekonomi dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas warga untuk menggeser model ekonomi eksploitatif ke arah ekonomi inovatif yang alat ukur keberhasilannya diantaranya: terbukanya lapangan pekerjaan di desa, meningkatnya nilai tambah produk, serta berkurang tekanan terhadap eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan. Sedang inovasi secara teknologi adalah sebuah kesadaran untuk mengembangkan teknologi tepat guna berbasis sumberdaya alam lokal, teknologi lokal, dan sumberdaya manusia lokal.



Lingkar Budaya Desa (Karya Desa)

Matra ini merupakan suatu proses pembangunan desa sebagai bagian dari kerja budaya (kolektivisme) yang memiliki semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan bersama dengan pondasi nilai, norma dan spirit yang tertanam di desa. Matra ketiga ini mensyaratkan adanya promosi pembangunan yang meletakkan partisipasi warga dan komunitas sebagai akar gerakan sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain.Gerakan pembangunan Desa tidaklah tergantung pada inisiatif orang perorang, tidak juga tergantung pada insentif material (ekonomi), tetapi lebih dari itu semua adalah soal panggilan kultural. Berdasar Lingkar Budaya Desa, gerakan pembangunan Desa haruslah dilakukan karena kolektivisme, yang di dalamnya terdapat kebersamaan, persaudaraan, solidaritas, dan kesadaran untuk melakukan perubahan secara bersama. Dana Desa dalam konteks memperkuat pembangunan dan pemberdayaan Desa misalnya, harus dipahami agar tidak menjadi bentuk ketergantungan baru.Ketiadaan Dana Desa tidak boleh dimaknai tidak terjadi pembangunan.Karenanya Dana Desa haruslah menghasilkan kemajuan, bukan kemunduran. Maka, pembangunan Desa dimaknai sebagai kerja budaya dengan norma dan moral sebagai pondasinya, sebagai code of conduct, dan dengan begitu perilaku ekonomi dalam kehidupan Desa akan mampu menegakkan martabat dan mensejahterahkan.

Tiga Matra pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa tersebut di atas memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Komitmen untuk menjalankan program dan kegiatan di dalam lingkungan Ditjen PPMD dengan menggunakan pendekatan (metode) ini, diharapkan dapat melipatgandakan kemampuan mencapai target dan menghasilkan dampak yang bisa dipertahankan (sustained impact) untuk kemajuan dan kesejahteraan Desa[.]



Pokok Bahasan 3

TATA KELOLA DESA



SPB 3.1


Kelembagaan Desa

Tujuan

Setelah pelatihan sessi ini peserta diharapkan dapat: 1. Menjelaskan pengertian dan peran utama Kelembagaan Pemerintahan Desa; 2. Menjelaskan hubungan kerja antar Lembaga Pemerintahan Desa.

Waktu

45 menit (1 JP)

Metode

Pemaparan, curah pendapat

Media

Media tayang

Alat Bantu

Spidol, Kertas Plano, LCD



Proses Penyajian 1. Jelaskan jelaskan tujuan hasil dan proses yang diharapkan dari subpokok

bahasan “Kelembagaan Desa”.

2. Ajukan pertanyaan terkait pemahaman peserta tentang kelembagaan desa:

• Apa yang peserta ketahui tentang Kelembagaan Desa?

• Apa saja yang termasuk dalam kelembagaan Desa dan fungsi utamanya?

• Bagaimana hubungan kerja antar lembaga tersebut?

3. Berikan tanggapan terhadap pendapat peserta dan penjelasan dengan menggunakan media tayang Kelembagaan Desa mengenai:

• Kelembagaan Desa dan unsurnya.

• Fungsi utama unsur-unsur Kelembagaan Desa

• Hubungan kerja antar unsur Kelembagaan Desa

4. Sebelum sesi ditutup, tegaskan pentingnya Pendamping Desamemahami tugas dan fungsi utama unsur-unsur Kelembagaan Desa sebagai dasar untuk menjalankan tugas pendampingan



SPB 3.2

Rencana Pembelajaran Musyawarah Desa Sebagai Penggerak Demokratisasi

Desa

Tujuan

Setelah pelatihan sessi ini peserta diharapkan dapat:

1. Menjelaskan hakikat Musyawarah Desa;

2. Menyebutkan peserta Musyawarah Desa;

3. Menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat dalam Musyawarah Desa;

4. Menguraikan mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa;

5. Menyebutkan cakupan materi yang harus dibahas dalam Musyawarah Desa.

Waktu

2 JP (90 menit)

Metode

Curah pendapat, Penugasan Kelompok, Diskusi

Media

Media tayang, bahan bacaan

Alat Bantu

Spidol, Kertas Plano, Bahan Presentasi, Film, dan LCD



Proses Penyajian 1. Jelaskan tujuan hasil dan proses yang diharapkan dari subpokok

bahasan“Musyawarah Desa Sebagai Penggerak demokratisasi Desa”.

2. Tanyakan kepada peserta apakah ada yang pernah terlibat dalam musyawarah desa dan apa yang bisa dijelaskan tentang musyawarah desa, siapa saja yang terlibat, apa saja yang dibahas, bagaimana keterlibatan masyarakat, dan bagaimana proses pengambilan keputusan.

3. Berikan tanggapan terhadap pendapat peserta dan berikan penegasan dengan mengunakan media tayang tentang Musyawarah Desa, dengan memberikan kesempatan tanya jawab.

4. Menonton film pendek tentang musyawarah desa, dengan meminta peserta untuk memberikan pengamatan terhadap praktek musyawarah desa tersebut.

5. Membagi peserta ke dalam 3-4 kelompok, mendiskusikan hal positif dan hal yang perlu ditingkatkan dari praktek musyawarah desa dalam film tersebut terkait dengan :

• Keterwakilan peserta

• Agenda yang dibahas

• Keterlibatan masyarakat di dalam pengambilan keputusan

• Proses pengambilan keputusan

6. Minta satu atau dua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dan kemudian kelompok lain untuk memberikan tanggapan

7. Pelatih memberikan tanggapan dan penegasan mengenai peran Pendamping Desa dalam Musyawarah Desa.



SPB 3.3


Prinsip Tata Kelola Desa: Transparansi, Partisipasi, Dan

Akuntabilitas

Tujuan

Setelah pelatihan sessi ini peserta dapat: 1. Menyebutkan prinsip-prinsip tata kelola pembangunan (partisipatif,

transparansi, dan akuntabilitas); 2. Menjelaskan pengertian setiap prinsip-prinsip tata kelola tersebut di atas; 3. Menguraikan dengan contoh-contoh bagaimana prinsip-prinsip tata kelola

diterapkan di lapangan.

Waktu

1 JP (45 menit)

Metode

Curah pendapat, Penugasan Kelompok, Diskusi

Media

Media tayang, Video Tata Kelola Desa, Bahan Bacaan

Alat Bantu

Spidol, Kertas Plano, LCD



Proses Penyajian 1. Jelaskan tujuan, hasil dan proses yang diharapkan dari subpokok

bahasan“Prinsip Tata Kelola Desa”.

2. Tayangkan video tentang Tata Kelola Desa.

3. Berikan kesempatan kepada peserta untuk mengapresiasi tayangan video dan apa yang mereka ketahui tentang Tata Kelola Desa dan prinsip-prinsipnya.

4. Berikan tanggapan terhadap jawaban peserta dan penegasan dengan menggunakan media tayang tentang Prinsip Tata Kelola Desa (transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas). Tekankan bahwa prinsip-prinsip tersebut merupakan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan ditumbuhkan di dalam masyarakat desa.

5. Berikan contoh penerapan prinsip Tata Kelola Desa (transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas) yang baik dan yang buruk.

6. Sebelum sesi ditutup, tegaskan kembali prinsip-prinsip Tata Kelola Desa:

• Transparansi (keterbukaan informasi pembanguan dan penganggaran desa).

• Partisipasi (pelibatan sebanyak mungkin perwakilan kelompok masyarakat termasuk kelompok-kelompok marjinal dan penyandang disabilitas).

• Akuntabilitas (kegiatan dan dana dapat dipertanggungjawabkan).



SPB 3.1

Bahan Bacaan

Kelembagaan Desa

Kelembagaan Desa1

Kepala desa/desa Adat sebagaimana UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat.Meskipun Kepala desa memperoleh banyak penugasan dari pemerintah, tetapi harus ditegaskan bahwa ia bukanlah petugas atau pesuruh pemerintah. Kepala desa adalah pemimpin masyarakat.Artinya kepala desa memperoleh mandat dari rakyat, yang harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi dan melayani warga masyarakat.Kepala desa berbeda dengan camat maupun lurah.Camat merupakan pejabat administratif yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.Bupati/Walikota yang berwenang mengangat dan memberhentikan Camat.

UU Desa mengkonstruksikan pemerintahan Desa sebagai gabungan fungsi masyarakat berpemerintahan (self governing community) dengan pemerintahan lokal (local self government).Dalam rangka self governing community Kepala Desa (Kades) sebagai pemimpin masyarakat bukan bawahan bupati, posisi bupati adalah pembinaan dan pengawasan tetapi tidak memerintah.Sedangkan dalam rangka local self government Kades merupakan kepala pemerintahan organisasi pemerintahan paling kecil dan paling bawah dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masa jabatan kepala Desa diatur dalam Pasal 39 UU No. 6/2014 yakni;

(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Perangkat Desa

• Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa; pelaksana kewilayahan; dan pelaksana teknis.

• Perangkat desa bertugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

• Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

• Persyaratan pengangkatan perangkat desa:

– berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

– berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;

– terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan

– syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

1 Diolah dari Buku Tanya Jawab Seputar UU Desa, Kemendesa PDTT, 2015.



Sebagaimana syarat perangkat desa diatas, rentang umur antara 20 tahun hingga 42 tahun bukanlah masa jabatan perangkat desa, melainkan syarat atau batasan umur bagi seseorang yang melamar menjadi perangkat desa. Artinya seseorang yang boleh melamar menjadi perangkat desa ketika berumur antara 20 tahun hingga 42 tahun. Seseorang yang masih berumur kurang dari 20 tahun atau lebih dari 42 tahun, maka yang bersangkutan tidak boleh mendaftar atau melamar menjadi perangkat desa.

BPD dan Musyawarah Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan institusi demokrasi perwakilan desa, meskipun ia bukanlah parlemen atau lembaga legislatif seperti DPR. Ada pergeseran (perubahan) kedudukan BPD dari UU No. 32/2004 ke UU No. 6/2014 (Tabel 1).Menurut UU No. 32/2004 BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama pemerintah desa, yang berarti BPD ikut mengatur dan mengambil keputusan desa.Ini artinya fungsi hukum (legislasi) BPD relatif kuat.Namun UU No. 6/2014 mengeluarkan (eksklusi) BPD dari unsur penyelenggara pemerintahan dan melemahkan fungsi legislasi BPD.BPD menjadi lembaga desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sekaligus juga menjalankan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa serta menyelenggarakan musyawarah desa.Ini berarti bahwa eksklusi BPD dan pelemahan fungsi hukum BPD digantikan dengan penguatan fungsi politik (representasi, kontrol dan deliberasi).

Secara politik musyawarah desa merupakan perluasan BPD. Pada UU No. 6/2014 tentang Desa, dalam Pasal 1 (ayat 5) disebutkan bahwa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Pengertian tersebut memberi makna betapa pentingnya kedudukan BPD untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, terutama mengawal berlangsungnya forum permusyawaratan dalam musyawarah desa.

Tabel 1 Kedudukan dan fungsi BPD menurut UU 32/2004 dan UU 6/2014

No Komponen UU No. 32/2004 UU No. 6/2014

1. Definisi BPD Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan desa

Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis

2. Kedudukan BPD

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD berwenang dan ikut mengatur dan mengurus desa.

Sebagai lembaga desa yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tetapi tidak secara penuh ikut mengatur dan mengurus desa.

3. Fungsi hukum Menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa

Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,

4. Fungsi politik BPD sebagai kanal (penyambung) aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Kepala Desa

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;

melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Menyelenggarakan musyawarah desa

Kepala Desa dan perangkat desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bekerja setiap hari nonstop dan penuh waktu (full time).Karena itu mereka memperoleh penghasilan tetap.Sedangkan BPD berbeda dengan DPRD.BPD bersifat semi-relawan yang tidak bekerja penuh waktu (full time) seperti Pemerintah Desa, sehingga hak yang diterima adalah tunjangan.



Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Sesuai dengan UU Desa pasal 54, Musyawarah Desa wajib diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk mendiskusikan dan memutuskan hal-hal strategis desa. Ada hal strategis desa yang harus dibahas ketika muncul dan atau dibutuhkan desa seperti pendirian/pembubaran BUMDesa, pengelolaan/pelepasan/pemberian aset desa, kerja sama antar desa dan pembahasan RPJMDesa. Ada masalah strategis yang harus dibahas secara tahunan yaitu menetapkan prioritas belanja desa berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan kegiatan tahun sebelumnya.Musyawarah desa diselenggarakan BPD dengan sumber pendanaan dari APBDesa.Musyawarah Desa sangat penting dalam mewujudkan demokrasi berlandaskan musyawarah (deliberative democracy) dimana keputusan-keputusan penting menyangkut kehidupan warga desa tidak hanya diputuskan oleh pemerintah desa melainkan oleh seluruh komponen masyarakat.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) lebih teknis, yaitu menindaklanjuti prioritas belanja yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Desa menjadi lebih rinci seperti perhitungan teknis, rencana anggaran biaya dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Karena itu Musrenbangdes merupakan domain pemerintahan desa (kepala dan perangkat desa), tentu saja dalam proses musrenbangdes pemerintahan desa tetap melibatkan BPD dan perwakilan kelompok masyarakat untuk menjamin mandat Musyawarah Desa diimplementasikan dalam perencanaan yang lebih teknis.

Sebelum UU 6/2014, Musrenbangdes dilaksanakan untuk menjaring aspirasi masyarakat desa terhadap pembangunan/pelayanan yang akan diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ini dilakukan karena desa dianggap tidak memiliki sumber daya untuk pembangunannya, sehingga pembangunan akan dilakukan oleh SKPD. Dengan kata lain desa dilihat sebagai pengusul dan penerima manfaat pembangunan.

UU Desa mengalokasikan sumber daya keuangan ke desa berdasarkan prinsip pengakuan dan subsidiaritas.Dan MusDes merupakan kegiatan tahunan bertujuan untuk menetapkan prioritas belanja desa. Dengan demikian, musdes akan efektif jika seluruh sumber pendanaan yang signifikant bagi desa telah diketahui oleh desa yaitu setelah RKP (nasional) dan RKPD/KUA PPAS (daerah) ditetapkan sebelum bulan juni. Berdasarkan kedua informasi tersebut maka perkiraan dana yang akan diperoleh desa bisa diketahui/diinformasikan kepada desa.

Tentu saja desa dapat mengusulkan program/kegiatan kepada SKPD. Unsulan program tersebut dipisahkan dari program/kegiatan yang menjadi kewenangan desa dan akan disampaikan oleh Desa dalam forum Musrenbang Kecamatan/Kabupaten yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota.

Peran BPD dalam Musyawarah Desa

BPD bertanggung jawab menyelenggarakan musyawarah desa. Tanggung jawab itu mencakup tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca musdes:

a. Tahap persiapan, BPD bertanggung jawab memastikan kelompok-kelompok masyarakat melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat (kelompoknya) secara partisipatif. Hasil pemetaan kebutuhan inilah yang akan menjadi bahan dalam menetapkan prioritas belanja desa. BPD bersama masyarakat juga melakukan penilaian terhadap hasil pembangunan yang dijadikan bahan pembahasan Musyawarah Desa.

b. Tahap pelaksanaan, BPD memimpin penyelenggaraan musyawarah desa.

c. Tahap pasca musdes, BPD memastikan prioritas belanja yang ditetapkan musdes dan rekomendasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintahan desa.

Musyawarah desa melibatkan masyarakat yang diwakili oleh perwakilan kelompok dan tokoh masyarakat.Kelompok merujuk pada kelompok-kelompok sosial yang ada di desa, bisa formal maupun informal mencakup kelompok tani, kelompok perempuan, kelompok nelayan,



dll.Tokoh merujuk pada individu yang memiliki pandangan yang perlu diperhatikan demi kemajuan desa seperti tokoh pendidikan, tokoh keagamaan, tokoh adat, kader pemberdayaan desa dll.Dengan pengertian di atas, memang ada resiko bahwa musyawarah desa akhirnya dapat dibajak oleh kelompok elit desa.

Karena itu, adalah tugas BPD dan fasilitator pendamping desa untuk menjamin kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan secara sosial dan budaya, seperti perempuan, anak-anak dan berkebutuhan khusus tidak tertampung kepentingannya dalam musyarawah desa. Ada dua cara untuk menjamin ini terjadi. Pertama, melibatkan kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam musyawarah desa, baik dalam penilaian kebutuhan maupun dalam proses pengambilan keputusan dalam tahap pelaksanaan musyawarah. Kedua, kalau ada keterbatasan kelompok miskin terlibat dalam proses –karena keterbatasan akses, kapasitas dan apatisme- maka BPD dan faslitator harus memperjuangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan kelompok miskin dan terpinggirkan. Ini dapat memanfaatkan serangkaian metode dan alat untuk menjadikan prioritas belanja lebih berpihak pada peningkatan kesejahteraan kelompok miskin dan terpinggirkan[. ]



SPB 3.2

Bahan Bacaan

Musyawarah Desa

a. Pengertian Musyawarah Desa

Istilah musyawarah berasal dari kata Syawara yaitu berasal dari Bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Istilah lain dalam tata Negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan “syuro”, “rembug desa”, “kerapatan nagari” bahkan “demokrasi”. Kata Musyawarah menurut bahasa berarti "berunding" dan "berembuk".Pengertian musyarawarah menurut istilah adalah perundingan bersama antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan keputusan yang terbaik.Musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama yang telah disepakati dalam memecahkan suatu masalah.Cara pengambilan keputusan bersama dibuat apabila keputusan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak atau masyarakat luas.

Musyawarah Desa merupakan forum tertinggi di Desa yang berfungsi untuk mengambil keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis.Menempatkan Musyawarah Desa sebagai bagian dari kerangka kerja demokratisasi dimaksudkan untukmengedepankan Musyawarah Desa yang menjadi mekanisme utama pengambilan keputusan Desa.Dengan demikian, perhatian khusus terhadap Musyawarah Desa merupakan bagian integral terhadap kerangka kerja demokratisasi Desa. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

b. Dasar Pemikiran Muswarah Desa

Musyawarah desa merupakan institusi dan proses demokrasi deliberatif yang berbasis desa. Secara historis musyawarah desa merupakan tradisi masyarakat lokal Indonesia.Salah satu model musyawarah desa yang telah lama hidup dan dikenal di tengahtengah masyarakat desa adalah Rapat Desa (rembug Desa) yang ada di Jawa.Dalam tradisi rapat desa selalu diusahakan untuk tetap memperhatikan setiap aspirasi dan kepentingan warga sehingga usulan masyarakat dapat terakomodasi dan memperkecil munculnya konflik di masyarakat.

Beberapa pembelajaran dari pelaksanaan musyawarah dibeberapa tempat seperti Kerapatan Adat Nagari di Sumatera Barat, Saniri di Maluku, Gawe rapah di Lombok, Kombongan di Toraja, Paruman di Bali. Menunjukkan tradisi musyawarah masa lalu cenderung elitis, bias gender dan tidak melibatkan kaum miskin dan kelompk rentan lainnya.

c. Tujuan Muswarah Desa

Musyawarah desa dilaksanakan untuk membuka kebekuan atau kesulitan dalam pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk



melihat sebuah persoalan pembangunan dari berbagai sudut pandang.Melalui musyawarah desa, keputusan yang dihasilkan sesuai dengan standar dan persepsi seluruh peserta. Keputusan yang diperoleh dengan musyawarah akan lebih berbobot karena di dalamnya terdapat pendapat, pemikiran dan ilmu dari para peserta. Musyawarah desa dilakukan untuk memperoleh kesepakatan bersama sehinggakeputusan yang akhirnya diambil bisa diterima dan dijalankan oleh semua peserta dengan penuh rasa tanggung jawab.Dengan demikian, pemaksanaan desa sebagai self governing community (SGC) direpresentasikan oleh Musyawarah Desa.

d. Prinsip-Prinsip Muswarah Desa

1) Partisipatif

Partisipasi berarti keikutsertaan masyarakat Desa dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan strategis Desa.Partisipasi dilaksanakan tanpa memandang perbedaan gender (laki-laki/perempuan), tingkat ekonomi (miskin/kaya), status sosial (tokoh/orang biasa), dan seterusnya. Dalam Musyawarah Desa, pelaksanaan partisipasi tersebut dijamin sampai dalam tingkat yang sangat teknis.

2) Demokratis

Setiap warga masyarakat berhak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan Musyawarah Desa. Masyarakat diberikan kesempatan sesuai hak dan kewajibannya untuk menyatakan pandangan, gagasan, pendapat dan sarannya terkait pembahasan hal-hal yang bersifat startegis di desa.Musyawarah desa merupakan representasi keterwakilan masyarakat dalam penentuan kebijakan pembangunan di desa.Musyawarah mendorong kerjasama, kolektivitas, kelembagaan dan hubungan sosial yang lebih harmonis.

3) Transparan

Proses Musyawarah Desa berlangsung sebagai kegiatan yang berlangsung demi kepentingan masyarakat Desa. Sebab itu masyarakat Desa harus mengetahui apa yang tengah berlangsung dalam proses pengambilan keputusan di desa. Prinsip transparan berarti tidak ada yang disembunyikan dari masyarakat Desa, kemudahan dalam mengakses informasi, memberikan informasi secara benar, baik dalam hal materi permusyawaratan.

4) Akuntabel

Dalam setiap tahapan kegiatan Musyawarah Desa yang dilaksanakan harus dikelola secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan baik secara moral, teknis, administratif dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang disepakati bersama oleh masyarakat, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

e. Hak dan Kewajiban Masyarakat

Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa diantaranya mendapatkan informasi secara lengkap dan benar tentang hal-hal bersifat strategis, pengawasan dan perlakuan yang sama dalam menyampaikan aspirasi. Kewajiban masyarakat mendorong swadaya gotong-royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah Desa. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram selama proses berlangsungnya Musyawarah Desa. Melaksanakan komitmen hasil dari musyawarah. Secara ringkas dapat digambarkan pada bagan berikut:

f. Karakteristik Musyawarah Desa

Musyawarah Desa mempunyai empat karakteristik, yaitu:

Pertama, Musyawarah Desa sebagai wadah demokrasi asosiatif.Artinya seluruh elemen desa merupakan asosiasi yang berdasar pada asas kebersamaan, kekeluargaan dan



gotongroyong.Mereka membangun aksi kolektif untuk kepentingan desa.Kekuatan asosiatif ini juga bisa hadir sebagai masyarakat sipil yang berhadapan dengan negara dan modal.

Kedua, Musyawarah Desa sebagai wadah demokrasi inklusif atau demokrasi untuk semua.Berbagai elemen desa tanpa membedakan agama, suku, aliran, golongan, kelompok maupun kelas duduk bersama dalam pembahasan hal-hal startegis di desa.

Ketiga, Musyawarah Desa sebagai wadah demokrasi deliberatif.Artinya Musyawarah Desa menjadi tempat untuk tukar informasi, komunikasi, diskusi atau musyawarah untuk mufakat mencari kebaikan bersama.

Keempat, Musyawarah Desa mempunyai fungsi demokrasi protektif. Artinya Musyawarah Desa dapat menyeimbangkan kedudukan desa dari intervensi negara, modal atau pihak lain yang merugikan desa dan masyarakat.

g. Manfaat Muswarah Desa

Berikut diuraikan beberapa manfaat dari sebuah musyawarah desa, diantaranya:

1) Melatih untuk menyuarakan pendapat (ide)

2) Masalah dapat segera terpecahkan

3) Keputusan yang diambil memiliki nilai keadilan

4) Hasil keputusan yang diambil dapat menguntungkan semua pihak

5) Dapat menyatukan pendapat yang berbeda

6) Adanya kebersamaan

7) Dapat mengambil kesimpulan yang benar

8) Mencari kebenaran dan menjaga diri dari kekeliruan

9) Menghindari celaan

10) Menciptakan stabilitas emosi

h. Tata Tertib Musyawarah Desa Beberapa unsur-unsur pokok yang perlu diperhatikan dalam Musyawarah Desa, yaitu peserta, undangan dan pendamping. Digambarkan sebagai berikut:



1) Pimpinan Musyawarah

Pimpinan Musyawarah Desa menjaga agar permusyawaratan Desa berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tentang Tata Tertib Musyawarah Desa.

2) Pendamping Desa

Pimpinan Musyawarah Desa dapat meminta pendamping Desa yang berasal dari satuan kerja prangkat daerah kabupaten/kota, pendamping profesional dan/atau pihak ketiga untuk membantu memfasilitasi jalannya Musyawarah Desa.

Pendamping Desa tidak memiliki hak untuk berbicara yang bersifat memutuskan sebuah kebijakan publik terkait hal strategis yang sedang dimusyawarahkan.Pendamping Desa melakukan tugas sebagai berikut:

(1) Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang pokok pembicaraan;

(2) Mengklarifikasi arah pembicaraan dalam musyawarah desa yang sudah menyimpang dari pokok pembicaraan;

(3) Membantu mencarikan jalan keluar; dan

(4) Mencegah terjadinya konflik dan pertentangan antarpeserta yang dapat berakibat pada tindakan melawan hukum.

3) Undangan, Peninjau dan Wartawan

Undangan Musyawarah Desa terdiri dari:

(1) Mereka yang bukan warga Desa yang hadir dalam Musyawarah Desa atas undangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa; dan

(2) Anggota masyarakat Desa yang hadir dalam Musyawarah Desa atas undangan tidak resmi tetapi tidak mendaftar diri kepada panitia.

Undangan dapat berbicara dalam Musyawarah Desa atas persetujuan pimpinan Musyawarah Desa, tetapi tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan Musyawarah Desa.Undangan disediakan tempat tersendiri.Undangan harus menaati tata tertib Musyawarah Desa.

Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam Musyawarah Desa tanpa undangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

4) Pengaturan Pembicaraan

Pembicara dalam mengajukan aspirasinya tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan tentang hal yang bersifat strategis.Apabila peserta menurut pendapat pimpinan Musyawarah Desa menyimpang dari pokok pembicaraan, kepada yang bersangkutan oleh pimpinan Musyawarah Desa diberi peringatan dan diminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

5) Pelanggaran Tata Tertib Musyawarah

Pimpinan Musyawarah Desa menjaga agar ketentuan tata tertib musyawarah tetap dipatuhi oleh undangan, peninjau dan wartawan. Pimpinan Musyawarah Desa dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban Musyawarah Desa meninggalkan ruang musyawarah dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang musyawarah atas perintah pimpinan Musyawarah Desa.



6) Menutup dan Menunda Musyawarah

Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda acara musyawarah apabila terjadi peristiwa yang tidak diduga dan dapat mengganggu kelancaran musyawarah. Lamanya penundaan acara musyawarah tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

7) Risalah, Catatan dan Laporan Singkat

Sekretaris Musyawarah Desa bertugas untuk menyusun risalah, catatan dan laporan singkat Musyawarah Desa.Sekretaris Musyawarah Desa menyusun risalah untukdibagikan kepada peserta dan pihak yang bersangkutan setelah acara Musyawarah Desa selesai.Risalah Musyawarah Desa secara terbuka dapat dipublikasikan melalui media komunikasi yang ada di desa agar diketahui oleh seluruh masyarakat desa.

8) Penutupan Acara Musyawarah Desa

Pimpinan Musyawarah Desa menutup rangkaian acara Musyawarah Desa.Penutupan dilakukan oleh pimpinan sidang dengan terlebih dahulu dilakukan penyampaian catatan sementara dan laporan singkat hasil Musyawarah Desa.Sekretaris Musyawarah Desa menyampaikan catatan sementara dan laporan singkat hasil Musyawarah Desa.Apabila seluruh peserta atau sebagian besar peserta yang hadir dalam Musyawarah Desa menyepakati catatan sementara dan laporan singkat, catatan sementara diubah menjadi catatan tetap dan laporan singkat ditetapkan sebagai hasil Musyawarah Desa.Catatan tetap dan laporan singkat ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Desa, sekretaris Musyawarah Desa, Kepala Desa, dan salah seorang wakil peserta Musyawarah Desa.Selanjutnya jika sudah dicapai keputusan Musyawarah Desa, pimpinan Musyawarah Desa menutup secara resmi acara Musyawarah Desa.

i. Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

Dalam Permendesa No. 2/2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 45-56 Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal cara pengambilan keputusan tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

a. Keputusan Berdasarkan Mufakat

Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan gagasan, pendapat dan saran, kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh seluruh peserta musyawarah.

b. Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian peserta Musyawarah Desa yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian peserta Musyawarah Desa yang lain.

c. Pemungutan Suara

Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam Musyawarah Desa dihadiri dan disetujui oleh separuh ditambah 1 (satu) orang dari jumlah peserta yang hadir.Jika dalam keputusan tidak tercapai dengan 1 (satu) kali pemungutan suara, diupayakan agar ditemukan jalan keluar yang disepakati atau dapat dilakukan pemungutan suara secara berjenjang.



d. Berita Acara Penetapan Keputusan

Setiap keputusan Musyawarah Desa, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.Hasil keputusan Musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan salah seorang perwakilan peserta Musyawarah Desa.

e. Tindak Lanjut Keputusan Musyawarah Desa

Setelah Berita Acara dan keputusan ditetapkan, langkah selanjutnya menindaklanjti hasil keputusan sebagau bentuk komitmen bersama atas kesepakatan yang dibuat.Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

f. Penyelesaian Perselisihan

Seringkali dalam penyelesaian masalah tidak ditemukan titik temu atau kesepakatan para pihak meskipun sudah dilakukan pertemuan atau musyawarah secara intensif.Demikian halnya dalam Musyawarah Desa.Apabila terjadi perselisihan, maka perlu ditemukan jalan keluarnya dengan mengedepankan nilai-nilai atau semangat kebersamaan dan kekeluargaan[.]



Pokok Bahasan 4

PEMBANGUNAN DESA



SPB 4.1


Dimensi pembangunan Desa (TTG,PSD,Teknik,PED,PP,PMD)

Tujuan


1. Menjelaskan makna hakiki pembangunan desa;

2. Menyebutkan berbagai dimensi pembangunan desa (modal sosial, kesehatan, pendidikan, permukiman, ekologi dan ekonomi);

3. Menguraikan dengan contoh-contoh program dalam mengimplementasikan berbagai dimensi tersebut.

Waktu

2 JP (90 menit)

Metode

Ceramah, curah pendapat, penugasan kelompok, presentasi.

Media

Bahan tayang, cerita kasus

Alat Bantu

Spidol, laptop, dan LCD



Proses Penyajian 1. Jelaskan tujuan, hasil, dan proses yang diharapkan dari subpokok

bahasan“Dimensi Pembangunan desa”.

2. Ajak bebarapa peserta untuk berbagi cerita (sharing) tentang pengalaman atau pengamatan peserta dalam perencanaan pembangunan desa. Pertanyaan berikut bisa dijadikan panduan berbagi cerita.

• Apakah perencanaan tersebut sudah sesuai dengan tujuan pembanguan desa?

• Dimensi apa saja yang belum mendapat perhatian di dalam rencana pembangunan desa?

3. Berikan tanggapan terhadap jawaban peserta, kemudian berikan penjelasan dengan menggunakan media tayang mengenai:

• Pengertian pembangunan dan tujuan pembangunan desa. • Dimensi-dimensi dalam pembangunan desa. • Indeks Desa Membangun (IDM).

4. Bagi peserta kedalam 6 kelompok, untuk mendiskusikan contoh kegiatan pembanguan terkait dengan dimensi pembangunan desa (modal sosial, kesehatan, pendidikan, permukiman, ekologi dan ekonomi). Tiap kelompok mendapat tugas mendiskusikan minimal 2 dimensi pembangunan desa.

5. Fasilitasi diskusi pleno untuk pendalaman temuan diskusi kelompok di atas dan beri tanggapan.

6. Akhiri sesi dengan penegasan bahwa pembangunan desa harus dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Desa (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes).



SPB 4.2


Evaluasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan

Desa (RPJM Des, RKP Des, APBDes)

Tujuan


1. Menguraikan berbagai isu yang muncul dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa;

2. Menjelaskan berbagai tantangan/ hambatan dalam perencanaan desa (RPJM Desa dan RKP Desa);

3. Menjelaskan berbagai tantangan/ hambatan dalam penganggaran desa (APBDes);

4. Memfasilitasi Tim Kecamatan (CAMAT) dalam melakukan evaluasi perencanaan pembangunan desa.

Waktu

12 JP (540 menit)

Metode

Curah pendapat, penugasan kelompok, testimoni, simulasi

Media

Format evaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran, Lembar kerja, media fasilitasi.

Alat Bantu

Dokumen-dokumen RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa, Spidol, laptop, dan LCD.



Proses Penyajian Kegiatan 1 : Pembukaan

1. Menjelaskan mengenai tujuan sub pokok bahasan yang akan disampaikan;

Kegiatan 2: Curah pendapat menguraikan Isu-isu Perencanaan dan Penganggaran

2. Minta peserta mengungkapkan pendapatnya tentang perencanaan dan penganggaran pembangunan Desa;

3. Bagikan kertas metaplan kepada setiap peserta. Minta peserta menuliskan isu-isu yang muncul dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Desa;

4. Pandu peserta mengelompokkan isu-isu yang muncul;

5. Berikan penegasan.

Kegiatan 3: Curah pendapat tentang prinsip-prinsip perencanaan

6. Minta peserta mengungkapkan pendapatnya tentang prinsip-prinsip perencanaan pembangunan Desa;

7. Pandu peserta merumuskan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan Desa (Media Fasilitasi 4.2.1);

Kegiatan 4: Curah pendapat tentang dokumen Perencanaan

8. Minta peserta menjelaskan tentang dokumen perencanaan;


Kegiatan 5: Diskusi kelompok tentang tahap Penyusunan Perencanaan

10. Bagi peserta menjadi beberapa kelompok;

11. Bagikan Lembar Kerja 4.2.1 dan minta kepada setiap kelompok mendiskusikannya;

12. Minta salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain menanggapi;

13. Berikan penegasan (Media Fasilitasi 4.2.2).

Kegiatan 6: Diskusi kelompok tentang identifikasi tantangan dan hambatan dalam perencanaan dan penganggaran.

14. Minta kelompok sebelumnya untuk berdiskusi (gunakan Lembar Kerja 4.2.2);

15. Minta salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain menanggapi;


Kegiatan 7: Curah pendapat peran Kecamatan

17. Minta peserta menjelaskan tentang peran Kecamatan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa;

18. Berikan penegasan tentang peran Kecamatan; Kegiatan 8: Penugasan kelompok evaluasi dokumen

19. Bagi peserta menjadi beberapa kelompok;

20. Bagikan dokumen RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa kepada setiap kelompok;



21. Minta setiap kelompok melakukan evaluasi dokumen dimaksud (gunakan Lembar Kerja 4.2.3)

22. Minta kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya;

23. Memberikan kesempatan kepada kelompok lain menanggapi;

24. Berikan penegasan (Media Fasilitasi 4.2.3. a, b dan c).

Kegiatan 9: Menutup Sesi

25. Sebelum sesi diakhiri, tutup dengan penegasan serta rangkuman atas (1) isu perencanaan, (2) prinsip perencanaan, (3) tahapan perencanaan, (4) tantangan dan hambatan dalam perencanaan dan penganggaran, (5) peran kecamatan, dan (6) aspek-aspek kritis dalam evaluasi dokumen.



MEDIA FASILITASI Media Fasilitasi 4.2.1

Media Fasilitasi 4.2.2 (Tahap Penyusunan Perencanaan)

No Kegiatan Perencanaan Tahap Langkah Kegiatan Output Pelaku 1 Penyusunan RPJM Desa a) Penyelarasan arah kebijakan perencanaan

pembangunan kabupaten/ kota

b) Pengkajian keadaan desa

c) Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Pembangunan Desa

d) Penyusunan Rancangan RPJMDesa

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa – menyepakati rancangan RPJM Desa

2 Penyusunan RKP Desa 1) Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui Musdes,

2) Pembentukan tim penyusunan RKP Desa,

3) Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa

4) Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa

5) Penyusunan rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa

6) Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

7) Penetapan RKP Desa

8) Perubahan RKP Desa

9) Pengajuan daftar usulan RKP Desa

3 Penyusunan APB Desa

Media Fasilitasi 4.2.3.a. (RPJM Desa)

No Bab Cakupan Materi

Hal-Hal yang perlu dicermati

Pokok-Pokok Materi

1 I PENDAHULUAN

1.1. Latar

Belakang

Sudah/Belum mengaitkan dengan perubahan peraturan/Regulasi: UU No. 6/2014 dan Peraturan turunannya (PP 43, Permendagri 111,113, dan 114, Permendesa 1/2015, …

Pokok-pokok pikiran: Memenuhi dan/atau

menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

Perencanaan pembangunan Desa sebagai sarana penting

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

1. Belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan, 2. Berorientasi pada tujuan praktis dan strategis 3. Keberlanjutan 4. Penggalianinformasidesa dengan sumber utama dari masyarakat desa 5. Partisipatif dan demokratis 6. Pemberdayaan dan kaderisasi, 7. Berbasis kekuatan 8. Keswadayaan 9. Keterbukaan dan pertanggungjawaban





Pokok-Pokok Materi

untuk mewujudkan pembangunan Desa yang tepat, efektif, terencana, dan terukur.

1.2. Dasar Hukum

Sudah/Belum mencantumkan Peraturan (UU, PP, Permen, dan Perda) baru yang terkait

Mencantumkan UU No. 6/2014 PP 43, 60 Permendagri 111,113, dan

114, Permendesa 1/2015, …

1.3. Maksud Dan

Tujuan

Jelas/Rancu antara Maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJM Desa dengan Maksud dan tujuan RPJM Desa

Menegaskan rumusan Maksud dan Tujuan dari Penyusunan dokumen RPJM Desa

1.4. Proses

Penyusunan

Sudah/Belum mencantumkan Ketentuan dan langkah-tahap kegiatan

Menegaskan pencantuman langkah/tahap: Persiapan (Pembentukan Tim

Penyusun) PKD Penyusunan naskah

Rancangan Musdes

2 II KONDISI UMUM DESA

2.1. Sejarah Desa Sudah/Belum mencantumkan peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi

Menambahkan/mencantumkan informasi tentang peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi

2.2. Kondisi Desa Sudah/belum memadai pemaparan tentang kondisi sosial – budaya masyarakat

Menambahkan/mencantumkan informasi tentang kondisi sosial-budaya masyarakat

2.3. Kondisi Pemerintahan Desa

1. Sudah/Belum menyesuaikan struktur pemerintahan Desa dengan peraturan yang baru

2. Sudah/Belum menyajikan informasi tentang “syarat minimum” bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik

3. Sudah/Belum menyajikan informasi tentang “moderenisasi” pengelolaan kegiatan pemerintahan Desa

1. Penyesuaian struktur organisasi pemerintahan Desa sesuai UU No. 6/2014 dan peraturan perundangan turunannya.

2. Menyajikan data dan informasi tentang kondisi sarana dan prasarana pemerintahan Desa (kantor,dll), hari kerja/pelayanan

3. Menyajikan informasi tentang penggunaan computer, jaringan internet, dalam penyelenggaraan pemerintahan

3 III ASET, POTENSI, DAN PERMASALAHAN

3.1. Aset Sudah/Belum menyajikan data dan informasi tentang aset

Menyajikan data hasil pendataan/inventarisasi asset yang dimiliki

3.2. Potensi Sudah/Belum mencantumkan potensi ekonomi dan sosial-budaya

Menambahkan data potensi: Ekonomi Sosial budaya

3.3. Permasalahan Sudah/Belum mencantumkan data permasalahan sosial-

Menambahkan datan tentang permasalahan Sosial (Pelayanan dasar)





Pokok-Pokok Materi

budaya, lingkungan. Ekonomi Lingkungan

4 IV POKOK-POKOK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. Visi dan Misi 1. Apakah rumusan visi realistis dan terukur?

2. Apakah rumusan misi sudah mewakili dan mencerminkan kebutuhan empat bidang pembangunan Desa?

1. Visi: Harus realistis untuk diwujudkan dalam rentang waktu 6 tahun

2. Misi: Mencakup dan menjadi orientasi kegiatan sesuai Bidang Pembangunan Desa: Pemerintahan Pembangunan Pemberdayaan masyarakat Pembinaan

kemasyarakatan 4.2. Gambaran KOndisi Desa yang diharapkan

4.3. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Desa

Jelas/Rancu rumusan Kebijakan dan Strategi?

Merumuskan secara jelas: 1. Arah kebijakan: 2. Strategi/cara mencapai

mewujudkan rencana, menekankan pada:

Efektivitas dan efisiensi Keswadayaan masyarakat …………………

4.4. Program Prioritas, Sasaran, dan Target Capaian

1. Apakah program prioritas sudah mengcover empat bidang pembangunan Desa?

2. Apakah program prioritas diurai dalam sub program yang sesuai?

3. Sudah/Belum mencantumkan target capaian sesuai kurun waktu pelaksanaan RPJM Desa?

Memastikan: Program prioritas mencakup

empat bidang pembangunan Desa

Mengelompokkan kegiatan sesuai Program dan sub program

Merumuskan Target capaian yang terukur

5 V PENUTUP

Kondisi dan syarat pencapaian

Sudah/Belum menegaskan pesan tentang kondisi/syarat pencapaian RPJM Desa

Menegaskan pesan-pesan pokok: Partisipasi efektif warga Transparansi dan akuntabilitas Sosialisasi

6 LAMPIRAN Dokumen administratif

Dokumen administratif: Pembentukan Tim Penyusun Peaksanaan Musdes

Perencanaan Pembangunan Desa/Penyusunan RPJM Desa

Penetapan Rancangan RPJM Desa menjadi Perdes tentang RPJM Desa

Dokumen hasil PKD

Melengkapi: Peta sosial Desa Data inventarisasi asset





Pokok-Pokok Materi

Data inventarisasi potensi Data hasil identifikasi

masalah …………………..

Media Fasilitasi 4.2.3.b. (RKP Desa)

No Aspek Uraian Hal-Hal yang perlu dicermati Pokok-Pokok Materi

1 Legalisasi/ Perdes • Penomoran • Konsideran • Redaksi

Kesepakatan Bersama BPD dan Kades

• Batang tubuh • Waktu

penetapan • dst

2 Naskah Bab I Bab II

Media Fasilitasi 4.2.3.c. (APB Desa)

No Aspek Fokus Hal-Hal yang perlu dicermati 1 Perdes • Penomoran

• Konsideran • Redaksi Kesepakatan Bersama BPD dan Kades • Batang tubuh

2 Format • Kode Rekening • Uraian • Penulisan angka pada kolom anggaran • Pengisian kolom keterangan

• Penulisan kode rekening sesuai digit

• Nomenklatur pendapatan, belanja, pembiayaan sesuai ketentuan



LEMBAR KERJA Lembar Kerja 4.2.1 (Tahap Penyusunan Perencanaan)

No Kegiatan Perencanaan

Tahap Langkah Kegiatan

Output Pelaku

1 Penyusunan RPJM Desa

2 Penyusunan RKP Desa

3 Penyusunan APB Desa

Lembar Kerja 4.2.2 (Tantangan & Hambatan Perencanaan)

No Kegiatan Tantangan Hambatan 1 Penyusunan RPJM Desa 2 Penyusunan RKP Desa 3 Penyusunan APB Desa

Lembar Kerja 4.2.3

Dokumen Fokus Evaluasi Hasil Evaluasi Saran/Masukan/Rekomendasi 1. RPJM Desa 2. RKP Desa

3. APB Desa



PB 4

Bahan Bacaan

PEMBANGUNAN DESA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Kegiatan Penyusunan RKPDesa

Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;

b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;

c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;

d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

e. penyusunan rancangan RKP Desa;

f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;

g. penetapan RKP Desa;

h. perubahan RKP Desa; dan

i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Penyusunan

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa. Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa, melaksanakan kegiatan sebagai beri-kut:

a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;

b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan

c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Tim Penyusun

Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa, terdiri dari:

a. kepala Desa selaku pembina;

b. sekretaris Desa selaku ketua;



c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan

d. anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

(i) pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;

(ii) pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

(iii) penyusunan rancangan RKP Desa; dan

(iv) penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Keterangan masing-masing kegiatan di atas adalah sebagai berikut:

a. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa.

Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota tentang: pagu indikatif Desa; dan rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desa. Data dan informasi diterima kepala Desa dari kabupaten/kota paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa yang meliputi:

rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;

rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;

rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; dan

rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.

b. Pencermatan Ulang RPJM Desa

Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa. Hasil pencermatan menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

c. Penyusunan Rencana RKP Desa

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

1. hasil kesepakatan musyawarah Desa;

2. pagu indikatif Desa;

3. pendapatan asli Desa;

4. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

5. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;

6. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

7. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan

8. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Rancangan RKP Desa dituangkan dalam format rancangan RKP Desa, dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerja sama antar Desa dan diverifikasi oleh tim verifikasi.



Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan. Usulan prioritas program dan kegiatan dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa. Rancangan daftar usulan RKP Desa menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.Berita acara disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada kepala Desa.

Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa, berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:

a. pagu indikatif Desa;

b. pendapatan asli Desa;

c. swadaya masyarakat Desa;

d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan

e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

d. Perubahan RKP Desa

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

e. Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada bupati/walikota melalui camat. Penyampaian daftar usulan RKP Desa aling lambat 31 Desember tahun berjalan. Daftar usulan RKP Desa menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten/kota.

Bupati/walikota menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa. Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa diterima oleh pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.Informasi diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Dalam perencanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi: penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa); dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RPJM Desa, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.



Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Langkah-Langkah Penyusunan RPJM Desa

Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa. Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota.

Penyusunan RPJM Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

• pembentukan tim penyusun RPJM Desa;

• penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;

• pengkajian keadaan Desa;

• penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;

• penyusunan rancangan RPJM Desa;

• penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan

• penetapan RPJM Desa.

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa, yang terdiri dari:

• kepala Desa selaku pembina;

• sekretaris Desa selaku ketua;

• ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan

• anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya. Jumlah anggota tim penyusun RPJM Des, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.Tim penyusun RPJM Des, harus mengikutsertakan perempuan. Tim penyusun RPJM Des ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/ Kota; pengkajian keadaan Desa; penyusunan rancangan RPJM Desa; danpenyempurnaan rancangan RPJM Desa.

2. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Tim penyusun RPJM Desa kemudian melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/ kota untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sekurang-kurangnya meliputi:

rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;

rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;

rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;

rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan

rencana pembangunan kawasan perdesaan.



3. Pengkajian Keadaan Desa

Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa. Pengkajian keadaan Desa, meliputi kegiatan sebagai berikut:

• penyelarasan data Desa;

• penggalian gagasan masyarakat; dan

• penyuunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.Musyawarah Desa, membahas dan menyepakati sebagai berikut:

• laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

• rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi

kepala Desa; dan

• rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

5. Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud di atas. Rancangan RPJM Desa, dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa. Berita acara rancangan RPJM Desa disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa. Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa, maka langsung dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

6. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Unsurmasyarakat terdiri atas: tokoh adat; tokoh agama;tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin. Selain unsur masyarakat tersebut, musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam berita acara.



7. Penetapan dan perubahan RPJM Desa

Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pem-bangunan Desa.Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:

• terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

• terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota[. ]



Pokok Bahasan 5

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



SPB 5.1


Pokok-Pokok Kerjasama Antar Desa

Tujuan

Setelah sesi ini peserta diharapkan dapat: 1. Menjelaskan pokok-pokok kebijakan kerjasama antar Desa; 2. Menguraikan langkah-langkah membangun kerjasama antar Desa.

Waktu

45 menit (1 JP)

Metode

Ceramah, curah pendapat

Media

Bahan tayang



Proses Penyajian

Kegiatan 1 : Pokok-Pokok Kerjasama Antar Desa.

1. Jelaskan tujuan, hasil, dan proses yang diharapkan dari Sub Pokok Bahasan “Pokok-Pokok Kerjasama Antar Desa”.

2. Ajaklah peserta merefleksikan kegiatan kerjasama antar desa yang pernah mereka ketahui. Kegiatan ini dilakukan dengan curah pendapat dengan meminta 2-3 orang mengungkapkan pengalamannya.

3. Selanjutnya lakukan tanya tentang jawab mengenai pokok-pokok kerjasama antar desa, dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Mengapa perlu kerjasama antar Desa?

Potensi atau bidang apa saja yang dapat ditingkatkan dengan kerjasama antar desa?

Apa landasan hukum kerjasama antar Desa?

4. Berikan kesempatan bagi peserta untuk berpendapat dan kemudian berikan tanggapan singkat.

5. Selanjutnya tayangkan pokok-pokok kebijakan kerjasama antar Desa (Bahan Tayang : slide 1-8), dan berikan kesempatan peserta untuk sediakan waktu secukupnya untuk tanya jawab.

Kegiatan 2: Langkah-Langkah Membangun Kerjasama Antar Desa.

6. Menjelaskan tujuan, proses dan hasil yang ingin dicapai dalam pembahasan topik “Langkah-Langkah Membangun Kerjasama Antar Desa”, dengan mengkaitkan hasil pembahasan sebelumnya.

7. Membagi peserta dalam 5 kelompok secara acak, dan kemudian setiap kelopk diberi 1 amplop yang terdiri dari dari 5 kalimat sebagai berikut:

• Ada tujuan dan kepentingan yang sama;

• Musyawarah Desa

• Menetapkan Delegasi Desa

• Membicarakan kerja sama dalam BKAD

• Mempersiapkan tahap-tahap teknis penyusunan peraturan bersama Kepala Desa

8. Tugaskan kelompok untuk menyusun kalimat dalam amplop tersebut menjadi urutan langkah-langkah membangun kerjasama antar desa dalam waktu 5 menit. Kelompok yang sudah selesai boleh mengungkapkan pendapatnya atas hasil pekerjaan mereka.

9. Mintalah masing-masing kelompok menyampaikan hasil kerjanya dan kemudian pilih 1 kelompok yang berhasil mengerjakan dengan benar untuk menjelaskan langkah-langkah membangun kerjasama antar desa.

10. Pelatih memberikan tanggapan disertai tayangan slide mengenai Langkah–langkah membangun kerjasama antar desa. Akhiri dengan penegasan bahwakerjasama antar desa perlu dilakukan untuk mengoptimalkan potensi desa bagi kesejahteraan masyarakat desa, namun perlu didasarkan atas Musyawarah Desa?



SPB 5.2

Teknik Fasilitasi Peraturan Bersama Kepala Desa

Tujuan

Setelah sesi ini, peserta dapat: 1. Menyusun strategi fasilitasi penyusunan peraturan bersama kepala Desa;

2. Mempraktikkan penyusunan peraturan bersama kepala Desa.

Waktu

180 menit (4 JP)

Metode

Curah pendapat, simulasi, umpan balik, studi kasus

Media

Lembar simulasi, lembar umpan balik, lembar kasus.



Proses Penyajian

Kegiatan 1: Strategi Fasilitasi Penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa (30 menit) 1. Jelaskan tujuan, hasil, dan proses yang diharapkan dari Sub Pokok Bahasan

“Teknik Fasilitasi Peraturan Bersama Kepala Desa”. Sampaikan kepada peserta proses yang akan dilalui dalam sesi ini terdiri dari dua bagian, yaitu (i) strategi fasilitasi penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa, dan (ii) praktek/simulasi Penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa.

2. Tanyakan apakah di antara peserta ada yang memiliki pengalaman terlibat dalam proses penyusunan peraturan bersama kepala Desa. Apabila ada, persilahkan salah seorang di antara mereka untuk membagi pengalaman secara singkat mengenai:

a. Bagaimana tahapan penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa?

b. Apa saja yang harus dipersiapkan dalam setiap tahap penyusunan tersebut? Dan siapa saja yang terlibat dalam persiapan setiap tahap penyusunan?

3. Berikan tanggapan singkat terhadap pendapat peserta dan kemudian berikan penjelasan singkat dengan menggunakan media tayang tentang kelengkapan dan tahapan penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Kegiatan 2: Simulasi Praktik Penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa (150 menit) – perlu ada lembar informasi tentang peraturan bersama yang akan dibuat, peran yang akan dimainkan; pemberitahuan simulasi disampaikan sejak di perkenalan. 4. Jelaskan kegiatan yang akan disimulasikan dari setiap tahapan penyusunan

Peraturan Bersama Kepala Desa berdasarkan pembagian tugas tim, sebagaimana telah diinformasikan sebelumnya.

• Tahap Perencanaan akan disimulasikan melalui kegiatan Musyawarah Desa untuk mendapatkan rekomendasi masyarakat untuk penyusunan rancangan Peraturan Bersama.

• Tahap Penyusunan disimulasikan melalui dua kegiatan, (i) mengkonsultasikan rancangan Peraturan Bersama kepada masyarakat, (ii) mengkonsultasikan rancangan Peraturan Bersama kepada Camat.

5. Beri kesempatan setiap kelompok untuk melakukan simulasi selama masing-masing 30 menit.

6. Setelah masing-masing kelompok selesai praktik simulasi, lakukan refleksi bersama terkait apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan dari simulasi tadi.

7. Berikan penegasan tentang titik-titik kritis dari setiap tahapan dalam penyusunan peraturan bersama kepala Desa yang harus diantisipasi oleh Pendamping Desa dalam fasilitasi penyusunan peraturan bersama kepala Desa.



PB 5

Bahan Bacaan

Peraturan Bersama Kepala Desa

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Jalan Menuju Kemajuan Bersama-Sama

Pengantar

Sebagaimana berlaku bagi manusia, kerjasama antar-Desa tidak terelakkan. Setiap pakaian yang dikenakan seseorang, kendaraan, makanan, dan keperluan hidup yang lain umumnya dibuat oleh orang lain. Bilapun seseorang mampu menciptakan sesuatu, tidak akan semua hal dapat ia penuhi sendiri. Demikian pula dengan Desa. Disadari atau tidak, Desa selalu terkait dengan Desa lain. Terkadang satu sumber kehidupan, air misalnya, yang terletak di sebuah Desa juga dikonsumsi oleh penduduk Desa tetangganya. Irigasi yang mengaliri sawah ke sebuah Desa melintasi sawah Desa-desa tetangganya. Dan seterusnya.

Keterkaitan-keterkaitan tersebut merupakan potensi objek kerjasama antar-Desa. UU No. 6/2014 tentang Desa telah memastikan peraturan perundangan tentang kerjasama antar Desa yang telah diatur sebelumnya. Kerjasama antar-Desa diatur lebih lanjut dalam PP No. 43/2014 dan PP No. 47/2015, Permendesa PDTT No. 2/2015. Untuk memberi jaminan dan perlindungan hukum, kerjasama antar-Desa selanjutnya perlu diatur melalui Peraturan Bersama Kepala Desa yang teknis penyusunannya diatur melalui Permendagri No. 111/2014.

Melalui kerjasama antar-DesaMelalui UU Desa, dipastikan bahwa orientasi atau tujuan dasar dari kerjasama antar-Desa adalah untuk mengangkat kesejahteraan dan kemandirian Desa menjadi kesejahteraan dan kemandirian kawasan perdesaan. Kesejahteraan dan kemandirian tersebut, diperuntukkan bagi seluruh penduduk di lingkungan perdesaan.

Mengapa Kerjasama?

Menurut seorang sosiolog, kerjasama dapat dimengerti sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama (Soekanto, 1990). Kerjasama dapat melibatkan unsur-unsur perorangan maupun masyarakat, sebagaimana Desa. Selain pelaku yang terlibat dalam kerjasama, aspek penting dalam kerjasama adalah tujuan kerjasama. Artinya, sebuah kerjasama dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang hendak dicapai bersama oleh beberapa desa.

Selain pelaku dan tujuan, aspek penting dalam kerjasama adalah objek yang dikerjasamakan. Kerjasama menyangkut beberapa objek, di antaranya:

Pengembangan usaha bersama; misalnya pembentukan BUM Desa, pendayagunaan sumber-sumber daya alam dan lingkungan, pengembangan pasar antar-Desa, pengembangan sarana prasarana ekonomi antar-Desa, pengembangan komoditas unggulan Desa.

Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan antar-Desa; pengembangan kapasitas Pemerintah Desa, BPD, kelembagaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengembangan seni budaya.



Bidang keamanan dan ketertiban; misalnya peningkatan keamanan dan keteriban masyarakat antar-Desa, pencegahan dan penyelesaian masalah sosial, pencegahan dan penyelesaian konflik antar-Desa.

Bidang-bidang lain menurut kondisi sosial budaya setempat.

Kerjasama dapat dilakukan untuk tujuan yang sangat sederhana, misalnya bertukar pengalaman dan saling belajar. Desa-desa yang memiliki karakteristik serupa terkait demografi, ekonomi, sosial-budaya, dapat mendatangi Desa lain untuk bertukar pengalaman. Menyimak dan mengambil pengalaman untuk diadaptasi ke desanya sendiri dapat menjadi salah satu cara untuk berkembang. Ini merupakan bentuk kerjasama yang paling sederhana, dan membutuhkan inisiatif dan komitmen yang baik dari pemerintah Desa.

Secara umum, kerjasama memiliki manfaat dan nilai penting, di antaranya sebagai berikut:

• Mengembangkan solidaritas dan kohesifitas sosial antar masyarakat desa yang terlibat dalam kerjasama;

• Memberikan proyeksi kemajuan di lingkungan kawasan perdesaan, khususnya di antara desa yang terlibat dalam kerjasama.

• Sebagai antisipasi dan solusi bagi potensi konflik antar-Desa.

Peraturan Bersama Kepala Desa

Peraturan Bersama Kepala Desa merupakan salah satu jenis peraturan Desa. Peraturan ini memiliki kekuatan hukum mengikat atas desa-desa yang terlibat dalam kerjasama. Ketentuan UU Desa mengatakan bahwa Peraturan Bersama Kepala Desa merupakan perpaduan dari kepentingan-kepentingan Desa. Melalui peraturan ini, kepentingan-kepentingan yang ber beda antara Desa diikat dan diproyeksikan ke dalam tujuan yang sama. Manfaat adanya Peraturan Bersama ini adalah memastikan status hukum, tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing desa atas sebuah objek.

BELAJAR ANTAR DESA

Sabtu, 29 Agustus 2015. Diskusi berbagi pengalaman antar Desa Melung dan Desa Candinata Kabupaten Banyumas mengenai potensi yang dimiliki merupakan salah satu upaya untuk membangun desa. Desa Melung yang terkenal sebagai “Desa Id atau Desa Internet” dengan berbagai komoditas membagikan pengalaman mengenai tahapan menjaadikan desa yang berbasis internet kepada pihak perangkat desa Candinata. Perangkat Desa Melung menjelaskan pula kondisi awal sebelum adanya internet dan pasca desa internet. Kemajuan pesat diberbagai sektor sangat terbantu dengan adanya internet di desa Melung. Selain itu, teknologi berbasis komputer juga sangat membatu perangkat desa dalam pengolahan data sehingga kinerja perangkat desa lebih maksimal. Manfaat lain dari desa berbasis internet yaitu dapat mempromosikan komoditas yang ada di desa. Kemudian dengan teknologi internet masyarakat juga dapat lebih bebas memperoleh informasi lebih luas dari dunia luar.

Desa Melung yang sedang menggali potensi penderes gula dengan dibantu Tim KKN Pertanian Terpadu Unsoed telah berhasil mendirikan kelompok penderes dengan nama “Suko Maju”. Kelompok yang masih baru tentu saja membutuhkan informasi lebih dari berbagai sumber, salah satunya yaitu pemaparan mengenai kelompok penderes di Desa Candinata. Diskusi hangat ini tentu saja menjadi pintu emas bagi kedua desa saling bertukar informasi demi membangun desa yang mandiri dengan komoditas dan karakter masing-masing.

Acara diskusi berlangsung sangat interaktif dengan ditambah pemaparan materi dari desa Candinata mengenai potensi “Penderes Gula” yang ada. Desa Candinata yang terkenal sebagai produsen gula kelapa membagikan informasi mengenai perkembangan penderes dan kondisi umum mereka. Kemudian dijelaskan pula pentingnya Kelompok Usaha Bersama (KUB) bagi penderes agar dapat lebih maju. Adanya KUB sangat membatu penderes, hal ini dikarenakan KUB sebagai lembaga legal dapat menjadi fasilitatir dan memberikan pembinaan terhadap penderes sehingga menunjang kesejahteraan penderes dari sisi ekonomi dan sosial. KUB juga berperan aktif dalam proses pemasaran, pemantauan dan perkembangan penderes. Berbagi informasi dan saling membuka jaringan adalah salah satu upaya untuk meningkatkan dan memajukan potensi desa yang ada[. ]

Sumber http://melung.desa.id/belajar-antar-desa/


http://melung.desa.id/belajar-antar-desa/


Sebagai contoh adalah Peraturan Bersama Kepala Desa di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timurtentang Kerja Sama Antar Desa Pengelolaan Aset Dana Bergulir Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Dan Program Pengembangan Kecamatan, yang diterbitkan pada tahun 2015 dan melibatkan 12 desa di Kecamatan Wagir. Tujuan Peraturan Bersama tersebut adalah untuk melakukan usaha bersama antar desa-desa yang melakukan kerja sama dalam pemeliharaan, pengembangan aset dana bergulir hasil kegiatan PNPM-MPd dan PPK. Melalui pengaturan bersama tersebut setiap desa yang terlibat dalam kerjasama tersebut memiliki pijakan hukum yang jelas atas hak dan kewajiban mereka atas aset dana bergulir hasil program PNPM-MPd dan PPK.

Dalam kerjanya, kerjasama antar-Desa dilaksanakan oleh BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) yang dibentuk melalui kesepakatan dalam Musyawarah Antar Desa. Anggota-anggota BKAD berasal dari delegasi desa-desa yang bersepakat melakukan kerjasama. Delegasi tersebut meliputi:

a) Perangkat Desa; b) Anggota Badan Permusyawaratan Desa; c) Lembaga Kemasyarakatan Desa; d) Lembaga Desa lainnya; e) Tokoh Masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

Secara lebih terinci, proses penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa diatur dalam Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, khususnya di Bab V. Di situ diatur tahapan-tahapan dalam penyusunan Peraturan yang harus dimengerti oleh Pemerintah Desa, dan dalam konteks ini juga oleh Pendamping Desa.

Titik Kritis

Proses penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa memiliki beberapa aspek yang harus dipantau secara sungguh-sungguh oleh Pendamping Desa dan masyarakat pada umumnya. Aspek tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Proses musyawarah Desa yang melahirkan rekomendasi kerjasama antar-Desa; b) Penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa (MAD); c) Pembahasan draft rancangan Peraturan Bersama; d) Proses penyebarluasan atau sosialisasi Peraturan Bersama;

Aspek tersebut sangat menentukan dalam menjamin kualitas Peraturan Bersama, selain menentukan efektifitas dari Peraturan itu sendiri dalam implementasinya di lapangan. Kinerja Badan Kerja Sama Antar Desa yang memiliki mandat sebagai pelaksana Peraturan Bersama tersebut juga penting untuk dicermati.

Beberapa hal yang perlu dicermati dalam aspek-aspek di atas ialah terkait:

Keterserapan aspiras dan tingkat partisipasi masyarakat baik dalam Musyawarah Desa maupun Musyawarah Antar Desa. Harus dipastikan apakah rekomendasi yang dibawa dalam kerjasama antar-Desa telah sesuai dengan hasil Musyawarah Desa atau tidak.

Harus dipastikan pula apakah penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa telah mencerminkan perwakilan dan kepentingan seluruh desa yang terlibat dalam kerjasama.

Dalam pembahasan draft rancangan Peraturan Bersama, harus dipantau proses pembicaraannya. Objek yang akan diatur melalui Peraturan Bersama pada dasarnya merupakan objek vital bagi kehidupan masyarakat antar-Desa. Sebab itu pembicaraan pengaturan tersebut harus berjalan baik, proporsional, dan memenuhi asas keadilan.

Harus dipastikan bahwa penyebarluasan hasil ketetapan Peraturan Desa yang telah dicatat dalam Berita Desa tersampaikan pada masyarakat Desa seluas-luasnya. Seluruh masyarakat desa berhak dan wajib mengetahui keberadaan Peraturan tersebut, agar Peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik.



Peraturan Bersama Kepala Desa bermaksud untuk memberi pijakan legal kepada desa-desa yang melakukan kerjasama. Bila kita lihat ke belakang, kerjasama antar-Desa itu sendiri sesungguhnya bukan hal baru bagi kehidupan Desa. Saat ini, kerjasama tersebut diarahkan untuk diresmikan melalui pengaturan yang jelas, sesuai dengan semangat demokrasi dan kemandirian masyarakat yang diamanatkan UU Desa[.]



Pokok Bahasan 6

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA



SPB 6.1


Hakekat Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan


1. Menguraikan faktor-faktor ketidakberdayaan masyarakat (secara historis, kultural, dan struktural);

2. Menjelaskan hakekat pemberdayaan masyarakat;

3. Menyebutkan ciri-ciri masyarakat berdaya;

4. Menyebutkan contoh-contoh cara membangun kesadaran kritis warga menuju masyarakat berdaya.

Waktu

2 JP (90 menit)

Metode

Curah pendapat, diskusi kelompok, paparan

Media

Lembar Tayang dan Bahan Bacaan

Alat Bantu

Spidol, laptop, LCD, Whiteboard



Proses Penyajian 1. Menjelaskan tujuan, hasil, dan proses yang diharapkan dari subpokok

bahasan“Hakekat Pemberdayaan Masyarakat”.

2. Tayangkan VIDEO tentang kondisi ketidakberdayaan masyarakat Desa. Setelah tayangan tanyakan kepada peserta apa yang menyebabkan masyarakat Desa tidak berdaya.

3. Bagi peserta kedalam empat kelompok. Mintalah mereka untuk mendiskusikan hal-hal berikut:

• Faktor-faktor penyebab ketidakberdayaan masyarakat (secara historis, kultural, dan struktural);

• Strategi pemberdayaan masyarakat;

• Contoh-contoh kegiatan membangun kesadaran kritis menuju masyarakat berdaya.

4. Beri kesempatan kepada satu atau dua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, dan minta kelompok lain memberikan tanggapan.

5. Berikan tanggapan atas hasil diskusi kelompok, kemudian jelaskan tentang faktor-faktor penyebab ketidak berdayaan masyarakat, ciri-ciri masyarakat berdaya, dan strategi pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan media tayang Hakikat Pemberdayaan Masyarakat.



SPB 6.2


Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat menguraikan bentuk atau upaya pemberdayaan dengan contoh-contoh nyata.

Waktu

30 menit

Metode

Curah pendapat, paparan

Media


Alat Bantu





bahasan“Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Masyarakat”.

2. Mintalah setiap peserta untuk menyebutkan satu bentuk kegiatan pemberdayaan yang mereka ketahui. Minta mereka menuliskan jawabannya di lembar kertas metaplan.

3. Fasilitator menempelkan lima kertas plano yang masing-masing berisi satu bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Plano I : Bantuan Sosial

Plano II : Pengembangan Kapasitas dan Aksesibilitas

Plano III : Pengorganisasian Masyarakat

Plano IV : Advokasi

Plano V : Pengendalian oleh Masyarakat (Social Control)

4. Selanjutnya minta peserta untuk meletakkan kertas metaplan di kertas plano yang sesuai dengan bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan.

5. Fasilitator menjelaskan tentang pengertian masing-masing bentuk pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan media tayang. Kemudian, minta peserta untuk memeriksa kembali dan menempatkan kertas metaplan di plano (kelompok) yang sesuai.



SPB 6.3


Penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat

Desa

Tujuan


1. Menjelaskan alasan mendasar mengapa perlu penguatan kader pemberdayaan masyarakat desa;

2. Menguraikan strategi penguatan KPMD;

3. Menjelaskan bentuk-bentuk kongkrit dalam penguatan KPMD.

Waktu

60 menit

Metode


Media


Alat Bantu




Proses Penyajian 1. Jelaskan tujuan, hasil, dan proses yang diharapkan dari subpokok

bahasan“Penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa”.

2. Minta kepada peserta untuk menyampaikan pendapat tentang:

• Pengertian kader dan kaderisasi;

• Mengapa diperlukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

3. Berikan tanggapan terhadap jawaban peserta, kemudian jelaskan dengan menggunakan media tayang tentang pengertian KPMD dan mengapa diperlukan.

4. Bagi peserta kedalam empat kelompok dan mintalah mereka untuk mendiskusikan tentang:

• Strategi penguatan KPMD;

• Bentuk-bentuk kongkrit penguatan KPMD

5. Persilahkan satu kelompok untuk memberikan presentasi dan beri waktu kelompok lain memberikan tanggapan secara singkat.

6. Berikan penegasan bahwa Pendamping Desa mempunyai kewajiban untuk menumbuhkan dan menguatkan kapasitas KPMD sesuai dengan kebutuhan Desa.



SPB 6.4


Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

Tujuan


1. Menjelaskan pengertian BKAD;

2. Menguraikan pokok-pokok kebijakan dalam pengembangan BKAD;

3. Mengidentifikasi langkah-langkah pengembangan kelembagaan BKAD untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Waktu

1 JP (45 menit)

Metode


Media

Media Tayang dan Bahan Bacaan

Alat Bantu





bahasan“Badan Kerjasama Antar Desa”.

2. Minta peserta untuk menyampaikan pendapat mereka tentang:

• Apa yang dimaksud dengan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)?

• Apa saja yang dilakukan oleh BKAD?

3. Berikan tanggapan terhadap jawaban peserta dan sampaikan penjelasan menggunakan media tayang tentang pengertian BKAD.

4. Bagi peserta ke dalam empat kelompok, dan tugaskan untuk melakukan speed reading (15 menit) tentang BKAD dan diskusikan hal-hal sebagai berikut:

• Pokok-pokok kebijakan yang mengatur tentang BKAD;

• Seberapa penting BKAD dalam pelaksanaan UU Desa;

• Tugas Pokok dan fungsi BKAD;

• Langkah-langkah pengembangan BKAD untuk pemberdayaan masyarakat Desa.

5. Mintalah setiap kelompok untuk menyampaikan hasil tugas kelompoknya dan berikan kesempatan kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Tugas kelompok disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

• Kelompok I tentang Pokok-pokok kebijakan yang mengatur tentang BKAD;

• Kelompok II tentang Seberapa penting BKAD dalam pelaksanaan UU Desa;

• Kelompok III tentang Tugas Pokok dan fungsi BKAD;

• Kelompok IV tentang Langkah-langkah pengembangan BKAD untuk pemberdayaan masyarakat Desa.

6. Beri tanggapan dan penegasan dengan menayangkan media tayang tentang BKAD.



PB 6

Bahan Bacaan

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

HAKIKAT PEMBERDAYAAN

Pada hakikatnya pemberdayaan dapat dibedakan dalam dua hal. Pertama, pemberdayaan sebagai upaya memberikan kekuatan dan kemampuan pada individu atau kelompok agar lebih berdaya. Ada unsur luar (baik dalam bentuk lembaga atau individu) yang memberikan kekuatan pada yang lemah (power to powerless) sehingga punya kekuatan untuk dapat mengambil peran yang berharga bagi lingkungannya. Kedua, memunculkan kekuatan dan kemampuan individu dan kelompok yang selama ini masih terpendam melalui stimulasi dan motivasi sehingga menumbuhkan kepercayaan pada dirinya akan kemampuan yang dimiliki

KONSEPSI KADER DESA

“Kader” adalah orang yang dibentuk untuk memegang peran penting (orang kunci) dan memiliki komitmen dan dedikasi kuat untuk menggerakan organisasi mewujudkan visi misinya. Dalam konteks desa, Kader Desa adalah “Orang Kunci “ yang mengorganisir dan memimpin rakyat desa bergerak menuju pencapaian cita-cita bersama. Kader Desa terlibat aktif dalam proses belajar sosial yangdilaksanakan oleh seluruh lapiran masyarakat desa.

Kader-kader Desa hadir di dalam pengelolaan urusan desa melalui perannya sebagai kepala desa, anggota BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), tokoh adat; tokoh gama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; pengurus/anggota kelompok tani; pengurus/anggota kelompok nelayan; pengurus/anggota kelompok perajin;pengurus/anggota kelompok perempuan. Kader Desadapat berasal dari kaum perempuan dan laki-laki dalam kedudukannya yang sejajar, mencakup warga desa dengan usia tua, kaum muda maupun anak-anak.Konsisten dengan mandat UU Desa, keberadaan kader desa yang berasal dari warga desa itu sendiri berkewajiban untuk melakukan “upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhanmasyarakat Desa”.

Fokus pendamping desa adalah memperkuat proses kaderisasi bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dengan tidak tertutup peluang untuk melakukan kaderisasi terhadap komponen masyarakat lainnya. Legalitas KPMD tertuang dalam ketentuan dalam Pasal4 Permendesa PDTT No. 3/2015 tentang PendampinganDesa. Pasal tersebut menetapkan bahwa pendampinganDesa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri atas: a.tenaga pendamping profesional; b. Kader PemberdayaanMasyarakat Desa (KPMD); dan/atau c. pihak ketiga. Dengan demikian, KPMD merupakan pendamping desayang dipilih dari warga desa setempat, untuk bekerjamendampingi beragam kegiatan di desanya secara mandiri.

Selain itu dalam ketentuan PP Desa maupun Permendesadisebutkan bahwa KPMD dipilih dari masyarakat setempatoleh pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa untukditetapkan dengan keputusan kepada Desa. Maknanyasemakin terang bahwa KPMD merupakan individu-individuyang dipersiapkan sebagai kader yang akan melanjutkankerja pemberdayaan di



kemudian hari. Oleh karenanya,kaderisasi masyarakat Desa menjadi sangat penting untukkeberlanjutan kerja pemberdayaan sebagai penyiapanwarga desa untuk menggerakkan seluruh kekuatan Desa.KPMD selanjutnya masuk kedalam sistem pendampinganDesa skala lokal dan institusi Desa. PendampinganDesa merupakan mandat UU Desa agar terdapat sistempendampingan internal Desa guna menjadikan Desa yangkuat, maju, mandiri, dan demokratis.

UU Desa dan peraturan-peraturan di bawahnya menegaskan pendampingan Desa sebagai kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaanmasyarakat. Tindakan pemberdayaan masyarakat Desa itudijalankan secara “melekat” melalui strategi pendampinganpada lingkup skala lokal Desa. Identitas KPMD semakin jelas bahwa UU Desamengarahkan representasi dari kelompok masyarakatDesa setempat untuk giat melakukan pendampingan sesuaidengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakatskala lokal Desa. KPMD versi UU Desa merupakanrepresentasi dari warga desa yang selanjutnya dipilih dalamMusyawarah Desa dan ditetapkan oleh Desa setempat untukmelakukan tindakan pemberdayaan masyarakat kala lokal,meliputi tindakan asistensi, pengorganisasian, pengarahandan fasilitasi skala lokal Desa. Istilah yang sekiranya tepatuntuk menggambarkan KPMD pasca terbitnya UU Desaadalah “Kader Desa” dan bukan “Kader di Desa”.

KADER DESA SEBAGAI CIVIL INSTITUTION

Tahun 2015 adalah tahun pertama dilaksanakannyaUU Desa. Desa akan diberlakukan berbeda dari kondisisebelumnya. Kedudukan desa tidak lagi bersifat sub-nasional,melainkan berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Desatidak lagi berada di bawah struktur administratif terbawahapalagi perpanjangan tangan dari pemerintah daerah.

Desa juga dilandasi asas rekognisi dan subsidiaritas yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dalam konteks pendampingan Desa, KPMD sebagai kader skala lokal Desa tidak menjadi bawahan dari “suprastruktur” Pelaku Pendampingan berjenjang baik pelaku pendampingan yang berkedudukan di pusat danprovinsi (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat; TAPM), Kabupaten/kota (Pendamping Teknis) hingga Kecamatan (Pendamping Desa). KPMD adalah sub-sistem dari pendampingan Desa secara keseluruhan namun bergerak di lingkup kewenangan skala lokal Desa.

Sebagai aktualisasi asas regoknisi dan subsidiaritas, Desa akan menerima transfer keuangan dari APBN danAPBD yang disebut Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa(ADD) untuk memenuhi kebutuhan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Pemenuhan APBDesa akan memudahkan Desa menjalankan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

KEDUDUKAN PELAKU PENDAMPINGAN

Dalam konteks kaderisasi desa, kekhawatiran beberapa pihak tentang potensi kegagalan dalam implementasi UU Desa adalah titik awal untuk merumuskan pola pembentukan dan pengembangan kader desa. Di satu sisi, sikap negatif dapat diterima sebagai penanda kewaspadaan terhadap peluang korupsi dana publik yang didistribusikan ke desa. Di sisi yang lain, sikap negatif menjadi penanda untuk mengubah pola pendampingan yang sebelumnya rata-rata kurang sensitif terhadap eksistensi Kader Desa sebagai“Orang Kunci” dalam proses penguatan Desa sebagai selfgoverning community.

KPMD dapat disebut sebagai civil institution, sebuah institusi kader lokal yang dibentuk secara mandiri oleh warga, untuk memerhatikan isu-isu publik (yang melampaui isu-isu parokhial dan adat-istiadat) serta sebagai wadah representasi dan partisipasi mereka untuk memperjuangkan hak dan kepentingan maupun kewajiban warga desa. Spirit kewargaan – sebagai jantung strong democracy – hadirdan dihadirkan oleh KPMD sebagai kader organisasi wargaatau organisasi masyarakat sipil di ranah desa. Bahkan, KPMD dapat menjadi penggerak terbentuknya Pusat Kemasyarakatan (community centre) sebagai ruang publik politik untuk memperluas jangkuan kaderisasi Desa.



Kehadiran KPMD sebagai penggerak warga desa untuk berpartisipasi dan berswadaya gotong royong dalam pengelolaan urusan desa sudah barang tentu merupakan lompatan baru. Sebab, selama puluhan tahun dalam kerangka kerja kontrol dan mobilisasi-partisipasi, desa cenderung ditempatkan sebagai organisasi bentukan supradesa (desa korporatis). Tidak hanya desa yang bersifat korporatis, lembaga-lembaga masyarakat pun bersifat korporatis (PKK, Karang Taruna, RT, RW dan sebagainya).

Dalam ranah kaderisasi desa, KPMD bergerak untuk mengubah orgasisasi korporatis menjadi kekuatan baru yang mendorong desa tampil sebagai pilar bangsa dan negara dalam mewujdukan kesejahteraan masyarakat di desa-desa Indonesia. Secara horisontal, KPMD bersamasamadengan warga melakukan pembelajaran, musyawarah mufakat (deliberasi), dan membangun kesadaran kolektif dalam diri warga desa untuk melaksanakan pembangunan desa. Secara vertikal, KPMD memfasilitasi para pemimpinDesa untuk berpihak kepada masyarakat desa, memfasilitasifungsi representasi dalam Musrenbang dan Musyawarah Desa, memfasilitasi pelayanan publik yang berkeadilanbagi masyarakat desa, memfasilitasi pengelolaan APBDesasecara berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat desa (pembiayaan Posyandu, dukungan untuk ketahanan pangan, penyediaan air bersih, dan lain-lain).

ORIENTASI BARU KPMD

KPMD mengorganisasikan pembangunan Desa melalui pengembangan kapasitas teknokratis dan pendidikan politik.

KPMD melakukan pengorganisasian pembangunanDesa dalam proses teknokratis mencakup pengembanganpengetahuan dan keterampilan terhadap para pelakudesa dalam hal pengelolaan perencanaan, penganggaran,keuangan, administrasi, sistem informasi dan sebagainya.KPMD melakukan pendidikan politik yang berorientasipada penguatan active and critical citizen, yakni wargadesa yang aktif, kritis, peduli, berdaulat dan bermartabat.Hal ini antara lain merupakan kaderisasi yang melahirkankader-kader baru KPMD yang militan sebagai penggerakpembangunan desa dan demokratisasi.

Kaderisasi tidak identik dengan pendidikan dan pelatihan, namun juga membuka ruang-ruang publik politik dan mengakses pada forum musyawarah desa, yang membicarakan dan memperjuangkan kepentingan warga.

Kepemimpinan lokal yang berbasis masyarakat, demokratis dan visioner bisa dilahirkan melalui kaderisasi ini, sekaligus emansipasi para kader dalam kehidupan berdesa.

Pendampingan yang dilakukan KPMD tidak boleh bersifat apolitik, tetapi harus berorientasi politik. Pendampingan apolitik oleh KPMD hadir dalam bentuk pengembangan kapasitas teknokratis dalam pembangunan desa, termasuk pembentukan keterampilan berusaha, tanpa menyentuh penguatan Tradisi Berdesa (hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Desa) dan penguatan kekuasaan, hak dan kepentingan warga. Kapasitas teknokratis yang diemban oleh KPMD sangat penting tetapi tidak cukup untuk memperkuat desa. Karena itu pendampingan oleh KPMD harus bersifat politik. Politik dalam konteks ini bukan dalam pengertian keterlibatan KPMD dalam perebutan kekuasaan di Desa, melainkan kerja fasilitasi untuk memperkuat pengetahuan dan kesadaran anggota masyarakat desa tentang posisi dirinya sebagai warga desa yang sekaligus warga negara Republik Indonesia (100% warga desa, 100% warga negara). Dalam kerangka kerja politik, KPMD mendorong tumbuhnya sikap sukarela dalam diri warga desa untuk terlibat aktif dalam urusan desanya. Dengan demikian, kerja politik KPMD dimaknai sebagai upaya menegakkan hak dan kewajiban desa sekaligus upaya menumbuhkan dan menegakkan hak dan kewajiban warga desa. Pendekatan pendampingan oleh KPMD yang berorientasi politik ini akan memperkuat kuasa rakyat sekaligus membuat sistem desa menjadi lebih demokratis dalam bingkai kedaulatan NKRI.

Para kader yang tergabung dalam KPMD bukan hanya memfasilitasi pembelajaran dan pengembangan kapasitas, tetapi juga mengisi “ruang-ruang kosong” baik secara vertikal maupun horizontal.



KPMD memiliki orientasi untuk mengisi ruang kosong yang identik dengan membangun “jembatan sosial” (social bridging) dan jembatan politik (political bridging). Pada ranah desa, ruang kosong vertikal adalah kekosongan interaksi dinamis (disengagement) antara warga, pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa lainnya. Pada ranah yang lebih luas, ruang kosong vertikal adalah kekosongan interaksi antara desa dengan pemerintah supra desa. Karena itu kader-kader KPMD adalah aktor yang membangun jembatan atau memfasilitasi engagement baik antara warga dengan lembaga-lembaga desa maupun pemerintah desa, agar tercipta bangunan desa yang kolektif, inklusif dan demokratis. Engagement antara desa dengan supradesa juga perlu dibangun untuk memperkuat akses desa ke atas, sekaligus memperkuat kemandirian dan kedaulatan desa. Ruang kosong horizontal biasanya berbentuk densitas sosial yang terlalu jauh antara kelompok-kelompok masyarakat yang terikat (social bonding) berdasarkan jalinan parokhial (agama, suku, kekerabatan, golongan dan sebagainya). Ikatan sosial berbasis parokhial ini umumnya melemahkan kohesivitas sosial (bermasyarakat), mengurangi perhatian warga pada isu-isu publik, dan melemahkan tradisi berdesa. Karena itu ruang kosong horizontal itu perlu dirajut oleh para kader KPMD agar Tradisi Berdesa bisa tumbuh dan desa bisa bertenaga secara sosial.

Pendampingan desa secara fasilitatif dari luar tidak cukup dilakukan oleh aparat negara dan para pelaku pendampingan profesional, tetapi juga perlu melibatkan “pendamping pihak ketiga” (unsur organisasi masyarakat sipil seperti NGOs lokal, perguruan tinggi, lembaga-lembaga internasional dan perusahaan).

Pemerintah melakukan contracting out pada perusahaan untuk mengelola fasilitator, atau mengandalkan aparat birokrasi, sehingga Kader Desa selama ini hanya merupakan “individu dan organisasi” bentukan berbasis project. Tak jarang dijumpai bahwa kader-kader Desa lebih kaya metodologi pendampingan ketimbang pendamping profesional. Selain itu, pendamping profesional mungkin mampu mengembangkan kapasitas teknokratis, tetapi mengalami keterbatasan dalam melakukan kaderisasi terhadap Kader Desa. Oleh karenanya, kader-kader desa dalam KPMD harus direkognisi sebagai aktor pendampingan yang tepat untuk melakukan kaderisasi. Dengan berpijak pada prinsip “negara yang padat” (congested state), pemerintah dan pemda harus memfasilitasi dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi kader-kader KPMD untuk berjaringan dan bekerjasama dengan unsur-unsur organisasi masyarakat sipil dan perusahaan. KPMD sudah saatnya berkolaborasi dengan NGOs lokal, yang mempunyai tradisi dan jaringan dengan NGOs nasional dan lembagalembaga internasional, agar KPMD semakin mempunyai tradisi yang kuat dalam menerapkan pendekatan politik dalam pendampingan.

Pendampingan yang lebih kokoh dan berkelanjutan jika dilakukan dari dalam secara emansipatif oleh kader-kader desa (KPMD).

Pendampingan secara fasilitatif oleh pendamping profesional maupun pihak ketiga dibutuhkan untuk katalisasi dan akselerasi. Namun proses ini harus berbatas, tidak boleh berlangsung berkelanjutan bertahun-tahun, sebab akan menimbulkan ketergantungan yang tidak produktif bagi

KPMD. Selama proses pendampingan, pendekatan fasilitatif oleh pendamping profesional dan pihak ketiga harus mampu menumbuhkan kader-kader desa yaitu KPMD yang piawai tentang ihwal desa, dan kader-kader KPMD lah yang akan melanjutkan pendampingan secara emansipatoris. Lebih lanjut, KPMD akan menyebarkan jiwa dan watak kader ke seluruh warga desa. KPMD memiliki spirit voluntaris. Tetapi sebagai bentuk apreseasi, tidak ada salahnya kalau Desa mengalokasikan insentif untuk para KPMD.

Pendampingan oleh KPMD melakukan intervensi secara utuh untuk memperkuat village driven development dan mewujudkan desa sebagai self governing community yang maju, kuat, mandiri dan demokratis.

KPMD serta isu-isu pemerintahan dan pembangunan desa bukanlah segmentasi yang berdiri sendiri (cerai berai), tetapi semuanya terikat dan terkonsolidasi dalam sistem desa. Sistem desa



yang dimaksud adalah kewenangan desa, tata pemerintahan desa, serta perencanaan dan penganggaran desa yang semuanya mengarah pada pembangunan desa untuk kesejahteraan warga. Baik kepentingan, tema pembangunan, aset lokal, dan KPMD diarahkan dan diikat dalam sistem desa itu. Dengan kalimat lain, desa menjadi basis bermasyarakat, berpolitik, berpemerintahan, berdemokrasi dan berpembangunan. Pola ini akan mengarah pada pembangunan yang digerakkan oleh desa (village driven development), yang bersifat kolektif, inklusif, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Pendampingan tidak bersifat seragam dan kaku tetapi harus lentur dan kontekstual.

Indonesia sudah berpengalaman dalam pendampingan, sebagaimana dilakukan oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Namun pendampingan ala PNPM Mandiri cenderung seragam dan kaku yang dikendalikan secara ketat dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Pendampingan tentu harus lentur dan kontekstual, yakni tergantung pada kondisi dan kebutuhan lokal. Untuk menjaga kelenturan dan kontektualitas itu, PTO yang diciptakan secara desentralistik di kabupaten/ kota tidak boleh memberikan instruksi dan petunjuk apa yang harus dan boleh dilakukan seperti gaya birokrasi,

melainkan memberi negative list atau memberi larangan apa yang tidak boleh dilakukan. Dengan kalimat lain PTO itu tidak mewajibkan pendamping dengan prinsip “tidak boleh melakukan sesuatu kecuali yang diperintah” melainkan memberikan keleluasaan pendamping untuk bertindak sesuai dengan prinsip “bebas melakukan apapun kecuali yang dilarang”. Saat ini kita semua perlu memaknai keragaman pendampingan paralel yang selama ini sudah dilakukan melalui program-program “pemberdayaan masyarakat” agar masuk dalam sistem pendampingan Desa pasca terbitnya UU Desa. Perbedaan mendasar model pendampingan paska ditetapkannya UU Desa adalah ada tuntutan terhadap para Pendamping Desa untuk mampu melakukan transformasi sosial dengan mengubah secara mendasar pendekatan “kontrol dan mobilisasi” pemerintah terhadap desa, menjadi pendekatan “pemberdayaan masyarakat desa”. Masyarakat desa dan pemerintah desa sebagai satu kesatuan self governing community diberdayakan untuk mampu hadir sebagai komunitas mandiri. Dengan demikian, desadesa didorong menjadi subyek penggerak pembangunan

Indonesia dari pinggiran, sehingga mampu merealisasikan salah satu agenda strategis prioritas Pemerintahan Jokowi-JK yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”. Peran pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan (Fasilitator Kecamatan misalnya) mempunyai tugas yang diamanatkan oleh Permendesa No. 3/2015 tentang Pendampingan Desa untuk melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru.

PENGEMBANGAN KAPASITAS KADER DESA

Untuk mengembangkan kapasitas Kader Desa,Pemerintah Desa dapat membentuk beragam lembaga kemasyarakatan sebagai wadah bagi warga mengaktualisasikan dirinya sebagai warga Desa. Lembaga-lembaga tersebut dapat ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Sebagaimana selama ini, di Desa banyak model-model lembaga kemasyarakatan, antara lain seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, karang taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan sejenisnya. Lembaga kemasyarakatan yang banyak terdapat di Desa

itu idealnya harus bisa menjadi arena masyarakat Desa untuk mengembangkan diri menjadi Kader Desa yang mampu berperan untuk membangun desa. Lembaga-lembaga tersebut bisa menjadi ruang bagi warga Desa merumuskan dan mengusung aspirasi mereka danberpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan mengawal pembangunan Desa.

Bagi Kader Desa, lembaga-lembaga itu bisa menjadi arena pembelajaran untuk mengembangkan kapasitas mereka menjadi kader-kader pemberdayaan masyarakat. Selain bentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut, salah satunya misalnya bisa juga dibentuk suatu lembaga yang menjadi pusat kegiatan kemasyarakatan (community center) yang



difungsikan sebagai pusat informasi, pusat kegiatan dan pendampingan atau pusat advokasi masyarakat. Para pendamping desa semestinya dapat melakukan fasilitasi pembentukan lembaga-lembaga semacam ini sebagai arena pusat pembelajaran masyaraka dan pembelajaran bagi kader desa[.]



Pokok Bahasan7

PENGARUSUTAMAAN

INKLUSI SOSIAL



SPB 7.1


Konsep Dasar Dan Indikator Inklusi Sosial

Tujuan


1. Menjelaskan konsep dasar inklusi sosial dalam pembangunan desa; 2. Menguraikan indikator inklusi sosial.

Waktu

2 JP ( 90 menit)

Metode

Permainan “Inklusi sosial”, refleksi permainan, curah pendapat, tanya jawab

Media

Lembar permainan, bahan bacaan, video Dewi dan Putri.

Alat Bantu




Proses Penyajian 1. Menjelaskan tujuan, proses dan hasil yang diharapkandari sub pokok bahasan

“Konsep Dasar dan Indikator Inklusi Sosial”.

2. Tayangkan video mengenai inklusi sosial dengan judul “Dewi dan Putri” yang mengisahkan ketimpangan di Indonesia. Kemudian ajaklah peserta merefleksikan apa yang dialami kedua tokoh dalam cerita terjadi dan mengapa kondisi tersebut terjadi?

3. Bagi kelompok menjadi dua. Jika terlalu besar bagi menjadi 3 (tiga kelompok) dengan masing-masing kelompok beranggota maksimal 15 orang, dan lakukan hal-hal sebagai berikut:

• Masing-masing peserta akan diberikan kertas label pertama berisi status sosial warisan (ascribed status), misalnya: ‘anak kepala desa’, ‘anak penganggur’, ‘anak petani’, ‘anak buruh’, ‘keturunan keraton’, ‘keturunan pempimpin adat’,dll.

• Minta peserta untuk membuat barisan sesuai urutan dimulai dari yang paling berpengaruh/bergengsi sampai yang paling pinggir. Setelah barisan terbentuk, minta salah seorang peserta di masing-masing kelompok untuk mencatat urutan dalam barisan tersebut berdasar status sosial masing-masing.

• Masih dalam barisan, setiap peserta mendapat kertas label kedua yang berisi status berdsar tingkat pendidikan dan keahlian. Misalnya “lulusan Perguruan Tinggi”, “lulusan SD”, “lulusan SMP”, “lulusan SMA”, “penjahit”, “tukang kayu”, “arsitek”, “pemain bola”, dst. Dengan label kedua ini, setiap peserta memiliki kombinasi dua label.

• Minta peserta untuk kembali membentuk formasi barisan sesuai dengan kombinasi label yang mereka terima. Minta salah seorang peserta untuk mencatat formasi barisan tersebut berdasarkan kombinasi label yang diterima.

• Masih dalam barisan, beri setiap peserta kertas label ketiga yang menggambarkan statusnya saat ini. Misalnya “bapak/ibu rumah tangga”, “aktivis LSM”, “tokoh agama”, “keturunan pemimpin adat”, “keturunan etnik pendatang”, “keturunan etnik pribumi”, dlsb. Dengan kombinasi tiga label yang setiap peserta miliki, minta mereka untuk membentuk barisan dari yang paling berpengaruh sampai yang paling pinggir. Minta salah seorang peserta mencatat susunan barisan berdasar kombinasi tiga label tersebut.

4. Minta setiap kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut:

• Apa yang menyebabkan seseorang menjadi termarjinalkan secara sosial? • Mengapa setiap satu label ditambahkan, maka formasi kelompok berubah?,Apa

yang menyebabkan status seseorang berubah? • Apakah ada status yang secara konstan berada di pinggir atau di pusat?

5. Berdasar jawaban dari peserta, jelaskan secara singkat tentang (1) bagaimana

umumnya seseorang diperlakukan secara sosial, keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, dan dalam mengakses layanan dasar. (2) Pengertian kelompok marjinal atau kelompok yang terkucil (kelompok tereksklusi) dalam masyarakat beserta contoh-contoh aktual dan berdasar permainan; dan (3) pengertian inklusi sosial yakni konsep pendekatan yang memungkinkan seluruh komponen masyarakat, baik yang paling berpengaruh maupun yang paling termarjinalkan berpartisipasi dalam pembangunan.

6. Berdasarkan pengalaman dalam permainan dan penjelasan singkat, minta peserta untuk menyebut indikator inklusif sosial.

7. Berikan tanggapan atas jawaban peserta dan beri penegasan dengan menggunakan menggunakan media tayang mengenai Konsep Dasar dan Indikator Inklusi.



SPB 7.2

Bentuk-Bentuk Nyata INKLUSI SOSIAL DI DESA

Tujuan


1. Menguraikan contoh-contoh implementasi inklusi sosial di lingkungan masyarakat dan desa

2. Mengidentifikasi pembelajaran kunci dalam penerapan inklusi sosial di Desa

3. Menjelaskan faktor-faktor sukses dalam penerapan inklusi sosial di Desa

Waktu

1 JP ( 45 menit)

Metode

Paparan, curah pendapat

Media

Lembar tayang

Alat Bantu




Proses Penyajian

1. Menjelaskan tujuan, proses dan hasil yang diharapkan dari sub pokok bahasan “Bentuk-Bentuk Nyata Inklusi Sosial di Desa”, dan hubungannya dengan topik sebelumnya.

2. Fasilitator membagi peserta kedalam tiga kelompok untuk membahas pendekatan inklusi sosial di masyarakat terhadapa isu berikut: (1) perempuan, (2) penyandang disabilitas atau difabel, dan (3) masyarakat miskin. Setiap kelompok membahas satu isue yang berbeda dengan mengeksplorasi jawaban atas pertanyaan berikut:

• Bagaimana posisi tiga subjek di atas (perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin) dalam konteks pembangunan dan ruang publik selama ini?

• Apa yang dapat diupayakan oleh masyarakat sehingga tiga subjek tersebut dapat memiliki peran dan penerimaan yang lebih besar diterima kehadirannya di ruang publik?

• Bagaimana upaya pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk juga pemerintah desa, dalam menginklusi ketiga subjek di atas?

• Apa langkah-langkah strategis yang bisa Anda lakukan sebagai pendamping desa dalam meningkatkan inklusi sosial? Berikan contoh-contoh konkrit.?

• Apa saja manfaat yang dapat dirasakan ketika pembangunan bersifat inklusif?

3. Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka.

4. Berikan tanggapan dan ringkasan atas proses pewujudan inklusi sosial. Titik tekan ringkasan tersebut adalah (1) kehendak untuk merangkul atau meng-inklusi kelompok-kelompok masyarakat marjinal harus ditumbuhkan dan muncul dari dalam masyarakat, (2) harus ada respon dari Pemerintah (Kabupaten, Kecamatan, Desa) berupa kebijakan inklusif yang memberikan kesempatan setara pada pro kelompok marjinal sebagai bagian warga Desa dan warga Negara, (3) inklusi sosial terhadap kelompok marjinal diimplementasikan melalui partisipasi dan penyerapan aspirasi dari kelompok marjinal.

5. Membuat rangkuman tentang faktor-faktor kunci kesuksesan inklusi sosial di Desa, di antaranya (1) kesadaran akan hak partisipasi dalam masyarakat Desa, (2) adanya kelompok masyarakat yang menjadi pioneer dalam pengarusutamaan inklusi sosial kelompok marjinal dan dukungan pengembangan kapasitas, (3) respon positif dari Pemerintah Desa.

6. Berikan penegasan bahwa inklusi sosial merupakan bagian dari Pemberdayaan Desa. Pendamping Desa mempunyai tugas mendorong terjadi peningkatan inklusi sosial dalam setiap tahapan pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan) maupun dalam penyusunan Peraturan Desa.



SPB 7.3


Strategi Pemberdayaan Perempuan, Kelompok Miskin,

Dan Berkebutuhan Khusus

Tujuan


Menerapkan faktor-faktor kunci penerapan inklusi sosial dalam perumusan strategis pemberdayaan/inklusi sosial.

Waktu

2 JP ( 90 menit)

Metode

Paparan, curah pendapat, role play

Media

Lembar tayang, lembar peran

Alat Bantu




Proses Penyajian

1. Fasilitator menjelaskan tujuan, proses dan hasil yang diharapkan dari sub Pokok Bahasan “Strategi Pemberdayaan Perempuan, Kelompok Miskin dan Berkebutuhan Khusus”

2. Fasilitasi Role play (lembar role play terlampir) dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

• Bagi kelas secara merata kedalam kelompok – kelompok kecil dengan peran sebagai berikut: (a) perangkat desa, (b) pemuka adat, (c) petani miskin, (d) ibu-ibu istri petani miskin, (e) penyandang disabilitas/difabel, (f) pendamping desa.

• Bagikan lembaran kertas untuk masing-masing peserta berdasarkan peran (lihat di lampiran). Minta agar masing-masing kelompok tidak memberitahukan perannya kepada kelompok lain dan arahkan agar duduk terpisah. Tempatkan kelompok perangkat desa di tengah-tengah kelompok lain.

• Minta peserta untuk membaca peran dan berdiskusi dalam kelompok masing-masing tentang kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Berikan batasan waktu 5 menit.

• Secara terpisah, minta kelompok pendamping desa untuk berinteraksi dengan masing-masing kelompok dan menjadi penghubung dengan perangkat desa.

• Berikan waktu (15 – 20 menit) ke peserta untuk memerankan perannya sesuai didalam petunjuk di kartu. Pastikan agar setiap kelompok paham dengan perannya.

3. Lakukan releksi atas role play dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

• Kelompok mana saja yang tidak mendapatkan akses dari pengambilan keputusan? Faktor-faktor apa saja yang membatasi?

• Bagaimana peran pendamping dalam meningkatkan inklusi sosial?

• Tantangan-tantangan apa saja yang mungkin dihadapi pendamping dalam usaha tersebut?

4. Bagi peserta dalam 3 kelompok dengan tugas setiap kelompok untuk mendiskusikan strategi pemberdayaan Perempuan/Kelompok Miskin/ Berkebutuhan Khusus” di Desa (masing-masing satu isue ) dengan panduan pertanyaan-pertanyaan berikut:

• Mengapa kelompok-kelompok itu dikategorikan sebagai marjinal? Apa Sebabnya?

• Bagaimana cara mengembangkan kesadaran hak berpartisipasi dalam pembangunan desa pada kelompok tersebut?

• Apa yang akan dilakukan terhadap Pemerintah Desa terkait hak-hak kelompok marjinal tersebut?

• Apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat Desa terkait hak-hak kelompok marjinal tersebut?

5. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka dan beri kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan.

6. Fasilitator memberikan catatan kritis terhadap hasil diskusi setiap kelompok, berdasar pengertian inklusi sosial, indikator inklusi sosial, dan mengingatkan peserta atas faktor kunci keberhasilan upaya penerapan inklusi sosial.

7. Fasilitator memberikan penegasan terhadap seluruh simpulan pembelajaran di dua sesi sebelumnya untuk mengingatkan peserta terhadap pentingnya strategi yang relevan atau sesuai dengan konteks marjinalisasi di masyarakat Desa tempat peserta ditugaskan.



LEMBAR ROLE PLAY: Potonglah kartu-kartu peran ini dan bagikan ke masing-masing kelompok berdasarkan peran yang dimainkan. Minta peserta untuk tidak memberitahu kelompok lain siapa mereka dan peran-peran apa saja yang tertulis. Perangkat Desa Tahun ini desa Anda mendapatkan sekitar 800 juta dari DD dan

ADD. Kelompok Anda sedang melaksanakan Musyawarah Desa untuk menyusun RPKPDes tahun ini. Kelompok Anda berfikir bahwa kebutuhan infrastruktur untuk jalan dan jembatan masih belum memadai. Disamping itu, kebutuhan penganggaran untuk pembiayaan operasional perangkat desa, terutama untuk gaji bulanan, perlu ditambah karena adanya beban kerja yang meningkat. Saat ini pendukung utama kelompok Anda adalah pemuka Adat dan kelompok Anda ingin mendapatkan dukungan dari mereka supaya tidak ada kecemburuan dan kecurigaan ditingkat masyarakat. Kelompok Anda akan menyetujui apa yang diusulkan pemuka masyarakat. Sesuai peraturan, kelompok Anda harus menentukan kelompok siapa saja yang harus diundang untuk berdiskusi dan pada nantinya akan merumuskan prioritas-prioritas pembangunan tahun ini.

--------------------------------------------------------------------------------------------------- Pemuka Adat Kelompok Anda memiliki kedekatan inter-personal dengan

perangkat desa karena selama ini dukungan diberikan untuk pembangunan sarana pertemuan adat. Prioritas tahun ini adalah menyelenggarakan festival adat sebagai bagian dari perencanaan kedepan untuk menjadikan desa Anda sekarang sebagai desa Adat supaya kedudukan kelompok Anda menjadi lebih penting. Kebutuhan dana diperkirakan sekitar 200 juta. Anda berfikir bahwa festival ini merupakan kesempatan yang strategis untuk memperkenalkan tradisi adat dan budaya ke masyarakat yang lebih luas untuk mendapatkan pengakuan. Anda juga ingin membujuk kelompok petani, perempuan dan penyandang kebutuhan khusus untuk mendukung prioritas kelompok Anda.

--------------------------------------------------------------------------------------------------- Petani miskin Kelompok Anda mendengar bahwa desa Anda mendapat dana

desa sebesar 800 juta. Selama ini kelompok Anda hanya bisa bertanam padi sekali setahun karena tidak ada saluran irigasi. Ketika musim kering, petani hanya bisa menanam palawija pada bulan-bulan tertentu tetapi harus menghabiskan banyak waktu untuk mengambil air dari sungai terdekat. Di samping itu, beberapa tahun ini, kebutuhan pupuk tidak terpenuhi karena ada kelangkaan persediaan dan Anda ingin mengembangkan pupuk kompos dari sampah dan kotoran ternak. Akan tetapi, proposal yang kelompok Anda sampaikan ke Dinas Pertanian belum mendapat jawaban. Dengan adanya dana desa, kelompok Anda berharap agar pemerintah desa akan mengalokasikan dana untuk kebutuhan irigasi dan fasilitas kompos tahun ini. Tetapi tidak ada dari anggota kelompok Anda yang memiliki kedekatan dengan perangkat desa.

Ibu-Ibu istri petani miskin Selama ini Kelompok Anda bertanggung jawab untuk mengurus



rumah tangga dan juga membantu suami di sawah dan ladang. Setiap pagi sampai menjelang sore, Kelompok Anda harus bekerja di sawah dan ladang dengan peralatan seadanya. Karena belum ada saluran irigasi, Anda harus juga membantu suami untuk mengambil air dari sungai untuk menyiram tanaman apabila musim kering. Selama ini, Anda sering melewatkan kegiatan posyandu yang karena kesibukan di sawah dan ladang. Anda juga berharap agar fasilitas PAUD dapat dibangun di dusun Anda karena kelompok Anda tinggal terpisah dengan desa induk dan dapat memakan waktu 30 menit untuk berjalan mengantar anak-anak Anda setiap hari. Anda tidak tahu pasti berapa jumlah dana desa yang didapatkan tetapi Anda mendengar dari suami Anda bahwa desa mendapatkan 800 juta. Anda ingin berpartisipasi dalam musyawarah desa tetapi seringkali malu dan tidak punya waktu untuk ke kantor desa dimana musyawarah tersebut dilaksanakan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------- Penyandang Kebutuhan Khusus

Kelompok Anda mengalami keterbatasan untuk bergerak dan tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan jauh karena tidak ada kendaraan serta kondisi jalan yang belum memadai. Belum ada asosiasi penyandang kebutuhan khusus di desa Anda. Anda ingin agar pemerintah desa menganggarkan bantuan untuk alat gerak jalan seperti kursi roda, tongkat penyangga, maupun alat pendengaran. Anda juga menginginkan agar jalan dimana Anda tinggal dapat diperkeras. Selama ini prioritas pembangunan jalan di desa dilaksanakan di desa induk dan dilokasi dimana rumah-rumah perangkat desa berada. Anda tidak tahu jumlah anggaran desa yang didapat tahun ini tetapi sempat mendengar bahwa desa mendapatkan ratusan juta. Kelompok Anda juga tidak pernah diundang untuk pertemuan-pertemuan desa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------- Pendamping desa Anda baru saja terseleksi sebagai pendamping desa dan

ditempatkan di desa A. Anda sudah mengikuti pelatihan pra-tugas dan ditekankan bahwa pembangunan desa harus bersifat inklusif dan partisipatif. Saat ini Anda sedang mendampingi masyarakat dalam mempersiapkan musyawarah desa untuk penyusunan RKPDes. Anda mendengar banyak tuntutan dari masyarakat supaya pembangunan tidak hanya untuk jalan, jembatan dan sarana prasarana pertemuan Adat. Banyak tuntutan masyarakat terkait kebutuhan seputar pertanian seperti irigasi, pengadaan pupuk dan juga kesehatan dan pendidikan seperti POSYANDU dan PAUD. Dalam peran ini, Anda diharapkan untuk memfasilitasi masyarakat agar pertimbangan yang dibuat selama musyawarah desa bisa juga mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan tersebut.



PB 7

Bahan Bacaan

Pengarusutamaan Inklusi Sosial

PENGARUSUTAMAAN INKLUSI SOSIAL DI DESA

Inklusi sosial adalah puncak untuk mengakhiri kemiskinan yang ekstrim dan upaya mewujudkan kemakmuran bersama.

Inklusi sosial adalah hasil, sekaligus proses peningkatan keterlibatan individu dalam kehidupan bermasyarakat

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan utama dalam pembangunan Indonesia. Namun, kemiskinan bukanlah label utama dari ketidakberdayaan seseorang/kelompok masyarakat. Ras, etnis, jenis kelamin, agama, tempat tinggal (isolasi geografis), status disable, usia, status HIVAIDS, orientasi seksual atau penanda stigma lainnya, bisa menyebabkan seseorang atau sekelompok masyarakat terkucilkan (tereksklusi) dari berbagai proses dan peluang. Eksklusi ini bisa terjadi pada tataran sosial, politik maupun ekonomi.

Dalam kehidupan bermasyarakat, stigma negatif tersebut seringkali menyebabkan seseorang terdiskriminasi untuk mendapatkan layanan dasar dan terkucilkan dalam relasinya dengan masyarakat lainnya. Individu/kelompok ini misalnya: masyarakat adat (indigenous people) seperti Suku Anak Dalam (Jambi, Sumatera Barat), Suku Sawang (Bangka Belitong), Suku Talang Mamak (Riau) dll, kelompok agama lokal minoritas seperti Kaharingan (Kalimantan), Dayak Losarang (Indramayu), Wetu Telu (NTB), Marapu (Sumba), Penganut faham keagamaan minoritas seperti Ahmadiyah dan Syiah, Orang yang terinfeksi HIV/AIDS, anak yang dilacurkan, masyarakat penyandang disabilitas, transgender, masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dll. Kelompok masyarakat ini hidup di tengah-tengah masyarakat namun mengalami eksklusi dan diskriminasi karena dianggap “berbeda”. Berdasarkan pengalaman, kelompok-kelompok tereksklusi di atas seringkali mendapatkan hambatan dalam:

Mendapatkan identitas legal (KTP, akta kelahiran, Jamkesmas dll)

Berpartisipasi dalam ekonomi

Mengakses layanan kesehatan dasar

Mengakses layanan pendidikan dasar

Berinteraksi dengan masyarakat dan kesempatan untuk berperan dalam masyarakat.

Eksklusi ini terjadi secara terus-menerus antar generasi sehingga pihak-pihak yang mengeksklusi seringkali tidak menyadari dan menganggap sebagai kewajaran. Misalnya menganggap wajar seorang Suku Anak Dalam (SAD) tidak memiliki KTP dengan alasan mereka hidup berpindah-pindah, wajar seorang waria dianiaya karena dianggap sebagai sampah masyarakat; atau sudah semestinya seorang yang terinveksi HIV/AIDS tidak terlayani kesehatan karena sepadan dengan perilakunya yang dianggap menyimpang, wajar seorang



tuna rungu tidak naik kelas karena keterbatasan fisik yang dimiliki, bukan karena ketiadaan fasilitas dan seterusnya. Stigma itu melekat pada seseorang sehingga kebutuhan dasar mereka sebagai warga negara terabaikan.

Silver menegaskan dalam hasil studinya bahwa kelompok-kelompok di atas umumnya adalah kelompok yang paling miskin dalam masyarakat. Miskin secara ekonomi, politik dan sosial. Program penanggulangan kemiskinan akan berhasil jika menargetkan kelompok tereksklusi ini sebagai sasaran utama program.

Di Indonesia, pendekatan pemberdayaan telah menjadi instrumen penting dalam perencanaan pembangunan maupun upaya penanggulangan kemiskinan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam satu dekade terakhir adalah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri). PNPM Mandiri tidak hanya diimplementasikan berdasarkan kawasan kewilayahan (perdesaan, perkotaan, dan daerah tertinggal), akan tetapi juga menyelesaikan isu-isu yang menjadi tantangan dalam pembangunan yang inklusif. Salah satu program inklusi sosial tersebut adalah PNPM Peduli. Program ini ditujukan untuk mendukung kelompok-kelompok masyarakat yang mendapatkan stigma atau tereksklusi sehingga tidak dapatmengambil peran ataupun mendapatkan hak-haknya secara adil dalam proses pembangunan.

Program PNPM Mandiri Perdesaan memiliki capaian-capaian positifnya tersendiri yang hendak dimajukan lebih jauh melalui program Pendampingan Desa. Melalui Pendampingan Desa pengarusutamaan inklusi sosial dilakukan lebih jauh dengan secara langsung mendekati masyarakat yang selama ini tereksklusi atau terpinggirkan. Kelompok miskin, penyandang disabilitas, perempuan, masyarakat adat, dan individu atau kelompok sosial yang selama ini tersisih/terpinggirkan dilibatkan secara langsung untuk merangkai dan menyusun program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan.

Namun harus dicatat bahwa pelibatan tersebut bukan dilakukan atas dasar motifasi belas kasihan (charity). Pelibatan masyarakat terpinggir melalui agenda inklusi sosial dalam Pendampingan Desa dilakukan sebagai bentuk pengakuan (rekognisi) terhadap mereka yang terpinggir itus atas hak dan kewajiban mereka selaku warga Negara dan warga masyarakat Desa. Aspirasi mereka dalam musyawarah Desa, akses dalam memanfaatkan pelayanan dasar di Desa, pekerjaan yang layak, jaminan rasa aman, akses terhadap fasilitas publik, adalah hak mereka dan menjadi kewajiban Pemerintah Desa untuk menunaikannya.

PENGERTIAN INKLUSI SOSIAL

Bank Dunia mendefinisikan inklusi sosial sebagai proses meningkatkan persyaratan bagi individu dan kelompok untuk mengambil bagian dalam masyarakat. Inklusi sosial dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk mengambil keuntungan dari peluang pembangunan global. Pendekatan ini memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka dan bahwa mereka menikmati akses yang sama ke pasar, layanan dan ruang politik, baik secara sosial dan fisik.

Dengan kata lain inklusi sosial merupakan upaya menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal. Pendekatan inklusi sosial mendorong agar seluruh elemen masyarakat mendapat perlakuan yang setara dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara, terlepas dari perbedaan apapun: agama, etnis, kondisi fisik, jenis kelamin, tingkat kesejahteraan ekonomi, dan lain-lain. Inklusi



sosial merangkul semua warga negara Indonesia yang mengalami stigma dan marjinalisasi, dengan mengajak masyarakat luas untuk bertindak inklusif dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi Pendamping Desa, upaya ini mestinya bukan ikhwal sederhana. Para Pendamping yang bertugas di tingkat Kecamatan sendiri harus memahami pijakan konstitusi, terkait Hak dan Kewajiban warga Negara Indonesia yang telah menjadi ketentuan dalam UUD maupun peraturan perundangan yang mengatur hak dan kewajiban warga Negara secara sektoral.

Selain pemahaman, kesadaran sosial Penamping Desa harus jauh lebih maju dalam penerimaan terhadap kelompok-kelompok atau individu yang tersisih tersebut. Kesadaran tersebut mesti tampil dalam sikap, yakni dalam berinteraksi dengan pihak yang selama ini tersisih. Kesadaran ini dibutuhkan agar agenda inklusi tidak semata-mata bersifat formal dan artifisal (bersifat permukaan) belaka, melainkan tampil sebagai hal yang memang penting dan harus dilakukan.

Inklusi sosial memerlukan pemahaman bahwa “yang di dalam” harus berhenti mengucilkan mereka yang selama ini terpinggir. Seorang warga Desa tidak dapat dikucilkan dari Musyawarah Desa, program dan kegiatan Desa karena keadaannya. Penyandang disabilitas mesti mendapat jaminan untuk mampu mengakses fasilitas publik dan memperoleh pelayanan dasar. Melalui agenda inklusi sosial, dorongan untuk berhenti mengucilkan tersebut justru

PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL DI DESA REMBES BAKAL MEMILIKI TEMPAT UNTUK SENTRA KEGIATAN EKONOMI PRODUKTIF

Berikut ini adalah contoh inisiatif Kepala Desa dalam menyelenggarakan inklusi sosial. Dalam contoh berikut, Kepala Desa menginisasi pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat bagi penyandang disabilitas. (Diambil dan diolah dari https://kampungpeduli.com/2016/05/27/penyandang-disabilitas-intelektual-di-desa-rembes-bakal-memiliki-tempat-untuk-sentra-kegiatan-ekonomi-produktif/)

Perjuangan keras dari Kepala Desa Rembes, Bringin, Kabupaten Semarang Ibu Nur Afifah untuk mensejahterakan warganya yang menyandang disabilitas intelektual mulai membuahkan hasil. Setelah memotivasi warga agar peduli dengan penyandang disabilitas yang terwujud dengan terbentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat Sinar Kasih sebagai wahana partisipasi masyarakat, kini permohonannya kepada PT PTP Getas untuk memperoleh lahan sebagai sentra kegiatan ekonomi produktif juga di kabulkan. Tanggal 26 Mei 2016 yang lalu, kepala desa Rembes memperoleh panggilan dari Direksi PT PTP Getas dan diputuskan bahwa permohonan lahan untuk Rumah Kreasi Sinar Kasih bagi penyandang disabilitas Desa Rembes di kabulkan.

Dengan tersedianya lahan ini, rencana akan di bangun Rumah Kreasi Sinar Kasih sebagai tempat berbagai kegiatan bimbingan dan sentra kegiatan ekonomi produktif. “Semoga ini menjadi awal yang baik, kebangkitan desa Rembes untuk peduli kepada penyandang disabilitas dan mudah mudahan kita segera dapat membangun Rumah Kreasi yang kita impikan”.

Sebagai titik awal dan dalam rangka mendukung keberlanjutan KSM di masa akan datang, KSM Sinar Kasih merintis kegiatan ekonomi produktif. Saat ini sudah ada dua jenis usaha yang mulai di rintis, yaitu usaha batik dan kerajinan bambu lidi. Di tahun akan datang juga direncanakan akan dilakukan budidaya ikan lele. Terkait produk batik, selain batik ciprat KSM ini juga mengembangkan batik jumput. Walaupun para pendamping hanya memperolah pelatihan batik ciprat, ternyata mereka kreatif dengan mengembangkan batik jumput sendiri[]


https://kampungpeduli.com/2016/05/27/penyandang-disabilitas-intelektual-di-desa-rembes-bakal-memiliki-tempat-untuk-sentra-kegiatan-ekonomi-produktif/




harus dilakukan lebih jauh dengan penerbitan kebijakan atau peraturan Desa yang melindungi dan menarik ke dalam mereka yang selama ini terpinggir.

INKLUSI SOSIAL DALAM KONTEKS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DESA

Kesadaran dan perhatian khusus untuk mendorong partisipasi kelompok marjinal seperti kaum miskin, lansia dan difabel masih rendah bagi banyak pemerintah desa. Alasan yang sering diungkapkan adalah aspirasi kaum marjinal tersebut secara otomatis sudah tercermin dalam usulan-usulan yang dibawa oleh para wakil dan tokoh yang hadir dalam musyawarah desa. Di kasus yang lain, walaupun terdapat kehadiran kaum marjinal dalam musyawarah desa, kehadiran mereka lebih untuk memenuhi daftar absensi saja. Pemerintah desa mengaku sudah memberikan kesempatan kepada mereka untuk bicara dalam forum musyawarah, namun kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan. Dalam hal keterlibatan perempuan, biasanya kelompok perempuan hadir dalam musyawarah desa mewakili lembaga PKK atau perkumpulan keagamaan. Meskipun demikian kualitas keterlibatan mereka masih dinilai kurang dalam proses musyawarah dan wakil perempuan terbatas pada elit-elit desa dan tidak aktif bersuara. DI tempat lain, walaupun terdapat wadah pertemuan rutin perempuan yang terpisah dengan laki-laki, penampungan aspirasi umumnya diwakili kepala keluarga laki-laki (Studi Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa - Laporan Baseline - the SMERU Research Institute Maret 2016)

Studi Kasus 1: Keterlibatan Perempuan Minim

“Jadi, perencanaan pembangunan hanya urusan laki2. Kalau pelaksanaan baru melibatkan ibu2… kalau di Kalikromo ada perempuan. Di sini juga mengumpulkan usulan dari warga dusun. Hanya Dusun Kalikromo yang sudah dari awal melibatkan unsur perempuan dari 9 dusun yang ada… (Perempuan biasanya) hanya ikut waktu kegiatan pembangunan. Nanti dibilang wong wedhok (orang perempuan) kok ngeyel (tidak bisa diatur)… Tidak (berani tanya-tanya informasi atau usul pembangunan), karena dominan masalah laki-laki pembangunan itu sih… Kalau ibu-ibu saja (yang bertanya ke kadus), tidak akan digubris karena kurang kuat! (FGD Tata Kelola Desa Perempuan, Kec. Eromoko – Kab. Wonogiri, 13 Oktober 2015).

(Dicuplik di Studi Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Laporan Baseline - the SMERU Research Institute Maret 2016)

Tingkat partisipasi masyarakat cenderung lebih tinggi apabila pertemuan dan aktifitas diadakan dibawah level desa, yaitu di dusun, RW atau RT. Hal ini karena selain disebabkan oleh akses juga secara kebiasaan forum-forum tingkat tersebut dianggap lebih familiar dan akrab. Artinya bila kegiatan diadakan pada level desa, partisipasi warga akan menciut. Hal yang sama juga terjadi bagi kegiatan pembangunan dimana keterlibatan masyarakat akan lebih tinggi apabila lokasi pembangunan berada di lokasi disekitar tempat tinggal mereka.

Studi Kasus 2: Urunan Warga Marginal untuk Perbaikan Jalan

“Di Desa Kelok Sungai Besar terdapat satu RT, yaitu RT 15, yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan Desa. Untuk sampai ke RT 15, harus melewati jalan perusahaan perkebunan dan wilayah Desa Belanti Jaya, desa bentukan baru yang berasal dari permukiman Transmigrasi. RT yang jumlah warganya kini sekitar 20-an KK ini, menghadapi permasalahan yang sejak dulu belum pernah terselesaikan, yaitu kondisi jalan tanah merah yang merupakan akses keluar masuk wilayah tersebut rusak berat, apalagi saat hujan. Aliran listrik PLN pun belum masuk ke RT



ini. Usulan kepada desa sudah sering disampaikan, namun selalu tidak mendapat prioritas.

Kepala Desa bukan tidak menyadari kondisi ini. Namun terbatasnya anggaran dan letak yang terpisah membuat niat untuk memperbaiki jalan masih terkendala. “Beberapa kali Musrenbangdes memang sudah direncanakan, sejak Kades Pak Tar, terus kito. Pak RT boleh buka dokumen perencanaan desa, semuanya ada. Tapi terkendala duitnya ndak ado, yang ngabulkannya ndak ado. Disamping itu kendala yang lain karena jalannya melalui jalan perusahaan perkebunan. Mudah-mudahan dengan adanya UU Desa ini, dutinya sudah lebih 1 milyar, di sini bisa kebagian,” (Wawancara, laki-laki, 37, kepala desa, Kecamatan Mersam - Kabupaten Batanghari, 17 Oktober 2015).

Atas kondisi ini warga RT 15 menyepakati sebuah inisiatif untuk memungut Rp 10/kg hasil produksi sawit tiap KK untuk kas pemeliharaan jalan (iuran ini naik menjadi Rp 20/kg pada tahun 2015). Pada tahun 2014, kas tersebut digunakan untuk perbaikan jalan dengan menghabiskan dana sebesar 26 Juta, dimana biaya paling besar adalah untuk menyewa buldoser dan eskavator. “Memang di sini prioritas dari desa belum ada, semua masih swadaya. Eskavator 1 jam sewanya Rp 500.000, kali 40 jam. Berapa itu? Belum rollingnya, 1 jam sejuta.” (Ketua RT 15, Desa Kelok Sungai Besar). Meski upaya perbaikan telah dilakukan, nyatanya jalan yang ada sekarang masih belum memiliki kualitas yang baik.”

(Dicuplik dari Studi Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Laporan Baseline - the SMERU Research Institute Maret 2016)

Dalam penyusunan dokumen RPJMDes dan RKPDes, sebagian besar desa yang pernah di kaji oleh SMERU (Sentinel Village 2016) sudah melaksanakan rangkaian musyawarah yang diatur dalam Permendagri No. 66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Akan tetapi pertemuan ditingkat RT hanya digunakan untuk penggalian usulan-usulan sebagai masukan penyusunan RPJMDes. Sedangkan dalam proses RKPDes, proses penetapan prioritas pembangunan untuk berlangsung elitis dengan melibatkan beberapa orang sebagai tim penyusun dan tidak melibatkan masyarakat. Hal yang serupa juga dijumpai dalam penyusunan APBDes yang biasanya dikerjakan oleh aparat desa, antara lain Kepala Desa, Kaur Pembangunan, Bendahara Desa, Sekdes dan Kaur Umum. Seringkali penyusunan anggaran tersebut hanya melibatkan segelintir orang yang dianggap pemerintah desa sebagai orang yang kooperatif. Walaupun hal ini tidak menyalahi aturan karena Permendagri No.113 tahun 2015 hanya mensyaratkan bahwa pembahasan dilakukan antara pemerintah desa dengan BPD, tidak ikut sertanya warga masyarakat berpotensi terjadinya kasus penyalahgunaan wewenang. Secara umum, pemerintah desa belum memfasilitasi proses dan pendekatan yang lebih partisipatif.Proses penetapan prioritas ini berdampak pada penundaan atau tidak dilaksanakannya kegiatan pembangunan yang menurut masyarakat dianggap sangat dibutuhkan.

Studi Kasus 3: Rencana Desa Sudah Dikonsepkan dari Atas

“Pelaksanaan kegiatan musrenbangdes di Desa Pinang Merah, Kabupaten Merangin, dilakukan tanpa didahului musdus, namun dengan mengundang seluruh warga desa (sekitar 200an KK). Sayangnya, dari seluruh warga yang diundang, kehadiran peserta musrenbangdes hanya sekitar 30 orang, sudah termasuk pemerintah desa dan BPD. Menurut Kaur Umum desa setempat, warga enggan hadir karena lebih mementingkan kegiatan mendulang emas sebagai tumpuan



ekonomi ketimbang berpartisipasi dalam pembangunan desa. Oleh sebab itu, ia mengakui bahwa usulan-usulan kegiatan pembangunan telah dirancang terlebih dahulu oleh Pemerintah Desa untuk didiskusikan pada saat musyawarah.

“Masyarakat kan tidak tau, awam, (jadi) kita lah yang mikirnya. Oh di situ perlu jalan rabat beton, di situ jalan rabat beton. Mana yang perlu, ada anggaran, kasih. Dari masyarakat tidak ada mikir, usul (juga) tidak ada, yang penting makan." (Wawancara, laki-laki, 36, kaur umum, Kecamatan Sungai Manau - Kabupaten Batanghari, 17 November 2015)

Situasi seperti ini diamini oleh salah seorang tokoh masyarakat dari unsur guru yang menyatakan bahwa pemerintah desa tidak secara murni melakukan penggalian gagasan. Menurutnya, ini menjadi faktor lain yang menyebabkan Musrenbangdes tidak dihadiri oleh warga, yaitu selain dianggap tidak punya hasil (usulannya itu-itu saja), juga karena tidak diakomodirnya usulan warga bila bertentangan dengan apa yang telah dirancang oleh Pemerintah Desa.

“Kebanyakan warga setuju-setuju saja. Seharusnya kita tahu dulu dananya berapa, diminta usulannya apa, dan kebutuhannya apa. (Tapi yang terjadi) Kades sudah merancang terlebih dahulu (usulan kegiatannya) baru minta pendapat ke masyarakat. Di musyawarah, keputusan (seolah-olah) sudah ada. Ada yang beda pendapat, tapi kalo kades sudah ngomong itu dan sudah banyak yang setuju, pendapatnya jadi tidak diterima. Kalau pun ada perdebatan itu pasti di belakang, kan gak ada hasilnya. Depan setuju-setuju, di belakang (baru bilang) tidak setuju.” (Wawancara, laki-laki, guru, Kecamatan Sungai Manau - Kabupaten Merangin, 20 November 2015).”

(Dicuplik di Studi Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Laporan Baseline - the SMERU Research Institute Maret 2016)

DASAR HUKUM DAN TUJUAN INKLUSI SOSIAL

Dalam konteks implementasi UU Desa, inklusi sosial dilakukan untuk melibatkan seluruh individu sebagai warga masyarakat Desa dalam penyelenggaraan kehidupan berdesa, baik pembangunan maupun pemberdayaan. Dalam UU Desa disebutkan salah satu tujuan pengaturan Desa dilakukan untuk memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan (Pasal 4 huruf i). Artinya, seluruh unsur masyarakat Desa, tanpa membedakan keadaan fisik, tingkat kesejahteraan ekonomi, jenis kelamin, agama, maupun etnis, harus sama-sama mampu menjadi warga Negara yang aktif dalam pembangunan.

Ketentuan terkait inklusi lebih eksplisit lagi diatur di Pasal 117 ayat (3) PP No. 43 tahun 2014. Di situ daitur bahwa RPJMDesa disusun dengan mempertimbangkan “kondisi objektif Desa” dan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota. Dalam PP tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “kondisi objektif Desa” adalah “kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.”

Agenda pemberdayaan Desa bahkan mendorong agar agenda inklusi sosial masuk ke dalam proses perencanaan dan penganggaran. Ketentuan tersebut termaktub di Pasal 127 PP 43 tahun 2014. Di situ diatur bahwa pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan



“menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal”. Dengan mengacu pada perintah undang-undang di atas, maka mau tidak mau agenda inklusi sosial harus menjadi perhatian serius baik bagi Pemerintah Desa, Kecamatan, dan khususnya Pendamping Desa sebagai pemberdaya masyarakat Desa.

Pada dasarnya, inklusi sosial tertuju bagi penguatan masyarakat Desa. Masyarakat Desa yang hendak dicapai oleh UU Desa merupakan kesatuan utuh dari seluruh individu warga Desa yang memiliki kompetensi, kesadaran utuh sebagai subjek, dan berdiri secara setara. Kemandirian dan kesejahteraan Desa merupakan hasil atau resultante dari kemampuan seluruh individu warga Desa. Di samping itu, inklusi sosial juga memiliki dimensi tujuan yang lebih besar, di antaranya:

Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang universal

Terlayaninya kebutuhan dasar (mampu mengakses, terpenuhi layanan dasar minimum)

Partisipasi sosial penuh (melawan pengisolasian)

Pengakuan identitas dan dihormati dalam suatu kesatuan yang utuh (memerangi stigma, kekhasan budaya adalah sah)

Tujuan di atas jelas bukan agenda sederhana yang dapat dicapai dengan mudah dan cepat. Pemahaman konstitusi dan kesadaran Pendamping Desa sangat menentukan, khususnya dalam peran dan fungsi Pendamping Desa sebagai supervisor bagi Pendamping Lokal Desa.

LANGKAH UMUM DAN INDIKATOR INKLUSI SOSIAL

Inklusi sosial harus dipahami sebagai agenda panjang yang membutuhkan perencanaan sistematik, terukur, namun sekaligus harus terbuka bagi perbaikan. Untuk mencapai keberhasilan stakeholder baik di tingkat Pemerintah Desa, Kecamatan, maupun SKPD terkait harus memiliki kesamaan pemahaman terkait inklusi. Selain itu, penggangan jaringan dan dukungan dari kalangan di luar pemerintah juga akan sangat menentukan.

Selain itu, masyarakat Desa dan komunikasi dengan individu atau kelompok yang terpinggir merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dengan serius. Masyarakat atau warga Desa secara umum harus mendapatkan informasi serta sosialisasi yang benar mengenai hak-hak dasar setiap warga Desa. Agenda ini tidak melulu harus dilakukan secara formal, karena bagi masyarakat Desa, individu atau kelompok yang terpinggir sesungguhnya adalah tetangga mereka sendiri. Komunikasi dengan interaksi dengan kelompok yang terpinggir juga harus dilakukan dengan serius, hati-hati, dan menjaga agar jangan sampai memunculkan efek psikologis yang negatif.

Secara umum, alat analisis dan langkah inklusi dapat digambarkan sebagai berikut.

INDIKATOR INKLUSI SOSIAL DI DESA Modal sosial (kepercayaan, tingkat penerimaan); Nilai kolektif yang berlaku di masyarakat; Indikator penghinaan/mempermalukan (Reyles 2007); Indeks keanekaragaman (misalnya keterwakilan perempuan,

kesetaraan gender, keterwakilan kelompok penyandang disabilitas, dll);

Indeks disparitas; Indeks isolasi; Indeks segregasi (perbedaan sebagai % dari 1 kelompok yang

harus bergerak untuk memiliki perwakilan yang sama).



PEMETAAN WILAYAH dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menemukan dan memetakan konsentrasi tempat tinggal Rumah Tangga Miskin, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok atau individu termarjinalkan lainnya. Tujuannya adalah untuk menampilkan gambaran lengkap mengenai dimana kelompok marjinal tersebut tinggal, jumlahnya, jenis-jenis masalah, dan lain sebagainya. Pemetaan itu dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat yang marjinal dan dapat dilakukan beberapa kali sampai informasi dinilai mencukupi.

Format tabel berikut ini dapat membantu untuk memetakan individu dan kelompok yang tereksklusi.

Nama FAKTOR EKSKLUSI

Akses terhadap

pelayanan dasar

Regulasi dan

kebijakan Individu/Kelompok Penerimaan Sosial

Contoh: Kelompok Suku Terpencil A

Tidak mendapatkan akses ke sarana dasar kesehatan karena lokasi tempat tinggal sangat jauh dari desa induk (sekitar 4 jam perjalanan)

Terdapat stigma yang melekat bahwa orang dari Suku A bodoh, malas dan tidak dapat dipercaya. Masyarakat di desa induk memiliki tabu yang sangat kuat apabila anggota keluarga mereka menikah dengan orang dari Suku A

Dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes tidak melibatkan anggota dari Suku A dengan alasan jarak yang sangat jauh. Pemerintah Desa merasa bahwa suara mereka sudah terwakilkan melalui musyawarah-musyawarah yang selama ini dilakukan.

MENYUSUN PROFIL SOSIAL; hasil pemetaan wilayah database dilengkapi dengan penjelasan akar masalah yang menyebabkan marjinalisasi. Penjelasan tersebut dapat dibuat sebagai

PROFIL SOSIAL

KOMUNIKASI & INTERAKSI

MENGGALANG DUKUNGAN

KEBIJAKAN/PERATURAN

DESA

PEMETAAN WILAYAH



narasi yang disertai dengan kata kunci utama, dan dapat pula disusun dalam bentuk pohon permasalahan (problem tree). Profil sosial ini akan sangat membantu bagi langkah-langkah selanjutnya, khususnya dalam membangun komunikasi dengan kelompok marjinal dan merumuskan jalan keluar.

KOMUNIKASI DAN INTERAKSI adalah langkah untuk membangun pemahaman, keakraban, dalam rangka mengembangkan keterlibatan satu sama lain. Pendekatan dalam langkah ini harus dicermati dengan baik dan disesuaikan dengan budaya setempat. Pada ujungnya, tujuan dari langkah ini adalah untuk merumuskan jalan keluar bersama langsung dari pihak yang termarjinalkan, selain mendorong agar mereka mulai untuk terlibat aktif dalam kehidupan berdesa.

MENGGALANG STAKEHOLDER dibutuhkan agar agenda inklusi menjadi perhatian, dukungan, dan bantuan dari banyak pihak. Stakeholder yang dimaksud diantaranya adalah Pemerintah Kecamatan, SKPD terkait selaku pembina dan pengawas, pihak swasta, ormas, NGO, maupun perguruan tinggi.

KEBIJAKAN/PERATURAN DESA. Langkah yang paling strategis dari siklus inklusi sosial sesungguhnya adalah perlindungan kebijakan Desa. Desa inklusif pada dasarnya bukan semata-mata desa yang secara sosio-kultural telah berjalan secara inklusif, melainkan kehidupan di dalamnya dinaungi secara politik melalui payung kebijakan. Payung kebijakan ini harus ada bukan untuk fungsi simbolik, melainkan untuk memberikan perlindungan dan jaminan dari proses inklusi dan keadaan inklusif[.]



Pokok Bahasan 8

PENDAMPINGAN (KODE ETIK & SANGSI)



SPB 8.1


Konsep Pendampingan

Tujuan


1. Menjelaskan konsep pendampingan; 2. Menguraikan prinsip-prinsip pendampingan.

Waktu

2 JP ( 90 menit)

Metode

Ceramah, Curah Pendapat, Diskusi.

Media

Media Tayang, Diskusi

Alat Bantu





bahasan“Konsep Pendampingan”.

2. Bagi peserta kedalam empat kelompok, kemudian mintalah setiap kelompok mendiskusikan tentang:

• Pengertian pendampingan;

• Prinsip-prinsip yang harus diacu dalam pendampingan;

• Contoh-contoh kegiatan pendampingan yang dapat dilakukan oleh peserta sebagai Pendamping Desa.

3. Mintalah setiap kelompok untuk menuliskan hasil diskusinya di kertas plano, kemudian ditempelkan di tempat yang telah disediakan.

4. Mintalah setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya secara singkat, dan berikan kesempatan bagi kelompok lain untuk memberikan tanggapan.

5. Berikan tanggapan terhadap hasil kerja masing-masing kelompok, kemudian sampaikan penjelasan tentang pengertian pendampingan dan prinsip-prinsip pendampingan dengan menggunakan media tayang.

6. Tutup sessi dengan penegasan terhadap pentingnya (i) pendampingan dalam implementasi UU Desa, (ii) peran kunci Pendamping Desa dalam penyelenggaraan Pendampingan Desa sebagai supervisor PLD.



Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta dapat:

Menjelaskan dan pempraktekkan peran-peran pendamping desa dalam asistensi, advokasi dan pengorganisasian, fasilitasi, dan mediasi.

Waktu

10 JP ( 450 menit)

Metode

Curah Pendapat, permainan (game), diskusi kelompok, bermain peran (role play), paparan.

Media

• Media Tayang

• Bahan Bacaan

• Lembar kasus

• Lembar kerja

Alat Bantu

Flipt Chart, kertas plano, spidol, LCD, Whiteboard

SPB 8.2


Keterampilan

Pendamping Desa



Proses Penyajian

Kegiatan 1: Pengertian Konsep Peran-Peran Pendamping (40 menit) 1. Menjelaskan tujuan, hasil, dan proses yang diharapkan dari subpokok

bahasan“Keterampilan Pendamping”.

2. Bagilah peserta kedalam tiga kelompok. Mintalah setiap kelompok untuk mendiskusikan pengertian asistensi, advokasi dan pengorganisasian, fasilitasi, dan mediasi (selama 20 menit), dengan ketentuan sebagai berikut:

Kelompok I : pengertian asistensi;

Kelompok II : pengertian fasilitasi;

Kelompok III : pengertian mediasi;

“Advokasi dan pengorganisasian” akan didiskusikan tersendiri di Kegiatan 2. Berikan selembar kertas plano dan spidol untuk masing-masing kelompok. Minta mereka untuk menuliskan hasil diskusi mereka di kertas tersebut, kemudian minta agar kertas tersebut ditempelkan di depan kelas setelah diskusi kelompok selesai.

3. Mintalah setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusinya sebagaimana telah tertulis di kertas plano.

4. Fasilitator memberikan tanggapan atas hasil diskusi setiap kelompok, kemudian jelaskan pengertian masing-masing konsep di atas dengan mengacu pada media tayang.

5. Berikan penegasan terhadap (i) pentingnya pemahaman peserta tentang konsep-konsep di atas dalam kapasitasnya sebagai Pendamping Desa, (ii) pentingnya penguasaan keterampilan asistensi, advokasi dan pengorganisasian, fasilitasi, dan mediasi dalam menjalankan tugas dan fungsi selaku Pendamping Desa.

6. Jelaskan bahwa

• kegiatan-kegiatan selanjutnya akan menggunakan metode permainan (game), bermain peran (role play), dan diskusi kelompok. Mintalah peserta untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan tersebut. Fasilitator memastikan agar dalam setiap kegiatan, setiap peserta memiliki kesempatan yang sama dalam bermain peran dan permainan.

• Role play akan dimulai dari advokasi dan pengorganisasian, selanjutnya fasilitasi, dan mediasi.

Kegiatan 2 : Advokasi dan pengorganisasian (180 menit)

7. Mulailah kegiatan ini dengan curah pendapat, terkait apa yang peserta ketahui hal-hal di bawah ini:

a. Apa yang dimaksud dengan advokasi dan pengorganisasian? Apa kaitan antara keduanya?

b. Sebutkan peran pendamping dalam pengorganisasian dan advokasi?

c. Apa saja ketrampilanyang dibutuhkan dalam pengorgansiaian dan advokasi?

8. Berikan kesempatan kepada peserta untuk berdiskusi, saling bertanya dan menjawab. Berikan catatan penting terkait proses diskusi tadi.



9. Setelah itu lanjutkan proses penyajian ke tahapan diskusi kelompok. Bagilah peserta kedalam tiga kelompok, kemudian mintalah agar setiap kelompok:

a. Menyusun pengertian dan contoh tentang pengorganisasian, b. Menyusun rencana langkah dan strategi pengorganisasian dan advokasi. c. Menyusun skenario permainan kelompok tentang ‘membajak sawah’,

sebagaimana tertera di lembar permainan (terlampir).

10. Berikan waktu secukupnya bagi peserta untuk memainkan roleplay secara bergiliran. Setelah masing-masing memainkan roleplay, ajak peserta untuk merefleksikan:

a. Apa yang dirasakan setelah melakukan permainan tersebut ?

b. Apa yang dibayangkan mengenai peran-peran dalam system manusia dalam pengorganisaian dan advokasi ?

c. Apa yang dibayangkan mengenai peran-peran mesin dalam “system pemerintahan desa” ?

d. Bagaimana permainan tersebut jika dikaitkan dengan pengorganisaisan dan advokasi pembangunan desa?

e. Sebagai Pendamping, Posisi Anda ada di mana dan melakukan apa?

11. Berikan catatan tentang hasil refleksi peserta, kemudian mintalah masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusi mereka (Nomor 9.a. dan 9.b. di atas).

12. Berikan tanggapan singkat dan penegasan atas hasil kerja masing-masing kelompok dengan mengacu pada media tayang tentang pengorgansiasian dan advokasi.

Kegiatan 3 : Fasilitasi (90 menit) 13. Berilah penjelasan bahwa kegiatan berikut nanti akan diisi dengan bermain

peran (role play) untuk mensimulasikan kegiatan fasilitasi. Tekankan (i) agar setiap peserta memainkan perannya dalam role play sebaik mungkin, (ii) agar setiap peserta yang tidak tengah bermain peran memperhatikan simulasi dengan secermat dan sebaik mungkin.

14. Bagilah peserta kedalam tiga kelompok. Berilah tugas kepada masing-masing kelompok untuk mensimulasikan kegiatan-kegiatan di bawah ini: Kelompok I : Fasilitasi Koordinasi Kegiatan Sektoral Desa dengan Pihak

Ketiga Kelompok II : Fasilitasi pertemuan kader perempuan antar desa untuk

menyusun rancangan prioritas program pemberdayaan perempuan yang akan diusung sebagai program kerja di desa masing-masing.

Kelompok III : Fasilitasi sosialisasi implementasi UU Desa. 15. Berikan kesempatan peserta untuk mempelajari lembar simulasi (terlampir)

dan berbagi peran di kelompok masing-masing. 16. Persilahkan setiap kelompok untuk menampilkan simulasi sesuai tema yang

mereka terima. Satu per satu persilahkan masing-masing kelompok untuk tampil di depan. Beri waktu maksimal 20 menit untuk setiap sesi penampilan simulasi.



17. Setelah ketiga kelompok menampilkan simulasi, beri waktu 15 menit kepada beberapa peserta untuk memberikan komentar tentang proses fasilitasi yang telah disimulasikan.

18. Berikan tanggapan terhadap komentar peserta, kemudian berikan penegasan dengan mengacu pada media tayang tentang prinsip-prinsip dan ketrampilan dasar fasilitasi yang harus dikembangkan peserta.

Kegiatan 4 : Mediasi (90 menit)

19. Ingatkan peserta tentang pengertian mediasi sebagaimana telah didiskusikan dalam Kegiatan 1. Sampaikan pentingnya penguasaan teknik mediasi dalam pelaksanaan fungsi dan tugas selaku Pendamping Desa.

20. Bagi peserta kedalam empat kelompok, dengan ketentuan sebagai berikut:

Kelompok I : Konflik tapal batas antar Desa antar Kecamatan.

Kelompok II : Konflik tapal batas antar Desa di satu Kecamatan.

Kelompok III : Konflik tapal batas antar Desa antar Kecamatan.

Kelompok IV : Konflik tapal batas antar Desa di satu Kecamatan.

21. Berikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempelajari kasus yang tersedia dalam lembar kasus (terlampir). Mintalah setiap kelompok agar mengerjakan tugas kelompok sebagaimana terlampir di bawah lembar kasus dengan mengacu pada format lembar kerja (terlampir, beri waktu selama 45 menit).

22. Mintalah dua kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Berikan kesempatan kepada peserta dari kelompok lain untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan singkat.

23. Berikan catatan terhadap hasil kerja masing-masing kelompok. Tekankan catatan pada aspek-aspek (i) pemetaan masalah, (ii) pemetaan stakeholder yang terlibat, dan (iii) langkah-langkah mediasi, dan (iv) prinsip-prinsip mediasi.

Kegiatan 5 : Penegasan Peran-Peran Pendampingan (50 menit) 24. Mintalah empat atau lima peserta untuk memberikan refleksi terhadap

keseluruhan proses yang telah dilakukan, khususnya dari kegiatan 2 sampai kegiatan 4. Tekankan refleksi tersebut pada empat hal berikut: • Perasaan peserta secara umum dalam melakonkan peran dalam

permainan atau role play. • Pengetahuan apa yang diperoleh melalui permainan tersebut. • Apa sajakah yang masih perlu dikembangkan oleh peserta dalam

melakukan peran-peran pendampingan. • Sikap-sikap semacam apa yang harus dikembangkan oleh Pendamping

Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pendamping. 25. Berikan tanggapan atas refleksi peserta. Kemudian sampaikan penjelasan

dengan mengacu pada bahan tayang tentang (i) prinsip-prinsip pendekatan terhadap masyarakat, (ii) penguasaan teknis peran-peran pendampingan, (iii) pentingnya pengenalan stakeholder dalam setiap peran yang telah dibahas di atas.

26. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan berikan tanggapan.



27. Tutup sesi ini dengan memberikan penegasan terhadap poin penting tentang (a) asistensi, (b) advokasi dan pengorganisasian, (c) fasilitasi, dan (d) mediasi.



LEMBAR PERMAINAN ADVOKASI & PENGORGANISASIAN

“MEMBAJAK SAWAH”

Bajak adalah alat tradisional untuk menyiapkan lahan sawah sebelum ditanami. Teknologi itu tampak sederhana, namun sesungguhnya agar alat tersebut dapat berjalan dengan baik, berbagai komponen dibutuhkan bersama dan harus dioperasikan oleh orang yang terampil. Komponen bajak terdiri dari:

a. Alat bajak/luku;

b. Pengait kunci kerbau/sapi;

c. 2 (dua) ekor Kerbau/sapi;

d. Petani sebagai pengendali;

e. Cemeti sebagai alat pengendali; dan

f. Sawah

Langkah permainan.

1. Untuk permainan ini, formasi bajak sawah sedikit disesuaikan.

2. Bagilah peserta sesuai dengan peran-peran di atas.

a. Alat bajak (luku) berada di depan peran pelaku dalam komponen bajak sawah (2 orang) b. Sapi (2 orang)

c. Pembajak (1 orang)

d. Cemeti (1 orang)

e. Peserta lain sebagai ‘sawah’

3. Pembajak menjalankan alat bajaknya dengan menggunakan cemeti, memerintahkan si cemeti untuk mengatur sapi agar ‘berjalan’, ‘bergerak lurus’ ‘belok kiri’, ‘belok kanan’, ‘putar balik’, atau ‘berhenti’. Sementara sawah akan menyibak ketika dilalui bajak.

4. Selamat bermain.



LEMBAR SIMULASI FASILITASI

“FASILITASI KOORDINASI KEGIATAN SEKTORAL DENGAN PIHAK KETIGA”

Narasi Kegiatan

Seorang Pendamping Desa diundang oleh seorang Kepala Desa untuk memfasilitasi koordinasi dengan calon investor yang akan menamkan modal besar bagi pengembangan tanaman jagung untuk bioetanol. Kepala Desa merasa tertarik dengan niat investasi tersebut namun merasa ragu karena dalam RPJMDesa yang akan dikembangkan adalah tanaman sayur. Tujuan koordinasi tersebut adalah untuk menyamakan pengertian dan kesepakatan tentang masa depan investasi yang akan ditanamkan di Desa tersebut.

Langkah Simulasi

(a) Bagilah anggota kelompok ke dalam peran sebagai berikut

• Fasilitator : 1 (satu) orang

• Kepala Desa : 1 (satu) orang

• Sekretaris Desa : 1 (satu) orang

• Investor : 1 (satu) orang

• Warga Desa : sisa anggota kelompok berperan sebagai warga Desa.

(b) Tampilkan simulasi

“FASILITASI PERTEMUAN KADER PEREMPUAN ANTAR DESA”

Narasi Kegiatan

Seorang Pendamping Desa diundang untuk memfasilitasi pertemuan kader perempuan antar Desa. Tujuan forum tersebut adalah untuk menggali gagasan program pemberdayaan perempuan yang akan diusung oleh masing-masing peserta sebagai program prioritas di desa masing-masing. Dalam memfasilitasi, PD memimpin acara, menggali pendapat peserta, mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda, menarik kesimpulan yang disepakati bersama. Sementara Kader Perempuan Antar Desa memberikan pandangan dan pendapat, terjadi perdebatan dan pertentangan. Kader Kecamatan memberikan pengantar mengenai maksud dan tujuan dari pertemuan tersebut.

Langkah Simulasi


• Fasilitator : satu orang

• Kader Perempuan Kecamatan : 3 orang

• Kader Perempuan Antar Desa : sisa anggota kelompok (masing-masing berperan mewakili satu Desa)


“FASILITASI SOSIALISASI IMPLEMENTASI UU DESA”

Camat meminta Pendamping Desa untuk memfasilitasi pertemuan dengan para perangkat Desa (Kepala Desa dan Sekretaris Desa). Tujuannya adalah untuk mensosialisasikan pemahaman azas pengaturan Desa (rekognisi dan subsidiaritas) serta kewenangan Desa.



Dalam kegiatan tersebut, Kepala Desa menyampaikan maksud pertemuan, kondisi Desa, program dan kegiatan yang sudah disusun di desa. Investor mencoba meyakinkan perangkat desa dan warga desa mengenai nilai ekonomi dari investasi yang ia tawarkan. Warga Desa tidak menyetujui tawaran investor karena bertentangan dengan program yang telah disepakati di dalam Musyawarah Desa.

Langkah Simulasi


• Fasilitator : 1 (satu) orang

• Camat : 1 (satu) orang

• Sekretaris Camat : 1 (satu) orang

• Kepala Desa : separuh dari sisa anggota kelompok (mewakili desa-desa yang berbeda)

• Sekretaris Desa : separuh dari sisa anggota kelompok (mewakili desa-desa yang berbeda, sesuai desa kepala Desa).




LEMBAR KASUS MEDIASI

KELOMPOK II DAN IV:

“SENGKETA TAPAL BATAS DESA DI SEBUAH KECAMATAN”

Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (kukar) yang membidangi Hukum dan Pemerintahan melakukan monitoring ke wilayah hulu pedalaman sungai Belayan, yakni Desa Muara Ritan Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Desa Muara Ritan adalah salah satu desa berada dalam wilayah Kecamatan Tabang, kecamatan yang letaknya cukup jauh dari ibukota Tenggarong.

Desa Muara Ritan mulanya didiami mayoritas oleh suku dayak kenyah dan kutai. Dalam perjalanan waktu suku-suku lain juga masuk dan bertempat tinggal di desa Muara Ritan, akhirnya pada tahun 1972 pemerintah daerah melakukan pemekaran dengan mendirikan desa Ritan Baru yang letaknya berseberangan dengan desa Muara Ritan, dipisahkan oleh sungai Belayan. Kurang lebih selama 43 tahun tidak ada gesekan yang berarti terkait tapal batas antara dua desa itu. Seiring perkembangan jaman, perusahaan masuk, jalan poros sudah terhubung, peluang potensi di desa meningkat, harga tanah semakin tinggi, dan semakin sempinya mata pencarian mengakibatkan kedua desa saling klaim tapal batas wilayah masing-masing. Meskipun sengketa tapal batas ini sudah beberapa kali dimusyawarahkan antara kedua desa, maupun oleh pihak Kecamatan dengan Pemkab Kukar tapi sampai saat ini belum ada titik temu.

Dengan terbukanya akses di pedalaman Belayan, potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang begitu banyak, masuknya investor, makin luasnya lahan sawit diiringi menyempitnya lahan pertanian lokal warga, potensi konflik akan semakin besar.

Diadaptasi dari sumber:

http://humas.kutaikartanegarakab.go.id/read/news/2016/10055/tidak-jelas-tapal-batas-desa--wilayah-tabang-rawan-konflik-.html

Langkah Simulasi

1. Pahami peta masalah berdasar kasus di atas

2. Petakan peran-peran kunci dari kasus di atas;

3. Bagi peran di antara anggota kelompok untuk memainkan peran kunci (usahakan seluruh anggota kelompok memiliki peran dalam simulasi);

4. Tentukan/rancang langkah-langkah mediasi;

5. Lakukan simulasi mediasi.





KELOMPOK I DAN III

“SENGKETA TAPAL BATAS DESA ANTAR KECAMATAN”

Sengketa batas desa yang terjadi antara Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya dengan Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, belum juga menemui titik temu.

Terkait dengan hal tersebut, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (31/3/2015), Kepala Bidang Pemerintahan Desa Pemkab Kubu Raya, Anna Mahliana, SH, MSi, mengatakan Surat Keputusan (SK) Bupati Kubu Raya nomor 367 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Pada Permendagri 27 tahun 2006, BAB V tentang Penyelesaian Perselisihan, pasal 9 menyebutkan perselisihan batas desa antar desa dalam satu kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh camat, sedangkan perselisihan batas antar desa pada kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur pemerintah kabupaten/kota.

“Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan keputusannya bersifat final,” ujar Anna. Untuk itu ia mempersilahkan jika ada pihak yang handak menggugat ke pengadilan tata usaha negara karena menganggap SK 367 cacat hukum. “Kalau ada buktinya silahkan diajukan pemerintahan Kapupaten Kubu Raya ke PTUN, jangan mengklaim tidak mendasar,” ucapnya.

Ketua Tim Tapal Batas Desa Kabupaten Kubu Raya, A. Rani menegaskan masih belum menemui titik temu. Ia mengaku sudah menghadap Asisten I Sekda Kubu Raya, namun tidak ada solusinya. “Saya sudah tahu kronologis awalnya, yang jelas tidak ada kepedulian dari Kepala Desa Tebang Kacang yang baru, Sutaji, terhadap kepentingan masyarakat banyak. Sehingga dengan mudahnya orang luar mencaplok lahan di daerah Desa Tebang Kacang. Dan lucunya surat keputusan (SK) sepihak bisa disetujui menjadi suatu keputusan,” paparnya.

Menurut Rani, berubahnya batas Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Ambawang melalui prosedur hukum yang betul betul riil. Tahun 1992 pemerintah melalui satelit TNI sudah menentukan batas Kecamatan Sungai Ambawang dan Kecamatan Sungai Raya itu.

“Sudah dipetakan berarti sudah ada perda, kenapa dengan mudah merubah dan bikin peta baru yang saya lihat tidak ada berkesenambungan, apakah ini dikatakan program pemerintah,” ujarnya mempertanyakan. Ia menyampaikan, data pendukung perbatasan desa yang ada di Kecamatan Sungai Raya dengan desa lain di Kecamatan Sungai Ambawang, adalah Sungai Ambawang tidak ada yang menandatangani dan tidak ada sosialisasinya.

“Berarti keputusan ini saya anggap sepihak. Saya sudah sampaikan kepada kepala desa dan instansi yang berkompeten, saya sebagai pihak yang mewakili masyarakat mau mengadu kemana,” ujarnya. Apakah kami harus memakai hukum rimba sementara kami berada di wilayah Republik Indonesia. Ia menegaskan ini bukan jaman penjajah lagi, kalau tebang kacang dikatakan kawasan penjajah berarti tidak ada pemerintah.

“Peralihan tapal batas Desa Tebang Kacang, Pasak Piang dan batas kecamatan saya anggap tidak sah dan cacat hukum, kalau ini program pemerintah tentunya ada tim survey,” jelasnya. “Seharusnya ada persetujuan dari tingkat satu, kalau saya lihat sengketa tapal batas ini ada indikasi unsur kepentingan karena tidak ada produk hukum yang jelas. Bayangkan SK yang diterbitkan dari pemerintah hanya tandatangan daftar hadir, Supiansyah sebagai wakil kepala desa dan sekretaris yang menandatangani kesepakatan itu,” ucap Rani.

Sementara itu, Camat Sungai Ambawang H.M. Jaini, Ssos, MSi juga menjelaskan SK 367 tentang tapal batas desa, menyatakan bahwa Desa Pasak Piang tidak berbatasan langsung dengan Desa Tebang Kacang, yang berbatasan langsung dengan Desa Bengkarek. “Bergeser atau tidak tapal batas Desa dan kecamatan saya tidak tau,” katanya.



Terkait kesepakatan, lanjut Jaini, harus menghadirkan kedua belah pihak, tidak mungkin kabupaten menentukan begitu saja. “Masalahnya, dimana-mana kalau tanah sudah terbuka ada perusahaan masuk inilah yang menjadi polemik, kalau tanah tidak digerak-gerakkan dan tidak ada perusahaan masuk tidak ada polemik yang terjadi,” sindir Jaini.

Ia juga menyebutkan kalau ada pihak yang merasa tidak puas atas SK 367 yang dikeluarkan pemerintah, silahkan ajukan kepada pemerintah kabupaten, kalau ada ata-data baru.

SUMBER:

http://www.beritanda.com/index.php/nusantara/kalimantan/kalimantan-barat/5763-sengketa-batas-desa-di-kabupaten-kubu-raya-belum-ada-titik-temu

Langkah Simulasi

1. Pahami peta masalah berdasar kasus di atas

2. Petakan peran-peran kunci dari kasus di atas;

3. Bagi peran di antara anggota kelompok untuk memainkan peran kunci (usahakan seluruh anggota kelompok memiliki peran dalam simulasi);

4. Tentukan langkah-langkah mediasi;

5. Lakukan simulasi mediasi.

LEMBAR KERJA

“TABEL ANALISIS KASUS”

POKOK MASALAH STAKEHOLDER YANG TERLIBAT LANGKAH MEDIASI





SPB 8.3


Pembimbingan PLD

Tujuan


Menguraikan langkah-langkah pembimbingan kepada PLD.

Waktu

4 JP ( 180 menit)

Metode

Curah Pendapat, Diskusi Kelompok dan Paparan.

Media

• Media Tayang • Bahan Bacaan

Alat Bantu




Proses Penyajian

1. Jelaskan tujuan, hasil, dan proses dari pembelajaran dalam sub pokok bahasan “Pembimbingan PLD”.

2. Aktifkan peserta untuk berbagai pengalaman dan diskusi curah pendapat sekitar konsep pendampingan dengan pertanyaan:

a. Apakah pernah melakukan pembimbingan?

b. Kapan pembimbingan yang dilakukan?

c. Bagaimana pembibingan dilakukan?

3. Berikan catatan atas pengalaman peserta, umpan balikkan lalu simpulkan tentang bimbingan yang dilakukan.

4. Setelah itu fasilitasi untuk membentuk kelompok (maksimal setiap kelompok berjumlah 4 orang) untuk mendiskusikan topik berikut:

a) Sepakati tema tentang bimbingan, bahas, simpulkan dan rencana tindak tentang tentang tema tersebut.

b) Bagaimana langkah-langkah pembimbingan (tema yang sudah disepakati) untuk kepada PLD ?

c) Susun skenario simulasi pembimbingan dan berikan cara simulasi pengisian buku bimbingan kepada PLD (bagi 2 orang menjadi PD dan 2 orang menjadi PLD) dengan mengacu pada lembar kerja 8.3.1.

d) simulasikan cara pembibingan sesuai skenario.

5. Setiap wakil kelompok mensimulasikan dan memaparkan hasil diskusi masing-masing topik.

6. Berikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk curah pendapat menanggapi topik yang telah dipaparkan oleh kelompok lain.

7. Berikan catatan atas diskusi kelompok, kemudian persilahkan peserta untuk membaca cepat SOP PENDAMPING PROFESIONAL, meliputi: Tujuan, Mekanisme, Tupoksi, Bagan Struktur.

8. Sebelum sesi diakhiri, berikan penegasan terhadap alur utama SOP Pendamping yang telah dibaca oleh peserta.



Lember Kerja 8.3.1

No Nama/Jabatan Tanggal Isi Bimbingan Tidak lanjut Tanda Tangan



SPB 8.4


Kinerja Pendamping (Evkin)

Tujuan


1. Menjelaskan pengertian kinerja. 2. Menjelaskan ketentuan evaluasi kinerja 3. Menguraikan mekanisme evaluasi kinerja 4. Menjelaskan aspek-aspek yang perlu dievaluasi 5. Menyusun tinda klanjut hasil evaluasi kinerja

Waktu

2 JP ( 90 menit)

Metode

Curah Pendapat, Diskusi Kelompok dan Paparan.

Media

• Media Tayang • Bahan Bacaan

Alat Bantu




Proses Penyajian

1. Mulailah pertemuan dengan menjelaskan tujuan, hasil, dan proses pembelajaran dalam sub pokok bahasan “Evaluasi Kinerja (Evkin)”.

2. Mintalah peserta untuk memberikan pendapat mereka tentang “Kinerja Pendamping”, melalui pertanyaan-pertanyaan berikut: a. Apa itu kinerja?

b. Apa itu evaluasi?

c. Mengapa kinerja perlu dievaluasi?

d. Bagaiamana cara evaluasi kinerja?

3. Berikan tanggapan terhadap pendapat peserta kemudian beri kesimpulan.

4. Setelah itu bentuk kelompok (setiap kelompok beranggota 5 orang), setiap kelompok bagikan SOP EVKIN TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL. Tugaskan masing-masing kelompok untuk mendiskusikan topik berikut ini :

a) Jelaskan ketentuan evaluasi kinerja;

b) Uraikan mekanisme evaluasi kinerja;

c) Jelaskan aspek-aspek yang perlu dievaluasi;

d) Bagaimana cara menyusun tindak lanjut hasil evaluasi kineja.

5. Berikan kesempatan bagi satu atau dua kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Berikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk menanggapi topik yang disampaikan oleh kelompok lain.

6. Berikan catatan dan tanggapan terhadap materi yang didiskusikan peserta, kemudian berikan kesimpulan dan juga penjelasan tentang tata cara melakukan evaluasi yang dilakukan oleh Pedamping Desa (PD) kepada Pendamping Lokal Desa;

7. Sebelum dikahiri berikan kesempatan kepada peserta untuk membaca cepat SOP EVKIN TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL, yang meliputi: Tujuan, Mekanisme, Aspek Penilaian, Pihak yang menilai, Sistem dan Bobot Penilaian;

8. Sebelum sesi diakhiri, berikan penegasan dan kesimpulan tentang materi yang telah dibahas.

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama (Rivai dan Bisri, 2005:50)



PB 8

Bahan Bacaan

Pendampingan Masyarakat

A. PENGERTIANPENDAMPINGAN

Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh PL (Petugas Lapangan) atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Di kalangan LSM Community Development, pendampingan lebih banyak ditujukan untuk pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin meskipun disertai penguatan organisasi dan kepemimpinan lokal. Sedangkan di LSM CO (Community Organizer), pendampingan lebih banyak ditujukan untuk advokasi dan melakukan “perlawanan‟ masyarakat terhadap isu-isu konflik (penggusuran tanah, pelanggaran HAM, pertambangan, lingkungan, dsb.) yang ditujukan kepada pemerintah, industri/swasta, atau kekuatan yang dianggap sebagai “musuh‟ rakyat.

B. JENIS-JENIS KEGIATAN PENDAMPINGAN

Pendampingan yang dilaksanakan oleh PL/CF meliputi banyak jenis kegiatan. Kegiatan teknis program (misalnya pertanian) seringkali menjadi kegiatan utama seorang PPL, disertai dengan kegiatan-kegiatan lainnya (seperti pengelolaan program mulai dari perencanaan sampai monev, pengembangan organisasi masyarakat baik berupa kelompok tani, KSM/UB, sampai ke pengembangan jaringan seperti forum petani atau jaringan pemasaran, yang disertai juga dengan pelatihan kepemimpinan lokal agar mereka bisa mengelola organisasi-organisasi tersebut dengan baik).

C. STRATEGI PEMBERDAYAAN DALAM PENDAMPINGAN

Tolok ukur keberhasilan program adalah adanya keberlanjutan setelah lembaga tidak bekerja di suatu masyarakat. Artinya, masyarakat mampu melanjutkan kegiatan setelah lembaga tidak mendampingi. Pengembangan institusi dan kepeloporan lokal biasanya sangat diperhatikan dalam rangka keberlanjutan program (dengan pemikiran bahwa lembaga tidak akan bekerja selamanya di suatu komunitas). Bentuk organisasi masyarakat tersebut antara lain: Kelompok Tani, Forum Petani, UBSP, dan Koperasi.

Kita harus bertanya secara kritis: Apa sebenarnya yang disebut dengan organisasi masyarakat (organisasi rakyat) itu? Untuk apa masyarakat berorganisasi? Seharusnya organisasi masyarakat bisa menjadi model organisasi alternatif dengan kultur dan kepemimpinan demokratis yang bisa ditularkan kepada pihak lain (lembaga-lembaga lokal lainnya). Kritis berarti bersikap sebagai pembaharu dengan cara-cara yang konstruktif. Terlebih lagi apabila organisasi masyarakat diperbesar dan diperluas (misal: menjadi Forum Petani), diharapkan bisa meningkatkan daya tawar (bargaining position) masyarakat saat kepentingannya berhadapan dengan kepentingan pihak-pihak lain (terutama pemerintah dan lembaga Swasta/Bisnis).



PERAN PENDAMPING Secara garis besar pendamping masyarakat memiliki 3 peran yaitu: pembimbing, enabler, dan ahli.

Sebagai pembimbing; yaitu membantu masyarakat untuk memutuskan/menetapkan tindakan. Disini pendamping perlu memberikan banyak informasi kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat memilih dan menetapkan tindakan yang dapat menyelesaikan masalah mereka.

Sebagai enabler, dengan kemampuan fasilitasinya pendamping mendorong masyarakat untuk mengenali masalah atau kebutuhannya berikut potensinya. Mendorong masyarakat untuk mengenali kondisinya, menjadi begitu penting karena hal ini adalah langkah awal untuk memulai kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kemampuan masyarakat. Ketrampilan fasilitasi dan komunikasi sangat dibutuhkan untuk menjalankan peran ini.

Sebagai ahli, pendamping dengan ketrampilan khusus yang diperoleh dari lingkup pendidikannya atau dari pengalamannya dapat memberikan keterangan-keterangan teknis yang dibutuhkan oleh masyarakat saat mereka melaksanakan kegiatannya. Keteranga-keterangan yang diberikan oleh pendamping bukan bersifat mendikte masyarakat melainkan berupa penyampaian fakta-fakta saja. Biarkan masyarakat yang memutuskan tindakan yang akan diambil. Untuk itu pendamping perlu memberikan banyak fakta atau contoh-contoh agar masyarakat lebih mudah untuk mengambil sikap atau keputusan dengan benar.

Pendamping dalam ruang lingkup pemberdayaan masyarakat perlu menyadari, bahwa peran utamanya melakukan pembelajaran kepada masyarakat.

D. TUJUAN PENDAMPINGAN

Tujuan utama dari pendampingan adalah adanya KEMANDIRIAN kelompok masyarakat. Ada 3 (tiga) elemen pokok dalam kemandirian, yaitu Kemandirian Material, Kemandirian Intelektual, dan Kemandirian Pendampingan.

Kemandirian Material yaitu kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan dasar dan mekanisme untuk tetap dapat tetap bertahan pada waktu krisis.

Kemandirian Intelektual yaitu pembentukan dasar pengetahuan otonom oleh masyarakat yang memungkinkan mereka menanggulangi bentuk-bentuk dominasi yang muncul.

Kemandirian Pendampingan yaitu kemampuan otonom masyarakat untuk mengembangkan diri mereka sendiri dalam bentuk pengelolaan tindakan kolektif yang membawa pada perubahan kehidupan mereka.



Pokok Bahasan 9

MEMBANGUN TIM KERJA DI KECAMATAN



SPB 9.1


Pemetaan Pemangku Kepentingan

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta dapat:

1. Menjelaskan pelaku kunci di Kecamatan

2. Menjelaskan peran para pemangku kepentingan di Kecamatan

3. Menguraikan relasi antar pemangku kepentingan dan hubungannya dengan peran Pendamping Desa.

4. Diharapkan setelah selesainya pelatihan ini Pendamping Desa mampu memahami peta pemangku kepentingan di Kecamatan

Waktu

4 JP (180 menit)

Metode

Curah Pendapat dan Analisis Relasi.

Media

• Media Tayang

• Bahan Bacaan

Alat Bantu




Proses Penyajian

1. Menjelaskan tujuan, hasil, dan proses yang diharapkan dari subpokok bahasan“Keterampilan Pendamping”.

Kegiatan 1 : Diskusi kelompok identifikasi Pelaku Kunci dan Pemangku Kepentingan

2. Bagi peserta menjadi beberapa kelompok; 3. Minta setiap kelompok berdiskusi untuk mengidentifikasi pelaku kunci dan

pemangku kepentingan di Kecamatan serta peran masing-masing dengan menggunakan Diagram Veen (berikan penjelasan singkat bagaimana menggunakan Diagram Veen);

Kegiatan 3: Diskusi kelompok menguraikan relasi

4. Minta setiap kelompok menguraikan relasi/hubungan antar pemangku kepentingan dengan menggunakan Diagram Veen yang telah dikerjakan pada kegiatan 2;

5. Minta setiap kelompok menguraikan hubungan pemangku kepentingan dengan Pendamping Desa;

Kegiatan 4. Presentasi

6. Minta setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya; 7. Memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi; 8. Sebelum sesi ditutup, beri penegasan tentang pemangku kepentingan di

Kecamatan beserta relasinya.



SPB 9.2


Koordinasi Sektoral (SKPD/UPTD)

Tujuan


1. Mengidentifikasi masalah dan kebutuhan sektoral di tingkatan kecamatan

2. Menguraikan strategi membangun koordinasi lintas sektor 3. Diharapkan setelah selesainya pelatihan ini Pendamping Desa mampu

mengkoordinasikan pemangku kepentingan ditingkat Kecamatan

Waktu

2 JP (90 menit)

Metode

Bermain peran.

Media

• Media Tayang

Alat Bantu

Flipt Chart, spidol, laptop, dan LCD



Proses Penyajian

1. Fasilitator menjelaskan tujuan, proses dan hasil yang diharapkan dari sub Pokok Bahasan “Koordinasi Sektoral (SKPD/UPDT)”.

Kegiatan 1: Diskusi kelompok identifikasi masalah dan kebutuhan sektoral 2. Bagilah peserta menjadi beberapa kelompok. 3. Mintalah setiap kelompok mengidentifikasi masalah dan kebutuhan sektoral

di tingkat Kecamatan; 4. Mintalah salah satu kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya

dan berikan kesempatan bagi kelompok lain untuk memberikan tanggapan. 5. Berikan penegasan terkait identifikasi masalah dan kebutuhan sektoral.

Kegiatan 2: Sharing pengalaman dan curah pendapat tentang strategi membangun koordinasi

6. Mintalah beberapa peserta menceritakan pengalamannya melakukan koordinasi lintas sektor di Kecamatan.

7. Pandu peserta mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam melakukan koordinasi lintas sektor berdasarkan pengalaman yang telah diceritakan;

8. Bagikan kertas metaplan kepada setiap peserta. 9. Minta peserta menuliskan strategi membangun koordinasi lintas sektor di

tingkat Kecamatan. 10. Pandu peserta merumuskan strategi membangun koordinasi lintas sektor

berdasarkan pendapat peserta yang telah ditulis pada kertas metaplan; 11. Sebelum sesi ditutup, berikan penegasan.



SPB 9.3


Kerjasama dan Jejaring

Tujuan


1. Menjelaskan pentingnya kerjsama tim dan membangun jejaring dengan pihak lainnya;

2. Menguraikan Strategi Membangun Kerjasama Internal Tim 3. Menguraikan strategi jejaring dengan pihak lainnya 4. Diharapkan setelah selesai Pendamping Desa mampu menganalisis relasi dan

mengembangkan stratgi membangun tim kerja dan jejaringnya.

Waktu

4 JPL (180 menit)

Metode

Permainan.

Media

Lembar Kerja, Media Tayang, PP No. 19/2008 Tentang Kecamatan

Alat Bantu

Balon, spidol, laptop, dan LCD



Proses Penyajian

1. Fasilitator menjelaskan tujuan, proses dan hasil yang diharapkan dari sub Pokok Bahasan “Kerjasama dan Jejaring”

Kegiatan 2: Permainan Kerjasama Tim

2. Bagi peserta menjadi 3 kelompok, usahakan jumlah anggota masing-masing kelompok sama;

3. Minta satu orang dari setiap kelompok sebagai pengamat; 4. Minta peserta yang lain dari setiap kelompok membentuk formasi barisan

berjajar (satu peserta dengan yang lainnya dalam setiap barisan dibatasi dengan balon yang telah disiapkan);

5. Minta 3 kelompok tersebut berlomba dengan cara berjalan menuju garis finish yang telah ditetapkan.

Kegiatan 3: Sharing pengalaman menggali makna permaian 6. Minta pengamat dari masing-masing kelompok secara bergantian

mengungkapkan bagaimana kelompoknya melakukan permainan itu serta hasilnya (gunakan Lembar Kerja 9.3.1).

7. Minta salah satu anggota dari setiap kelompok mengungkapkan pengalamannya melakukan permainan tadi.

8. Catatlah hal-hal penting dari pengamat dan peserta. Kegiatan 4: Curah pendapat membangun strategi kerjasama internal 9. Mengacu catatan di atas, berikan penegasan tentang hal-hal pokok tentang

keberhasilan kerjasama (faktor penentu keberhasilan dan kegagalan); 10. Minta peserta mengemukakan bagaimana membangun strategi kerjasama

tim (internal); 11. Pandu peserta merumuskan strategi dimaksud. Kegiatan 5: Sharing pengalaman membangun jejaring 12. Minta peserta menceritakan pengalamannya membangun jaringan dengan

pihak lain (eksternal); 13. Catat hal-hal penting dari cerita tersebut; 14. Pandu peserta memetakan pihak eksternal yang potensial sebagai jejaring

yang dapat mendukung tugas-tugas Pendamping Desa; 15. Minta peserta merumuskan strategi membangun jejaring dengan pihak

eksternal; 16. Sebelum sesi ditutup, berikan penegasan dari kegiatan 1 sampai kegiatan 5.



LEMBAR KERJA 9.3.1

Tabel Pengamatan Permainan KELOMPOK: ...............................................

No Fokus Pengamatan (Apa yang diamati?)

Hasil Pengamatan

Penjelasan (Mengapa?)

1 Apakah ada peserta dalam kelompok yang berinisiatif mengatur Tim/Kelompok sebelum permainan dimulai?

2 Apakah ada kesepakatan tentang strategi/cara untuk melakukan permainan itu?

3 Bagaimana kekompakan anggota dalam Tim/kelompok?

4 Bagaimana kerjasama antar anggota dalam tim/kelompok?

5 Bagaimana hasil kerja yang dilakukan tim/kelompok?



PB 9

Bahan Bacaan

MEMBANGUN TIM KERJA DI KECAMATAN

MEMBANGUN JEJARING KERJA

Oleh Maryanto

Dalam organisasi, jejaring kerja diperlukan bagi setiap manajemen pada tingkatan apapun, baik tingkat atas, menengah, maupun supervisor. Oleh karena itu mereka harus menguasai cara-cara berinteraksi untuk menciptakan jejaring kerja dengan siapa saja, agar orang-orang dalam organisasi memberikan respon positif, menghargai, mendukung, dan membantu saat diperlukan.

Salah satu cara yang cukup efektif untuk meningkatkan kemampuan membangun jejaring kerja adalah dengan meniru bagaimana orang-orang sukses berinteraksi dengan orang lain seperti di rumah, di kantor, dalam rapat, dan di masyarakat luas. Tetapi, meniru bukan merupakan pekerjaan yang mudah oleh karena diperlukan kecerdasan dalam mengidentifikasi berbagai aspek terkait dengan proses interaksi, misalnya bagaimana cara mengendalikan emosi, cara menghargai orang lain, cara berbicara, cara merespon dan sebagainya.

Membangun jejaring kerja merupakan suatu seni sehingga tidak mudah dibuat suatu pola hubungan yang baku, seperti dalam berinteraksi dengan orang yang memiliki tipe kepribadian “A” akan berbeda jika berinteraksi dengan orang yang memiliki tipe kepribadian “B”. Walaupun meniru cara orang-orang sukses dalam berinteraksi bukan merupakan pekerjaan yang mudah tetapi tetap dapat dilakukan, walaupun memerlukan waktu yang lama.

Untuk membantu dalam meningkatkan kemampuan membangun jejaring kerja, berikut kiat-kiat yang perlu diperhatikan.

1. Mengendalikan Emosi

Berikut kiat-kiat sederhana untuk meningkatkan kemampuan dalammengendalikan emosi, yaitu:

a. Mengenal perasaan diri sendiri

Mengenali dan mengetahui suasana hati kita sendiri berguna untuk menentukan perilaku yang pantas agar dapat menciptakan suasana yang menyenangkan berbagai pihak. Pembicaraan penting dengan orang lain hanya akan dilakukan pada waktu keadaan kita sehat, segar bersemangat dan senang, karena perasaan sedih, galau, dan tidak menentu akan membentuk ekspresi yang tidak menyenangkan bagi orang lain.

b. Berfikir positif

Kita sering berhadapan dengan situasi yang mungkin tidak kita inginkan. Untuk merespon situasi tersebut dapat dilakukan dengan mengatur perasaan melalui cara berfikir positif, melihat permasalahan dari aspek yang berbeda (orang lain), dan melihat permasalahan sebagai peluang. Cara lain untuk mengembangkan pikiran positif adalah dengan



menumbuhkan rasa empati kepada orang lain, seperti dengan memahami keterbatasan seseorang sehingga ia berbuat sesuatu yang kurang menyenangkan.

c. Menerima ketidakberhasilan

Semua orang mengharapkan suatu keberhasilan, namun kenyataannya setiap orang pernah mengalami kegagalan. Untuk itu kita perlu menyiapkan perasaan agar tidak senang. Misalnya, Anda dropout dari perguruan tinggi, tentunya Anda sedih, tetapi usahakan kesedihan tersebut cepat sirna dan segeralah berusaha untuk tetap maju. Dalam kasus tersebut, Anda dapat berfikir bahwa Anda telah mendapat ilmu, pengalaman, dan hidup itu tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan kuliah. Joseph Lin (2010) menyebutkan bahwa Bill Gates dropout dari Harvard dan 2 tahun setelah itu ia menemukan Microsoft dan menjadi orang terkaya di dunia. Masih banyak orang-orang drop out tetapi bekerja keras dan meraih sukses besar dalam hidupnya,seperti Steve Jobs, Mark Elliot Zuckerberg, Tom Hanks, Lady Gaga, dan bahkan Thomas Alva Edison yang tidak pernah duduk diperguruan tinggi, dsb.

2. Menghargai Orang Lain

Menghargai orang lain merupakan salah satu cara untuk membangun hubungan baik dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai cara menghargai orang lain secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu memberikan penghargaan ekstrinsik dan penghargaan intrinsik. Penghargaan ekstrinsik merupakan penghargaan yang dapat dilihat dengan kasat mata seperti penghargaan finansial, kenaikan pangkat, perlindungan keamanan, dsb. Sedangkan penghargaan intrinsik adalah penghargaan yang tidak berwujud seperti ucapan terima kasih, pujian, penghargaan atas ide orang lain, yang pada umumnya tidak dapat dinilai dengan uang.

a. Pernyataan terima kasih

Pernyataan terima kasih yang tulus iklas merupakan salah satu cara yang paling mudah untuk menghargai perbuatan orang lain. Pernyataan terima kasih juga menunjukkan sikap sopan, hormat dan perhatian kepada orang lain, dan menunjukkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan benar-benar bermanfaat. Pernyataan terima kasih hendaknya disampaikan sesegera mungkin setelah suatu kejadian berlangsung, agar memberikan makna yang berarti.

b. Mendengarkan

Mendengarkan (listening) bukan sekedar hearing, merupakan salah satu cara yang mudah untuk menghormati orang lain. Dengan mendengarkan, pembicara merasa diperhatikan dan dihargai. Kita akan memperoleh simpati dari orang lain dengan cara mendengarkan pembicaraan mereka, baik pembicaraan melalui media elektronik maupun pembicaraan langsung. Namun tidak semua orang bersedia untuk mendengarkan disebabkan beberapa alasan (Bell 1992), yaitu: 1) sombong, 2) menganggap materi pembicaraan tidak sesuai dengan apa yang telah diyakini, 3) menganggap rendah pembicara, 4) menganggap materi pembicaraan telah kadaluwarsa, 5) malas mendengarkan.

c. Memuji

Setiap manusia pada hakekatnya mempunyai sifat dasar “senang dipuji”. Carnegie (1981) menyebutkan bahwa Lincoln (presiden AS) pernah memulai satu suratnya dengan mengucapkan “Setiap orang menyukai pujian”. Pujian tidak sama artinya dengan sanjungan. Pujian merupakan suatu pernyataan yang jujur tentang suatu prestasi riil atau keadaan yang sebenarnya, sedangkan sanjungan merupakan pernyataan yang berlebihan atas prestasi yang dicapai, atau bukan keadaan yang sebenarnya, sehingga dapat menyesatkan orang yang disanjung karena salah dalam mengevaluasi dirinya.

d. Mengingat nama

Pada hakekatnya setiap orang di seluruh dunia senang disebut namanya dengan benar. Mereka merasa dihormati dan diperhatikan. Menyebut nama orang lain dengan benar merupakan cara penting untuk menghargai orang lain. Orang-orang yang memperoleh sukses



besar mengerti cara menghargai orang lain, yaitu hanya dengan menyebut namanya dengan benar. Oleh karena itu mereka berusaha untuk menghafal dan mengingat nama-nama orang yang mereka temui. Carnegie (1981), menyebutkan bahwa Franklin D. Roosevelf (presiden AS) tahu bahwa satu cara paling sederhana, paling nyata dan paling penting dalam memperoleh kehendak yang baik adalah dengan mengingat nama-nama orang, dan membuat mereka merasa penting.

3. Mengkritik dengan Cara yang Elegan

Menyampaikan kritik merupakan bagian penting bagi kehidupan dalam berorganisasi untuk menuju perbaikan. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana cara menyampaikan kritik agar tetap dapat menjaga jejaring kerja yang kondusif. Berikut disajikan cara-cara menyampaikan kritik.

a. Didahului dengan pujian

Awali dengan pujian, misalnya dengan cara menyampaikan keunggulan- keunggulan secara rinci dari bagian-bagian yang berkaitan dengan substansi yang akan dikritik. Pujian yang terinci merupakan suatu pembuktian bahwa Anda memperhatikan dan benar-benar tahu tentang apa yang akan Anda sampaikan.

b. Menentukan apa yang mereka inginkan

Carilah apa yang mereka inginkan terkait dengan substasi kritik. Ingat, orang yang telah dipenuhi keinginannya akan lebih mudah menerima masukan.

c. Disampaikan dalam bentuk saran.

Kritik agar disampaikan dalam bentuk saran, atau dengan kalimat positif, dimaksudkan agar kesalahan atau ketidak sesuaian terkesan tidak terlalu besar.Jangan sekali-kali mengatakan “Anda salah”, dan kata-kata lain yang sejenis.

d. Tidak menggunakan kata “tetapi”

Kritik yang baik tidak menggunakan kata “tetapi” atau kata lain yang bermakna sama dengan “tetapi”.

e. Lengkapi dengan argumentasi

Argumentasi yang logis dan didukung dengan data dan bukti, dan disajikan dalam diagram, gambar, tabel akan membantu dalam meyakinkan orang lain dalam menerima ide Anda, dan jika mungkin tunjukkan referensinya. Lengkapi dengan penjelasan tentang manfaat yang akan diperoleh jika pendapat Anda diterima.

f. Didasari dengan etika

Kritik disampaikan sesuai hati nurani dan bermaksud untuk memberikan masukan untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk menunjukkan kesalahan. Oleh karena itu, hendaknya kritik tidak mengarah pada individu seseorang, tetapi ditujukan terbatas pada substansi yang dikritik, dimaksudkan agar dapat pembicaraan lebih fokus / tidak menyimpang. Jika ragu-ragu dengan materi kritik hendaknya jangan mengkritik.

g. Disampaikan dengan sepenuh hati

Penyampaian dengan jujur, dan penuh dengan kehangatan dan diekspresikan dengan baik, meyakinkan bahwa apa yang disampaikan akan memberikan manfaat yang berarti, dan bukan untuk diri Anda sendiri. Jika ternyata pendapat Anda benar, atau dengan kata lain mereka menerima saran, hendaknya Anda tidak menonjolkan diri, sehingga hubungan baik tetap terjalin.

Diambil dan digubah dari http://www.bppk.depkeu.go.id/bdpimagelang


http://www.bppk.depkeu.go.id/bdpimagelan

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi |1


Pokok Bahasan 10

FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS PEMANGKU

KEPENTINGAN KECAMATAN

2| Modul Pelatihan Penyegaran Pendampingan Desa


SPB 10.1


Konsep Peningkatan Kapasitas

Tujuan


1. Menjelaskan ruang lingkup peningkatan kapasitas;

2. Menyebutkan aspek-aspek kompetensi dasar dalam peningkatan kapasitas.

Waktu

1 JP ( 45 menit)

Metode

Curah Pendapat.

Media

Media Fasilitasi

Alat Bantu




Proses Penyajian 1. Fasilitator menjelaskan tujuan, proses dan hasil yang diharapkan dari

sub Pokok Bahasan “Konsep Peningkatan Kapasitas”.

2. Minta peserta mengungkapkan ruang lingkup peningkatan kapasitas; 3. Catat hal-hal penting dari ungkapan peserta. 4. Minta peserta menjelaskan aspek-aspek kompetensi dasar

peningkatan kapasitas individu/pelaku; 5. Sebelum sesi ditutup, berikan penegasan dengan menggunakan

Media Fasilitasi 10.1.1.

Media Fasilitasi 10.1.1

Kelembagaan / Sistem

Organisasi

Individu

Norma, Aturan Main Internal, Jaringan, Kerja sama, Dukungan Regulasi

Struktur, Proses, Tujuan, Aksi Bersama

Komitmen, Pengetahuan, Keterampilan, Sikap



Tujuan


1. Menjelaskan bentuk-bentuk pengembangan kapasitas yang relevan di tingkat kecamatan;

2. Merumuskan strategi pengembangan kapasitas bagi pemangku kepentingan di tingkat kecamatan.

Waktu

1 JP ( 45 menit)

Metode

Curah Pendapat dan Simulasi.

Media

Media fasilitasi

Alat Bantu


SPB 10.2


Strategi Peningkatan Kapasitas




sub Pokok Bahasan “Strategi Peningkatan Kapasitas”. 2. Minta peserta mengungkapkan bentuk-bentuk pengembangan

kapasitas; 3. Catat hal-hal penting dari ungkapan peserta; 4. Minta peserta menjelaskan strategi pengembangan kapasitas

individu/pemangku kepentingan di tingkat kecamatan; 5. Sebelum sesi ditutup, berikan penegasan dengan menggunakan

Media Fasilitasi 10.2.1.




Bentuk Pengembangan

Kapasitas Strategi Kendala

Dukungan yang

diperlukan

Pelatihan • Membentuk tim pelatih secara berjenjang

• Mengembangkan Bank Modul

• dst

Pembimbingan • Mengefektifkan monitoring dan supervisi

• Mengidentifikasi kegiatan yang perlu mendapatkan bimbingan

• dst

Studi Lapang • Disesuaikan dengan agenda prioritas

• Pilihan lokasinya menarik

• dst

...dst



SPB 10.3


Keterampilan Dasar Melatih

Tujuan


1. Menjelaskan jenis-jenis keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang pendamping.

2. Mempraktikkan teknis dasar fasilitasi (bertanya, probing, menyimak/mendengar dan mengelola dinamika kelompok).

Waktu

3 JP ( 135 menit)

Metode

Simulasi dan Bermain peran.

Media

• Lembar simulasi

• Media fasilitasi

Alat Bantu





sub Pokok Bahasan “Keterampilan Dasar Melatih”.

Kegiatan 1: Curah pendapat jenis-jenis keterampilan dasar

2. Minta peserta untuk mengungkapkan jenis-jenis keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang pendamping;

3. Catat hal-hal penting dari ungkapan peserta;

Kegiatan 2: Bermain peran tekhnik dasar fasilitasi (berbicara, mendengar, bertanya, mengapresiasi, parafrase) 4. Bagi peserta menjadi 3 kelompok dan membentuk kelompok diskusi;

5. Setiap kelompok diminta ada yang berperan: • Satu orang sebagai pelatih atau narasumber yang akan

menjelaskan topik tertentu; • Beberapa orang sebagai pendengar/bertanya yang akan

mengajukan pertanyaan sesuai dengan topik yang disampaikan;

6. Amati keterampilan pelatih/narasumber dalam: membuka sesi, menyampaikan materi, berkomunikasi, mengapresiasi dan melakukan paraprase;

7. Amati peserta yang berperan sebagai pendengar dalam mengikuti kegiatan (keterampilan mendengar dan bertanya);

8. Minta peserta yang berperan sebagai pendengar memberikan tanggapan terhadap pelatih dalam hal membuka sesi, menyampaikan materi, berkomunikasi, mengapresiasi dan melakukan paraprase;

9. Minta sesama Pendengar mengungkapkan cara mengajukan pertanyaan;

10. Sebelum sesi ditutup, berikan umpan balik dan penegasan kepada pemeran pelatih/narasumber dan pendengar terkait dengan keterampilan berbicara, mendengar, mengapresiasi, bertanya dan parafrase dengan menggunakan Media Fasilitasi 10.3.1.




Pemeran Keterampilan Dasar Kekurangan Kelebihan

Pelatih/ Narasumber

• Berbicara • Mendengar • Mengapresiasi • Bertanya • Paraprase

Pendengar • Berbicara • Mendengar • Mengapresiasi • Bertanya • Parafrase



PB 10

Bahan Bacaan 1

Permainan Kreatif Untuk Kegiatan Pelatihan

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan pengalaman, kegiatan bersama (satu tim) akan timbul apabila semua menyadari bahwa mereka melakukan secara spontan, terbuka dan penuh kehangatan serta tidak dibuat-buat. Untuk itulah bentuk ‘kepemimpinan’ dalam aktifitas harus didistribusikan secara merata kepada seluruh warga belajar, agar dinamika terjaga. Pada kegiatan yang berdurasi panjang, atau dengan pendekatan yang monoton dan kurang melibatkan peserta, kegairahan peserta dalam mengikuti setiap materi menjadi menurun. Ini merupakan bagian yang berat bagi fasilitator. Untuk itu rangkaian materi harus diselingi dengan kegiatan "pemecah kebekuan" atau "Icebreakers" dan pembangkit daya dan dinamika atau "energiser". Secara umum pembentukan suasana ditujukan antara lain untuk :

• memecahkan kebekuan suasana,

• merangsang minat dan perhatian peserta,

• menghantarkan suatu pokok bahasan tertentu yang menjadi materi utama kegiatanyang bersangkutan,

• menciptakan kondisi yang berimbang antara fasilitator dan peserta, serta antarpeserta yang ‘berbeda’ level.

Tidak ada teori khusus yang dikembangkan mengenai "pemecah kebekuan" ini. Pada dasarnya ketrampilan ini dikembangkan lewat pengembangan kepekaan yang tinggi seorang fasilitator dalam memproses kegiatan/pelatihan. Orang awam sering bilang, jam terbanglah yang menentukannya, sebagaimana filosofi suatu kegiatan atau pelatihan yang engembangkannya, yakni pembelajaran berdasar pengalaman (pembelajaran orang dewasa). Kuncinya adalah keberanian bereksperimen.Namun demikian, dengan merujuk tujuan di atas, setidaknya ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam penyajiannya. Kalau tidak, salah-salahkegembiraan yang ingin ditampilkan dalamIcebreakers menjadi tidak tercipta sama sekali.

1. Isi

Bahan untuk ‘memecah es ini tidak selalu dengan permainan. Cerita pendek dan fiktif bisa disajikan. Yang penting adalah berbeda dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Permainan kurang sesuai diberikan sebagai pemecah kebekuan bila dalam proses kegiatan telah banyak menggunakan metodologigames (permainan). Ingat, permainan sebagai icebreakers dan permainan sebagai metode pelatihan adalah tidak sama.



2. Sebangun

Sebangun, alias bisa berbeda. Isi Icebreakers yang sama bisa digunakan untuk materi yang berbeda, kemampuan fasilitator meramu yang menentukan keberhasilannya.

3. Waktu

Penyajian Icebreakers juga mesti mengingat waktu. Artinya tidak bisa terlalu sering, karena bahkan akan membosankan. Demikian halnya, harus diingat waktu yang dibutuhkan dalam memproses bahan Icebreakers. Icebreakers dengan model permainan, biasanya memakan waktu relatif lama. Untuk itu harus dipertimbangkan dengan waktu untuk materi utama, kecuali bila dimaksudkan untuk menghantar.

4. Peserta

Mengingat waktu dan isi, ditambah lagi dengan kondisi lokasi/tempat, boleh jadi icebreakerstidak dapat melibatkan semua orang. Yang penting diingat adalah, kepekaan memilih pesertanya. Bila Icebreakers ditujukan untuk memecah kebekuan kelas, usahakan suatu bentuk yang melibatkan semua orang. Bila kelas terasa didominasi sebagian orang, dalamenergizers inilah saatnya untuk "mengabaikan" mereka dan memilih mereka yang "terabaikan", terutama perempuan.

Ingat, fasilitator adalah bagian dari warga. Libatkan secara penuh diri anda dalam kegiatan di dalamnya, termasuk proses "Energizer".

B. PROSES

Tidak jarang, seorang fasilitator "hambar" dalam menyajikan energizers. Ini disebabkan,energizers hanya dianggap dan diperlakukan sekadar sebagai permainan. Padahal sebenarnya, dalam pembelajaran orang dewasa, setiap kegiatan indah untuk dikaji. Untuk itu bahan energizers perlu diolah sehingga enak untuk disajikan dan menjadi bagian yang memperkaya keseluruhan tubuh aktifitas. Memproses suatu kegiatan energizers sama "menyenangkan" atau "menjengkelkannya" dengan memproses materi inti. Bila di dalam pelatihan dikenal KAKI LIMA sebagai Proses memproses, demikian halnya denganenergizers.

C. MENGGUNAKAN ENERGIZERS

ppp1. Apakah Energizers itu?

Energizers adalah aktifitas yang dirancang untuk membuat kegiatan belajar lebih mudah danlebih menyenangkan, baik untuk peserta maupun pelatih. Nama yang berbeda dipergunakanseperti icebreakers atau pemanasan, tergantung pada tujuan utama aktifitas (lihat paragraphmengapa peduli?).

2. Mengapa peduli?

Energizers memungkinkan Anda sebagai pelatih untuk:

• Memecahkan es (break the ice), untuk menciptakan peluang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik (Icebreakers)

• mendorong interaksi



• merangsang pemikiran kreatif

• menantang asumsi dasar

• mengilustrasikan konsep baru

• memperkenalkan material spesifik (pemanasan)

• membentuk kelompok

• menyegarkan kelompok yang mengantuk (terutama setelah makan siang)

• bersenang-senang!

3. Apakah Energizers yang baik itu?

• memerlukan waktu 30 menit atau kurang (dan sering hanya 5-10 menit)

• memerlukan sedikit atau tanpa persiapan

• sederhana untuk menerapkannya

• fleksibel karena harus bisa dikaitkan dengan jangkauan topik-topik yang tidak terbatas

• tidak mengancam siapa pun, atau membuat orang merasa tidak nyaman.

4. Bagaimana cara menjalankan Energizers yang berhasil?

Keberhasilan atau kegagalan satu energizer tergantung pada ketrampilan fasilitator. Sebagaiseorang fasilitator, penting bahwa Anda menciptakan satu suasana yang santai yang memberi peserta kesempatan untuk menjadi diri sendiri. Sadari pentingnya memberi contoh kepada peserta. Anda harus bersikap antusias dan bertindak sebagai katalis. Siapkan suasana dengan hati-hati, dan berikan instruksi yang jelas sejelas mungkin. Seringkali lebih baik untuk memberi contoh tindakan pertama, atau untuk menjalankan satu putaran percobaan.

5. Energizers mana yang digunakan dan kapan?

Semua energizer tidak sama; karena bervariasi dalam tujuan primer, tingkat dampaknya danderajat intensitasnya. Kita bisa mengidentifikasikan tipe-tipe energizer yang berbeda-beda.

Energizer bisa dikelompokkan berdasarkan tujuan primernya, meskipun banyak di antaranyamemiliki beberapa fungsi.

Tipe Tujuan TIMING

Icebreakers

Latihan ini memberikan peluang kepada peserta agar lebih saling mengenal dalam satu cara yang tidak mengancam. Cara ini ideal untuk mencampur kelompok dengan cepat dan untuk mengurangi hambatan.

Icebreaker penting terutama selama permulaan pelatihan.

Relaktor

Energizer ini biasanya dipergunakan untuk menenangkan orang dari suatu keterlibatan intensif dalam satu aktifitas, atau untuk membantu peserta untuk memahami konsep dan membantu

Ini paling efektif digunakan setelah satu aktifitas yang menguras tenaga sehingga membuat peserta cemas atau di akhir hari, atau selama satu periode santai dalam kursus ketika peserta merasakan



mereka dalam membayangkan suatu aktifitas di masa datang.

rindu kampung halaman atau memiliki sesuatu yang lain yang ditakutkan.

Pembuka

Aktifitas ini menciptakan minat terhadap suatu topik yang baru, memotivasi dan menantang orang.

Digunakan untuk: • memulai satu program • memulai satu sesi • memperkenalkan satu topik baru

Permainan dinamika tim

Digunakan untuk mendorong partisipasi bersama kerja tim dan kadang-kadang untuk menguji aspek-aspek kerja tim seperti: • tingkat partisipasi • komunikasi(non-verbal) • pencarian konsensus.

Hal ini terutama berguna jika peserta lebih cenderung berorientasi hasil daripada proses, mengabaikan isu seperti partisipasi dan kerjasama.

Permainan pertandingan

Aktifitas tersebut memfasilitasi lingkungan kompetitif dengan mengarahkan individu atau tim untuk menguji aspek-aspek seperti: • tingkat organisasi • pencarian konsensus • pemecahan masalah

Sama dengan yang di atas.

Brain Teasers atau Crackers

Ini adalah latihan yang merangsang pemikiran kreatif dan persepsi alternatif, memperluas pemikiran dan menguji asumsi dasar

Latihan tersebut paling efektif jika Anda ingin menantang pandangan dan/atau kepercayaan peserta.

Pembangkit energi

Aktifitas tersebut dipergunakan untuk meningkatkan energi dan kesiapan dan menambahkan lebih banyak kegembiraan.

Paling efektif dipergunakan setelah makan siang dan jeda yang lain atau ketika peserta kelihatan mengantuk atau lelah

PERMINAN KRF UNTUK KEGIATAN/ PELATIHAN



PB 10

Bahan Bacaan 2

Pengembangan Pelatihan Peningkatan Kapasitas

Masyarakat Prinsip-prinsip Pelatihan

Proses belajar diperlihatkan melalui perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman yang yang diperoleh pembelajar melalui interaksi dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan tingkah laku dalam belajar memiliki enam karakteristik, yakni (1) terjadi secara sadar, (2) bersifat kontinu dan fungsional, (3) bersifat positif dan aktif, (4) besifat permanen, bukan sementara, (5) bertujuan atau terarah, dan (6) mencakup seluruh aspek tingkah laku.

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh pengajar dan pembelajar seringkali digunakan istilah pendidikan, pembinaan, dan pelatihan. Pendidikan mengacu kepada komunikasi yang terorganisasi dan diarahkan untuk menumbuhkan kegiatan belajar; pembinaan mengacu kepada usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik; sedangkan pelatihan mengacu kepada usaha, proses, atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai keterampilan.

Keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh trikondisi pendidikan, yakni konsistensi, konvergensi, dan kontinuitas. Konsistensi berarti bahwa kegiatan pendidikan harus serasi dan ajeg dalam mengembangkan potensi peserta didik. Konvergensi berarti pendidikan bertolak dari suatu landasan yang jelas. Kontinuitas berarti bahwa pendidikan harus ditempuh dan berkelanjutan

Prosedur Pengelolaan Pelatihan

Sebagai suatu proses, istilah manajemen atau pengelolaan pelatihan bergamitan dengan trisula aktivitas, yakni (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, dan (c) evaluasi. Pada umumnya Daur Manajemen Pelatihan dapat dibagankan sebagai berikut:



Daur manajemen pelatihan tersebut merupakan “Pendekatan Pelatihan Sistematis” (Sistematic Training Approach). Pendekatan ini berkaitan dengan prosedur mengelola pelatihan, yang diawali dari adanya permasalahan yang dihadapi yang dapat mengganggu pencapaian tujuan yang diharapkan, sampai dengan evaluasi dan tindak lanjut yang sesuai dengan upaya pemecahan masalah melalui pelatihan. Prosedur pengelolaan pelatihan secara hierarkis dapat diuraikan sebagai berikut : Langkah 1: Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Pelatihan; Langkah 2: Menguji dan Analisis Jabatan dan Tugas; Langkah 3: Klasifikasi dan Menentukan dan Peserta Pelatihan; Langkah 4: Rumuskan Tujuan Pelatihan; Langkah 5: Pendesainan Kurikulum dan Silabus Pelatihan; Langkah 6: Perencanaan Program Pelatihan ; Langkah 7: Penyusunan dan Pengembangan Kerangka Acuan (TOR); Langkah 8: Pelaksanaan Program Pelatihan; Langkah 9: Evaluasi Program Pelatihan; Langkah 10: Tindak Lanjut Pelatihan

Strategi Pelatihan

Keberhasilan pelatihan ditentukan oleh berbagai komponen, antara lain, pelatih, peserta latihan, bahan, strategi, media, dan kondisi pelatihan. Pelatih termasuk penentu utama keberhasilan pelatihan. Oleh karena itu, pelatih harus berwatak (a) jujur dan amanah, (b) komitmen dalam ucapan dan tindakan, (c) adil dan egaliter, (d) santun dan rendah hati, (e) meciptakan nuasa keakraban, (f) sabar, (g) tidak egois, (h) bijaksana dalam menuturkan keburukan, dan (i) mengucapkan salam sebelum dan sesudah pelatihan

Di dalam pelaksanaan pelatihan dapat dimanfaatkan beberapa strategi, antara lain: (1) mengkondisikan kesiapan peserta didik, (2) memanfaatkan media audio visual, (3) praktik, (4) menyajikan bahan secara proporsional, (5) dialog dan rasionalisasi, (6) bercerita, (7) perumpaaan, sketsa, dan gambar, (8) antusiasme, (9) gerak tubuh (kinesik), (10) argumentasi, (11) memancing kreativitas, (12) pengulangan, (13) pemetaan, (14) mendorong kreativitas, (15) memberi jawaban lebih, (16) menjelaskan ulang jawaban peserta didik, dan (17) sportif dalam menjawab.

Pentingnya Media Pelatihan

Penggunaan media dalam proses pelatihan merupakan kebutuhan dan sekaligus keharusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Konsep-konsep dalam bahan pelatihan yang memerlukan kesamaan persepsi bagi para peserta. Bila berbeda kesan, maka dapat menimbulkan salah tafsir dan mengakibatkan salah dalam tindakan selanjutnya



2. Dalam bidang studi yang disampaikan pada pelatihan terdapat proses-proses kerja yang sangat lambat, sehingga sulit dilihat dengan mata, dan dapat ditangkap berkat bantuan media pembelajaran

3. Hal-hal atau kejadian-kejadian yang proses kerjanya sangat cepat sehingga sangat sulit untuk diamati

4. Benda-benda yang terlampau besar sulit dibawa ke dalam kelas untuk dipelajari, sehingga dengan bantuan model tiruan barulah benda-benda tersebut dapat dipelajari dengan mudah

5. Hal-hal yang abstrak ternyata sulit diamati dengan pengindraan, misalnya proses berpikir memecahkan masalah dan ternyata lebih mudah dipelajari dengan bantuan bagan arus atau media lainnya

6. Peristiwa masa lampau atau kejadian yang mungkin terjadi pada masa datang sangat sulit diamati

7. Proses-proses yang harus dikerjakan dalam mempelajari manajemen, yang memerlukan bantuan media pelatihan agar menarik perhatian dan minat peserta

Jenis-jenis Media

Media pembelajaran mengalami perkembangan melayani pemanfaatan teknologi. Berdasarkan perkembangan teknologi tersebut Azhar Arsyad (2002) mengklasifikasikan media atas empat kelompok: (1) Media hasil teknologi cetak; (2) Media hasil teknologi audio-visual; 3) Media hasil teknologi berbasis komputer; dan 4) Media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer

Menurut Azhar Arsyad dari segi teori belajar, berbagai kondisi dan prinsip-prinsip psikologis yang perlu mendapat pertimbangan dalam pemilihan dan penggunaan media adalah sebagai berikut:

a) Motivasi. Harus ada kebutuhan, minat, atau keinginan utuk belajar dari pihak peserta didik sebelum meminta perhatiannya untuk mengerjakan tugas dan latihan

b) Perbedaan individual. Peserta didik belajar dengan cara dan tingkat kecepatan yang berbeda-beda

c) Tujuan pembelajaran. Jika peserta didik diberitahukan apa yang diharapkan mereka pelajari melalui media pembelajaran itu, kesempatan untuk berhasil dalam pembelajaran semakin besar

d) Organisasi isi. Pembelajaran akan lebih mudah jika isi dan prosedur atau keterampilan fisik yang akan dipelajari diatur dan diorganisasikan ke dalam urutan-urutan yang bermakna

e) Persiapan sebelum belajar. Peserta didik sebaiknya telah menguasai secara baik pelajaran dasar atau memiliki pengalaman yang diperlukan secara memadai yang mungkin merupakan prasyarat untuk penggunaan media dengan sukses. Dengan kata lain, ketika merancang materi pelajaran, perhatian harus ditujukan kepada sifat dan tingkat persiapan peserta didik



Pembelajaran Pada Orang Dewasa

Proses pembelajaran pada orang dewasa (adult learning) memerlukan pendekatan dan metode yang berbeda dengan pembelajaran pada anak-anak. Pengembangan pendekatan adult learning dimotori oleh Malcom Knowles (dalam Lieb, 1991), yang mengidentifikasi karekateristik karakteristik pembelajar dewasa sebagai berikut:

1. Orang dewasa bersifat otonom dan mampu mengarahkan dirinya sendiri, mereka butuh kebebasan.

2. Orang dewasa telah mengakumulasi pengalaman-pengalaman dan pengetahuan-pengetahuan, termasuk aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan, tanggung jawab dalam keluarga dan pendidikan sebelumnya

3. Orang dewasa berorientasi pada tujuan.

4. Orang dewasa berorientasi pada sesuatu yang relevan, mereka harus tahu alasan mengapa mereka harus belajar sesuatu

5. Orang dewasa bersifat praktis, mereka memfokuskan diri pada hal-hal yang bermanfaat langsung dalam kehidupan dan pekerjaannya

6. Sebagaimana semua pembelajar lainnya, orang dewasa membutuhkan perhatian dan penghargaan

Metode pembelajaran pada orang dewasa adalah dengan menggunakan pengalaman, yang disebut dengan experiential learning. Dalam experiential learning, pengelola kelas lebih bersifat sebagai seorang fasilitator. Untuk itu perlu dikenali fungsi-fungsi fasilitatif sebagai berikut:

a) Emotional stimulation, dimana perilaku ekspresif fasilitator harus mampu merangsang ekspresi emosi peserta secara lebih bebas

b) Caring, dimana fasilitator harus mampu mengembangkan hubungan interpersonal yang hangat dan bersahabat.

c) Meaning attribution, dimana fasilitator berfungsi untuk menyediakan penjelasan kognitif atas perilaku dan kegiatan yang dilaksanakan, atau dengan kata lain fasilitator harus mampu mengarahkan peserta dalam pemberian arti atas sesuatu pengalaman belajar

d) Executive function, dimana fasilitator berfungsi sebagai seorang eksekutif dalam kelas.

Participant Centered Training

Peserta merupakan pusat perhatian dari suatu pelatihan. Dalam pendekatan pelatihan yang berpusat pada peserta ini, proses belajar bertumpu pada peserta. Seorang trainer tidak selalu siap untuk memberikan pemecahan masalah yang tepat atau menjawab setiap pertanyaan. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa pesertalah yang lebih tahu dan memahami permasalahan mereka, seorang trainer hanya membantu dalam proses belajarnya. Pendekatan pelatihan yang berpusat pada peserta ini dapat menunjukkan manfaatnya yang nyata dalam proses pembelajaran. Aplikasi dari pendekatan ini dalam suatu pelatihan mampu meningkatkan rasa percaya diri para pesertanya. Terjadinya peningkatan kepercayaan diri tersebut karena dalam proses 20| Modul Pelatihan Penyegaran Pendampingan Desa


pembelajarannya peserta pelatihan memang benar-benar dituntut untuk berpartisipasi aktif melalui metode games, role play, case study, simulasi, maupun focused group discussion. Metode-metode tersebut memang hanya bisa dijalankan jika para pesertanya mau terlibat secara aktif. Oleh karenanya, dalam pelaksanaannya dirancang agar menyenangkan untuk dilakukan, mudah, tidak melelahkan, didasarkan pada pengalaman pribadi peserta, dan dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil

Rancangan Materi

Selain pendekatan pembelajaran, hal lain yang juga sangat penting untuk diperhatikan dalam merancang suatu pelatihan adalah materi pelatihan. Materi pokok yang akan disajikan dalam suatu pelatihan sangat bergantung pada hasil analisis kebutuhan pelatihan. Selain hal tersebut, perlu diperhatikan pula bagaimana agar materi (dalam bentuk pengetahuan, informasi) dapat tersimpan dengan lebih baik dalam memori sehingga konsekuensinya juga akan lebih mudah dipanggil kembali ketika diperlukan (untuk diaplikasikan). Materi harus disampaikan dengan cara sedemikian rupa agar menimbulkan recency effect, primacy effect, self-reference effect dan generation effect.

Recency effect dan primacy effect berhubungan dengan urutan masuknya informasi ke dalam sistem memori. Informasi yang disajikan di bagian awal sehingga masuk terlebih dahulu ke dalam sistem memori, akan lebih mudah dipanggil kembali. Ini yang disebut dengan primacy effect. Sebaliknya, informasi yang paling akhir masuk merupakan informasi yang paling segar dalam ingatan sehingga juga lebih mudah untuk dipanggil kembali, ini yang disebut dengan recency effect

Self-reference effect dan generation effect berhubungan dengan isi materi dan cara penyampaiannya. Informasi-informasi yang dihubungkan dengan diri sendiri (peserta) akan lebih mudah untuk diingat kembali (selfreference effect) dan informasi yang dibuat, dihasilkan dan disusun sendiri juga akan lebih mudah untuk dingat (generation effect) Metode pembelajaran pengalaman (experiential learning) sangat mendukung untuk dapat diperolehnya kedua efek memori tersebut. Dalam experiential learning, materi pelatihan diberikan dalam bentuk pengalaman-pengalaman, baik langsung maupun tidak langsung, nyata maupun simbolik, sehingga mereka mengalami sendiri akan sesuatu yang dipelajari. Mereka kemudian merefleksikan pengalaman-pengalaman mereka sendiri dan dari padanya mereka membuat sendiri suatu konsep abstrak dari apa yang dipelajarinya. Dengan demikian para peserta akan mendapatkan sekaligus self-reference effect dan generation effect.

Materi yang satu dengan yang lainnya dalam suatu pelatihan, selain mempertimbangkan efek-efek memori tersebut, dalam penyajiannya juga harus diorganisasikan agar dapat saling dihubungkan dan mengikuti urutan yang logis. Urutan tersebut dapat mengikuti pola-pola yang ada, bergantung pada isi materi dan tujuan diberikannya materi tersebut[.]


daftar istilah dan singkatan - · pdf fileuntuk . pendamping desa pemberdayaan ... agustus...

Documents