daftar inventarisasi masalah rancangan undang...

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG

EKONOMI KREATIF

TAHUN

2018

0

0

-3

X

HYIN/SIMI ISVSISVINSANI

dIsINS2D1 INIONO>I3

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

N

_ z

0

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

C

z

ei

til

z

>

x

0

z

0

n0

x z -3

02

C

om

zuzz

gz:

(Duo

X>

2 Z

-3

•-3 C

I z >

>

PJ Z

> C

i) 0

0

txj

0 X

.._-

>

-3

Z

tx1

'V

"II

:

C to t-

x

t.)

DRAFT RUU TENTANG EKONOMI KREATIF

Tetap

E•

Cf

r0

C4

USUL PERUBAHAN

USULAN PEMERINTAH

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK

INDONESIA NOMOR TAHUN

TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

4

SETELAH PERUBAHAN

Judul RUU diubah menjadi "Pengembangan Ekonomi Kreatif" karena

"Ekonomi Kreatif" berhubungan dengan berbagai pengertian dari berbagai mazhab pemikiran, serta mata rantai kegiatan Ekonomi Kreatif mulai dari kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi. Hal tersebut membuat ruang lingkup pengaturan menjadi sangat luas.

Oleh karena itu Pemerintah lebih memfokuskan kepada pengaturan aspek pengembangan ekonomi kreatif.

CI1

KETERANGAN

4

IQ

511

41

P

c. bahwa Pemerintah Pu sat dan/atau Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan berkewajiban mengatur dan memfasilitasi kedudukan pelaku Ekonomi Kreatif untuk memperluas produk Ekonomi Kreatif Indonesia, baik di pasar ekspor global maupun pasar domestik melalui penyediaan irifrastruktur dan teknologi komunikasi berkualitas internasional untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif;

b. bahwa Ekonomi Kreatif memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penggerak untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera;

a. bahwa pembangunan perekonomian nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diwujudkan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagai salah satu tujuan berbangsa dan bernegara;

t:,

— .

z cr

A)

Diubah

-3

r,'+' 0 V

c. bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif;

b. bahwa Ekonomi Kreatif memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung perekonomian nasional dalam upaya memajukan kesejahteraan rakyat;

Kewajiban mengatur dan memfasilitasi tidak diperlukan karena sudah tercakup dalam kewajiban menciptakan ekosistem itu sendiri.

Untuk menyesuaikan arahan Presiden pada saat Temu Kreatif Nasional pada tanggal 3 Agustus 2015 ten tang pentingnya ekonomi kreatif sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

:'3

P

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif.

P..

ts ,-

. - 0

(0

5 a 0

. ..."

porp

oz,

0

ci)

62

Q ra-

.&)

a 0

2

O. i

rt fl)

z.

azQ■

0.

....w g

w

N- F

.e.

- •

0-

0 -

,-

. " .

.72,,,

0-

<6* `

< E

Pp

'''

2

0

E R

I., NR

S

. P. g

ci.

z

za• ® p

) ..,

0-

„..

.(2. o

-- `*

'• - ,

. —

0)

N-

- *.,D

6

0

—...0

e.,

x

0

0 .c-nt

,.<

'cil)

w

g ;

ri)

cp

,.,..

2)

w tf

fa

. A)

c

Ze..

,-p

co '1

•

,-,'

u)

A) ;

!-T•

cl)

5.

0 ,<

0A

5

,.<

0.

li'),)

0.

- -',-)

o -

-, 2

2 4•0

-9

z

rA

i CA

I -

• -

".

.-1

r-1;

- . fr

o 1

Tetap

Diubah

0

..

Z

cr

A)

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

51,

CO

a c

r z 0

0

0-

a ,

0

5 cr

o

--.

0,

N-

0)

.-)

A)

co

e-+

,?+ 0 —

..•

!-*, c

w ,_

.. cv

V

1

Z ..

,i,

CICI

p)

0

5a

a' z

g

fl

OA

g C

r?

Menyesuaikan dengan perubahan judul RUU pada DIM Nomor 1.

o. N

- c o

c 0

- qg

5

ril Z

" til X

' ,e,

c,

2.

cn

n

0

::L

oP

2)ox'ror"crt--

-(1

8(.

2P

0

a. 0

, (2

0,

.1.

- z o

—

o o

z -

0

VA

El,

2)

Z

2)

-,-

e,

,-*

.•-•

Z t<

Z

co

co

C

r 02

,-,

. 0

-

Z

A)

0

p)

0

r-'-':

0

r:o

ZZ

ZA

)X

.

CI.P

Orn

''-.'*„..,.

Cr?

4. cr?

z

cr

— Z

.. O

V -.

z

— —

Z

Ti

LI c

a a

• w

-1

—.

„ o

0 0

0

., 7.

1g

z

,-,.

a. :3

, "'

N"' 2

) N

o -I

(2'

o•

CO

p)

CD

2)

A)

cm

.-s „ 2

0

A)

ro

N-' 0

0

0

20

2

5.

,...

g

0 , .-

. ,

—

0- g

o 01

2 CM

A)

0

. z a

c, .. n

a)

— o

,_t

$1)

'cil

C

.-i

ro

co 1

:5 .•

‘...G

op

0

0

z

p)

1:3

z

2)

Z ri

Z

n)

I:)

co

cm

,,„

,..<

6,,

z

_. A

) z

co

A)

r)

=

+-

A)

2)

r, ,,

...

co

z,-4.

cic

— -•

cii.r., ow

CIQ

W)._

,. fa

.$1

)

..+. c

m A.)

-Z

Z---

-0

N-A

) a

cp

0 r

gi)

N

$5,

M

0

fl

rf,a

13)

2

E

g Z

X

' g

5 x.

- m

- CD

"

'' ...

. Ala

-.

'0

'V

go

Z

tD

.-, '

N c

< sv

6.g

P

..P

0."

c2

gg

°,x

ls, 7

, o m

Ir

P

0- n

i ®k z

Gm

.0

o C

m)

op. P

c'

3

,,,

p

ri,

(yel

0

0

• 0

C

Pfo

'''';

pl"

;)4G

PQ

M

SDC

5 g a

/ CL

- EDP

Z F

T

g 5

t/ F

t), c

,4

w;

6•z

...,0

5,

z

zza

c.<

c 0.

A)

••• 0 C

fg

2-

CIQ

ail -I"

. CI

L CA1

A)

g

g'

a. E

. g.

5. 2

Ff.

'a'

R.

;''

cri

1.-.

•-•

i-A

•-,

P

1. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide atau gagasan yang mengandung keorisinalan, lahir dari kreativitas intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan, keterampilan, serta warisan budaya dan teknologi merupakan kekayaan intelektual.

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

BAB I KETENTUAN UMUM

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG EKONOMI KREATIF.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Ditambahkan

0 •

C

cr

so

.-3

2+

so

Tetap

Diubah

'-3

•••• CD

E0+

2. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya meningkatkan kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap perekonomian nasional di seluruh rantai nilai kegiatan Ekonomi Kreatif melalui peningkatan kapasitas pelaku,

1. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu hak kekayaan intelektual yang lahir dari kreativitas manusia, berbasis ilmu pengetahuan, warisan budaya, dan teknologi.

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

Pemerintah mengusulkan definisi yang lebih menekankan pada perwujudan dari suatu nilai tambah dari suatu kekayaan intelektual, yang merujuk pada definisi ekonomi kreatif Jhon Hawkins (200 1), UNCTAD (2010), Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2009-2015 (2008) .

Menyesuaikan dengan perubahan judul RUU pada DIM Nomor 1.

cri

..

55'

.

c.n

3. Industri Kreatif adalah industri yang aktivitasnya mencakup industri budaya dan semua hasil atau penciptaan batin atau intelektual manusia yang bersifat artistik, baik berbentuk kegiatan yang hidup maupun berbentuk hasil produksi yang berupa unit-unit khusus, baik produk maupun pelayanannya mengandung elemen artistik atau berupa ikhtiar kreatif dan berbasis pada warisan budaya, seni, media dan kreasi fungsional.

2. Kreatif adalah daya cipta atau kemampuan intelektual untuk menciptakan karya dan/atau produk kreatif yang memiliki sifat pembaharuan atau kreasi baru berdasarkan kecerdasan dan imajinasi.

— z cr

a)

Dihapus

3. lndustri Kreatif adalah industri yang mentransformasi dan memanfaatkan kreativitas, keterampilan, dan kekayaan intelektual untuk menghasilkan barang dan jasa.

pengembangan infrastruktur, pemasaran produk, pengembangan sistem pendanaan usaha, pengaturan kelembagaan, dan penyusunan rencana induk pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional.

Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 43 ayat (3) huruf b yang berbunyi: penjelasan: Industri Kreatif adalah industri yang mentransformasi dan memanfaatkan kreativitas, keterampilan, dan kekayaan intelektual untuk menghasilkan barang dan jasa. (agar dilengkapi) Tidak ada pembahasan dan pengaturan industri kreatif dalam RUU ini. Menghapus atau mempertahankan definisi industry kreatif diserahkan pada keputusan Timus DPR.

Tidak diperlukan mengingat frasa kreatif di dalam RUU selalu digunakan sebagai satu kesatuan dengan frasa lainnya, seperti ekonomi kreatif, industri kreatif, rumah kreatif, dll.

-C;

Flo

.--, -4

6. Pelaku Ekonomi Kreatif Pemula adalah pelaku yang melakukan aktivitas dan/atau usaha di bidang Ekonomi Kreatif paling lama 3 tahun setelah berstatus sebagai badan hukum.

5-n

o•

ta.

K. c

e o •

ro 2 K

. .07,

..-1. A

) 65

Z E

,,s-•

,..

„r,

E

':. , - Z

0

X- in

- ,T,

VI

N- 2

. 0)

E

A)

N-

oz

(-DZ

4::)

Z ,

. w

0

CD

5

N-- c

n 0

0

ck

(7). r

g.

fl ,,x

• 0

v-.. 5 F

c X

L'

'-'',

'4 P)

g

'S

rTr

.

.-e

po

N-, —

.

.-

w „

S 'i

Ci R

.

sr a

'' F

ir CIA

-I

ri)

Cro

4. Pengusaha Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang mengelola usaha dan/ atau memberdayakan produ k- prod u k Ekonomi Kreatif.

0

5;

'0

Z

in

0

E. V

2)

Z-

Dihapus

4. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang melakukan kegiatan kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi di bidang Ekonomi Kreatif.

Pengaturan mengenai Pelaku Ekonomi Kreatif pemula pada daasrnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang pembinaannya dilakukan oleh kementerian teknis yang telah ada.

•

UU 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

•

UU 3 Tahun 2014 tentang

Bahwa Pelaku Ekonomi Kreatif adalah Pelaku Usaha, sebagaimana diatur di dalam UU Perdagangan, yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif. Sehingga tidak ada dikotomi antara Pelaku Ekonomi Kreatif dan Pengusaha Ekonomi Kreatif.

Kegiatan ekonomi kreatif meliputi mata ran tai kegiatan mulai dan kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi di bidang ekonomi kreatif.

UU ini bukan untuk usaha pemula

Pemerintah memandang Pengusaha Ekonomi Kreatif merupakan Pelaku Ekonomi Kreatif, sehingga definisi Pengusaha Ekonomi Kreatif tidak diperlukan.

N

W

t.)

c..)

.— tv

t.)

p

10. Produk Ekonomi Kreatif adalah hasil akhir karya kreatif yang bernilai ekonomis.

9. Rumah Kreatif adalah tempat yang digunakan untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif dan berfungsi sebagai etalase bagi produk Ekonomi Kreatif setempat .

8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom yang meliputi provinsi atau kota / kabupaten.

7. Pemerintah Pu sat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

keku a saan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

CD a .ts

Dihapus

tzi

Z

1-.. cr

0-3

CD

l:

ts

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Tidak perlu dicantumkan di dalam ketentuan umum. Di dalam usulan Pemerintah tidak mengatur Rumah Kreatif, sehingga tidak perlu definisi.

Menyesuaikan dengan ketentuan Umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1

Perindustrian

C...) N.)

C.4 —

CA

o

. N

D

q)

ND

95

N

D

',I

ND

9'

ND

cr

i n)

4,

d. asas berkelanjutan;

c. asas keadilan;

b. asas pemerataan;

P

At

GO

o

a4'

!?...

•• •

Pasal 2

Ekonomi Kreatif dilaksanakan dengan berdasarkan pada:

BAB II ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

13. Mitra Kreatif adalah mitra kerja sama atas ide kreatif yang dilakukan di antara pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau pelaku Industri Kreatif dalam mewujudkan produk/jasa yang kreatif dan inovatif.

12 . Mitra Produksi adalah mitra kerja sama atas pelaksanaan produksi terhadap produk baik barang maupun jasa Ekonomi Kreatif.

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif.

Tetap

Tetap

Dihapus

Tetap

Tetap

Diubah

Dihapus

o

s05.'

.ts

to

Dihapus

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Tidak ada penjelasan dari asas pemerataan.

a.

Pada umumnya di dalam BAB II Undang-Undang mengatur mengenai Asas dan Tujuan.

b.

Di dalam RUU tidak terdapat rumusan mengenai Fungsi.

Definisi tidak diperlukan karena dalam usulan Pemerintah tidak mengatur mengenai mitra kreatif.

Definisi tidak diperlukan karena dalam usulan Pemerintah tidak mengatur mengenai mitra produksi.

Di dalam usulan pemerintah tidak terdapat kementerian tertentu yang memiliki kewenangan khusus di bidang ekonomi kreatif.

u)

CA)

5)

CA)

9°

C.A)

-.4

CA

) 9'

CA)

!JI

CA)

4"

CO

co

c. membuka lapangan kerja baru dan iklim usaha kreatif, kondusif, dan berdaya saing global;

b. menyejahterakan rakyat Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara;

a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia, serta perubahan lingkungan perekonomian global;

Pasal 3

Tujuan pengaturan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

g. asas kepastian hukum.

f. asas identitas bangsa; dan

e. asas sosial;

Diubah

Tetap

Diubah

Tetap

Dihapus

Tetap

Dihapus

c. membuka lapangan kerja baru yang berpihak pada nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia dan sumber daya ekonomi lokal.

a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas masyarakat Indonesia, serta perubahan lingkungan perekonomian global;

Menggabungkan tujuan yang ada pada poin d.

Bahwa UU ini pendekatan lebih kepada penciptaan ekonomi kreatif (kreativitas) Sedangkan inovasi harus ada unsur teknologinya.

Kepastian hukum merupakan asas umum dari materi muatan suatu peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam UU 12/201 1 tentang Pembentukan Perat u ran Perundang-undangan.

Tidak diperlukan karena asas manfaat, keadilan, berkelanjutan, dan identitas bangsa sudah mencakup asas pemerataan.

s

4

0

41

P

d. Ekonomi Kreatif berbasis kreasi fungsional.

c. Ekonomi Kreatif berbasis media; dan

b. Ekonomi Kreatif berbasis seni;

a. Ekonomi Kreatif berbasis warisan budaya;

Pasal 4

(1) Jenis Kegiatan Ekonomi Kreatif terdiri atas:

BAB III RUANG LINGKUP

f. menstimulasi rencana pembangunan negara dengan pengarusutamaan Ekonomi Kreatif.

e. memaksimalkan pemberdayaan dan potensi sumber daya manusia kreatif dan inovatif Indonesia; dan

d. mengelaborasikan keberpihakan pada nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia;

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Tetap

Ditambahkan

Dihapus

Diubah

Ditambahakan

Dihapus

f. meningkatkan kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap ekspor nasional.

e. memaksimalkan pemberdayaan dan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif; dan

d. mengembangkan ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global;

Menyesuaikan dengan DIM No. 46




Dalam praktiknya telah terjadi konvergensi antara jenis-jenis kegiatan ekonomi kreatif sehingga pengaturan jenis-jenis tidak lagi diperlukan.

Bahwa pengembangan ekonomi kreatif haruslah ditujukan dan berdampak pada peningkatan ekspor.

Rumusan kalimat menstimulasi' tidak memiliki arti yang lugas.

menyesuaikan dengan salah satu tujuan pengaturan UU, yaitu untuk mengoptimalkan potensi pelaku ekonomi kreatif.

Menyesuaikan dengan DIM nomor 39

4 \

(xi

P

0

P

(A

4

cm

SA)

01

t.)

cri

,--.

e. investasi Ekonomi

d. promosi Ekonomi Kreatif;

c. kewirausahaan Ekonomi Kreatif;

b. infrastruktur terpadu Ekonomi Kreatif;

a. sumber daya manusia terpadu Ekonomi Kreatif;

(2) Pengaturan tentang Ekonomi Kreatif meliputi:

Diubah

Diubah

Dihapus

0

,.... a' Z

Z

0

.... a' =

0

....

C'

d. sistem pendanaan usaha;

c. pemasaran produk Ekonomi Kreatif.

b. infrastruktur Ekonomi Kreatif;

a. peningkatan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif;

Pasal 4

Pengaturan tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif meliputi:

RUU ini akan mengatur bagaimana

Promosi merupakan bagian dari pemasaran (promosi sangat mikro) , sementara Pemerintah ingin mengatur lingkup yang lebih luas.

Kewirausahaan Ekonomi Kreatif sudah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Penambahan kata terpadu secara kontekstual tidak tepat. Karena itu, dihilangkan.

Pemerintah mengu su I kan mengu bah sumber daya manusia terpadu Ekonomi Kreatif menjadi peningkatan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif karena pengaturannya lebih menekankan pada Pelaku Ekonomi Kreatif, bukan sumber daya pada umumnya.

Pengaturan mengenai pengembangan Ekonomi Kreatif perlu dimulai dari identifikasi kegiatan Ekonomi Kreatif, yaitu: peningkatan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif; infrastruktur Ekonomi Kreatif; pemasaran produk Ekonomi Kreatif; pendanaan usaha; optimalisasi kekayaan intelektual; kelembagaan; dan rencana induk pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional.

e.

41

N

Cl .

Cl

P

crt

o

P01 '.' .4

Pasal 5

Sumber daya manusia terpadu Ekonomi Kreatif terdiri atas Pelaku Ekonomi Kreatif dan Pengusaha Ekonomi Kreatif.

Bagian Kesatu Umum

BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA

TERPADU EKONOMI KREATIF

f. kelembagaan Ekonomi Kreatif.

Kreatif; dan

A)

Ts z 0

Dihapus

Dihapus

F

N-

13) z

Diubah

f. rencana induk pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional.

e. kelembagaan;

Menyesuaikan dengan DIM Nomor 52.



Pengembangan Ekonomi Kreatif merupakan kegiatan yang terintegrasi dan melibatkan lintas sektor sehingga dibutuhkan do ku men perencanaan kerja sebagai pedoman untuk koordinasi tingkat Pemerintah pusat dan daerah yang dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pengaturan akan menekankan pada aspek kelembagaannya bukan penamaannya.

Pemerintah membentuk sistem pendanaan usaha Ekonomi Kreatif yang bukan hanya investasi.

cn

90

cn

7.4

cn

9'

cn

cn

a)

41

cn

CO

cn

N

c. mendapatkan pelindungan hukum; dan

b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;

a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;

Pasal 7

Pelaku Ekonomi Kreatif berhak:

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku

Ekonomi Kreatif

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) diwujudkan dalam bentuk perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Pasal 6

(1) Pemerintah dan Pemerintah daerah bertanggungjawab mengembangkan Su mber daya manusia terpadu ekonomi kreatif.

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus








7:

41

CO

C A

N

i•-•

-4

-4

9

ON

P

c.

mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan pengembangan dan pemberdayaan Ekonomi Kreatif dari Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah; dan

b. mendapatkan perlakuan secara adil;

a. mendapatkan pelindungan hukum atas usahanya di bidang ekonomi kreatif;

Pasal 9

Pengusaha Ekonomi Kreatif berhak:

Pasal 8

Pelaku Ekonomi Kreatif berkewajiban menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa dalam kegiatan ekonomi kreatif.

e.

Memperoleh informasi tentang kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif dari Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.

d.

mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Menyesuaikan dengan DIM Nomor 52 .







N3

•-.

9

5)

C°

-4

. 1

9'

Pasal 12

Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang ekonomi kreatif dikembangkan dalam sistem pendidikan nasional melalui program ekstrakurikuler sejak pendidikan usia dini hingga

Pasal 11

Sistem pengembangan pendidikan terpadu ekonomi kreatif disusun untuk menciptakan kualitas dan kuantitas pemangku kepentingan kreatif dengan visi memenangkan persaingan usaha Ekonomi Kreatif berskala global.

Bagian Ketiga Pendidikan

b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa; dan

a. memiliki kompetensi sebagai pengusaha;

Pasal 10

Pengusaha Ekonomi Kreatif berkewajiban:

d. mendapatkan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya.

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus








I-,

cn

(.19

op

-4

c....)c°

pendidikan tinggi berdasarkan sistem pendidikan nasional yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

o

a S g

z

0

a 5 g

N-

Pasal 6

Pelaksanaan mengenai pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemerintah Pusat melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif paling sedikit melalui:

a.

pengintegrasian Ekonomi Kreatif ke dalam kurikulum pendidikan formal dan/atau non formal; dan

b.

dukungan fasilitasi dalam rangka meningkatkan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha.

c.

standardisasi usaha dan Sertifikasi Profesi bidang Ekonomi Kreatif

BAB IV PENINGKATAN KAPASITAS PELAKU

EKONOMI KREATIF

Menyesuaikan dengan DIM nomor 84.

Untuk mendorong peningkatan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, Pemerintah melakukan berbagai upaya melalui pendidikan formal maupun fasilitasi peningkatan kapasitas yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat melalui 3 cara sebagaimana diatur dalam Pasal ini.


1

4

1/40

N,--

. 1/40

1/40

0

00

1/40

99

00

-

CO a

00

9'

c. pusat promosi dan pemasaran;

P.

.7:1

1::,

CD

Z

4 I

5-;

p.

.g 0 fa.

0.—

A-•

".

Po 0

a.

a)

0

a. pusat inovasi dan kekayaan intelektual;

(2) Rumah Kreatif berfungsi sebagai:

Pasal 13

(1) Rumah Kreatif merupakan sarana untuk mengembangkan dan memberdayakan Karya Kreatif.

Bagian Kesatu Rumah Kreatif

BAB V INFRASTRUKTUR TERPADU

EKONOMI KREATIF

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

a- sv 0-

BAB V INFRASTRUKTUR EKONOMI KREATIF






Untuk mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif diperlukan infrastruktur, yang tidak hanya terbatas pada Rumah Kreatif. Karena itu Pemerintah, lebih menekankan untuk mengatur pengembangan infrastruktur Ekonomi Kreatif sepanjang rantai nilai pengembangan Ekonomi Kreatif.

Menyesuaikan dengan DIM Nomor 53

I-.

o

Crl

I-

o

p-,

o

1--.

0

o--•

0

1--.

00

ki)

' 1/40

1/40

00

1/40

••••1

1/40

ON

1/40

CA

0

-F.

1/40

W

j. Pendampingan model usaha bagi pengusaha pemula

i. pengembangan konten;

h. pemberian bimbingan dalam aspek pendokumentasian produk Ekonomi Kreatif;

g. pemberian bantuan kon sultasi dan fasilitasi pelindungan Kekayaan Intelektual;

f. pemberian bimbingan teknis;

e. pelaksanaan sosialisasi;

d. penyediaan informasi;

c. peningkatan dan perluasan jaringan kerja sama para pelaku Ekonomi Kreatif;

b. peningkatan kegiatan dan kreativitas;

a. peningkatan keterampilan dan manajemen Ekonomi Kreatif

Pasal 14 Kegiatan yang dapat dilakukan dalam Rumah Kreatif antara lain:

e. pusat inkubasi bisnis.

d. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten; dan

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus














o

0

0

Po

0

-4

0

9'

(3) Selain dibentuk oleh Menteri dan/ atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Rumah Kreatif dapat didirikan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian dan / atau masyarakat.

(2) Apabila hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kebutuhan adanya Rumah Kreatif, Menteri dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban membangun Rumah Kreatif.

Pasal 15

(1) Menteri dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemetaan sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif dalam pembentukan Rumah Kreatif di seluruh provinsi di Indonesia.

k. Pendampingan pengelolaan keuangan bagi pengusaha pemula Ekonomi Kreatif.

Ekonomi Kreatif;

5 '

A)

Ts

z C)

Dihapus

Dihapus

Dihapus





0

,-

-

. -

-

-

P

Pasal 16

Pembentukan Rumah Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi persyaratan ketersediaan sarana dan prasarana minimal yang mendukung pelaksanaan kegiatan Rumah Kreatif.

o

....-•

1:0 cr

r

a)

z

Ci

..i: a)

Ts

Ca

) 1::

Fr

P

r1.,.

—

c,

,;:,

07 ., b

: ••

5

,., 2

2 ';,P

- a

(4

) cA

P.

. -I 2

g

K. z

wo., ,r

, ,--;•

' ,.N

: .--

• z

z

• .-.

,-,

-I

-3

" xl

,.,

17

(1)

'6.

....

v .) I

D x•-

• -•

,A.

0

z

••• o

0)

g0

. -.1

0

73

p

r.:

0

. Z

•

F

0 ,

6.

K

w se.

a'

.-1

a.

a.

a)

z

5:

0.

''''

0

.„

0

01

74

°)

A)

Ca

g

5.,6,

.. z

1:0 4

-3

2 x

0

FIr

.-1

Fr

.

R -.

G :4

. .t3

A

/f4)

..r- a

ft3

1.

G. .-

E

z

,-*

Fr

P

...<

Iv

Z' "P

. r C

r

ED' LI 5' "PD

4 6

6 N

--N

2 F

Crg

cb

"' CV

.14

(1

ri, 0

n

fl

P7'

5

..:p

0 .-t

: 1-

.) 1 o

0

A)

ti.' E

L,.

.---.zgopzzz

inco.F

--"saaaa)

ii cr

o 0-

So

"o t

< %

Iv

5.

'-‘'

w z 1

2 z r °

Z

cAl

& a

) 0

Z

ri)

a.

f )

•-.

g0 •

ct

.0 —

-

,,,,

N-

5x

-, -•

4,

0.0

z

o•-

• •-

••0

: - a,"

g:,

0

P 1

g -,

5_

. F.D)

N•••

g

N-

r

(0

oo

0

R.I. ,N

: c

tt .

pc.

-•

A)

•-••

SA

N"'

CfQ

"A*

5. C

FA

0 "

p 4

. 9

) 0

C Z

Z

0

o r

z

z

cl•

ma+

zcra

)

z.Y,

"

- !3")

<

ca.

"1 0

'<

all

SA

N--

.•-•

a k.,

,_. _,,,.

z 00

,,,a.

(1) 0

.-3

0

Fs-

et. •

-

si)

R,

CD

0, ,

.... c

m

°

S+

n 0

. ' P

0

-1.1 .

RI.

,.+Ca

A)

0

CO

p

. A)

.51

) (0

p)

- n

z

0. C

O

2.

r* N

'' P

. a

. •

z

0

a.

r" K

.

0.)

ct•

0 ii

a

a)

fl) .6- -

cA.3. -

z 0

w z

., . 5 .

ail- (

4 .

g

g a G

2.

o ii-

0

0)•

'''')

0

,

.-.•

0

00

'11

" . • c

< '

cl

A°

A/

.--)

2 G

2

z

0

0.

0

e_.

F-3 40

0Z

N.-

.0.

c;DR

5

4

•-•

• "

A/

E$

,,, a

6°

'1

13)

0 '...

*0

''''

r C

fQ

N•

6 3)

.n

119P

o -

as

-I

A)

RR

C(,)

2

PO

,- 1

--

ra,

5

Cb

2 §.''<

?Q

A)

pc0

5

5 a

0

A0

A0

'-' ' -'

- i Z

c

23

,-.•

...,

A)

.-

ID

^4

aro

rtsaP

ow

, +a)

gt)

.-.P.a

)it r4

..,

a) z

- i

71 c

gl

0 01

2 P.),

. .',.

P

.P

P 0

4

. ..z

go

F

A 0

,-

.• 0

r z


ND

1,.

•-• 1.--•

4

-

•--.

CA)

I-, -

N.)

Bagian Kedua Fasilitas Pajak Penghasilan dan

Pajak Daerah

0

•-• •

0

E.

Cr '

Ditambahkan

Bagian Kedua Insentif

Pasal 8

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif.

(2) penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RUU ini tidak secara eksplisit mengatur perpajakan saja, tetapi sistem insentif baik fiskal maupun non fiskal. Pajak merupakan salah satu kebijakan insentif di bidang fiskal, yang ingin diatur bukan hanya sekedar insentif di bidang fiskal saja namn juga insentif non fiskal Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah bukan hanya ingin memberikan insentif di bidang fiskal saja, tapi

Menyesuaikan dengan DIM nomor 1 11.

Menyesuaikan dengan DIM nomor 111.

suatu sistem yang terdiri dan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan layanan untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi digital. Meliputi antara lain jaringan internet, cloud computing, digital market place, dan data center.

N

o-,

1-,

"...1

11-.

1-...

CI

1-•

.1.-•

CA

(3) Fasilitas pajak penghasilan bagi industri Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

(2) Fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keringanan pajak dan diberikan kepada Pengusaha Ekonomi Kreatif, terutama bagi Pengusaha Ekonomi Kreatif pemula.

Pasal 17

(1) Pemerintah memberikan fasilitas pajak penghasilan bagi Pengusaha Ekonomi Kreatif.

Dihapus

Dihapus

Diubah

Pasal 9

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan insentif fiskal maupun non-fiskal kepada Pelaku Ekonomi Kreatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan tentang perpajakan sudah diatur dalam UU Pajak Penghasilan.

Pengaturan tentang perpajakan sudah diatur dalam UU Pajak Penghasilan.

Pemerintah Daerah juga harus berperan dalam mengembangkan ekonomi kreatif di daerahnya.

insentif secara keseluruhan baik insentif fiskal maupun non fiskal.

N.) W

l

1..

.

N

N

1.

N

p-•

1....

.

N.) p

....

•-•

ko

I..g.

•-•

9°

Pasal 19

(1)

Menteri dan/ atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku Ekonomi Kreatif untuk

(4) Tata cara pemberian fasilitas pajak daerah diatur lebih lanj ut dalam Peraturan Daerah.

(3)

Pemberian fasilitas pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan kebijakan dan prioritas Pemerintah Daerah masing-masing.

(2)

Pemberian fasilitas pajak daerah dapat beru pa keringanan pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak lainnya atas jasa/produk Ekonomi Kreatif yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau Pengusaha Ekonomi Kreatif.

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas pajak daerah bagi Pengusaha Ekonomi Kreatif di daerah.

Dihapus

Dihapus

0 ,......

. P

"C

S Z

Co

Dihapus

Dihapus

Bahwa fasilitasi pinjaman dan lembaga perbankan, lembaga keuangan dan/ atau modal ventura bagi UMKM sudah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 Bab VII tentang Pembiayaan dan Penjaminan, sehingga

Pengaturan tentang Pajak Daerah sudah diatur dalam . UU Pajak dan Retribusi Daerah.

Pengaturan tentang Pajak Daerah sudah diatur dalam UU Pajak dan Retribusi Daerah .

Pengaturan tentang Pajak Daerah sudah diatur dalam UU Pajak dan Retribusi Daerah.

Pengaturan tentang Pajak Daerah sudah diatur dalam UU Pajak dan Retribusi Daerah.

tv

4

I \

IQ

91

N)

CA

Is.) 41

t%)

CO

(2) Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

Pasal 20

(1)

Menteri dan/atau Pemerintah Daerah harus memfasilitasi kewirausahaan kreatif pemula untuk memulai usahanya.

BAB VI KEWIRAUSAHAAN EKONOMI

KREATIF

(2)

Syarat dan tata cara memfasilitasi pinjaman oleh Pemerintah/dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden dan/atau Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya.

mendapatkan pinjaman dari lembaga perbankan, lembaga keuangan dan/atau modal ventura.

Dihapus

Dihapus

Dihapus U

=

....

..

!))

'0

Z

0)



Kewirausahaan baik dalam ekonomi kreatif ataupun kewirausahaan lainnya sudah diatur di dalam RUU Kewirausahaan. Kewirausahaan Ekonomi Kreatif merupakan bagian dari wirausaha sesuai RUU Kewirausahaan.


tidak diperlukan lagi pengaturannya dalam RUU ini. Selain itu UU Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Perindustrian sudah mengatur terkait penyediaan sumber pembiayaan yang tidak hanya untuk IKM.

N

U1

t,

r... P

0

. I-..-

. -11

.CA

)

I.

. N.

) . I-..-

i--.

.

i•-• P

1-.

0

1-. 9° 1-

.

74

Pasal 24

(1) Menteri dan/atau Pemerintah Daerah mengidentifikasi usaha/Industri Kreatif yang

Pasal 23

Menteri dan/atau Pemerintah Daerah harus memfasilitasi kegiatan magang pelaku Ekonomi Kreatif antarusaha kreatif.

d. pengawasan.

c. pembuatan atau pengolahan; dan/atau

b. pengendalian; a. perencanaan;

Pasal 22

Mitra Produksi mencakup berbagai kerja sama yang dapat dilaksanakan dalam satu atau beberapa tahap di antaranya:

Pasal 21

Mitra Kreasi dilakukan di antara pelaku Ekonomi Kreatif dan/ atau pelaku industri kreatif.

b. Mitra Produksi antarusaha kreatif di tingkat nasional dan global.

a. Mitra Kreasi; dan/atau dilakukan dengan cara:

Dihapus

Dihapus Dihapus

Dihapus Dihapus Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus Dihapus











II=

N

al

.--.

4

P

.--.

Ca .c,

•--.

Ca 90

1--.

Ca :4

b. perolehan akses dunia usaha terhadap bahan baku, sumber daya budaya, dan pelaku Ekonomi Kreatif berkualitas dan kompetitif serta mendukung kerja sama pemerintah/swasta dengan Industri Ekonomi Kreatif

a. kerja sama dan jejaring industri kreatif dengan industri lainnya untuk menciptakan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif; dan

Pasal 25

Menteri dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi:

(2) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan penemuan Industri Ekonomi Kreatif yang berminat memberikan kesempatan magang sampai dengan penyalurannya pada berbagai Industri Ekonomi Kreatif.

dapat memberikan kesempatan magang kepada pelaku Ekonomi Kreatif, terutama pelaku Ekonomi Kreatif pemula.

Dihapus

Dihapus

Dihapus C

i

po

Ts o

co





i 44

\ \

7.1

U1

1--;•

4

W

N

1--

•.

Pasal 28

Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau

BAB VII PROMOSI EKONOMI KREATIF

Pasal 27

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengembangkan standar usaha nasional bertaraf internasional sehingga dapat rneningkatkan daya saing usaha kreatif lokal secara nasional dan internasional.

(2) Fasilitasi pencatatan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 diberikan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau Pengusaha Ekonomi Kreatif.

Pasal 26

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

dalam pemanfaatan bahan baku.

Dihapus

Diubah

Dihapus

Dihapus

C,

5'

ts

C

0)

BAB VI PEMASARAN PRODUK EKONOMI

KREATIF

Kesempatan promosi berskala nasional dan internasional sudah diatur dalam UU Perdagangan.

Promosi merupakan bagian dari petnasaran (promosi sangat mikroj , sementara Pemerintah ingin mengatur lingkup yang lebih luas.




Co

.--. 9°

II.

-4

1:1-4

IP

Pasal 29

(1) Setiap produk Ekonomi Kreatif yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif Indonesia dan/ atau Pengusaha Ekonomi Kreatif wajib mencantumkan frasa "Kreasi Indonesia" pada

Pengusaha Ekonomi Kreatif memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan promosi berskala nasional atau in ternasional.

0 ...-..

.0 z u)

Ditambahkan

A)0

.... a 5

cr

2)

2) z

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pengembangan sistem pemasaran berbasis kekayaan intelektual Produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 10

(1) Pemerintah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran berbasis kekayaan intelektual untuk produk Ekonomi Kreatif.

Ketentuan ini sudah tidak diperlukan lagi karena sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai label, tanda SNI , dan tanda kesesuaian.


Yang dimaksud dengan sistem pemasaran berbasis kekayaan intelektual adalah sistem yang digunakan dalam kegiatan pemasaran produk Ekonomi Kreatif untuk memudahkan pelaku usaha mendapatkan manfaat ekonomi dan kekayaan intelektual yang dimilikinya. Contoh: pengembangan sistem pengumpulan royalti yang dilakukan oleh LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) dalam platform digital dan terintegrasi.

•

F.

Ul

4

I...

(71

CA)

I...

(11

1‘)

I CA

..

I.

Can

P

4":.

Pasal 30 (1)

Pelaku Ekonomi Kreatif

d. kewajiban untuk memberikan informasi kepada khalayak umum mengenai isi dari frase tersebut bagi Jasa Ekonomi Kreatif yang telah dilakukan/sedang dilakukan melalui media massa baik media cetak, digital maupun elektronik minimal 2 media.

c. kewajiban penarikan Produk Ekonomi Kreatif dari peredaran; atau

b. perintah penghentian produk ekonomi kreatif yang tidak mencantumkan frase tersebut;

a. pencabutan ijin usaha bagi Pengusaha Usaha Ekonomi Kreatif;

(2)

Pengusaha/ Pelaku Ekonomi Kreatif yang melanggar ketentuan pada ayat (1) diancam Sanksi administrasi berupa:

produk Ekonomi Kreatif.

Dihapus

0

5;

A) ts

C

to

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Penyelenggaraan kegiatan promosi oleh Pelaku Ekonomi Kreatif tidak perlu diatur dalam RUU ini apalagi






ca

o

..

cn

k.0

1••••

CJI

CX

)

I,

CA

•••

••1

I-•

(11

p%

....

CJ1

C

JI

(2) Pengusaha jasa pariwisata yang melanggar ayat (1) diancam sanksi administrasi berupa:

Pasal 31

(1)

Pengusaha jasa pariwisata wajib mementaskan atau mempromosikan produk Ekonomi Kreatif paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

b. Pencabutan izin kegiatan.

a. Teguran tertuiis; dan/ atau

(2)

Pelaku Ekonomi Kreatif, Pengusaha Ekonomi Kreatif dan media massa yang melanggar ayat (1) diancam sanksi administrasi berupa:

wajib menyelenggarakan kegiatan promosi Produk Ekonomi Kreatif internasional yang dilaksanakan di Indonesia dengan mewajibkan 5% dari total waktu pertunjukan atau luas area pameran untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif wilayah setempat dan/atau Produk Ekonomi Kreatif nasional.

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus






mewajibkan mereka melakukan promosi.

l

.4,

5,

4

F:

ts,) 5

1-.

F.)

Pasal 33

(1)

Setiap media cetak, elektronik, dan digital wajib mempromosikan produk Ekonomi Kreatif dalam konten dan/atau program

(2)

Sinergi dan koodinasi antarpelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antarlembaga pendidikan, an tarpengu saha Ekonomi Kreatif, antarkomunitas, antarpemerintah, dan antarpelaku Ekonomi Kreatif dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 32

(1) Menteri dan/atau Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan peningkatan sinergi dan koordinasi antarpelaku Ekonomi Kreatif di bidang promosi produk Ekonomi Kreatif secara terukur.

b. Pencabutan izin kegiatan.

a. Teguran tertulis; dan/ atau

Dihapus

0

I:05.

Ti z V1

0

1:9

z

c.

Dihapus

0

Ts:

ca

Pemerintah tidak bisa membebankan kewajiban kepada media cetak karena untuk promosi media cetak tergantung kepada pengguna jasa media tersebut.


•

Tidak perlu diatur dalam RUU ini karena sudah menjadi tupoksi masing-masing K/ L.



ca

N

I...

.

..4

P

I-.

o

I-.

Ch

P°

5

74

5, FA

5, -I1

Pasal 34 Menteri dan/atau Pemerintah Daerah mefasilitasi pembentukan dan peningkatan kualitas organisasi atau asosiasi berkaitan dengan Ekonomi Kreatif yang bertujuan mempercepat perkembangan Ekonomi Kreatif.

b. Pencabutan izin kegiatan;

a. Teguran tertulis; atau

(4) Pelaku Ekonomi Kreatif. Pengusaha Ekonomi Kreatif dan media massa yang melanggar ayat (1) dan ayat (2) diancam sanksi administrasi berupa:

(3) Kewajiban promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rubrik, liputan atau program acara televisi maupun iklan pada media cetak, elektronik dan digital.

(2) Kewajiban promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan minimal 5% dari keseluruhan konten dan/atau program siarannya.

siarannya secara gratis dan berkesinambungan.

Dihapus

Dihapus Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Pengaturan yang sifatnya teknis akan diatur dalam aturan turunan RUU ini.

Menyesuaikan DIM Nomor 164. Menyesuaikan DIM Nomor 164.

Menyesuaikan DIM Nomor 164.



(A)

1.-.

v

,-.

•••4

•-•

Pasal 37

(1)

Menteri dan/atau Pemerintah Daerah memberikan kemudahan untuk perizinan bagi upaya promosi aspek aspek Ekonomi Kreatif sepanjang

(2)

Menteri dan/ atau Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan promosi produk Ekonomi Kreatif untuk mendorong investasi asing dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif.

Pasal 36 (1) Menteri dan / atau

Pemerintah Daerah mempromosikan produk Ekonomi Kreatif dengan menyelenggarakan kegiatan, pameran, pergelaran, dan/atau pertunjukan dengan menampilkan produk Ekonomi Kreatif nasional.

Pasal 35 Asosiasi profesi atau organisasi pelaku Ekonomi Kreatif mempromosikan produk Ekonomi Kreatif Indonesia secara aktif dan berkesinambungan.

Dihapus

Dihapus

.....

. • In

1:

1 Z

CA

Dihapus

Kemudahan perizinan usaha di berbagai biciang sudah diberikan oleh Pemerintah sehingga tidak perlu ditaur lagi dalam RUU ini.




S

o-.

...

1 •-•

•••3

•-.

..4

1--.

•••1 P

o-.

•-•

3 .91

(2) Menteri dan/atau Pemerintah Daerah memberikan kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan

Pasal 38

(1)

Menteri, Pemerintah Daerah dan/ atau Pengusaha Ekonomi Kreatif dapat mencari bantuan luar negeri atau sumber pembiayaan lain yang sah untuk pengembangan Ekonomi Kreatif.

Paragraf 1 Umum

BAB VIII PEMBIAYAAN

(2)

Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya berupa perizinan penyelenggaraan kegiatan, pameran, pergelaran, dan/atau pertunjukan / perizinan usaha.

tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.

Diubah

c...

cr

p)

Dihapus

Diubah

Dihapus

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pendanaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

(1) Pemerintah Pu sat dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan sistem pendanaan usaha yang mudah diakses dan terjangkau oleh Pelaku Ekonomi Kreatif.

BAB VII SISTEM PENDANAAN USAHA


Saat ini, terdapat beragam mekanisme pendanaan, namun masih banyak permasalahan mengenai accessibility dan/atau affordability, misalnya saja Pelaku Ekonomi Kreatif dianggap tidak credible atau persyaratan yang terlalu memberatkan. Peranan Pemerintah akan mencakup penguraian permasalahan yang ada, pembenahan, serta penemuan sistem pendanan yang dapat diakses dengan mudah oleh Pelaku Ekonomi Kreatif.


Pemerintah mengusulkan pengaturan Pembiayaan diubah menjadi pengaturan Sistem Pendanaan Usaha agar lebih terstruktur.


W

U1

•-•

CO

CA

I-.

00

1-.

00

C...)

CO N

t--.

i-.

00

I.-.

00

P

Pasal 4 1 (1) Menteri dan/atau

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi modal usaha bagi Pelaku Ekonomi Kreatif pemula.

Paragraf 2 Pembiayaan dan Pendampingan

bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Pemula

b. mengembangkan lembaga khusus Ekonomi Kreatif modal ventura.

a. mengembangkan sumber pembiayaan khusus untuk Ekonomi Kreatif dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; atau

Pasal 40

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Ekonomi Kreatif, Menteri berkewajiban:

Pasal 39

Produk pelaku Ekonomi Kreatif merupakan kekayaan intelektual yang dapat dijadikan jaminan fidusia.

prasarana yang sesuai dengan ketentuan peratu ran perundang- undangan yang berlaku.

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus


MenyesUaikan dengan DIM Nomor 181.

Menyesuaikan dengan DIM Nomor 181. t


Pemerintah tidak sependapat jika peningkatan sumber pembiayaan Ekonomi Kreatif dibebankan kepada Menteri, yang menjadi tugas Pemerintah adalah memfasilitasi pengembangan sistem pendanaan.

Sudah diatur dalam UU Hak Cipta dan UU Paten.

00

q..1.

_

00

9°

1—.

00

`,1

1.--.

CO

gl

Pasal 42

(1)

Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha swasta dapat memberikan dana tanggung jawab sosial korporasi kepada sentra-sentra produk Ekonomi Kreatif.

(4) Mekanisme pembiayaan dan pendampingan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat

(3)

diatur lebih lanjut dengan Peratu ran Pemerintah.

(3) Pendampingan pemanfaatan modal pinjaman sebagaimana di maksud pada ayat (2) meliputi tahap perencanaan, pengoperasionalan dan pengembalian modal pinjaman.

(2)

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian pendampingan dalam memanfaatkan modal pinjaman tersebut.

'''-'•

A)

1:73 Z

Co

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial korporasi sudah diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.




N

\ 4 \

.

W L

.

p

(4) Sentra-sentra produk Ekonomi Kreatif yang memperoleh dana tanggungjawab sosial korporasi hams memberikan laporan atas penggunaan dana tersebut

(3) Mekanisme pelaksanaan pemberian dana tanggungjawab sosial korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dana tanggung jawab sosial korporasi yang diberikan oleh perusahaan yang bergerak dibidang internet dilakukan dengan menyediakan layanan jasa akses internet kepada sentra-sentra produk Ekonomi Kreatif.

0 - . a cr5 P 0 Z -

S 4).

Dihapus

Dihapus

Dihapu s

Pasal 12

(1) Dalam rangka optimalisasi kekayaan intelektual, Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif.

Yang dimaksud optimalisasi kekayaan intelektual adalah meningkatkan manfaat ekonomi dan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Pelaku Ekonomi Kreatif. Pengaturan mengenai optimalisasi kekayaan intelektual diperlukan karena kekayaan intelektual merupakan basis dari ekonomi kreatif.




0 •

co

Co

- .0 PD .0 74 --

45 9' 'f5 0

0 :4

Pasal 44

Dalam hal urusan pemerintahan antarlintas kementerian yang berhubungan dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan di

(2) Presiden membentuk kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

(1) Urusan pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif berada di bawah kementerian yang khusus membidangi urusan Ekonomi Kreatif.

BAB IX KELEMBAGAAN

Dihapus

Dihapus

Diubah

Tetap

Ditambahkan

Pasal 13

Pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Skema pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang- undangan.



Pasal 5 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (vide Pasal 5 ayat (1), (2) , dan (3)) mengatur bahwa pembentukan kementerian hanya untuk urusan pemerintahan yang disebutkan dalam UU tersebut. Sehingga pembentukan kementerian khusus yang menangani ekonomi kreatif tidak sesuai dengan UU.


Saat ini belum ada skema pembiayaan bail( dan sistem perbankan maupun investasi umum yang berbasis hak kekayaan intelektual. Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif hak kekayaan intelektual merupakan aset utamanya yang sampai saat ini belum bank-able.

N.)

0

P

tJ

0

1..) tJ

0

...

N.) 0

P

7')

0

Pasal 45

Kementerian yang dimaksud pada Pasal 43 dibentuk paling lama 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini ditetapkan.

bidang Ekonomi Kreatif menjadi kewenangan kementerian ini.

Ditambahkan

Ditambahkan

Ditambahkan

Ditambahkan

Dihapus

(3) Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional merupakan

pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pelaku

(2) Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Pasal 14

(1) Untuk mewuj udkan tujuan pengaturan Undang-Undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional.

BAB X RENCANA INDUK PENGEMBANGAN

EKONOMI KREATIF NASIONAL




Pengaturan mengenai Rencana Induk diperlukan sebagai aturan yang mengatur koordinasi antar Kementerian dan Lembaga baik di pusat maupun daerah dalam menjalankan program pengembangan ekonomi kreatif. Adapun rencana induk tersebut hanya dibuat di tingkat pusat.


N , 4

A

N.)

o

N.)

o

co

n)

o

-4

n)

o

cr

t.)

o

cn

n)

o

41

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Sebelum kementerian yang mem bidangi urusan Ekonomi Kreatif terbentuk, urusan pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Badan Ekonomi Kreatif.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Ditambahkan

Tetap

Dihapus

Dihapus

Ditambahkan

Ditambahkan

Pasal 15

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan pengembangan Ekonomi Kreatif dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

(5) Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

(4) Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Ekonomi Kreatif dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.


Ketentuan Peralihan dihapus karena telah dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.



\ 4'

N

.—

n)

.—

P

Disahkan di Jakarta

pada tanggal

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

-3

co

Al

TS

-3

c14

A)

'0

ketentuan Undang-Undang ini.

41

11

1

c4A

ts)

.--.

O.)

tQ

.--.

tJ

t F

.L .. 5

5' 'A

5 o

5 5

0 .

FP

, 5 ?

,; 5

6 5

'-'

0

z

co -

.-,

co 5

p

o)

R

0.

71 A)

o)

0-

0-

i..

5

pu

o

0 J

4 a

. o

o

5v _

(1

)

,,,

0

z

z i

.1

R I;

10:9

. z

-t _

CD

=

q

" v

ao c'''''

N.

...,

Po

f-,-

Co

FP- -

A)

Z

)

AlA

' A)

.-

- A)

A)

1:1

p

p

p

a.

=

go r (1

) .-I

,..,

A)

C... tx1

)

''' 0

0

cD

.-t

• °

Z

,-4•°

) .-

-''

r.

0.42

Z' 0

) C

r 70

5

11)

0- 0

- ,-<

. co

sl)

(1)

A

li

2.)

a.

0 :1)

0)

Z

0,

"CS

(/)

7 fl)

cr .

cl.

2)

t7....

..:-_:

.15.

Z

z

z

c x ,

01

..1

coo

p a

E

p.,

. co

k Q

, •

c e. c

itl pu

0

. Z

A)

O

n

PIZ

°5"Z

VC

a A

) cn

V /

C.1

. z

z $1)

E

as

'""

t < 0

3,

?F

‘..._ 0tT

,FZ

ON

-•

A)

..1 O

' cl a

of

N-,

o) c

0--4

'o

o.

(1)4

1zogl)

x'

p'

o ti

0

0

a

ca

z.

Zp

0ro

5N-

Z.,.

°

Z

0

Z ..•

LI). n

.1

Z

a.,

....

co

crA

)A

)az

5z5

ma

F

4.

co

4. c

o ,.,

''. ,

sp

a+ 0-

a)

,E. 2

cr

qi 0

P

.1 .1

12°

' Cr

Z

.(1)

k 0

•-1°

f:).

..13)

a

°°L.

-(1)(

4A)

°)

31)P

A"-,-

Ir r

Z'

Cr

a 2w

A)

° C

T,

2

A)

Z '

Cim

A) C

l.a

z

cm

) Ott

'2; •

-••

.7..

co

Z o

t) :7

.. Z

A)

.."

Z

A) r

-.

PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TABUN ... TENTANG

EKONOMI KREATIF

0

E co 0..

0.

0.

0

E'

w

04C

rov

000.)

Z

,(A

)CiAr

5i)

g))

11

rpr,

co

Al p

-I

...,..

.--

1:1

A) °.

co

4.5.

‘2.). •-s• "

57 o

) o

• .5-

..

z-1

paz

z.

:1)

oz

Sr

0

til `

a `

4

D)

...-1 a

r r

z P

..._.)

c-.

r

--•

r 0

A)

co

p

V1

EL; F

r

z.

F.F

SI)

Z

c''' R

r

' o

. r i

E')

.-1

z

0.

o

z

0

z

5. 0. 01

, „

a , S '

g ..el

2 )

Z .

10 0

a.

(1) p

n

sa. co

a ,

5

o

2 > z

Z

Z(D

o'lP

-•(

6 .--A

)P

rI 3

)7/Z

z

Z

5.0...

- .

z 1

752 0

a.

'-H

y

A)

cn

0

z" (

I)

o' a

.• P

(I)

co

z

c

• -<

0)

T

i o

Po

o)

p

-.R

33 4

0)t<

113)

-..r°-

R;

co

0

A)

CD

g 0

5

2 -4

4 ;

,.+,

, a

0

'g'-',.:,i

CD IC

S r»

; 1),,

,'

0 S

gl

,

„) 0 g

.5--

8.

0) r ,t3

ca.

go

al r

A) r

5 g

< z

o 0

, p

0

.-•

- E

. -•

2

z 1.

3• .-

, CD

ra)

Ts r.

z

-,-

g EP

co

9:

c

;1)

C

, E. 0

izs,v,

0

43 0-

g ,__

_. 0

CrOt.,

'-.

0

,," a

r-I. l<

la.

, 0

. p

.1

---.

. p

-

-

- S7

. (1/

A)

° r .5

..: EDP

.-I

P

A

) .0 .c

i o

o

. A-•

ko

o)

zoz(T

woo

, ..2p)z

a ,P

)1

1)o

ota

F../.2

. DA

Z Z

.•

. • u

) Z

ov

-. Z

1:3

Z

.

Z

Crl O

A

PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TABUN ... TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

F

,.,,x' „

.,z

5

5 '

/P-,

5. ,.

,, Z .

.. 5

qg

mr r

'VD

Fif

5 V

., (71

_

..

pao

e. D

et,

....

.../

...,

(4

w

; E

t

0

(0 -

C-7 .

s 11) , .

Cc i . 8 .

,

ng2

,(40

§.P

crilw

am

t -,,,

z E.

'iii, -

srm

ga. )?

?..,T

, Gft) ,,I,

0-

P

I-

'-'

41. '-.

...'To-

g

..... Z

Z

z

0

pi

,..,

(/)

) ..t

- 64:

2 A)

F2

. '8

n w

0

0 "F

o"

Z A

r'

cb

P

z

r

14)

,.. z

0

cr F.2..

cm

0

r CD

1:3

z

(N

D)

-.

0

fp_

0 z •

Z p 0

1:1

0

a),

_

A)

z

a)

.4

-1

0-

Z

Z '-

• •-

• air

k P5

rt ..c9

,.<

g'

0

0 .

, -

5. P

z

oi

co 0.

. .'

cDo

o)0

,-co

cr igzz

.0-

a A

) ,„

=

"C

S "

ro..

A, rsp o

4 Ig

o)

as

/742

Pm

•-•).

et)

2)

0

." •

,..1

A) n

R

co

p

cr

0

0

0)

lira

0.

5

cl 2 a

z

0

.1 c

o IV

A)

a

cbrg

000."

z"

P') .

1"

o.R

: A)

E.

z5zz

......

•,_,

00......,,,,_

n

Judul RUU diubah menjadi "Pengembangan Ekonomi Kreatir karena "Ekonomi Kreatir berhubungan dengan berbagai pengertian dari berbagai mazhab pemikiran, serta mata rantai kegiatan Ekonomi Kreatif mulai dari kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi. Hal tersebut membuat ruang lingkup pengaturan menjadi sangat luas.

Oleh karena itu Pemerintah lebih memfokuskan kepada pengaturan aspek pengembangan ekonomi kreatif.

HVIVSVIN ISVSINVIN3ANII 21VIAVCI

CA)

"ct

5 5.

Fit

9 '1g

'4

5

7.1 5

g g

- r, t

ri 2-

g F

p F

L_ P,,q-

'13, 5

. a g

• F

1

ig cp

. G

, 0 c7.

cr .

1 p P

(S. M

.1 .1

m. t;

n ..,

0.

0 a

,-

ra.

g ra

x.

g

(pg g .

p Al ,, L

o z

il•

<

„, w

z c

5 .5. L

q. g

z . ,

.-t

C'D

c<

pi

,„ ..i

g ...

..; z. a

ag

so .0

.

la

m-- 0

, ,F+

o

..t

..... a)

,,ozfP

."(D

m-g

(D2gtx

l.1.o

. n'

• '-' (7

r.1

") 'il

lo

z5

05-1

6.

. 0Z

m 4.

00.

4.

cr M X'A)

-., N' 0

I..°

X" 0

• 0

...fl

m-

..-+.

- go

5 o

m

N- 0 N'

'' C

r ."

....

- 0

,..,

$x) cm

x" fp

, '

P' 0)

0

; , , z

2 )•a 0

0 .

000

00grE

,.so

cr ,-

, 0.

X0,•,..0Przl

'‹

W0'010''''

A)

0 A)

...• `-< -1

,-.K

.t ps.

...-1

sD

ocri

zsl,

go

zt<

ro

f-s.

o

0

-,

0

la

0

0

... r

R

". o

,

01

g 61

) p

l 1:1 1 C

).. c

n 8 2

,.„ 0

g

K. , ,

r

o

- ( .

.0, 6

EL

p " VA 0.

01

21. 0

0.

0

la

0

m

w o

....,

0

0

o

5. te

ti

0 (tt

0

o

0 5

z

0

cet.

" N-'

0 a)

" 5 "

"'

0

.., cr

Q 0

fa-

0

o

CfCt

c<

C:). ,

.< C

Cr 0

.. •

a.

5

z cr

sa..

rD

...,

CD

0

,-4. 0

0

'"

gi)

‘<

.

6

'--

N-. '

" 0

a

C

0

A)

0.'

;...3 . N -•

...,

fa.

o

cr 0

,-. p.).

X.

0

''. q

012

M

P

...

.. K

0

.-•

• °L

•-• •

0

"c)

.1

0, Z

C

Z

•-•

1 60

,- . ri

S

0)

9.,

> ...

,0

a. 0" '•••

W

A)

-

CD

a •

41

n' 0

.g-',,' `<

n)

9

.0.

o

At co

C11 g

or

) Z

go -

EIL.

0

....

cr

.., 0

.-2..

0

..1

C

ricIP "

Cl

Q 6

cria

P

0

0

Fo' r ,

_.° 0 G

rQ =

in. ›.

6

, cl

EPD

1:3

C C

L"

0)

2"

A)

Cr

o ) M

a.°

"

“

CD

W

..1

t'•

A)

Z r

•

5 '

O

n .

0 4.

-1

ail

0

'9 ft

g .5

0

-

p)

z

CD

i;p

'I

0

5 ,

wo

. r

o,R

o

0,1

00(1,W

00

(9,,e

--

--P

m'

0z

cr 5

.e

• co

w 07

4 •0

sa

. rs

Al r 2

0

cr s

o 212

0

y•

C.•

r 8 cig

y.

A>

°22

D) la

A)

.. P

i ;a)

Ci

? 4 .)

;a)

' A

l ;C)

-11. ,),

C

. Al

ep

P

m- A

l 'M'

: Al' v

ia o

o

Al

-

0 ..o

) so.

0

0 (13. o

o

..-.

gr Q.

5 C

I'

CL

'Eli

2-

co E

r 5 '-

+ R

R 5

S,

gr 5

W

g a

1i 2

r. E

l 1i

4 0

2 P

.1

,.,.

Cl.

P) ‘

A)

• .1

0

0..

(1)

0

..--

z

CD

.-.. c

rQ eD

0

• ro

00.

o' r

c!-°°

z`ri0

X

'0

'-'$'1'

6g .

.--

F,0

11)0

12E.10r

'FA i

1:30

,Az5e,;

-"c

, <zo

0.

-F-,5

1:$

0 47Q

zF

orix•r

D(4

'w,rD

cr

p0

"<e°0

.- .4

.0,-

.."t

ta)

(13(0

,0

-1F,)

0

.- Pw

Ww

RF

t , 0c1

r1 5

0

Pp

2

4 . "

,I,

)

ro .

5). ,

....

A)

Z

4 . ,

.1

A) '

-<

0

0)

crQ

K z

0)'-‘

0

0, 'n

Q

. C

r • r

0

C

w ,-..

..

,..,..

2)

1••• •

CD

0

A)

- a.

e ) °

°

• •

• W

. 0

Z

g)

't7°

r 7

° 0.

. 0

A)

6

.0,

w ;2

22

.„ t<

,

fl

cio

.-*. C

YCI

0

0

1::$

co

L-.0...

tt.

'AI

g. 0

;90

55

,_..

n

1g

Al

o

p)

A)

0" '10

..,

A) .0

co

c•D

>

0

0

X.1

3"/

''' 0

n

•-‹

no

z

13)

L...

n

0

'-'•

P

P

1'0

ci

) •

1 0

'S.

z

W

W

.'"C

cr

0

... C

.1

5

cm

up

.p

d , z

0

co

sp

„,

'01.1

cm

CD

A

) z O

vl

p..

n x.

-i-

cr cm

2)

0

v,, "

tr, cD

0

8

5

es. -

• a.

cr

(1) .

. ci•

o

to .1,,

(IQ

z

0

At

t'/

K. N-' b r

'to

5. p

) .>

(

,..c

.E. ,

20%1

5

tri., <

P0

,x0

8

01:1 - z 0 c-

cr,

g cr

o CA

I zg

r .-t

w

Z

(4

go

A)

Ch

cm

cr o

: z .

p)

.N-

5:0 0

o ,-

.-iro

,..

,.g

X' A

) p)

,-p

0

A)

A)

,-,

eb 0

o

o

-t. (;

) 0

ro

•

tzl R

z

P, ,s.

0

0

,

CPQ)

09'

g z g

. ,..,.= -

.5.

F-i. ) t; E m g. 5

cr

.-.

g -.

,

N.

N.. m

0

-,

cr,Qa

Q. o

5

0

m

0 sp

r, cm

0

5 o

E

z -•

o ..:',

,--•

go

0 N-

m-

W

.54

rt-

CD

0

.“

cm

co 4

. g.

0

zs„H

.:.1...0

VI

cr

n1

0 '

0..,

0

Al

PC.‘

Zc

r°Z

A)(4

.-..

°P

0C

4

CI' 0

. 4

. 2

.1.

0 ca

,.<

5 F,+

8

._.

_ 0 0 CI

A

t.<

at. o

_

ci,

_

0°)

0

" ,

r r,

•

5,

- R

x

cm

gp

fg ii,'

o

r

5

c.,, ,

_. ;t

o

5 5.

c''''

Flt+c2

,..

o`<

.-t

r 0

Cr

0

A)

....

co

02. '7

•

1:1

5

0

N-- 0C

,

cr

9 gt1

..

e.,, a

20

) oR

co

tA

(1

) CIA

A)

0

0 0 n

•

5 ,1

.331

;t

_

,,) k.

0

§

2)

•-• .

"111

0)

r.

," 0

.1

5.

El

-, e

--

m-

-0

o . - N

CD

Cr

P

°)

'<

0)

ell 0

.(4

°

Cr 1

12*

0)

Sr P

2

. (CI

Cj.

5 i' o

. -t

o ,

A)

-,

Fo+

0

C"

..1

11)

co

A)0

o)P

D '''

'C

l' 0. 0

A)

0

oo

'-'

,..1

go

.1

0"

o)

0

0 c

p)

ez

0

P

'‹ r ' 0

Cr

g

0

EL

c'

cm

5.'m

''*)

rw'ro

t:o

o

0m-

P

ag

,Fcr"

(10Q)

2-fi,L

p°-

.01

240).

0:-

.0

g-

g. `Vo 8 F.; 9::

0. O

PQ '1

f) P

f'.f)

P4

A;

c4

0. ,+

.9

.1 0

0

0

5 E

3

E. g C

fq

0

A). cr

.9 . 0

5' ,-

-v1 gr

5 tA

g) T

R.-

AC 1 : '1g

g

t:)L pt r `0° 41;

t tl r

> a.

r e,

R eti

. 773)

-5j

1 &

cb

g

E.

4' w

g 3

0.b0 ,0

N-c0-

-,c, <-.-.0-z-+--i5z 05

03;a

5R"'

"1

P

Al

g ..,

1 D

A

9 ,

cm

.-,- c

r pi p

0

.-,

5.

.-1

. :

4 n

, (1

) rt

" 0 1

D

Z

rt• 0005

2,o

7,,R

R

oR

...:

gro

E)

R. 0

o.

R

g 0-

!..1 P

- A

) cr

Po

' CI

P

0. C

orr

cr

r) '''

0.

0

• --

t-

0

P

- o

Cril

ttt-.. c

p

N-. 4

)

'0

Ft

CL

F1)

pc

1:0-

co .F

i3,

,,,.

)zo

.QP

, 3.

x•ocr400

Al '5'

g

5 8 4. 0

g "

0 0

.:

o il

l '

EL 0, R

&

0 g

P ' E.

N- 0 0,

cr

o cr

00

0ts

z

or

m-

om

ocr,

r*

..-

0

co

0

0

.•••

P

A)

E/2

C/C1

CD

t<

..,

i-)

0

.ics '

5

o

„) .tt

R-

o o

o „

.. 0

. _

DV

0"

w' C

i.

0

A)

co g

- 0

,e

. ,+

,,

0

014

0)

CI.

0

. .0

'v,

R

. IQ

vi

0

sv .

.., 0

0)

til p

r.1

.0

.0

.-.... r

D ,,,

ta.

r crQ

0

. co

0 N

. m- m

- (1,

5-

o

vl z..

sz a

sp

I

tT n

cs, mg

T3 rt r E

l s

g. -

ft ,,

(4

1 :3 0

8

g

N-

0 4. 0 p

zr

.a,),o

Rr

svR

a.

CD

c s.o

ra.p

,cro

) ,

4

on

c,-

-s)

‘,2,iv

.... ..4

n

.?

...c

) 0)

g

N

'''

• .,0

p4i,

.

0 .....

o.

. pE

.

onpR

I

F 0 3

. $:1)

mcL* 0

,

.. gi

) o

2

t.xl ?

2.

. R

m

- .1:

1 Pt

'.-

0)

(TQ

5 . r

pc.

5

-.

b-, ,

....

0

•-•

..-•

g!_ W

9- E X E

' T

Cgl

0

PO

.1

0

CD

z

t<

. N

- L

7:

" 1

:3

p). r.

' .4

N

- -

pa

,_,

3 ..

.CI).

..,Z

- 0

co

z

P

F2,-

MI

1'3

p)

CO

0

gl)C

000p

N-

00

no

0

2,..

-

?,9,

R, 'n'

T W

g 1=

4 '"

P4 o ,

0 FI;

14 P z A)

E.,) o n

5" 0

pn'

cr

0

E,'

- D

) --

p)(1)

P

R

71+)

A)

011

0

.1

A)

0 '

.....

c)

0,

in

,_„Th-

'5

=

S

,....

'-•

P

p

nt. ....

•

0

,...

-.,,

i.J

, n

1,.1

: Ig

g

E

L 0

a 0

5 Z

.. -et

c 4

°-

°

gD 21

' ,, g

,‹

K

. c r

a '

43 0

.. --

--

?T.

5. '''' ff -

0 a

0

W C

) a

0.

2 0

. 5, °

p

P W

2

° g

0 4'0

P

$..

)' Pk

a

Ai

2

0

,,.)

gr 2

F

r 2)

11)

'-'

A)

01:

i 0

0

'-'.

1)7•

P

W

OPQ

0

0

0

F‘•

:- •

4 OP

C1 0

CA

A)

04 .1

m

•

z. A.

o

o• F

. ) 011

Cr

Q a

C

. .91

A)

:-,

r...;

o

o o

r.;

g 0

9 V

, s R

Fs.b

"s0,

09":$0

, cl-

Vcc

ip cT

X'

ZI V

ig '9

IR

g

le;

SP F

9:

gr x

-txl

9: g

•-

•F

g N

. Pr,"

5

(-)-•

°.•

10

0/-

•ca

.g5

05

b0

0"-

-•.-tR

0

.71 O

V CL' "

CT (7

a'

A)

0)

ZN-, <

PP

CR

I 0

V

A a

r P

'-''

;)

(4

CI' 0

.-t

N- °

-I

5 0 "wt

2.°

(b"

"0

2P

'cio

-.0

0

7,0

,o5

Do

w

ri,°

i-)0

5.s

0

o

5 .

0 po

0.

F.L.,

...,.

.....

.-, .

.., ,..,

car,' N

-. ra,

oxl

1

.... ,c

i. ;'1,

n

ro•

,-,- C

Z P

Cr

"

0

0,

a

-• 0

-•

• .0

5

z .

-1 .9

_•.--. 5

o.

e.. 0

.0

.6. ._

.. Ei.).

. 0.%) r

-'• ;

,1 n.

0)

im

z

0 ,-‹

E

. A-

g,'

0 a

ID

'0 a 3

Po

...

., .-

0.0 ,,:„

. „„

-.

cr ,zP

u'

ra.F

,)fa

.o'

0,-.fr i;

,D+

0:' ,..-

.$1)

0

,..

,-;,..

)crg

g,

A))

0 .-:

R.

Ftl.c

.,,z

02,0

-A

„,0

5

aro

cin

o,

0

• .4

is

-. 5.

... " P

c' ,

5 g

cp

0. 2. ,txl

0

P

rt)

cr

' 9

.t.-

......0

co -

co rz

...;

0c)"

o0

,15

x...-.

.-..-,

0.

("ow

- a

2

°P

1)••• N

''. 77

. ,P+

mr1

°

• E

P°

M''x..Z

N. 5

. "

S

0.

0 0(1)

5 -

P

'-'''

0 '1

0

'" 0

10 "" "

. "

'0 O

Q

A)

0

AO

' .

E.

co 'c

cb

.0

0

0 0

0

cii

• P')

co P

0

5 .-

. N--

-

0)

ID

0 E

>

. ,,,.

c,„,

p

sew ,-

-

,z, .1.)

N-

- a

cra

.n.,.

-.. z

4. , 8

3. z

'1:

i N

- to

f,1,) =1

: g

0. 2

" -;

a>.

a) 7,4

..•

m...

5

• ,ap)

A o

f3

- ,-.

• p)

c.,.

0..

ra, F.9,

0

tri

0

p)

0

9)

0

,....

> -

• CD

c; x

..

,..sr

5

x

g

....f.,..

2).... epo

cs-

0

.

,..

...i. z

-I

'7•1

1:3

.0 P

IZ

,-

,-0)

S' ,-9

'1g

-

5, P..

,-,

g

.0

0

0

.,..

(n

.-,

0

5

0.•

0

0

..,

cb

z

c,..

0

0) z

e, cro

.

F.,,.)

z -.

0

Fo'' S

I) 0:g

0

CD

0

A)

•-t• 1

:$

PL.

g 1:

1 0 1

g

0-

e0

2)

il t -

"IC3

fl D

I) ,•22

1°

cc

0

oo

m

oo

I:1) a

2.

-

0.•

0

,-,

-, E

cl

, CM

0

' ,'-)

rt ,

cm

0)

(,)

0

z

cv ;1

, ..

•: .--

%<

a c

o

-<

t< °

0

`<

t--

- A)

prt

n

Q. f

a , rn

. Cr

N-- ,ce

. N-

F.-..; ,-,

o

ca 4.

0 C

M

cr 2

A)

A) z

R. A

) .-,

A)

2.

ol. .0

P

0

cr° la

' kqo

0- ?

ca„' P

a'

-.0i

0,9

ff.;

z A

FA

PA

z

I.??,• P

c) Cl) I

0, F.

.. -:.;')

N-'

2)

CD

VI C

LQ

) 'a

X

'R

co1)

VI I

R

0' N

4)

0

S

V

I xa

a

s

tx, E

L,. tx

, m..

. 0

y'

co o

.-1

... co

N--

x.•

,...

AO

_ 03

(.0

Q

. fp

N-

0

!:.1

.4

P

0

N'''

.0

OZ

,1-(

1)

Z

0000

(14:1

,p+?-1.

00zO

ilc)

p)z(1

)0

z

CO

p)

p„.

.5.•

0 u

p 4

. C/

1 -

F. 0

CX

1 Z

...

cm

Z

fp

,..,

A) , ...

, t

P

0

5

w r..

, • 014

so

co

co• 0

.P,

p

s

z

x.

0

N-4

co

0

.-1

;0;

TS

0

A)

0

0"

0

z

P.)

- N

--X

- Ftt )

0

0

pC

I p..

si3 .2

c; g

4.

F.

. ,e

4v.4

. ) g

-• (

1, Ts

a

A) z•

cr

• •-,

z ,.<

g

• .

? a

. 45

• ai

,....

v,..

• ...„

•

z ..,(7, z

5.

0 A

) A)

po .,

, r„

. k.. -

ck

.. .-1

0

-

.-.,

co so

0.

-1

VA

;•••t

5- 'lc

; t'21

..,

w fi

'-ei;

c%' fa

, p)

- o

z

(I,

PP

z

Pa

A)

A)

,4)

g

Pa t,

z °

ff) .0

N-

Fo

-- c7

i. P.

2

3

.',.'

P) A

T) :4)

) ci r" '

Po

0

,..; a

. P

,-*.-"

Z

t•

0g1) r te.'

‘V))

--'S Vt

9 '-9

59 (k

P.

0P 5.

r 4

4' z

N. cE

• 1:'

;;') °.

...•

4-‘

• "

F'...

6,z

N-

z.A

.-c2oP

on)

PD

P)

5 '-•

x' c

c .-t

cm

r,

• 'A-r

w

N.

0 z .

-I

o

,i. 0

cm

CM

Z

e+

CC

Cl.

/3)

0

(6

N..

p)

CI)

Z

0

0.

P.')..

$1)

P0N

-..-

-pr 2

ca'S

+ cil12.

F..

Z'

T1 V

I Et)

0

0

ti

cl)

cl)

V

'a. `

Ci

r).

j

O'

;31? 0

•

'ti

.=...`

< 3

co

°

g/' 'Al

S

• -

FIP) (i. 0

P)

"

CIQ

..0

z

0

.--.

.-q.

-0 5

A)

5. P

'-'"

Z

a (

1' '.4

2

. o

el

m-

o

Iv

0)

,.. 0

cr

‘.<

cl•

0-

. ig

9

co

'"

.-

0 al

l Z

Z

o

co

5

2 y ,.- to

(9-

rp: nz

.e ...

0 , .

x , . 0 . - . •

• . ,

4 zo i r, :,

:

61)

X.' A

9 ‘ A

.. '0 °

CI (1

'••P

°A

5- , -.

5.

Z

•-t-

S.

S

=

taj S

Z

c:)

0

,-.-

fp

op

0

tri c

< ac

0• 5

cm

crc

rz

N--

°) " 0

- -0

cr

.1

.., c

< E

al. .ri A

) ,-1

0

cr

g

l)W

".1

°

Z11)

'-ill

)Z

77;

N

'c:'

0 0

-r

o

Cl)

0

A) z

z o

's2

co

c't) Z

OA

‘.<

r ..,

Z

o

,.., R

p)

•-

• '<

0

a 0

0

A)

8,r .6

,- 0

p..

. up

$1,

1,;_i ).

. (_1,.)

0

z

p )

z

N- cm

m-

cm

t:). 0

)

x. s

) z

p). c

riaa) z

rp

0

a'

z

0 3

z

P) .?

.:=4

F.;

5 . E

. GPQ

A ''

;')

$a)

,N, w

ow a

. .T

, a

z A

A

' ii i)

.P..

0 re

.1) ..

Z

N-'

La '

a 7S

-' g -

ca.

(7) .

0 0•d

x5

fil

. pr _

"5'

.5

.1 Fo)

F.L.,.

tl n

5 -

cA

F,c-,

.,,,g

sr

0:1

ci.

R S

. LI

,%)

.1 g

po .ii

co

g

4

a n

q

CD 5

, o-

g R

. r,' o

- t. 0

;1

0

o

-,

0

0 0

„ A,

pa 0

-,

,„ r., ...1,is

,a

,) E

ov

F,-).- 0

cl- 0

s

0

g

0

. -,

z

5. w

r

FL

cp.

n'

Ig

,.<

. ii,,

_.

1:0

,

:L ....;

po

x. g

r

-Cl)

..

. pv

Cl

. ...

, q

p <

z.

n ri. A

) A

T Sr

X' ;

) O

i SI)

4

Pi

A. c

a.

' zr

4. '1

12

11

3 .-%

) 0

. S'

P' -.

r-1

. el

0 -:::

: FS

5-

0. P

- c''''

•

0

A)

p)

....

0

z

'0

i- • s

p CI

. 0

0

,-..

S

A)

A)

'-'• ,

-P "•

Z .

0 0

P

%) 74

x'

o '

V

• Z

g))

-',-,

p)t-

< tij)

- A)

a

liS

EZ

P)(/)

.7p

n'

VA

cp

cr 5

m

gp

p

0

0

Q)

Fi+)

P )

P)

Fii. 6

P

A' 0

° '0

0 z•

CA

CI)

'-'

12.

n

0 2

' 2.

Q

. rt,

••

. cm

0 n

. N -

0

cm 8

C

M g,

>

ig

a

-

0-

g 5

.0

•

o

N-•

1:1

CD

Z

0

E -.

co

*5.1.

t< c.

n. cr

0

5

0 D

a. 0

1,?.i

.

o .

c)

5 ?IT

+ 0

f a. 1

:0

0

l" 0

Cinb

CO

a .--

.-1

f

p a

fp

sa,

..7.•

0z0

.07

).

011

;0

0

iii)

N''

,-+

i-11)

g

CD

Cl)

crg

f. /.).. C

D E

A)

0

....

Z

Z

Cij

5; 2

) -•

o. °

.0

g-

0'

5 0-

0

0)

. • 4

.,:l

0:

. t<

!?.,

, "k

A )

‘.. 4

p p

C b

ra

•

z

cr

cr

pa -

ff.. r

w '<

a

a' a, °

cro

wo0o

5N

.FO

5''''

- ':'0)

5

*°

N

R

0 -

.0

E. w

. Pc

- 0

PC' O

tt cr

a

'-1

....

.

,..s. c

m zN- la. c

p p"

°

Crg

p)

.',

r.

, ..12

P)

P° V

up

0

0

0

0'

cc/ z

co P

w

.-

II

..

,dr•

1.3,.

r •

-t

,-.

R

pP

o

cr

z

i?,

0

ft' .

P'

0

Z

0. _ CS

' 'CS

g ;I)

.,, „

„N- Z

r

Z

(4

742

ca.

(11Q)

;7 ' P

"-L

N)

ov

c 1,1).

z

w 0

.,

ep

,-1.

tr ,

o pp

.-t

A)

co

x.

-

K.

Se

A)

z k<

,-.

a

r: f

a

iz3

5

'.. 6 .

7D 3

ai a

FOP

=

M c

E

l ti7

5

0- A

)

0 z

5% ca

•

Z

co

A)

.-I

g .-1

...

CS

' z

.7

r:1-

cnA'20,.

. 0

S

gr

P)

r

!‘)

N-Z

0

. o

0

P

,..,

cp '-i ,

_.

!-r.

4.

-1 0

P C

IA

c'D a a

(1.• F

. a

n g

o el:

o

A)

.-4

r+ .' 0

) ...1

P

fp

,..,

. .0

.-.

-.

P .

0

.-

ct 0

.

0 ,..

0

0 0

5

.-.

0

0 ca

• -

- 0

glo cc

.r.

: 0

. N- p

, OA

• p

) co

r+

A C/Q

- c

_.. A

) Q).1

P

1Z

(XI

A)

'/Z

CD

(YQ

°

($p

AO

PO

lOrP

Q)i

5g

to

zP

g.-...'i

a2) •

,-.•

A)

A)

3 ,-1

. P

C/Q

.-t

fe

. p)

P.

. ap

ii)"

; 1) '51

z'

V) FL.

. cm

5

u) .

x• R

5 E

;.1,)

0

0

(°

CI '

0 .

Cel L

C i•Z .

1

qw

Si:- . ?

D gra)

g"

FD".

'ij g; az

!""

5r" P.

).. -e

0)

F14

.) =

„.

-.

•

1:1

op

,..

z

0

.21

Z;

C

'')

L .-,

x'

g)

Z

..1

5 c

e

zzcn

u'"

g'l

il'

<oo „

. `<

.t.

t.'z

ri:'

0.

0

.-c)

0.

R.

0

ro

wo

e..

1:0

0r0

A0

CrA

X

. F

. CL

0

...t

n

w.

,...

o

. 0

..

'Cifoj

E.

as

-..

.mt

0

0

Pc'

0.

z-

o

o r

ci.

"5

6° . ti

CD

, ,, c

A ro

5

Q)

so

— 0

cel;

-

C

0

j

z

r`

'..<

•-•

a

.'" C

O

CA

cr. (

1)

11).

'1:3

• q..<

$1)

VA

Cr

z

Ts

5,,

rD

z .0

5.

(CI

1:1)

Z

.r.

K. Z

'-

' C

r G

. z

rt

a.

Cn

DV

Z

17:0

rt

;1"/)

Fi

P

P

.t

Z

0

0

A)

Z

In

Z

0

.--, C

D

g°

CAI

0

0

.,..

. 5

z"

0.

ce

(t)

cm

a'

E.

5

T

•-.

...

sv

° "

•

Pc'

er" i

niv+

a)a

)z

63'

o

r

tin z

a)

R ‘.

R

,,,

0.. 7

1.

P4

0 ,

..9.,

.mx-z

oacno

z .cr

A)

.1.

0)

CD ,

o

ca.. (

0 ..-L

: z

ca a)

el

p)

w

0

A)

0

••••••

.-t•

0

'-'•

;....,:

a•

'.')

C

.-t

ts

cm

cl. ‘

-‹

a)

a)

.. a

) Z

.. -

. a)

a)

a)

...

a)

z

a)

a)

a) -,

0.. C

t. C

D

TS

'''' 6

0 0.

. 0

,-+

1:

). z

ra

, •-•

..nd

CD

R

Cl.

'''

' >

1:3

V

I A

l. ' 4

" .-

- O

. ‘FD

" W

CD

." N- N

co

,-.

.(1

co

p.-

. ,,,5

g

0

2 A

.<

fl)

rt` E

. 5

r' 1:

14)E

0)

-1

N-n

) . ., 1

E

. rit

—

0

o 0

5

o i

-t

zr....

c<

0

cr

0.

.-t

;:',.

oj

1 1)

0

'..

0 .

1 .-1.

°

;Sr

- V

I O

. 0

0

'--•

0

Z

a) L

o

°L. 0

1:1

a)

Al

°

2)

°

fa ' '' z

''' ---

- 0

$1

) 8

,

>n

.0crQ

E•

cro

ca2

0

1:Q

0

o

rx c

rg

RI

0

o'

'0

0

9P

s4

.)c<

000)=

E) -.

z,..t.0

0ci

) r±

rZ

p)

A)

m

•-t

g)

17)z

" <0

4

a)

".

0-

......,,__.

zu

)o

zP

.6),

0....

013)

)),)

'- F

-

Z

fe,

CD

pc'

A)

Z k

<

*a.

AT

ra.

o

'-. •

t1

W

Cl.

4

o)

z..

0

0

0-.

C1.0

M

'A)

0

0

• p

) ..0

0

R. ''

E

..S

0. ...N

'el,'

- o

p

5

..--..

rw

0)

7-

(1)

r

— -

, CD

'.

g 5

' 0"

2

w- "p

). N

,3-t

> N

4

al

._:...

61) 1

z-

z

_. 0

9 z.

.n'

g:

C9N

- -.

. .<

5

_ s

0

0

n o

t)

ri

ca

trj

Z

U)

o)

(41

5

0)

,.,,- 1 z

.e,

-, 0

A)„,

,...-P z

ca

..",.

M"'

CD

CT

I) .

-+E •

1:$

0'

r° ;1)

. as 1:3

r

r Mt

' A)

E

;

ri)"

'."

5

'-:- • › 6

Z

P

''''

Fi)(7

)(:)

CF

-',) -E

F4

i0E

1E

.'"

'r

z0

A)zz

"

r•pc

n(1)

0

Fin pa

_ r

n,

CD

o'Q G

m •-••

r E

.Q.)

N -

e"

qa.c

.t'l

"

A)

0.

0

0

R

AO

.-+ °

A)

Al

AO

a-15iM

... 95

0,

00

,c2r

-'1D

:42A

'N°cL

A).

r

._,

g r

7,.

co

0.4

ij

o)

a,

— r

0 -.

-I

...

act

x-

0 0. °

.-t

$)43

'54

°63

"

.-

• •

0 co

w

0

r .-

.) .-

.1

0 t

y

.....,

F.?,

'1

0

Mg

i1)

0

C7).

Cr.

OV

0

" —

tx

, a'

z z a

z 0

P c

r g

1 4 z

P4 °

Is

l A)

R

2

C/

Z

Oa

A)

=

0

, 7 N

'' P

_ ). :

:L C

AI

„. c

m

0

mg°

Pt

Yn

'

011

0

,•-•'''

-

t<

0

• 4 n

) (1)

'V

V

TS

z

N-

r +

ro

a

0

-• o

0.)

n

• 1

,tr

: r

rz.

fa.

,.....

a)

,-.. I

n la

, ,-.

0

Vt)

6

0

CD

A)

K.

r...;

-. .-1

0

a)

z

0

cl,

-t.•

ro

0

...

o)•

r-P.

o

0

5.

.... r

-I

.1

c,

,..,...

CD

Er §)

cea ) F

ri

ci9

cfQ.Ct.

wo

1 .

t: Jr F

• i . , -

. . p i )

x . ,o,

, .. - , a

. ar +

ri .

„.

,LD

6 CIC

1 0).

.. cp1

2-

.. t<

(1)

6

0

,

,.....

.1

...

A)

,/.

Z

,,,

'"4.

..

•

O.

K.

.....

II)

..

..f

2)

5 V

)

w

.4

.t

a'

j.. .1

. s ,i,

5

i",.,

A)

co

x

0

CD

0

"•'

s

co

cn

.-,

..) ,

P (T

Q ..1

—

z

...

cr n

6

'V

3 wo

0

fa , C

D cr

0

o) c

<

.m .

..0

.N..

..0

.0

A)

-I

Ca

••••

A)

o)

p

CD

.1

0

,..,.

80

50)

(CD

4z

-p

....

wp

oa

) rzr

Lc,

a,

, r c • ‘

<

(St

as,

cp

..I. p

) .1

0

0

o

) a

0

, crQ

0

i

,,,

2.

5.

:::.

r:r

a

CD ,

m `"

< ..•

A)

.0

CL

.--.

01:1

Z

a,

15

N.

a)

$1, -t

z

z...

1)., a

t)

CD

A)

0 G

M ,

„ . z.

CL.

r'

Z

a' ,F

1 .t..

;:"

,k

N- '

A )

61 ) C

li fl t

-) Zr 0

-

) g

. c <0

5

: I : I

)4 .

R t E

. C

/ 19

t <P )

E.- '<

a)

,L')

F.L.:

0A)

g

g

g. g

, r-

A )

V)

a 1

. g kl )

c;)

t.)

,-

cn tv I-

:r1

Pasal 2 Cukup jelas.

II. PASAL DEMI PASAL


-.

v 0, pv Tetap

Pasal 2 Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah pengembangan ekonomi kreatif harus dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi pelaku ekonomi kreatif, bagi masyarakat di sekitarnya, dan bagi tempat dimana kegiatan ekonomi kreatif tersebut berlangsung.

Penambahan substansi dengan menambahkan pengertian manfaat, keadilan, berkelanjutan, dan identitas bangsa.

Telah ditambahkan definisi "Pengembangan Ekonomi Kreatif."

et. a.

0

0 P

.-1

5 o. t

,' 1:3

,

0

Er; s

l) r+

.-1

.-

.1

CD

o

5-•

'0

0

CI.

sa.

0 0

) A

) 'C

) 5 E

z El.

:

.-1

,-1-

PI P

S .

0

ca.

0

0

M

1:3

A)

-,

sl) pc.

011

A)

.1

A)

co

1 0 0

Po

-.

• 0 M

A)

.0 v

Ti

c

v ..j,

,k

-, 0

/ 0 o

a P

z z

.-i

5 c

p

o c

a.g

.a 2

2 5

ill 0 -

cm

2 '.?.

. 0

a, .

. -1

.114

z 0

` 7

4 P

n' f.

11. o

b- c

A ro

r....

; co

2

ov

,-.

0- "

c''

0

10

0 D

V

SI

,... .

0

Z

-..

CM

o

w

E.

,.<

(1)

'-'

Cr? '

P

.-t• 1

1 A)

.1

0.,

0

-.•

w

CD

a

...,. =

Z

.-1

z

CD

N- C

D

A)

=

A)

i.-)

fa.

0 ,

..<

CA

go

X" I

v C

O

.1

7-0

.0-1

Z3Z

0 .00.

cb

a)

E.

0

g4

" .3

CO

•-•

• "

0

•-•

X. cr ,

•-

• •

0 el)

.

' 5.:

rt)

,-"b

cp

o

c O

a cr

p -I

cr

Oa

Crg

Z

ro

m- -

I

CD

4)

Z

CD 10

0

cv C

ri ) CR

2 $

• 0 ®

n 0.

•-••

0 c

o

0

0

o

p p

) p

. 0 -I

CrQ

al

. 0

0 "

10

N-

0

cr 1

3)

ii-

z tx1

— 0.

/5)

•-••

V

CD

0

, 1:

3

.-t

X'

0 `.

<

Z 'R

po

CI

tt C

ee- )

.-0 0

0

ra

. 0

s )

2

>_. -.

ro

A)

o

ro 0

0

Cr 0

Z 0

0,

g z

0 0

02

cr

0 R

ov

ro CD

01 2 1

4‘,

'0

0

MI

0

0

co

co

,_..

co

„, i

zr o

• A)

0

op

o

co

A)

co a g

tx,

.

ct z

x c

r (ill

6; "A

l 0

cr N

-- a z

• 0

0. -

t ro , ca

, ,..t.

e)

0.

0

0

0

00

n't-DI

Z.-

-0

,--,M

p)

,- 10

0.X

. 17Q

0

..,.) ...

• .-s

N-

.-s

%:_i,

M'''

0

0

7c- 0

A)

N'

' A)

vo

...

.. ilp

A)

R Po

,,

ta. n

Z

Z .

- a,z

z..

.csp

o.

.... C

M

N

4

n) 9'


Pasal 4 Kegiatan ekonomi Kreatif dibedakan menjadi 4 (empat) kelompok sebagaimana diatur dalam ketentuan ini didasarkan pada pemikiran aspek bisnis, finansial, dan keberpihakan pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia.

Ekonomi Kreatif berbasis

Tetap

Diubah Pasal 4 Huruf a

Cukup jelas. Huruf b

Infrastruktur Ekonomi Kreatif antara lain mencakup Infrastruktur Fisik dan Infrastruktur TIK.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d

5 5 ,.

p)

rt,

8 (1

) cfQ

as

`<

01 o

En

0 o.

J ..

..

3 .

x•

cr

-4,)

Pn

x-

-

x•

Q.

co o

a :1

il

0

mc E

z

CCD

sv

, sv

o.

. —

5

""

1:3

(.9.

la)

K. =

1:3

r*

co

A)

eb

Cm

. cm

P

.

p -•

6 R

a r

.t.

z- izs

P a

na'

P a—

5 n,

A)

co

A)

0

ci,

A)

z."

clz

,- 1Z

-,Z

4)

0

Z c

ra

N-- c

m cfl

r"

.(1)

Za

k

0

) ry

2)

co

x .:

. 5

C

r Z

.-t

A)

t--•

• C

o.v

...0

Z

caR

6m

ag,

a.

—

00

ry

aQ

cz

co

*

2)

A )

65

c./2 •

Z

Os-

i?.

•

ri,

wa

s

N--

z

C

0

0.

•-•• -

"<

cv

00

P

5 0

P g

. •

act

.-1

p)

) fl

P

Rs

CD

_ 0

. .1

0)

.--.

011

c

-o C

r 'g

A)

.<

co

0

lo

..

0.

0

— A

) ola

Po

ov

A)

'6-,'

crcz

(7)

1

;1)x

.5.

5 Cr

A)

Co

ZZ

0P

co

f?)

.

ov

cro

k<

= g

o go

cn

ti)

Al

(ro

A)

0.

VI

....

0.

,-,,c-.

co

0 a

. —

.-

CD

z

i 0 a

5 r

oC4 C

M

.P•

cb

0

• 4.

co

v V

P

0%

) ,e1+

4

.-1

•-• •

-,_,.

(I)

/W

P)

A0 ) izt.

ca

cl,

'-"

n

r f

a. .7

.t.

0.

pl•


Huruf b : Infrastruktur TIK lebih tepat diganti dengan Infrastruktur digital, yaitu suatu sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan layanan untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengu mu mkan , menganalisis, dan/ atau menyebarkan informasi

00

ND

1/4o

t.)

cr.)

Pasal 6 Ayat (1)

Cukup jelas.


a. 5

a)

cr V

8-t

rj

A)a ,C

C0

•4N

- 0

'-

' 0

6 N

-‘ :

1. 0

. 0

.,0 .5

5.

a .

1. a

CD

0

<

...0

0

a .

(7

0

g

p) A)

• o

nw

.- PZ

ilTX

...,

st,

P

•-1' c

o -I

w 0

r

p i)

CD

P .

w

w 5

s- Rs

-.;

F• 0

C

L

CL

..,... a

A)

W

'p

l n

cp rs-

•-• •

.1 cr

C)

A)

,s,.. ,..,

(7)„,

-.•

.....

.•:_•.

0 m

...,

.1

•-••• •

....

0

A)

K. ."

co

fa

t r P

a 12

1:6

Cl.

:6

0 .1

!):. C.

0

iii-

5 o

5 'Ad

o)

A) Ett

trj

z 'a

CD

a

" *

1 P

C.

CI

•-•'

*4 5.

5.,

5. 0

4-

pi '

1:$'..

si M

•••

r' 2

j1)

•0

7.7.,

.

A)

0.

..... z

a) w

. z

2 1

.,,) -

.=1 -0

0zW

x

-••• N

-• :1•1 ,q

•Q C/1

..1

A)

0

rt)

..51) V

fei 0

(/)

1,1),

- •

Z CI)

• 0 -

ci)

z .5

5 "

0 OA

0.42

N- Z

•

9.

5 a,

• • t

e ,--

a) ill

x 1

4 '-

', A)

CD

0

,..t

CO

z Cr

0,A

),_

,„,t,

.-s•

e-t

acs

2)

- N

.1

A)

0) co ,-

c 5.1

0

F.): p

7: cz

:

') n

z. ,.

-. 0.

z. .

57 c

rg .

N..

....

.2)

or

'QS

5 5

0.• 0

- r, N

-, Le

CD

CD

Z

CD

SD "'

fa ) r

,-i, .;

.... a

. ...,-..

,-<•

cro .0

.

a z

Co (.

0‹) <

?

-1

cl) m

0

Z

po

N...

pl.

11) rt)

2 a

a) x.

.

P0

ro 0.

a

a.

t<,, ,,

,T 'i

l cr

5

a a

-, C

0.,

?

c4 0.

2 r

a. a

• -

• -

A)

01 :1 , -0

: 1:13

N

Z C

•< A)

...

0

Ca

-s e

.... p

Z

.

1 -

P

a+, i.

< co

CD

D

IN-A

) -.4

-

A ) .,

, - • •

A ) .

gi) a•

n

r

..1

a ,'S

. tt • .-

ns CD

'.

K 2.

a. 0

°

.). V

A 0 A

) z

0 6

iT ,-

.. -9

A)

Po

0

z P

.03.-

- -0 0

0. ,

ov .

. -

0 o

0

... - .

c

o

Dihapus

Dihapus

0

N'''

L.

CD A) 4

X

C "..,"

0;(

1,p

0

X

Z 0

2 tm

N-

z 2

5 2

. cs

ig .-

< 0

r(1

)0Z

-E1-5

00

'-cni

:-C:z 9.

i 1)

. 1 130

C

I:".'•

CD

• z

01

.-1

A) 5

N-

2) A .1

x

0 5 0 x.

Ts a

p

CD

0

N''

0

CD

x-

p)

5. 0

a,

N-- .-

, ()

....06w

oo

!-.> co

r....

n

co c

a

Fr

Ts

co Go

43.'sg

ow

ca-

-

v °

C

ato

m

p) ):1)

0 A)

t...,,, 0

z•

4

CM

" ,P )

5 a

a.

") C "

‹ 5"

C

4,

P.,

4) <

P 0

O

R

0

A)

(1) 0.

--

0 `'‹

0

cr a

) %.'

cl

,-,- a

) ,-.-

ca)a

)z2

)P.).

.)7

0 A-

x•

Da E

L m-

v 5



c) •

P 0

a-

tm. '

1,. •

a) -

z r,

Q. '

6" '

z z

..2

,-,. z

. z

z.

c) 0

CO g t

Z

.., Z

0 R

(.9

A )

2.: F

.

,

A)

0

. A

0

X•-e crc

l p)

ct

z

N.)

C...3

0

N)

ND

%.0

N.)

N.)

CO

ND

N.)

77,1

ND

N.)

CI)

N.)

N.)

CA

N.)

N.)

4z,

N.)

N.)

C.A.)

ts...)

ts..)

N.)

N

N

n.)

N.)

P

Pasal 1 5 Ayat (1)


Pasal 13 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan karya kreatif adalah hasil olah pikir intelektual manusia yang diwujudkan dalam bentuk nyata yang dapat dilihat, didengar, atau dirasakan.

Ayat (2) Cukup jelas.


Pasal 1 1 Cukup jelas.




[Pasal 7 Cukup jelas.


Dihapus

Dihapus

C)

z

2)

-c c cn

Ditambahkan

Ditambahkan

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus














n) Q

t.)

n)

w .

Pasal 16 Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana minimal antara lain listrik, ruangan kelas, meja , kursi, papan tulis, komputer dan akses Internet cepat .

Cukup jelas.



t:1

- . a

cr

0

PN'

0

Dihapus

>

13k3

XX

.--

•••

Z

Z

ggoE

...

o

0

5. -I

0

:

A) n

0.

0. 0

. ca

(A

'5. -

t (1

) 0

° z

CL;

Ig

', E

> 5

-I

z

t; °

) D'

5. P

t z

—, .

5,

$0

E

'

A)

.-+

PI)

cr C

o •-

• ii

i z

-?...

. 1))

2)

P

,litl+

iil

0)

TI

L5.m

?'"

0 0

ca

M

Z '1

0 p

rrz 0

0

0

'1

P

cro

''''

° 2

P

c-

0 1

0

o' P

'. en

M

)":6

$4 C

I) Pc

' Z

(D

"t"

2 „

0) -,

- ,

P

'cl u

91 2

) .-

.(!)

z

—

n z

°

.-1

0

w K

. w

.....

0 c

CM

X"

PC. C

DcA

MM

n"

4)

CD

t<

0)

PO

5

5

5 p

r4

.

2,

-,

CD

r.',1

CD

C1

) y)

...

I .-.

• Z

ff

'. P

N'

-' 10

y

'71

0

0

0.

CM

03.

CI

L tt'

'' '

M''

Z" 0

(I)

"

' (7)

. CM

o

t co

5

0

z

0

N-•• .

...

o

c•D

Z Z

f/

zoo..

m

5

'SS "

CI)

5 z

la.

o `

-- . 1

:3 '6

; .-1

a:

cD"

m (

4 ...

. M

0

07'

cm

. ( :

) (1

)

Z

;)

5.

' A)

P

P

7 • 17

7

7' ;

) cm

ci 61

5

cl

• ci) " 0

12

CI

:6

'-"3

. CD

2)

P

A

) P

w

0, m

0 0

zo

w,.

"2.t

<

.? .

.P .

.P

0

1-..) . 0-

Pcr

a 0

.5 0

.t.,..w

o

/

'0

P

(i)

A)

...4 0

,-<o

CD

Cl)

Z

e.).

P

0

a

0

ot)

P

0

0

k

z

o

§

.-1

,-.


c..n

N

CO

CI

ts.)

CO

4

Is.)

CA

)

P

Pasal 18





Pasal 17




0 ..'-.

P

'CI 0

0

E.

Cr

Po

Al

Cf

PI)

N''



menganalisis, dan / atau menyebarkan informasi digital. Meliputi antara lain jaringan internet, cloud computing, digital market place, dan data center.



Menyesuaikan dengan DIM Nomor 1 15.


ND

-A

0

4

ND

-A

N

.)

ND

-A

ND

-A

0

ND

04

%

.0

ND

0

4

00

ND

G

O

-4

ND

0

4

O•

Pasal 26



Pasal 24






Pasal 20



Pasal 19



Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus









N.) 1=,

.-4

N.)

-A

6\

N)

.4

cn

N.)

.4

-4

Pasal 29

Ayat (1) Yang dimaksud dengan kreasi Indonesia adalah hasil karya produk ekonomi kreatif yang memiliki ciri dan karakter khas identitas bangsa Indonesia.




0

.....

51)

1:3 z

Cl)

=•-*

A)

R cr

Po

po

Dihapus

Dihapus

Pasal 10 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sistem pemasaran berbasis kekayaan intelektual" adalah sistem yang digunakan dalam kegiatan pemasaran Produk Ekonomi Kreatif untuk memudahkan pelaku usaha mendapatkan manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual yang dimilikinya. Contoh: pengembangan sistem pengumpulan royalti yang dilakukan oleh LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) dalam platform digital dan terintegrasi.






01

N

01

1--

N

01

0

N

-11

0

N

-P.

00

Pasal 33



Pasal 32



Pasal 31 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jasa pariwisata antara lain tempat hiburan, hotel, restauran, tujuan wisata dan lain-lain.


Pasal 30




Dihapus

Dihapus

C7

SD

tf

C)

Dihapus





N

vi

9'

t.)

cn

cn

t...)

CA

F.

IQ

CA

CO

t..)

(A

n)

Pasal 38


Pasal 37



Pasal 36




Pasal 34 Yang dimaksud asosiasi atau organisasi adalah berkaitan dengan Ekonomi Kreatif antara lain berupa asosiasi yang terkait dengan Pelaku Ekonomi Kreatif, Pengusaha Ekonomi Kreatif, pendidik Ekonomi Kreatif.



Diubah

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Dihapus

Pasal 11 Ayat (1)

Cukup Jelas

Saat ini, terdapat beragam mekanisme pendanaan, namun masih banyak permasalahan mengenai accessibility dan/atau aff ordability, misalnya raja





k

Arz

. t.)

ui

..-1

0 P

A/

g.-3

-4 0

- n

. cr

4 sr

SC

R- E

. 'F

' D ,g

pi'

g - P

, (1

Si. T

D` ,%

) On

(1)

,.,

A)

E

,..,

. Ei

. P

..1

P

5p0

Z.-

jw?

iSc-o

Zefg

Z

gliZ

mO

'ci)A

"(7,,, u)V

Z

z sr

0.•

R P

CrQ

cr

CAI

(13 Z

ta.

P 1

5'

(2 a

. 9

,,,' g

4.70

A) z

- sl,

p) z

,...-.,..

,....

m•

act

wz

nE

'•

...A

) n

. O

C-

Z Z

Z

X'

ci)

r+ 1:3

m

cr

0 P

--

w

a. a

. a•

0

go

0 - -

, A-

'i"

0 nscl•

CrQe

il

LI)

o Z

)) R.

;L

I E

6-•

Ca

" 1

1 r.

,7)

sj)

Z • • ,

- <

C 1

1 C

. . . .

. .' 7. !

,,,),,

co a

P

A) A)

R

0

4 A)

c<

m•

X. fr

C -)1

(4 '-'

°

'ig 6

:: Pg

g

CT

P 1

:3 po

A)

'1:3

CD

A)

.e

A)

t-t

X'

F 4

. c<

g

cro

a iv

' 5. 0

g

ss 9 .

, '<

,4) 5

(1

A)

0

cl.

Z..P

"I

'r-DfC:2

. , -'

:-t•

gr

Z

5.

.-- V

IV,

0-

cm

0)

Z p)

p

a.N

-z

,.‹ cr

5

....

(t) sr

el.

z 0 ,2

a i p....

z go

n- 0

. A)

E.

ri)

cl. z

. a.

P

....

P

a•

i

co T

' 5R

--i

A'cri

0 .2

15

sr). c

l" a.

a.

a.

a-

— p

) A)

Z

(1'

A)

°V

Z 0

C3

. Z_

5.: A

) re,

O. •

-• ci)

A)

0

0

reC

rca

r 0

77

'go

co

...,<

r-N

-0A

),<

Z0

0 )

13)

p)

x =

Go

otl

z fa

. cl.

pu

.-

..- w

- :Tr

77'

p) O

Q ,..,

. OA

Z

°V

P

li)

8

z P

v ,•<

A)

P)

Z a

al.

Z "•

)4'

A) A)

p)

A) A)

e

2.

i T

i X.'

.-t

gi

Z

eTt-

A)

N"'

PC" 0

4 en

A) C

L f§=

pia

n co*

Z


0 '''''.

A) 1:1 Z

W


K

ct.

z

,<

o

co

z

a..)

Ps•

ca.

o

cra IP P k"

z

0 0 co

Pelaku Ekonomi Kreatif dianggap tidak credible atau memenuhi persyaratan yang terlalu memberatkan. Peranan Pemerintah akan mencakup penguraian permasalahan yang ada, pembenahan, serta penemuan sistem pendanan yang dapat diakses dengan mudah oleh Pelaku Ekonomi Kreatif.

ND

0'

0)

ND

P

ND N

1/44)

Q1...,

N

D

OD

Pasal 42





Pasal 4 1






tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap 'creditor lainnya.

0

a

w N-

0

0-w

0

5.

-0

0

0

5. w 1:3

0

Dihapus

Pasal 12 Menyesuaikan dengan DIM Nomor 193.




•

N..)

ON

%

0

N.)

O

N

90

ts.)

CN

-.4

N..)

C

I 9N

tJ

ON

CJ

1

tJ

CN

11

ND

C

N

Ca

tv

C.,

ND





Pasal 43 Ayat (1)

Cukup jelas.


0

m

g

0

w N-

Dihapus

Ditambahkan

Dihapus

Ditambahkan

Dihapus

Dihapus

Diubah

Pasal 16




Ayat (1) Yang dimaksud dengan "optimalisasi kekayaan intelektual" adalah upaya memaksimalkan manfaat ekonomi dari hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Pelaku Ekonomi Kreatif sebagai aset yang dapat dijadikan jaminan dalam skema pembiayaan.


Dalam batang tubuh dilakukan

Dalam batang tubuh dilakukan perubahan redaksional dan perubahan Pasal menjadi Pasal 15, menyesuaikan perubahan Pasal.






•

setal dminD

daftar inventarisasi masalah rancangan undang...

Documents