daftar inventarisasi masalah (dim)...

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) PEMERINTAH ATAS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO.

RUU DPR

TANGGAPAN PEMERINTAH

USULAN PERUBAHAN 1. RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … TAHUN … TENTANG


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Tetap

2. Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai

negara hukum, Negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan mengganti kata “berkewajiban” dengan kata “wajib”, sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara

hukum, negara wajib melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. b. bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat aturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan menghapus frasa “dalam rangka” dan mengganti kata “aturan” dengan kata “peraturan”.

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Left: 3,25 cm, Top: 1,59cm, Bottom: 1,43 cm, Width: 35,56cm, Height: 21,59 cm






Formatted: Font: 12 pt, Indonesian(Indonesia)











2

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

4. c. bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memiliki banyak kekurangan dan tidak dapat menampung perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan. c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti;

5. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Tetap

6. Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Tetap

7. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Tetap

8. MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Tetap

9. BAB I KETENTUAN UMUM

Tetap

10. Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Tetap

11. 1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Pemerintah mengusulkan konsistensi mengenai cara penulisan kata/frasa yang sudah didefinisikan dengan menggunakan huruf kapital di awal kata/frasa.

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

12. 2. Peraturan Perundang-undangan adalah aturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan mengganti kata “aturan” menjadi “peraturan” dan menghapus kata “secara”.

2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga

















3

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

13. 3. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Konkordan dengan DIM No. 11 mengenai konsistensi penulisan.

3. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

14. 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan menambahkan frasa “Perundang-undangan” di antara kata “Peraturan” dan “yang ditetapkan”.

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.

15. 5. Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.

5. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

16. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi “Peraturan Presiden” sebagaimana juga diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004. Pemerintah berpendapat bahwa Peraturan Presiden masih perlu dicantumkan dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, dengan alasan antara lain: 1. Kewenangan Presiden membentuk Peraturan Presiden

bersumber dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan berdasarkan kewenangan Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan sebagai atribusi Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.

2. Lingkup urusan pemerintahan yang dijalankan Presiden sangat luas dan tidak semuanya dapat diatur oleh UU/PP. Karena itu di luar apa yang didelegasikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, selalu ada ruang bagi Presiden untuk membuat peraturan mengenai masalah tertentu dalam rangka menjalankan pemerintahan.

Jika DIM ini disetujui, maka urutan angka menyesuaikan.

6. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara.

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

4

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

17. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi “Peraturan Menteri”. Pemerintah berpendapat bahwa Peraturan Menteri perlu dicantumkan dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, dengan alasan antara lain: 1. Menteri adalah pembantu Presiden dalam urusan

penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD 1945.

2. Sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Menteri mempunyai tugas dan fungsi merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden.

Jika DIM ini disetujui, maka urutan angka menyesuaikan.

7. Peraturan Menteri adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Alternatif: 7. Peraturan Menteri adalah Peraturan Perundang-

undangan yang ditetapkan oleh menteri untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau menjalankan urusan tertentu dalam pemerintahan.

18. 6. Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dengan persetujuan bersama gubernur.

Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11. Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional. (Jika usul DIM No. 16 dan DIM No. 17 disetujui, maka urutan angka menyesuaikan).

8. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dengan persetujuan bersama gubernur.

19. 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota.

Sda 9. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota.

20. 8. Program Legislasi Nasional selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan menambahkan kata “yang” di antara kata “Nasional” dan “selanjutnya” dan konsistensi penulisan (konkordan dengan DIM No. 11) (Jika usul DIM No. 16 dan DIM No. 17 disetujui, maka urutan angka menyesuaikan).

10. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

21. 9. Program Legislasi Daerah selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan menambahkan kata “yang” di antara kata “Daerah” dan “selanjutnya”. (Jika usul DIM No. 16 dan DIM No. 17 disetujui, maka urutan angka menyesuaikan).

11. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

22. 10. Pengundangan adalah penempatan Peraturan - Pemerintah mohon penjelasan mengenai dihapuskannya 12. Pengundangan adalah penempatan Peraturan

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

5

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Lembaran Daerah.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, dan Berita Daerah.

- Pemerintah berpendapat tetap pada definisi yang ada pada UU No. 10 Tahun 2004 dengan penyempurnaan rumusan yang menambahkan Tambahan Lembaran Daerah dan Tambahan Berita Daerah.

(Jika usul DIM No. 16 dan DIM No. 17 disetujui, maka urutan angka menyesuaikan).

Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, Berita Daerah, atau Tambahan Berita Daerah.

Alternatif: 12. Pengundangan adalah penempatan Peraturan

Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

23. 11. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Konkordan dengan DIM No. 11 mengenai konsistensi penulisan. (Jika usul DIM No. 16 dan DIM No. 17 disetujui, maka urutan angka menyesuaikan).

13.Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

24. 12. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tetap (Jika usul DIM No. 16 dan DIM No. 17 disetujui, maka urutan angka menyesuaikan).

25. 13. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


26. 14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.




Formatted ...


Formatted ...



Formatted ...




Formatted ...


Formatted ...




Formatted ...



Formatted ...

Formatted ...


Formatted ...








6

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

27. Pasal 2 Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara.

Pemerintah mengusulkan agar rumusan sesuai UU No.10 Tahun 2004 mengubah kata “adalah” menjadi “merupakan”, karena kata “adalah” umumnya digunakan untuk pendefinisian.

Pasal 2 Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

28. Pasal 3 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.

Sda Pasal 3 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.

29. (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Tetap

30. (3) Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya.

Tetap

31. Pasal 4 Peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.


Pasal 4 Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.

32. BAB II ASAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pemerintah mengusulkan penambahan kata “PEMBENTUKAN” setelah kata “ASAS” agar sesuai dengan judul RUU dan sesuai dengan materi yang diatur dalam BAB II.

BAB II ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

33. Pasal 5 Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:


Pasal 5 Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

34. a. kejelasan tujuan; Tetap.

35. b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; Tetap.

36. c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; Pemerintah mengusulkan untuk menambahkan kata “hierarki” di antara kata “jenis” dan “materi muatan” sehingga berbunyi

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;


Formatted ...







Formatted: Font: 12 pt, Swedish(Sweden)


Formatted ...




Formatted ...







Formatted ...

7

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

“kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”. Dengan pertimbangan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

37. d. dapat dilaksanakan; Tetap 38. e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; Tetap 39. f. kejelasan rumusan; dan/atau Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional, dengan

menghapus kata “atau”, karena asas pembentukan peraturan perundang-undangan seharusnya bersifat kumulatif.

f. kejelasan rumusan; dan

40. g. keterbukaan. Tetap 41. Pasal 6

(1) Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas:

- Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan mengubah kata “mengandung” dengan frasa ”harus mencerminkan”, agar tidak menimbulkan kerancuan bahwa “asas” merupakan norma hukum. (lihat tanggapan Pemerintah pada DIM No.12).

- Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.

Pasal 6 (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus

mencerminkan asas:

42. a. pengayoman; Tetap 43. b. kemanusiaan; Tetap 44. c. kebangsaan; Tetap 45. d. kekeluargaan; Tetap 46. e. kenusantaraan; Tetap 47. f. bhinneka tunggal ika; Tetap 48. g. keadilan; Tetap 49. h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan

pemerintahan; Tetap

50. i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau Tetap 51. j. keseimbangan, keserasian, dan

keselarasan. Tetap

52. (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi


(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat


























8

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

53. BAB III JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Tetap

54. Pasal 7 (1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan

sebagai berikut:

- Pemerintah mengusulkan penyempurnan rumusan dengan mengganti frasa “sebagai berikut” menjadi “terdiri atas”.


Pasal 7 (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan

terdiri atas:

55. a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Tetap

56. b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

Tetap

57. c. Peraturan Pemerintah; Tetap 58. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi “Peraturan

Presiden” sebagaimana juga diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004. (lihat tanggapan Pemerintah pada DIM No. 16)

d. Peraturan Presiden;

59. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru yakni Peraturan Menteri (lihat tanggapan Pemerintah pada DIM No. 17)

e. Peraturan Menteri;

60. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi “Peraturan Daerah” sebagaimana juga diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004. (lihat tanggapan Pemerintah pada DIM No. 18)

f. Peraturan Daerah.

61. Apabila usulan Pemerintah pada DIM No. 60 disetujui maka perlu penambahan substansi baru yang merinci Peraturan Daerah terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana juga diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004.

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. Peraturan Daerah Provinsi; b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

62. d. Peraturan Daerah Provinsi; dan Apabila usulan Pemerintah pada DIM No. 60 dan DIM No. 61 disetujui maka DIM No. 62 dan DIM No. 63 dihapus karena subtansi sudah tertampung pada DIM No. 60 dan DIM No. 61.

Formatted ...













Formatted ...


Formatted ...

Formatted ...



Formatted ...



9

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

63. e. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sda

64. - Pemerintah mengusulkan penempatan ayat (3) pada DIM No. 67 menjadi ayat (3) DIM ini.


(3) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

65. - Pemerintah mengusulkan penambahan pasal baru yang diambil dari UU No. 10 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (4) dan penjelasannya.

- Jika DIM ini disetujui, maka urutan pasal menyesuaikan.

Pasal 7A (1) Jenis Peraturan Perundang- undangan selain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

66. (2) Jenis peraturan perundang-undangan selain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional substansi dengan menambah frasa “diberi kewenangan atau”.

(2) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diberi kewenangan atau diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

67. (3) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pemerintah mengusulkan dihapus karena substansi ini sudah ditampung dalam DIM No. 64.

68. (4) Dalam hal suatu undang-undang diduga Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan mengenai









Formatted ...


Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted: Indent: Left: 0 cm




Formatted ...

Formatted ...


Formatted ...




Formatted ...

Formatted ...




Formatted ...


10

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

pengujian undang-undang cukup diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu diusulkan untuk dihapus.

69. (5) Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan mengenai pengujian undang-undang cukup diatur dalam UU Mahkamah Agung, oleh karena itu diusulkan untuk dihapus.

70. Pasal 8 Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi:

Tetap

71. a. pengaturan lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah mengusulkan rumusan sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2004 dan menambah frasa “yang meliputi:” setelah frasa “Tahun 1945”.

a. pengaturan lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi: 1. hak-hak asasi manusia; 2. hak dan kewajiban warga negara; 3. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta

pembagian kekuasaan negara; 4. wilayah negara dan pembagian daerah; 5. kewarganegaraan dan kependudukan; 6. keuangan negara,

Alternatif: a. melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia 1945; dan b. melaksanakan urusan penyelenggaraan negara

yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

72. b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;

Tetap

73. c. pengesahan perjanjian internasional; Pemerintah mohon penjelasan apakah berlaku untuk semua perjanjian internasional karena dalam UU No. 24 Tahun 2000

c. pengesahan perjanjian internasional tertentu; Penjelasan:

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

11

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

tentang Perjanjian Internasional disebutkan bahwa perjanjian internasional pengesahannya selain dalam bentuk UU juga dengan Peraturan Presiden. Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan dengan menambah kata “tertentu” setelah kata “internasional” dan memberikan penjelasan “tertentu”.

Yang dimaksud dengan “tertentu” adalah yang berkenaan dengan: a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan

negara; b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah

negara Republik Indonesia; c. kedaulatan atau hak berdaulat negara; d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e. pembentukan kaidah hukum baru; f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

74. d. pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau

Pemerintah mempertimbangkan untuk dicantumkan dalam penjelasan DIM No. 177182.

75. e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Pemerintah mohon penjelasan apakah materi ini termasuk materi muatan atau alasan dibuatnya suatu undang-undang?

76. Pasal 9 Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mencakup materi muatan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam hal terjadi kegentingan memaksa.

Pemerintah mengusulkan rumusan sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2004.

Pasal 9 Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang.

77. Pasal 10 Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Substansi tetap. Pemerintah mengusulkan perubahan rumusan penjelasan.

Penjelasan: Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah dilakukan berdasarkan pendelegasian dari Undang-Undang yang bersangkutan atau tidak berdasarkan perintah secara tegas sepanjang diperlukan untuk menjalankan Undang-Undang yang bersangkutan.

78. - Pemerintah mengusulkan penambahan pasal baru mengenai materi muatan Peraturan Presiden.

- Jika DIM ini disetujui, maka urutan pasal menyesuaikan.

Pasal 10A Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk

Formatted ...



Formatted ...


Formatted: Font: 12 pt, English(United States)

Formatted ...


Formatted ...

Formatted ...



Formatted ...

Formatted: Font: 12 pt, Font color:Blue








Formatted ...


12

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. 79. - Pemerintah mengusulkan penambahan pasal baru

mengenai materi muatan Peraturan Menteri. - Jika DIM ini disetujui, maka urutan pasal menyesuaikan.

Pasal 10B Materi muatan Peraturan Menteri berisi materi yang diperintahkan oleh Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau materi dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

80. Pasal 11 Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan, konsistensi dengan usul pemerintah pada DIM No. 18.

Pasal 11 Materi muatan Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

81. Pasal 12 (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya

dapat dimuat dalam:

Tetap

82. a. Undang-Undang; Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan, konsistensi dengan usulan Pemerintah pada DIM No. 76.

a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

83. b. Peraturan Daerah Provinsi; atau Konsistensi dengan usul pemerintah pada DIM No. 18. b. Peraturan Daerah. 84. c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sda

85. (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pemerintah belum dapat mempertimbangkan karena materi dalam ketentuan ini lebih baik cukup diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

86. (3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Sda


























13

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

87. BAB IV PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

Tetap

88. Bagian Kesatu Umum

Tetap

89. Pasal 13 (1) Perencanaan penyusunan Undang-Undang

dilakukan dalam suatu Prolegnas.

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan menghapus kata “suatu”.

Pasal 13 (1) Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan

dalam Prolegnas. 90. (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah

dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah mohon penjelasan terkait dengan substansi ini, karena PP dibentuk atas perintah UU sehingga sulit untuk direncanakan.

91. (3) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Prolegda.

Konkordan dengan DIM No. 89. (3) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Prolegda.

92. Bagian Kedua Perencanaan Undang-Undang

Tetap

93. Pemerintah mengusulkan penambahan Pasal yang materinya diambil dari penjelasan Pasal 13 ayat (1).

Pasal 13A Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Penjelasan: Yang dimaksud dengan “sistem hukum nasional” adalah ...(penjelasan BPHN)

94. Pasal 14 (1) Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat (1) memuat program pembentukan undang-undang dengan judul rancangan undang-undang, materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.


Pasal 14 (1) Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat (1) memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul rancangan undang-undang, materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

95. (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

Sda (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan


Formatted: Font: 12 pt, German(Luxembourg)


















14

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

keterangan mengenai rancangan undang-undang yang meliputi:

keterangan mengenai rancangan undang-undang yang meliputi:

96. a. latar belakang dan tujuan penyusunan; Tetap 97. b. sasaran yang ingin diwujudkan; Tetap 98. c. pokok pikiran, lingkup atau obyek yang

akan diatur; dan Tetap

99. d. jangkauan dan arah pengaturan. Tetap 100. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi menjadi ayat

(3). (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dituangkan dalam naskah akademik yang telah melalui proses harmonisasi.

Penjelasan: Dalam ketentuan ini proses harmonisasi dimaksudkan untuk mengetahui sejak awal keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya untuk mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan. Hasil pengharmonisasian dijadikan acuan untuk pengharmonisasian penyusunan naskah rancangan undang-undang.

101. Pasal 15 (1) Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan

Pemerintah secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Pemerintah mengusulkan menghapus frasa “secara terencana, terpadu, dan sistematis” karena sudah dimuat dalam definisi mengenai “Prolegnas”.

(1) Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah.

102. (2) Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang.

Tetap

103. (3) Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tetap

104. (4) Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.

Tetap






















15

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

105. (5) Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas

tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.

Tetap

106. Pasal 16 Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyusunan daftar rancangan undang-undang didasarkan atas:

Mengacu dan konsisten dengan usulan Pemerintah pada DIM No. 71 s.d DIM No. 75. Pemerintah mengusulkan DIM No. 106 s.d DIM No. 114 ditempatkan setelah DIM No. 93 (Pasal 13A)

107. a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Tetap

108. b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

Pemerintah mohon penjelasan, karena dengan adanya TAP MPR No. I Tahun 2003 maka substansi ini sudah tidak sesuai lagi.

109. c. perintah undang-undang lainnya; Tetap 110. d. sistem perencanaan pembangunan nasional; Pemerintah mengusulkan agar substansi pada DIM No. 110,

DIM No. 111, DIM No. 112 digabung dengan penyempurnaan rumusan.

d. perencanaan pembangunan nasional baik jangka panjang maupun jangka menengah;

111. e. rencana pembangunan jangka panjang nasional; Sda 112. f. rencana pembangunan jangka menengah; Sda 113. g. rencana kerja pemerintah; dan Pemerintah mengusulkan untuk dihapus karena sudah

tertampung dalam substansi pada DIM No. 110 usulan Pemerintah.

114. h. aspirasi masyarakat. Pemerintah mohon penjelasan apakah ketentuan ini masih diperlukan karena aspirasi masyarakat sudah terwakili oleh DPR.

115. Pasal 17 (1) Penyusunan Prolegnas antara DPR dan

Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

Tetap












Formatted: Font: 12 pt, Spanish(Spain, International Sort)








16

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

116. (2) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

Tetap

117. (3) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari DPD.

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan (Lihat DIM No. 176190)).

(3) DPD dapat mengajukan usul Prolegnas sesuai dengan kewenangannya kepada DPR untuk dipertimbangkan oleh DPR.

118. (4) Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang peraturan perundang-undangan.

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan. (4) Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

119. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.

- Pemerintah mengusulkan yang diatur dalam peraturan DPR adalah tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR.

- Pemerintah mengusulkan untuk menghapus frasa “tentang tata tertib” setelah akronim “DPR”, karena yang perlu disebutkan hanya jenis peraturannya saja, yaitu Peraturan DPR.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR diatur dengan Peraturan DPR.

120. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru dalam Pasal 17 menjadi ayat (6) mengenai pendelegasian tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.

121. Pasal 18 (1) Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR.

Tetap

122. (2) Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPR.

Tetap







Formatted: Font: 12 pt, Font color:Auto





Formatted: Indonesian (Indonesia)



Formatted: Indonesian (Indonesia)

Formatted: Font color: Blue,Indonesian (Indonesia)

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font color: Blue,Indonesian (Indonesia)





Formatted ...




Formatted ...


17

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

123. Bagian Ketiga Perencanaan Peraturan Pemerintah

DIM No. 123 s.d DIM No. 136 bergantung hasil pembahasan DIM No. 90.

124. Pasal 19 (1) Program Penyusunan Peraturan Pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) memuat daftar judul dan materi muatan rancangan Peraturan Pemerintah yang diamanatkan undang-undang.

Sda

125. (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sda

126. Pasal 20 Program Penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang peraturan perundang-undangan.

Sda

127. Pasal 21 (1) Rancangan Peraturan Pemerintah berasal dari

kementerian dan/atau lembaga non-kementerian yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Sda

128. (2) Usul rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

Sda

129. a. latar belakang dan tujuan penyusunan; Sda 130. b. sasaran yang ingin diwujudkan; Sda 131. c. pokok pikiran, lingkup atau obyek yang

akan diatur; dan Sda

132. d. jangkauan dan arah pengaturan. Sda 133. Pasal 22

(1) Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga non-kementerian dapat mengajukan rancangan peraturan pemerintah di luar program penyusunan Peraturan Pemerintah.

Sda


Formatted: Font: 12 pt, Portuguese(Brazil)

















18

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

134. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perintah undang-undang atau putusan Mahkamah Agung.

Sda

135. Pasal 23 (1) Program penyusunan peraturan pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Sda

136. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan program penyusunan peraturan pemerintah diatur dalamPeraturan Pemerintah.

Sda

137. Bagian Keempat Perencanaan Peraturan Daerah

Tetap

138. Pemerintah mengusulkan penambahan pasal sesuai dengan usul Pemerintah pada DIM No. 93.

Pasal 23A Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) merupakan skala prioritas program pembentukan Peraturan Daerah agar tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

139. Pasal 24 (1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat (3) memuat program pembentukan peraturan daerah dengan judul rancangan peraturan daerah, materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.


Pasal 24 (1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(3) memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul rancangan peraturan daerah, materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

140. (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai rancangan peraturan daerah yang meliputi:

Sda (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai rancangan peraturan daerah yang meliputi:

141. a. latar belakang dan tujuan penyusunan; Tetap 142. b. sasaran yang ingin diwujudkan; Tetap


















19

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

143. c. pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan

Tetap

144. d. jangkauan dan arah pengaturan. Tetap 145. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi menjadi ayat

(3) konkordan dengan DIM No. 100. (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dituangkan dalam naskah akademik yang telah melalui proses harmonisasi.

Penjelasan: Dalam ketentuan ini proses harmonisasi dimaksudkan untuk mengetahui sejak awal keterkaitan materi yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal untuk mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan. Hasil pengharmonisasian dijadikan acuan untuk pengharmonisasian penyusunan naskah rancangan peraturan daerah.

146. Pasal 25 (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD

dan pemerintah daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Pemerintah mengusulkan: - Menghapus frasa “secara terencana, terpadu, dan

sistematis” karena sudah dimuat dalam definisi “Prolegda”.

- Penambahan substansi mengenai “instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”.

Pasal 25 (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan

Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan instansi vetikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

147. (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah.

Pemerintah mengusulkan: - penyempurnaan rumusan yang disesuaikan dengan DIM

No. 102 (konsistensi). - penambahan substansi yang disesuaikan dengan DIM No.

103 dan DIM No. 104 (konsistensi). - mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM

No. 11.

(2) Prolegda ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Peraturan Daerah.

(3) Penyusunan dan penetapan Prolegda jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPRD sebagai Prolegda untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(4) Prolegda jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegda prioritas tahunan.











Formatted ...




Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...


Formatted ...

20

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

148. (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan yang disesuaikan dengan DIM No. 105 (konsistensi).


(5) Penyusunan dan penetapan Prolegda prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegda jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

149. Pasal 26 Dalam penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah didasarkan atas:

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan mengganti kata “atas” diganti “pada” Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.

Pasal 26 Dalam penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah didasarkan pada:

150. a. perintah peraturan perundang-undangan di atasnya; Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.

a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;

151. b. rencana pembangunan daerah Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan, konsisten dengan DIM No. 110.

b. perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang maupun jangka menengah;

152. c. rencana kerja pemerintah daerah; dan Pemerintah mengusulkan perubahan rumusan dengan mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004.

c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

153. d. mengakomodasi aspirasi masyarakat daerah. Konkordan dengan DIM No. 114. 154. Pasal 27

(1) Penyusunan Prolegda antara DPRD dan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

Tetap

155. (2) Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

Tetap

156. (3) Penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh instansi daerah yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Peraturan Daerah.

Pemerintah mengusulkan: - frasa “instansi daerah yang tugas dan tanggung jawabnya

meliputi bidang Peraturan Daerah” diganti “biro hukum atau bagian hukum”.

- penambahan substansi mengenai “instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan

(3) Penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh biro hukum atau bagian hukum dengan mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.



Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...




Formatted ...








Formatted ...


Formatted ...








Formatted ...

Formatted ...

21

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

pemerintahan di bidang hukum”.

157. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPRD tentang tata tertib.

Pemerintah mengusulkan yang diatur dalam peraturan DPRD adalah tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD (konsistensi dengan usul Pemerintah pada DIM No. 119).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD.

158. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru dalam Pasal 27 menjadi ayat (5) mengenai pendelegasian tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.

159. Pasal 28 (1) Hasil penyusunan Prolegda antara DPRD dan

pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) disepakati menjadi Prolegda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Tetap

160. (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Tetap

161. Bagian Kelima Perencanaan Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Pemerintah mengusulkan untuk dihapus karena perencanaan merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi/ lembaga/ komisi.

162. Pasal 29 (1) Perencanaan penyusunan peraturan perundang-

undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berlaku mutatis mutandis ketentuan Bab IV Bagian Ketiga.

Sda

163. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.

Sda

164. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan

Sda




















22

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

Pemerintah. 165. BAB V

PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Tetap

166. Bagian Kesatu Penyusunan Undang-Undang

Tetap

167. Pasal 30 (1) Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR,

Presiden, atau DPD.

Tetap

168. (2) Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan dengan menghapus frasa “penjelasan atau keterangan dan/atau”, sehingga setiap pengajuan RUU harus disertai dengan naskah akademik (sehingga jelas adanya perbedaan dengan RUU pada DIM No 1794).

(2) Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai naskah akademik.

169. (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:

Pemerintah mengusulkan rumusan baru mengenai pokok-pokok materi muatan yang akan di atur dalam penyusunan Naskah Akademik.

(3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat judul, dasar filosofis, sosiologis, yuridis, dan materi muatan yang akan di atur.

170. a. Judul. Apabila usulan Pemerintah pada DIM No. 169 disetujui, maka DIM No. 170 s.d DIM No. 177 diusulkan untuk dihapus karena substansi tersebut bersifat sangat teknis.

171. b. Bab, terdiri atas: Sda 172. 1) bab I pendahuluan, memuat latar

belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, dan metode penelitian;

Sda

173. 2). Bab II memuat kajian teoritis dan empirik tentang substansi yang akan diatur;

Sda

174. 3) bab III memuat kajian terhadap peraturan perundang-undangan

Sda




























23

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

tentang substansi yang akan diatur; 175. 4) bab IV memuat argumentasi

filosofis, sosiologis dan yuridis; Sda

176. 5) bab V memuat materi muatan rancangan undang-undang;

Sda

177. 6) bab VI memuat penutup. Sda 178. c. Lampiran rancangan undang-undang. Pemerintah mengusulkan untuk dihapus karena substansi

sudah tertampung dalam DIM No. 168 dan untuk menghindari kerancuan seolah-olah naskah akademik harus dilampiri RUU.

179. (4) Dalam hal rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang, rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian internasional, rancangan undang-undang tentang pencabutan undang-undang, atau rancangan undang-undang yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur atau naskah akademik.

- Pemerintah mengusulkan perubahan rumusan dengan memecah ayat (4) menjadi 2 ayat.


(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi rancangan undang-undang mengenai:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang menjadi Undang-Undang; c. pengesahan perjanjian internasional; d. pencabutan Undang-Undang atau

pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; atau

e. perubahan Undang-Undang yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.

(5) Rancangan undang-undang yang memuat materi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

180. Pasal 31 (1) Rancangan undang-undang baik yang berasal dari DPR,

Presiden, maupun dari DPD disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional.

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan, konsistensi dengan DIM no. 20.

Pasal 31 (1) Rancangan undang-undang baik yang berasal dari

DPR, Presiden, maupun dari DPD disusun berdasarkan Prolegnas.

181. (2) Rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,

Tetap







Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...



Formatted ...



Formatted ...



24

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

182. (3) Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Program Legislasi Nasional.

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan, konsistensi dengan DIM No. 20 dan memberikan penjelasan “dalam keadaan tertentu”.

(3) Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas.

Penjelasan: Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” antara lain: a. untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang menjadi Undang-Undang; b. untuk meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional; c. untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi; d. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik,

atau bencana alam; e. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya

urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dan Menteri.

183. Pasal 32

(1) Rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR disiapkan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

Tetap

184. (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

Tetap

185. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPR.

Tetap






















25

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

186. Pasal 33 (1) Rancangan undang-undang yang diajukan oleh

Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga non-kementerian, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Tetap

187. - Pemerintah mengusulkan penambahan satu ayat baru yang mengatur mengenai pembentukan panitia antar kementerian dan/atau non-kementerian dalam menyusun RUU yang berasal dari Presiden.

- Jika DIM ini disetujui, maka urutan ayat menyesuaikan

(2) Dalam penyusunan rancangan undang-undang, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian membentuk panitia antar kementerian dan/atau non-kementerian.

188. (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden, dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.

Pemerintah mengusulkan frasa “peraturan perundang-undangan” diganti dengan kata “hukum dan hak asasi manusia” setelah kata “di bidang”, hal ini disesuaikan dengan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

(3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden, dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

189. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

mempersiapkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- Pemerintah mengusulkan “Peraturan Pemerintah” diganti dengan “Peraturan Presiden”. - Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM

No. 11.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

190. Pasal 34 (1) Rancangan undang-undang dari DPD disampaikan

secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Tetap

Pasal 34 (1) Rancangan Undang-Undang dari DPD disampaikan

secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

191. (2) Usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi untuk dilakukan


(2) Usul rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi untuk dilakukan


Formatted ...

Formatted: Font: 12 pt, French(Luxembourg)

Formatted ...




Formatted: Indent: Left: 0 cm, Firstline: 0 cm



Formatted ...


Formatted: Indent: Hanging: 0,92 cm






Formatted ...


Formatted ...


Formatted: Centered




Formatted: Centered


26

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang.

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Undang-Undang.

192. (3) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD yang mempunyai tugas di bidang perancangan undang-undang, untuk membahas usul rancangan undang-undang.


193. 194. (3) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Undang-Undang dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD yang mempunyai tugas di bidang perancangan undang-undang, untuk membahas usul rancangan Undang-Undang.

195. (4) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan mengenai hasil pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna.

Tetap (4) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan mengenai hasil pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna.

196. Pasal 35 (1) Rancangan undang-undang yang telah disiapkan

oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.


Pasal 35 (1) Rancangan Undang-Undang yang telah disiapkan oleh

DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.

197. (2) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk

membahas rancangan undang-undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak surat pimpinan DPR diterima.


(2) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak surat pimpinan DPR diterima.

198. (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Konkordan dengan DIM No. 1838. (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)


Formatted: Justified, Indent: Left: 0cm










Formatted: Centered



Formatted: Centered







27

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

mengkoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.

mengkoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

199. Pasal 36

(1) Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.


Pasal 36 (1) Rancangan Undang-Undang yang telah disiapkan oleh

Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.

200. (2) Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang di DPR.


(2) Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan rancangan Undang-Undang di DPR.

201. (3) DPR mulai membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak surat Presiden diterima.


(3) DPR mulai membahas rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak surat Presiden diterima.

202. (4) Untuk keperluan pembahasan rancangan undang-undang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah rancangan undang-undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan.


(4) Untuk keperluan pembahasan rancangan Undang-Undang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah rancangan Undang-Undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan.

203. Pasal 37 Apabila dalam satu masa sidang, DPR dan Presiden menyampaikan rancangan undang-undang mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan undang-undang yang disampaikan oleh DPR, sedangkan rancangan undang-undang yang disampaikan Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.


Pasal 37 Apabila dalam satu masa sidang, DPR dan Presiden menyampaikan rancangan Undang-Undang mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh DPR, sedangkan rancangan Undang-Undang yang disampaikan Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.



Formatted: Indent: Left: 0 cm,Hanging: 1,24 cm





Formatted: Centered




Formatted: Centered




Formatted: Centered



Formatted: Centered


Formatted: Centered


28

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

204. Bagian Kedua Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang

Tetap

205. Pasal 38 (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.

Tetap

206. (2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersamaan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan rancangan undang-undang tentang pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Pemerintah mengusulkan agar rumusan tetap menggunakan rumusan Pasal 25 ayat (2) UU No. 10/2004.

(2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

207. (3) DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Pemerintah mengusulkan untuk memberikan penjelasan pada ketentuan ini.

Penjelasan ayat (3): Ketentuan ini dimaksudkan bahwa persetujuan DPR diberikan tanpa melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut.

208. (4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan sebagai Undang-Undang.

Tetap

209. (5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut tidak berlaku.

Pemerintah mengusulkan rumusan disesuaikan dengan Pasal 22 ayat (3) UUD 1945.

(5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut.

210. (6) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan. (6) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam









Formatted: Font: 12 pt, Finnish(Finland)







29

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) rancangan undang-undang tentang pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan menjadi Undang-Undang yang mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

rapat paripurna, Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang dapat mengatur pula saat mulai tidak berlakunya dan segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut.

211. Pasal 39 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemerintah mengusulkan: - Mengahapus frasa “lebih lanjut”. - frasa “Peraturan Pemerintah” diganti “Peraturan Presiden”. - Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM

No. 11.

Pasal 39 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dalam Peraturan Presiden.

212. Bagian Ketiga Penyusunan Peraturan Pemerintah

Tetap

213. Pasal 40 (1) Dalam penyusunan rancangan peraturan

pemerintah, pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian dan/atau non-kementerian.


Pasal 40 (1) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah,

pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian dan/atau non-kementerian.

214. (2) Pembentukan panitia antar kementerian dan/atau non-kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian rancangan peraturan pemerintah kepada Presiden dikoordinasikan oleh kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Peraturan Perundang-undangan.

- Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan. - Nomenklatur menteri konsisten dengan DIM No. 1838. - Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM

No. 11.

(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan pemerintah, dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

215. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antarkementerian dan/atau non-kementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian rancangan peraturan pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- Pemerintah mengusulkan “Peraturan Pemerintah” diganti “Peraturan Presiden. - Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM

No. 11.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antarkementerian dan/atau non-kementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian rancangan peraturan pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden.

216. - Sesuai dengan usul Pemerintah pada DIM No. 58 dan No 598a, maka Pemerintah mengusulkan rumusan baru yang mengatur mengenai penyusunan Peraturan Presiden dan

Bagian Keempat

Penyusunan Peraturan Presiden


Formatted: No bullets or numbering


Formatted ...

Formatted ...


Formatted ...




Formatted ...


Formatted: Centered




Formatted ...

Formatted ...


Formatted ...






Formatted ...


Formatted ...


30

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

Peraturan Menteri. - Jika DIM ini disetujui, maka urutan Bagian dan Pasal

menyesuaikan

Pasal 40A

(1) Dalam penyusunan rancangan peraturan presiden, pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian dan/atau non-kementerian.

(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan presiden, dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antarkementerian dan/atau non-kementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian rancangan peraturan presiden diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kelima Penyusunan Peraturan Menteri

Pasal 40B

(1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan menteri pada kementerian atau lembaga non-kementerian, dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi


Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted: Font: 12 pt, Font color:Auto, Swedish (Sweden)


Formatted: Centered

Formatted: Font: 12 pt, Font color:Auto, Indonesian (Indonesia)

Formatted ...

31

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

urusan hukum. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pengharmonisasian dan penyusunan rancangan Pperaturan menteri diatur dalam Peraturan Presiden.

217. Bagian Keempat

Penyusunan Peraturan Daerah Tetap

218. Pasal 41 (1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari

DPRD, gubernur atau bupati/walikota.


(1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD, gubernur atau bupati/walikota.

219. (2) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

- Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan dengan menghapus kata “/atau” setelah kata “dan”, sehingga jelas adanya perbedaan dengan RUU rancangan peraturan daerah pada DIM No. 223228. - Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM

No. 11.

(2) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan, keterangan, dan naskah akademik.

220. (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:

Pemerintah mengusulkan rumusan baru mengenai pokok-pokok materi muatan yang akan di atur dalam penyusunan Naskah Akademik.

(3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat judul, dasar filosofis, sosilogis, yuridis, dan materi muatan yang akan di atur.

221. a. Judul. Apabila DIM No. 2138218 usulan Pemerintah disetujui maka DIM No. 212149 9 s.d DIM No. 2272227 diusulkan untuk dihapus karena substansi tersebut bersifat sangat teknis.

222. b. Bab, terdiri atas: Sda 223. 1) bab I pendahuluan, memuat latar

belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, dan metode penelitian;

Sda

Formatted ...

Formatted ...


Formatted: Centered


Formatted ...


Formatted ...



Formatted ...


Formatted ...





Formatted ...



Formatted ...





32

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

224. 2) bab II memuat kajian teoritis dan empirik tentang substansi yang akan diatur;

Sda

225. 3) bab III memuat kajian terhadap peraturan perundang-undangan tentang substansi yang akan diatur;

Sda

226. 4) bab IV memuat argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis;

Sda

227. 5) bab V memuat materi muatan rancangan peraturan daerah;

Sda

228. 6) bab VI memuat penutup. Sda 229. c. Lampiran rancangan peraturan daerah. Sda 230. (4) Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang

anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah, atau rancangan peraturan daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan yang dibuat secara tabulasi.

(4) Dalam hal rancangan peraturan daerah mengenai: a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pencabutan peraturan daerah; atau c. perubahan peraturan daerah yang hanya

terbatas mengubah beberapa materi,; disertai dengan keterangan yang memuat pokok

pikiran dan materi muatan yang diatur. 231. Pasal 42

(1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

Tetap

232. (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur, atau bupati/walikota, dikoordinasikan oleh instansi daerah yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang peraturan daerah.

Pemerintah mengusulkan frasa “instansi daerah yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang peraturan daerah” diganti “biro hukum atau bagian hukum”, konsistensi dengan DIM No. 151 156 dan menambahkan keiikutsertaan Kementerian Hukum dan HAM di daerah.

(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur, atau bupati/walikota, dikoordinasikan oleh biro hukum atau bagian hukum dengan mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.



















Formatted: Font: 12 pt, Font color:Blue, Indonesian (Indonesia)







Formatted ...

33

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

233. Pasal 43 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur atau bupati/walikota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemerintah mengusulkan konsistensi dengan usul penyempurnaan rumusan sebelumnya: - Kata “dalam” diganti “dengan” - Frasa “Peraturan Pemerintah” diganti “Peraturan Presiden”.

Pasal 43 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur atau bupati/walikota diatur dengan Peraturan Presiden.

234. Pasal 44 (1) Rancangan peraturan daerah dapat diajukan oleh

anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.


Pasal 44 (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat diajukan oleh

anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

235. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD tentang tata tertib.


(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD tentang tata tertib.

236. Pasal 45 (1) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan

oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada gubernur atau bupati/walikota.


Pasal 45 (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan

oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada gubernur atau bupati/walikota.

237. (2) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh gubernur atau bupati/walikota disampaikan dengan surat pengantar gubernur atau bupati/walikota kepada pimpinan DPRD.


(2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh gubernur atau bupati/walikota disampaikan dengan surat pengantar gubernur atau bupati/walikota kepada pimpinan DPRD.

238. Pasal 46 Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan gubernur atau bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah, mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh gubernur atau bupati/walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.


Pasal 46 Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan gubernur atau bupati/walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah, mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh gubernur atau bupati/walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

34

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

239. BAB VI TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

Tetap

240. Pasal 47 (1) Penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.


Pasal 47 (1) Penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

241. (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.


(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

242. Pemerintah mengusulkan satu ketentuan baru yang diambil dari rumusan Pasal 44 ayat (3) UU 10/2004

(3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

243. Pasal 48 Teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, keputusan kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat harus berpedoman pada teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pemerintah mohon penjelasan terlebih dahulu apakah hal ini perlu diatur. Pemerintah berpendapat bahwa Undang-Undang ini hanya mengatur mengenai Peraturan Perundang-undangan dan bukan mengenai keputusan (sesuai dengan DIM No. 12),

244. BAB VII PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Tetap

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

35

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

245. Bagian Kesatu Pembahasan Rancangan Undang-Undang

Tetap

246. Pasal 49 (1) Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan

oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi.

Tetap

247. (2) Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dilakukan dengan mengikutsertakan DPD.

- Substansi Tetap, namun Pemerintah mengusulkan rumusan dalam bentuk tabulasi dan penulisannya disesuaikan dengan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945. - Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM

No. 11.

(2) Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan: a. otonomi daerah; b. hubungan pusat dan daerah; c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan

daerah; d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber

daya ekonomi lainnya; dan e. perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilakukan dengan mengikutsertakan DPD.

248. (3) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya pada pembicaraan tingkat I.


(3) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya pada pembicaraan tingkat I.

249. (4) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan rancangan undang-undang yang dibahas.


(4) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan rancangan Undang-Undang yang dibahas.

250. (5) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.


(5) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan Undang-Undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

251. Pasal 50 Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.


Pasal 50 Pembahasan rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

36

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

252. Pasal 51 Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 terdiri atas:

Tetap

253. a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus; dan

Tetap

254. b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna. Tetap 255. Pasal 52

(1) Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

Tetap

256. a. pengantar musyawarah; Tetap 257. b. pembahasan daftar inventarisasi masalah;

dan Tetap

258. c. penyampaian pendapat mini.

Tetap

259. (2) Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:

Tetap

260. a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR;


a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan apabila rancangan Undang-Undang berasal dari DPR;

261. b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) berasal dari DPR;


b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan apabila rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) berasal dari DPR;

262. c. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan apabila rancangan


c. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan apabila rancangan
















Formatted: Centered





Formatted: Centered

Formatted ...




Formatted: Centered

Formatted ...



37

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

undang-undang berasal dari Presiden; atau Undang-Undang berasal dari Presiden; atau 263. d. Presiden memberikan penjelasan serta

fraksi dan DPD menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) berasal dari Presiden.


d. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan apabila rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) berasal dari Presiden.

264. (3) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:

Tetap

265. a. Presiden, apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR.


a. Presiden, apabila rancangan Undang-Undang berasal dari DPR.

266. b. DPR, apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden.


b. DPR, apabila rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden.

267. c. DPD, apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden yang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).

Pemerintah mohon penjelasan, apakah tidak sebaiknya pengajuan DIM disesuaikan dengan ketentuan Pasal 150 ayat (3) UU No. 27/2009 sehingga DIM hanya berasal dari DPR atau Pemerintah. Sedangkan mekanisme DIM yang berasal dari DPD karena berkaitan dengan substansi yang menjadi kewenangan DPD mengikuti Tatib yang berlaku di DPR.

268. (4) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh:

Tetap

269. a. fraksi; Tetap 270. b. DPD, apabila rancangan undang-undang

berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2); dan


b. DPD, apabila rancangan Undang-Undang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2); dan

271. c. Presiden. Tetap 272. (5) Dalam hal DPD tidak memberikan pandangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d, dan/atau pendapat mini sebagaimana

Tetap



Formatted: Centered






Formatted: Centered

Formatted ...




Formatted: Centered

Formatted ...




Formatted ...







Formatted: Centered

Formatted ...






38

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

dimaksud pada ayat (4) huruf b, pembicaraan tingkat I tetap dilaksanakan.

273. (6) Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang

pimpinan lembaga negara atau lembaga lain apabila materi rancangan undang-undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain.


(6) Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain apabila materi rancangan Undang-Undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain.

274. Pasal 53 (1) Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan

keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan:

Tetap

275. a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;

Tetap

276. b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiaptiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan

Tetap

277. c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional konsisten dengan DIM No. 239244.

c. penyampaian pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang ditugasi.

278. (2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Tetap

279. (3) Dalam hal rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.


(3) Dalam hal rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.




Formatted: Centered











Formatted: Font: 12 pt, Font color:Blue, German (Luxembourg)


Formatted: Font: 12 pt, Font color:Red






Formatted: Centered




39

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

280. Pasal 54 (1) Rancangan undang-undang dapat ditarik kembali

sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden.


Pasal 54 (1) Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali

sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden.

281. (2) Rancangan undang-undang yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden.


(2) Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden.

282. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPR.

Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan, konsisten dengan DIM No. ...No. 119

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPR.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPR.

283. Pasal 55 Pembahasan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan rancangan undang-undang.

- Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan. - Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM

No. 11.

Pasal 55 Pembahasan rancangan undang-undang tentang penetapan atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Uundang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan rancangan undang-undang.

284. Bagian Kedua Pengesahan Rancangan Undang-Undang

Tetap

285. Pasal 56 (1) Rancangan undang-undang yang telah disetujui

bersama oleh DPR dan Presiden, disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.


Pasal 56 (1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui

bersama oleh DPR dan Presiden, disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

286. (2) Penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.


(2) Penyampaian rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.



Formatted: Centered





Formatted: Centered


Formatted ...


Formatted ...

Formatted: Justified

Formatted ...

Formatted ...



Formatted ...


Formatted ...



Formatted: Centered

Formatted ...





Formatted: Centered

Formatted ...

Formatted ...

40

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

287. Pasal 57 (1) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 56 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.

- Konsistensi dengan DIM No. 279, ditambah kata “terhitung” di antara kata “hari” dan “sejak”. - Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM

No. 11.

Pasal 57 (1) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 56 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.

288. (2) Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

Sda (2) Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

289. (3) Dalam hal sahnya rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


(3) Dalam hal sahnya rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

290. (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Tetap

291. Pasal 58 (1) Peraturan Pemerintah ditetapkan untuk

melaksanakan Undang-Undang.

Pemerintah mengusulkan dihapus karena substansinya sama dan sudah tertampung dalam DIM No. 15.

292. (2) Setiap Undang-Undang wajib mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan Undang-Undang tersebut.

Pemerintah mengusulkan ketentuan ini dipindahkan di antara DIM No. 196 201 dan DIM No. 197 202 (merupakan bagian dari penyusunan RUU)








Formatted ...



Formatted ...


Formatted: Centered


Formatted ...









Formatted ...


41

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

293. (3) Penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara tidak atas permintaan suatu Undang-Undang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional dengan mengacu pada DIM No. 6364.

(3) Penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara tidak atas perintah suatu Undang-Undang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

294. BAB VIII PEMBAHASAN DAN PENETAPAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Tetap

295. Bagian Kesatu Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Tetap

296. Pasal 59 (1) Pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan

oleh DPRD provinsi bersama gubernur atau DPRD kabupaten/kota bersama bupati/walikota.


Pasal 59 (1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan

oleh DPRD provinsi bersama gubernur atau DPRD kabupaten/kota bersama bupati/walikota.

297. (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.

Tetap

298. (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/-badan/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.

Tetap

299. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan, konsisten dengan DIM No. ...119

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

42

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

300. Pasal 60 (1) Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali

sebelum dibahas bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur atau DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota.


Pasal 60 (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali

sebelum dibahas bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur atau DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota.

301. (2) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD provinsi dan gubernur atau DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota.


(1) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD provinsi dan gubernur atau DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota.

302. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan peraturan daerah diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan, konsisten dengan DIM No.119DIM No. ...Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan peraturan daerah diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

303. Bagian Kedua Penetapan Rancangan Peraturan Daerah

Tetap

304. Pasal 61 (1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui

bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur atau DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan dengan menambahkan frasa “disampaikan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur atau disampaikan oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada bupati/walikota” setelah frasa “bupati/walikota”..

Pasal 61 (1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui

bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur atau DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota, disampaikan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur atau disampaikan oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

305. (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.


(2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.




Formatted: Centered




Formatted ...


Formatted: Centered






Formatted ...

Formatted ...


Formatted ...


Formatted ...


Formatted ...



Formatted: Centered


Formatted ...

43

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

306. Pasal 62 (1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 61 ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur atau DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota.


Pasal 62 (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 61 ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur atau DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota.

307. (2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh gubernur atau bupati/walikota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.


(2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh gubernur atau bupati/walikota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.

308. (3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.


(3) Dalam hal sahnya rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.

309. (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

Tetap

310. BAB IX PENGUNDANGAN

Tetap





Formatted: Centered






Formatted: Centered





Formatted: Centered





Formatted: Centered


44

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

311. Pasal 63 Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan, penjelasan dan/atau lampirannya harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara atau Lembaran Daerah.

Pemerintah mohon penjelasan mengenai alasan pengaturan pengundangan dijadikan satu dalam Lembaran Negara? Pemerintah menyarankan agar rumusan tetap disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. karena selama ini penempatan materi/substansi peraturan yang memuat norma hukum ditempatkan dalam Lembaran Negara sedangkan penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara didasarkan pada bobot dari masing-masing. Substansi yang memuat norma hukum diletakkan dalam Lembaran Negara karena pengundangan dalam Lembaran Negara mempunyai akibat hukum bahwa peraturan tersebut mengikat secara umum. Ketentuan yang mengikat secara umum adalah yang dirumuskan dalam batang tubuh peraturan. Sedangkan penjelasan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menentukan bahwa seseorang telah melanggar peraturan, oleh karena itu diundangkan dalam Tambahan Lembaran Negara. Selain itu perlu dipertimbangkan pula saat ini peraturan perundang-undangan yang diundangkan di dalam Berita Negara setiap tahunnya mengalami peningkatan. Apabila dijadikan satu dalam Lembaran Negara perlu dipertimbangkan mengenai: - selama ini, yang diundangkan dalam Berita Negara adalah

peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan sebagainya, bagaimana kedudukannya apabila dikaitkan dengan hirarkie?

- penomoran pengundangan peraturan perundang-undangan tersebut, apakah ada pengklasifikasian, bagaimana dengan penomoran apabila berganti tahun, apa berlanjut atau mulai dari awal lagi

Pasal 63 Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan, harus diundangkan dengan menempatkannya dalam : a. Lembaran Negara Republik Indonesia; b. Berita Negara Republik Indonesia; c. Lembaran Daerah; atau d. Berita Daerah


45

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

312. Pasal 64 Peraturan Perundang-undangan dan/atau penjelasannya yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi:

Apabila pada DIM 304 disetujui, Pemerintah mengusulkan agar Pasal 64 dijadikan 2 (dua) ayat (rumusan lama menjadi ayat (1) dan ayat (2) dirumuskan dalam DIM No. 310)Pemerintah mengusulkan frasa “dan/atau penjelasannya” dihapus.

Pasal 64 (1) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi :

313. a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

Tetap

314. b. Peraturan Pemerintah; dan Tetap 315. - Pemerintah mengusulkan Peraturan Presiden sesuai usulan

Pemerintah pada DIM No. 58. - Jika DIM ini disetujui, maka urutan angka huruf

menyesuaikan.

c. Peraturan Presiden

316. c. Peraturan Perundang-undangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) selain peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah.

Pemerintah mengusulkan perubahan rumusan untuk menyesuaikan dengan usul Pemerintah pada DIM sebelumnya dan untuk mengakomodir peraturan perundang-undangan lain yang memerintahkan untuk mengundangkan peraturan perundang-undangannya di dalam Lembaran Negara contoh Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan, dll.

d. peraturan perundang-undangan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara.

317. Konsistensi dengan usul pada DIM No. 30510, Pemerintah mengusulkan menambah satu ayat pasal baru untuk mengakomodir pengundangan peraturan perundang-undangan di dalam Berita Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia untuk menampung penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan.

Pasal 64A Peraturan perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

(2) Pasal 64B (3)(1) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

(4)(2) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Formatted: Font: 12 pt, Font color:Red, Indonesian (Indonesia)


Formatted: Font: 12 pt, Font color:Red, Indonesian (Indonesia)





Formatted: Centered, No bullets ornumbering






Formatted: Font: 12 pt, Font color:Red





Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...


Formatted ...


Formatted ...

46

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

318. Pasal 65 Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilaksanakan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.

Pemerintah menyarankan penyempurnaan rumusan untuk menampung ketentuan mengenai Berita Negara.

Pasal 65 Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 64A dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

319. Pasal 66 (1) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan

dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya.

Pemerintah mengusulkan perubahan rumusan dengan menghilangkan frasa “peraturan-peraturan lainnya”

Pasal 66 (1) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan

dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah.

320. Pemerintah mengusulkan untuk menambah satu ayat baru yang menjadi ayat (2) guna menampung ketentuan mengenai pengundangan dalam Berita Daerah.

(2) Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, atau peraturan lain di bawahnya dimuat dalam Berita Daerah.

321. (2) Pengundangan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya dalam Lembaran Daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah.

Menyarankan ayat (2) menjadi ayat (3) dengan penyempurnaan rumusan.

(5)(3) Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

322. Pasal 67 Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Tetap





Formatted: Font: 12 pt, Bold



















47

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

323. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi mengenai Perancang Peraturan Perundang-undangan.

BAB IXA PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 67A

Pada setiap tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan perancang Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 67B

Pembinaan perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67A dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Penjelasan: Yang dimaksud dengan ”perancang Peraturan Perundang-undangan” adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

323. BAB X PENYEBARLUASAN

Tetap

324. Bagian Kesatu Penyebarluasan Prolegnas, Rancangan Undang-

Undang, dan Undang-Undang

Tetap

325. Pasal 68 (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah

sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, hingga pengundangan undang-


Pasal 68 (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah

sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.










Formatted: Font: 12 pt, Not Bold





Formatted: Font: 12 pt, Not Bold,German (Luxembourg)











48

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

undang.

326. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi sekaligus meminta masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.

327. Pasal 69 (1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh

DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

Tetap

328. (2) Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

Tetap

329. (3) Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.

Tetap

330. Pasal 70 (1) Penyebarluasan undang-undang yang telah

diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

Pemerintah mengusulkan mengenai penyebarluasan dilakukan oleh instansi pemrakarsa.

Pasal 70 (1) Penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan oleh instansi pemrakarsa.

331. (2) Penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan oleh kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang peraturan perundang-undangan.

Apabila DIM No. 313 317 disepakati maka DIM No. 3148 ini dihapus.


























49

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

332. Pasal 71 (1) Dalam hal peraturan perundang-undangan perlu

diterjemahkan ke dalam bahasa asing, kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan melaksanakan penerjemahan dengan berkoordinasi dengan kementerian terkait.

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan. Konsisten dengan DIM No. 26 usulan Pemerintah.

Pasal 71 (1) Dalam hal peraturan perundang-undangan perlu

diterjemahkan ke dalam bahasa asing, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia melaksanakan penerjemahan dengan berkoordinasi dengan kementerian terkait.

333. (2) Terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan terjemahan resmi.

Tetap

334. Bagian Kedua Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Peraturan

Daerah, dan Peraturan Daerah

Tetap

335. Pasal 72 (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan

pemerintah daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan rancangan peraturan daerah, pembahasan rancangan peraturan daerah, hingga pengundangan peraturan daerah.


Pasal 72 (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah

Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan rancangan pemerintah daerah, pembahasan rancangan pemerintah daerah, hingga pPengundangan Pemerintah Daerah.

336. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi sekaligus meminta masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan.

(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.

337. Pasal 73 (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh

DPRD dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

Tetap











Formatted ...


Formatted ...


Formatted ...




Formatted ...


Formatted ...





Formatted ...



Formatted ...



50

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

338. (2) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.


No. 11.

(2) Penyebarluasan rancangan pemerintahraturan daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

339. (3) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur atau bupati/walikota dilaksanakan oleh sekretaris daerah.


(3) Penyebarluasan rancangan Pemerintah Daerah yang berasal dari gubernur atau bupati/walikota dilaksanakan oleh sekretaris daerah.

340. Pasal 74 (1) Penyebarluasan peraturan daerah yang telah

diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan.

Pasal 74 (1) Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah

diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

341. (2) Penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan oleh instansi pemerintah daerah yang tanggung jawabnya meliputi bidang peraturan perundang-undangan.

Apabila DIM No. 333 339 disepakati maka Pemerintah mengusulkan DIM No. 3340 ini untuk dihapus.

342. BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Tetap










Formatted: Centered







Formatted ...


Formatted ...


Formatted ...




Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...


Formatted ...



51

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

343. Pasal 75 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara

lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penambahan frasa “dan/”. Mengenai konsistensi penulisan konkordan dengan DIM No. 11.

Pasal 75 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara

lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

344. (2) Bentuk masukan secara lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

Tetap

345. a. rapat dengar pendapat umum; Tetap

346. b. kunjungan kerja; dan/atau Tetap

347. c. seminar/lokakarya/diskusi. Pemerintah mengusulkan penyempurnaan rumusan c. sosialisasi, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

348. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Pemerintah mengusulkan rumusan alternatif. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan.

349. a. perseorangan; TetapJika usulan Pemerintah pada DIM No. 347 diterima, maka DIM No. 348 s.d DIM No. 354 diusulkan dihapus.

350. b. kelompok/organisasi masyarakat; TetapSda

351. c. kelompok profesi; SdaTetap

352. d. perguruan tinggi; SdaTetap

353. e. lembaga swadaya masyarakat; SdaTetap

354. f. masyarakat adat; dan/atau SdaTetap

355. g. pemangku kepentingan lain. SdaTetap

356. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan peraturan perundang-undangan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat


No. 11.

(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

52

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

357. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pemerintah mengusulkan untuk dihapus.

358. Pasal 76 Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia oleh kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

Sda

359. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Tetap

360. Pasal 77 Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dibaca peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Tetap

361. Pasal 78 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tetap

362. Pasal 79 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Tetap

363. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya

Tetap




53

NO.

RUU DPR


USULAN PERUBAHAN

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 364. Disahkan di Jakarta

pada tanggal… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Tetap

365. Diundangkan di Jakarta pada tanggal… MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR

Tetap

366. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …

Tetap



Formatted: Left, Indent: Left: 0 cm



Formatted: Left, Indent: Left: 0 cm

54

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) PEMERINTAH ATAS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG





daftar inventarisasi masalah (dim)...

Documents