daftar inventarisasi masalah inventarisasi masalah pemerintah ... indonesia adalah negara hukum yang

Download DAFTAR INVENTARISASI MASALAH INVENTARISASI MASALAH PEMERINTAH ... Indonesia adalah negara hukum yang

Post on 10-Mar-2019

216 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH PEMERINTAH

ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG

KOMISI YUDISIAL

NO RUU-DPR DIM USUL PERUBAHAN

1. RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ......TAHUN......

TENTANG KOMISI YUDISIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Tetap -

2. Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia

adalah negara yang berdasar atas hukum dan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-

Saran rumusan, dibahas TIMUS. a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3. b. bahwa Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer, memerlukan hakim agung yang harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan

Saran rumusan, dibahas TIMUS. b. bahwa keberadaan Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung yang transparan dan partisipatif serta pengawasan terhadap hakim guna

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

NO RUU-DPR DIM USUL PERUBAHAN

berpengalaman di bidang hukum. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim

4. c. bahwa untuk pencalonan Hakim Agung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pengawasan terhadap para hakim dalam pelaksanaan tugasnya, dilaksanakan oleh Komisi Yudisial sebagai satu lembaga yang mandiri sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Saran rumusan, dibahas TIMUS. c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 B ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang;

5. d. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Komisi Yudisial tersebut perlu diikutsertakan dan diatur partisipasi masyarakat dengan tetap menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman;

Saran dihapus, dan diganti dari huruf e.

Saran rumusan, dibahas TIMUS.

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Komisi Yudisial;

6. e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang. tentang. Komisi Yudisial

Tetap

7. Mengingat:

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24 A, Pasal 24 B, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Tetap

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Saran rumusan, dibahas TIMUS. 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

NO RUU-DPR DIM USUL PERUBAHAN

Indonesia Tahun 1999 Nomor 147; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);

8. 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316);

Saran rumusan, dibahas TIMUS. 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);

9. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK

INDONESIA

dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Tetap

10. MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG

KOMISI YUDISIAL,

Tetap

11. BAB I KETENTUAN UMUM

Tetap

12. Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Tetap

13. 1. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Frasa "yang bersifat mandiri" dihilangkan, karena bersifat substansi.

1. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

NO RUU-DPR DIM USUL PERUBAHAN

14. 2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tetap

15. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata "Republik Indonesia" dihilangkan. 3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

16. 4. Hakim Agung adalah Hakim Anggota pada Mahkamah Agung.

Tetap

17. 5. Hakim adalah hakim pada semua badan peradilan di lingkungan peradilan.

Berdasarkan angka 5 ini, pemerintah berpendapat bahwa pengertian Hakim adalah termasuk Hakim Agung. Oleh karena itu pemerintah menyarankan perubahan rumusan angka 5.

5. Hakim adalah Hakim Agung dan hakim pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara serta pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

18. 6. Lingkungan Peradilan adalah badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta pengadilan-pengadilan khusus yang berada dalam salah satu lingkungan peradilan tersebut.

Dihapus, sudah dimasukkan dalam angka 5.

19. 7. Hari adalah hari kerja. Substansi tetap dan menjadi angka 6

20. BAB II KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Untuk kejelasan sistematika, beberapa materi RUU disarankan disatukan dalam bab ini sehingga judulnya diubah.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

NO RUU-DPR DIM USUL PERUBAHAN

Beberapa materi tersebut yakni :

Pasal 15, 16,17, dan Pasal 18 RUU (menjadi Bagian Kedua tentang Susunan);

Pasal 29, 30, 31, dan 32 RUU (menjadi Bagian ketiga tentang Hak Keprotokolan, Keuangan dan Tindakan Kepolisian);

Pasal 35 dan 36 RUU (menjadi Bagian Keempat tentang Sekretariat 3enderal).

Bagian Kesatu

Kedudukan Bagian Kedua

Susunan

Bagian Ketiga Hak Keprotokolan, Keuangan, dan

Tindakan Kepolisian

Bagian Keempat Sekretariat Jenderal

21. Pasal 2 Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

Saran penambahan "Bagian Kesatu" Kedudukan".

Saran perubahan rumusan Pasal 2.

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2 Komisi Yudisial merupakan lembaga negara bersifat mandiri yang dalam melaksanakan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

22. Pasal 3 (1). Komisi Yudisial berkedudukan di. Ibukota

Negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wilayah kerja KY tentunya meliputi seluruh wilayah NKRI, karena itu tidak perlu ditegaskan lagi.

Pasal 3 (1). Komisi Yudisial berkedudukan di

Ibukota Negara Republik Indonesia.

23. (2). Apabila dipandang perlu, Komisi Yudisial dapat membentuk Perwakilan Komisi Yudisial di daerah yang wilayah kerjanya meliputi satu atau lebih daerah provinsi.

Wilayah kerja perwakilan KY di daerah sebaiknya diatur dalam keputusan pembentukannya sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan riil yang dihadapi.

(2). Apabila dipandang perlu Komisi Yudisial dapat membentuk Perwakilan Komisi Yudisial di daerah.

24. Berasal dari Pasal 15 RUU (lihat DIM No.97).

Sekretariat Jenderal menurut Pemerintah tidak termasuk Susunan KY, karena itu

Bagian Kedua

Susunan Pasal 4

Komisi Yudisial terdiri atas Pimpinan dan

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

NO RUU-DPR DIM USUL PERUBAHAN

disarankan dikeluarkan.

Saran, frasa "terdiri dari" diganti "terdiri atas".

Anggota.

25.

Recommended

View more >