daftar isi - bpjsketenagakerjaan.go.id · syarat-syarat, format dan tata aturan tata tulis artikel...

Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 ii

DAFTAR ISI

The Nation’s Commitment In Old Age Insurance For Workers (Indonesia)

Chazali H. Situmorang ………………………………………………………… 1

The Nation’s Commitment In Old Age Insurance For Workers


Pengaruh Perkembangan Makro Ekonomi Indonesia Terhadap Pertumbuhan

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Ratih Yasnuarni Gultom ……………………………………………………… 33


Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (Inggris)


Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 i

JURNAL INSTITUT BPJS KETENAGAKERJAAN

Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan diterbitkan oleh Learning Office BPJS

Ketenagakerjaan. Artikel yang diterbitkan pada jurnal ini adalah berupa hasil

penelitian dan non penelitian (ilmiah/populer) yang meliputi jaminan sosial,

ketenagakerjaan, pengembangan sumber daya manusia, ekonomi, keuangan dan

kebijakan publik.

Penanggung Jawab

Abdur Rahman Irsyadi

Mitra Bestari

AB. Widyanta, S.Sos, M.A.

Redaktur Pelaksana

Anasthasia Aboet

Pelaksana Administrasi

M. Purnama Winandi Saputra

Syamsumarlin

Yulianti

Alamat Redaksi dan Administrasi

Learning Office

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat

Jl. Jendral Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan 12930.

Telp: 021 5207797 Fax: 021 5260443.

Website: www.bpjsketenagakerjaan.go.id

Email: [email protected],

[email protected]

Redaksi menerima sumbangan artikel yang belum pernah atau akan diterbitkan

dalam media lain. Syarat-syarat, format dan tata aturan tata tulis artikel dapat dilihat

pada Ketentuan Penulisan di lembaran belakang jurnal ini. Artikel yang masuk

ditelaah mitra bestari/reviewer untuk dinilai kelayakannya. Redaksi dapat

memodifikasi artikel untuk keseragaman format, istilah dan kepentingan teknis

lainnya tanpa merubah substansi artikel.


DAFTAR ISI

The Nation’s Commitment In Old Age Insurance For Workers (Indonesia)


The Nation’s Commitment In Old Age Insurance For Workers



Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan



Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (Inggris)


Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 1

THE NATION’S COMMITMENT IN OLD AGE INSURANCE FOR WORKERS

Written by: Chazali H. Situmorang1

Abstract

The existence of a nation is to fulfill multiple needs and wants, that requires the

people to work together in order to fulfill their needs – as they could not fulfill it has

individually. Thus, based on each persons‟ skill, each of them has their own tasks

and work together to fulfill their needs. This unity is called society or nation. In a

sovereign nation framework based on the 1945 Constitution, one of them is to

provide social security for every citizens. Social security is also stated in the 1948

United Nations‟ Declaration of Human Rights, and further emphasised in

International Labour Organisation‟s Convention No. 102/1952. Aligned with those

regulations, the Indonesian Parliament (MPR-RI) in TAP No. X/MOR/2001 assign

the President to create Nasional Social Security System (SJSN) to provide a

integrated and comprehensive social security. In June 30th 2015, the Government

issued Regulation No. 46/2015 about the Pension Plan – based on the Act No.

40/2004 about the National Social Security System. In the Regulation No.

46/2015, article 1 about the general requirement, section 1 that states “Old Age

Insurance (JHT) is a lump-sum cash benefit that paid to the workers when retired,

died, or permanently disabled”. Describing a nation‟s policy, in the form of

regulations, is the necessity to measure the commitment of a nation in developing

its people. Indonesia, as a part of the global world, has signed numerous world

conventions and must be held accountable in improving the social welfare and

protection for its citizens. In the implementation of JHT-SJSN, the findings are: (1)

the nation‟s commitment has been relatively weak; (2) the regulations have been

inconsistent; (3) the regulatons have multiple interpretations; and (4) the advocacy

and socialisation have not been maximised. These findings are interconnected

with each other. The first, second, and third findings are based on the same

subject, which are Regulation No. 46, No. 60, and the Labour Minister Regulation

No. 19/2015, that were cascaded from SJSN Act. The fourth finding is subject to

the effort of BPJS Ketenagakerjaan. Because of the workers‟ resistance against

the Regulation No. 46/2015, the Regulation No. 60/2015 and the Labour Minister

Regulation No. 19/2015 were issued as a compromy – even though the content

tend to diverge from the what is stated in SJSN Act. The policy recommendation

for the Indonesian Government is to repeal the Labour Minister Regulation No.

19/2015 about the Procedures and Requirements of JHT Benefit Payment.

1 Chazali H. Situmorang; Doktor bidang Manajemen Pendidikan, Magister Science in Public Health, Pharmacist dan

Apoteker. Direktur Social Security Development Institute, Dosen Tetap FISIP UNAS. Ketua DJSN 2011-2015.


Regulations No. 60/2015 is also need to be revised, and directly referring to SJSN

Act article 35, 36, 37, and 38. In that revision, it is also needed to regulate the

mechanism of JHT claim payment under 10 years. BPJS Ketenagakerjaan must

intensify the advocacy and socialisation of JHT philosophy and benefit for workers,

so that they can age gracefully. BPJS Ketenagakerjaan Management has to

create the necessary system and operational procedure.

Keywords: Society or Nation; 1945 Constitution, Old Age Insurance (JHT);

retired, died, or permanently disabled; the nation‟s commitment has been relatively

weak; the regulations have been inconsistent; the regulatons have multiple

interpretations; the advocacy and socialisation have not been maximized; repeal

the Labour Minister Regulation No. 19/2015 ; . Regulations No. 60/2015 is also

need to be revised.

PENDAHULUAN

Menurut Socrates, Negara dengan para

pemimpin atau para penguasa yang

dipilih secara seksama oleh rakyat,

bertugas untuk menciptakan hukum.

Pikiran ini menggambarkan pentingnya

demokrasi dalam suatu negara. Pikiran

Socrates ini dikembangkan lebih lanjut

oleh Plato, muridnya yang banyak

menulis buku tentang Negara. Menurut

Plato, Negara sebenarnya bertujuan

untuk mengetahui atau mencapai atau

mengenal ide yang sesungguhnya.

Negara muncul atau ada karena adanya

macam-macam kebutuhan dan

keinginan manusia, yang menyebabkan

mereka harus bekerja sama, untuk

memenuhinya. Masing-masing dari

mereka tidak akan mampu memenuhi

kebutuhannya sendirian. Maka sesuai

dengan kecakapannya masing-masing,

tiap-tiap orang mempunyai tugasnya

sendiri dan bekerja sama untuk

memenuhi kepentingan bersama.

Kesatuan inilah yang kemudian disebut

masyarakat atau Negara2. Maka dari itu,

Negara harus memenuhi 3 syarat untuk

keberadaan suatu Negara, yaitu a)

adanya wilayah tertentu; b) adanya

rakyat; dan c) adanya pemerintah yang

berdaulat.

Indonesia, dilihat dari ketiga pilar syarat

negara tersebut, sesungguhnya sangat

kokoh dan luar biasa di antara negara-

negara dunia. Dari sisi wilayah,

Indonesia sangat strategis dengan lebih

dari pulau 17.000, tanah yang luas, laut

yang luas dan dalam, iklim tropis. Dari

sisi rakyat, jumlahnya mencapai lebih

dari 250 juta atau nomor empat dunia.

Dari sisi pemerintahan, konstitusi

Indonesia sangat berdaulat, dengan

sistem demokrasi yang dikagumi dunia.

Dalam kerangka Negara yang berdaulat

dengan konstitusi UUD 1945 yang kuat,

salah satu ketentuan kita miliki adalah

penyelenggaraan jaminan sosial bagi

2 Soehino, Ilmu Negara, Liberty Yogyakarta, 1998, hal

14,15.17


seluruh rakyat, yang diamanatkan dalam

pasal 28H ayat (3) mengenai hak

terhadap jaminan sosial dan

mempertimbangkan pasal 34 ayat (2).

Jaminan sosial juga dijamin dalam

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa

tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948

dan ditegaskan dalam Konvensi ILO

nomor 102 tahun 1952 yang

menganjurkan semua negara untuk

memberikan perlindungan minimum

kepada setiap tenaga kerja. Sejalan

dengan ketentuan tersebut, Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia dalam TAP Nomor

X/MPR/2001 menugaskan Presiden

untuk membentuk Sistem Jaminan

Sosial Nasional dalam rangka

memberikan perlindungan sosial yang

menyeluruh dan terpadu.3

Pengertian jaminan sosial begitu

beragam dalam berbagai literatur, akan

tetapi memiliki kesamaan esensi. Dalam

pendekatan asuransi sosial, jaminan

sosial dimaknai sebagai teknik atau

metode penanganan resiko yang terkait

dengan hubungan kerja berbasis pada

hukum bilangan besar (law of large

numbers). Dari sisi bantuan sosial,

jaminan sosial berarti dukungan

pendapatan bagi komunitas yang kurang

beruntung untuk keperluan konsumsi.

Maka dari itu jaminan sosial berarti

sebagai (1) salah satu faktor ekonomi

seperti konsumsi, tabungan dan

3 UU SJSN; Penjelasan Atas Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, alinea 2

subsidi/konsesi untuk redistribusi resiko;

(2) instrumen Negara untuk redistribusi

resiko sosial ekonomi melalui tes

kebutuhan (means test application),

yaitu tes apa yang telah dimiliki peserta

baik berupa rekening tabungan maupun

kekayaan nyata; (3) program

pengentasan kemiskinan yang

ditindaklanjuti dengan pemberdayaan

komunitas, dan (4) sistem perlindungan

dasar untuk penanggulangan hilangnya

sebagian pendapatan pekerja sebagai

konsekuensi resiko hubungan kerja.

Pemahaman jaminan sosial secara

spesifik adalah sebagai sistem

perlindungan dalam bentuk dukungan

pendapatan (income support) bagi setiap

orang yang memerlukannya melalui

seperangkat uji kebutuhan (means test)

oleh lembaga yang berwenang

(Purwoko, 2011). 4 Lembaga-lembaga

yang berwenang melakukan means test

di beberapa Negara adalah institusi

pajak di Inggris dan institusi Central

Point di Australia. Aplikasi uji kebutuhan

diperlukan untuk mewujudkan keadilan

bahwa penerima manfaat jaminan sosial

adalah memang benar-benar orang yang

berhak dan membutuhkan dukungan

pendapatan.

UU SJSN menjelaskan bahwa pilar

jaminan sosial terdiri dari bantuan sosial,

tabungan wajib, dan asuransi sosial.

Bantuan sosial adalah suatu sistem

untuk mengurangi kemiskinan dengan

4 Purwoko, Bambang, Sistem Proteksi Sosial Dalam

Dimensi Ekonomi. Oxford Graventa Indonesia, Jakarta, hal 39-45.


penggunaan dana dari pajak (yang

dimasukan ke dalam APBN dan

dikeluarkan sebagai PBI-Penerima

Bantuan Iuran). Tabungan wajib

(provident fund) adalah skema tabungan

bagi peserta sendiri seperti JHT.

Asuransi sosial adalah program wajib

yang menggunakan dana yang berasal

dari iuran peserta atau pihak lain dan

atau didanai oleh pemerintah khusus

bagi penduduk miskin. Model asuransi

sosial ini dinilai paling baik dan efektif

untuk membiayai jaminan sosial.

Landasan utama SJSN adalah bahwa

jaminan sosial merupakan program

Negara yang bertujuan memberikan

kepastian perlindungan dan

kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia. Dengan program SJSN

diharapkan setiap penduduk dapat

memenuhi kebutuhan dasar hidup

secara layak apabila terjadi hal-hal yang

dapat mengakibatkan hilang atau

berkurangnya pendapatan seperti

menderita sakit, mengalami kecelakaan,

kehilangan pekerjaan, memasuki usia

lanjut atau pension.5

Jaminan sosial merupakan komponen

dari Perlindungan Sosial, disamping

bantuan sosial. Di Indonesia sudah ada

tata aturan tentang kewajiban

pemerintah (sebagai penyelenggara

Negara) untuk melaksanakan program

perlindungan sosial. Tatanan kebijakan

untuk penyelenggaraan program

jaminan sosial diatur UU SJSN, dan UU

5 Ibid. alinea 3

BPJS. Sementara program bantuan

sosial lainnya seperti program raskin,

PKH, perumahan rakyat, dan bantuan

langsung tunai diselenggarakan

langsung oleh pemerintah melalui

Kementerian terkait.

UU SJSN dan BPJS mengatur bahwa

negara membentuk dua badan sebagai

penyelenggara jaminan sosial yang

bertanggung jawab langsung kepada

Presiden yaitu BPJS Kesehatan dan

BPJS Ketenagakerjaan. UU Nomor 24

tahun 2011 merupakan “akte kelahiran”

yang mencantumkan kelahiran badan

bernama BPJS Kesehatan dan

BPJS Ketenagakerjaan dari dua „ibu‟

yang bernama PT Askes dan PT

Jamsostek. Kedua „ibu‟ ini sudah

ditetapkan akan berakhir keberadaannya

sesudah melahirkan kedua badan

tersebut pada tanggal 1 Januari 2014.6

Khusus untuk BPJS Ketenagakerjaan,

UU BPJS telah mengatur bahwa per 1

Januari 2014, Program Jaminan

Kesehatan diserahkan kepada BPJS

Kesehatan. Maka BPJS

Ketenagakerjaan menyelenggarakan

JKK, JKM, dan JHT dengan tetap

mengacu UU 3/1992 tentang

Jaminan Sosial Tenaga Kerja sampai

akhir Juni 2015. Sejak 1 Juli

2015 BPJS Ketenagakerjaan

menyelenggarakan progam JKK, JKM,

JHT dan JP sesuai dengan UU SJSN

6 Situmorang, Chazali H.; Reformasi Jaminan Sosial di

Indonesia.Transformasi BPJS: “Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan”. CINTA INDONESIA, Depok, 2013, hal. 40


dan UU BPJS. Sementara aturan

pelaksaaan dalam bentuk PP keempat

program tersebut sudah diterbitkan satu

hari sebelum berlakunya (1 Juli 2015).

Program Jaminan Hari Tua

Pada tanggal 30 Juni 2015, pemerintah

telah menerbitkan Peraturan Pemerintah

Nomor 46 tahun 2015 Tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Hari

Tua sebagaimana diamanatkan dalam

Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (3)

Undang-Undang nomor 40 Tahun 2004

Tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional.

Dalam PP Nomor 46/2015, pada

Ketentuan Umum Pasal 1, ayat 1

menyatakan “Jaminan Hari Tua yang

selanjutnya disingkat JHT adalah

manfaat uang tunai yang dibayarkan

sekaligus pada saat peserta memasuki

usia pensiun, meninggal dunia atau

mengalami cacat total tetap”. Ketentuan

Umum tersebut dalam normanya

diuraikan lebih lanjut pada Bab IV

Manfaat dan Tata Cara Pembayaran,

Bagian kesatu Manfaat Jaminan Hari

Tua Pasal 22 yang secara utuh berbunyi

“(1) Manfaat JHT adalah berupa uang

tunai yang dibayarkan apabila Peserta

berusia 56 tahun, meninggal dunia, atau

mengalami cacat total tetap; (2)

Besarnya manfaat JHT adalah sebesar

nilai akumulasi seluruh iuran yang telah

disetor ditambah hasil

pengembangannya yang tercatat dalam

rekening perorangan Peserta; (3)

Manfaat JHT sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibayar secara sekaligus;

(4) Dalam rangka mempersiapkan diri

memasuki masa pensiun, pembayaran

manfaat JHT sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dapat diberikan sebagian

sampai batas tertentu apabila Peserta

telah memiliki masa kepesertaan paling

singkat 10 tahun; (5) Pengambilan

manfaat JHT sampai batas tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

paling banyak 30% dari jumlah JHT

yang peruntukannya untuk

kepemilikan rumah atau paling

banyak 10% untuk keperluan lain

sesuai persiapan memasuki masa

pensiun; (6) Pengambilan manfaat JHT


hanya dapat dilakukan untuk satu kali

selama menjadi Peserta; (7) BPJS

Ketenagakerjaan wajib memberikan

informasi kepada Peserta mengenai

besarnya saldo JHT beserta hasil

pengembangannya satu kali dalam satu

tahun.

Berikutnya pada Bagian kedua Tata

Pembayaran Jaminan Hari Tua, Pasal

26 berbunyi “(1) Manfaat JHT wajib

dibayarkan kepada Peserta apabila:

a. peserta mencapai usia pensiun;

b. Peserta mengalami cacat total tetap;

c. Peserta meninggal dunia atau;

d. Peserta meniggalkan Indonesia untuk

selama-lamanya; (2) Manfaat JHT bagi

Peserta yang mencapai usia pensiun

diberikan kepada Peserta pada saat

memasuk usia pensiun; (3) Manfaat

JHT bagi peserta yang dikenai

pemutusan hubungan kerja atau


berhenti bekerja sebelum usia

pensiun, dibayarkan pada saat

Peserta mencapai usia 56 tahun; (4)

Dalam hal Peserta mengalami cacat

total tetap, hak atas manfaat JHT

diberikan kepada Peserta; (5) Dalam hal

Peserta meninggal dunia sebelum

mencapai usia pensiun, hak atas

manfaat JHT diberikan kepada ahli waris

sebagaimana dimaksud dalam pasal 23

ayat (2); (6) Dalam hal Peserta tenaga

kerja asing atau warga Negara

Indonesia meninggalkan Indonesia untuk

selama-lamanya, manfaat JHT diberikan

kepada Peserta yang bersangkutan.

Jika kita lihat amanat sebenarnya dari

UU SJSN dalam kaitannya dengan

Program JHT, pada Pasal 35, 36, 37,

dan 38. Terkait dengan manfaat JHT di

PP 46/2015 (Ketentuan Umum dan

Pasal 22) sudah mengacu pada UU

SJSN, kecuali ayat (5) Pasal 22 PP

46/2015, tidak ada

diperintahkan/diamanatkan dalam UU

SJSN.

Dalam perjalanannya, PP 46/2015

ditolak oleh para Pekerja melalui

berbagai organisasi Buruh. Mereka

melakukan demonstrasi secara besar-

besaran. Para buruh yang merasa hak

JHT nya dipermainkan, mengancam

akan merusak Kantor BPJS

Ketenagakerjaan. Agus Pambagio,

pengamat kebijakan publik dalam media

online Detikcom (6 Juli 2015),

berkomentar “Publik, buruh dan

perusahaan swasta bingung ketika

terjadi perubahan kebijakan berkait

dengan pencairan JHT secara tiba-tiba

karena selama ini tidak pernah ada

penjelasan, baik dari pengelola JHT

(BPJS Ketenagakerjaan) maupun

Kementerian Tenaga Kerja. Akibatnya

terjadi penolakan publik dan yang

menjadi sasaran adalah Presiden,

sebagai penanda tangan PP”.

Gelombang demonstrasi yang semakin

besar dianggap mengganggu Istana

sehingga sekitar 42 hari kemudian,

Presiden Jokowi melakukan perubahan

atas PP 46/2015, dengan keluarnya PP

60/2015, Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun

2015 Tentang Penyelenggaraan

Program Jaminan Hari Tua, pada

tanggal 12 Agustus 2015.

Fokus perubahan pada PP 60/2015,

adalah pada Pasal 26, dengan

mengalami perubahan dan berbunyi “(1)

Manfaat JHT wajib dibayarkan kepada

Peserta apabila: a. peserta mencapai

usia pensiun; b. Peserta mengalami

cacat total tetap; c. Peserta meninggal

dunia atau; d. Peserta meniggalkan

Indonesia untuk selama-lamanya; (2)

Manfaat JHT bagi Peserta yang

mencapai usia pensiun sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan

kepada Peserta; (3) Manfaat JHT bagi

peserta yang mengalami cacat total

tetap sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b diberikan kepada Peserta

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; (4) Manfaat JHT

bagi Peserta yang meninggal dunia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c


sebelum mencapai usia pension

diberikan kepada ahli waris

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

ayat (2); (5) Ketentuan lebih lanjut

mengeai tata cara dan persyaratan

pembayaran manfaat JHT


diatur dengan Peraturan Menteri.

Pada PP Nomor 60/2015 tersebut, ayat

(3) dan ayat (6) Pasal 26 PP 46/2015

dihilangkan.

Dalam jangka waktu tidak terlalu lama (7

hari), terbitlah Peraturan Menteri Tenaga

Kerja Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan

Persyaratan Pembayaran Manfaat

Jaminan Hari Tua, tanggal 19 Agustus

2015. Pertimbangan dasarnya merujuk

pada PP 60 Tahun 2015, khususnya

pada Pasal 26 ayat (5), Permenaker ini

ditengarai dapat menenangkan para

Pekerja, karena pasal-pasalnya dibuat

multitafsir, dan mengaburkan hakekat

usia pensiun, sebagai masa berakhirnya

seseorang bekerja karena usia pensiun.

Rancunya pemahaman tentang

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),

yang merupakan domain dari Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan dicampuradukan

dengan UU SJSN. Dalam UU 13/2003,

jelas bahwa PHK berkaitan dengan hak

mendapatkan pesangon Peserta,

sedangkan UU SJSN dan UU BPJS

mensyaratkan JHT untuk usia pensiun,

cacat total tetap selama bekerja, dan

meninggal dunia selama bekerja.

Memang lahirnya PP 60/2015 dan

Permenaker Nomor 19/2015, dapat

meredakan amarah Pekerja, dan pekerja

yang mengalami PHK bersama-sama

mengambil JHT, walaupun masa kerja

mereka dibawah 10 tahun bahkan

kebanyakan dibawah 5 tahun. Dana JHT

di rekening BPJS Ketenakerjaan di

berbagai cabang dengan cepat

berpindah ke kantong Peserta. Direktur

Perluasan Kepesertaan BPJS

Ketenagakerjaan E. Ilyas Lubis dalam

Dialog Nasional bersama Serikat

Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di

Jakarta 31 Maret 2016 menyatakan

“Meningkatnya pencairan dana JHT itu

terjadi setelah terbitnya Permanaker No.

19/2015 dan meningkatnya jumlah

pemutusan hubungan kerja”.

TEMPO.CO, menyebutkan BPJS

Ketenagakerjaan mencairkan dana

Jaminan Hari Tua rata-rata Rp. 50 miliar

hingga Rp. 55 miliar setiap hari pada

periode Januari – Maret 2016 sebagai

akibat berubahnya filosofi dari bekal di

hari tua menjadi jaring pengaman sosial

saat ini.

METHODOLOGI

Kajian tentang Komitmen Negara Dalam

Memberikan Jaminan Hari Tua bagi

Pekerja, dilakukan dengan pendekatan

Deskriptif, dengan memotret kebijakan-

kebijakan Negara dalam bentuk Hukum

Negara yang dilaksanakan oleh

pemerintah sebagai Penyelenggara

Negara. Pisau analisis yang digunakan

adalah mencermati secara kritis semua

produk hukum yang terkait dengan


penyelenggaraan jaminan sosial dengan

fokus pada Program Jaminan Hari Tua

bagi para Pekerja.

Skema Kerangka Fikir Regulasi Tersistem

Kerangka berpikir Regulasi Tersistem,

menitikberatkan pada cara kebijakan

Negara mewujudkan Komitmen Negara

terhadap masyarakatnya dilakukan dan

berlangsung secara berkesinambungan.

Kebijakan Negara adalah suatu

kebijakan publik yang direalisasikan

dalam keputusan atau ketetapan

pemerintah (sebagai penyelenggara

Negara) untuk melakukan tindakan yang

dianggap membawa dampak baik bagi

kehidupan warga Negara. 7 Menurut

Bridgman and Davis8, kebijakan publik

pada umumnya mengandung

pengertian mengenai “whatever

government choose to do or not to do”

7 Situmorang, Chazali H; Mutu Pekerja Sosial di Era

Otonomi Daerah, CINTA Indonesia, Depok, 2013, hal. 32 8 Peter Bridgman & Glyn Davis, the Australian policy

handbook, CrowsNest: Allen and Unwin 2004, hal 4.

apa saja yang dipilih oleh pemerintah

untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Kebijakan Negara dalam bentuk

perundang-undangan sebagai suatu

produk hukum beserta aturan

turunannya menjadi suatu keniscayaan

untuk mengetahui sejauh mana

komitmen Negara dalam membangun

masyarakatnya.

Kerangka berpikir tersistem ditujukan

pada produk UU, Peraturan Pemerintah,

Peraturan Menteri yang terkait dengan

penyelenggaraan Program Jaminan

Hari Tua.

HASIL ANALISIS

Dari berbagai fakta regulasi yang telah

dikeluarkan pemerintah sebagai

penyelenggara Negara yang berkaitan

UNDANG-UNDANG

PERATURAN PEMERINTAH

Perpres/Permen


dengan penyelenggaraan Program JHT

diperoleh gambaran sebagai berikut:

1. Lemahnya komitmen Negara;

Penyelenggara Negara adalah

pemerintah, dan UU SJSN sudah

mengamanatkan untuk segera

membuat Undang-Undang BPJS,

Peraturan Pemerintah dan Peraturan

Presiden sebagai aturan

pelaksanaannya. Undang-Undang

BPJS baru dapat dibentuk (2011) 9

atau setelah tujuh tahun. PP dan

Perpres terkait BPJS Kesehatan

diselesaikan 2 hari menjelang

diluncurkannya BPJS Kesehatan dan

BPJS Ketenagakerjaan 1 Januari

2014. Dan PP terkait Program JKK,

JKM, JHT dan JP diselesaikan 30

Juni 2015, satu hari menjelang

dimulainya keempat program tersebut

yang sesuai dengan UU BPJS.

Secara faktual, rentang waktu 9 – 10

tahun untuk menyusun regulasi yang

diamanatkan UU SJSN merupakan

indikasi kuat bahwa komitmen

Negara yang dimanifestasikan oleh

pemerintah sebagai penyelenggara

Negara masih lemah (late and injury

time).

2. Inkonsistensi Regulasi: substansi

PP 46/2015, melampaui amanat UU

SJSN, pada Pasal 22 ayat (5), dana

JHT dapat diambil setelah 10 tahun

9 Situmorang, Chazali H.; Reformasi Jaminan Sosial di

Indonesia.Transformasi BPJS: “Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan”. CINTA INDONESIA, Depok, 2013, hal. 85

sebanyak 30% untuk pemilikan

rumah. Padahal tidak ada norma

dalam pasal-pasal terkait JHT di UU

SJSN yang menyebutkan bahwa

dana JHT dapat digunakan untuk

pemilikan rumah. Perumahan untuk

rakyat sudah diatur tersendiri dalam

Undang-Undang Tentang

Perumahan. Kewajiban BPJS

Ketenagakerjaan adalah memberikan

uang JHT secara tunai. Namun

inkonsistensi terlihat pada PP

60/2015, diikuti Permenaker nomor

19/2015 sebagai turunannya.

Inkonsistensi dengan UU SJSN

mencakup antara lain tidak ada

norma dalam UU SJSN yang

menyebutkan atau mendelegasikan

wewenang kepada Menteri Tenaga

Kerja untuk menerbitkan Peraturan

Menteri Tenaga Kerja yang mengatur

Tata Cara dan persyaratan

pembayaran manfaat JHT. Isi

Permenaker Nomor 19/2015,

menjungkirbalikkan hierarkhi regulasi,

dan melampaui wewenangnya.

Permenaker tersebut meniadakan

syarat usia pensiun untuk

mendapatkan JHT, dan syarat 10

tahun dalam membayar iuran

sebelum dapat mengambil pinjaman

JHT, dan menjadikan „PHK‟ atau

„diberhentikan oleh pemberi kerja‟

tanpa memperhatikan syarat masa

kerja 10 tahun, peserta bahkan boleh

mengambil JHT hanya setelah 5

tahun. Fungsi JHT sudah berubah

dari Jaminan Hari Tua menjadi

jaringan pengaman sosial. Dengan


inkonsistensi regulasi Program JHT,

Menaker dapat dikategorikan

“melampui wewenangnya” atas

substansi Permenaker yang

diterbitkannya.

3. Multitafsir Regulasi: peraturan yang

dibuat seharusnya tidak menimbulkan

multitafsir, supaya para

penyelenggara tidak kebingungan

dalam melaksanakan peraturan

tersebut. Permenaker 19/2015, pasal-

pasalnya multitafsir. Substansinya

mencampuradukkan UU SJSN

dengan UU 13/2003 tentang

Ketenagakerjaan. UU SJSN tidak

ditujukan untuk mengatur tentang

Pemutusan Hubungan Kerja, tetapi

memberikan jaminan untuk

mendapatkan jaminan sosial bagi

Pekerja. Pasal 156 UU 13/2003, ayat

(1) berbunyi” Dalam hal terjadi

pemutusan hubungan kerja,

pengusaha diwajibkan membayar

uang pesangon dan/atau uang

penghargaan masa kerja dan uang

penggantian hak seharusnya

diterima”. Upaya mengalihkan

tanggung jawab PHK dikaitkan

dengan JHT sangat merugikan

Pekerja, karena pengusaha

mengganggap bahwa dengan

meloloskan JHT bagi yang di PHK ke

BPJS Ketenagakerjaan, maka

Pekerja tidak mendapatkan hak

pesangon. Urusan administrasi

pesangon pun lebih rumit, tidak

selancar mendapatkan JHT dari

BPJS Ketenagakerjaan.

4. Advokasi dan sosialisasi belum

maksimal: BPJS Ketenagakerjaan,

semasa transisi program dari UU

3/92, ke UU SJSN, periode Januari

2014 sampai Juni 2015, belum

melakukan advokasi dan sosialisasi

secara maksimal kepada stakeholder

(pengusaha dan pekerja), terkait

dengan perubahan fundamental

program JHT dalam UU 3/92 dari UU

SJSN, khususnya terkait jangka

waktu pengambilan JHT dari 5 tahun

menjadi 10 tahun dan hanya dapat

diambil pada saat usia pensiun.

Kewajiban sosialisasi oleh BPJS

Ketenagakerjaan sudah diatur dalam

Penjelasan Pasal 61 (UU BPJS huruf

b berbunyi: “Penyiapan operasional

BPJS Ketenagakerjaan untuk

program jaminan kecelakaan kerja,

jaminan hari tua, jaminan pensiun,

dan jaminan kematian mencakup

antara lain: a. menyusun sistem dan

prosedur operasional yang diperlukan

untuk beroperasinya BPJS

Ketenagakerjaan, dan b. melakukan

sosialisasi kepada seluruh

pemangku kepentingan jaminan

kecelakaan kerja, jaminan hari tua,

jaminan pensiun dan jaminan

kematian”.

PEMBAHASAN

Realitas sosial baru memerlukan

perspektif baru. Masyarakat Indonesia

yang semakin maju ditandai dengan

kapasitas individu untuk mengkritisi

kebijakan dan kekuasaan. Pada saat

yang sama, kemampuan pranata sosial


yang membentuk abad kedua puluh

secara signifikan untuk memahami

situasi ternyata melemah dalam

beberapa dasawarsa terakhir. Adolp

Lowe menyatakannya secara cerdas

sebagai (1971: 563), kita sedang

menyaksikan perubahan dari dunia

tempat realitas sosial muncul otomatis

ke dunia tempat realitas sosial

direkayasa. Realitas sosial baru ini

memunculkan masyarakat maju sebagai

masyarakat berpengetahuan. 10

Indonesia sebagai negara yang menuju

ke negara maju seiring dengan

perkembangan politik, ekonomi dan

budaya dunia. Amandemen UU Dasar

1945 dengan program jaminan sosial

sebagai hak dasar bagi masyarakat

Indonesia merupakan salah satu contoh

penyesuaian dengan perubahan dunia

tersebut. Kewajiban Negara untuk

menyelenggarakan program jaminan

sosial telah menjadi keputusan politik

Negara. Masyarakat Indonesia yang

maju dan berpengetahuan sadar akan

hak-haknya, walaupun masih perlu

dilakukan advokasi dan sosialisasi atas

kewajibannya sebagai warga

masyarakat/warga Negara..

Indonesia telah menandatangani

berbagai konvensi internasional seiring

usaha untuk meningkatkan

kesejahteraan dan perlindungan sosial

bagi rakyatnya. Sebagai masyarakat

berpengetahuan, keterbukaan,

kejujuran, komitmen, integritas dan etos

10

George Ritzer & Barry Smart; Handbook TEORI SOSIAL, Nusamedia, Jakarta, 2012, hal. Hal 986

kerja harus menjadi tolok ukur bersama

dalam kinerja untuk mencapai sasaran

program.

Peresmian BPJS merupakan tonggak

sejarah baru bagi bangsa dan Negara

Indonesia dalam memenuhi hak-hak

konstitusional warga negaranya dan

mewujudkan kesejahteraan rakyat. 11

Kondisi ideal yang dicita-citakan Negara

ini telah tertuang dalam UU SJSN dan

UU BPJS, walaupun diakui masih

ditemukan kelemahan di beberapa

substansi antar lain tentang posisi

PT. Taspen dan PT. Asabri yang harus

menyerahkan programnya kepada

BPJS Ketenagakerjaan pada tahun

2029. UU BPJS mengamanatkan pada

kedua BUMN tersebut untuk menyusun

“Roadmap” penyerahan program

dimaksud. Berbagai kalangan

berpendapat, tidak mudah bagi kedua

BUMN tersebut untuk menyusun

Roadmap menuju “liang kubur” nya

sendiri.

Pemerintah telah menyusun aturan

pelaksanaan berupa PP maupun

Perpres terkait implementasi BPJS

Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Dalam program JHT, tiga produk hukum

telah diterbitkan yaitu PP 46/2015, yang

kemudian diubah dengan PP 60/2015,

dan Permenaker 19/2015. Meskipun kita

ketahui tidak ada satu pasalpun dalam

UU SJSN dan UU BPJS yang

11

Situmorang, Chazali H; Dinamika Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Era SJSN, Social Security Development Institute (SSDI), Depok, 2015, hal.VII.


“memerintahkan” Program JHT diatur

dengan Permenaker.

Hasil Analisis yang diuraikan diatas

menunjukkan ada 4 masalah besar

dalam implementasi program JHT

SJSN, yaitu pertama, Lemahnya

komitmen Negara; kedua,

Inkonsistensi Regulasi; ketiga,

Multitafsir regulasi; dan keempat,

advokasi dan sosialisasi yang belum

maksimal. Keempat kelemahan ini

saling berkaitan satu sama lain.

Kelemahan pertama, kedua dan ketiga

bersumber dari subjek yang sama yaitu

PP 46, PP 60, dan Permenaker

19/2015, dengan merujuk pada UU

SJSN. Masalah sosialisasi dan advokasi

yang belum maksimal oleh BPJS

Ketenagakerjaan ditengarai sebagai

pemicu marahnya Pekerja pada

peluncuran PP 46/2015 yang

sebenarnya telah mengacu UU SJSN.

Pemerintah yang lebih mengutamakan

kepentingan politik kekuasaan daripada

politik konstitusi kemudian melakukan

perubahan dan terbitlah PP 60/2015

dan Permenaker 19/2015, yang jauh

menyimpang dari amanat UU SJSN.

Presiden sebagai Kepala Negara dan

Kepala Pemerintahan disamping

memiliki atribusi kewenangan juga diberi

delegasi kewenangan untuk membuat

peraturan pelaksanaan Undang-

Undang. Kewenangan tersebut harus

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Untuk itu, Presiden ditopang oleh

kelembagaan pemerintahan dan

birokrasi dengan berbagai fasilitas

pendukungnya. Tidak ada alasan untuk

tidak memenuhi kewajiban yang

diembannya sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang.12

Sistem Jaminan Sosial lahir dalam

peraturan perundang-undangan untuk

menjamin terpenuhinya hak asasi setiap

orang atas jaminan sosial dan

terpenuhinya tugas Negara untuk

mengembangkan sistem jaminan sosial

bagi seluruh rakyat. Presiden bertugas

melaksanakan perundang-undangan

secara memadai dan operasional agar

sistem jaminan sosial nasional

terselenggara secara efektif. Sumpah

Presiden untuk menjalankan undang-

undang ini harus dipenuhi.13

Implementasi program JHT sesuai

dengan SJSN diatur dalam Permenaker

19/2015, khususnya terkait Tata Cara

dan Syarat Pembayaran Manfaat

Jaminan Hari Tua. Kerancuan regulasi

tersebut sangat rumit dan

membingungkan. Lihat pasal 3, ayat (2)

dan (3), bagaimana dengan „halusnya‟

mengaitkan usia pensiun dengan

pengunduran diri Peserta, dan Peserta

terkena pemtusan hubungan kerja.

Jelas ayat (2) dan (3) tersebut tidak ada

dalam pasal-pasal JHT di UU SJSN.

Demikian juga lihat Pasal 5 dan Pasal 6

tentang syarat usia pensiun menjadi

kabur, dan batas 10 tahun sudah tidak

ada bahkan kurang dari 5 tahun,

12

Asih Eka Putri & A.A. OkaMahendra; Transformasi setengah hati Persero, Pustaka MARTABAT, 2013, hal. Hal 2 13

Ibid.


sehingga dapat ditafsirkan JHT dapat

ambil. Kondisi multitafsir akan

menimbulkan kebingungan bagi

penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan

di lapangan. Permenaker ini patut

diduga sebagai usaha pemerintah

dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja

untuk menenangkan Pekerja, dan

dipihak lain memberi kelonggaran

pengusaha untuk tidak membayar

pesangon, karena pekerja sudah

mendapat JHT, dengan alasan bahwa

pengusaha telah membayarkan 3,7%

dari 5,7% iuran JHT pekerjanya.

Dalam situasi ini, BPJS

Ketenagakerjaan seharusnya tidak

menerima begitu saja kebijakan

Menaker tersebut. BPJS

Ketenagakerjaan sesuai dengan

wewenang dan tanggungjawabnya

dalam Undang-Undang SJSN dan

Undang-Undang BPJS, perlu

melakukan komunikasi intens dengan

Menaker bahwa kebijakan Menteri

tersebut menyebabkan penghindaran

pengusaha membayar pesangon yang

bertentangan UU 13/2003 pasal 156

dan merugikan bagi pekerja dalam

jangka panjang. Menteri Tenaga Kerja

seharusnya mempertimbangkan bahwa

BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana

JHT yang akumulasinya Rp. 180 Triliun

akan cepat berkurang jika diambil oleh

Pekerja yang belum memenuhi syarat

(menurut UU). Sementara itu

pemerintah membutuhkan dana untuk

menggerakan pembangunan,

bandingkan dengan target Tax Amnesty

yang hanya Rp. 165 Triliun.

Pekerja dengan masa kerja pendek

tentu hanya mendapat uang tidak

seberapa dibandingkan uang pesangon.

BPJS Ketenagakerjaan perlu

memberikan penyadaran bagi pekerja

bahwa uang JHT disimpan,

dikembangkan dan dijamin oleh Negara

agar nantinya diberikan saat Pekerja

memasuki usia pensiun. Ketika pekerja

secara fisik sudah tidak kuat bekerja

sedangkan kebutuhan hidup tidak

pernah berhenti, uang JHT yang didapat

akan bermakna untuk modal usaha di

usia pensiun tersebut. Sementara itu

kebutuhan hidup akibat PHK, Undang-

Undang mewajibkan pengusaha

bertanggungjawab untuk memberikan

pesangon dan/atau uang penghargaan

masa kerja dan uang penggantian hak

yang seharusnya diterima.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil

analisis dan pembahasan yang

diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

Pemerintah dalam hal ini Menteri

Tenaga Kerja disarankan untuk

mencabut Peraturan Menteri Tenaga

Kerja Nomor 19 tahun 2015 Tentang

Tata Cara Dan Persyaratan

Pembayaran Manfaat Jaminan Hari

Tua, karena bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan

diatasnya.


1. PP 60 Tahun 2015 perlu direvisi,

dan merujuk pada Pasal 35, 36, 37

dan 38 UU SJSN. Revisi menyangkut

mekanisme masa transisi untuk

pembayaran klaim JHT yang masa

pembayaran iurannya dibawah 10

tahun.

2. BPJS Ketenagakerjaan harus

melakukan advokasi dan sosialisasi

secara massif tentang filosofi dan

manfaat JHT bagi Pekerja, agar

kehidupan hari tua mereka lebih

terjamin.

3. Manajemen BPJS Ketenagakerjaan

menyusun sistem dan prosedur

operasional yang diperlukan untuk

pelaksanaan operasional BPJS

Ketenagakerjaan.

PENUTUP

Kapal besar bernama BPJS

Ketenagakerjaan telah berlayar

mengarungi samudera Indonesia nan

luas dengan topan, badai dan

gelombang besar yang menghadang,

namun kita tak surut, dengan kekuatan

dan kecerdasan, kita menuju Jaminan

Sosial nasional yang paripurna.


DAFTAR PUSTAKA

Asih Eka Putri & A.A. Oka Mahendra (2013), Transformasi Setengah Hati Persero,

Pustaka : MARTABAT, Jakarta

Bridgman Peter & Davis Glyn (2004), the Australian Policy Handbook. Allen and Uwin

Nest : NSW

George Ritzer & Barry Smart (2001), Handbook TEORI SOSIAL, Nusamedia Bandung.

Purwoko, Bambang, (2011), Sistem Proteksi Sosial Dalam Dimensi Ekonomi. Oxford

Graventa : Indonesia, Jakarta.

Situmorang, Chazali,H (2013), Mutu Pekerja Sosial di Era Otonomi Daerah. CINTA

Indonesia, Depok

Situmorang, Chazali H,(2013), Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia Transformasi

BPJS:”Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan” CINTA Indonesia, Depok

Situmorang, Chazali H, (2016), Dinamika Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Era

SJSN, Social Security Development Institute (SSDI), Depok

Soehino, (1998), Ilmu Negara, Liberty Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek

Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program

Jaminan Hari Tua


Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program

Jaminan Hari Tua,

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Dan

Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua


THE NATION’S COMMITMENT IN OLD AGE INSURANCE FOR WORKERS

Written by: Chazali H. Situmorang1

Abstract

The existence of a nation is to fulfill multiple needs and wants, that requires the

people to work together in order to fulfill their needs – as they could not fulfill it

has individually. Thus, based on each persons’ skill, each of them has their own

tasks and work together to fulfill their needs. This unity is called society or

nation. In a sovereign nation framework based on the 1945 Constitution, one of

them is to provide social security for every citizens. Social security is also stated

in the 1948 United Nations’ Declaration of Human Rights, and further

emphasised in International Labour Organisation’s Convention No. 102/1952.

Aligned with those regulations, the Indonesian Parliament (MPR-RI) in TAP No.

X/MOR/2001 assign the President to create Nasional Social Security System

(SJSN) to provide a integrated and comprehensive social security. In June 30th

2015, the Government issued Regulation No. 46/2015 about the Pension Plan –

based on the Act No. 40/2004 about the National Social Security System. In the

Regulation No. 46/2015, article 1 about the general requirement, section 1 that

states “Old Age Insurance (JHT) is a lump-sum cash benefit that paid to the

workers when retired, died, or permanently disabled”. Describing a nation’s

policy, in the form of regulations, is the necessity to measure the commitment of

a nation in developing its people. Indonesia, as a part of the global world, has

signed numerous world conventions and must be held accountable in improving

the social welfare and protection for its citizens. In the implementation of JHT-

SJSN, the findings are: (1) the nation’s commitment has been relatively weak;

(2) the regulations have been inconsistent; (3) the regulatons have multiple

interpretations; and (4) the advocacy and socialisation have not been

maximised. These findings are interconnected with each other. The first,

second, and third findings are based on the same subject, which are Regulation

No. 46, No. 60, and the Labour Minister Regulation No. 19/2015, that were

cascaded from SJSN Act. The fourth finding is subject to the effort of BPJS

Ketenagakerjaan. Because of the workers’ resistance against the Regulation

No. 46/2015, the Regulation No. 60/2015 and the Labour Minister Regulation

No. 19/2015 were issued as a compromy – even though the content tend to

diverge from the what is stated in SJSN Act. The policy recommendation for the

Indonesian Government is to repeal the Labour Minister Regulation No.

19/2015 about the Procedures and Requirements of JHT Benefit Payment.

Regulations No. 60/2015 is also need to be revised, and directly referring to

1 Chazali H. Situmorang; Doktor bidang Manajemen Pendidikan, Magister Science in Public Health, Pharmacist

dan Apoteker. Direktur Social Security Development Institute, Dosen Tetap FISIP UNAS. Ketua DJSN 2011-2015.


SJSN Act article 35, 36, 37, and 38. In that revision, it is also needed to regulate

the mechanism of JHT claim payment under 10 years. BPJS Ketenagakerjaan

must intensify the advocacy and socialisation of JHT philosophy and benefit for

workers, so that they can age gracefully. BPJS Ketenagakerjaan Management

has to create the necessary system and operational procedure.

Keywords: Society or Nation; 1945 Constitution, Old Age Insurance (JHT);

retired, died, or permanently disabled; the nation’s commitment has been

relatively weak; the regulations have been inconsistent; the regulatons have

multiple interpretations; the advocacy and socialisation have not been

maximized; repeal the Labour Minister Regulation No. 19/2015 ; . Regulations

No. 60/2015 is also need to be revised.

INTRODUCTION

According to Socrates, the State which

has leaders or rulers carefully chosen

by the people, has a duty to create

laws. This thought illustrates the

importance of democracy in a

country. Socrates’s idea was further

developed by Plato, his disciple who

has written many books about

States. According to Plato, the State

actually aims to find or reach or get to

know the real idea. Countries appear or

exist due to a variety of human needs

and desires, in which they must work

together to meet them. Each of them

will not be able to meet their needs

alone. Then, in accordance with each

person’s respective capacity, s/he has

her/his own duties and must work

together to meet common

interests. Unity is then referred to as

the society or State 2 . Therefore, the

State must meet three requirements to

exist, namely a) specific territories; b)

people; and c) sovereign government.

2 Soehino, Ilmu Negara, Liberty Yogyakarta, 1998, p. 14, 15.17

Indonesia, observed from such three

pillars of the state requirements, is

actually very sturdy and remarkable

among countries in the world. In terms

of territories, Indonesia is very strategic

with more than 17,000 islands, vast

land, and vast and deep sea, as well as

tropical climate. Regarding the people,

the population reaches more than 250

million, i.e. the world’s number four. In

terms of the government, Indonesia’s

constitution has sovereignty, and

Indonesia has the democratic system

which is admired by the world.

Within the framework of a sovereign

State with a strong 1945 constitution,

one of the provisions we have is the

implementation of social security for all

citizens, as mandated in Article 28H

paragraph (3) on the right to social

security and considering article 34

paragraph (2). The social security is

also guaranteed in the United Nations

Declaration of 1948 on Human Rights

and confirmed in the ILO Convention

number 102 of 1952 which urge all

countries to provide minimum


protection to all workers. In line with

these provisions, the People’s

Consultative Assembly of the Republic

of Indonesia in its Decree Number

X/MPR/2001 assigns the President to

establish a National Social Security

System in order to provide a

comprehensive social protection and

integration.3

The social security definition is highly

diverse in various literatures, but it has

the same essence. In the approach to

social insurance, social security is

defined as a technique or method of

handling risks associated with working

relationship based on the law of large

numbers. In terms of social assistance,

social security means income support

for the less fortunate for consumption

purposes. Thus, the social security

means (1) one of the economic factors

such as consumption, savings and

subsidy/concession for the

redistribution of risk; (2) an instrument

of State for economic social

redistribution via the means test

application, i.e. tests on what having

been owned by the participants in the

form of savings accounts and real

assets; (3) poverty alleviation programs

which are followed-up by the

community empowerment, and (4) a

basic protection system for the partial

loss of worker’s income as a

consequence of employment

relationship risks.

3

UU SJSN; Elaboration on Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2004 on National Social Security System, paragraph 2

A specific understanding on the social

security is a protection system in the

form of income support for every

person who needs it through a set of

means test by the competent

authorities (Purwoko, 2011) 4 . The

institutions authorized to conduct a

means test in some countries are the

UK's tax agency and Central Point

institution in Australia. The means test

applications are required for the need

of justice that the social security

beneficiaries are truly the persons who

have the right and need of income

support.

The Social Security Law explains that

the social security pillars consist of

social assistance, compulsory savings,

and social insurance. Social assistance

is a system for reducing poverty with

the use of funds from taxes (which is

included in the state budget and issued

as PBI-Contribution Recipient). The

compulsory savings (provident fund) is

a savings scheme for the participants

themselves, such as JHT. The social

insurance is a mandatory program

which uses funds from the participants',

or other party’s contributions or is

funded by the government, especially

for the poor citizens. This social

insurance model is considered as the

most good and effective method to

finance social security.

The SJSN main foundation is that the

social security is a state program which

aims to provide the protection

4 Purwoko, Bambang. Sistem Proteksi Sosial Dalam Dimensi Ekonomi. Oxford Graventa Indonesia, Jakarta, pp. 39-45.


guarantee and social welfare for all

Indonesian citizens. With the Social

Security program, it is expected that

each resident may meet the basic

needs of decent living when certain

events happen that cause a loss or

reduction in income, such as illness,

accident, loss of a job, entering old age

or pension5.

The social security is a component of

the Social Protection, in addition to the

social assistance. In Indonesia, there

are rules and regulations about the

obligation of the government (as the

State caretaker) to implement the social

protection programs. The policies order

for the implementation of social security

programs is regulated by the Social

Security Law, and Law on BPJS

(National Social Security

Agency). Meanwhile, other social

assistance programs, such as the

raskin (Rice for the Low-Income Group)

program, PKH, public housing, and

cash transfers, are directly organized

by the government through the relevant

Ministry.

The Laws on Social Security and BPJS

stipulate that the state should establish

two institutions as the social security

providers, which are directly

responsible to the President, namely

BPJS Kesehatan and BPJS

Ketenagakerjaan. Law No. 24 of 2011

is a "birth certificate" that included the

birth of agencies named BPJS

Kesehatan and BPJS Ketenagakerjaan.

These two agencies were born from

two "mothers", i.e. PT. Askes and PT.

5 Ibid. paragraph 3

Jamsostek. Both 'mothers' have been

stipulated to be wound-up following the

birth of two agencies on 1 January

20146.

Especially for BPJS Ketenagakerjaan,

BPJS Law has arranged that per 1

January 2014, the Health Security

Program is handed over to BPJS

Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan

manages JKK, JKM, and JHT by

referring to Law 3/1992 on Employment

Social Security until the end of June

2015. Since 1 July 2015, BPJS

Ketenagakerjaan manages the JKK,

JKM, JHT and JP programs in

accordance with that Social Security

Law and BPJS Law. Meanwhile, the

implementing rules for such four

programs have been issued in the form

of a PP (Government Regulation), one

day before the enactment (1 July

2015).

Provident Fund Program

On 30 June 2015, the government has

issued the Government Regulation

Number 46 of 2015 on the

Implementation of the Provident Fund

Program as mandated in Article 37

paragraph (5) and Article 38 paragraph

(3) of Law Number 40 of 2004 on

National Social Security System.

In PP No. 46/2015, the General

Provisions Article 1, paragraph 1 states

6

Situmorang, Chazali H.; Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia. Transformasi BPJS: “Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan”. CINTA INDONESIA, Depok, 2013, p. 40.


that "the Provident Fund, hereinafter

abbreviated as JHT, is a cash benefit

paid at once when the

participant retires, passes away or

suffers from permanent total

disability". Such General Provisions are

in nature described further in Chapter

IV – Benefits and Payment

Procedures, Section One – Provident

Fund Benefits, Article 22, which is

read in whole as "(1) The JHT Benefit

is cash to be paid if the participant is 56

years old, died, or suffers from a

permanent total disability; (2) The

amount of JHT is equal to the

accumulated value of all contributions

already paid plus investment returns

recorded in the Participants’ personal

accounts; (3) The JHT Benefit as

referred to in paragraph (1) shall be

paid in a lump sum; (4) In order to

prepare for retirement, the JHT benefit

payments as referred to in paragraph

(3) may be given in part to a certain

extent if the Participants have had a

minimum membership period of 10

years; (5) The JHT benefit withdrawal

to a certain extent as referred to in

paragraph (4) shall be maximum 30%

of total JHT, in which the allocation

is aimed for home ownership or at

the most 10% for other purposes in

order to prepare for

the retirement; (6) The JHT benefit

withdrawal as referred to in paragraph

(5) may only be done for one time

during the active membership; (7)

BPJS Ketenagakerjaan shall inform the

Participants on total JHT balance and

its investment returns in one year.

Furthermore, the Section Two –

Provident Fund Payment

Procedures, Article 26 states that "(1)

The JHT Benefits shall be paid to the

Participants if: a. participant reaches

the retirement age; b. Participants

suffer from a permanent total

disability; c. Participant died

or; d. Participants leave Indonesia

forever; (2) The JHT Benefit for

Participants who reach the retirement

age is given to them when they enter

their retirement age; (3) The JHT

Benefit for participants subject to

the employment termination or

retiring before the age of retirement,

will be paid to Participants when

they reach 56 years old; (4) In the

event the Participants suffer from a

total permanent disability, the right to

JHT shall be given to the

Participants; (5) If a Participant dies

before s/he reaches the retirement age,

the right to JHT shall be given to the

inheritors as referred to in Article 23

paragraph (2); (6) In the event that the

foreign workers or Indonesian citizens

leave Indonesia forever, JHT shall be

given to the relevant Participant.

If we look at the actual mandate of the

Social Security Law in relation to the

JHT program, it is stated in Article 35,

36, 37, and 38. Related to the JHT

Benefit in PP 46/2015 (General

Provisions and Article 22), it is already

referred to the Social Security Law.

Except for paragraph (5) Article 22 of

PP 46/2015, it is not ordered/mandated

in the Social Security Law.

In a way, PP 46/2015 was rejected by

the Workers through various labor


unions. They held a massive

demonstration. The workers, who felt

their JHT rights were mocked,

threatened to damage the BPJS

Ketenagakerjaan’s

Office. Agus Pambagio, a public policy

analyst in the online media, Detikcom

(6 July 2015) comments that "The

public, workers and private companies

are confused when the policies change

in terms of the sudden JHT withdrawal.

So far, there has never been an

explanation, either from the JHT

management (BPJS Ketenagakerjaan)

and the Ministry of Labor. The result is

a public rejection and the target is the

President, as a signatory in the PP".

The growing demonstration wave was

considered to disturb the Palace.

Therefore, about 42 days later,

President Jokowi made an amendment

to PP 46/2015 by issuing PP 60/2015

on Amendment to Government

Regulation No. 46 of 2015 on

Implementation of the Provident Fund

Benefit Program, on 12 August 2015.

The amendment focus in PP 60/2015

shall be Article 26, which is amended

and reads, "(1) The Provident Fund

benefits are required to be paid to

Participants if: a. Participants reach the

retirement age; b. Participants suffer

from permanent total disability;

c. Participants pass away or; d.

Participants leave Indonesia

forever; (2) The Provident Fund

benefits for Participants reaching the

retirement age as referred to in

paragraph (1) letter a shall be paid to

Participants; (3) The Provident Fund

benefits for Participants suffering from

permanent total disability as referred to

in paragraph (1) letter b shall be paid to

Participants according to laws and

regulations; (4) The Provident Fund

benefits for Participants passed away

(prior to the retirement age) as referred

to in paragraph (1) letter c shall be paid

to heirs as referred to in Article 23

paragraph (2); (5) Further provisions

on the procedures and terms of the

Provident Fund benefits payment as

referred to in paragraph (1) shall be

governed in a Regulation of the

Minister. In PP No. 60/2015,

paragraph (3) and paragraph (6)

Article 26 of PP 46/2015 are deleted.

Within a relatively short period (7 days),

the Regulation of the Minister of

Manpower of the Republic of Indonesia

Number 19 of 2015 on Payment

Procedures and Requirements for the

Provident Fund Benefits, dated 19

August 2015 was issued. The

underlying consideration refers to PP

60 of 2015, in particular to Article 26,

paragraph (5). It is considered that this

Regulation of the Minister of Manpower

may soothe the worker, because

articles are made ambiguous, and they

obscure the nature of the retirement

age as the expiry of a person working

due to a retirement age. The

ambiguous understanding of the

Employment Termination (PHK), which

is the domain of Law Number 13 of

2003 on Manpower is mixed up with the

law. In Law Number 13/2003, it is clear

that the layoffs are associated with a

right to severance pay for the

Participants, while the Social Security


Law and BPJS Law require the

Provident Fund (JHT) for retirement,

occupational permanent total disability,

and occupational death.

Indeed, the birth of PP 60/2015 and the


No. 19/2015 could appease the

Workers’ anger, and workers who were

laid off together withdrew the JHT,

although their working term was under

10 years and even mostly was under 5

years. The JHT funds in the BPJS

Ketenagakerjaan’s accounts at various

branches were quickly transferred to

the Participants. The Director of

Membership Expansion of BPJS

Ketenagakerjaan E. Ilyas Lubis in the

National Dialogue together with Serikat

Pekerja Seluruh Indonesia (Indonesian

Workers’ Union), held in Jakarta on 31

March 2016 states that "The increase

of the JHT fund disbursement

happened after the issue of the


No. 19/2015 and the increasing number

of layoffs." TEMPO.CO says that BPJS

Ketenagakerjaan disbursed the

Provident Fund in an average of IDR50

billion to IDR55 billion per day within

the period of January - March 2016 due

to the change in the philosophy of the

provision in the old days into the

current social safety net.

METHODOLOGY

A study on the State’s Commitment to

Provide the Provident Fund for

Workers, is conducted with a

descriptive approach, by portraying the

State’s policies in the form of State

Laws implemented by the Government,

as the State Caretaker. The analysis

tool applied is aimed to critically

examine all legal products related to

the implementation of the social

security which focus on the Provident

Fund Program for Workers.

Theoretical Framework Scheme of a Systematic Regulation

LAWS

GOVERNMENT REGULATIONS

Regulations of the President/

Minister


The Theoretical Framework on

Systematic Regulations focuses on

how to realize the State’s Commitment

to its citizens so it may be managed

and takes place on an ongoing

basis. State Policies are a public policy

which is materialized in a decree or

government regulation (as the

caretaker of the State) in order to take

actions, which are considered to bring

good impacts to the lives of

citizens 7 . According to Bridgman and

Davis 8 , the public policy generally

implies that "whatever government

choose to do or not to do".

State Policies in the form of a law as a

legal product and its derivative

regulations becomes a necessity to

decide the extent of the State's

commitment in building societies.

The systematic theoretical framework is

aimed at Laws, Government

Regulations, Regulations of a Minister,

which are related to the implementation

of the Providen Fund Program.

ANALYSIS RESULTS

Out of various regulatory facts which

have been issued by the government

as the caretaker of the State related to

the JHT program performance, several

following descriptions are obtains:

1. Weak commitment of

the State: The State Administrator

7

Situmorang, Chazali H.; Mutu Pekerja Sosial di Era Otonomi Daerah, CINTA Indonesia, Depok, 2013, p. 32. 8

Peter Bridgman & Glyn Davis, the Australian policy handbook, CrowsNest: Allen and Unwin 2004, p. 4.

is the government, and the Social

Security Law has been mandated

to immediately draft a Law on

BPJS, Government Regulations

and Presidential Regulations as the

implementing regulations. The Law

on BPJS is only drafted in (2011)9

or after seven years. Relevant

PP and Presidential Regulations to

BPJS were completed two days

prior to the launch of BPJS

Kesehatan and BPJS

Ketenagakerjaan on 1 January

2014. Then, a PP related to

the JKK, JKM and JP Program

were completed on 30 June

2015, i.e. one day before the start

of such four programs in

accordance with the Law on BPJS.

In fact, a span of 9-10 years to

prepare regulations mandated by

the Social Security Law is a strong

indication that the State's

commitment manifested by the

government as the caretaker of the

State is still weak (late and injury

time).

2. Inconsistent Regulations: the

substance of PP 46/2015 goes

beyond the mandate of the Social

Security Law, in Article 22

paragraph (5), read that the JHT

funds can be withdrew after 10

years, i.e. 30% for

home ownership. Apparently, there

is no norm in the articles related to

9

Situmorang, Chazali H.; Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia. Transformasi BPJS: “Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan”. CINTA INDONESIA. Depok, 2013, p. 85.


JHT in the Social Security Law

which state that the JHT funds can

be used for

home ownership. Public housing is

already regulated separately in the

Law on Housing. BPJS

Ketenagakerjaan’s obligation is

to provide money in cash for the

Provident Fund (JHT). However,

the inconsistencies can be

observed in PP 60/2015, which is

followed by the Regulation of the

Minister of Manpower Number

19/2015 as the derivative

regulation. The inconsistency with

the Social Security Law includes,

among others, there is no norm in

the Social Security Law which

states or assigns the Minister of

Manpower to issue a Decree

governing the Payment Procedures

and Terms of JHT. The content of


Manpower Number 19/2015 flips up

the regulatory hierarchy, and goes

beyond his authorization. Such

Regulation of the Minister of

Manpower negates the

requirements of a retirement age to

obtain the JHT, and a 10-year

contribution term prior to the

eligibility to withdraw the JHT loan,

and “layoff” or “terminated by the

employer” without considering a 10-

year working term. Participants are

allowed to withdraw their JHT after

only 5 years. The JHT’s function

has changed from the Old Age

Security to be a social safety net.

Under such inconsistent JHT

Program regulations, the Minister of

Manpower may be categorized as

"exceeding its authority" related to

the substance of the Regulation of

the Minister of Manpower issued.

3. Ambiguous Interpretations of the

Regulations: the regulations made

shall not lead to multiple

interpretations. Thus, the

administrators are not confused

in implementing

the regulations. The Regulation of

the Minister of Manpower Number

19/2015 shall have ambiguous

articles. The substance

confuses the Social Security Law

and Law Number 13/2003 on

Manpower. The Social

Security Law is not intended

to regulate an

Employment Termination. Instead,

it provides Workers a guarantee to

get the social security. Article 156

of Law 13/2003, paragraph (1)

reads "In the event of an

employment termination, employers

are required to pay the severance

pay and/or gratuity and right

compensation should be

accepted ". Efforts to transfer the

employment termination

responsibility associated with the

JHT are very detrimental to

Workers, because the employers

assume that a JHT is transferred to

BPJS Ketenagakerjaan for the

terminated workers and it means

the Workers will not get any

severance pays. The severance

pay administration will become

more complicated. It will not as

easy as withdrawing the JHT from

BPJS Ketenagakerjaan.


4. The advocacy and outreach has

not been maximized: BPJS

Ketenagakerjaan, during the

program transition from Law 3/92 to

the Social Security Law for the

period of January 2014 to June

2015, has not performed any

maximum advocacy and outreach

to stakeholders (employers and

workers), related to the

fundamental changes of the JHT

program in Law 3/92 from

the Social Security Law, especially

related to the JHT withdrawal

period from 5 years to be 10 years.

Furthermore, the JHT may only be

disbursed when the Workers reach

their retirement. The outreach

obligations of BPJS

Ketenagakerjaan are set out in the

elaboration of Article 61 of

BPJS Law letter b, which

reads: "The operational preparation

of BPJS Ketenagakerjaan for the

occupational accident, provident

fund, pension, and death benefit

programs shall include, among

others: a. arrange a system and

operational procedure necessary

for the operation of BPJS

Ketenagakerjaan, and b. to hold

socialization for all stakeholders of

the occupational accident,

provident fund, pension and death

benefits."

DISCUSSION

The new social realities require new

perspectives. More advanced

Indonesian people are characterized by

an individual's capacity to scrutinize the

policies and power. At the same time,

the ability of social institutions which

significantly made up the twentieth

century to understand the situation

turns out to be weaker in recent

decades. Adolp Lowe smartly

expresses it as (1971: 563), “we are

witnessing a change of the world where

the social reality appears automatically

into a world where the social reality is

engineered. This new social reality

raises a developed society as a

knowledgeable society10. Indonesia, as

a country which is walking to be a

developed country, runs in line with the

development of the world’s politics,

economic and culture. The Amendment

of the 1945 Constitution with a social

security program as a fundamental right

for the Indonesian people is one

adjustment example to a changing

world. The State’s obligation to

organize a social security program has

become the State's political

decisions. The advanced ad

knowledgeable Indonesian people are

aware of their rights, even though the

advocacy and socialization on their

obligations as citizens are necessary.

Indonesia has signed various

international conventions in line with

efforts to improve the welfare and

social protection for its citizens. As a

knowledgeable society, the openness,

honesty, commitment, integrity and

work ethic should become collective

performance benchmarks to reach the

program targets.

10 George Ritzer & Barry Smart, Handbook TEORI SOSIAL, Nusamedia, Jakarta, 2012, p. 986.


The BPJS inauguration is a new

milestone for the nation and State of

Indonesia in fulfilling its citizens’

constitutional rights and materializing

the welfare of its people11. The ideal

conditions aspired by this State has

been stated in the Social Security Law

and BPJS Law, although it is admitted

that some weaknesses are still found in

some substances, among others, the

position of PT. TASPEN and PT. Asabri

which must submit their program in

2029 to BPJS Ketenagakerjaan. BPJS

Law mandates both BUMNs (State-

Owned Enterprise) to compile a

"Roadmap" of such program

delivery. Various people argue that it is

not easy for both BUMNs to draw up a

Roadmap toward their own "grave".

The government has drawn up

implementing regulations of PP and

Presidential Regulation related to the

implementation of BPJS Kesehatan

and Ketenagakerjaan. In the JHT

program, three law products have been

issued, namely PP 46/2015, as

amended by PP 60/2015 and the


19/2015. Even though we know that

there is no single article in the Social

Security Law and BPJS Law, which

"orders" the JHT program to be

regulated under a Regulation of the

Minister of Manpower.

The analysis results indicate there are

4 major problems in the JHT SJSN

program implementation, i.e.

11

Situmorang, Chazali, H; Dinamika Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Era SJSN, Social Security Development Institute (SSDI), Depok, 2015, p. VII.

first, the weak State's

commitment; second, the

inconsistent regulations; third, the

ambiguous regulations; and fourth,

minimal advocacy and socialization.

These four weaknesses are related to

one another. The first, second and third

weaknesses come from the same

subject, namely PP 46, PP 60, and

Permenaker 19/2015, with reference to

the Social Security Law. The minimal

advocacy and socialization by BPJS

Ketenagakerjaan is considered as a

trigger of the Workers’ angers at the

launch of PP 46/2015, which had

actually been referring to the Social

Security Law. The Government’s

prioritizing the interests of power

politics than constitutional politics made

an amendment and PP 60/2015 and


Manpower 19/2015 were issued, which

are much deviated from the mandate of

the Social Security Law.

The President as the Head of State and

Head of Government has not only the

authority attributions but also the

delegation authority to make

regulations implementing the Law. The

authorization must be carried out with

the best initiative. Therefore, the

President is supported by government

institutions and bureaucracy with

various facilities. There is no excuse for

not fulfilling their obligations in

accordance with the laws and

regulations12.

12

Asih Eka Putri & A.A. OkaMahendra; Transformasi setengah hati Persero, Pustaka MARTABAT, 2013, p. 2


The Social Security System was born in

laws and regulations to guarantee the

fulfillment of every person’s rights to the

social security and State's duty to

develop a social security system for all

citizens. The President has a duty to

sufficiently implement laws and

regulations and operation. Thus, the

national social security system may be

managed effectively. The oath of the

President to carry out this law must be

met13.

The JHT program implementation in

accordance with the National Social

Security System is regulated in the


19/2015, in particular related to the

Payment Procedures and Terms of the

Provident Fund Benefits. The ambiguity

of these regulations is very complicated

and confusing. See article 3, paragraph

(2) and (3), how the article links “in a

delicate way” between the retirement

age and resignation of the Participants,

and also the terminated Participants. It

is obvious that paragraph (2) and (3) do

not exist in the articles of JHT in the

Social Security Law. Likewise, see

Article 5 and Article 6 on the retirement

age requirement, which becomes

blurred, and the 10-year limit is not

stated and there is even a less than 5

year-period. Therefore, it can be

interpreted that the JHT can be

withdrawn. The multiple interpretations

will cause confusion for the BPJS

Ketenagakerjaan’s field

administrators. This Regulation of the

Minister of Manpower is suspected as

13

Ibid.

the government's efforts, in this case

the Ministry of Manpower, to soothe the

Workers, and on the other hand, it

gives a leeway to the employers for

avoiding the severance pay, as the

Workers have obtained that JHT. The

employers may argue that they have

paid 3.7% to 5.7% of the Workers’ JHT

contribution.

In this situation, BPJS Ketenagakerjaan

should not take the Minister of

Manpower’s policy for granted. BPJS

Ketenagakerjaan, in accordance with

its powers and responsibilities under

the Social Security Law and BPJS Law,

should intensely communicate with the

Minister of Manpower that such policy

of the Minister of Manpower causes the

employers’ avoidance in paying the

severance. This fact contradicts with

article 156 of Law 13/2003 and is

disadvantageous for the Workers in the

long run. The Minister of Manpower

should take into consideration that

BPJS Ketenagakerjaan manages the

JHT fund, in which the accumulated

amount may reach IDR180 Trillion, and

it will be quickly reduced if it is

disbursed by the ineligible Workers

(according to Law). Meanwhile, the

government needs funds to fund the

development, if it is compared with the

Tax Amnesty target, which is only

IDR165 Trillion.

A short working-term Workers will

certainly only get money which is

nothing compared to the severance

pay. BPJS Ketenagakerjaan needs to

provide awareness for the Workers that

the JHT money is saved, developed

and guaranteed by the State, which will


be paid later when the worker

retires. When a Worker becomes

physically unfit to work while the

necessities of life never stop, the JHT

money obtained will be meaningful for a

working capital in the retirement

age. Meanwhile, in terms of the life

necessities due to a layoff, the Law

requires the employers to be

responsible in providing the severance

pay and/or gratuity and rights

compensation.

CONCLUSION

The conclusion which can be drawn

from the analysis and discussion above

is as follows:

The Government, in this case the

Minister of Manpower, is advised

to revoke the Regulation of the Minister

of Manpower No. 19 of 2015 on

Payment Procedures and Terms of the

Provident Fund Benefits, as it is

contradictory with the more superior

laws and regulations.

1. PP 60 of 2015 should be revised

by referring to Article 35, 36, 37

and 38 of the Social Security

Law. The revision is related to the

transitional period mechanism for

the JHT claim payment in which the

contribution payment period should

be under 10 years.

2. BPJS Ketenagakerjaan have to

hold a massive advocacy and

socialization on the philosophy

and benefits of the JHT for the

Workers, so their old-age life will be

more secure.

3. The Management of BPJS

Ketenagakerjaan constructs an

operation system and procedure,

which is required for the operation

and management of BPJS

Ketenagakerjaan.

COVER

The big ship called BPJS

Ketenagakerjaan has sailed across the

Indonesian ocean, which is vast and full

of hurricanes, storms and huge waves.

However, we have never given up, with

the strength and intelligence, we heads

toward the perfect national Social

Security.


BIBLIOGRAPHY

Asih Eka Putri & A.A. Oka Mahendra (2013), Transformasi Setengah Hati Persero,

Pustaka : MARTABAT, Jakarta

Bridgman Peter & Davis Glyn (2004), the Australian Policy Handbook. Allen and

Uwin Nest : NSW

George Ritzer & Barry Smart (2001), Handbook TEORI SOSIAL, Nusamedia

Bandung.

Purwoko, Bambang, (2011), Sistem Proteksi Sosial Dalam Dimensi Ekonomi. Oxford

Graventa : Indonesia, Jakarta.

Situmorang, Chazali,H (2013), Mutu Pekerja Sosial di Era Otonomi Daerah. CINTA

Indonesia, Depok

Situmorang, Chazali H, (2013), Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia Transformasi

BPJS:”Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan” CINTA Indonesia, Depok

Situmorang, Chazali H, (2016), Dinamika Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Era

SJSN, Social Security Development Institute (SSDI), Depok

Soehino, (1998), Ilmu Negara, Liberty Yogyakarta

LEGISLATION

Constitution of the Republic of Indonesia 1945

Act Number 3 of 1992 on Social Security

Act Number 13 of 2003 on Employment

Act Number 40 of 2004 on National Social Security System

Act Number 24 of 2011 concerning Social Security Agency

Government Regulation Number 46 of 2015 on the Implementation of the Provident

Fund Benefit Program


Government Regulation Number 60 of 2015 on Amendment of Government

Regulation No. 46 of 2015 on the Implementation of the Provident Fund

Benefit Program,

Minister of Manpower Regulation Number 19 of 2015 Concerning Procedures and

Requirements Provident Fund Benefit Payments


PENGARUH PERKEMBANGAN MAKRO EKONOMI INDONESIA TERHADAP PERTUMBUHAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Oleh: Ratih Yasnuarni Gultom1

Abstract

The aim of this study is to determine the economic indicators that affecting the growth of participants of BPJS ketenagakerjaan which was also known as PT Jamsostek (Persero). The study emphasized the effect of economic indicators such as Gross Domestic Product (GDP) percapita, the average of minimum wages of provinces in Indonesia, the rate of labor participation, the institution transformation from PT Jamsostek (Persero) to BPJS Ketenagakerjaan towards the participants growth of BPJS Ketenagakerjaan.

Using multiple regression with ordinary least square (OLS) method, it was found that Gross Domestic Product (GDP) percapita and the average of minimum wages of provinces in Indonesia did not significantly affect the participants growth of BPJS Ketenagakerjaan on 1%, 5% or 10% confidence level. However, The rate of labor participation and the institution transformation of BPJS Ketenagakerjaan significantly affected the participants growth of BPJS ketenagakerjaan on 1% confidence level.

The change on the level of labor participation has positive effect to the participants growth; this was caused by the rise on the labor supply which adding the number of labor that was the target market of BPJS Ketenagakerjaan. Similarly, the institution transformation from PT Jamsostek (Persero) to BPJS Ketenagakerjaan significantly affect the participants growth, this probably due to awareness of workers about BPJS Ketenagakerjaan as obligatory participants as it is ruled by law on UU No. 40 of 2004 and UU No. 24 of 2011.

Keywords : Macroeconomy, BPJS Ketenagakerjaan, Participants Growth, GDP

percapita, Minimum Wages, Labor Participation

1 Penata Utama Analisa Investasi Langsung, Divisi Analisa Portofolio, BPJS Ketenagakerjaan


1 Pendahuluan

Jaminan sosial menurut UU No.

24 tahun 2011 adalah salah satu

bentuk perlindungan sosial untuk

menjamin seluruh rakyat agar dapat

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya

yang layak. Hal ini sejalan dengan

tujuan negara Indonesia yang

tercantum dalam pembukaan Undang

Undang Dasar 1945 yang menyatakan

bahwa negara Indonesia dibentuk

untuk melindungi segenap bangsa,

memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam UU No. 24 tahun 2011 tentang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

dinyatakan bahwa sistem jaminan

sosial nasional merupakan program

negara yang bertujuan memberikan

kepastian perlindungan dan

kesejahteraan sosial bagi seluruh

rakyat; untuk mewujudkan tujuan

sistem jaminan sosial nasional perlu

dibentuk badan penyelenggara yang

berbentuk badan hukum berdasarkan

prinsip kegotongroyongan, nirlaba,

keterbukaan, kehati-hatian,

akuntabilitas, profitabilitas, kepesertaan

bersifat wajib, dana amanat, dan hasil

pengelolaan dana jaminan sosial

seluruhnya untuk pengembangan

program dan untuk sebesar-besar

kepentingan peserta.

BPJS Ketenagakerjaan sebagai

salah satu badan penyelenggara

jaminan sosial seperti yang

diamanatkan dalam UU No. 24 tahun

2011 tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial dibentuk untuk


kecelakaan kerja, jaminan hari tua,

jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah

setiap orang termasuk orang asing

yang bekerja paling sedikit 6 (enam)

bulan di Indonesia, yang telah

membayar iuran. Sedang, pekerja

adalah setiap orang yang bekerja

dengan menerima gaji, upah, atau

imbalan dalam bentuk lain.

Selain itu pada pasal 62 UU No.

24 tahun 2011 juga PT Jaminan Sosial

Tenaga Kerja atau disingkat PT

Jamsostek (Persero) yang dibentuk

dengan Peraturan Pemerintah Nomor

36 Tahun 1995 tentang Penetapan

Badan Penyelenggara Program

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1995 Nomor 59), berdasarkan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992

tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3468) tetap melaksanakan

kegiatan operasional penyelenggaraan:

1. Program jaminan pemeliharaan

kesehatan termasuk penambahan

peserta baru sampai dengan

beroperasinya BPJS Kesehatan.

2. Program jaminan kecelakaan kerja,

jaminan kematian, dan jaminan hari

tua bagi pesertanya, termasuk

penambahan peserta baru sampai

dengan berubah menjadi BPJS

Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan


kecelakaan kerja, program jaminan hari

tua, program jaminan kematian dan

jaminan pensiun paling lambat 1 Juli

2015.

Prinsip kepesertaan pada BPJS

Ketenagakerjaan bersifat wajib.


Kepesertaan wajib dimaksudkan agar

seluruh rakyat menjadi peserta

sehingga dapat terlindungi. Meskipun

demikian penerapannya tetap

disesuaikan dengan kemampuan

ekonomi rakyat dan Pemerintah serta

kelayakan penyelenggaraan program.

Tahapan pertama dimulai dari pekerja

di sektor formal. Sementara pekerja

sektor informal dapat menjadi peserta

secara suka rela, sehingga dapat

mencakup petani, nelayan, dan mereka

yang bekerja secara mandiri. Pada

akhirnya Sistem Jaminan Sosial

Nasional dapat mencakup seluruh

rakyat.

Dengan semakin besarnya

jumlah angkatan kerja di Indonesia,

kepesertaan BPJS diharapkan tumbuh

lebih besar sehingga pertumbuhan

ekonomi Indonesia semakin meningkat.

Tulisan ini ingin meneliti tentang

indikator makro ekonomi seperti

pertumbuhan produk domestik bruto

(PDB), pertumbuhan rata-rata upah

minimum propinsi di Indonesia,

perubahan tingkat partisipasi angkatan

kerja (TPAK) serta transformasi PT

Jamsostek (Persero) menjadi BPJS

Ketenagakerjaan dan pengaruh

indikator tersebut terhadap

pertumbuhan kepesertaan BPJS

Ketenagakerjaan.

2 Kerangka Teori

2.1 Kepesertaan BPJS

Ketenagakerjaan.

Menurut UU No. 24 tahun 2011

mengenai badan penyelenggara

Jaminan Sosial, peserta adalah setiap

orang, termasuk orang asing yang

bekerja paling sedikit 6 (enam) bulan di

Indonesia, yang telah membayar iuran.

Menurut Peraturan Presiden Republik

Indonesia No. 109 Tahun 2013 tentang

penahapan kepesertaan program

jaminan sosial, Pasal 3 dinyatakan

bahwa Peserta program jaminan sosial

terdiri atas peserta penerima upah dan

peserta bukan penerima upah. Pada

pasal 4 Perpres tersebut juga

menjelaskan peserta penerima upah

adalah pekerja yang bekerja pada

pemberi kerja penyelenggara negara

dan pekerja yang bekerja pada pemberi

kerja selain penyelenggara negara.

Pada pasal 7 Perpres No. 109 tahun

2013 menjelaskan Peserta bukan

penerima upah adalah :

a) pemberi kerja

b) pekerja di luar hubungan kerja atau

pekerja mandiri

c) pekerja yang tidak termasuk huruf b)

yang bukan menerima gaji atau upah.

Pertumbuhan kepesertaan PT

Jamsostek (Persero) cukup rendah.

dari tahun 1997 hingga 2013 berada di

sekitar -1% hingga 1% tetapi setelah

berubah badan hukum menjadi BPJS

Ketenagakerjaan pada tahun 2014

terjadi penambahan tenaga kerja aktif

yang cukup signifikan.


Gambar 1 : Grafik Persentase Pertumbuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 1997-2015

Pertumbuhan Peserta BPJS TK

Sumber: Diolah

Tabel 1 : Besarnya Total Kepesertaan Aktif, Peserta Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah PT Jamsostek (Persero)/BPJS Ketenagakerjaan

tahun 2009-2014

Sumber: Laporan Tahunan PT Jamsostek (Persero)/BPJS ketenagakerjaan.

Besarnya jumlah peserta aktif

BPJS Ketenagakerjaan cenderung

meningkat dari tahun ke tahun. Selama

tahun 2009-2014 kepesertaan BPJS

Ketenagakerjaan tumbuh sebesar

13,27% (CAGR) dari sebesar 8,29 juta

orang pada tahun 2009 menjadi 16,10

juta jiwa pada tahun 2014. Komposisi

kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

didominasi oleh tenaga kerja penerima

upah yang mencapai 97,61% pada

tahun 2009. Namun, proporsi tenaga

kerja bukan penerima upah semakin

meningkat persentasenya yang ditahun

2014 sudah mencapai 4,11%.

Angelini dan Hirose (2004)

menyatakan beberapa faktor yang

mengahalangi perlindungan jaminan

sosial di sektor informal yang disebut


juga sebagai peserta bukan penerima

upah di Indonesia antara lain:

a) Pendapatan yang rendah dan tidak

tetap pada sektor informal adalah

rintangan utama. Kebanyakan

pekerja sektor informal di Indonesia

menerima upah yang tidak tetap

sehingga sulit untuk menghitung

upah bulanan menjadi sulit dan

kurang reliable.

b) Jenis dan manfaat jaminan sosial

tidak sejalan dengan kebutuhan

utama dan keterbatasan sumber

daya dari tenaga kerja pada sektor

informal.

c) Kurangnya kepedulian atas konsep

jaminan sosial dan kurang nya

kepercayaan atas institusi

pemerintah yang lazim ditemukan

di tenaga kerja sektor informal

membawa efek negatif terhadap

keinginan membayar iuran.

d) Kesuksesan dari perluasan

perlindungan bergantung pada

peningkatan kapasitas administrasi

berkelanjutan, yang mungkin

mengungkapkan masalah

registrasi, compliance,

pengumpulan iuran dan

pencatatan.

Perhitungan pertumbuhan


dilakukan dengan menghitung

pertumbuhan kepesertaan tahun t dari

tahun t-1 dengan rumus:

Dimana:

P BPJSTK adalah pertumbuhan

kepesertaan BPJS ketenagakerjaan, P

BPJS TK t adalah Jumlah kepesertaan

BPJS TK tahun t dan P BPJS TK t-1

adalah Jumlah kepesertaan BPJS TK

tahun t-1. Besarnya pertumbuhan


dinyatakan dalam persen.

Data kepesertaan PT Jamsostek

(Persero)/BPJS Ketenagakerjaan yang

digunakan dalam tulisan ini adalah data

kepesertaan aktif yang di peroleh dari

laporan tahunan PT Jamsostek

(Persero)/BPJS Ketenagakerjaan dari

tahun 1997 hingga 2015.

2.2 Produk Domestik Bruto (PDB)

Leamer (2009) mendefinisikan

Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai

nilai dari barang dan jasa yang

diproduksi dalam suatu area geografis

tertentu (biasanya dalam suatu

negara). PDB biasanya digunakan

sebagai standar ukuran dan tingkat

kesehatan suatu negara. Produk

domestik bruto Indonesia pada tahun

2015 menurut data World Bank adalah

sebesar USD 1.144.331 juta atau

berada pada peringkat 16 didunia.

Pengukuran perekonomian

menggunakan PDB memiliki beberapa

isu, misalnya PDB hanya

memperhitungkan hasil dibandingkan

dengan proses, PDB tidak

memperhatikan keadilan yang wajar,

selain itu PDB juga tidak

memperhitungkan hibah dan semua

pemberian yang tidak melibatkan

transaksi jual beli.

Menurut Costanza, Et al (2009),

metodologi PDB awalnya


dikembangkan di Amerika Serikat dan

Inggris pada sekitar tahun 1930 dan

1940-an dimana dunia sedang

dihebohkan dengan perang dunia dan

depresi besar besaran. Penggunaan

PDB secara global sebagai pengukuran

pertumbuhan ekonomi lebih jauh

diperkuat dengan konferensi Bretton

Woods. Salah satu faktor kunci

pecahnya perang dunia II adalah

ketidakstabilan ekonomi di sejumlah

negara yang disebabkan oleh nilai

tukar yang tidak stabil dan praktek

diskriminasi perdagangan internasional

yang menghambat perdagangan

internasional. Konferensi Bretton

Woods yang dihadiri 44 negara yang

tersebut menghasilkan keputusan

mendirikan International Monetary

Fund (IMF) dan International Bank for

Reconstruction and Developement

(IBRD) yang saat ini menjadi bagian

World Bank. PDB digunakan IMF dan

World Bank sebagai alat utama untuk

mengukur perkembangan ekonomi

dalam 60 tahun terakhir.

Sejak tahun 1990, United

Nations Development Program (UNDP)

telah menggunakan Human

Development Index (HDI) dalam

laporan pembangunan manusianya.

Tujuan dari indeks ini adalah untuk

memperhitungkan manajemen

pertumbuhan ekonomi dan

pembangunan manusia dalam

meningkatkan kesejahteraan

masyarakat di negara-negara di dunia.

Dalam indeks ini digunakan proksi

seperti umur yang panjang diukur

menggunakan angka harapan hidup,

pengetahuan diukur menggunakan

angka melek huruf dan tingkat

pendidikan serta akses terhadap

standar hidup yang layak yang

menggunakan PDB yang yang

disesuaikan mencerminkan daya beli

masyarakat (Costanza, et al 2009).

PDB perkapita adalah besarnya

PDB suatu negara dibagikan dengan

jumlah penduduk negara tersebut.

Perhitungan pertumbuhan PDB

perkapita Indonesia dilakukan dengan

menghitung pertumbuhan PDB

perkapita tahun t dibandingkan dengan

tahun t-1 dengan rumus:

Dimana PDB adalah pertumbuhan

produk domestik bruto perkapita

Indonesia, PDBt adalah besarnya

produk domestik bruto Indonesia tahun

t dan PDB t -1 adalah besarnya produk

domestik bruto Indonesia tahun t-1.

Besarnya pertumbuhan PDB perkapita

Indonesia dinyatakan dalam persen.

Data yang digunakan dalam

tulisan ini adalah data Produk Domestik

Bruto (PDB) perkapita Indonesia dalam

USD dari World Bank yang diperoleh

dari Bloomberg dari tahun 1997 hingga

2015.


Gambar 2 : Grafik Pertumbuhan PDB perkapita Indonesia dari tahun 1997-2015

Pertumbuhan PDB Per kapita

Sumber : Diolah

Pertumbuhan PDB Indonesia

relatif stabil dari tahun 1997 hingga

2015. Namun pada tahun 1998 terjadi

krisis ekonomi yang menyebabkan

PDB perkapita Indonesia turun dari

USD 1.064 perkapita di tahun 1997

menjadi USD 464 ditahun 1998.

2.3 Upah Minimum

Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan penetapan upah

minimum bertujuan untuk

meningkatkan taraf hidup pekerja

sesuai dengan kebutuhan hidup

minimalnya, oleh karena itu penetapan

upah minimum didasarkan atas

Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Menurut Simanjuntak dalam

(Sulistiawati, 2012), Kebijakan upah

minimum merupakan sistem

pengupahan yang telah diterapkan di

beberapa negara. Kebijakan ini dapat

dilihat dari dua sisi yaitu bahwa upah

minimum merupakan alat proteksi bagi

pekerja untuk mempertahankan agar

nilai upah yang diterima tidak menurun

dalam memenuhi kebutuhan hidup

sehari-hari serta sebagai alat proteksi

bagi perusahaan untuk

mempertahankan produktivitas. Dalam

Pasal 1 Ayat 1 dari Peraturan Menteri

Tenaga Kerja No. 1/1999, upah

minimum didefinisikan sebagai upah

bulanan terendah yang terdiri dari upah

pokok termasuk tunjangan tetap.

Waisgrais dalam (Sulistiawati, 2012)

juga menjelaskan bahwa upah

minimum memberikan efek positif

mengurangi kesenjangan upah di pasar

tenaga kerja. Sementara Askenazy

dalam (Sulistiawati, 2012) menyatakan

upah minimum meningkatkan

perekonomian menjadi lebih kompetitif.

Pengertian upah menurut

Undang-Undang Tenaga Kerja No.13

Tahun 2000, Bab I, pasal 1, Ayat 30):


"Upah adalah hak pekerja/buruh

yang diterima dan dinyatakan dalam

bentuk uang sebagai imbalan dari

pengusaha/pemberi kerja kepada

pekerja/buruh yang ditetapkan dan

dibayarkan menurut suatu perjanjian

kerja, kesepakatan, atau peraturan

perundang-undangan termasuk

tunjangan bagi pekerja/buruh dan

keluarganya atas suatu pekerjaan

dan/atau jasa yang telah atau akan

dilakukan”.

Dilihat dari sisi perusahaan;

upah adalah biaya yang selanjutnya

akan dibebankan kepada konsumen

melalui harga. Upah minimum propinsi

(UMP) biasanya digunakan sebagai

acuan untuk menetapkan upah pekerja

di sektor formal, oleh karena itu

kenaikan UMP yang lebih tinggi

daripada produktivitas pekerja akan

merugikan perusahaan karena dapat

menaikkan biaya produksi. Biaya

produksi yang tinggi mengakibatkan

harga output menjadi tidak bersaing,

maka pada gilirannya perusahaan akan

mengurangi output. Penurunan output

selanjutnya akan menurunkan

penggunaan faktor produksi tenaga

kerja, khususnya tenaga kerja yang

berpendidikan rendah. (Sulistiawati,

2012). Sulistiawati (2012) menemukan

dalam penelitiannya bahwa kenaikan

upah akan berpotensi menurunkan

penyerapan tenaga kerja, terutama

tenaga kerja yang produktivitasnya

rendah.

Freeman (2009) menyatakan

bahwa upah minimum di banyak

negara tumpah ke sektor informal dan

memperuncing distribusi upah. Lebih

lanjut, Freeman (2009) menemukan

bahwa upah minimum meningkatkan

upah tenaga kerja berpenghasilan

rendah di sektor formal sehingga

meruncingkan distribusi pendapatan

dan mengubah upah untuk kelompok

tenaga kerja berpenghasilan rendah.

Studi dari Harrison dan Scorce dalam

(Freeman, 2009) di Indonesia

menemukan bahwa upah minimum

mempunyai efek yang berlawanan

secara moderat terhadap jumlah

tenaga kerja, tetapi terdapat beberapa

variasi dibandingkan beberapa negara.

Penetapan upah minimum

propinsi di Indonesia diusulkan oleh

Dewan Pengupahan Daerah (DPD)

yang terdiri dari birokrat, akademisi,

buruh dan pengusaha kepada

Gubernur agar di sahkan berdasarkan

kebutuhan hidup pekerja lajang.

Upah minimum yang digunakan

dalam tulisan ini adalah rata-rata upah

minimum propinsi di Indonesia.

Pertumbuhan rata-rata upah minimum

propinsi dalam tulisan ini dihitung

menggunakan rumus:

Dimana UMP adalah pertumbuhan

rata-rata upah minimum propinsi di

Indonesia, UMPt adalah besarnya rata-

rata upah minimum propinsi di

Indonesia pada tahun t dan UMP t -1

adalah besarnya rata-rata upah

minimum propinsi di Indonesia tahun t-

1. Besarnya pertumbuhan rata-rata

UMP Indonesia dinyatakan dalam

persen.

Data upah minimum propinsi

(UMP) yang digunakan dalam tulisan

ini merupakan rata-rata UMP dari 33


propinsi di Indonesia yang di peroleh

dari web BPS dari tahun 1997 hingga

2015. Rata-rata pertumbuhan UMP di

Indonesia dari tahun 1997 hingga 2015

adalah sebesar 14,36% dengan

pertumbuhan tertinggi terjadi pada

tahun 2001 sebesar 29,40%.

Gambar 3: Pertumbuhan Rata-Rata Upah Minimum Propinsi di Indonesia tahun 1997-2015.

Pertumbuhan UMP

Sumber: Diolah

2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja

ILO mendefinisikan tingkat

partisipasi angkatan kerja sebagai

pengukuran proporsi dari populasi

angkatan kerja yang aktif di pasar

tenaga kerja baik bekerja atau mencari

pekerjaan; tingkat partisipasi angkatan

kerja mengindikasikan supply tenaga

kerja yang tersedia untuk terlibat dalam

produksi barang dan jasa secara relatif

terhadap populasi pada usia kerja.

De Mesa, et al (2004) mencatat

bahwa di negara Chile perlindungan

sistem pensiun terikat secara dekat

dengan keterbatasan dan restriksi pada

pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja

yang terus berkembang dipengaruhi

oleh perubahan ekonomi dan kebijakan

pemerintah. Perubahan pasar tenaga

kerja mempengaruhi ketidakpastian

pada tenaga kerja terutama tenaga

kerja mandiri dan berpendapatan

rendah untuk berpartisipasi dalam

jaminan sosial.

Freeman (2009) menemukan

bahwa terjadi penurunan sektor

informal pada tahun 1980-an hingga

2000-an bahkan ketika sektor informal

meningkat persentasenya dalam

tenaga kerja global, bahkan di negara

berkembang dengan pertumbuhan

ekonomi yang cepat. Pertumbuhan

ekonomi yang cepat gagal memperkecil

persentase tenaga kerja informal,

kemungkinan alasannya adalah


pertumbuhan produktifitas di sektor

formal cukup besar sehingga ekspansi

masif dari output tidak meningkatkan

jumlah tenaga kerja.

Tingkat partisipasi angkatan

kerja (TPAK) yang digunakan dalam

tulisan ini adalah tingkat partisipasi

angkatan kerja di Indonesia dari tahun

1997 hingga 2015. Perubahan TPAK

dalam tulisan ini dihitung menggunakan

rumus:

Dimana TPAK adalah selisih tingkat

partisipasi angkatan kerja di Indonesia

dibandingkan dengan periode yang

sama di tahun sebelumnya. TPAKt

adalah besarnya tingkat partisipasi

angkatan kerja di Indonesia pada tahun

t dan TPAK t -1 adalah besarnya

tingkat partisipasi angkatan kerja aktif

pada tahun t-1. Besarnya selisih TPAK

Indonesia dinyatakan dalam persen.

Gambar 4: Perubahan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Indonesia tahun 1997-2015

Perubahan TPAK

Sumber : Diolah

Perubahan TPAK di Indonesia

cukup fluktuatif dari tahun 1997 hingga

2015, dimana posisi terendah terjadi

pada tahun 2001, 2005 dan 2013 saat

perekonomian Indonesia mengalami

resesi.

2.5 Transformasi PT Jamsostek

(Persero) Menjadi BPJS

Ketenagakerjaan.

Keinginan pemerintah

memberikan jaminan sosial yang

menyeluruh sistem jaminan sosial

nasional (SJSN) dikembangkan bagi

seluruh rakyat Indonesia. Setiap orang

berhak atas jaminan sosial untuk dapat

memenuhi kebutuhan dasar hidup yang


layak dan meningkatkan martabatnya

menuju terwujudnya masyarakat

Indonesia yang sejahtera, adil, dan

makmur. Hal ini menjadi dasar yang

melatarbelakangi disahkannya Undang

Undang No. 40 tahun 2004 tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Berdasarkan Undang Undang

No. 24 tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial, pada

bab 2 pasal 5 dinyatakan bahwa BPJS

yang dibentuk dibedakan menjadi

BPJS Kesehatan dan BPJS

Ketenagakerjaan. Berdasarkan pasal

Bab 18 ketentuan penutup UU No. 24

tahun 2011 pada pasal 1 dinyatakan

bahwa PT Jamsostek (Persero)

berubah menjadi BPJS

Ketenagakerjaan pada tanggal 1

Januari 2014. Pada pasal 62 ayat 2

pada poin (a) dinyatakan PT Jamsostek

(Persero) dinyatakan bubar tanpa

likuidasi dan semua aset dan liabilitas

serta hak dan kewajiban hukum PT

Jamsostek (Persero) menjadi aset dan

liabilitas serta hak dan kewajiban

hukum BPJS Ketenagakerjaan.

Tulisan ini menggunakan

dummy variable transformasi PT


Ketenagakerjaan dalam model

penelitian ini. Tulisan ini memberikan

nilai 0 (nol) pada saat institusi masih

dalam bentuk PT Jamsostek (Persero)

pada tahun 1997 hingga 2013 dan nilai

1 (satu) saat PT Jamsostek (Persero)


Ketenagakerjaan di tahun 2014 hingga

2015.

3 Metode Penelitian

Data yang digunakan dalam

tulisan ini menggunakan data makro

ekonomi Indonesia dari tahun 1997-

2015. Data yang digunakan adalah

Produk Domestik Bruto (PDB)

perkapita, rata-rata Upah Minimum

propinsi (UMP), Tingkat partisipasi

angkatan kerja (TPAK) di Indonesia

serta jumlah peserta aktif BPJS

Ketenagakerjaan sejak masih

berbentuk PT Jamsostek (Persero) dari

tahun 1997 hingga 2015.

Model penelitian yang digunakan

dalam tulisan ini adalah multiple

regression dengan persamaan sebagai

berikut:

Keterangan :

P BPJSTK : Pertumbuhan kepesertaan

BPJS Ketenagakerjaan tahun T-T-1

PDB : Pertumbuhan PDB riil Indonesia

tahun T-T-1

UMP : Pertumbuhan rata rata upah

minimum propinsi di Indonesia tahun T-

T-1

TPAK : Selisih antara tingkat partisipasi

angkatan kerja tahun T-T-1

BPJS TK : Dummy variable yang

membedakan saat PT Jamsostek

(Persero) berubah menjadi BPJS

ketenagakerjaan.

α : alfa

β1, β2, β3, β4 : Koefisien dari PDB,

UMP dan TPAK, Dummy BPJS TK.

4 Hasil Penelitian.

Tulisan ini menggunakan Data

Jumlah kepesertaan aktif yang

diperoleh dari laporan tahunan (annual

report) PT. Jamsostek (Persero) yang

berubah badan hukum menjadi BPJS

Ketenagakerjaan. Data Produk

Domestik Bruto (PDB) perkapita, rata-


rata upah minimum propinsi dan tingkat

partisipasi angkatan kerja di Indonesia

diperoleh dari web Badan Pusat

Statistik (BPS) dan Bloomberg. Data

yang digunakan merupakan data time

series dari tahun 1997 hingga 2015.

Data yang digunakan dalam tulisan ini

diolah menggunakan software eviews

versi 8 dengan menggunakan metode

Ordinary Least Square (OLS).

Tabel 2: Hasil Regresi Pengolahan Data Menggunakan Metode Ordinary Least Square (OLS)

Dependent Variable:

PERTUMBUHAN_PESERTA_BPJS

Method: Least Squares

Date: 08/30/16 Time: 11:05

Sample: 1998 2015

Included observations: 18

Besarnya R2 dari model ini

adalah sebesar 0, 546954 yang artinya

bahwa variabel pertumbuhan PDB

perkapita, pertumbuhan rata rata UMP,

perubahan tingkat partisipasi angkatan

kerja (TPAK) dan perubahan institusi

dari PT. Jamsostek (Persero) menjadi

BPJS Ketenagakerjaan hanya mampu

menjelaskan variabilitas pertumbuhan


sebesar 54,69% dan sisanya dijelaskan

oleh faktor lain yang tidak dijelaskan

dalam tulisan ini.


β1 = 0, 034409 artinya untuk setiap

kenaikan pertumbuhan 1% Produk

Domestik Indonesia akan

menyebabkan kenaikan pertumbuhan


sebesar 0,0344%, ceteris paribus.


kenaikan 1% rata rata upah minimum

propinsi di Indonesia, akan

menyebabkan kenaikan pertumbuhan


sebesar 0,147%, ceteris paribus.


kenaikan 1% perubahan tingkat

partisipasi angkatan kerja di Indonesia,

akan menyebabkan kenaikan


Ketenagakerjaan sebesar 8,0016%,

ceteris paribus.

β4 = 0, 213581 artinya bahwa setelah

terjadi institusi PT Jamsostek (Persero)


Ketenagakerjaan, pertumbuhan

kepesertaan lebih besar sebesar

0,2135% dibandingkan dengan saat

masih menjadi PT. Jamsostek

(Persero), ceteris paribus.

Tabel 3 : Covarians dan Korelasi antara Pertumbuhan PDB perkapita, Pertumbuhan rata-rata UMP dan perubahan TPAK

Covariance Analysis: Ordinary

Date: 08/30/16 Time: 11:07

Sample: 1998 2015


Sumber: Diolah

Covariance adalah probabilitas

variabel-variabel yang digunakan

dalam tulisan ini untuk bergerak

bersama-sama baik dengan arah yang

sama ataupun berlawanan. Secara

umum covariance ketiga variabel yang

digunakan dalam tulisan ini yaitu

pertumbuhan PDB perkapita,

pertumbuhan UMP dan perubahan

TPAK dari tahun 1997 hingga 2015

cukup kecil sehingga kemungkinan

untuk ketiga variabel ini untuk bergerak

bersama cukup kecil. Covariance

antara pertumbuhan PDB perkapita

dan pertumbuhan UMP Indonesia

adalah sebesar 0, 000316 yang artinya


bahwa kemungkinan antara

pertumbuhan PDB perkapita dan

pertumbuhan UMP adalah sebesar

0,03%.

Correlation adalah besarnya

korelasi antara satu variabel dengan

variabel lainnya. Besarnya korelasi

antara pertumbuhan PDB perkapita

dan pertumbuhan UMP adalah sebesar

-0, 193009, artinya bahwa antara

pertumbuhan PDB perkapita dan

pertumbuhan rata- rata UMP memiliki

hubungan yang negatif sehingga

kemungkinan untuk setiap kenaikan

perubahan rata rata UMP akan

menyebabkan penurunan pertumbuhan

PDB perkapita. Besarnya kemungkinan

untuk hal ini terjadi adalah sebesar

19,30%.

5 Pembahasan

Kenaikan 1% dari pertumbuhan

Produk Domestik Bruto (PDB) per

kapita Indonesia akan menyebabkan

kenaikan pertumbuhan kepesertaan

BPJS Ketenagakerjaan sebesar

0,0344%, ceteris paribus, besarnya t

statistik untuk pertumbuhan PDB

perkapita adalah sebesar 0, 5652

dengan P test sebesar 0,5815.

Pertumbuhan PDB perkapita tidak

berpengaruh signifikan pada


Ketenagakerjaan karena nilai P test

adalah sebesar 0,5815 sehingga

pertumbuhan PDB perkapita hanya

signifikan mempengaruhi pertumbuhan

kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di

level kepercayaan 58,15%. PDB

perkapita merupakan salah satu

indikator kesejahteraan suatu negara.

Semakin baik kesejahteraan suatu

negara maka semakin tinggi kesadaran

masyarakat akan jaminan sosial,

namun hal ini belum tercermin di

Indonesia karena pertumbuhan PDB

perkapita tidak signifikan

mempengaruhi pertumbuhan

kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Kenaikan 1% dari pertumbuhan

rata-rata upah minimum propinsi (UMP)

di Indonesia akan menyebabkan

kenaikan pertumbuhan kepesertaan

BPJS Ketenagakerjaan sebesar

0,1147%, ceteris paribus, besarnya t

statistics untuk pertumbuhan rata-rata

UMP adalah sebesar 0,4426 dengan

besar P test sebesar 0,6653.

Pertumbuhan rata-rata UMP tidak

berpengaruh signifikan pada


Ketenagakerjaan karena nilai P test

adalah sebesar 0,6653 sehingga

pertumbuhan rata-rata UMP hanya



level kepercayaan 66,53%. Meski upah

minimum propinsi (UMP) merupakan

cost yang harus dibayar pengusaha di

sektor formal, namun disisi lain

semakin tinggi UMP akan menjadi lebih

menarik bagi tenaga kerja untuk

bekerja di sektor formal. Lebih dari 90%

peserta BPJS ketenagakerjaan

merupakan pekerja penerima upah

yang bekerja di sektor formal yang

dipengaruhi oleh UMP. Namun,

pertumbuhan UMP tidak signifikan


kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.

Kenaikan 1% dari perubahan

tingkat partisipasi angkatan kerja

(TPAK) akan menyebabkan kenaikan


Ketenagakerjaan sebesar 8,0016%,

ceteris paribus. Besarnya t statistics


untuk perubahan TPAK adalah sebesar

2,6968 dengan besar P test sebesar

0,0183. Perubahan TPAK berpengaruh

signifikan pada pertumbuhan

kepesertaan BPJS ketenagakerjaan

karena nilai P test adalah sebesar

0,0183 sehingga perubahan TPAK

secara signifikan mempengaruhi


Ketenagakerjaan di hingga level

kepercayaan 1,83%. Besarnya

persentase TPAK secara signifikan


kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,

karena besarnya TPAK dihitung

berdasarkan tenaga kerja sektor formal

yang merupakan sebagian besar dari

peserta BPJS TK, sehingga semakin

besar perubahan TPAK semakin tinggi


Ketenagakerjaan.

Dengan adanya transformasi PT


ketenagakerjaan, pertumbuhan


lebih besar sebesar 0,2135%

dibandingkan dengan saat masih

menjadi PT Jamsostek (Persero)

ceteris paribus. Besarnya t statistics

untuk Dummy BPJS Ketenagakerjaan

adalah sebesar 4,4880 dengan besar P

test sebesar 0,0006. Perubahan

institusi menjadi BPJS

Ketenagakerjaan berpengaruh

signifikan pada pertumbuhan

kepesertaan BPJS ketenagakerjaan

karena nilai P test adalah sebesar

0,0005 sehingga perubahan institusi

menjadi BPJS ketenagakerjaan secara



hingga level kepercayaan 0,06%.

Transformasi institusi ini berpengaruh

signifikan terhadap pertumbuhan


Dengan adanya UU No. 40 tahun 2004

dan UU No. 24 tahun 2011 telah

membantu meningkatkan kesadaran

masyarakat akan jaminan sosial karena

untuk tenaga kerja, pada dasarnya


adalah wajib berdasarkan undang-

undang.

6 Kesimpulan dan Batasan

6.1 Kesimpulan

Tulisan ini bertujuan untuk

meneliti perkembangan makro ekonomi

yang berpengaruh terhadap

peningkatan kepesertaan BPJS

Ketenagakerjaan. Dalam model

penelitian ini digunakan indikator makro

ekonomi yang digunakan adalah

Produk domestik Bruto (PDB)

perkapita, Rata-rata Upah Minimum

Propinsi (UMP) dari 33 propinsi di

Indonesia dan Tingkat Partisipasi

angkatan Kerja (TPAK) sebagai

variabel independen. Sementara

pertumbuhan kepesertaan aktif PT

Jamsostek (Persero)/BPJS

Ketenagakerjaan digunakan sebagai

variable dependen. Data time series

yang di gunakan adalah data tahunan

dari tahun 1997 hingga 2015. Selain itu

juga digunakan variabel dummy yang

membedakan institusi PT Jamsostek

(Persero) berubah menjadi BPJS

Ketenagakerjaan.

Dengan menggunakan model

multiple regression dengan metode

ordinary least square (OLS) di peroleh

informasi bahwa seluruh variabel

independen yang digunakan dalam

model ini memiliki pengaruh positif

terhadap pertumbuhan kepesertaan


BPJS Ketenagakerjaan. Pertumbuhan

PDB perkapita dan pertumbuhan rata-

rata upah minimum propinsi tidak

berpengaruh signifikan terhadap


Ketenagakerjaan baik di level

kepercayaan 1%, 5% ataupun di level

10%. Sementara, Perubahan tingkat

partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan

dummy perubahan institusi BPJS

Ketenagakerjaan berpengaruh

signifikan terhadap pertumbuhan


masing masing di level 1,83% dan

0,06%.

Perubahan TPAK berdampak

positif terhadap peningkatan

kepeserrtaan BPJS Ketenagakerjaan,

sehingga semakin tinggi jumlah

penawaran tenaga kerja maka akan

menambah jumlah kepesertaan BPJS

Ketenagakerjaan karena peserta BPJS

Ketenagakerjaan adalah tenagakerja

baik sektor formal maupun informal.

Transformasi institusi PT


Ketenagakerjaan juga berdampak

positif terhadap pertumbuhan

kepesertaan dimana dengan

perubahan badan hukum tersebut

BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS

Kesehatan sesuai dengan UU No. 24

tahun 2011 lebih dikenal dimasyarakat

sehingga menjadi moment untuk

membangun kesadaran masyarakat

dalam jaminan sosial.

6.2 Batasan

Aspek dalam tulisan ini terbatas

pada data agregat dan makro ekonomi

tanpa memperhatikan pada aspek

mikro dari institusi dan individu yang

terlibat dalam meningkatkan

kepesertaan pada BPJS

Ketengakerjaan. Data times series

yang di gunakan adalah sepanjang 18

tahun atau observasi, waktu observasi

yang lebih panjang akan lebih baik

sehingga datanya menjadi lebih robust

terutama masa setelah institusi


Ketenagakerjaan yang dalam model ini

masih 2 tahun.

R2 dalam model yang digunakan

dalam tulisan ini adalah sebesar 0,5469

yang hanya mampu menjelaskan

variabilitas dari pertumbuhan


sebesar 54,69%, sedang 45,31%

lainnya dijelaskan oleh variabel lainnya

yang tidak termasuk dalam model ini

sehingga dapat dikembangkan model

lainnya dengan menambahkan variabel

independen lain di masa mendatang

untuk mengetahui faktor yang




DAFTAR PUSTAKA Angelini.John and Hirose, Kenichi , 2004. Extension of Social Security Coverage for

the Informal Economy in Indonesia : Surveys in the Urban and Rural Informal Economy. www.ilo.org/publns: International Labour Organization.

de Mesa Alberto Arenas, Behrman Jere , and Bravo David, February 2004.

Characteristics of and Determinants of the Density of Contributions in a Private Social Security System. Working Paper , (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1092907), Available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1092907.

E. E. Leamer, 2009. Chapter 2 Gross Domestic Product. In

http://www.springer.com/978-3-540-46388-7, ed. Macroeconomic Patterns and Stories: A Guide for MBAs. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. pp.19-38.

Freeman, R.B., 2009. Labor Regulations, Unions, And Social Protection In

Developing Countries: Market Distortions Or Efficient Institutions? NBER Working Paper Series, Working Paper 14789(http://www.nber.org/papers/w14789).

ILO, 1996-2016. International Labour Organization. [Online] Available at:

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/WCMS_422090/lang--en/index.htm [Accessed 22 August 2016].

Robert Costanza, Maureen Hart, Stephen Posner, John Talberth, 2009. Beyond

GDP: The Need for. THE PARDEE PAPERS, 4 (https://www.bu.edu/pardee/files/documents/PP-004-GDP.pdf), pp.1-33.

Sulistiawati, R., 2012. Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan. Jurnal

EKSOS, 8, pp.195-211. Republik Indonesia, 1992. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Sekretariat Negara, Jakarta. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Jakarta.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang

Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Jakarta.

Republik Indonesia, 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2003 Tentang Ketenagakerjaan (c.1) , Sekretariat Negara, Jakarta.


Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Sekretariat Negara, Jakarta


2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (c.1), Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 2013. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 109 Tahun

2013 tentang penahapan kepesertaan program jaminan sosial, Sekretaris

Kabinet. Jakarta.


PENGARUH PERKEMBANGAN MAKRO EKONOMI INDONESIA TERHADAP

PERTUMBUHAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Oleh: Ratih Yasnuarni Gultom1

Abstract

The aim of this study is to determine the economic indicators that

affecting the growth of participants of BPJS ketenagakerjaan which was also

known as PT Jamsostek (Persero). The study emphasized the effect of

economic indicators such as Gross Domestic Product (GDP) percapita, the

average of minimum wages of provinces in Indonesia, the rate of labor

participation, the institution transformation from PT Jamsostek (Persero) to

BPJS Ketenagakerjaan towards the participants growth of BPJS

Ketenagakerjaan.

Using multiple regression with ordinary least square (OLS) method, it

was found that Gross Domestic Product (GDP) percapita and the average of

minimum wages of provinces in Indonesia did not significantly affect the

participants growth of BPJS Ketenagakerjaan on 1%, 5% or 10% confidence

level. However, The rate of labor participation and the institution

transformation of BPJS Ketenagakerjaan significantly affected the

participants growth of BPJS ketenagakerjaan on 1% confidence level.

The change on the level of labor participation has positive effect to the

participants growth; this was caused by the rise on the labor supply which

adding the number of labor that was the target market of BPJS

Ketenagakerjaan. Similarly, the institution transformation from PT Jamsostek

(Persero) to BPJS Ketenagakerjaan significantly affect the participants

growth, this probably due to awareness of workers about BPJS

Ketenagakerjaan as obligatory participants as it is ruled by law on UU No. 40

of 2004 and UU No. 24 of 2011.

Keywords : Macroeconomy, BPJS Ketenagakerjaan, Participants Growth,

GDP percapita, Minimum Wages, Labor Participation

1 Penata Utama Analisa Investasi Langsung, Divisi Analisa Portofolio, BPJS Ketenagakerjaan


1 Introduction

The social security according to Law

No. 24 of 2011 is one of the social

protections to ensure that all people

can meet their basic needs for a

decent life. This complies with the

Indonesia’s objectives as listed in the

preamble of the 1945 Constitution.

They state that Indonesia was

established to protect the people,

promote the general welfare and

educate the nation. The Law No. 24 of

2011 on Social Security Agency states

that the national social security system

is a state program which aims to

provide social protection and welfare

security for all citizens. Furthermore,

in order to materialize the national

social security system’s goals, it is

necessary to establish a managing

entity, which is a legal entity, under

the principles of mutual cooperation,

non-profit, transparency, prudence,

accountability, profitability, mandatory

membership, and trust fund. All social

security management funds are aimed

for the program development and

greatest interest of the participants.

BPJS Ketenagakerjaan as one of the

social security agencies as mandated

by the Law No. 24 of 2011 on Social

Security Agency was established to

manage the programs of occupational

accident, provident fund, pension and

death benefits. BPJS

Ketenagakerjaan Participants are

every person, including foreigners who

have worked for at least 6 (six)

months in Indonesia and paid

contributions. Meanwhile, a worker is

every person who works for a salary,

wage, or other remunerations.

In addition to article 62 of Law No. 24

of 2011, PT. Jaminan Sosial Tenaga

Kerja or abbreviated as PT.

Jamsostek (Persero) established by

the Government Regulation No. 36 of

1995 on Establishment of an

Employment Social Security Agency

(State Gazette of the Republic of

Indonesia of 1995 Number 59), based

on Law No. 3 of 1992 on Employment

Social Security (State Gazette of the

Republic of Indonesia of 1992 Number

14, Supplement to State Gazette of

the Republic of Indonesia Number

3468) continues to run operational

activities of the organization:

1. Healthcare benefit program,

including new participants

additions until the operation of

BPJS;

2. Occupational accident, death,

and provident fund benefits for

its participants, including the

addition of new participants

until it is altered into BPJS

Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan organizes

occupational accident, death,

provident fund, and pension benefits

no later than 1 July 2015.

The participation in BPJS

Ketenagakerjaan is mandatory. Such

compulsory membership is aimed to

make all citizens as participants.

Therefore, they can be

protected. Nonetheless, the

application is adjusted to the citizens


and Government’s economic capacity

and program feasibility. The initial

phase is started from formal sector

workers. Meanwhile, the informal

sector workers can be a voluntary

participant, including farmers,

fishermen, and those who work

independently. In the end, the National

Social Security System can cover the

entire population.

With a growing number of manpower

in Indonesia, the BPJS membership is

expected to grow larger, so the

Indonesia's economic growth will be

increasing.

This paper intends to examine the

macro-economic indicators, such as

gross domestic product (GDP) growth,

the average growth of the regional

minimum wage in Indonesia, changes

in labor participation rate (TPAK) and

the transformation of PT. Jamsostek

(Persero) into BPJS Ketenagakerjaan

and the effect of these indicators on

the BPJS Ketenagakerjaan

membership growth.

2 Theoretical Framework

2.1 BPJS Ketenagakerjaan

Membership

According to Law No. 24 of 2011 on

social security agency, participants

are every person, including foreigners

who have worked for at least 6 (six)

months in Indonesia and paid

contributions. According to Article 3 of

the Regulation of the President of the

Republic of Indonesia No. 109 of

2013 on social security program

membership stages, it is stated that

the social security program

Participants consist of wage earning

participants and non-wage earning

participants. Article 4 of such

Presidential regulation also explains

that wage earning participants are

workers who work at public and non-

public employers. Article 7 of the

Presidential Decree No. 109 of 2013

explains that non-wage earning

Participants are:

a) employers

b) workers without any

employment binds or self-

employed workers

c) workers who are not included in

letter b) and do not receive any

salary or wage.

The membership growth of PT.

Jamsostek (Persero) is quite

low. From 1997 to 2013, it is around -

1% to 1%. However, after it changes

its legal status into BPJS

Ketenagakerjaan in 2014, there is a

significant additional active workers

number.


Figure 1: Graph on the BPJS Ketenagakerjaan Membership Growth Percentage of 1997-2015

BPJS TK Participants Growth

Source: Processed

Table 1: Total Active Participants, Wage Earning and Non-Wage Earning Participants of PT. Jamsostek (Persero)/BPJS Ketenagakerjaan of 2009-2014

Year Wage Earning

Participants

Non-Wage

Earning

Participants

Total

Participants

% Wage-

Earning

Participants

a b c d e=b/d

2009 8,292,914 202,818 8,495,732 97.61%

2010 9,464,157 182,241 9,646,398 98.11%

2011 10,116,935 194,734 10,311,669 98.11%

2012 11,094,713 457,844 11,552,557 96.04%

2013 11,927,458 421,006 12,348,464 96.59%

2014 16,100,961 690,436 16,791,397 95.89%

Source: Annual Report of PT. Jamsostek (Persero)/BPJS Ketenagakerjaan

The number of BPJS Ketenagakerjaan

active participants tends to increase

from year to year. During 2009-2014,


membership grew by 13.27% (CAGR)

from 8.29 million participants in 2009

to 16.10 million participants in 2014.

The composition of the BPJS


Ketenagakerjaan membership is

dominated by wage-earning workers

at 97.61% in 2009. However, the non-

wage earning workers proportion

percentage keeps increasing, in which

it has reached 4.11% in 2014.

Angelini and Hirose (2004) suggest

several factors which hinder the social

security protection in the informal

sector, which also known as a non-

wage earning participant in Indonesia,

among others:

a) Low and non-fixed income in

the informal sector is a major

hurdle. Most informal workers

in Indonesia receive non-fixed

wages. Thus, it will be difficult

and less reliable to calculate

the monthly wage.

b) The social security types and

benefits are not in line with the

primary needs and resource

constraints of the informal

workers.

c) Lack of awareness on the

social security concept and lack

of trust from the government

institutions, which are prevalent

in the informal workers, have a

negative effect on the

willingness to pay dues.

d) The success of the protection

expansion depends on the

continuous administrative

capacity, which may reveal

problems with the registration,

compliance, contributions,

collection and record keeping.

The BPJS Ketenagakerjaan

membership growth is calculated the

membership growth for year t from

year t-1 under the following formula:

Where:

P BPJSTK is the BPJS

Ketenagakerjaan membership growth,

P BPJS TK t is the BPJS TK TK

Membership for year t and P BPJS TK

t-1 is the BPJS TK Membership for

year t-1. The number of BPJS

Ketenagakerjaan membership growth

is expressed in the percentage.

The PT. Jamsostek (Persero)/BPJS

Ketenagakerjaan membership data

used in this paper is the active

membership data obtained from the

annual report of PT. Jamsostek

(Persero)/BPJS Ketenagakerjaan from

1997 to 2015.

2.2 Gross Domestic Product

(GDP)

Leamer (2009) defines the Gross

Domestic Product (GDP) as the value

of goods and services produced in a

particular geographic area (usually a

country). GDP is usually used as a

standard measure and the reliability of

a country. According to data from the

World Bank, Indonesia's gross

domestic product in 2015 is

USD1,144,331 million, which ranks

the 16th in the world. The economic

measurement using GDP has some

issues, for example, GDP takes into

account only the results compared

with the process and GDP does not

pay attention to the reasonable justice.

In addition, GDP also does not take


into account grants and all rewards

which do not involve a buying or

selling transaction.

According to Costanza, Et al. (2009),

the GDP methodology was originally

developed in the United States and

England in about 1930 and 1940 when

the world was shocked by the world

wars and great depression. The global

use of GDP as a measure of

economic growth is further

strengthened by the Bretton Woods

conference. One key factor of the

World War II is the economic

instability in some countries due to

unstable exchange rates and

international trade discriminatory

practice, which hindered the

international trade. The Bretton

Woods conference which was

attended by 44 countries resulted in

decision to establish the International

Monetary Fund (IMF) and International

Bank for Reconstruction and

Development (IBRD), which are

currently a part of the World

Bank. GDP is used by IMF and World

Bank as the main tool for measuring

the economic development in the last

60 years.

Since 1990, the United Nations

Development Program (UNDP) has

been using the Human Development

Index (HDI) in the human

development report. The purpose of

this index is to account for the

management of economic growth and

human development in improving the

welfare of society in the world’s

countries. This index uses a proxy,

such as a long life is measured using

the life expectancy, knowledge is

measured using the literacy figure and

education levels and access to

adequate living standard use the

adjusted GDP to reflect the public

purchasing power (Costanza, et al

2009).

GDP per capita is the amount of GDP

of a country divided by the population

of the country. The calculation of the

Indonesian GDP per capita growth is

calculated using the GDP per capita

growth in year t compared to year t-1

with the following formula:

Where GDP is the Indonesian gross

domestic product per capita growth,

PDBt is the amount of Indonesian

gross domestic product in year t and

GDP t-1 is the amount of Indonesian

gross domestic product in year t-

1. The amount of Indonesian GDP

growth per capita is expressed in

percentage.

The data used in this paper is the

Indonesian Gross Domestic Product

(GDP) per capita in USD from the

World Bank obtained from Bloomberg

from 1997 to 2015.


Figure 2: Graph on the Indonesian GDP per capita growth from 1997 to 2015

GDP per capita growth

Source: Processed

The Indonesian GDP growth is

relatively stable from 1997 to 2015.

However, in 1998, there was an

economic crisis which cause the

Indonesian GDP per capita fell from

USD1,064 per capita in 1997 to

USD464 in 1998.

2.3 Minimum Wage

Based on Law No. 13 of 2003 on

Manpower, the minimum wage

stipulation aims to improve the

workers’ living standards in

accordance with the minimum

necessities of life. Therefore, the

minimum wage is based on the Proper

Living Needs (KHL).

According Simanjuntak in

(Sulistiawati, 2012), the minimum

wage policy is a wage system which

has been implemented in several

countries. This policy can be seen

from two sides, namely that the

minimum wage is a protection tool for

workers to maintain the value of their

wages in meeting the everyday life

needs as well as protection tool for

companies to maintain productivity. In

Article 1 Paragraph 1 of the

Regulation of the Minister of

Manpower No. 1/1999, the minimum

wage is defined as the lowest monthly

wage, which consists of basic salary

including fixed allowances. Waisgrais

in (Sulistiawati, 2012) also explains

that the minimum wage has a positive

effect in reducing the wage gap in the

labor market. Meanwhile, Askenazy in

(Sulistiawati, 2012) states that the

minimum wage make the economy

more competitive.

Definition of wages according to the

Law No. 13 of 2000 on Manpower,

Chapter I, Article 1, Section 30):

"Wages are the rights of

workers/laborers, which are


received and expressed in an

amount of money for a return

from a business/employer to

workers/laborers. It is decided

and paid under an employment

agreement, contract, or laws

and regulations, including

allowances for workers/laborers

and their families on a job

and/or service which has been

or will be done".

From the side of the company; wages

are costs which would then be passed

on to consumers through price. The

regional minimum wage (UMP) is

usually used as a reference to set the

wages of formal workers. Thus, a

higher increase in minimum wage than

the productivity of workers will hurt the

company because it can raise

production costs. High production

costs lead to the price output which

becomes uncompetitive. Then, in turn,

the company will reduce output. The

decline in output will also lower the

worker productive factor use,

especially for low-educated

workers (Sulistiawati,

2012). Sulistiawati (2012) finds in her

research that the wage increase will

potentially reduce employment,

especially workers whose productivity

is low.

Freeman (2009) states that the

minimum wage in many countries

dominates the informal sector and

exacerbates the wage

distribution. Furthermore, Freeman

(2009) finds that the minimum wage

increases the wages of low-income

formal workers, so it sharpens the

income distribution and changes the

low-income workers’ wages. The

study by Harrison and Scorce in

(Freeman, 2009) in Indonesia finds

that the minimum wage has the

moderately opposite effect against the

number of workers. However, there

are some variations compared to

some countries.

The regional minimum wage in

Indonesia is proposed by the Regional

Wage Council (DPD), which is

composed of bureaucrats, academics,

workers and employers to the

Governor to be legalized by the life

necessities of single workers.

The minimum wage used in this paper

is the average of regional minimum

wages in Indonesia. The average

growth of the regional minimum wage

in this paper is calculated by the

formula:

Where the UMP is the average growth

of the regional minimum wage in

Indonesia, UMPt is the average

regional minimum wage in Indonesia

in year t and UMP t-1is the average

regional minimum wage in Indonesia

in year t-1. The Indonesian regional

minimum wage average growth is

expressed in percentage.

The regional minimum wage (UMP)

data used in this paper is the average

minimum wage of 33 provinces in

Indonesia which was obtained from

the BPS’s website from 1997 to 2015.


The average growth of Indonesian

regional minimum wage from 1997 to

2015 is 14.36% in which the highest

growth in 2001 is 29.40%.

Figure 3: Average Growth of Indonesian Regional Minimum Wages of 1997-2015

UMP Growth

Source: Processed

2.4 Manpower Participation Rate

The ILO defines the manpower

participation rate as a proportional

measure of the active manpower

population in the labor market, in

which they are either working or

looking for work. The manpower

participation rate indicates

the supply of workers available to

engage in the production of goods and

services relative to working-age

population.

De Mesa, et al (2004) notes that

Chile’s pension protection system is

tied closely to limitations and

restrictions of the labor market. The

labor market continues to grow and is

affected by changes in the economy

and government policy. Changes in

the labor market affect the manpower

uncertainty, especially independent

and low-income workers, to participate

in the social security.

Freeman (2009) finds that an informal

sector declined in the 1980s to the

2000s even though the global informal

sector percentage increased. Such

decline took place even in developing

countries with rapid economic

growth. The rapid economic growth

failed to reduce the percentage of

informal workers. The possible reason

is the formal sector productivity growth

is large enough. Thus, the output

massive expansion does not increase

the workforce.

The manpower participation rate

(TPAK) used in this paper is the

manpower participation rate in


Indonesia from 1997 to 2015. The

TPAK change in this paper is

calculated using the formula:

The TPAK is the difference in the

Indonesian manpower participation

rate compared to the previous year’s

same period. TPAKt is the Indonesian

manpower participation rate in year t

and TPAK t-1 is the active manpower

participation rate in year t-1. The

Indonesian TPAK difference is

expressed in percentage.

Figure 4: Changes in the Indonesian Manpower Participation Rate (TPAK) in 1997-2015

TPAK Change

Source: Processed

The Indonesian TPAK change is quite

volatile from 1997 to 2015, where the

lowest point occurred in 2001, 2005

and 2013 when Indonesia fell into an

economic recession.

2.5 Transformation of PT.

Jamsostek (Persero) to BPJS

Ketenagakerjaan

The government wants to provide a

social security comprehensive via the

national social security system

(SJSN), which is developed for all

Indonesians. Every person is entitled

to social security to meet the basic life

needs and enhance the dignity

towards the prosperous, just, and

affluent Indonesia. This causes the

enactment of Law No. 40 of 2004 on

National Social Security System.

Based on Law No. 24 of 2011 on

Social Security Agency in chapter 2

Article 5, it states that the established


BPJS is divided into BPJS Kesehatan

and BPJS Ketenagakerjaan. Based on

the Chapter 18 – closing provisions of

Law No. 24 of 2011 in Article 1, it is

stated that PT. Jamsostek (Persero) is

altered into BPJS Ketenagakerjaan on

1 January 2014. Article 62 paragraph

2 point (a) declares that PT.

Jamsostek (Persero) is dissolved

without liquidation and all assets,

liabilities, rights and legal obligations

of PT. Jamsostek (Persero) are

transferred to become the assets,

liabilities, rights and legal obligations

of BPJS Ketenagakerjaan.

This paper uses a dummy variable of

the transformation of PT. Jamsostek

(Persero) to BPJS Ketenagakerjaan in

this research model. This paper gives

a value of 0 (zero) when the institution

is still PT. Jamsostek (Persero) in

1997 and 2013 and a value of 1 (one)

when PT. Jamsostek (Persero) is

altered into BPJS Ketenagakerjaan in

2014 - 2015.

3 Research Method

The data used in this paper uses

Indonesian macroeconomic data from

1997 to 2015. The data used is the

Gross Domestic Product (GDP) per

capita, average minimum regional

wage (UMP), manpower participation

rate (TPAK) in Indonesia and the

number of BPJS Ketenagakerjaan

active participants since it is still PT.

Jamsostek (Persero) from 1997 to

2015.

The research model used in this paper

is multiple regression with the

following equation:

Remarks:

P BPJSTK : BPJS Ketenagakerjaan

membership growth

in year TT-1

GDP : Indonesian real GDP

growth in year T-T-1

UMP : Indonesian regional

minimum wage

average growth in

year T-T-1

TPAK : Difference between the

manpower

participation rate in

year T-T-1

BPJS TK : Dummy variable which

distinguishes PT.

Jamsostek (Persero)

turned into BPJS

Ketenagakerjaan

α : alpha

β1, β2, β3, β4: Coefficient of GDP,

UMP and TPAK, Dummy BPJS TK.

4 Results

This paper uses the active

membership data obtained from

annual reports of PT. Jamsostek

(Persero), which is turned into a legal

entity of BPJS Ketenagakerjaan. The


capita, average regional minimum

wage and manpower participation rate

in Indonesia data are obtained from

the website of the Central Statistics

Agency (BPS / Badan Pusat Statistik)

and Bloomberg. The data used is


the time series data from 1997 to

2015. The data used in this paper is

processed using software

eviews version 8 by the ordinary least

squares (OLS) method.

Table 2: Data Regression Results by the Ordinary Least Square (OLS) Method

Dependent Variable: PERTUMBUHAN_PESERTA_BPJS

Method: Least Squares

Date: 08/30/16 Time: 11:05

Sample: 1998 2015


The R2 value of this model is

0.546954 which means that the GDP

per capita growth, UMP average

growth, changes in the manpower

participation rate (TPAK), and an

institutional change from

PT. Jamsostek (Persero) to BPJS

Ketenagakerjaan variables only

explain the BPJS Ketenagakerjaan

membership growth variability of

54.69% and the rest is explained by

other factors which are not described

in this article.

β1 = 0.034409 means every 1%

increase in the Indonesian Domestic

Product growth will lead to an increase

in the BPJS Ketenagakerjaan

membership growth of

0.0344%, ceteris paribus.

β2 = 0.114759 means every 1%

increase in the Indonesian average


regional minimum wage will lead to an

increase in the BPJS Ketenagakerjaan

membership growth of 0.147%, ceteris

paribus.

β3 = 8.001616 means every 1%

increase of the Indonesian manpower

participation rate change will lead to

an increase in the BPJS


of 8.0016%, ceteris paribus.

β4 = 0.213581 means that after PT.

Jamsostek (Persero) is altered into

BPJS Ketenagakerjaan, the

membership growth is larger than the

institution is still PT. Jamsostek

(Persero) (0.2135%), ceteris paribus.

Table 3: Covariance and correlation between GDP per capita growth, Average UMP Growth and TPAK Change

Covariance Analysis: Ordinary

Date: 08/30/16 Time: 11:07

Sample: 1998 2015


Source: Processed

Covariance is the variables probability

used in this paper to move together

either in the same or opposite

direction. In general, the covariance of

three variables used in this paper is

the growth of GDP per capita, UMP

growth and TPAK change from 1997

to 2015 and it is small enough.

Therefore, the possibility for these

three variables to move along is quite

small. The covariance between the

GDP per capita growth and

Indonesian UMP growth is 0.000316,

which means the possibility of the

GDP per capita and UMP growth is

0.03%.

Correlation is the correlation between

one variable and another variable. The

correlation between the GDP per

capita and UMP growth is -0.193009,

which means the GDP per capita

growth and UMP average growth has

a negative relationship. Thus, the

possible increase in the average UMP

change will cause a decline in the

GDP per capita growth. The possibility


percentage for this event happening is

19.30%.

5 Discussion

The 1% increase of the Indonesian


capita will lead to an increase in the

BPJS Ketenagakerjaan membership,

i.e. 0.0344%, ceteris paribus.

Meanwhile, the t statistics for the GDP

per capita growth is equal to 0.5652

with P test of 0.5815. The GDP per

capita growth does not have any

significant effects on the BPJS


as the test P value is 0.5815.

Therefore, the GDP per capita growth

only significantly affects the BPJS


at 58.15% confidence level. GDP per

capita is one indicator of a country's

welfare. The better the welfare of a

country, the higher public awareness

on social security is. However, this is

not yet reflected in Indonesia due to

the GDP per capita growth does not

significantly affect the BPJS

Ketenagakerjaan membership growth.

A 1% increase from the average

growth of the Indonesian regional

minimum wage (UMP) will lead to an

increase in the BPJS Ketenagakerjaan

membership growth, i.e.

0.1147%, ceteris paribus.

The t statistics for the UMP average

growth is 0.4426 in which the P test is

0.6653. The UMP average growth

does not have any significant effects

on the BPJS Ketenagakerjaan

membership growth, the P test value

is at 0.6653. Therefore, the UMP

average growth only significantly

affects the BPJS Ketenagakerjaan

membership growth at 66.53%

confidence level. Even though the

regional minimum wage (UMP) is

a cost to be paid by formal sector

employers, on the other hand a higher

UMP will become more attractive for

workers to work in the formal

sector. More than 90% of BPJS

Ketenagakerjaan participants are

wage earning workers, who work in

the formal sector and are affected by

the UMP. However, the UMP growth

does not significantly affect the BPJS


A 1% increase from the manpower

participation rate (TPAK) change will

lead to an increase in the BPJS


i.e. 8.0016%, ceteris paribus. The t

statistics for TPAK changes are

2.6968 in which the P test is

0.0183. The TPAK change has a

significant effect on the BPJS


as the P test value is 0.0183.

Therefore, the TPAK change

significantly affects the BPJS


up to 1.83% confidence level. The

TPAK percentage significantly affects


membership growth, because the

TPAK is calculated based on the

formal sector workers, who are mostly

the BPJS TK participants. Therefore,

the more significant TPAK change, the

higher the BPJS Ketenagakerjaan

membership growth is.


With the transformation of PT.

Jamsostek (Persero) to BPJS

Ketenagakerjaan, the BPJS


is bigger, i.e. 0.2135% compared with

the figure, when it is still PT.

Jamsostek (Persero) ceteris

paribus. The t

statistics for Dummy BPJS

Ketenagakerjaan is 4.4880 and

P test is 0.0006. An institutional

change to become BPJS

Ketenagakerjaan significantly affects


membership growth as the P test

value is 0.0005. Therefore, the

institutional change to become BPJS

Ketenagakerjaan significantly affects


membership growth up to 0.06%

confidence level. This institutional

transformation has a significant effect

on the BPJS Ketenagakerjaan

membership growth. Law No. 40 of

2004 and Law No. 24 of 2011 have

assisted in increasing the public

awareness on the employment social

security, specifically BPJS

Ketenagakerjaan participation is

mandatory by law.

6 Conclusions and Limitations

6.1 Conclusions

This paper aims to examine the

macro-economic development which

affects the increase of BPJS

Ketenagakerjaan membership. This

research model uses macroeconomic

indicators, namely gross domestic

product (GDP) per capita, average

regional minimum wage (UMP) of 33

provinces in Indonesia and Manpower

Participation Rate (TPAK) as

independent variables. Meanwhile, the

active membership growth of PT.

Jamsostek (Persero)/BPJS

Ketenagakerjaan is used as the

dependent variable. Time series data

used are annual data from 1997 to

2015. It also uses a dummy variable

which differentiates PT. Jamsostek

(Persero) from BPJS

Ketenagakerjaan.

By using a multiple regression model

and ordinary least squares (OLS)

method, information is obtained that

all independent variables used in this

model have a positive influence on the

BPJS Ketenagakerjaan membership

growth. The GDP per capita growth

and the regional minimum wage

average growth has no significant

effect on the BPJS Ketenagakerjaan

membership growth, i.e. the

confidence level is 1%, 5% or 10%,

respectively. Meanwhile, the

manpower participation rate (TPAK)

change and dummy institutional

change of BPJS Ketenagakerjaan

significantly affect the BPJS


respectively at the level of 1.83% and

0.06%.

The TPAK change positively affects

impact the BPJS Ketenagakerjaan

membership growth. Therefore, a

higher workers figure will increase the

BPJS Ketenagakerjaan membership

as BPJS Ketenagakerjaan participants

are both formal and informal sectors

workers.


The institutional transformation of PT.

Jamsostek (Persero) into BPJS

Ketenagakerjaan also has a positive

impact on the membership growth, in

which the change in the legal entity,

namely BPJS Ketenagakerjaan and

BPJS Kesehatan under Law No. 24 of

2011, is better known in the

community. Therefore, it is a

moment to build public awareness in

the social security.

6.2 Limitations

Aspects of this paper are limited to

aggregate and macroeconomic data

regardless of the micro aspects of

institutions and individuals involved in

increasing the BPJS Ketenagakerjaan

membership. The time series

data used was all 18-year data or

observation. A longer observation time

will be better as data becomes more

robust, specifically the period after the

institution is transformed into BPJS

Ketenagakerjaan. In this model, the

transformation is still 2 years.

R2 in the model used in this paper is

0.5469, which is only able to explain

the variability BPJS Ketenagakerjaan

membership growth up to 54.69%,

while 45.31% is explained by other

variables not included in this model.

Such other variables can be

developed into other models by

adding another independent variable

in the future to determine the factors

which influence the BPJS


BIBLIOGRAPHY Angelini.John and Hirose, Kenichi , 2004. Extension of Social Security Coverage

for the Informal Economy in Indonesia : Surveys in the Urban and Rural Informal Economy. www.ilo.org/publns: International Labour Organization.

de Mesa Alberto Arenas, Behrman Jere , and Bravo David, February 2004.

Characteristics of and Determinants of the Density of Contributions in a Private Social Security System. Working Paper , (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1092907), Available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1092907.

E. E. Leamer, 2009. Chapter 2 Gross Domestic Product. In

http://www.springer.com/978-3-540-46388-7, ed. Macroeconomic Patterns and Stories: A Guide for MBAs. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. pp.19-38.

Freeman, R.B., 2009. Labor Regulations, Unions, And Social Protection In

Developing Countries: Market Distortions Or Efficient Institutions? NBER Working Paper Series, Working Paper 14789(http://www.nber.org/papers/w14789).


ILO, 1996-2016. International Labour Organization. [Online] Available at: http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/WCMS_422090/lang--en/index.htm [Accessed 22 August 2016].

Robert Costanza, Maureen Hart, Stephen Posner, John Talberth, 2009. Beyond

GDP: The Need for. THE PARDEE PAPERS, 4 (https://www.bu.edu/pardee/files/documents/PP-004-GDP.pdf), pp.1-33.

Sulistiawati, R., 2012. Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan. Jurnal

EKSOS, 8, pp.195-211. Republik Indonesia, 1992. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Sekretariat Negara, Jakarta. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Jakarta.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang

Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Jakarta.


2003 Tentang Ketenagakerjaan (c.1) , Sekretariat Negara, Jakarta. Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun

2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Sekretariat Negara, Jakarta


2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (c.1), Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 2013. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 109 Tahun

2013 tentang penahapan kepesertaan program jaminan sosial, Sekretaris Kabinet. Jakarta.


KETENTUAN PENULISAN

Ketentuan Umum

1. Artikel yang dipublikasikan Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan berupa hasil penelitian dan non penelitian (ilmiah/populer) baik dari internal maupun eksternal BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki relevansi jaminan sosial, ketenagakerjaan, pengembangan sumber daya manusia, ekonomi, keuangan dan kebijakan publik.

2. Naskah yang dikirim merupakan karya asli, belum pernah dan atau akan diterbitkan di media publikasi lainnya.

3. Artikel diketik dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris dengan ukuran kertas A4 menggunakan tipe huruf Arial, ukuran font 12, spasi 1,5.dengan jumlah minimal 15 halaman dan maksimal 25 halaman dalam bentuk hardcopy atau softcopy.

4. Redaksi berhak menyunting setiap naskah yang masuk.

Ketentuan Penulisan Naskah Urutan naskah mengikuti format sebagai berikut:

1. Judul; Judul tidak melebihi 12 kata dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris tidak melebihi 10 kata.

2. Data Penulis; ditulis lengkap tanpa gelar, dicantumkan nama . 3. Abstrak; dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris, terdiri paling banyak

400 kata berisi tujuan, metode dan hasil penelitian. 4. Kata Kunci; memuat konsep yang terkandung dalam artikel, ditulis dalam

bahasa Indonesia dan bahasa Inggris terdiri dari 4 – 6 kata ditulis di bawah abstrak.

5. Pendahuluan; berisi latar belakang, perumusan masalah, kerangka teoritis, dan tujuan penelitian yang dibuat secara ringkas

6. Metodologi; memuat secara rinci dan jelas mengenai lokasi dan waktu penelitian, sumber data, serta bagaimana metode analisis datanya.

7. Pembahasan; Bagian ini memuat data, analisis data dan interpretasi terhadap hasil.

8. Simpulan; ditulis dalam bentuk essay yang memuat hasil dari penelitian. 9. Daftar Pustaka; menuliskan seluruh pustaka yang digunakan dalam

penulisan. Pengiriman Naskah

Naskah dapat dikirim melalui email [email protected] dan atau [email protected] atau via pos ke Redaksi Pelaksana Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan dengan alamat Learning Office BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat Jl. Jendral Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan 12930. Telp :021 5207797 Fax 021 5260443.

daftar isi - bpjsketenagakerjaan.go.id · syarat-syarat, format dan tata aturan tata tulis artikel...

Documents