Kitab Undang-Undang Hukum Acara PidanaUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 8 TAHUN 1981 (8/1981)

Tanngal: DECEMBER 31, 1981 (JAKARTA)

Lembaran Negara 1981/76; TLN NO. 3209

Tentang: KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG:

a.     Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

b.     Bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana rtermaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara;

c. bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungai dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;

Criminal ProcedureUU 8/1981, THE LAW OF CRIMINAL PROCEDURE

Indonesian

LAW (UU)

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Number: 8 YEAR 1981 (8/1981)

Date: DECEMBER 31, 1981 (JAKARTA)

LN 1981/76; TLN NO. 3209

Title: THE LAW OF CRIMINAL PROCEDURE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

CONSIDERING:

a. that the state of the Republic of Indonesia is a nation governed by law1 based on the Psncasila2 and the Constitution of 1945 which upholds human rights and which guarantees that all its citizens shall have equal status in law and government and shall be obligated to respect law and government without exception;

b. that in the interest of development in the field of law as set forth in the Broad Outlines of State Policy (Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Number IV/MPR/1978)it is necessary to under- take efforts to improve and perfect national law development by reforming the codification and unification, of law in the framework of the concrete implementation of the Archipelago Principle2;

c. that such development of national law in the field of criminal procedure law calls for society to observe its rights and obligations and for improvements in the fostering of the attitudes of law enforcement officials in accordance with their respective functions and authorities aimed at the upholding of law, justice and protection for the dignity and integrity of mankind, order and legal certainty to ensure the operation of a nation governed by law in accordance with the Constitution of 1945;

1

d. bahwa hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional;

e. bahwa - oleh karena itu perlu mengadakan undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan.

MENGINGAT:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978;

3. Undang-undang REFR DOCNM="70uu014">Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).

DENGAN PERSETUJUAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

DENGAN MENCABUT:

1. Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) beserta semua peraturan pelaksanaannya;

2. Ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain; dengan ketentuan bahwa yang tersebut dalam angka 1 dan angka 2, sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana.

d. that the law of criminal procedure as set forth in Het Herziene lnlandsch Reglement (Staatsblaad 4 of 1941 Number 44) in connection with and Law Number 1 Drt. (Urgency) of 1951 (State Gazzette 5 of 1951 Number 9, Supplement State Gazette 6 Number 81) and all ancillary regulations there under and in the provisions of other legislation to the extent they concern the law of criminal procedure is no longer compatible With the goals of national law and as such needs to be repealed;

e. that therefore it is necessary to enact a law on the law of criminal procedure for the administration of justice in the courts within the public judicial system and in the Supreme Court by regulating the rights and obligations of those persons involved in the criminal justice process, in such a way as to lay the main foundation for a nation governed by law.

GIVEN;

1. Article 5 section (1), Article 20 section (1) and Article 27 section (l) of the Constitution of 1945;

2. Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Number IV/MPR/1978;

3. Law Number 14 of 1970 on the Basic Provisions on the Powers of the Judiciary (State Gazette of 1970 Number 74, Supplement State Gazette Number 2951).

WITH THE APPROVAL OF

THE PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCILOF THE REPUBLIC OF INDONESIA

HAS DECIDED:

REPEALING:

1. Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblaad of 1941 Number 44) in connection with the Law Number 1 Drt. of 1951 (State Gazette of 1951 Number 9, Supplement State Gazette Number 81) and all ancillary regulations there under;

2. Provisions stipulated by other Jaws and regulations; only to the extent however which those stated in number 1 and number 2 concern the law of criminal procedure.

2

MENETAPKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan : 1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik

Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

4. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

6. a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

7. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

TO ENACT:

THE LAW ON CRIMINAL PROCEDURE

CHAPTER 1GENERAL PROVISIONS

Article 1

That which is meant in this law by:

1. Investigator is an official of the state police of the Republic of Indonesia or a certain official of the civil service who by law is granted special authority to conduct an investigation.

2. Investigation is a series of acts by an investigator in matters and by means regulated in this law to seek and gather evidence with which to clarify whether an offense has occurred and to locate the suspect.

3. Assistant investigator an official of the state police of the Republic of Indonesia who by virtue of certain authority vested in him may carry out investigative tasks as regulated in this law.

4. Junior Investigator is an official of the state police of the Republic of Indonesia who is granted authority by this law to perform a preliminary investigation.

5. Preliminary Investigation is a series of acts by a junior investigator to seek and to find an event that is presumed to be an offense in order to determine whether or not an investigation may be carded out by means regulated in this law.

6. a. Public Attorney7 is an official who is granted authority by this law to act as a public prosecutor and to execute a court judgment which has become final and binding.

b. Public prosecutor is a public attorney granted authority by this law to conduct a prosecution and to execute the rulings of a judge.

7. Prosecution is an act of the public prosecutor to bring a criminal action before a competent district court8 in matters and by means regulated in this law with the plea that it be heard and decided upon by the judge at trial.

3

8.   Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

9.   Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

10.  Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

a.   sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

b.   sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

c.   permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

11.  Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

12.  Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

13.  Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

14.  Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

15.  Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

16.  Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

8. Judge is an official of the state judiciary who is granted authority by law to adjudicate.

9. To adjudicate is a series of acts by a judge to accept, hear and judge a criminal action in adherence to the principles of independence, honesty and impartiality at trial in matters and by means regulated in this law.

10. Pretrial Review is the competence of the district court to hear and to judge by means regulated in this law, with regard to:

a. at the request of the suspect or his family or other party empowered by the suspect, whether an arrest and/or a detention is legal or not;

b. upon request for the sake of upholding the law and justice, whether the termination of an investigation or the termination of prosecution is legal or not;

c. a request for compensation or rehabilitation from a suspect or his family or other party empowered by him whose case has not been brought before the court.

11. Court Judgment is the pronouncement made by the judge in open trial, which may take the form of the imposition of a penalty, an acquittal or a dismissal of all charges in matters and by means regulated in this law.

12. Legal remedy is the right of an accused or a public prosecutor to reject the court judgment by contesting or appeal or appealed to the supreme court or the right of a Convicted person to submit a request for review in matters and by means regulated in this law.

13. Legal counsel is a person who has qualified under requirements set by or on the basis of law to provide legal assistance.

14. Suspect is a person who by virtue of his deeds or his condition, on the basis of preliminary evidence, can reasonably be presumed to have committed an offense.

15. Accused is a suspect who is charged, examined and adjudicated at trial.

16. Seizure is a series of acts by an investigator to take possession and/or to retain under his control movable or immovable goods, whether tangible or intangible, to be used for evidentiary purposes in investigation, prosecution and adjudication.

4

17. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup Iainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

18.  Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

19.  Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

20.  Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

21.  Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

22.  Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

23.  Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan hanya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

24.  Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang

tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

17. House search is an act by an investigator to enter a place or residence and other closed premises to carry out acts of inspection and/or seizure and/or arrest in matters and by means regulated in this law.

18. Search of the person is an act by an investigator to inspect the body and/or the clothes of a suspect to look for goods which are strongly presumed to be present on his body or carried with him, for seizure.

19. Apprehension in flagrante delicto is the apprehending of a person at the time he is committing an offense, or immediately after the time the offense was committed, or shortly after the general public has exclaimed that he is the one who has committed it, or if shortly thereafter a good is found on him which is strongly presumed to have been used to commit the offense which indicates that he10 is the perpetrator or an accomplice or an abettor of the offense.

20. Arrest is an act of an investigator to temporarily restrict the freedom of a suspect or accused if there is sufficient evidence for proposes of investigation or prosecution and/or adjudication hi matters and by means regulated in this law.

21. Detention is the placement of a suspect or accused in a certain place by an investigator or public prosecutor or a judge with a ruling therefore, in matters and by means regulated in this law.

22. Compensation is the right of a person to receive satisfaction of his claims in the form of payment of an amount of money by virtue of having been arrested, detained, prosecuted or tried without any reason based on law or due to an error regarding his person or the law which is applied by means regulated in this law.

23. Rehabilitation is the right of a person to have his rights restored to their capacity, status, dignity and integrity which is granted at the stage of investigation, prosecution or adjudication by virtue of having been arrested, detained, prosecuted or tried without any reason based on law or due to an error regarding his person or the law which is applied by means regulated in this law.

24. Report is the notification of a competent official submitted by a person by right or obligation based on

5

law that a criminal event has occurred or in occurring or is expected to occur.

25.  Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

26.  Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia Iihat sendiri dan ia alami sendiri.

27.  Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, Ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

28.  Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

29.  Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

30.  Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

31.  Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari.

32.  Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-

UNDANG

Pasal 2

Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tatacara peradilan dalam Iingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.

BAB III DASAR PERADILAN

Pasal 3

25. Complaint is the notification given to a competent official accompanied by a request from an interested party that legal action be taken against a person who has committed an offense-on-complaint which has caused him damage.

26. Witness is a person who can testify for purposes of investigation, prosecution and adjudication on a criminal case which he has himself heard, seen or experienced.

27. Testimony is one of the means of proof in a criminal case which takes the form of information from a witness concerning a criminal event which he has himself heard, seen or experienced stating the reasons for his knowledge.

28. Expert testimony is information provided by a person who has special expertise on matters required to-elucidate a criminal case for purposes of examination.

29. Testimony of a minor is information provided by a minor on matters required to elucidate a criminal case for purposes of examination in matters and by means regulated in this law.

30. Family is those who have blood relationships to a certain degree or marital relationships to those involved in a criminal process as regulated in this law.

31. One day is twenty-four hours and one month is a period of thirty days.

32. Convicted Person is a person who has been penalized by a court judgment, which has become final and binding.

CHAPTER IIAPPLICABILITY OF THE LAW

Article 2

This law shall apply to the administration of justice in the public judicial system at all levels of justice.

6

CHAPTER IIITHE BASIS OF JUSTICE

Article 3

Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

BAB IV PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM

Bagian KesatuPenyelidik dan Penyidik

Pasal 4

Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Pasal 5

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

a.   Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

2.   mencari keterangan dan barang bukti;

3.   menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

4.   mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b.   atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1.   penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;

2.   pemeriksaan dan penyitaan surat;

3.   mengambil sidik jari dan memotret seorang;

4.   membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

(2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Pasal 6

(1) Penyidik adalah:

a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;

Justice shall be carried out by means regulated in this law.

CHAPTER IVINVESTIGATOR AND PUBLIC PROSECUTOR

Part OneJunior Investigator and Investigator

Article 4

A junior investigator shall be any official of the state police of the Republic of Indonesia.

Article 5

(1) A junior investigator as intended by Article 4:

a. by virtue of his authority shall be competent:

1. to accept a report or complaint from a person about the existence of an offense;

2. to seek information and physical evidence;

3. to order a person of whom he is suspicious to stop and to ask for and inspect his identification;

4. to take other responsible acts in accordance with law.

b. by order of an investigator may take such acts as:

1. arrest, restriction, of movement, search and seizure;

2. inspection and seizure of letters;

3. fingerprinting and photographing of a person;

4. taking and bringing a person before an investigator.

7

(2) A junior investigator shall prepare and submit reports to the investigator on the results of the acts as stated in section (1) point a and point b.

Article 6

(1) An investigator shall be:

a. an official of the state police of the Republic Indonesia

b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur Iebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

 Pasal 7

(1)  Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

a. menerima Iaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

i. mengadakan penghentian penyidikan;

j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya

masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pasal 8

b. a certain official of the civil service who is granted special authority by law.

(2) The conditions of rank £or the officials as intended by section (1) shall be further regulated by government regulation.

Article 7

(1) An investigator as intended by Article 6 section (1) point a by virtue of his authority shall be competent:

a. to accept a report or complaint from a person about the existence of an offense;

b. to take the first steps at the place of occurrence;

c. to order a suspect to stop and examine the suspect's identification;

d. to carry out arrest, detention, search and seizure;

e. to carry out the examination and seizure of documents,

f. to fingerprint and photograph a person; .

g. to summon a person to be heard or examined as a suspect or a witness;

h. to call in an expert required in connection with the examination of a case;

i. to terminate an investigation;

j. to take other responsible acts in accordance with law.

(2) An investigator as intended by Article 6 section (l) point b shall have the authority as vested by the pertinent underlying law and shall in carrying out his duties be under the coordination and supervision of

8

the investigator referred to in Article 6 section (1) point a.

(3) In carrying out the duties as intended by section (1) and section (2), the investigator shall be obligated to hold the prevailing law in high respect.

Article 8

(1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam PasaI 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.

(2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

(3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

a.   pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;

b.   dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pasal 9

Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Bagian Kedua

Penyidik Pembantu

Pasal 10

(1) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.

(2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 11

Penyidik pembantu -mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Pasal 12

Penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

(1) The investigator shall prepare minutes of the execution of acts as intended by Article 7 without detracting from the other provisions of this law.

(2) The investigator shall deliver the dossier of a case to the public prosecutor.

(3) The delivery of the dossier of a case as intended by section (2) shall be accomplished as follows:

a. at the first stage, the investigator shall deliver only the dossier of a case;

b. where the investigation is deemed to have been completed, the investigator shall cede responsibility for the suspect and the physical evidence to the public prosecutor.

Article 9

The junior investigator and Investigation as intended by Article 6 section (1) point a shall have the authority to perform their respective duties in general throughout the territory of Indonesia, in particular in the respective jurisdictions where they were appointed in accordance with the provisions of law.

Part Two

Assistant Investigator

Article 10

(1) An assistant investigator shall be an official of the state police of the Republic of Indonesia who is appointed by the Head of the State Police of the Republic of Indonesia based on the conditions of rank in section (2) of this article.

(2) The conditions of rank as intended by section (1) shall be regulated by government regulation.

Article 11

9

An assistant investigator shall have the authority as stated in Article 7 section (1), except with respect to detention that must be based on authority delegated by the investigator.

Article 12

An assistant investigator shall prepare minutes and deliver the dossier of a case to the investigator, except a case handled by summary proceedings that can be delivered directly to the public prosecutor.

Bagian Ketiga

Penuntut Umum

Pasal 13

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 14

Penuntut umum mempunyai wewenang:

a.   menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;

b.   mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

c.  memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;

d.   membuat surat dakwaan;

e.   melimpahkan perkara ke pengadilan;

f.    menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;

g.   melakukan penuntutan;

h.   menutup perkara demi kepentingan hukum;

i.    mengadakan tindakan lain dalam Iingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;

j.    melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 15

Penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang.

Part Three

Public Prosecutor

Article 13

A Public prosecutor shall be a public attorney who is granted the authority by this law to conduct a prosecution and execute the rulings of a judge.

Article 14

The Public Prosecutor shall have the authority:

a. to accept and examine the dossier of a case under investigation submitted by an investigator or an assistant investigator;

b. to conduct pre-prosecuticn11 if there are shortcomings in the investigation with due regard to Article 110 section (3) and section (4), by giving instructions to the investigator on ways to improve his investigation;

c. to grant an extension of detention, to carry out a detention or a further detention and/or to change the status of a detainee after his case has been turned over to him by the investigator; ·

d. to prepare bills of indictment;

e. to bring actions before the court;

f. to give notification to the accused of the day and time the case will be tried accompanied by summonses, both to the accused and to witnesses, to appear at the designated trial session;

g. to conduct a prosecution;

h. to close a case in the interest of law;

10

i. to take other acts within the scope of his duties and responsibilities as a public prosecutor according to the provisions of this law;

j. to execute rulings of a judge.

Article 15

The public prosecutor shall prosecute a criminal case occurring in his jurisdiction in accordance with the provisions of law.

BAB V PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN BADAN, PEMASUKKAN RUMAH, PENYITAAN DAN

PEMERIKSAAN SURAT

 Bagian KesatuPenangkapan

Pasal 16

(1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.

(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Pasal 17

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pasal 18

(1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

(2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dulakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik peinbantu yang terdekat.

(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Pasal 19

(1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

(2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

 

CHAPTER VARREST, DETENTION, SEARCH OF THE PERSON, HOUSE ENTRY, SEIZURE AND EXAMINATION OF

DOCUMENTS

Part OneArrest

Article 16

(1) For purposes of preliminary investigation, the junior investigator upon the order of the investigator shall have the authority to make an arrest.

(2) For purposes of investigation, the investigator and assistant investigator shall have the authority to make an arrest.

Article 17

An arrest warrant shall be served on a person who is strongly presumed to have committed an offense based on sufficient preliminary evidence.

Article 18.

(1) The task of making an arrest shall be executed by officers of the state police of the Republic of Indonesia by showing their assignment letters and giving the suspect the arrest warrant which contains the suspect's identity and states the reasons for arrest and a brief explanation of the criminal case of which he is suspect and the place where he is to be examined.

(2) In cases of apprehension in fiagrante delicto, the arrest shall be made without a warrant, provided that the arresting officer must immediately deliver tile arrested person and any physical evidence to the nearest investigator or assistant investigator.

(3) A copy of the arrest warrant as intended by section (1) shall be provided to his family immediately after the arrest is made.

Article 19

11

(1) The arrest as intended by Article 17, Can be made for at most one day.

(2) A person suspected of having committed a misdemeanor shall not be arrested, except when without valid reasons he has failed two consecutive times to comply with valid summons.

Bagian KeduaPenahanan

Pasal 20

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.

(2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.

(3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Pasal 21

(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

(2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.

(3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.

(4)  Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pembenian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

a.   tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

b.   tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan

Part Two Detention

Article 20

(1) For purposes of investigation, an investigator or assistant investigator on order of an investigator as Intended by Article 11 shall have the authority to make a detention.

(2) For purposes of prosecution, the public prosecutor shall have the authority to make a detention or further detention.

(3) For purposes of examination, the judge at trial shall have the authority to make a detention by his ruling.

Article 21

(1) A warrant of detention or warrant of further detention shall be served on a suspect or an accused who is strongly presumed to have committed an offense based on, sufficient evidence, in cases where there are circumstances which give rise to concern that the suspect or the accused will escape, damage or destroy physical evidence and/or repeat the offense.

(2) An investigator or public prosecutor shall detain or further detain a suspect or defendant by presenting a warrant of detention or the ruling of a judge which sets forth the Identity of the suspect or the accused and states the reason for detention and a brief explanation of the criminal case of which he is suspected or accused and his place of detention.

(3) A copy of the warrant of detention or further detention or of the ruling of the judge as intended by section (2) must be provided to his family.

12

(4) Said detention may only be applied to a suspect or an accused who has committed an offense and/or has attempted or abetted said offense where:

a. the offense is liable to Imprisonment of five years or more;

b. the offense is as intended by Article 282 section (3), Article 296, Article 335 section (1), Article 351 section (1), Article 353 section (I), Article 372, Article 378, Article 379a, Article 453, Article 454, Article 455, Article 459, Article 480 and Article 506 of the Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undangundang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambähan Lembaran Negara Nomor 3086).

Pasal 22

(1) Jenis penahanan dapat berupa:

a.penahanan rumah tahanan negara;

b.penahanan rumah;

c.penahanan kota.

(2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

(3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediamati tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor din pada waktu yang ditentukan.

(4) Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan.

(5) Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima darijumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah Iamanya waktu penahanan.

Pasal 23

(1) Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

(2) Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang benkepentingan.

Article 25 and Article 26 of Rechten-ordonnantie (violations against the Ordinance on Customs and Excise, most recently amended by Stastsblad Number 471 of 1931), Article I, Article 2 and Article 4 of the Law on Immigration Offenses (Law Number 8 Drt. of 1955, Lembaran Negara Number 8 of 1955), Article 36 section (7), Article 41, Article 42, Article 43, Article 47, and Article 48 of law Number 9 of 1976 on Narcotics (Lembaran Negara Number 37 of 1976, Tambahan Lembaran Negara Number 3086).

Article 22

(1) Types of detention may take the form of:

a. detention in a state detention house;

b. house arrest;

c. city arrest;

(2) House arrest shall be effected at the home or residence of a suspect or an accused through the exercise of supervision over him to prevent anything which might create difficulties for investigation, prosecution or examination at trial.

(3) City arrest shall be effected in the city where a suspect or an accused stays or resides, with an obligation on the suspect or the accused to report himself at specified times.

4) The period of arrest and/or detention shall be subtracted in full from the term of the penalty imposed.

5) For city arrest, said subtraction shall he one-fifth of the total length of the period of detention whereas for house arrest, it shall be one-third of the total length of the period of detention.

13

Article 23 ·

(1) An investigator or a public prosecutor or a judge shall have the authority to change the type of detention from one type to another type of detention as intended by Article 22.

(2) A change in the type of detention shall be stated separately in a warrant issued by the investigator or the public prosecutor or a ruling of the judge, a copy of which shall be provided to the suspect or the accused and his family and the agency concerned. ·

Pasal 24

(1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperIukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.

(3) Ketentuan sebagamana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dan tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

(4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dan tahanan demi hukum.

Pasal 25

(1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua pulub hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari.

(3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dan tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

(4) Setelah waktu lima puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Pasal 26

(1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.

Article 24 ·

(1) A warrant of detention issued by an investigator as intended by Article 20, shall only be valid for at most twenty days.

(2) The period of time mentioned in section (1), if necessary for purposes of an examination which is not yet completed, may be extended by a competent public prosecutor for at most forty days.

(3) The provisions as stated in section (I) and section (2) do not preclude the possibility of the suspect being released from detention prior to the end of the period of detention, if the purpose of the examination have been satisfied.

(4) After said sixty day period, the investigator must have released the suspect from detention by operation of law.

Article 25

(1) A warrant of detention issued by a public prosecutor as intended by Article 20 shall Only, be valid for at most twenty days.

(2) The period of time as stated in section (1) if necessary for purposes of an · examination which Is not yet completed, may be extended by the head of a competent district court for at most thirty days.

(3) The provisions as stated in section (1) and section (2) do not preclude the possibility of the suspect being released from detention prior to the end of the period of detention, if the purposes of the examination have been satisfied.

(4) After said fifty day period, the public prosecutor must have released the suspect from detention by operation of law.

14

Article 26

(I) A judge c£ a district court who is adjudicating a case as intended by Article 84 Shall have the authority, for purposes of an examination, to issue a warrant of detention for at most thirty days.

(2) The period of time as stated in section (1), if necessary for purposes of an examination that is not yet completed, may be extended by the head of the district court concerned for at most sixty days.

(3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

(4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dan tahanan demi hukum.

Pasal 27

(1) Hakim pengadilan tinggi yang mengadii perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.

(2) Jangka waktu sebagaimatia tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua peiigadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.

(3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dan tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

(4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dan tahanan demi hukum.

Pasal 28

(1) Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama lima puluh hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari.

(3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

(4) Setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dan tahanan demi hukum.

(3) The provisions as stated in section (1) and section (2) do not preclude the possibility of the accused being released from detention prior to the end of the period of detention, if the purposes of the examination have been satisfied.

(4) After the ninety day period, even though the case has not yet been decided,·the accused must have been released from detention by operation of law.

Article 27

(1) The judge of a high court13 who is adjudicating a case as intended by Article 87, for purposes of an examination on appeal, shall have the authority to issue a warrant of detention for a period of at most thirty days.

(2) The period of time as stated in section (1), if necessary for purposes of an examination that is not yet completed, may be extended by the head of the high court concerned for at most sixty days.

(3) The provisions as stated in section (1) and section (2) do not preclude the possibility of the accused being released from detention prior to the end of the period of detention, if the purposes of the examination have been satisfied.

(4) After the ninety-day period, even though the case has not yet been decided, the accused must have been released from detention by operation of law.

Article 28

(l) The Supreme Court Justice who is adjudicating a case as intended by Article 88, for purposes of an examination in cassation, shall have the authority to issue a warrant of detention for a period of at most £fifty days.

15

(2) The period of time as stated in section (J), if necessary for purposes of an examination that is not yet completed, may be extended by the Chief Justice of the Supreme Court for at most sixty days.

(3) The provisions as stated in section (1) and section (2) do not preclude the possibility of the accused being released from detention prior to the end of the period of detention, if the purposes of the examination have been satisfied.

(4) After the one hundred and ten day period, even though the case has not yet been decided, the defendant must have been released from detention by operation of law.

Pasal 29

(1) Dikecualikan dan jangka waktu penahanan sebagahnana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:

a.   tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau

b.   perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

(2) Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari.

(3) Perpanjangan penahanan tersebut átas dasar permintaan dan Iaporan pemeriksaan dalam tingkat:

a. penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri;

b. pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oIeh ketua pengadilan tinggi;

c. pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung;

d. pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

(4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tauggung jawab.

(5) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.

(6) Setelah waktu enam puluh hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

(7)  Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat:

Article 29

(1) In exception to the periods of detention as mentioned in Article 24, Article 25, Article 26, Article 27 and Article 28, for purposes of an examination, the detention of a suspect or an accused may be extended on the basis of proper and unavoidable reasons, because:

a. the suspect or the accused is suffering from a serious physical or mental disturbance, as evidenced by a doctor's certificate, or

b. the case being examined is liable to imprisonment of nine years or more.

(2) The extension mentioned in section (1) shall be granted for at most thirty days and in the event such detention is still required, it may again be extended for at most thirty days.

(3) Said extension of detention, based on a request and an examination report, at the stage of:

a. investigation and prosecution shall he granted by the head of a district court;

b. examination in district court shall be granted by the head of the high court;

c. examination on appeal shall be granted by the Supreme Court;.

d. examination in cassation shall be granted by the Chief Justice of the Supreme Court;

(4) The use of the authority for the extension of detention by the officials referred to in section (3) shall be effected in stages and with full responsibility.

16

(5) The provision as stated in section (2) does not preclude the possibility of the suspect or the accused being released from detention before the end of said period of detention, if the purposes of an examination have been satisfied.

(6) After the sixty-day period, even though the case in question is still being examined or has not yet been decided, the suspect or defendant must have been released from detention by operation of law.

(7) With regard to the extension of the period of detention as stated in section (2), the suspect or the accused may submit objections at the stage of:

a. penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi;

b. pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 30

Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

Pasal 31

(1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

(2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian KetigaPenggeledahan

Pasal 32

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 33

(1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.

(2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.

(3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.

a. investigation and prosecution to the head of the high court.

b. examination by the district court and examination on appeal to the Chief Justice of the Supreme Court.

Article 30

If the length of time of detention as mentioned in Article 24, Article 25, Article 26, Article 27 and Article 28 or of extension of detention as mentioned in Article 29 proves to be invalid, the suspect or the accused shall have the right to claim compensation in accordance with the provisions intended by Article 95 and Article 96.

Article 31

(1) At the request of the suspect or the accused, an investigator or a public prosecutor or a judge, in accord with their respective authorities, may effect a postponement of detention with or without bail money or a personal guarantee, on the basis of stipulated conditions.

(2) By virtue of their offices, an investigator or a public prosecutor or a judge 18 may from time to time withdraw the postponement of detention where the suspect or the accused fails to observe the conditions as intended by section (1).

Part ThreeSearch

Article 32

For purposes of investigation, an investigator may perform a house search or a search of clothes or a search Of the person according to procedures stipulated by this law.

Article 33

17

(1) With a warrant from the head of the local district court, an investigator in carrying out an investigation may perform a house search as required.

(2) Where required upon a written order front an investigator, an officer of the state police of the Republic of Indonesia may enter a house.

(3) Each instance of entry of a house where the suspect or occupant has given his consent must be witnessed by two witnesses.

(4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.

(5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dati turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Pasal 34

(1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan:

a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dari yang ada di atasnya;

b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;

c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; di tempat penginapan dan tempat umum lainnya

(2) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindik pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Pasal 35

Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki:

a. ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan;

c. ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan.

(4) Each instance of entry of a house where the suspect or occupant has refused or is not present must be witnessed by the village head or the head of the neighborhood with two witnesses.

(5) Within two days after entering and/or searching a house, minutes must be made and a copy thereof provided to the owner or occupant of the house concerned.

Article 34

(1) In urgent and compelling circumstances, where an investigator must act immediately and can not possibly first ask for a warrant, without detracting from the provision of Article 33 section (5) the investigator may carry out a search:

a. in the yard of the house where the suspect resides, is staying or is present and of those things which may lie thereupon.

b. in every other place where the suspect resides, stays or is present.

c. at the location where the offense was committed or where traces are found; in lodgings and other public places.

(2) Where an investigator performs a search as intended by section (1), the investigator shall not be allowed to examine or to seize documents, books and other written materials which are not goods connected with the offense concerned, except goods which are connected to the offense concerned or are presumed to have been used in committing said offense and for which purpose he shall be obligated to immediately report to the head of the local district court to obtain his approval.

18

Article 35

Except in cases of apprehension in flagrante delicto, an investigator shall not be allowed to enter:

a. a room where a meeting of the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council or a Provincial People's Representative Council is in session;

b. a place where a religious service and/or ceremony is taking place;

c. a room where a trial is being held.

Pasal 36

Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan.

Pasal 37

(1) Pada waktu menangkap tersangka, penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.

(2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.

Bagian KeempatPenyitaan

Pasal 38

(1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

(2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Pasal 39

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;

b. benda yang telah dipergunakan secara Iangsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

Article 36

In the event an investigator must conduct a house search outside of his jurisdiction, without detracting from the provision slated in Article 33, said search must be conducted with the knowledge of the head of the district court and in the company of the investigator from the jurisdiction where the search is conducted.

Article 37

(1) At the time of arresting a suspect, a junior investigator shall only have the authority to search his clothes including goods carried with him, if there is a strong presumption based on sufficient reason that the suspect has goods on him that may be seized.

(2) At the time of arresting a respect or if the suspect as intended by section (1) is brought to an investigator, an investigator shall-have the authority to search the clothes and/or to search the person of the suspect.

Part FourSeizure

Article 38

(1) Seizure may only be carried out by an investigator with a warrant from the head of the local district court.

(2) In urgent and compelling circumstances, where an investigator must act immediately and cannot possibly first obtain a warrant, without detracting from the provision of section (1), the Investigator may only seize movable goods and for which purpose he shall be obligated to report immediately to the head of the local district court to obtain his approval.

Article 39

19

(1) That which may be subject to seizure shall be:

a. goods or claims of the suspect or the accused of which all or part are presumed to have been obtained from an offense or as the result of an offense;

b. goods which have been directly used to commit an offense or in preparation therefore;

c. goods used to obstruct the investigation of an offense;

d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

(2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Pasal 40

Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Pasal 41

Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutavnya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal danpadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersaugkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.

Pasal 42

(1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang

menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.

(2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dan tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakah alat untuk melakukan tindak pidana.

Pasal 43

Penyitaan surat atau tulisan lain dan mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak rnenyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeni setempat kecuali undang-undang menentukan lain.

d. goods specially made and intended for the commission of an offense;

e. other goods which have a direct connection with the offense committed.

(2) Goods, which have been seized due to a civil suit or due to bankruptcy, may also be seized for purposes of the investigation, prosecution and adjudication of a criminal case, insofar as they satisfy the provisions of section (1).

Article 40

In cases of apprehension in fiagrante delicto, an investigator may seize goods and tools which obviously or which may reasonably be presumed to have been used to commit an offense or other goods which may be used as physical evidence.

Article 41

In cases of apprehension in flagrante delicto, an investigator shall have the authority to seize packages or documents or goods the transport or sending of which is handled by the post and telecommunication office, communication or transportation agency or enterprise, insofar as said packages, documents or goods are intended for the suspect or have originated from him and for this, the suspect and/or the official at the post and telecommunication office, communication or transportation agency or enterprise concerned must be provided with a receipt.

Article 42

(1) An investigator shall have the authority to order a person in control of goods which may be seized, to surrender the goods to him for purposes of

20

investigation and a receipt must be provided to the person surrendering said goods.

(2) The surrender to an investigator of documents or other written materials may only be ordered if such documents or written materials originate from the suspect or the accused or are addressed to him or are Iris property or are intended for him or if said goods are means of committing an offense.

Article 43

The seizure of documents or other written materials from those who are obligated by law to keep them confidential, insofar as they do not concern state secrets, may only be carried out with their agreement or by special warrant from the head of the local district court except as may be otherwise provided by law.

Pasal 44

(1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.

(2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Pasal 45

(1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

a.   apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;

b.   apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual yang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

(2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.

(3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Pasal 46

(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

Article 44

(1) Seized goods shall be kept in a state storehouse for seized goods.'

(2) The storage of seized goods shall be conducted in the best possible manner and the responsibility therefore shale rest with the official authorized in accordance with the stage of examination in the criminal justice process and the use of said goods by any person whomsoever shall be forbidden.

Article 45

(1) In the event the seized goods consist of goods which are easily damaged or are dangerous, such that it is impossible to store them until the court judgment with respect to the case concerned has become final and binding or if the costs of storage of said goods would be excessive, as far as possible with the agreement of the suspect or his attorney-in-fact: the following acts may be taken:

a. if the case is still in the hands of the investigator or public prosecutor. said goods may be sold at auction or may be secured by the investigator or public prosecutor, witnessed by the suspect or his attorney-in-fact;

b. if the case is already in the hands of the court, then said goods may be secured or sold at auction by the public prosecutor with the permission of the judge who is heating

21

the case and witnessed by the suspect or his attorney-In-fact.

(2) The proceeds from the auctioning of the goods concerned that is in the form of money shall be used as physical evidence.

(3) Where possible, a small portion of the goods as indented by section (1) shall be set-aside for evidentiary purposes.

(4) Seized goods that are contraband in nature or are banned from circulation shall be excluded from the provision as intended by section (I) and shall be confiscated to be used in the state interest or to be destroyed.

Article 46

(1) Goods which are seized shall be returned to the person or to those from whom they have been seized, or to the person or those who are the most entitled to them, if,

a.   kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

b.   perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

c.   perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagal barang bukti dalam perkara lain.

Bagian KelimaPemeriksaan Surat

Pasal 47

(1) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan teIekomunikasi, jawatan atau pcrusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan

izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri.

(2) Untuk kepentingan tersebut. penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan.

(3) Hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan menurut ketentuan yang diatur dalam ayat tersebut.

Pasal 48

(1) Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa surat itu ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara.

a. they are no longer needed for the purpose of investigation and prosecution;

b. the case in question has not been prosecuted because of the absence of sufficient evidence or it has become Clear that it not constitute an offense,

c. the case in question has been put aside in the public interest or closed in the interest of law, except when the goods have resulted from a offense or have been used for committing a criminal offense.

(2) If the case has been decided, the goods seized shall be returned to the person or to those persons mentioned in the judgment, except when according to the judgment the goods are to be confiscated for the state, in order to be destroyed or damaged in such a way as to be no longer usable or if the goods concerned are still needed, to be used as physical evidence for another case.

Part FiveExamination of Documents

Article 47

(1) An investigator shall have the right to open, examine and seize other documents sent through the post and telecommunication office, communication or transportation agency or enterprise, if the goods in question are, for good reason, suspected of having a connection with a criminal case currently being examined, with a

22

special warrant issued for such purpose by the head of the district court.

(2) For such purpose, the investigator may request the head of the post and telecommunication office, the head of the communication or other transportation agency or enterprise concerned to surrender the intended documents to him, for which a receipt must be provided.

(3) The acts as intended in section (1) and section (2) of this article may be taken at all stages of examination in the criminal justice process in accordance with the provisions stipulated in said sections.

Article 48

(1) If after having been opened and examined, it is evident that a document has relations with the case that being examined, said document should be enclosed in the dossier of the case.

(2) Apabila sesudab diperiksa ternyata surat itu tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut, surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali kepada kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah dibuka oleh penyidik" dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan beserta identitas penyidik.

(3) Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.

Pasal 49

(1) Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 75.

(2) Turunan berita acara tersebut oleh penyidik dikirimkan kepada kepala kaiitor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan.

BAB VI TERSANGKA DAN TERDAKWA

 Pasal 50

(1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.

(2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.

(3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

PasaI 51

Untuk rnempersiapkan pembelaan:

a. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai,

b. terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya

(2) If after having been examined, it is evident said document has no connection with said case, the document shall be neatly sealed and immediately returned to the post and telecommunication office, the communication and other transportation agency or enterprise concerned after having been stamped "opened by Investigator" and marked with the date, the signature and the identity of the investigator.

(3). The investigator and the officials at all stages of examination in the criminal Justice process shall be obligated to assiduously maintain the confidentiality of the contents of the returned document by the strength of their oath of office.

Article 49

(1) The investigator shall prepare minutes with regard to the acts as intended by Article 48 and Article 75.

(2) Copies of said minutes shall be sent by the investigator to the 'head of the post and telecommunication office, the head of the communication or transportation agency or enterprise concerned.

CHAPTER VITHE SUSPECT AND THE ACCUSED

Article 50

23

(1) A suspect shall have the right to be examined promptly by an investigator and thereafter to have his case referred to the public prosecutor.

(2) A suspect shall have the right to have his case promptly submitted to court by the public prosecutor.

(3) An accused shall have the right to be promptly adjudicated by the court.

Article 51

In order to prepare a defense:

a. a suspect shall have the right to be clearly informed in language which he understands about what he is suspected of at the time an examination begins;

b. an accused shall have the tight to be clearly informed in language which he understands about what he is accused of.

Pasal 52

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Pasal 53

(1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.

(2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagainiana dimaksud dalam Pasal 178.

Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memiih sendiri penasihat hukumnya.

PasaI 56

(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal 57

(1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

(2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Article 52

In examinations at the stages of investigation and adjudication, a suspect or an accused shall have the fight to freely give information to an investigator or judge.

Article 53

(1) In examinations at the stages of investigation and adjudication, a suspect or an accused shall have the right at any time to have the assistance of an interpreter as intended by 177.

(2) In case a suspect or an accused is deaf and/or dumb, the provision as intended by Article 178 shall apply.

Article 54

For purposes of defense, a suspect or an accused shall have the right to obtain legal assistance from one or more legal counsels during the period of and at every stage of examination; according to the procedures stipulated by this law.

Article 55

In order to obtain the legal counsel referred to in Article 54, a suspect or an accused shall have the right to make hi$ own choice of legal counsel.

24

Article 56

(]) In the event a suspect or an accused is suspected of or accused of having committed a offense which is liable to a death penalty or imprisonment of fifteen years or more or for those who are destitute who are liable to imprisonment of five years or more who do not have their own legal counsel, the official concerned at all stages of examination in the criminal justice process shall be obligated to assign legal counsel for them.

(2) Any legal counsel who is assigned to act as intended by section (1) shall provide his assistance free of charge.

Article 57

(1) A suspect or an accused who is subject to detention shall have the right to contact his legal counsel in accordance with the provisions of this law.

(2) A suspect or an accused of foreign nationality who is subject to detention shall have the right to contact and speak with the legation of his country in facing the process of his case.

Pasal 58

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak meng hubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Pasal 59

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

Pasal 60

Tersangka atau terdakwá berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungán kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

PasaI 61

Tersangka atau terdakwa berhak secara Iangsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

Pasal 62

(1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.

(2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.

(3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik".

Article 58

A suspect or an accused who Is subject to detention shah have the right to contact and to be visited by his personal doctor in the interest of his health, whether or not this has any connection with the process of the case.

Article 59

A suspect or an accused who is subject to detention shall have the right to have his family or other people In the same house as the suspect or the accused or other persons whose assistance is required by the suspect or the accused to obtain legal assistance or guarantee for his release on ball notified of his detention by the competent official, at all stages of examination In the criminal justice process.

Article 60

A suspect or an accused shall have the right to contact and receive visits from persons who have family or other relationships with the suspect or the accused in order to obtain guarantees for the release from detention on bail or for purposes of obtaining legal assistance.

Article 61

25

A suspect or an accused shall have the right, directly or through the intermediacy of his legal counsel, to contact and receive visits from his relatives for matters which have no connection with the case of the suspect or the accused for occupational concerns or for family concerns.

Article 62

(1) A suspect or an accused shall have the right to send documents to his legal counsel, and to receive documents from his legal counsel and relatives at any time he requires, for which purpose stationery shall be provided to the suspect or accused.

(2) Correspondence between a suspect or an accused and his legal counsel or relatives shall not be examined by an Investigator, public prosecutor, judge or official of a state house of detention, except when there is sufficient reason to presume that the correspondence is being abused.

(3) In the event a document for a suspect or an accused is scrutinized or examined by an investigator, public prosecutor, judge or official of a state house of detention, the suspect or accused shall be informed about of such fact and said document returned to the sender after being stamped "scrutinized".

Pasal 63

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.

Pasal 64

Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Pasal 65

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Pasal 66

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Pasal 67

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Pasal 68

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95.

BAB VII BANTUAN HUKUM

Pasal 69

Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 70

(1) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

Article 63

A suspect or an accused shall have the right to contact and receive visits from a priest.

Article 64

An accused shall have the right to be adjudicated in a trial that is open to the public.

Article 65

A suspect or an accused shall have the fight to seek and call a witness and/or a person with special expertise to provide testimony that is favorable to him.

Article 66

A suspect or an accused shall not bear the burden of proof.

Article 67

26

An accused or public prosecutor shall have the right to appeal against a judgment of a court of first instance except against a judgment of acquittal, a dismissal of all charges which relates to a matter of the inappropriate application of law and a judgment under express procedures.

Article 68

A suspect or an accused shall have the right to claim compensation and rehabilitation as Governed by Article 95 and so forth.

CHAPTER VIILEGAL ASSISTANCE

Article 69

Legal counsel shall have the right to contact a suspect from the moment of his arrest or detention at all stages of examination according to the procedures stipulated by this law.

Article 70

(1) Legal counsel as Intended by Article 69 shall have the right to contact and speak with the suspect at any stage of examination and at any time for purposes of the defense of his case.

2) Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum.

(3) Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut pada ayat (2).

(4) Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada ayat (2) dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang.

Pasal 71

(1) Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.

(2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan.

Pasal 72

Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pernbelaannya.

Pasal 73

Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dan tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.

Pasal 74

Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka sebagaimana tersebut pada Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain dalam proses.

(2) If there is proof that said legal counsel is abusing his right in speaking with the suspect, then in accordance with the stage of examination, the investigator, public prosecutor or prison officer shall give a warning to the legal counsel.

(3) If the warning is not heeded, then said contact shall be supervised by the official referred to in section (2).

(4) If after supervision, the right is still abused, the said contact shall be witnessed by the official referred to in section (2) and if thereafter the violation continues, then the contact shall henceforth be prohibited.

Article 71

(1) Legal counsel in contacting a suspect shall be supervised by the investigator, public prosecutor or prison officer, in accordance with the stage of examination, who shall refrain from listening to the content of the discussion.

27

(2) In the event of a crime against state security, the officials referred to in section (1) may listen to the content of the discussion.

Article 72

At the request of a suspect or his legal counsel, the official concerned shall provide a copy of the minutes of the examination for purposes of his defense.

Article 73

Legal counsel shall have the right to send and receive documents from a suspect at any time he desires.

Article 74

The restrictions on the freedom of contact between legal counsel and a suspect as stated in Article 70 section (2), section (3), section (4) and Article 71 shall be prohibited, after the case has been submitted by the pubic prosecutor to the district court for adjudication, a copy of which letter shall be delivered to the suspect or his legal counsel as well as to the other patties m the process.

28

BAB VIII BERITA ACARA

Pasal 75

(1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

a.pemeriksaan tersangka;

b.penangkapan;

c.penahanan;

d.penggeledahan;

e.pemasukan rumah;

f.penyitaan benda;

g.pemeriksaan surat;

h.pemeriksaan saksi;

l.pemeriksaan di tempat kejadian;

j.pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;

k.pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

(2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.

(3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalath tindakan tersebut pada ayat (1).

BAB IX SUMPAH ATAU JANJI

Pasal 76

(1) Dalam hal yang berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji, maka untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tatacaranya.

CHAPTER VIIlMINUTES

Article 75

(1) Minutes shall be prepared for each of the following acts:

a. examination of a suspect;

b. arrest;

c. detention;

d. search;

e. house entry;

f. seizure of goods;

g. examination of documents;

h. examination of a witness;

i examination at the place of occurrence;

j. execution of court rulings and judgments;

k. the carrying out of other acts in accordance with the provisions of this law.

(2) Minutes shall be prepared by the official concerned with the taking of an act as stated in section (1) and prepared on the strength of the oath of office.

(3) In addition to being signed by the official referred to in section (2), said minutes shall also be signed by all the parties involved in the acts stated in section (1).

CHAPTER IXOATH OR AFFIRMATION

Article 76

(1) In matters for which the taking of an oath or an affirmation is mandatory based on the provisions of this law, prevailing laws and regulations concerning oath or affirmation shall be used, both with respect to the content thereof and with respect to the procedure therefore.

29

(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, maka sumpah atau janji tersebut batal menurut hukum.

BAB X WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI

Bagian KesatuPraperadilan

Pasal 77

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 78

(1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.

(2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Pasal 79

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 80

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 81

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabiitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

(2) If the provisions as intended by section (1) are not satisfied, said oath or affirmation shall be void by operation of law.

CHAPTER XTHE COMPETENCE OF THE COURT TO

ADJUDICATE

Part OnePretrial Review

Article 77

A district court shall be competent to examine and decide, in accordance with the provisions set forth in this law concerning:

a. the legality or illegality of an arrest, detention, termination of investigation or termination of prosecution;

b. Compensation and/or rehabilitation for a person whose criminal case is terminated at the stage of investigation or prosecution.

Article 78

(1) The competence of the district court as intended by Article 77 shall be exercised in the context of pretrial review.

(2) Pretrial review shall be chaired by a single judge assigned by the head of the district court and assisted by a clerk.

Article 79

The Suspect, his family or his attorney-in-fact to the head of the district court staling the reasons therefore shall submit a request for an examination of the legality or illegality of an arrest or detention.

Article 80.

A request to examine the legality or illegality of a termination of an investigation or prosecution may be submitted by the investigator or public prosecutor or a third interested party to the head of the district court stating the reasons therefore.

Article 81

A request for compensation and or rehabilitation as the consequence of an illegal arrest or detention or as the result of the legal termination of an investigation or prosecution shall be submitted by a suspect or a third interested patty to the head of the district court stating the reasons therefore.

30

Pasal 82

(1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:

a.  dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;

b.   dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang;

c.   perneriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;

d.   dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;

e.   putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

(2) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.

(3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut

a.   dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah; maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;

b.   dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;

Article 82

(1) The pretrial review examination procedures in matters as intended by Article 79, Article 80 and Article 81 shall be stipulated as follows:

a. Within three days after receipt of the request, the assigned judge shall set the day of trial;

b. in examining and deciding on the legality or illegality of an arrest or detention, the legality or illegality of the termination of an investigation or prosecution, a request for compensation and/or rehabilitation as the consequence of an illegal arrest or detention, as the consequence of the legal termination of an investigation or prosecution and the existence of seized goods which do not constitute means of proof, the judge shall hear the testimony of both the suspect or the petitioner and of the competent official;

c. Said examination shall be carried out quickly and within seven days at the latest the judge must have passed his judgment;

d. in the event that a case has already begun to be examined at district court, whereas the examination of the request for pretrial review has not yet been completed, then said request shall fail;

e. a judgment in pretrial review at the stage of investigation shall not preclude the possibility of another examination in pretrial review being held at the stage of examination by the public prosecutor, if a new request is submitted therefore.

(2) The judgment in pretrial review examination procedures with respect to matters as intended by Article 79, Article 80 and Article 81 must contain the basis and reasons therefore stated clearly.

(3) In addition to containing the provisions ns intended by section (2), the judgment shall also contain the following matters:

a. where the judgment rules that an arrest or detention was illegal, then the investigator or the public prosecutor at their respective stages of examination must immediately release the suspect;

b. where the judgment rules that a termination of an investigation or prosecution was illegal, the continuation of the investigation and prosecution of the suspect shall be mandatory;

31

(c) dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;

d.   dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dan siapa benda itu disita.

(4) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95.

Pasal 83

(1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidal dapat dimintakan banding.

(2) Dikecualikan dan ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Bagian KeduaPengadilan Negeri

Pasal 84

(1) Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.

(2) Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

(3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam. daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.

c. where the judgment rules that an arrest or detention was illegal, then the amount of compensation and rehabilitation to be given shall be set forth in the judgment, whereas where a termination of an investigation or prosecution was legal and the suspect is not detained, the judgment shall set forth his rehabilitation.

d. where the judgment rules that the goods seized did not all constitute means of proof, then it shall be set forth in the judgment that said goods must immediately be returned to the suspect or (to the person) from whom such goods were seized.

(4) Compensation may be requested, covering matters as intended by Article 77 and Article 95.

Article 83

(1) No appeals may be lodged with respect to a judgment in pretrial review in matters as intended by Article 79, Article 80 and Article 81.

(2) A judgment in pretrial review which rules that the termination of an investigation or prosecution was illegal shall be excluded from the provision of section (1), for which purpose a final judgment of the high court in the jurisdiction concerned may be requested.

Part TwoThe District Courts

Article 84

(1) A district court shall be competent to adjudicate all cases regarding offenses committed within its jurisdiction.

(2) A district court in the jurisdiction of which an accused resides, most recently stayed, was discovered or detained, shall only be competent to adjudicate the case of said accused if the residences of most of the witnesses to be summoned are closer to that district court than to the district court in the area of which the offense was committed.

(3) if an accused commits several offenses within the Jurisdictions of various district courts, each such district court shall individually be competent to adjudicate the criminal case.

32

(4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang daIam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Pasal 85

Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud.

Pasal 86

Apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.

Bagian KetigaPengadilan Tinggi

Pasal 87

Pengadilan tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

Bagian KeempatMahkamah Agung

Pasal 88

Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi.

BAB XI KONEKSITAS

Pasal 89

(1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk Iingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam Iingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

(4). Where several criminal cases are related to one another and were committed by an individual within the jurisdictions of various district courts, each district court shall adjudicate individually, provided however that the possibility of the joinder of said cases shall be open.

Article 85

In the event that the conditions in an area do not permit a district court to adjudicate a case, then upon the recommendation of the head of the district court or the head of the district office of the public attorney concerned, the Supreme Court shall recommend to the Minister of justice to determine or assign a district court other than that mentioned by Article 84 to adjudicate the case intended.

Article 86

If a person commits an offense abroad that may be adjudicated under the law of the Republic of Indonesia, then the District Court of Central Jakarta shall be competent to adjudicate the case.

Part ThreeThe High Courts

Article 87

A high court shall be competent to adjudicate cases that have been decided upon by a district court in its jurisdiction for which an appeal has been lodged.

Part FourThe Supreme Court

Article 88

The Supreme Court shall be competent to adjudicate all criminal cases for which cassation has been sought.

CHAPTER XIINTERCONNECTED JURISDICTIONS

Article 89

(1) An offense committed together by those who belong to the public judicial system and to the military judicial system shah be examined and adjudicated by a court within the public judicial system, except where according to a decision of the Minister of Defense and Security with the concurrence of the Minister of Justice the case must be examined and adjudicated by a court within the military judicial system.

33

(2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.

(3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman.

Pasal 90

(1) Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2).

(2) Pendapat dan penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenideral Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 91

(1) Jika menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer atau oditur militer tinggi kepada penuntut umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang.

(2) Apabila menurut pendapat itu titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka pendapat sebagaimaña dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik

(2) The investigation of a criminal case as intended by section (1) shall be carried out by a permanent team consisting of the investigator as intended by Article 6, the military police of the Armed Forces of the Republic of Indonesia and the military prosecutor 15 or high military prosecutor 16 in line With their respective authorities according to the law applicable to the investigation of criminal cases.

(3) The team as intended by section (2) shall be constituted by a joint decision of the Minister of Defense and Security and the Minister of Justice.

Article 90

(1) To determine whether a court within the public judicial system or a court within the military judicial system will adjudicate a criminal case as intended by Article 89 section (1), a joint research shall be undertaken by the public attorney or high public attorney and the military prosecutor or high military prosecutor based on the results of the investigation of the team referred to by Article 89 section (2).

(2) The findings of said joint research shall be set forth in minutes which shall be signed by the parties as intended by section (1).

(3) If in this joint research there are consistent findings on the court which is competent to adjudicate said case, then this fact shall be reported by the public attorney or the high public attorney to the Attorney General or by the military prosecutor or the high military prosecutor to the Prosecutor General of the Armed Forces of the Republic of Indonesia.

Article 91

(1) If according to the findings as intended by Article 90 section (3) the onus of the damage caused by the offense falls on the public interest and therefore the criminal case must be adjudicated by a court within the public judicial system, then the officer bringing the case shall immediately prepare a decision to surrender the case to be delivered to the public prosecutor through the military prosecutor or the high military prosecutor to form the basis for submitting the case to the competent district court.

(2) If according to the findings the onus of the damage caused by the offense fails on the military interest such that the criminal case must be-adjudicated by a court within the military judicial system, then the findings as intended by Article 90 section (3) shall form the basis for the Judge-Advocate General of the Republic of

34

Indonesia untuk mengusulkan kepada Menteri Pertahan dan Keamanan, agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman dikeluarkan keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

(3) Surat keputusan tersebut pada ayat (2) dijadikan dasar bagi perwira penyerah perkara dan jaksa atau jaksa tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut kepada mahkamah militer atau mahkamah militer tinggi.

Pasal 92

(1) Apabila perkara diajukan kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), maka berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dibubuhi catatan oleh penuntut umum yang mengajukan perkara, bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi oditur militer atau oditur militer tinggi apabila perkara tersebut akan diajukan kepada pengadilan dalam Iingkungan peradilan militer.

Pasal 93

(1) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) terdapat perbedaan pendapat antara penuntut umum dan oditur militer atau oditur militer tinggi, mereka masing-masing melaporkan tentang perbedaan pendapat itu secara tertulis, dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan melalui jaksa tinggi, kepada Jaksa Agung dan kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

(2) Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pendapat Jaksa Agung yang menentukan.

Pasal 94

(1) Dalam hal perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer, yang mengadili perkara tersebut adalah majelis hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang hakim.

Indonesia to recommend to the Minister of Defense and Security that, with the concurrence of the Minister of Justice, a decision of the Minister of Defense and Security should be issued which determines that said criminal case shall be adjudicated by a court in the military judicial system.

(3) The decision referred to by section (2) shall form the basis for the officer bringing the case and the public attorney or the high public attorney to submit the case to the military tribunal or the high military tribunal.

Article 92

(1) If the case is submitted to the district court as intended by Article 91 section (1), the minutes of the examination prepared by the team as intended by Article 89 section (2) shall be marked with a note by the public prosecutor submitting the case, that said minutes have been taken over by him.

(2) The provision as intended in section (1) shall also apply to the military prosecutor or high military prosecutor if said case is to be submitted to a court within the military judicial system.

Article 93

(1) If in the research as intended by article 90 section (1) there is a difference of opinion between the public prosecutor and the military prosecutor or high military prosecutor, each of them shall report in writing on the difference of opinion, accompanied by the dossier of the case concerned through the high public attorney, to the Attorney General and Prosecutor General of the Armed Forces of the Republic Indonesia.

(2) The Attorney General and the Prosecutor General of the Armed Forces of the Republic of Indonesia shall consult to reach a decision in order to end the difference of opinion as Intended by section (1).

(3) In case there is a difference of opinion between the Attorney General and the Prosecutor General of the Armed Forces of the Republic of Indonesia, the opinion of the Attorney General shall prevail.

Article 94

(1) Where a criminal case as intended by Article 89 section (1) is adjudicated by a court within the public judicial system or within the military judicial system, the case shall be adjudicated by a panel of judges consisting of at least three judges.

35

(2) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang.

(3) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang mengadili perkara pidana tersebut pada Pasal 89 ayat (1), majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari Iingkungan peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang dari masing-masing lingkungan peradilan militer dan dari peradilan umum yang diberi pangkat militer tituler.

(4) Ketentuan tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pengadilan tingkat banding.

(5) Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan dan Keamanan secara timbal balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan hakim perwira sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4).

BAB XII GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

Bagian KesatuGanti Kerugian

Pasal 95

(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

(3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kapada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

(2) Where a court within the public judicial system adjudicated a criminal case as intended by Article 89 section (1), the panel of judges shall consist of a chief judge from the public judicial system and member judges respectively and evenly chosen from the public judicial system and the military judicial system.

(3) Where a court within the military judicial system adjudicates a criminal case as intended by Article 89 section (1), the panel of judges shall consist of a chief judge from the military judicial system and member judges respectively and evenly chosen from the military judicial system and from the public judicial system who shall be given titular military rank.

(4) The provisions mentioned in section (2) and (3) shall apply also to appellate courts.

(5) The Minister of Justice and the Minister of Defense and Security shall reciprocally propose tike appointment of member judges as intended in section (2), section (3) and section (4) and officer judges as intended in section (3) and section (4).

CHAPTER XIICOMPENSATION AND REHABILITATION

Part OneCompensation

Article 95

(1) A suspect, an accused or a convicted person shall have the right to demand compensation for the harm of having been arrested, detained, prosecuted and adjudicated or subjected to other acts, without reason founded on law or due to a mistake with regard to his identity or to the applicable law.

(2) A demand for compensation from a suspect or Iris heir for arrest or detention and other acts without reason founded on law or due to a mistake with regard to identity or the applicable law as intended by section (1.) whose ease has not been submitted to the district court, shall be decided upon in pretrial review as intended by Article 77.

(3) A demand for compensation as intended by section (1) shall be submitted by a suspects. an accused, a convicted person or his heir to the court which is competent to adjudicate the case concerned.

36

(4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pasal 96

(1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan Iengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Bagian KeduaRehabilitasi

Pasal 97

(1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

BAB XIII PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI

KERUGIAN

Pasal 98(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di

dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

(4) The head of the court shall to the extent possible assign the same judge who has handled the criminal case concerned to examine and decide upon the case · of a demand for compensation referred to in section (1).

(5). Examination with respect to ·compensation as referred to in section (4) shall follow the procedures for pretrial review.

Article 96

(1) A judgment granting compensation shall take the form of a ruling.

(2) The ruling as intended by section (1) shall set forth in full all matters considered as reasons for said Judgment.

Part TwoRehabilitation

Article 97

(1) A Person shall be entitled to obtain rehabilitation if the court has acquitted him or dismissed all charges against him by a judgment which has become final and binding.

(2) Said rehabilitation shall at once be granted and set forth in the court judgment as intended by section (1)

(3) A request for rehabilitation founded on law or (due to)a mistake with regard to identity Or the applicable · law as intended by Article 95 section (1) whose case has not been submitted to the district court shall be decided by a judge in pretrial review as intended by Article 77.

CHAPTER XIIIJOINDER OF CASES OF CLAIMS FOR

COMPENSATION

Article 98

(1) If an act that forms the basis of an accusation in the examination of a criminal case by a district court causes harm to another person, the head judge at trial may at the request of said person decide to join the civil suit for compensation with the criminal case.

(2) The request as intended by section (1) may only be made at the latest prior to the submission of requisitory charges by the public prosecutor. Where a public prosecutor is not present, the request shall be submitted at the latest prior to the rendering of judgment by the judge.

37

Pasal 99

(1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

(2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

(3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100

(1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.

(2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Pasal 101

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

BAB XIV PENYIDIKAN

Bagian KesatuPenyelidikan

Pasal 102

(1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

(2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b.

.Article 99

(1) If the injured party seeks joinder of his claim with the criminal case as intended by Article 98, the district court concerned shall consider its competence to adjudicate said claim, the veracity of the basis of the claim and the order requiring reimbursement of costs expended by said injured party.

(2) Except where the district court declares its Incompetence to adjudicate a claim as intended by section (1) or a claim is declared to be unacceptable, the judgment of the judge shall only set forth the ruling on the order requiring reimbursement of costs expended by said injured party.

(3) A judgment on compensation shall become final and binding in and of itself, when the criminal judgment has also become final and binding.

Article 100

(1) Where there is a joinder of a civil suit and a criminal case, then said Joinder shall continue at the level of examination on appeal in and of itself.

(2) Where no appeal is lodged with respect to the criminal ease, then a request for an appeal regarding a judgment on compensation shall not be allowed.

Article 101

Provisions of the rules of civil procedure shall apply to claims for compensation insofar as this law does not stipulate otherwise.

CHAPTER XIVINVESTIGATION

Part OnePreliminary Investigation

Article 102

(1) A junior investigator who knows receives a report or a complaint about the occurrence of an event that may reasonably be presumed to be an offense shall be obligated to promptly take the necessary steps for a preliminary investigation.

(2) In cases of apprehension in flagrante delicto, the junior investigator without awaiting an order by the investigator shall promptly take the necessary steps in the framework of a preliminary investigation as intended by Article 5 section (1) point b.

38

(3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum

Pasal 103

(1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.

(2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.

(3) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebgai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

 Bagian KeduaPenyidikan

Pasal 106

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Pasal 107

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.

(2) Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

(3) With regard to the steps taken as referred to by section (1) and section (2), the junior investigator shall be obligated to prepare minutes and to report same to the investigator in his jurisdiction.

Article 103

(1) A report or complaint made in writing must be signed by the reporting party or the complainant.

(2) A report or complaint made verbally must be recorded by the junior investigator and signed by the reporting party or the complainant and the junior investigator.

(3) Where the reporting party or the complainant is unable to write, this fact must be stated as a note to said report or complaint.

Article 104

In performing preliminary investigative duties, a junior investigator shall be obligated to show his identity card.

Article 105

In performing preliminary investigative duties, a junior investigator shaft be coordinated, supervised and instructed by the investigator referred to in Article 6 section (1) point a.

Part TwoInvestigation

Article 106

An investigator who knows, receives a report or a complaint about the occurrence of an event which may reasonably be presumed to be an offense shall be obligated to promptly take the necessary steps for an investigation.

Article 107

(1) For purposes of investigation, the investigator referred to by Article 6 section (1) point a shall give instructions to the investigator referred to by Article 6 section (1) point b and give the necessary investigative assistance.

(2) Where an event which may reasonably be presumed to be an offense is under investigation by the investigator mentioned by Article 6 section (1) point b and thereafter strong evidence is found for submittal to the public prosecutor, the investigator referred to by Article 6 section (1) point b shall report this matter to the investigator referred to by Article 6 section (1) point a.

39

(3) Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Pasal 108

(1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

(2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.

(3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.

(4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.

(5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.

(6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

Pasal 109

(1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

(2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

(3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

(3) Where the investigation of an offense has been completed by the investigator referred to by Article 6 section (l) point b, lie shall promptly hand over the results of his investigation to the public prosecutor through the investigator referred to by Article 6 section (1) point a.

Article 108

(1) Any person who experiences, sees, observes and/or become a victim of an event that constitutes an offense shall have the fight to submit a report or a complaint to the junior investigator and/or the investigator either verbally or in writing.

(2) Any person who knows about a conspiracy to commit an offense against the public tranquility and security or against life or against property shall be obligated to report said fact to the junior investigator or the investigator without any delay whatsoever.

(3) Any civil servant who in the scope of carrying out his duties knows about the occurrence of an event which constitutes an offense shall be obligated to · promptly report this fact to the junior investigator or the investigator.

(4) A report or complaint that is submitted in writing must be signed by the reporting party or complainant.

(5) A report or complaint that is submitted verbally shall be recorded by the investigator and signed by the reporting party or the complainant and the investigator.

(6) After receiving a report or a complaint, the junior investigator or the investigator shall provide the person concerned with a receipt for the report or complaint.

Article 109

(1) Where an investigator has begun the investigation of an event that constitutes an offense, the investigator shall inform the public prosecutor of this fact.

(2) Where an investigator terminates an investigation because of the absence of sufficient evidence or it has become clear that said event did not constitute an offense or the investigation has been terminated by virtue of law, the investigator shall inform the public prosecutor, the suspect or his family of this fact.

(3) Where the termination referred to in section (2) is effected by an investigator as intended by Article 6 section (1) letter b, notification of this fact shall promptly be delivered to the investigator and the public prosecutor.

40

Pasal 110

(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.

(2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

(3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

(4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Pasal 111

(1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik.

(2) Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.

(3) Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai.

(4) Pelanggar Iarangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai.

Pasal 112

(1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Article 110

(1) Where an investigator has finished conducting an investigation, the investigator shall be obligated to promptly surrender the dossier of the case concerned to the public prosecutor.

(2) Where the public prosecutor believes that the results of said investigation remain incomplete, the public prosecutor shall promptly return the dossier of the case to the investigator with instructions for its completion.

(3) Where the public prosecutor returns the results of the investigation for completion, the investigator shall be obligated to promptly conduct a supplemental investigation in accordance with the instructions of the public prosecutor.

(4) An investigation shall be considered closed if within fourteen days the public prosecutor has not returned the results of the investigation or if before the end of said time limit, there has been notification concerning the fact from the public prosecutor to the investigator.

Article 111

(1) In cases of apprehension in fiagrante delicto, any person shall have the right, whereas any person having authority for the public order, tranquility and security shall be obligated, to arrest a suspect to be turned over to the junior investigator or the investigator with or without physical evidence.

(2) After taking custody of a suspect as intended by section (1), the junior investigator or the investigator shall be obligated to promptly carry out an examination and other acts in framework of an investigation.

(3) A junior investigator and an investigator who having received a report promptly proceed to the place of occurrence may prohibit anyone from leaving that place until completion-of the examination at the site.

(4) Any person violating said prohibition might be forced to remain at that place until completion of the examination intended above.

Article 112

(1) An investigator conducting an examination shall have the authority to summon a suspect and a witness deemed necessary to be examined by the issuance of a valid summons, stating clearly the reasons for the summons, being careful to allow for a reasonable time limit between receipt of the summons and the day that person is required to comply with said summons.

41

(2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Pasal 113

Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.

Pasal 114

Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Pasal 115

(1) Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.

(2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka

Pasal 116

(1) Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.

(2) Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.

(3) Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.

(4) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

 

(2) The person summoned shall be obligated to appear before the investigator and if he fails to appear, the investigator shall once again issue a summons, with an order to the officer to bring the person to him.

Article 113

A suspect or witness who has been summoned provides a fitting and proper reason why he is unable to appear before the investigator conducting an exaction, the investigator shall go to his place of residence.

Article 114

A person is suspected of having committed an offense before an examination commenced by an investigator, the investigator shall be obligated to notify him his right to obtain legal assistance or that it is obligatory for him to be assisted his case by legal counsel as intended by Article 56.

Article 115

(1) Where an investigator is in the process of conducting the examination of a suspect legal counsel may follow the course of the examination by watching and listening to the examination.

(2) In the case of a crime against the security of the state, legal counsel may be present to watch but not to listen to the examination of the suspect.

Article 116

(1). A witness shall be examined without an oath being administered, except when there is sufficient reason to presume that he will be unable to attend the examination at trial.

(2). A witness shall be examined separately, but one may be confronted with another and they shall be obligated to testify to the truth.

(3). In an examination a suspect shall be asked whether he wants a witness to be heard who may be favorable to him and if such be the case this fact shall be recorded In the minutes.

(4). In a case as intended by section (3), the investigator shall be obligated to summon and examine said witness.

42

Pasal 117

(1) Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.

(2) Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.

Pasal 118

(1) Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya.

(2) Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Pasal 119

Dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut.

Pasal 120

(1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

(2) AhIi tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Pasal 121

Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Article 117

(1) The testimony of a suspect and/or a witness to an investigator shall be given without pressure from anyone whomsoever and/or in any form whatsoever.

(2) Where a suspect testifies about what he has actually done in connection with file offense of which he is suspected, the investigator shall record it in the minutes as carefully as possible in the words used by the suspect himself.

Article 118

(1) The testimony of a suspect and/or a witness shall be recorded in minutes which shall signed by the investigator and by the person giving the statement after they have approved the content.

(2) Where the suspect and/or the witness is not willing to affix his signature, the investigator shall record this fact in the minutes stating the reasons therefore.

Article 119

Where a suspect and/or a witness whose testimony must be heard stays or resides outside the jurisdiction of the investigator conducting the investigation, the examination of the suspect and/or witness may be imposed upon the investigator at the place where said suspect and/or witness stays or resides.

Article 120

(1) Where an investigator deems it necessary, he may seek the opinion of an expert or a person having special expertise.

(2) Said expert shall take an oath or affirmation before the investigator that he will give testimony to the best of his knowledge except when due to his dignity and integrity, occupation or position lie is obligated to maintain confidentiality he may refuse to give the requested testimony.

Article 121

The investigator by the strength of his oath or office shall promptly prepare minutes which shall be dated and shall set forth the suspected offense, stating the time, place and the circumstances at tile time the offense was committed the name and residence of the suspect and/or witness, their testimony, notes regarding deeds and/or goods and anything which is deemed necessary for purposes of solving the case.

43

Pasal 122

Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan dan harus mulai diperiksa oleh penyidik.

Pasal 123

(I) Tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan itu.

(2) Untuk itu penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis penahanan tertentu.

(3) Apabila dalam waktu tiga hari permintaan tersebut belum dikabulkan oleh penyidik, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada atasan penyidik.

(4) Untuk itu atasan penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis tahanan tertentu.

(5) Penyidik atau atasan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut di atas dapat mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat.

Pasal 124

DaIam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang-undang ini.

PasaI 125

Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PasaI 33 dan Pasal 34.

Pasal 126

(1) Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dari hasil penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5).

Article 122

Where a suspect is detained, an investigator must commence the examination within one day after the warrant of detention concerned is executed.

Article 123

(1) A suspect, his family or legal counsel may file an objection to the detention of or the type of detention of the suspect with the investigator conducting the detention.

(2) For this purpose, the investigator may grant said request by considering whether or not it is necessary that the suspect remain in detention or remain in a certain type of detention.

(3) If within three days said the investigator has not granted request, the suspect, his family or legal counsel may submit the matter to the investigator's superior.

(4) For this purpose, the investigator's superior may pant said request by considering whether or not it is necessary that the suspect remain in detention or remain in a certain type of detention.

(5) The investigator or the investigator's superior as intended by the section above may grant the request with or without conditions.

Article 124

With respect to whether or not under the law a detention is legal or illegal, a suspect, his family or legal counsel may submit the matter to the local district court for pretrial review in order to obtain a judgment on whether the detention of said suspect is legal or illegal according to this law.

Article 125

Where an investigator conducts a house search, he shall first show his identity card to the suspect or his family, thereafter the provisions as intended by Article 33 and Article 34 shall apply.

Article 126

(1) The investigator shall prepare minutes of the conduct and results of the house search as intended by Article 33 section (5).

44

(2) Penyidik membacakan lebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

(3) Dalam haI tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya

Pasal 127

(1) Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan rumah, penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan.

(2) Dalam hal ini penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidak meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung.

Pasal 128

Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita.

Pasal 129

(1) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua Iingkungan dengan dua orang saksi.

(2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

(3) Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

(4) Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.

(2) The investigator shall first read out the minutes of the house search to those concerned, which minutes shall thereafter be dated and signed by the investigator and by the suspect or his family and/or the village head or the head of the neighborhood with two witnesses. (3) Where the suspect or his family is unwilling to affix his signature, this fact shall be recorded in the minutes stating the reasons therefore;

Article 127

(1) For the sake of security and order in a house search, an investigator may arrange for the stationing of a guard or the closure of the premises concerned.

(2) In this respect, the investigator shall have the right to order any person deemed necessary not to leave the premises during the progress of the search.

Article 128

Where an investigator makes a seizure, he shall first show his identity card to the person from whom the goods are seized.

Article 129

(1) The investigator shall show the goods to be seized to the person from whom the goods are to be seized or to his family and may request information about the goods to be seized in the presence of the village head or the head of the neighborhood and two witnesses.

(2) The investigator shall prepare minutes about the seizure which shall first be read out to the person from whom the goods have been seized or to his family, which minutes shall thereafter be dated and signed by the investigator and by the suspect or his family and/or the village head or the head of the neighborhood with two witnesses.

(3) Where the person from whom the goods have been seized or his family is unwilling to affix his signature, this fact shall be recorded in the minutes stating the reasons therefore.

(4) Copies of the minutes shall be delivered by the investigator to his superior, the person from whom the goods have been seized or his family and the village head.

45

Pasal 130

(1) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi hak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.

(2) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut.

Pasal 131

(1) Dalam hal sesuatu tindak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya, penyidik segera pergi ke tempat yang dipersangkakan untuk menggeledah, memeriksa surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya dan jika perlu menyitanya.

(2) Penyitaan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 129 undang-undang ini.

Pasal 132

(1) Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli.

(2) Dalam hal timbul dugaan kuat bahwa ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipergunakan sebagai bahan perbandingan.

(3) Dalam hal suatu surat yang dipandang perlu untuk pemeriksaan, menjadi bagian serta tidak dapat dipisahkan dari daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 131, penyidik dapat minta supaya daftar itu seluruhnya selama waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dikirimkan kepadanya untuk diperiksa, dengan menyerahkan tanda penerimaan.

(4) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menjadi bagian dari suatu daftar, penyimpan membuat salinan sebagai penggantinya sampai surat yang asli diterima kembali yang dibagian bawah dari salinan itu penyimpan mencatat apa sebab salinan itu dibuat.

Article 130

(1) Prior to their being wrapped up, the weight and/or number of each respective type, characteristics and special features of the seized goods, the place, day and date of seizure, the identity of the person from whom the goods have been seized, etc., shall be recorded and then sealed, officially stamped and signed by the investigator.

(2) Where it is not possible to wrap up the seized goods, the investigator shall draw up the records as intended by section (1), which shall be written on labels affixed to and/or appended to said goods.

Article 131

(1) Where an offense is of such nature as to give a strong reason to believe that information about it may be obtained from various documents, books or texts, registers, etc., the investigator shall promptly proceed to the suspected premises to conduct a search, examine documents, books or texts, registers, etc. and if necessary to make seizure thereof.

(2) The seizure shall be executed according to the provision as stipulated by Article 129 of this law.

Article 132

(1) Where a complaint is received that a document or writing is fake or falsified or presumed by the investigator to be fake, then for purposes of examination, the investigator may request the testimony of an expert with regard to such fact.

(2) Where there is a strong presumption that a document is fake or falsified, the investigator with the written permission of the head of the local district court may come or request that the public official uncharged with keeping the original document, who shall be obligated to comply, send the original decrement in his keeping to him to be used for purposes of comparison.

(3) Where a document considered necessary for an examination forms part of and is inseparable from a register as intended by Article 131, the investigator may request that the entire register be sent to him for examination for a period stipulated in the request, for which he shall provide a receipt.·

(4) Where a document as intended by section (2) does not form part of a register, the keeper shall prepare a copy of it as a substitute until the original document has been returned, noting on the bottom of the copy why the copy has been made.

46

(5) Dalam hal surat atau daftar itu tidak dikirimkan dalam waktu yang ditentukan dalam surat permintaan, tanpa alasan yang sah, penyidik berwenang mengambilnya.

(6) Semua pengeluaran untuk penyelesaian hal tersebut dalam pasal ini dibebankan pada dan sebagai biaya perkara.

Pasal 133

(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

(2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

(3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Pasal 134

(1) Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.

(2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.

(3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberi tahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.

Pasal 135

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (2) dan pasal 134 ayat (1) undang-undang ini.

(5) Where the document or register is not sent within the time stipulated in the request, without a valid reason, the investigator shall have the authority to fetch it.

(6) All expenses for the settlement of matters referred to by this article shall constitute and be borne as costs of the case.

Article 133

(1) Where an investigator for the sake of justice handles a victim, whether he is injured, poisoned or dead presumably because of an event constituting an offense, he shall have the authority to submit a request for expert testimony from a doctor of forensic medicine or a doctor and/or other expert.

(2) The request for expert testimony as intended by section (1) shall be made in writing, stating explicitly therein whether the request is for the examination of an injury or the examination of a corpse and/or an autopsy.

(3) A corpse sent to a specialist in forensic medicine or a physician in a hospital shall be treated properly with due respect for said corpse and shall be provided with a label stating the identity of the corpse which, sealed with an official stamp, shall be attached to the large toe or other part of the body of the corpse.

Article 134

(I) Where absolutely necessary for purposes of evidence it is impossible to avoid an autopsy, the investigator shall be obligated to first notify the family of the victim.

(2) Where the family objects, the investigator shall be obligated to explain in the clearest possible way the object and purpose of conducting said autopsy.

(3) If within two days there is no response whatsoever from the family or the party to be informed has not been found, the investigator shall promptly execute the provision as intended by Article 133 section (3) of this law.

Article 135

Where the investigator, for the sake of justice, must disinter a corpse, it shall be executed in accordance with the provisions as intended by Article 133 section (2) and Article 134 section (1) of this law.

47

Pasal 136

Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua Bab 14 ditanggung oleh negara.

BAB XV PENUNTUTAN

 Pasal 137

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Pasal 138

(1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

(2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Pasal 139

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Pasal 140

(1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

(2) a.Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Article 136

All costs expended for purposes of examination, as intended by Part Two of Chapter XIV shall be borne by the state.

CHAPTER XVPROSECUTION

Article 137

A public prosecutor shall have the authority to carry out the prosecution of anyone who is accused of committing an offense within his jurisdiction by bringing the case before a court that is competent to adjudicate.

Article 138

(1) A public prosecutor after having received the results of an investigation from an investigator shall promptly study and research them and within seven days shall be obligated to inform the investigator whether the results of the investigation are complete or incomplete.

(2) Where the results of the investigation are evidently incomplete, the public prosecutor shall return the dossier of the case to the investigator accompanied by instructions on what must be done to make it complete and within fourteen days after the receiving date of the dossier, the investigator shall be obligated to have returned the dossier of the case to the public prosecutor.

Article 139

After the public prosecutor has received or accepted the return of a complete investigation from the investigator, he hall promptly determine whether or not the dossier of the case has met requirements to be brought to court.

Article 140

(1) Where the public prosecutor is of the opinion that a prosecution maybe conducted from the results of the investigation, he shall as soon as possible prepare a bill of indictment.

(2) a. Where tire public prosecutor decides to cease prosecution because of the absence of sufficient evidence or it has become clear that said event did not constitute an offense or the case has been closed in the interest of law, the public prosecutor shall set this forth in written decision.

48

b.Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.

c.Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.

d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka

Pasal 141

Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

a.   beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;

b.   beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain;

c.   beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Pasal 142

Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

(1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadii perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

(2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

a.   nama Iengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

b.   uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan termpat tindak pidana itu dilakukan.

b. The content of said written decision shall be made known to the suspect and if he is detained, he shall be released immediately.

d. Copies of the written decision must be sent to the suspect or his family or legal counsel, the official of the state house of detention, the investigator and the judge.

d. If thereafter a new. reason should become evident, the public prosecutor may conduct a prosecution against the suspect.

Article 141

A public prosecutor may effect the joinder of cases and cover them in one bill of indictment, if at the same time or almost simultaneously he receives several dossiers of cases on:

a. several offenses committed by the same person and the interests of the examination do not pose an obstacle to joinder;

b. several offenses Which are interrelated one with the other;

c. several offenses which are not interrelated one with the other, but which do have some connection with one another, such that joinder is necessary for purposes of examination.

Article 142

Where the public prosecutor receives a dossier of a case containing several offenses committed by several suspects that are not subject to the provisions of article 141, the public prosecutor may conduct a prosecution against each of the defendants separately.

Article 143

(1) A public prosecutor shall bring an action before a district court with a request that the case be promptly adjudicated accompanied by a bill of indictment.

(2) A public prosecutor shall prepare a bill of indictment which shall be dated and signed and which shall contain:

a. the full name, place of birth, age or date of birth, gender, nationality, address, religion and occupation of the suspect.

b. an accurate, clear and complete explanation of the offense of which accusation is made, stating the time and

49

place where the offense was committed.

(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

(4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan. dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

 Pasal 144

(1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.

(2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dirnulai.

(3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

BAB XVI PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Bagian KesatuPanggilan dan Dakwaan

Pasal 145

(1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan Secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir.

(2) Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau ditempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir.

(3) Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara.

(4) Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orarig lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.

(5) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya.

(3) A bill of indictment that does not satisfy the provisions as intended by section (2) point b shall be void by operation of lay.

(4) Copies of the letter bringing the action and of the bill of indictment shall be sent to the suspect or his attorney in-fact or his legal counsel and the investigator, at the same time that the letter bringing the action is submitted to the district court.

Article 144

(I) A public prosecutor may change a bill of indictment before the day of trial is set, whether with the aim to improve or to discontinue the prosecution.

(2) A change in the bill of indictment may only be effected once at the latest seven days before the trial begins.

(3) Where a public prosecutor changes a bill of indictment, he shall send copies of it to the suspect or his legal counsel and the investigator.

CHAPTER XVIEXAMINATION AT TRIAL

Part OneSummons and Accusations

Article 145

(1) A notification to attend a trial shall be validly made, If It is conveyed by a written summons to the accused at his address or if his address is unknown, at his most recent place of residence.

(2) If the accused is not present at his address or at his most recent place of residence the summons shall be conveyed through the village head whose jurisdiction includes the address or the most recent place of residence of the accused.

(3) Where the accused is in detention the summons shall be conveyed to him through the official of the state house of detention.

(4) Receipt of a summons by the accused himself or by another person or through another person, shall be effected by a written receipt.

50

(5) If the address or the most recent place of residence is unknown, the summons shall be posted on the billboard in the building of the court which is competent to adjudicate the case.

Pasal 146

(1) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

(2) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-Iambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Bagian KeduaMemutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili

Pasal 147

Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya.

Pasal 148

(1) Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya.

(2) Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikannya kepada kejaksaan negeri di tempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan.

(3) Turunan surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disarnpaikan kepada terdakwa atau penasihat hukum dan penyidik.

Pasal 149

(1) Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap surat penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, maka:

a.Ia mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan dalam waktu tujuh hari setelah penetapan tersebut diterima;

Article 146

(1) A summons issued by a public prosecutor to an accused shall contain the date, day, and hour of the trial and the case for which he is summoned and shall have been received by the person concerned at the latest three days before the trial begins.

(2) A summons issued by the public prosecutor to a witness shall contain the date, day and hour o£ the trial and the case for which he is summoned and shall have been received by the person concerned at the latest three days before the trial begins.

Part TwoResolution of Disputes on Competence to Adjudicate

Article 147

After the district court has received the letter bringing an action from the public prosecutor, the head shall study whether the case falls within the competence of the court which he heads.

Article 148

(1) Where the head of the district court is of the opinion that the offense does not fall within the competence of the court which he heads, but rather falls within the competence of another district court, he shall turn over said letter bringing an action to the other district court which is deemed to be competent to adjudicate the case, with a written ruling stating the reasons therefore.

(2) Said letter bringing an action shall be returned to tile public prosecutor end the office of the public attorney concerned shall submit it to the office of the public attorney at the place where the district court referred to in the written ruling is located.

(3) Copies of the written ruling as intended by section (1) shall be delivered to the accused or his legal counsel and the investigator.

Article 149

(l) Where the public prosecutor objects to the written ruling of the district court as intended by Article 149, then:

51

a. he shall submit a challenge to tile high court concerned within seven days after receipt of said ruling;

b. tidak dipenuhinya tenggang waktu tersebut di atas mengakibatkan batalnya perlawanan;

c. perlawanan tersebut disampaikan kepada ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dan hal itu dicatat dalam buku daftar panitera;

d. dalam waktu tujuh hari pengadilan negeri wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan.

(2) Pengadilan tinggi dalam waktu paling lama empat belas hari setelah menerima perlawanan tersebut dapat menguatkan atau menolak perlawanan itu dengan surat penetapan.

(3) Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan perlawanan penuntut umum, maka dengan surat penetapan diperintahkan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut.

(4) Jika pengadilan tinggi menguatkan pendapat pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengirimkan berkas perkara pidana tersebut kepada pengadilan negeri yang bcrsangkutan.

(5) Tembusan surat penetapan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada penuntut umum.

Pasal 150

Sengketa tentang wewenang mengadili terjadi:

a.jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama;

b.jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

Pasal 151

(1) Pengadilan tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara dua pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya.

(2) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:

a.antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain;

b. failure to observe the time limit referred to above shall render the challenge invalid;

c. said challenge shall be delivered to the head of the district court as intended by Article 148 where it shall be registered by the clerk of the court;

d. within a period of seven days the district court shall be obligated to forward the challenge to the high court concerned.

(2) The high court within a period of fourteen days at most after receiving said challenge may sustain or reject the challenge by a written ruling.

(3) Where the high court sustains the challenge of the public prosecutor, then by written ruling it shall order the district court concerned to try raid case.

(4) If the high court sustains the opinion of the district court, it shall send the dossier of said criminal case to the district court concerned.

(5) A copy of the written ruling of the high court as intended by section (3) and section (4) shall be sent to the public prosecutor.

Article 150

A dispute on the competence to adjudicate arises:

a. if two or more courts declare their competence to adjudicate the same case;

b. if two or more courts declare their incompetence to adjudicate the same case.

Article 151

(1) A high court shall resolve a dispute on competence to adjudicate between two or more district courts in its jurisdiction.

52

(2) The Supreme Court shall resolve in the first and last instance all disputes on competence to adjudicate:

a. between a court from one judicial system and a court from another judicial system;

b.antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang berlainan;

c.antara dua pengadilan tinggi atau lebih.

 Bagian KetigaAcara Pemeriksaan Biasa

Pasal 152

(1) Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.

(2) Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

Pasal 153

(1) Pada hari yang ditentukan menurut Pasal 152 pengadilan bersidang.

(2) a.  Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi;

b. Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.

(3) Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.

(4) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.

(5) Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.

Pasal 154

(1) Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.

b. between two district courts located in the jurisdictions of different high courts;

c. between two or more high courts.

Part ThreeOrdinary Examination Procedures

Article 152

(l) Where a district court receives a letter bringing an action and is of the opinion that the case is within its competence, the head of the court shall assign a judge who is to try the case and the assigned judge shall determine the day of trial.

(2) The judge in determining the day of trial as intended by section (1) shall order the public prosecutor to summon the accused and witnesses to come and attend the trial.

Article 153

(1) On the day determined according to article 152 the court shall hold trial.

(2) a. The head judge at trial shall lead the examination at trial that shall be conducted orally in Indonesia language that is understood by the accused and witness.

b. He shall be obligated to ensure that nothing shall be done or that no question shall be asked which would cause the accused or witness to give his answer involuntarily.

(3) For the purpose of examination, the head judge at trial shall open the trial and declare it open to the public except in a case concerned with morals or where the accused Is a minor.

(4) Failure to meet the provisions of section (2) and section (3) shall result in the judgment being void by operation of law.

53

(5) The head judge at trial may determine that' minors who have not yet reached the age of seventeen years are not allowed to attend trial.

Article 154

(1) The head judge at trial shall order that the accused be summoned to enter and if he is in detention, that he be brought before the court in freedom.

(2) Jika dalam pemeriksaan perkara terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah.

(3) Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua sidang rnenunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya.

(4) Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.

(5) Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan.

(6) Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.

(7) Panitera mencatat laporan dari penuntut umum tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (6) dan menyampaikannya kepada hakim ketua sidang.

 Pasal 155

(1) Pada permulaan sidang. hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama Iengkap. tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya sertta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

(2) a.Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan;

b.Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

Pasal 156

(1) Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut

(2) If in the examination of a case the accused who is not in detention fails to be present on the designated day of trial, the head judge at trial shall research whether the accused was legally summoned.

(3) If the accused was summoned illegally, the head judge at trial shall postpone the trial and order that the accused be summoned again to be present at the next day of trial.

(4) If in fact the accused was legally summoned, but failed to be present at trial without a valid reason, the examination of the case cannot be continued and the head judge at trial shall order that the accused be summoned once again.

(5) If in a case there are more than one accused and not all of the accused are present on the day of the trial, the examination of those accused present may be continued.

(6) The head judge at trial shall order that the accused that is not present without valid reason after he has been legally summoned for the second time be forced to be present in the next following trial session.

(7) The clerk of court shall record the report of the public prosecutor concerning the implementation as intended by section (3) and section (6) and deliver it to the head judge at trial.

Article 155

(1) At the outset of a trial, the head judge at trial shall ask the accused his complete name, place of birth, age or date of birth, gender, nationality, address, religion and occupation and remind the accused to pay attention to all that he hears and observes at the trial.

(2) a. Thereafter the bead judge at trial shall ask the public prosecutor to read out his bill of indictment.

54

b. The head judge at trial shall then ask the accused whether he has truly understood, and ff in fact he has not understood, the public prosecutor at the request of the head judge at trial shall be obligated to provide explanations as necessary.

Article 156

(1) Where the accused or legal counsel raises an objection that the court is not competent to adjudicate his case or that the indictment cannot be accepted or that the bill of indictment must be revoked, the judge, after giving the public

umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

(2) Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih .lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.

(3) Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka Ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.

(4) Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu.

(5) a. Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau penasihat hukumnya kepada pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari sejak ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa, pengadilan tinggi dengan keputusan membátalkan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang;

b.Pengadilan tinggi menyampaikan salinan keputusan tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara itu.

(6)  Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain maka kejaksaan negeri

mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu.

(7) Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mdndengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakán pengadilan tidak berwenang.

Pasal 157

(1) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara tertentu apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah atau Semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai

prosecutor an opportunity to state iris opinion, shall consider the objection and then make his decision.

(2) If the judge declares the objection sustained, the case shall not be examined further; whereas where rejected or where the judge believes that the matter may only be decided upon completion of the examination, the trial shall be continued.

(3) Where the public prosecutor objects to said decision, he may submit a challenge with the high court through the district court concerned.

(4) Where a challenge submitted by an accused or his legal counsel is accepted by a high court, and then within fourteen days, the high court shall by written ruling invalidate the judgment of the district court and order a competent district court to examine the case. ·

(5) a. Where a challenge is submitted together with an appeal by an accused or his legal counsel to the high court, then within fourteen days after having received the case and having found the challenge of the accused to be correct, the high court shall by decision invalidate the judgment of the district court concerned and assign a competent district court.

b. The high court shall deliver a copy of its decision to the competent district court and to the district court which first tried the case concerned together with the dossier of the case to be forwarded to the office of the public attorney which brought the action.

(6) If the competent court as Intended by section (5) is located in the jurisdiction of another high

55

court, the office of the public attorney shall send the case to the office of the public attorney in the jurisdiction of the competent district court in that place.

(7) The head judge at trial by virtue of his office, despite there being no challenge, may, after hearing the opinion of the public prosecutor and the accused, by written ruling declare the court to be incompetent stating the reasons therefore.

Article 157

(1) A judge shall be obligated to withdraw from the adjudication of a certain case if he is tied by a blood relationship or kinship to the third degree, by a marital relationship despite having been

dengan hakim ketua sidang, salah seorang hakim anggota, penuntut umum atau panitera.

(2) Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semeñda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan penasihat hukum.

(3) Jika dipenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) mereka yang mengundurkan diri harus diganti dan apabila tidak dipenuhi atau tidak diganti sedangkan perkara telah diputus, maka perkara wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain.

 Pasal 158

Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa.

 Pasal 159

(1) Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

(2) Dalam hal saksi tidák hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

 Pasal 160

(1)  a.  Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum;

b.   Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi;

c.   Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selamã berIangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusán, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

divorced with the head judge at trial, one of the member judges, the public prosecutor or the clerk of court.

(2) A head judge at trial, a member judge, a public prosecutor or a clerk of court shall be obligated to withdraw from the handling of a case if he is tied by a blood relationship or kinship to the third degree or by a marital relation. ship despite having been divorced with the accused or with legal counsel.

(3) If the provisions in section (1) and (2) are met, those who have withdrawn must be replaced and if the provisions are not met or replacements not made whereas the case has been decided, then tile case must be retried with a different composition.

Article 158

A judge shall be prohibited from displaying an attitude or issuing a statement at trial about his conviction regarding the guilt of innocence of the accused.

Article 159

(1) The head judge at trial shall thereafter examine whether all the witnesses summoned are present and shall issue an order to prevent witnesses from communicating with one another prior to testifying at trial.

(2) Where a witness is not present, despite having been legacy summoned and the head judge at trial has sufficient reason to suspect that the witness does not intend to attend, the head judge at trial may order that the witness be brought before the court at trial.

Article 160

56

(1) a. Witnesses shall be called into the trial room one by one in a succession which is considered best by the head judge at trial after hearing the opinion of the public prosecutor, the accused or legal counsel.

b. The first to be heard shall be the victim who is a witness.

c. The head judge at trial shall be obligated to hear the testimony of a wit- ness, where such witness, whether one exonerating or one incriminating tile accused, is referred to in the letter bringing the action and/or is re- quested by the accused or legal counsel or the public prosecutor in the course of trial or before the rendering of judgment.

(2) Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.

(3) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

(4) Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan.

Pasal 161

(1) Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.

(2) Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Pasal 162

(1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.

(2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Pasal 163

Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acâra pemeriksaan sidang. (2) The head judge at trial shall ask the witness about

Iris full name, place of birth, age or date of birth, gender, nationality, address, religion and occupation, and thereafter whether he knew the accused before the accused committed the act which represents the basis for the indictment and whether he has any blood relationship or kinship and to what degree with the accused, or whether he is the husband or wife of the accused despite having been divorced or is bound by any employment relationship with the accused.

(3) Before testifying witnesses shall be obligated to take an oath or affirmation according to their respective religions, that he will testify to the truth and nothing but the truth.

(4) If deemed necessary by the court, a witness or expert may be obligated to take the oath or affirmation after the witness or expert has testified.

Article 161

(1) Where a witness or expert without any valid reason refuses to take an oath or affirmation as intended by Article 160 section (3) and section (4), examination of the witness or expert shall continue, however he may, by written ruling of the head judge at trial, be confined in the state house of detention for at most fourteen days.

(9) Where the time limit for such confinement has expired and the witness or expert continues to refuse to take an oath or affirmation, then the testimony that has been given shaft constitute testimony that may reinforce the conviction of the judge.

Article 162

57

(1) If a witness after testifying during an investigation dies or because of a valid reason is unable to be present at trial or is not summoned because of the distance of his address or his place of residence or because of another reason connected with the interests of the state, the testimony which has been given shall be read out.

(2) If such testimony was previously given under oath, then such testimony shall be considered equal in value to the testimony spoken by a witness under oath at trial.

Article 163

If the testimony of a witness at trial differs from his testimony found in the minutes, the head judge at trial shall remind the witness of this fact and shall request testimony explaining the existing differences that shall be noted down in the minutes of the examination at trial.

Pasal 164

(1) Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.

(2) Penuntut umum atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa.

(3) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya.

Pasal 165

(1) Hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat minta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.

(2) Penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.

(3) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum kepada saksi dengan memberikan alasannya.

(4) Hakim dan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang, dapat saling menghadapkan saksi untuk

menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.

Pasal 166

Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak bolèh diajukan baik kepada terdakwa; maupun kepada saksi

Pasal 167

(1) Setelah saksi .memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya.

(2) Izin itu tidak diberikán jika penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum mengajukan permintaan supaya saksi itu tetap menghadiri sidang.

(3) Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap.

Article 164

(1) Each time a witness has Finished testifying, the head judge at trial shall (?) ask the accused about his opinion of the testimony.

(2) The public prosecutor or legal counsel through the head judge at trial shall be given an opportunity to put questions to the witness and the accused.

(3) The head judge at trial may reject a question put by the public prosecutor or legal counsel to a witness or the accused stating his reasons therefore.

Article 165

(1) The head judge at trial and a member judge may request a witness to provide any and all testimony deemed necessary to find the truth.

(2) The public prosecutor, the accused or legal counsel through the head judge at trial shall be given an opportunity to put questions to witness.

(3) The head judge at trial may reject a question put by the public prosecutor, the accused or legal counsel to a witness stating his reasons therefore.

(4) Judges and the public. prosecutor or the accused or legal counsel through the head judge at trial,

58

may confront witnesses with one another to test the truth of each of their testimonies.

Article 166

Leading questions may not be addressed to either the accused or witnesses.

Article 167

(1) After a witness has testified, he shall continue to be present at trial until the head judge at trial gives permission to leave.

(2) Such permission shall got be given if the public prosecutor or the accused or legal counsel makes a request that the witness remain present at trial.

(3) Witnesses shall not be allowed to speak to one another during trial.

Pasal 168

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sarnpai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

b. saudara dan terdakwa atau yang bérsama-sama sebagal terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampal derajat ketiga

c. suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pasal 169

(1) Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendakinya dan penuntut umum serta tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah.

(2) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

Pasal 170

(1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Pasal 171

Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah :

a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;

b.orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Article 168

Except as provided otherwise in this law, no testimony may be heard from and withdrawal as a witness is possible for:

a. family related by blood or kinship directly to the third degree up or down to the accused or to someone also accused;

b. a sibling of the accused or of someone also accused, a sibling of the mother or a sibling of the father, also those who are related by marriage and the children of siblings of the accused to the third degree; ·

c. the husband or wife despite having been divorced of the accused or of someone also accused.

Article 169

(1) Where those persons intended by Article 168 so desire and the public prosecutor and the accused explicitly agree, they may testify under oath.

(2) Without· the agreement as intended by section (1), they shall be allowed to testify without taking an oath.

Article 170

59

(1) Those who because of their occupation, dignity 20 or office are obligated to maintain confidentiality, may ask to be excused from the obligation to testify as witnesses, specifically concerning matters entrusted to them.

(2) The judge shall determine the validity or invalidity of any and all reasons for such requests.

Article 171

Those who may be examined to testify without an oath are: a. a minor who is not yet fifteen years of age and

has never married;

b. the insane or the mentally ill, even though their sanity may occasionally return.

Pasal 172

(1) Setelah saksi memberi keterangan maka terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kepada hakim ketua sidang, agar di antara saksi tersebut yang tidak mereka kehendaki kehadirannya, dikeluarkan dari ruang sidang, supaya saksi lainnya dipanggil masuk oleh hakim ketua sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hádirnya saksi yang dikeluarkan tersebut.

(2) Apabila dipandang perlu hakim karena jabatannya dapat minta supaya saksi yang tèlah didengar keterangannya ke luar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan saksi yang lain.

Pasal 173

Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu Ia minta terdakwa ke luar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidãk hadir.

Pasal 174

(1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-

sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

(2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

(3) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.

(4) Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

 

Article 172

(1) After a witness has testified, the accused or legal counsel or the public prosecutor may request the head judge at trial that those among the witnesses whose presence is not desired by them, be removed from the courtroom, so that other witnesses be called in by the head judge and their testimony heard, whether one by one or together without the presence of the witnesses ordered to leave.

(2) If it is regarded as necessary, the judge by virtue of his office may ask that a witness whose testimony has been heard leave the courtroom in order to thereafter hear the testimony of another witness.

Article 173

The head judge at trial may hear the testimony of a witness on certain matters without the presence of the accused, for which purpose he shall request the accused to leave the courtroom, however the examination of the case may not thereafter be continued until the accused has been informed of all that has happened during the time of his absence.

Article 174

(1) If the testimony of a witness at trial is suspected to be false, the head judge at trial shall seriously warn him to testify to the truth and make known

60

to him the criminal penalties which may be incurred if he continues to give false testimony.

(2) If the witness insists upon his testimony, the head judge at trial by virtue of his office or at the request of the public prosecutor or the accused may issue an order for the detention of the witness to thereafter be prosecuted on the accusation of perjury.

(3) In such a case the clerk of the court shall promptly prepare minutes of the examination at trial which shall contain the testimony of the witness stating the reason for the suspicion that the testimony of the witness is false, which minutes shall be signed by the head judge at trial and the clerk and promptly delivered to the public prosecutor to be concluded according to the provisions of this law.

(4) If necessary the head judge at trial shall postpone the trial of the original case until the examination of the criminal case involving the witness has been concluded.

Pasal 175

Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab, pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.

Pasal 176

(1) Jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan ia memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa.

(2) Dalam hal terdakwa secara terus menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya terdakwa.

Pasal 177

(1) Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

(2) Dalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara Ia tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu.

Pasal 178

(1) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.

(2) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan

Pasal 179

(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakirnan atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

Article 175

If the accused declines to answer or refuses to answer a question addressed to him, the head judge at trial shall suggest that he answer and thereafter the examination shall be continued.

Article 176

(1) If an accused behaves improperly so as to disturb the orderliness of the trial, the head judge at trial shall admonish him and if the admonition is not needed, he shall order that the accused be removed from the courtroom, after which the examination of the case shall at that time be continued without the presence of the accused.

(2) Where an accused continuously behaves improperly so as to disturb the orderliness of the trial, the head judge at trial shall endeavor to seek a solution so that a judgment may still be rendered with the accused present.

Article 177

(1) If the accused or a witness does not understand the Indonesian language, the head judge at trial shall assign an interpreter who under oath or affirmation will truly and accurately translate all that must be translated.

61

(2) Where a person is not allowed to serve as a witness in a case, he shall also not be allowed to serve as interpreter in that case.

Article 178

(1) If an accused or witness is dumb and/or deaf and is unable to write, the head judge at trial shall assign a person as translator who is skilled at communicating with the accused or witness.

(2) If an accused or witness is dumb and or deaf but is able to write, the head judge at trial shall address all questions or admonitions to him in writing and said accused or witness shall be ordered to write his answers; after which all questions and answers must be read out.

Article 179

(1) Any person who is asked for his opinion as a doctor of forensic medicine or as a physician or other expert shall be obligated to give expert testimony in the interest of justice.

(2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 180

(1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

(2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.

(3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2).

(4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Pasal 181

(1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadañya apakah Ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini.

(2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.

(3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Pasal 182

(1) a.Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;

b.Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.

(2) All the aforesaid provisions with regard to witnesses shall also apply to those who give expert testimony provided however that they shall take an oath or affirmation to testify to the truth and to the best of their knowledge in their field of expertise.

Article 180

(1) Where it is necessary to 'clarify the nature of an issue arising at trial, the head judge at trial may ask for expert testimony and may also ask for the presentation of new materials by the interested party.

(2) Where a well-founded objection is raised by the accused or his legal counsel to the results of the expert testimony as intended by section (1) the judge shall order that research on the matter be repeated.

(3) The judge by virtue of his office may order that the research be repeated as intended by section (2).

(4) The repeat research as intended by section (2) and section (3) shall be performed by the original agency with a different composition of personnel and another agency having the competence therefore.

62

Article 181

(1) The head judge at trial shall show any. and all physical evidence to the accused and shall ask trim whether he recognizes the goods heeding(?) the provisions as intended by Article 45 of this law.

(2) If necessary the goods shall also be shown to a witness by the head judge at trial.

(3) If deemed necessary for evidentiary purposes, the head judge at trial shall read out or show a document or minutes to the accused or a witness and ask for the necessary testimony with respect there to.

Article 182

(1) a. After an examination has been declared concluded, the public prosecutor shall submit his requisitory charges.

b. The accused and/or legal counsel shall submit his defenses which may be replied to by the public prosecutor, provided however that that accused or legal counsel shall always have the last turn.

c.Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

(2) Jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.

(3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.

(4) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

(5) Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

(6) Pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut

a.putusan diambil dengan suara terbanyak;

b.jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

(7) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.

(8) Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.

Bagian KeempatPembuktian dan Putusan

Dalam Acara Pemeriksaan Biasa

 

c. Charges, defenses and replies to the defenses shall be made in writing and after having been read out shall be delivered promptly to the head judge at trial and copies thereof to the interested parties.

(2) If the procedure referred to in section (1) has been concluded, the head judge at trial shall declare the examination to be closed, provided however that he may reopen it once again, whether by authority of the head judge at trial by virtue of his office, or at the request of the public prosecutor or the accused or the legal counsel stating the reason therefore.

(3) Thereafter, the judges shall hold final consultations to reach a decision and if necessary such consultations shall be held after the accused, legal counsel, public prosecutor and those present have left the courtroom.

(4) The consultations referred to in section (3) must be based. on the bill of indictment and all that has been proven in the examination at trial.

(5) In said consultations, the head judge of the panel shall ask questions starting with the youngest judge and ending with the eldest judge, whereas the last to state his opinion shall be the head judge of the panel and all opinions shall be accompanied by considerations and the reasons therefore.

(6) In principle the judgment of the panel in the consultation shall be the' result of a unanimous

63

agreement except when' this after earnest endeavors cannot be achieved, in which case the following provisions shall apply:

a. judgment shall be made by a majority vote;

b. if the provision referred to In point a also cannot be realized, then the judgment adopted shall be the opinion of the judge which is most favorable to the accused.

(7) The conduct of Judgment making as intended by section (6) shall be recorded in the compilation of judgments that is especially provided for that purpose and the contents of which compilation hall be secret in nature.

(8) The judgment of the district court may be rendered and announced on the same day or on another day of which the public prosecutor, the accused or legal counsel must be informed in advance.

Part FourEvidence and Judgments Under Ordinary Examination

Procedures

Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pasal 184

(1) Alat bukti yang sah ialah:

a. keterangan saksi;

b. keterangan ahli;

c. surat;

d. petunjuk;

e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

 Pasal 185

(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

(2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

(4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada .hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

(5) Baik pendapat maupun rekàan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.

(6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan

a.   persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;

Article 183

A judge shall not impose a penalty upon a person except when with at least two legal means of proof he has come to the conviction that an offense has truly occurred and that it is the accused who is guilty of committing it.

Article 184

(1) Legal means of proof shall be:

a. the testimony of a witness;

b. the testimony of an expert;

c. a document;

d. the circumstancial evidence;

e. the testimony of the accused.

(2) Matters that are generally known need not be proven.

Article 185

(1) The testimony of a witness as a means of proof is what the witness has stated at trial.

64

(2) The testimony of one witness alone is not sufficient to prove that an accused is guilty of that act of which he is accused.

(3) The provision as intended by section (2) shall not apply if accompanied by another legal means of proof.

(4) Separate testimonies of several witnesses concerning an event or circumstance may be used as legal means of proof if such testimonies are related to one another in such a way as to confirm the occurrence of a certain event or the existence of a certain circumstance.

(5) An opinion or a conjecture, derived from thoughts alone, does not constitute the testimony of a witness.

(6) In judging the truth of the testimony of a witness, a judge must seriously take into account:

a. the consistency between the testimony of one witness with that of another;

b.   persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

d. cara hidup dan kesusilaán saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

(7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Pasal 186

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Pasal 187

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

a.   berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

b.   surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

c.   surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;

d.   surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

b. the consistency between the testimony of a witness with another means of proof;

c. the reasons which could possibly have been used by a witness to testify in a certain way.

d. the way of life and the morality of a witness and any and all matters which normally may influence whether or not testimony can be believed.

(7) The testimonies of witnesses not under oath, despite consistency among them, do not constitute means of proof, but if such testimony is consistent with the testimony of a witness under oath, then it may be used as another supplemental legal means of proof.

Article 186

Expert testimony is what an expert states at trial.

Article 187

65

A document as intended by Article 184 section (1) point c, made under an oath of office or strengthened by an oath, shall be:

a. minutes and other documents made in official form by or in front of a competent public official, which contain testimony about an event or a circumstance which he himself has heard, seen or experienced, accompanied by clear and explicit reasons for such testimony;

b. a document made in accordance with the provisions of legislation or a document which Is made by an official concerning a matter which falls within the scope of duties for which he is responsible and which is provided as evidence of a fact or a circumstance;

c. written testimony of an expert which contains an opinion based on his expertise concerning a fact or a circumstance which has been officially requested of him;

d. other documents which are only valid if they have a connection with the contents of the other means of proof.

Pasal 188

(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari ;

a. keterangan saksi;

b. surat;

c. keterangan terdakwa.

(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Pasal 189

(1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

(2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

(3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

(4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertal dengan alat bukti yang lain.

Pasal 190

a. Selama pemeriksaan di sidang, jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.

b.  Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk membebaskan terdakwaa jika terdapat alasan cukup untuk itu dengan mengingat ketentuan Pasal 30.

.Article 188

(l) An indication is an act, event or circumstance which because of its consistency, whether between one and the other, or with the offense itself, signifies that an offense has occurred and who the perpetrator is.

(2) An indication as intended by section (1) may only be obtained from:

a. the testimony of a witness;

b. a document;

c. the testimony of the accused.

(3) Evaluation by the judge of the evidentiary strength of an indication in any particular circumstance shall be wise and prudent, after he has accurately and carefully conducted an examination on the basis of his conscience.

66

Article 189

(1) Testimony of the accused is what an accused states at trial concerning acts which he has committed or which he has known of or experienced himself.

(2) Testimony of the accused given outside of trial may be Used to help find evidence during a trial, provided such testimony is corroborated by a legal means of proof regarding the matter of which he is accused.

(3) Testimony of the accused may only be used with respect to himself.

(4) Testimony of the accused alone is not sufficient to prove that he is guilty of the act of which he is accused, but must rather be accompanied by another means of proof.

Article 190

a. During an examination at trial, if the accused is not detained, the court may by a written ruling order the detention of the accused where the provisions of Article 21 have been satisfied and there is sufficient reason therefore.

b. Where an accused is detained, the court may by written ruling order the release of the accused, if there is sufficient reason therefore heeding the provisions of Article 30.

Pasal 191

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan képada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah terdakwa perlu ditahan

Pasal 192

(1) Perintah untuk membebaskan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) segera dilaksanakan oleh jaksa sesudah putusan diucapkan.

(2) Laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah tersebut yang dilampiri surat penglepasan, disampaikan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam.

Pasal 193

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

(2) a.Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dasi terdapat alasan cukup untuk itu.

b.Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Pasal 194

(1) Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti

Article 191

(1) If the court is of the opinion that from the results of examination at trial, the guilt of the accused for the acts of which he has been accused has not been legally and convincingly proven, the accused shall be declared acquitted.

(2) If the court is of the opinion that the act of which the accused has been accused has been proven, but such acts do not constitute an offense, all charges against the accused shall be dismissed.

(3) In cases such as those intended by section (1) and section (2), an accused who is under detention shall be ordered to be released without any delay whatsoever, expect when there is another legal reason because of which the accused need to be detained.

Article 192

67

(1) The order to release an accused, as the public attorney shall execute intended by Article 191 section (3) promptly after the judgment has been pronounced.

(2) A written report on the execution of said order with the release order attached thereto, shall be delivered to the head of the court concerned within three times twenty-four hours at the latest.

Article 193

(1) If the court believes that an accused is guilty of having committed the offense of which he has been accused the court shall impose a penalty.

(2) a. The court in rendering a judgment if the accused is not detained may order that the accused be detained, if the provisions of Article 21 have been satisfied and there is sufficient reason therefore.

b. If the accused is detained, the court in rendering its judgment, may stipulate that the accused remain under detention or that he be released, if there is sufficient reason therefore.

Article 194

(1) In the case of a judgment imposing a penalty or an acquittal or the dismissal of all charges, the court shall stipulate that physical evidence which was seized be delivered to the party most entitled to receive them back whose flame shall be set forth in said judgment except when according to the provisions of law said physical evidence must

itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

(2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.

(3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 195

Semua putusan pengadilan. hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Pasal 196

(1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.

(2) Dalam hal terdapat Iebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.

(3)  Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu:

a. hak segera menerima atau. segera menolak putusan;

b.   hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;

c.   hak minta menangguhkan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;

d.   hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal Ia menolak putusan;

e.   hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.

be confiscated in the state interest or destroyed or damaged so that it may no longer be utilized.

(2) Except when there is a valid reason, the court shall stipulate that physical evidence be delivered promptly after conclusion of the trial.

(3) An order for the delivery of physical evidence shall be effected without any conditions whatsoever, except when the court judgment has not yet become final and binding.

Article 195

All court judgments shall only be valid and have the force of law if they are pronounced at a trial that is open to the public.

Article 196

68

(1) A court shall decide a case with the accused present except where this law provides otherwise.

(2) Where there are more than one accused in a case, the judgment may be pronounced in the presence of those accused in attendance.

(3) Promptly after the judgment has been pronounced, the head judge at trial shall be obligated to inform the accused of any and all matters which are his rights, namely:

a. the right to promptly accept or to promptly reject the judgment;

b. the right to study the judgment before declaring acceptance or rejection of the judgment, within a time limit determined by this law;

c. the right to request a postponement in the execution of the judgment for a time limit determined by law in order to be able to seek a pardon, where he has accepted the judgment.

d. the right to request the examination of his case on appeal within a time limit determined by this law, where he has rejected the judgment; e. the right to withdraw a statement as intended under point a within a time limit determined by this law.

Pasal 197

(1)  Surat putusan pemidanaan memuat:

a.   kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";

b.   nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;

c.   dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

d.  pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,

e.   tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

f.    pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

g.   hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;

h.   pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

i.    ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

j.    keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana Ietaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;

k.   perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

l.    hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Article 197

(1) A punitive written judgment shall contain:

a. the heading of the judgment shall be written to read: "FOR THE SAKE OF JUSTICE BASED ON BELIEF IN GOD AL MIGHTY"; ·

b. the complete name, place of birth, age or date of birth, gender, nationality, address, religion and occupation of the accused;

c. the accusation, as found in the bill of indictment; ·

d. considerations, compiled in brief regarding the facts and circumstances and the means of proof obtained during the examination at trial which served as the basis for the determination of the guilt of the accused;

69

e. the requisitory charges, as referred to in the bill of charges 21;

f. the articles of legislation forming the basis for the imposition of the penalty or the measures and the articles of legislation forming the basis for the judgment, accompanied by aggravating and mitigating circumstances for the accused;

g. the day and date of consultations by the panel of judges except when the case was examined by a single judge;

h. a declaration of the guilt of the accused, a declaration that all elements in the formulation of the offense have been satisfied accompanied by any qualifications thereto and of the penalty or measures imposed;

i. provisions on who shall bear the costs of the case stating the exact amount thereof and provisions regarding physical evidence;

j. an explanation that the entirety of a document is evidently false or an explanation of where the falsification is to be found, if there are authentic documents deemed to be false;

k. an order that the accused be detained or remain in detention or be released.

I. the day and date of the judgment, the name of the public prosecutor, the names of the deciding judges and the name of the clerk of the court;

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

(3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Pasal 198

(1) Dalam hal seorang hakim atau penuntut umum berhalangan, maka ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut.

(2) Dalam hal penasihat hukum berhalangan, ia menunjuk penggantinya dan apabila pengganti ternyata tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang berjalan terus.

Pasal 199

(1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat : a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h;

b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;

c. perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika Ia ditahan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini.

Pasal 200

Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.

Pasal 201

(1) Dalam hal terdapat surat palsu atau dipalsukan, maka panitera melekatkan petikan putusan yang ditandatanganinya pada surat tersebut yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf j dan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut diberi catatan dengan menunjuk pada petikan putusan itu.

(2) Tidak akan diberikan.salinan pertama atau salinan dari surat asli palsu atau yang dipalsukan kecuali panitera sudah membubuhi catatan pada catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan salinan petikan putusan.

(2) Failure to meet the provisions in section (1) points a, b, c, d, e, f, h; j, k, and l of this article shall render the judgment void by operation of law.

(3) The judgment shall be executed promptly in accordance with the provisions o f this law.

Article 198

(1) Where a judge or a public prosecutor is incapacitated, the head of the court or a competent official of the office of the public attorney shall be obligated to promptly assign an official as substitute for the incapacitated official.

(2) Where the legal counsel is incapacitated, he shall assign his substitute and if the substitute does not attend or is also incapacitated, then the trial shall continue.

Article 199

70

(1) A non-punitive written judgment shall contain:

a. the provisions as intended by Article 197 section (1) except points e, f and h;

b. a declaration that the accused is acquitted or that all charges are dismissed, stating the reasons and the articles of legislation which form the basis for the judgment;

c. an order that the accused be promptly released if he is detained.

(2) The provisions as intended by Article 197 section (2) and section (3) shall also apply to this article.

Article 200

The judges shall sign the written judgment and the clerk without any delay after the judgment has been pronounced.

Article 201

(1) Where a document is found to be false or falsified, the clerk shall attach to the document an excerpt of the judgment which he has signed which contains the explanation as intended by Article 197 section (1) point j and said false: or falsified document shall be marked with a note referring to the excerpt of the judgment.

(2) No first copy or copy-of the false or falsified original document shall be given except after the clerk has added a note to the note as intended by section (1) accompanied by a copy of the excerpt of the judgment.

Pasal 202

(1) Panitera membuat berita acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadan di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu.

(2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, terdakwa dan ahli kecuali jika hakim ketua sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan lainnya.

(3) Atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, hakim ketua sidang wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan.

(4) Berita acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut.

Bagian KelimaAcara Pemeriksaan Singkat

 Pasal 203

(1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat  ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

(2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa dan barang bukti yang diperlukan.

(3) Dalam acara ini berlaku ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan ketentuan di bawah ini:

a. 1.   penuntut umum dengan segera setelah terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan;

Article 202

(1) The clerk of the court shall prepare minutes of the trial taking into account the necessary requirements and setting forth all that has happened during the trial in connection with the examination.

(2) The minutes of the trial as intended by section (1) shall also contain important matters from the testimonies of the witnesses, the accused and experts except where the head judge at trial declares that it is sufficient to refer to the testimony in the minutes of examination stating the differences between the one and the other.

(3) At the request of the public prosecutor, the accused or legal counsel the head judge at trial shall be obligated to order the clerk to make a special note concerning a circumstance or testimony.

71

(4) The minutes of the trial shall be signed by the head judge at trial and the clerk except when either of them is incapacitated, which fact shall be stated in said minutes.

Part FiveSummary Examination Procedures

Article 203

(1) Cases of crimes or misdemeanors, which do not fall under the provisions of Article 205 and for which the evidence and application of law is according to the public prosecutor, simple and straightforward, shall be examined according to summary examination procedures.

(2) In cases as intended by section (1), the public prosecutor shall present the accused together with the required witnesses, experts, interpreters and physical evidence.

(3) The provisions of Part One, Part Two and Part Three of this Chapter shall apply to these procedures insofar as such regulations are not contrary to the following provisions:

a. 1. the public prosecutor shall, promptly after the accuse at trial has answered all the questions as intended by Article 155 section (1), by consulting his notes verbally inform the accused of the offense of which he is accused explaining the time, the place and the circumstances at the time such offense was committed;

2.   pemberitahuan ini dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan;

b.   dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama empat belas hari dan bilamana dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa;

c.  guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama tujuh hari;

d.   putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang;

e.   hakim memberikan surat yang memuat amar putusan tersebut;

f.    isi surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa.

Pasal 204

Jika dari pemeriksaan di sidang sesuatu perkara yang diperiksa dengan acara singkat ternyata sifatnya jelas dan ringan, yang seharusnya diperiksa dengan acara cepat, maka hakim dengan persetujuan terdakwa dapat melanjutkan pemeriksaan tersebut.

Bagian KeenamAcara Pemeriksaan Cepat

Paragraf 1Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

Pasal   205

 (1) Yang diperiksa rnenurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana  penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau  denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

(2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik  atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau  juru bahasa ke sidang pengadilan.                        

2. this notification shall be recorded in the minutes of the trial and shall constitute a substitute for a bill of indictment;

b. where the judge considers supplemental examination to be necessary, supplemental examination shall be held within a period of fourteen days at the most and if within said time the public prosecutor has not yet been able to complete the supplemental examination, the judge shall order the case to be submitted for trial under ordinary procedures;

c. for purposes of defense, the judge may, at the request of the accused and/or legal counsel, postpone the examination for at most seven days;

d. the judgment shall not be prepared specially, but shall be recorded in the minutes of the trial;

72

e. the judge shall provide a document containing the grounds for the judgment; f. the contents of said document shall have the same force of law as a court judgment under ordinary procedures.

Article 204

If from examination at trial it becomes evident that a case being examined under summary procedures is clear and minor in nature, which should properly be examined under express procedures, the judge may with the agreement of the accused proceed with such an examination.

Part SixExpress Examination Procedures

Paragraph IProcedures for Examination of Minor Offenses

Article 205

(1) Cases threatened with a penalty of at moat three months imprisonment or confinement and or a fine of at most seven thousand five hundred rupiah and minor defamation except as provided by Paragraph 2 of this Part shall be examined according to procedures for examination of minor offenses.

(2) In cases as intended by section (1), the investigator, under power of attorney from the public prosecutor, shall, within three days after completion of the minutes of the examination, present the accused together with the physical evidence, witnesses, experts and or interpreters before the court.

(3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam   ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal  pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat  minta banding.

Pasal 206

Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Pasal  207

 (1) a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada  terdakwa tentang hari, tanggaI, jam dan tempat ia harus  menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama  berkas dikirim ke pengadilan.

b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang  itu juga.

(2) a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera  mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.

b. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir,  umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 208

Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.

Pasal 209

 (1) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan seIanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.

(2) Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang  tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.

Pasal 210

 Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Paragraf ini.

 

(3) In examination procedures as intended by section (1), the court shall adjudicate at the first and last stage through a single judge, except when n penalty is rendered depriving liberty the accused may lodge an appeal.

Article 206

The court shall set certain days within seven days for the adjudication of cases under the procedures for examination of minor offenses.

Article 207

(1) a. The investigator shall inform the accused in writing of the day, date, hour and place where he must be present for trial and this shall be properly recorded by the investigator, which record together with the dossier shall thereafter be forwarded to the court.

73

b. A case under the procedures for examination of minor offenses which is received must be promptly tried on that very same trial day.

(2) a. The judge concerned shall order the clerk to record all cases which he receives in the register.

b. The register shall contain the complete name, place of birth, age or date of birth, gender, nationality, address, and religion and occupation of the accused.

Article 208

A witness under procedures for the examination of minor offenses shall not make an oath or affirmation except, as the judge may deem necessary.

Article 209

(1) The judgment shall be recorded by the judge in the list of case records and thereafter recorded by the clerk in the register and signed by the judge concerned and the clerk.

(2) Minutes of the examination procedures at trial shall not be prepared except when during such examination it becomes evident that there are matters which are not In accord with the minutes of examination prepared by the investigator.

Article 210

The provisions of Part One, Part Two and Part Three of this Chapter shall Continue to apply insofar as such regulations are not contrary to this Paragraph.

Paragraf 2Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

 Pasal 211

 Yang  diperiksa menurut acara pemeriksaan pada Paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

 Pasal 212

Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, oleh karena itu catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.

Pasal 213

Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang.

Pasal 214

(1) Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan.

(2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.

(3) Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register.

(4) Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan.

 (5) Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan  secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.

(6) Dengan perlawanan itu putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur.

(7) Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan itu hakim menetapkan hari sidang  untuk memeriksa kembali perkara.

(8) Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding.

Paragraph 2Procedures for Examination of Traffic

Violation Cases

Article 211

Cases involving certain violations of laws and regulations governing traffic shall be examined according to the procedures for examination of this Paragraph.

Article 212

No minutes of examination are required for cases of traffic violations, and therefore the record as intended by Article 207 section (1) point a shall be promptly submitted to the court at the latest on the next following trial day.

Article 213

74

An accused may, in writing, assign a person to represent him at trial.

Article 214

(1) If an accused or his representative is not present at trial, the examination of the case shall be continued.

(2) Where a judgment is pronounced outside the presence of the accused, a document stating the holdings of the judgment shall be promptly delivered to the convicted.

(3) Proof that the document stating the holdings of the judgment has been delivered by the investigator to the convicted person shall be submitted to the clerk to be recorded in the register.

(4) Where a judgment is rendered outside the presence of the accused and the judgment constitutes a penalty depriving liberty, the accused may lodge a challenge.

(5) Within seven days after a judgment has validly been made known to the accused, he may lodge a challenge at the court that rendered the judgment.

(6) By such a challenge, the judgment outside the presence of the accused shall be vacated.

(7) After the clerk has informed the investigator of the challenge, the judge shall set a trial day for the reexamination of the case.

(8) If the judgment after the challenge still constitutes a penalty as intended by section (4), the accused may lodge an appeal with respect to the judgment.

Pasal 215

Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan.

Pasal 216

Ketentuan dalam Pasal 210 tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Paragraf ini.

Bagian KetujuhPelbagai Ketentuan

 Pasal 217

(1) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan.

(2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

 Pasal 218

(1) Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.

(2) Siapa pun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan di keluarkan dari ruang sidang.

(3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.

Pasal 219

(1) Siapa pun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu.

(2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan apabila terdapat maka petugas mempersilahkan yang bersangkutan untuk menitipkannya.

Article 215

The return of seized goods shall be effected without conditions to the person most entitled, promptly after the judgment has been rendered if the convicted person has complied with the substance of the holdings of the judgment.

Article 216

The provision of Article 210 shall continue to apply insofar as such regulation is not contrary to this Paragraph.

Part SevenMiscellaneous Provisions

Article 217

75

(1) The head judge at trial shall lead the examination and maintain rules of order during trial.

(2) Any and all things ordered by the head judge at trial to maintain rules of order during trial shall be executed promptly and precisely.

Article 218

(1) In the courtroom, anyone whosoever shall be obligated to show respect for the court.

(2) Anyone whosoever who during trial displays an attitude unbefitting the dignity of the court and does not observe the rules of order, after having been warned by the head judge at trial, shall by Iris order be removed from the courtroom.

(3) Where a violation of the rules of order as intended by section (2) is in the nature of an offense, this shall not reduce the possibility for the prosecution of the perpetrator.

Article 219

(1) Anyone whosoever shall be prohibited from bringing fire-arms, sharp weapons, explosives or devices or goods which may endanger the security of the trial and whoever brings them shall be obligated to deposit them at a place especially provided for that purpose.

(2) Without a warrant, the court security officer by virtue of the duties of his office may carry out a body search to ensure that a person shall not be present in the courtroom carrying arms, materials or devices or goods as intended by section (1) and if such are found the officer shall invite the person concerned to deposit them.

(3) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang, maka petugas wajib menyerahkan kembali benda titipannya.

(4) Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan penuntutan bila ternyata bahwa penguasaan atas benda tersebut bersifat suatu tindak pidana.

Pasal 220

(1) Tiada seorang hakim pun diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim yang bersangkutan, wajib mengundurkan diri

baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya.

(3) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pejabat pengadilan yang berwenang yang menetapkannya.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam makna ayat tersebut di atas berlaku juga bagi penuntut umum.

Pasal 221

Bila dipandang perlu hakim di sidang atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau penasihat hukumnya dapat memberi penjelasan tentang hukum yang berlaku.

Pasal 222

(l) Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara.

(2) Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara.

Pasal 223

(1) Jika hakim memberi perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang, hakim dapat menunda pemeriksaan perkara sampai pada hari sidang yang lain.

(3) If the person concerned intends to leave the courtroom, the officer shall be obligated to return the deposited goods.

(4) The provisions of section (1) and section (2) shall not reduce the possibility of a prosecution being conducted if it becomes evident that the control of said goods would constitute an offense.

Article 220

(1) No judge whatsoever shall be allowed to adjudicate a case in which he himself has an interest, whether directly or indirectly.

(2) In matters as intended by section (1), the judge concerned shall be obligate to withdraw either by

76

his own choice or at the request of the public prosecutor, the accused or his legal counsel.

(3) If there is doubt or a difference of opinion regarding tile matters as intended by section (1), tile competent court official shall decide.

(4) The provision as intended by the meaning of the foregoing sections shall likewise apply to the public prosecutor.

Article 221

Where considered necessary, a judge at trial by his own choice or at the request of the accused or his legal counsel may give an explanation of the applicable law.

Article 222

(1) Anyone who is convicted shall bear the expenses of his case and in the event of an acquittal or a dismissal of all charges, the expenses of the case shall be borne by the state.

(2) Where the accused has previously submitted an application for exemption from the payment of the expenses of the case on the basis of certain conditions with the approval of the court, the expenses shall be borne by the state.

Article 223

(1) If a judge orders a person to make an oath or affirmation outside the trial, the judge may postpone the examination of the case until another trial day.

77

(2) Dalam hal sumpah atau janji dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim menunjuk panitera untuk menghadiri pengucapan sumpah atau janji tersebut dan membuat berita acaranya.

Pasal 224

Semua surat putusan pengadilan disimpan dalam arsip pengadilan yang mengadili perkara itu pada tingkat pertama dan tidak boleh dipindahkan kecuali undang-undang nienentukan lain.

Pasal 225

(1) Panitera menyelenggarakan buku daftar untuk semua perkara.

(2) Dalam buku daftar itu dicatat nama dan identitas terdakwa, tindak pidana yang didakwakan, tanggal penerimaan perkara, tanggal terdakwa mulai ditahan apabila ia ada dalam tahanan, tanggal dan isi putusan secara singkat, tanggal penerimaan permintaan dan putusan banding atau kasasi, tanggal permohonan serta pemberian grasi, amnesti, abolisi atau rehabilitasi, dan lain hal yang erat hubungannya dengan proses perkara.

Pasal 226

(1) Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan.

(2) Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.

(3) Salinan surat putusan pengadilan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin ketua pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dan permintaan tersebut.

Pasal 227

(1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.

(2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.

(2) Where the oath or affirmation is made as intended by section (1), the judge shall assign the clerk to attend the making of said oath or affirmation and to take minutes thereof.

Article 224

All written court judgments shall be kept in the archives of the court which adjudicated the case in the first instance and may not be transferred except as otherwise provided by law.

Article 225

(1) The clerk of court shall keep a register for all cases.

(2) In such register shall be recorded the name and identity of the accused, the offense of which he is accused, the date the case was received, the date on which the accused began to be detained if he is in detention, the date and contents of the judgment in brief, the date of receipt of the application for and the judgment on appeal or cassation, the date of the application for and the granting of a pardon, amnesty, abolition or rehabilitation, and other matters which are closely related to the process of the case.

Article 226

(1) An excerpt of the written court judgment shall be given to the accused or his legal counsel promptly after the judgment has been pronounced.

(2) A copy of the written court judgment shall be given to the public prosecutor and the investigator, whereas to the accused or his legal counsel (a copy) shall be given upon request. (3) A copy of the written court judgment may only be given to other persons with the permission of the head of the court after considering the purpose of such request.

Article 227

(1) All types of notifications or summons by the competent authority at all levels of examination to the accused, witnesses or experts shall be delivered at the latest three days before the date set for their attendance, at their addresses or at their most recent places of residence.

(2) The officer who carries out a summons must meet personally with and talk directly to the person summoned and shall make a record that the summons has been received by the person concerned marked with the date and signature, either by the officer or the person summoned and if the summoned person does not sign, the officer shall record the reason therefore.

78

(3) Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu termpat sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.

Pasal 228

Jangka atau tenggang waktu menurut undang-undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya.

Pasal 229

(1) Saksi atau ahli yang teIah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 230

(1) Sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang.

(2) Dalam ruang sidang, hakim, penuntut umum, penasihat hukum dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing.

(3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut:

a. tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum dan pengunjung;

b. tempat panitera terletak di belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang;

c. tempat penuntut umum terletak di sisi kanan depan tempat hakim;

d. tempat terdakwa dan penasihat hukum terletak di sisi kiri depan dari tempat hakim dan tempat terdakwa di sebelah kanan tempat penasihat hukum;

e. tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di depan tempat hakim;

(3) Where the person summoned is not to be found at one of the places as intended by section (1), the summons shall be delivered through the village head or an official and if abroad, through the legation of the Republic of Indonesia in the place where the summoned person usually resides and if it still cannot be delivered, the summons shall be posted on the billboard of the office of the official who has issued said summons.

Article 228

A period of time or a time limit according to this law shall be counted as from the next following day.

Article 229

(1) A witness or an expert who is present in compliance with a summons in the framework of testifying at all levels of examination, shall be entitled to be reimbursed for expenses according to prevailing laws and regulations.

(2) The official carrying out the summons shall be obligated to inform the witness or expert of his right as intended by section (1).

Article 230

(1) Trials shall be held in a courthouse in a courtroom.

(2) In the courtroom, the judge, the public prosecutor, the legal counsel and the clerk shall wear trial robes and their respective attributes.

(3) The courtroom as intended by section (1) shall be lay out according to the following provisions:

a. the place for the judges' bench and chairs shall be located higher than the places for the public prosecutor, the accused, the legal counsel and the spectators;

b. the place for the clerk shall be located behind the right hand side of the head judge at trial;

c. the place for the public prosecutor shall be located on the right hand side in front of the place for the judges;

d. the place for the accused and legal counsel shall be located on the left hand side in front of the place for the judges and the place of the accused shall be located at the right beside the place of legal counsel;

e. the place for the examination chair for the accused and witnesses shall be located in front of the place for the judges;

79

f. tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan;

g. tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar;

h. bendera Nasional ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan panji Pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja hakim sedangkan lambang Negara ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja hakim;

i. tempat rohaniwan terletak di sebelah kiri tempat panitera;

j tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf i diberi tanda pengenal;

k. tempat petugas keamanan dibagian pintu masuk utama ruang sidang dan ditempat lain yang dianggap perlu.

(4) Apabila sidang pengadilan dilangsungkan diluar gedung pengadilan, maka tata tempat sejauh mungkin disesuaikan dengan ketentuan ayat (3) tersebut diatas.

(5) Dalam hal ketentuan ayat (3) tidak mungkin dipenuhi maka sekurang-kurangnya bendera nasional harus ada.

Pasal 231

(1) Jenis, bentuk dan warna pakaian sidang serta atribut yang berhubungan dengan perangkat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 230 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

(2) Pengaturan lebih lanjut tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 217 ditetapkan dengan keputusan Menteri Kehakiman.

Pasal 232

(1) Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum dan pengunjung yang sudah ada, duduk ditempatnya masing-masing dalam ruang sidang.

(2) Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang semua yang hadir berdiri untuk menghormat.

(3) Selama sidang berlangsung setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat.

f. the place for the witnesses or experts who have been heard shall be located behind the examination chair;

g. the place for spectators shah be located behind the place for witnesses who have been heard.

h. the National flag shall be placed on the right of the judges' bench and the Pengayoman banner 22 on the left of the judges' bench whereas the symbol of the State shall be placed on the upper part of the wall behind the judges' bench;

i. the place for religious leaders shall be located on the left beside the place for the clerk;

j. the places as intended by point a through point i shall be provided with identification marks;

k. the place for the Security officer shall be inside the main entrance of the courtroom and at other places as deemed necessary.

(4) When a trial is held outside the courthouse, the layout of the place shall as far as possible conform to the provisions of section (3) referred to above.

(5) If it is impossible to observe the provisions of section (3), then at least the National flag must be present.

Article 231

(1) The type, form and color of trial robes and attributes and other matters related to the attire and equipment as intended by Article 230 section (2) and section (3) shall be regulated by government regulation.

(2) Further regulation of the rules of order for trials as intended by Article 217 shall be determined by decision of the Minister of Justice.

Article 232

(1) Before a trial commences, the clerk, public prosecutor, legal counsel and spectators already present, six all are seated in their respective places in the courtroom.

(2) At the time that the judge enters or leaves the trial room, all those present shall stand up to pay their respects.

(3) While the trial is in progress, any person who leaves or enters the courtroom shall be obligated to pay his respects.

80

BAB XVII UPAYA HUKUM BIASA

Bagian KesatuPemeriksaan Tingkat Banding

Pasal 233

(1) Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum.

(2) Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2).

(3) Tentang permintaan itu oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.

(4) Dalam hal pemohon tidak dapat rnenghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana.

(5) Dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Pasal 234

(1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menenima putusan.

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

Pasal 234

(1) Selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi.

CHAPTER XVIIORDINARY LEGAL REMEDIES

Part OneExaminations at The Appellate Level

Article 233

(1) A request for an appeal as Intended by Article 67 may be lodged with a high court by the accused or someone especially empowered therefore or the public prosecutor.

(2) Only a request for an appeal as intended by section (1) may be accepted by a clerk of a district court within seven days after a judgment has been rendered or after the judgment has been made known to the accused who was not present as intended by Article 196 section (2).

(3) The clerk shall prepare a statement concerning such request that shall be signed by him and also by the applicant and a copy thereof shall be given to the applicant concerned.

(4) Where the applicant is unable to appear, this fact must be recorded by the clerk accompanied by the reasons therefore and the record must be attached to the dossier of the case and must also be entered into the register of criminal cases.

(5) Where a district court receives a request for an appeal, whether lodged by file public prosecutor or the accused or lodged by both the public prosecutor and the accused, the clerk shall be obligated to make the request of the one party known to the other party.

Article 234

(1) If the time limit as intended by Article 233 section (2) has expired without a request for an appeal being lodged by the person concerned, then the person concerned shall be deemed to have accepted the judgment.

(2) In cases as intended by section (1), the clerk shall record and prepare a deed with respect to such facts attaching said deed to the dossier of the case.

Article 235

(1) So long as an appeal case has not yet been decided by a high court, the request for the appeal may be withdrawn at any time and where it has been withdrawn, a request for an appeal in that case may not again be lodged.

81

(2) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus sedangkan sementara itu pemohon mencabut permintaan bandingnya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tinggi hingga saat pencabutannya.

Pasal 236

(1) Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari sejak permintaan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri dan berkas perkara serta surat bukti kepada pengadilan tinggi.

(2) Selama tujuh hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi, pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri.

(3) Dalam hal pemohon banding yang dengan jelas menyatakan secara tertulis bahwa ia akan mempelajari berkas tersebut di pengadilan tinggi, maka kepadanya wajib diberi kesempatan untuk itu secepatnya tujuh hari setelah berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi,

(4) Kepada setiap pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkaranya yang sudah ada di pengadilan tinggi.

Pasal 237

Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi.

Pasal 238

(1) Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dan penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan pengadilan negeri.

(2) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke pengadilan tinggi sejak saat diajukannya permintaan banding.

(2) If the examination of a case has commenced but it has not yet been decided, while in the meantime the appellant Withdraws his request for an appeal, the appellant shall bear the expenses for the case incurred by the high court until the moment of withdrawal.

Article 236

(1) At the latest within fourteen days after a request for an appeal has been 1odged, the clerk shall send a copy of the judgment of the district court concerned and the dossier of the case plus the documents of proof to the high court.

(2) For seven days before the sending of the dossier of the case to the high court, an appellant shall be given the opportunity to study the dossier of said case at the district court.

(3) Where the appellant has stated clearly in writing that he will study said dossier at the high court, it shall be obligatory that he be given the opportunity to do so at the earliest seven days after the dossier of the case has been received by the high court.

(4) It shall be obligatory that every appellant be given the opportunity at any time to examine the authenticity of the dossier of his case which is already at the high court.

Article 237

So long as a high court has not yet begun to examine a case at the appellate level, either the accused or his attorney-in-fact or the public prosecutor may submit an appeal brief or a counter-appeal brief to the high court.

Article 238

(1) The examination at the appellate level shall be conducted by a high court with a minimum of three judges on the basis of the dossier of the case received from the district court which shall consist of the minutes of the examination from the investigator, the minutes of the examination at trial in the district court, together with all documents which were introduced at trial which are connected with the case and the judgment of the district court.

(2) The authority to determine detention shall devolve to the high court from the moment that an application to appeal is lodged.

82

(3) Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara banding dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.

(4) Jika dipandang perlu pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya.

PasaI 239

(1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 dan Pasal 220 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat banding.

(2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) berlaku juga antara hakim dan atau panitera tingkat banding, dengan hakim atau panitera tingkat pertama yang telah mengadili perkara yang sama.

(3) Jika seorang hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama kemudian tekah menjadi hakim pada pengadilan tinggi, maka hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama dalam tingkat banding.

Pasal 240

(1) Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam pénerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri.

(2) Jika perlu pengadilan tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan tinggi dijatuhkan.

Pasal 241

(1) Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadakan putusan sendiri.

(2) Dalam hal pembatalan tersebut terjadi atas putusan pengadilan negeri karena ia tidak berwenang memeriksa perkara itu, maka berlaku ketentuan tersebut pada Pasal 148.

(3) Within three days after receipt of the dossier of a case on appeal from a district court, the high court shall be obligated to study it in order to determine whether or not the accused must still be detained, either by virtue of the authority of its office or at the request of the accused.

(4) If it is regarded as necessary, the high court shall itself hear the testimony of the accused or witnesses or the public prosecutor by explaining in brief · in a written summons to them what it is that it wishes to know.

Article 239

(1) The provisions as regulated by Article 157 and article 220 section (1), section (2) and section (3) shall also apply to the examination of cases at the appellate level.

(2) A family relationship as intended by Article 157 section (1) shall also apply to that between judges and or clerks at the appellate level, and judges or clerks who adjudicated the same case at the level of first instance.

(3) If a judge who has decided a case at the level of first instance subsequently becomes a judge in a high court, said judge shall be prohibited from examining the same case at the appellate level.

Article 240

(1) If the high court is of the opinion that in the examination at first instance level there has evidently been negligence in the application of the law of procedure or a mistake or there is something incomplete, the high court may by a decision order the district court to correct these matters or the high court may do so itself.

(2) If necessary the high court may by a decision annul the judgment of the district court before the judgment of the high court is rendered.

Article 241

(1) After all matters as intended by the provisions referred to above have been considered and executed, the high court shall decide, uphold or amend and in case of annulment of the judgment of a district court, the high court shall render its own judgment.

(2) In case the judgment of a district court is so annulled because it was not competent to examine the case, then the provisions referred to in Article 148 shall apply.

83

Pasal 242

Jika dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan, maka pengadilan tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan.

Pasal 243

(1) Salinan surat putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan negeri yang memutus pada tingkat pertama.

(2) Isi surat putusan setelah dicatat dalam buku register segera diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum oleh panitera pengadilan negeri dan selanjutnya pemberitahuan tersebut dicatat dalam salinan surat putusan pengadilan tinggi.

(3) Ketentuan mengenai putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 berlaku juga bagi putusan pengadilan tinggi.

(4) Dalam hal terdakwa bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan negeri tersebut, panitera minta bantuan kepada panitera pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal untuk memberitahukan isi surat putusan itu kepadanya.

(5) Dalam hal terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya atau bertempat tinggal di luar negeri, maka isi surat putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan melalui kepala desa atau pejabat atau melalui perwakilan Republik Indonesia, di mana terdakwa biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, terdakwa dipanggil dua kali berturut-turut melalui dua buah surat kabar yang terbit dalam daerah hukum pengadilan negeri itu sendiri atau daerah yang berdekatan dengan daerah itu.

BAB XVII UPAYA HUKUM BIASA

Bagian KeduaPemeriksaan Untuk Kasasi

Pasal 244

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Article 242

If in a examination at the appellate level an accused who has been convicted is in detention, the high court shall in its judgment stipulate whether the accused should still be detained or be released.

Article 243

(1) A copy of the written judgment of the high court together with the dossier of the case shall within seven days after said judgment has been rendered be sent to the district court that rendered judgment in the first instance.

(2) The accused and the public prosecutor shall promptly be notified by the clerk of the district court of the contents of the written judgment after it has been recorded in the register and thereafter said notification shall be noted on the copy of the written judgment of the high court.

(3) The provisions regarding judgments of a district court, as intended by Article 226 shall also apply to judgments of a high court.

(4) Where the accused resides outside the jurisdiction of the district court, the clerk shall ask the assistance of the clerk of the district court in whose jurisdiction the accused resides to notify him of the contents of the written judgment.

(5) Where the address of the accused is not known or he resides abroad, the contents of the written judgment as intended by section (2) shall be delivered through a village head or official or through the legation of the Republic of Indonesia, where the accused usually resides and if it still cannot be delivered, the accused shall be summoned two times in succession through two newspapers published in the jurisdiction of the district court it self or in a jurisdiction nearby that jurisdiction.

CHAPTER XVIIORDINARY LEGAL REMEDIES

Part TwoExamination in Cassation

Article 244

An accused or the public prosecutor may lodge a request for an examination in cassation to the Supreme Court with regard to a judgment in a criminal case rendered at last resort by a court other than the Supreme Court, except with regard to an acquittal.

84

Pasal 245

(1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.

(2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.

(3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Pasal 246

(1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.

(2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur.

(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

Pasal 247

(1) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi.

(2) Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan.

(3) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.

(4) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.

Article 245

(1) A petition for cassation shall be delivered by the petitioner to the clerk of the court which judged his case in the first instance, within fourteen days after the judgment for which causation Is requested has been made known to the accused.

(2) Said request shall be written down by the clerk in a statement which shall be signed by the clerk and the petitioner, and recorded in a list attached to the dossier of the case.

(3) Where the district court receives a petition for cassation, whether submitted by the public prosecutor or the accused or submitted by both the public prosecutor and the accused, the clerk shall be obligated to make the request of the one party known to the other party.

Article 246

(1) If the time limit as intended by Article 245 section (1) has expired without a petition for cassation being submitted by the person concerned, then the person concerned shall be deemed to have accepted the judgment.

(2) If within the time limit as Intended by section (1), the petitioner is tardy in lodging a petition for cassation, the fight therefore shall be forfeited.

(3) In cases as intended by section (1) or section (2), the clerk shall record and prepare a deed with respect to such facts attaching said deed to the dossier of the case.

Article 247

(1) So long as a case of petition for cassation has not yet been decided by the Supreme Court, the petition for cassation may be withdrawn any time and where it has been withdrawn, a petition for cassation in that case may not again be submitted.

(2) If Withdrawal is effected before the dossier of the case has been sent to the Supreme Court, said dossier shall not be sent.

(3) If the examination of a case has commenced but it has not yet been decided, while in the meantime the petitioner withdraws his petition for cassation, the petitioner shall bear the expenses for the case incurred by the Supreme Court until the moment of withdrawal.

(4) A petition for cassation may only be made once.

85

Pasal 248

(1) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.

(2) Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuatkan memori kasasinya.

(3) Alasan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) undang-undang ini.

(4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.

(5) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 ayat (3) berlaku juga untuk ayat (4) pasal ini.

(6) Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi.

(7) Dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi.

Pasal 249

(1) Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi, kepadanya diberikati kesempatan untuk mengajukan tambahan itu dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1).

(2) Tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diserahkan kepada panitera pengadilan.

(3) Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari setelah tenggang waktu tersebut dalam ayat (1), permohonan kasasi tersebut selengkapnya oleh panitera pengadilan segera disampaikan kepada Mahkamah Agung.

Article 248

(1) A petitioner for cassation shall be obligated to submit a cassation brief which contains the reasons for his request for cassation and which must have been delivered to the clerk within fourteen days after lodging said request who shall issue a receipt therefore.

(2) Where a petitioner for cassation is an accused with a poor understanding of the law, the clerk at the time of receiving the petition for cassation shall be obligated to inquire as to the reasons for which he is lodging said petition and for this purpose the clerk shall prepare a cassation brief.

(3) Reasons as referred to in section (1) and section (2) shall be as intended by article 253 sections (1) of this law.

(4) If within the time limit as intended by section (1), the petitioner is tardy in submitting the cassation brief, then Ms right to submit a petition for cassation shall be forfeited.

(5) The provisions as regulated by Article 246 section (3) shall also apply to section (4) of this article.

(6) A copy of the cassation brief submitted by one of the parties, shall be delivered by the clerk to the other party which is entitled to submit a counter-cassation brief. ·

(7) Within the time limit as intended by section (1), the clerk shall convey a copy of the counter-cassation brief to the party Which originally submitted the cassation brief.

Article 249

(1) Where one of the parties is of the opinion that something must be added to the cassation brief or the counter-cassation brief, he shall be given the opportunity to submit such addenda within the time limit as intended by Article 248 section (1).

(2) The addenda as intended by section (1) shall be delivered to the clerk of the court.

(3) At the latest within fourteen days after the time limit referred to in section (1), the complete petition for cassation shall be delivered by the clerk of the court to the Supreme Court.

86

Pasal 250

(1) Setelah panitera pengadilan negeri menerima memori dan atau kontra memori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4), Ia wajib segera mengirim berkas perkara kepada Mahkamah Agung.

(2) Setelah panitera Mahkamah Agung menerima berkas perkara tersebut ia seketika mencatatnya dalam buku agenda surat, buku register perkara dan pada kartu penunjuk.

(3) Buku register perkara tersebut pada ayat (2) wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga karena jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.

(4) Dalam hal Ketua Mahkamah Agung berhalangan, maka penandatanganan dilakukan oleh WakiI Ketua Mahkamah Agung dan jika keduanya berhalangan maka dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung ditunjuk hakim anggota yang tertua dalam jabatan.

(5) Selanjutnya panitera Mahkamah Agung mengeluarkan surat bukti penerimaan yang aslinya dikirimkan kepada panitera pengadilan negeri yang bersangkutan, sedangkan kepada para pihak dikirimkan tembusannya.

Pasal 251

(1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 berlaku juga bagi perneriksaan perkara dalam tingkat kasasi.

(2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) berlaku juga antara hakim dan atau panitera tingkat kasasi dengan hakim dan atau panitera tingkat banding serta tingkat pertama. yang telah mengadili perkara yang sama.

(3) Jika seorang hakim yang mengadili perkara dalam tingkat pertama atau tingkat banding, kemudian telah menjadi hakim atau panitera pada Mahkamah Agung, mereka dilarang bertindak sebagai hakim atau panitera untuk perkara yang sama dalam tingkat kasasi.

Pasal 252

(1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 220 ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi.

Article 250

(1) After the clerk of the district court has received the brief and or counter-brief as intended by Article 248 section (1) and section (4), he shall be obligated to promptly send the dossier of the case to the Supreme Court.

(2) After the clerk of the Supreme Court has received the dossier of said case, he shall at once record it in the agenda of documents, the register of cases and on an index card.

(3) It is obligatory that the register of cases as referred to in section (2) be worked upon, closed and signed by the clerk on every working day and also be signed for acknowledgment by the Chief Justice of the Supreme Court by virtue of his office.

(4) Where the Chief Justice of the Supreme Court is prevented, the Deputy Chief Justice of the Supreme Court shall do the signing and if both of them are prevented, the member judge with the most seniority in office shall be assigned by a decision of the Chief Justice of the Supreme Court.

(5) The clerk of the Supreme Court shall thereafter issue a document as proof of receipt the original of which shall be sent to the clerk of the district court concerned, with copies thereof sent to the parties.

Article 251

(1) The provisions as regulated by Article 157 shall also apply to the examination of a case at the level of cassation.

(2) Family relationships as intended by Article 157 section (1) shall also apply between judges and or clerks at the level of cassation with judges and or clerks at the appellate level and the level of first instance, who have adjudicated the same case.

(3) If a judge, who has adjudicated a case at the level of first instance or at the appellate level, subsequently becomes a judge or a clerk of the Supreme Court, they shall be prohibited from serving as a judge or clerk for the same case at the level of cassation.

Article 252

(1) The provisions as regulated by Article 220 section (1) and section (2) shall also apply to the examination of a case at the level of cassation.

87

(2) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal Sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka dalam tingkat kasasi:

a. Ketua Mahkamah Agung karena jabatannya bertindak sebagai pejabat yang berwenang menetapkan;

b. dalam hal menyangkut Ketua Mahkamah Agung sendiri, yang berwenang menetapkannya adalah suatu panitia yang terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh dan antar hakim anggota yang seorang diantaranya harus hakim anggota yang tertua dalam jabatan.

Pasal 253

(1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan

a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

c. apakab benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

(2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.

(3) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.

(4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukannya permohonan kasasi.

(2) If there is doubt or a difference of opinion regarding the matters referred to, in section (1), then at the level of cassation:

a. the Chief Justice of the Supreme Court by virtue of his office shall act as the official who is competent to decide;

b. where the Chief Justice of the Supreme Court himself is involved, the competent party to decide shall be a committee consisting of three persons elected by and from among the member judges, one of whom must be the member judge who has the most seniority in office.

Article 253

(1) Examination at the level of cassation shall be conducted by the Supreme Court at the request of the parties as intended by Article 244 and article 248 in order to decide:

a. whether it is true that a legal rule has not been applied or has been applied in an improper manner;

b. whether it is true that the method of adjudication was not conducted according to the provisions of law;

c. whether it is true that the court exceeded tire limits of its competence.

(2) Examinations as intended by section (1) shall be conducted by a minimum of three judges on the basis of the dossier of a case received from a court other than the Supreme Court, which shall consist of the minutes of the examination from the investigator; the minutes of the examination at trial all documents introduced ·t trial in connection with the case and the judgment of a court of first instance and or at last resort.

(3) If considered necessary for purposes of the examination as intended by section (1), the Supreme Court may itself hear the testimony of the accused or wit- nesses or the public prosecutor by explaining in brief in a summons to them what it is that it wishes to know or the Supreme Court may also order the court as intended by section (2) to hear their testimony, by the same method of summons.

(4) The competence to determine detention shall devolve to the Supreme Court from the submission of the petition for cassation.

88

(5) a.    Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung Wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.

b. Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan Mahkarnah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.

Pasal 254

Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.

Pasal 255

(1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.

(2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.

(3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Pasal 266

Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255.

Pasal 257

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 226 dan Pasal 243 berlaku juga bagi putusan kasasi Mahkamah Agung, kecuali tenggang waktu tentang pengiriman salinan putusan beserta berkas perkaranya kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama dalam waktu tujuh hari.

(5) a. Within three days after receiving 'the dossier of the case in causation as intended by section (2), the Supreme Court shall be obligated to study it in order to decide whether or not it is necessary that the accused still be detained, either by virtue of its office or at the request of the accused;

b. Where the accused is still detained, then within fourteen days from the ruling on detention the Supreme Court shall be obligated to examine said case.

Article 254

Where the Supreme Court examines · petition for cassation because of its compliance with the provisions as Intended by Article 245, Article 246 and Article 247, the Supreme Court may decide to reject or grant the petition for cassation with respect to the law thereof.

Article 255

(1) Where a judgment is annulled because a legal rule has not been applied or has been applied Improperly, the Supreme Court shall itself adjudicate said case.

(2) Where a judgment is annulled because the adjudication was not conducted in accordance with the provisions of law, the Supreme Court shall stipulate and give instructions to the effect that the court which decided the case concerned shall reexamine the part annulled, or for certain reasons the Supreme Court may stipulate that the case be examined by another court of the same level.

(3) Where a judgment is annulled because the court or judge concerned is not competent to adjudicate the case, the Supreme Court shall stipulate another court or judge to adjudicate said case.

Article 256

If the Supreme Court shall annul the court judgment upon which cassation has been Supreme Court shall annul the court judgment upon which cassation has been requested and in this event the provisions of Article 255 shall apply.

Article 257

The provisions as regulated by Article 226 and Article 243 shall also apply to judgments of the Supreme Court in cassation, except that the time limit for sending the copy of the judgment and the dossier of the case concerned to the court that judged it in the first instance shall be seven days.

89

Pasal 258

Ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 244 sampal dengan Pasal 257 berlaku bagi acara permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

BAB XVIII UPAYA HUKUM LUAR BIASA

Bagian KesatuPemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Pasal 259

(1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.

(2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

Pasal 260

(1) Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu.

(2) Salinan risalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh panitera segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.

(3) Ketua pengadilan yang bersangkutan segera meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung.

Pasal 261

(1) Salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada pengadilan yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (2) dan ayat (4) berlaku juga dalam hal ini.

Pasal 262

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Pasal 260, dan Pasal 261 berlaku bagi acara permohonan kasasi demi kepentingan hukum terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Article 258

The provisions as referred to in Article 244 through Article 257 shall apply to the procedure for petitions for cassation with regard to the judgment of a court in the military justice system.

CHAPTER XVIIIEXTRAORDINARY LEGAL REMEDIES

Part OneExamination at The Level of Cassation in The Interest of

Law

Article 259

(1) The Attorney General may submit an one occasion a petition for cassation in the interest of law with respect to all judgments which have become final and binding from courts other than the Supreme Court.

(2) A judgment in cassation in the interest of law may not damage the interested parties.

Article 260

(1) A petition for cassation in the interest of law shall be submitted in writing by the Attorney General to the Supreme Court through the clerk of the court which decided the case in the first instance, accompanied by a narrative containing the reasons for the petition.

(2) A copy of the narrative as intended by section (1) shall promptly be conveyed by the clerk to the interested parties.

(3) The head if the court concerned shah promptly forward the request to the Supreme Court.

Article 261

(1) A copy. of the judgment in cassation in the interest of law shall be delivered by the Supreme Court to the Attorney General and to the court concerned together with the dossier of the case.

(2) The provisions as intended by Article 243 section (2) and section (4) shall also apply in this matter.

Article 262

The provisions as intended by Article 259, Article 260 and Article 261 shall also apply to the procedures for petitions for cassation in the interest of law with regard to a judgment of a court In the military justice system.

90

Bagian KeduaPeninjauan Kembali Putusan Pengadilan

Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 263

(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

(2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

a.   apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

b.   apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

c.   apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhiIafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

(3)  Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Pasal 264

(1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) berlaku juga bagi permintaan peninjauan kembali.

(3) Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.

Part TwoReconsideration of a Judgment

Which has Become Final and Binding

Article 263

(1) A convicted person or his heirs may submit a submit a request to the Supreme Court for reconsideration with regard to a judgment which has become final and binding, except a judgment of acquittal or the dismissal of charges.

(2) A request for reconsideration may be made on the basis that:

a. if there are found to be new circumstances which give rise to a strong presumption that if such circumstances had been known at the time the trial was still in progress, the outcome would have been a judgment of acquittal or dismissal of all charges or the charges of the public prosecutor would not have been acceptable or that less severe criminal provisions would have been applied to the case;

b. if in various judgments there are found to be statements the something has been proven, but the matters or circumstances which form the basis and reason for the judgment declared to have been proven, are evidently mutually contradictory;

c. if a judgment clearly displays a mistake of the judge or a manifest error.

(3) For the same reasons as referred to in section (2), a request for reconsideration may be submitted with regard to a judgment which has become Final and binding, if in that judgment there is an alleged act which has been declared proven, but which is not followed up by the imposition of a penalty.

Article 264

(1) A request for reconsideration by a petitioner as intended by Article 263 section (1) shall be submitted to the clerk of the court which decided the case in the first instance clearly stating the reasons therefore.

(2) The provisions as intended by Article 245 section (2) shall also apply to a request for reconsideration.

(3) A request for reconsideration shall not be limited to a certain period of time.

91

(4) Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuatkan surat permintaan peninjauan kembali.

(5) Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan.

Pasal 265

(1) Ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2).

(2) Dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.

(3) Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.

(4) Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.

(5) Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan.

Pasal 266

(1) Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya

(4) Where the petitioner for reconsideration is a convicted person who has a poor understanding of the law the clerk at the time of receiving the request for reconsideration shall be obligated to inquire as to the reasons for which he is submitting said request and for this purpose the clerk shall draw up the written request for reconsideration.

(5) The head of the court shall promptly send the written request for reconsideration together with the dossier of the case to the Supreme Court, accompanied by explanatory notes.

Article 265

(1) The head of the court after receiving a request for reconsideration as intended by Article 263 section (1) shall assign a judge who did not examine the original case for which reconsideration has been requested to examine whether the request for reconsideration satisfies the reasons as intended by Article 263 section (2).

(2) In the examination as intended by section (1) the petitioner and the public attorney shall be present and may state their opinions.

(3) Minutes of said examination shall be prepared which shall be signed by the judge, the public attorney, the petitioner and the clerk and based on these minutes, minutes shall be prepared of the opinions signed by the judge and the clerk.

(4) The head of the court shall promptly submit the request for reconsideration together with the dossier of the original case, the minutes of examination and the minutes of opinions to the Supreme Court with copies of the cover letter sent to the petitioner and the public attorney.

(5) If a case for which reconsideration has been requested constitutes a judgment of an appellate court, copies of the cover letter must be accompanied by copies of the minutes of examination and the minutes of opinions and delivered to the appellate court concerned.

Article 266

(1) Where a request for reconsideration does not satisfy the provisions as intended by Article 263 section (2). the Supreme Court shall declare that the request for reconsideration is unacceptable stating the underlying reasons therefore.

92

(2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a.   apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;

b.   apabila Mahkarnah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:

1. putusan bebas;

2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;

3. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;

4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

(3) Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

Pasal 267

(1) Salinan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali beserta berkas perkaranya dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan yang melanjutkan permintaan peninjauan kembali.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku juga bagi putusan Mahkamah Agung mengenai peninjauan kembali.

Pasal 268

(1) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.

(2) Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya.

(2) Where the Supreme Court Is of the opinion that the request for reconsideration may be accepted for examination, the following provisions shall apply:

a. if the Supreme Court does not verify the reasons of the petitioner, the Supreme Court shall reject the request for reconsideration by ruling that the judgment for which reconsideration has been requested shall remain in effect accompanied by the basis of its considerations;

b. if the Supreme Court verifies the reasons of the petitioner, the Supreme Court shall annul the judgment for which reconsideration has been requested and render a judgment which may take the form of:

1. a judgment of acquittal;

2. a judgment dismissing all charges;

3. a judgment that the charges of the public prosecutor are unacceptable;

4. a judgment applying a less severe criminal provision.

(3) A penalty imposed by a judgment in reconsideration may not exceed the penalty imposed In the original judgment.

Article 267

(1) A copy of the judgment of the Supreme Court in reconsideration together with the dossier of the case shall within seven days after the judgment has been rendered be sent to the court that had forwarded the request for reconsideration.

(2) The provisions as intended by Article 243 section (2), section (3), section (4) and section (5)shall also apply to judgments of the Supreme Court with regard to reconsideration.

Article 268

(1) A request for reconsideration of a judgment shall not postpone or discontinue the execution of said judgment.

(2) If the Supreme Court has accepted a request for reconsideration and in the meantime the petitioner has died, it shall be the choice of the heirs whether or not said reconsideration is to be continued.

93

(3) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.

PasaI 269

Ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 sampai dengan Pasal 268 berlaku bagi acara permintaan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

BAB XIX PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Pasal 270

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Pasal 271

Dalam hal pidana mati pelaksanaannya dilakukan tidak di muka umum dan menurut ketentuan undang-undang.

Pasal 272

Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.

Pasal 273

(1) Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.

(2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.

(3) Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasakan benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.

(4) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.

(3) A request for reconsideration of a judgment may only be made once.

Article 269

The provisions as referred to in Article 263 through Article 268 shall apply to the procedures for requesting the reconsideration of a judgment of a court in the military justice system.

CHAPTER XIXTHE EXECUTION OF JUDGMENTS

Article 270

The execution of a judgment that has become final and binding shall be carried out by the public attorney, for which purpose a copy of the judgment shall be sent to him by the clerk.

Article 271

In the case of a death penalty the execution shall take place out of the public view and according to the provisions of law.

Article 272

If a convicted person has been penalized to imprisonment or confinement and subsequently is subject to a similar penalty before he has served the penalty previously imposed, the penalties shall be served in succession starting with the penalty first imposed.

Article 273

(1) If a judgment imposes a fine, the convicted person shall be given a period of one month to pay said Free except for judgments in express examination procedures that must be paid in full without any delay.

(2) Where there is a strong reason, the time limit as referred to in section (1) may be extended for at most one month.

(3) If a judgment also stipulates that the physical evidence shall be confiscated for the state, with the exception referred to by Article 46, the public attorney shall entrust the goods to the state auction office in order to be sold by auction within three months, the proceeds of which shall be deposited in the state treasury for and on behalf of the public attorney.

(4) The time limit as referred to in section (3) may be extended for at most one month.

94

Pasal 274

Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tatacara putusan perdata.

Pasal 275

Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 274 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang.

Pasal 276

Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan undang-undang.

BAB XX PENGAWASAN DAN PENGAMATAN

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Pasal 277

(1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

(2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua petigadilan untuk paling lama dua tahun.

Pasal 278

Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.

Pasal 279

Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana tersebut pada Pasal 278 wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277.

Article 274

Where the judgment also renders a judgment for compensation as intended by Article 99, the execution thereof shall be carried out according to methods for judgments in civil suits.

Article 275

If more than one person is convicted in one case, the expenses of the case and or compensation, as intended by Article 27 shall be borne by them jointly in equal proportions.

Article 275

Where a court imposes a conditional sentence, the execution thereof shall be carried out with serious efforts of supervision and observation and according to the provisions of law.

CHAPTER XXSUPERVISION AND OBSERVATION IN THE

EXECUTION OF JUDGMENTS

Article 277

(1) In every court there must be a judge who is given the special duty of assisting the head in carrying out the supervision and observation with regard to judgments that impose penalties depriving liberty.

(2) The judge as intended by section (1) who shall be called the judge for supervision and observation, shall be assigned by the head of the court for at most two years.

Article 278

The public attorney shall send a copy of the minutes on the execution of the judgment signed by himself, by the head of the corrections agency and by the convicted person, to the court which decided the case in the first instance and the clerk shall record it m the register of supervision and observation.

Article 279

The register of supervision and observation as referred to by Article 278 shall be worked upon, closed and signed by the clerk every working day and for acknowledgment it shall also be signed by the judge as intended by Article 277.

95

Pasal 280

(1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa .putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

(2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal-balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.

(3) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.

(4) Pengawas dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat.

Pasal 281

Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut.

PasaI 282

Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu.

Pasal 283

Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 284

(1) Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini.

(2) Dalam waktu dua tahun setelah undang undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang undang ini, dengan

Article 280

(1) The judge for supervision and observation shall exercise supervision in order to obtain certainty that the judgment is being properly executed.

(2) The judge for supervision and observation shall carry out observations to obtain study material in the interest of a beneficial correctness in the imposition of penalties, obtained from the behavior of inmates or the guidance of the corrections agency and the reciprocal effects on inmates during the serving of their sentences.

(3) The observation as intended by section (2) shall be continued after the convicted person has finished serving his sentence.

(4) The supervision and observation as intended by Article 277 shall also apply to conditional sentences.

Article 281

At the request of the judge for supervision and observation, the head of the corrections agency shall periodically or at any time provide information about the behavior of certain inmates who are under the observation of said judge.

Article 282

If considered necessary for the sake of effective observation. the judge for supervision and observation may discuss with the head of the corrections agency methods of guidance for certain inmates.

Article 283

The judge for supervision and observation to the head of the court shall report the result of supervision and observation periodically.

CHAPTER XXITRANSITIONAL PROVISIONS

Article 284

(1) Provisions of this law shall as far as possible be applied to cases which were in existence prior to the coming into effect of this law.

(2) Within two years after the promulgation of this law all cases shall be subject to the provisions of this law, with temporary exception for special provisions on criminal procedure as referred to in

96

pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XXIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 285

Undang-undang ini disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 286

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tgl 31 Desember 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd. SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1981

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

SUDHARMONO,SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 76

certain laws, until they are amended and or are declared to no longer be in effect.

CHAPTER XXIICONCLUDING PROVISIONS

Article 285

This law shall be called the Code of Criminal Procedure.23

Article 286

This law shall take effect on the date it is promulgated.

In order that every person may be informed thereof, promulgation of this law is ordered through placement in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Ratified in Jakarta on 31 December 1981

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

sgd. SOEHARTO.

Promulgated in Jakarta on 31 December 1981

MINISTER/STATE SECRETARY REPUBLIC OF INDONESIA

sgd.

SUDHARMONO S.H.

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 76 of 1981

97

PENJELASANATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 8 TAHUN 1981

TENTANG

HUKUM ACARA PIDANA

I. PENJELASAN UMUM

1. Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum sebelum undang-undang ini berlaku adalah “Reglemen Indonesia yang dibaharui atau yang dikenal dengan nama “Her Herziene Inlandsch Regelement” atau H.I.R. (Staatsblad Tahun 1941 No. 44), yang berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 1 Drt. Tahun 1951, seberapa mungkin harus diambil sebagai pedoman tentang acara perdata pidana oleh semua pengadilan dan kejaksaan negeri dalam wilayah Republik Indonesia, kecuali atas beberapa perubahan dan tambahannya. Dengan Undang-undang No. 1 Drt. Tahun 1951 itu dimaksudkan untuk mengadakan unifikasi hukum acara pidana, yang sebelumnya terdiri dari hukum acara pidana bagi landraad dan hukum acara pidana bagi raad van justitie.

Adanya dua macam hukum acara pidana itu, merupakan akibat semata dari perbedaan peradilan bagi golongan penduduk Bumiputera dan peradilan bagi golongan bangsa Eropa dan di jaman Hindia Belanda yagn masih tetap dipertahankan, walaupun Reglemen Indonesia yang lama (Staatblad Tahun 1948 No. 16) telah diperbaharui dengan Reglemen Indonesia yang diperbarui (R.I.B), karena tujuan dari pembaharuan itu bukanah dimaksudkan untuk mencapai satu kesatuan hukum acara pidana, tetapi justru bagi raad van justitie. Meskipun Undang-undang No. 1 Drt. Tahun 1951 telah menetapkan, bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang belaku untuk seluruh Indonesia, yaitu R.I.B., akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Khususnya mengenai banguan hukum di dalam pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum tidak diatur dalam R.I.B., sedangkan mengenai hak pemberian ganti kerugian juga tidak terdapat ketentuannya. Oleh karena itu demi pembangunan dalam bidang hukum dan sehubungan dengan hal sebagaimana telah dijelaskan dimuka, maka Het Herzienne Inlandsch Reglemen” (Staatblad Tahun 1941 No. 44), sehunungan dengan dan Undang-undang No. 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 No. 59. Tambahan Lembaran Negara No. 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan undang-undang hukum acara pidana baru yang mempunyai cirri kodifikasi dan unifikasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

ELUCIDATIONON THE

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIANUMBER 8 OF 1981

ONTHE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE

I. GENERAL 1. The regulation which formed the basis for the execution o f the law of criminal procedure in the public judicial system prior to the coming into effect of this law was the "Revised Indonesian Regulation" also known under the name "Het Herziene Inlandsch Reglement" or H.I.R. (Staatsblad of 1941 Number 44) which based on Article 6 section (1) of Law Number 1 Drt. of 1951, was ns far as was possible to have been taken as a guide to procedure in civilian criminal cases by all courts and offices of the public attorney in the territory of the Republic of Indonesia, except for a few amendments and supplements. Law Number 1 Drt. of 1951 was intended to achieve the unification of the law of criminal procedure, which had previously consisted of a law of criminal procedure for the landraad and a law of criminal procedure for the raad van justitie.

The presence of these two types of criminal procedure law was the direct consequence of the differentiation of courts for indigenous inhabitants and courts for European nationals during the Dutch East Indies period which continued to be maintained, despite the fact that the old "Indonesian Regulation" (Staatsblad of 1848 Number 16) had been reformed by the Revised Indonesian Regulation (R.I.B.), because the goal of this reform was not Intended to achieve a unity in the law of criminal procedure, but was rather intended to improve the criminal procedure law of the raad van justitie.

Even though Law Number 1 Drt. of 1951 stipulated that there should only be one law of criminal procedure applicable throughout Indonesia, namely the R.I.B., the provisions set forth therein were evidently not yet adequate to guarantee the protection of human rights, the protection of the dignity and integrity of mankind as is properly possessed by a nation governed by law. In particular, the R.I.B. contained no regulations on legal assistance during examinations by an investigator or public prosecutor nor did it contain any provisions on the right to obtain compensation. Therefore, for the sake of development in the field of law and in the context of the matters explained above, it was necessary to revoke "Het Herziene Inlandsch Reglement" (Staatsblad of 1941 Number 44) in its relation to and Law Number I Drt. of 1951. (State Gazette of 1951 Number 59, Supplement to the State Gazette Number 81) and all ancillary regulations there under and the provisions governed by other laws and regulations, to the extent they dealt with the law of criminal procedure, because they were not in accordance with the aspirations of national law and to replace them with a new law of criminal procedure which would have codifying and unifying features based on the Pancasila and the 1945 Constitution.

98

2. Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machsstaat). Hal ini berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demoktratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala kewarganegaraan bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjungjung hukum dan pemerinthaan itu dengan baik tidak ada kecualinya.

Jelaskan bahwa penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warganegara untuk meneggakan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warganegara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini.

Selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR/1978, maka wawasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional adalah Wawasan Nusantara yang dalam bidang hukum menyatakan bahwa seluruh kepulauan Nusantara ini sebagai satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional.

Untuk itu perlu diadakan pembangunan serta pembaharuan hukum dengan menyempurnakan perundang-undangan serta dilanjutkan dan ditingkatkan usaha kodifikasi dan unifikasi hukum dalam bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkatan kemajuan pembangunan di segala bidang.

Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikat para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, keterlibatan dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Oleh karena itu undang-undang ini yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnyalah di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindugan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warganegara seperti telah diuraikan di muka, maupun asas yang akan disebutkan selanjutnya.

2. The 1945 Constitution clearly explains that the Indonesian State is based on law (rechtsstaat), not based on mere power (machtsstaat). This means that the Republic of Indonesia is a democratic nation governed by law based on the Pancasila and the 1945 Constitution, which upholds human rights and guarantees equal status in law and government for all its citizens, and which is obligated to respect the law and government without exception.

It is clear that the observance, practice and implementation of human rights as well as the rights and obligations of citizens to uphold justice is a must for every citizen, every state administrator, every state institution and social organization whether in the capitol or the provinces and which must be realized in and by the presence of this law of criminal procedure.

Furthermore, as set forth in, the Broad Outlines of State Policy (Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Number IV/MPR/1978) the insight for the achievement of the goals of national development is the Archipelago Principle which in the field of law declares that the entire Indonesian archipelago is one unified legal entity in the sense that there is only one national law serving the national interest.

For this purpose it is necessary that law be developed and reformed through the improvement of legislation and that the efforts towards the codification and the unification of law be continued and improved in certain fields faking into account the growth of legal awareness in a society which is developing towards modernization in line with the level of progress achieved in development in all fields.

Such developments in the field of criminal procedure law is aimed at enabling society to observe its rights and obligations and to achieve and foster the attitudes of law enforcement officials in accordance with their respective functions and authority towards a true upholding of law, justice and protection which constitute the shelter for the nobility, dignity and integrity of mankind, as well as legal order and certainty in upholding the Republic of Indonesia as a nation governed by law in accordance with the Pancasila and the 1945 Constitution.

3. Therefore, this law which regulates the national law of criminal procedure must be based on the philosophy/view of life of the nation and the foundation of the state and should properly reflect in the substantive provisions of its articles or sections protection for human rights and the obligations of citizens as explained above as well as the principles which will be stated hereunder.

99

Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dlaam Undang-undang tentnag Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kahakiman yaitu Undang-undang No. 14 Tahun 1970 harus ditegakkan dalam dan dengan dengan undang-undang ini.

Adapun asas tersebut antara lain, adalah:a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka

hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.

b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.

c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib diaggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.

h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.

i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.

j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

4. Dengan landasan sebagaimana telah diuraikan di muka dalam kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, diadakanlah pembaharuan atas hukum acara pidana yang sekaligus dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk menghimpun ketentuan acara pidana yang dewasa itu masih terdapat dalam berbagai undang-undang ke dalam satu undang-undang hukum acara pidana nasional sesuai dengan tujuan kodifikasi dan unifikasi itu.

The principle which governs the protection of the nobility, dignity and integrity of mankind which has been set forth in the Law, on the Basic Pro. visions of the Powers of the Judiciary, namely Law Number 14 of 1970 must be upheld in and by this law.

Said principle represents. among other things:

a. Equal treatment for every one before the law without any discrimination.

b. Arrests, detentions, searches and seizures may only be conducted · on the basis of written warrants by officials who are authorized by law and only in case and by means which are regulated by law.

c. c. Anyone who is suspected, arrested, detained, prosecuted or brought before a court, must be regarded as innocent until there is a court judgment which declares his guilt and which has become final and binding.

d. A person who is arrested, detained, prosecuted or tried without a basis in law and/or because of a mistake regarding his person or the law to be applied shall be entitled to obtain compensation and rehabilitation from the level of investigation and law enforcement officials who deliberately or because of their negligence have caused the violation of said principle of law shall be liable to prosecution, penalty and/or administrative discipline.

e. Adjudication, which must be carried out quickly, simply and at a low cost in a free, honest and impartial manner, must be realized consistently at all levels of justice.

f. Anyone who is involved in a case must be given an opportunity to obtain legal assistance which is provided solely in the interest of his defense. ·

g. A suspect, from the of his arrest and/or detention, must be in- formed of the accusations against him and of the legal basis for what is charged, as well as of Isis rights, including the fight to contact and obtain the assistance of legal counsel.

h. A court shall try a criminal case in the presence of the accused.

i. Examinations at trial shall be open to the public, except where otherwise regulated by law. ·

j. Control of the execution of the court judgment in a criminal case shall be conducted by the head of the district court concerned.

4. With a foundation as described above in a perfect and integrated whole, reform is made in the law of criminal procedure which is at once intended as an effort to compile the provisions of criminal procedure which are at present found in various laws into one law governing the national law of criminal procedure in accordance with the goal of codification and unification.

100

Atas pertimbangan yang demikian itulah, undang-undang hokum acara pidana ini disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, disingkat KUHAP.

Kitab Undang-undang ini tidak saja memuat ketentuan tentang tatacara dari suatu proses pidana, tetapi kitab ini pun juga memuat hak dan kewajiban dari mereka yang ada dlaam suatu proses pidana dan memuat pula hukum cara pidana Mahkamah Agung setelah dicabutnya Undang-undang Makhamah Agung (Undang-undang No. 1 Tahun 1950) oleh Undang-undang No. 13 Tahun 1965.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal.

Pasal 1Cukup jelas

Pasal 2a. Ruang lingkup undang-undang ni mengikuti

asas-asas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia.

b. Yang dimaksud dengan “peradilan umum” termasuk pengkhususannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) alinea terakhir Undang-undang No. 14 Tahun 1970.

Pasal 3Cukup jelas

Pasal 4Cukup jelas

Pasal 5Ayat (1)

Huruf aAngka 1 sampai 3

Cukup jelas

Angka 4Yang dimaksud dengan ‘tindakan lain” adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:a. tidak bertentangan dengan suatu aturan

hukum;b. selaras dengan kewajiban hukum yang

mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;

c. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;

e. menghormati hak asasi manusia.

Huruf bCukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

It is on the basis of these considerations that this law on criminal procedure law is called the "Code of Criminal Procedure," abbreviated K.U.H.A.P.

This Code does not only contain provisions on the procedures in a criminal process, but this code also contains the rights and obligations of those involved in a criminal process and contains further the criminal procedure of the Supreme Court after the revocation of the Law on the Supreme Court (Law Number I of 1950) by Law Number 13 of 1965.

II. Article by Article Elucidation

Article 1

Sufficiently lucid.

Article 2 a. The scope of this law follows the principles

adhered to by Indonesian criminal law. b. That which is meant by "public judicial

system" includes the specializations as set forth in the elucidation to the last paragraph of Article 10 section (1) of Law Number 14 of 1970.

Article 3 Sufficiently lucid.

Article 4 Sufficiently lucid.

Article 5 Section (1)

Point a Number I through 3

· Sufficiently lucid.

Number 4That which is meant by "other acts" are acts taken by a junior investigator for purposes of investigation provided that such acts: a) are not contrary to a rule of law; b) are consistent with the legal obligation

which compels the taking of such official acts;

c) are proper and reasonable and within the scope of his office;

d) are considered suitable in compelling circumstances;

e) respect human rights.

Point b Sufficiently lucid.

Section (2)Sufficiently lucid.

101

Pasal 6Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Pasal 7Ayat (1)

Huruf a s/d hCukup jelas

Huruf ILihat pasal 109 (2)

Hukuf jLihat penjelasan pasal 3 (1) huruf a angka 4.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “penyidik dalam ayat ini” adalah misalnya pejabata bea dan cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan, yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 8Cukup jelas

Pasal 9Dalam keadaan yang mendesak dan perlu, untuk tugas tertentu demi kepentingan penyidikan, atas perintah tertulis Menteri Kehakiman, pejabat imigrasi dapat melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pasal 10Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat kepolisian negara Republik Indonesia termasuk pegawai negeri sipil tertentu, dalam lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia.

Ayat (2)Cukup jelas

Pasal 11Perlimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat

Article 6 Section (1)

Sufficiently lucid.

Section (2) The status. and rank of an investigator as regulated by government regulation shall be made consistent with and equivalent to the status and rank of a public prosecutor and a judge in the public judicial system.

Article 7 Section (1)

Points a through h Sufficiently lucid.

Point i See Article 109 section (2).

Point j See the elucidation to Article 5 section (1) point a number 4.

Section (2) That which is meant by "investigator in this section" is for instance a customs and excise official, an immigration official and a forestry official, who carries out investigative duties in accordance with the special authority granted by the law which constitutes the respective legal basis therefore. ·

Section (3) Sufficiently lucid.

Article 8 Sufficiently lucid.

Article 9 In urgent and compelling circumstances, an immigration official, upon the written instruction of the Minister of Justice, may, for certain duties for purposes of investigation, perform his duties in accordance with the provisions of prevailing laws.

Article 10 Section (1)

That which is meant by "an official of the state police of the Republic of Indonesia" includes certain civil servants within the state police of the Republic of Indonesia.

Section (2) Sufficiently lucid.

Article 11 The delegation of the authority to detain to an assistant investigator may only be granted when a warrant from an investigator is not possible due

102

diperlukan atas dimana terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau di tempat yang blum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.

Pasal 12Cukup jelas

Pasal 13Cukup jelas

Pasal 14Huruf a s/d h

Cukup jelasHukuf I

Yang dimaksud dengan “tindakan lain” ialah antaa lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.

Huruf jCukup jelas

Pasal 15Cukup jelas

Pasal 16Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “atas perintah penyidik” termasukjuga penyidik pembantu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 11.Perintah yang dimaksud berupa suatu surat perintah yang dibuat secara tersendiri di keluarkan sebelum penangkapan dilakukan.

Ayat (2)Cukup jelas

Pasal 17Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untukmenduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14.Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak apat dilakukan dengan sewenang-wenang tetapi diajukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Pasal 18Ayat (1)

Surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang berwenang dalam melakukan penyidikan di daerah hukumnya.

Ayat (2)Cukup jelas

to very compelling matters and circumstances or where there are obstacles to communications in isolated areas or in places who do not yet have an investigator and or in other cases which can reasonably be accepted.

Article 12 Sufficiently lucid.

Article 13 Sufficiently lucid.

Article 14 Points a through h

Sufficiently lucid. Point i

That which is meant by "other acts" includes among other things the researching of the identity of a suspect, physical evidence with strict attention paid to the limits of the competency and functions of the investigator, the public prosecutor and the court.

Point j Sufficiently lucid.

Article 15 Sufficiently lucid.

Article 16 Section (1)

That which is meant by "upon the order of the investigator" also includes the assistant investigator as intended in the elucidation to Article 11. The intended order constitutes a written warrant separately prepared, issued before the arrest is made.

Section (2) Sufficiently lucid.

Article 17 That which is meant by "sufficient preliminary evidence" is preliminary evidence to presume that there has been an offense in accordance with the language of Article 1 point 14. This Article demonstrates that an arrest warrant cannot be carried out arbitrarily, but is aimed at those who have actually committed an offense.

Article 18 Section (1)

A written arrest warrant is issued by a competent official of the state police of the Republic of Indonesia while conducting an investigation within his jurisdiction.

Section (2) Sufficiently lucid.

103

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 19Cukup jelas

Pasal 20Cukup jelas

Pasal 21Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelasAyat (4)

Huruf aCukup jelas

Huruf bTersangka atau terdakwa pecandu narkotik sejauh mungkinditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan.

Pasal 22Ayat (1)

Selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, di kantor kejaksaan negari, di lembaga pemasyarakatan, di rumah suku dan dalam keadaan yang memaksa di tempat lain.

Ayat (2) dan (3)Tersangka atau terdakwa hanya boleh keluar rumah atau kota dengan izin dari penyidik, penuntu umum atau hakim yang memberi perintah penahanan.

Ayat (4)Cukup jelas

Ayat (5)Cukup jelas

Pasal 23Cukup jelas

Pasal 24Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Setiap perpanjangan penahanan hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu atas dasar alasan dan resume hasil pemeriksaan yang diajukan kepadanya.

Ayat (3)Cukup jelas

Section (3) Sufficiently lucid.

Article 19 Sufficiently lucid.

Article 20 Sufficiently lucid.

Article 21 Section (1)

Sufficiently lucid. Section (2)

Sufficiently lucid. Section (3)

Sufficiently lucid. Section (4)

Point a Sufficiently lucid.

Point b A suspected or accused narcotic addict should as far as possible be detained in a certain place which at the same time constitutes a place of treatment.

Article 22 Section (1)

So long as there is no stale detention house in the place concerned, detainees may be kept at the state police office, at the district office of the public attorney, at the corrections agency, at a hospital and in compelling circumstances, at other places.

Section (2) and section (3) A suspect or an accused may only leave a house or a town with the permission of the investigator, public prosecutor or judge Who issued the warrant of detention.

Section (4) Sufficiently lucid.

Section (5) Sufficiently lucid.

Article 23 Sufficiently lucid.

Article 24 Section (1)

Sufficiently lucid. Section (2)

Any extension of detention may only be granted by an official competent to do so on the basis of reasons and a resume of the results of examination which are submitted to him.

Section (3) Sufficiently lucid.

104

Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 25Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Setiap perpanjangan penahanan hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu atas dasar alasan dan resume hasil pemeriksaan yang diajukan kepadanya.

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 26Cukup jelas

Pasal 27Cukup jelas

Pasal 28Cukup jelas

Pasal 29Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepentingan pemeriksaan” ialah pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan dalam waktu penahanan yang ditentukan.Yang dimaksud gugatan fisik atau mental yang beratialah keadaan tersangka atau terdakwa yang tidak memungkinkan untuk diperiksa karena alasan fisik atau mental.

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas

Ayat (5)Cukup jelas

Ayat (6)Cukup jelas

Ayat (7)a. walaupun berkas perkara belum

dilimpahkan ke pengadilan negeri, keberatan terhadap sah atau tidaknya penahanan pada tingakt penyidikan atau penuntutan yang diperpanjang berdasarkan pasal 29, diajukankepada ketua pengadilan tinggi untuk diperiksa dan diputus.

b. Terhadap perpanjangan penahanan dalam tingkat pemeriksaan kasasi sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan (3), tidak dapat diajukan keberatan karena Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat terakhir

Section (4) Sufficiently lucid.

Article 25 Section (1)

Sufficiently lucid. Section (2)

Any extension of detention may only be granted by an official competent to do so on the basis of reasons and a resume of the results of examination which are submitted to him.

Section (3) Sufficiently lucid.

Section (4) Sufficiently lucid.

Article 26 Sufficiently lucid.

Article 27 Sufficiently lucid.

Article 28 Sufficiently lucid.

Article 29 Section (1)

That which is meant by "purposes of an examination" is an examination" which could not be completed within the stipulated detention period. That which is meant by "serious physical or mental disturbance" is the condition of a suspect or an accused which makes it impossible for him to be examined for physical or mental reasons.

Section (2) Sufficiently lucid.

Section (3) Sufficiently lucid.

Section (4) Sufficiently lucid.

Section (5) Sufficiently lucid.

Section (6)Sufficiently lucid.

Section (7) a. Although the dossier of a case has not yet

been submitted to a district court, objections to the legality of a detention at the level of investigation or prosecution that has been extended on the basis of Article 29, may be filed with the head of a high court to be examined and decided.

b. With regard to an extension of detention at the level of examination in cassation as referred to in section (2) and section (3). no objection may be filed because the Supreme Court represents the final level of justice and

105

dan yang melakukan pengawasan tertinggi terhadap perbuatan pengadilan lain.

Pasal 30Cukup jelas

Pasal 31Yang dimaksud dengan syarat yang ditentukan ialah wajib lapor, tidak ke luar rumah atau kota. Masa penagguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa status tahanan.

Pasal 32Cukup jelas

Pasal 33Ayat (1)

Penyidik untuk melakukan penggeledahan rumah harus ada surat izin ketua pengadilan negeri guna menjamin hak asasi seorang atas rumah kediamannya.

Ayat (2)Jika yang melakukan penggeledahan rumah itu bukan penyidik sendiri, maka petugas kepolisian lannya harus dapat menunjukkan selain surat izin ketua pengadilan negeri juga surat perintah tertulis dari penyidik.

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Yang dimaksud dengan dua orang saksi adalah warga dari lingkungan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan ketua lingkungan adalah ketua ata wakil ketuga rukun kampung, ketua atau wakil ketua rukun tetangg, ketua atau wakil ketua rukum warga, ketua atau wakil ketua lembaga yang sederajat.

Ayat (5)Cukup jelas

Pasal 34Ayat (1)

“Keadaan yang sangat perlu dan mendesak” ialah bilaman di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan secara melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan sura izin dari pihak pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat.

the body exercising the highest control over the actions of other courts.

Article 30Sufficiently lucid.

Article 31That which is meant by "stipulated conditions" is the obligation to report, not to leave a house or town.The period of suspended detention for a suspect or an accused is not included in the period of his status as detainee.

Article 32 Sufficiently lucid.

Article 33Section (1)

To carry out a house search, an investigator must have written per- mission from the head of a district court in order to guarantee the rights of a person in his home.

Section (2) If it is not the investigator himself who conducts the search, then the other police officer must be able to show not only written permission from the head of a district court but also a written order from the investigator.

Section (3) Sufficiently lucid.

Section (4) That which is meant by "two witnesses" are members of the local community concerned. That which is meant by "head of the neighborhood" is the head or deputy head of a village, the head or deputy head of a neighborhood, the head or deputy head of a locality, the head or deputy head of an equivalent institution.

Section (5) Sufficiently lucid.

Article 34Section (1)

"Urgent and compelling circumstances" exist when at a place to be searched it is strongly presumed that there is a suspect or an accused present who is reasonably likely to soon escape or to repeat an offense or that there are goods present which could be seized or which may soon be destroyed or moved whereas written permission from a district court is impossible to obtain in a suitable way and in a short' time.

106

Ayat (2)Cukup jelas

Pasal 35 Cukup jelas.

Pasal 36 Cukup jelas.

Pasal 37 Penggededahan badan meliputi pemeriksaan rongga bedan yang wanita dilakukan oleh pejabat wanita. Dalam hal penyidik berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan rongga badan, penyidik minta bantuan kepada pejabat kesehatan

Pasal 38 Cukup jelas.

Pasal 39 Cukup jelas.

Pasal 40 Cukup jelas.

Pasal 41 Yang dimaksud dengan “surat” termasuk surat kawan, surat teleks danlain sejenisnya yang mengandung suatu berita.

Pasal 42 Cukup jelas.

Pasal 43 Cukup jelas.

Pasal 44 Ayat (1)

Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisan negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau ditetapkan di tempat semula benda itu disita.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 45 Ayat (1)

Section (2) Sufficiently lucid.

Article 35 Sufficiently lucid.

Article 36 Sufficiently lucid.

Article 37 A body search covers the examination of body cavities, for women to be conducted by a female official. Where an Investigator is of the opinion that it is necessary to conduct an examination of body cavities, the investigator shall request the assistance of a health official.

Article 38 Sufficiently lucid.

Article 39 Sufficiently lucid.

Article 40 Sufficiently lucid.

Article 41 That which is meant by "documents" includes cables, telexes and other such things containing a message.

Article 42 Sufficiently lucid.

Article 43 Sufficiently lucid.

Article 44 Section (1)

So long as there is not yet a state storehouse for seized goods in the place concerned, the seized goods may be kept at an office of the state police of the Republic of Indonesia, at the district office of the public attorney, at the office of a district court, in a government bank building or, in compelling circumstances, in another place of storage or remaining at the place where the goods were originally seized.

Section (2) Sufficiently lucid.

Article 45 Section (1)

107

Yang dimaksud dengan benda yang dapat diamankan antara lain ialah benda yang mudah terbakar, mudah meledak, yang untuk itu harus dijaga serta diberi tanda khusua atau benda yang dapt membahayakan kesehatan orang dan lingkungan.Pelaksanaan lelang dilakukan oleh kantor lelang negara setelah diadakan konsultasi dnegan pihak penyidik atau penuntut umum setempat atau hakim yang bersangkutan sesuai dengan tingakt pemeriksaan dlam proses peradilan dan lembaga yang ahli dlam menentukan sifat benda yang mudah rusak.

Ayat (2) dan Ayat (3) Benda untuk pembuktian yang menurut sifatnya lekas rusak dapat dijual lelang dan uang hasil pelelangan dipakai sebgai ganti untuk dijadikan di sidang pengadilan sedangkan sebagaian kecial dari benda itu disisihkan untuk dijadikan barang bukti.

Ayat (4) Yang dimaksud dengan “benda yang dirampas untuk negara” ialah benda yang hasur diserahkan kepada departemen yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46 Ayat (1)

Benda yang dikenakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan sebagai barang bukti selama pemeriksaan berlangsung dapat diketahui benda itu masih diperlukan atau tidak. Dalam hal penyidik atau penuntut umum berpendapat, benda yang disita itu tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, maka benda tersebut dapat dikembalikan kepada yang berkepentingan atau pemiliknya. Dalam pengembalian benda sitaan hendaknya sejauh mungkin diperhatikan segi kemanusiaan dengan mengutamanakan pengembalian benda yang menjadi sumber kehidupan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 47 Ayat (1)

That which is meant by goods which may be secured are, among others, goods which are easily flammable, readily explosive, which therefore must be guarded and specially marked or goods which may endanger the people's health and the environment. Auctions are performed by a state auction office after consultations have been held with the local investigator or public prosecutor or judge concerned in accordance with the level of examination in the process of justice and with an agency expert in determining the nature of goods which may be easily damaged.

Section (2) and section (3) Goods for evidentiary purposes which by their nature may be easily damaged may be sold at auction and the money proceeds of the auction may be used as a replacement to be submitted at trial, while a sma11 portion of such goods shall be set aside to serve as physical evidence.

Section (4) That which is meant by "goods confiscated for the state" are goods which must be surrendered to the department concerned, in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.

Article 46 Section (1)

Goods that are subject to seizure are required for examination as physical evidence. As long as an examination continues, it can be ascertained whether or not such goods are still required. Where an investigator or public prosecutor is of the opinion that such seized goods are no longer required for evidentiary purposes, then said goods may be returned to the interested party or the owner. In returning seized goods, the human aspect should as far as possible be taken into account by giving priority to the return of goods which constitute a source of Livelihood.

Section (2) Sufficiently lucid.

Article 47 Section (1)

108

Yang dimaksud dengan “surat lain” adalah surat yang tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa akan tetapi dicurigai dengan alasan yang kuat.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 48 Cukup jelas.

Pasal 49 Cukup jelas.

Pasal 50 Diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkikan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindakpidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai laam tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.

Pasal 51 Huruf a Dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untukmengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya segangkan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dpat mempertimbangkan tingakt atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.Huruf b Untuk menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa diperiksa serta diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak dimengerti olehnya dan karena sidang pengadilan adalah tempat yang terpenting bagi terdakwa untuk membela diri, sebab disanalah ia dengan bebas akan dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan, maka untuk keperluan tersebut pengadilan menyediakan juru bahasa bagi terdakwa yang berkebangsaan asing atau yang tidak bisa menguasai bahasa Indonesia.

Pasal 52 Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijatuhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.

That which is meant by "other documents" is documents which have no direct connection with the offense being examined but are suspected for good reason.

Section (2) Sufficiently lucid.

Section (3) Sufficiently lucid.

Article 48 Sufficiently lucid.

Article 49 Sufficiently lucid.

Article 50 The granting of rights to a suspect or an accused in this article is intended to avoid the possibility of a person suspected of having committed an of lease facing an uncertain fate, especially those subjected to detention, to prevent their being held at length without being examined, such that they may feel that there is no legal certainty, that they are being arbitrarily an improperly treated. Additionally this is intended to give substance to justice conducted simply, quickly and inexpensively.

Article 51 Point a By having the person suspected of having committed a crime informed and made to understand what he has been suspected of, he will feel his interest in making preparations for a defense is guaranteed. Consequently he will know the seriousness of the suspicion against him so that he may thereafter be able to consider the level or kind of defense needed, for instance whether or not he will seek legal assistance for the defense. Point b In order to avoid the possibility of an accused being examined and adjudicated at trial for an act he is accused of having committed but which he does not understand and because a trial is the most important place for an accused to defend himself, since it is there that he can freely state anything which he needs for his defense, the court provides interpreters for this purpose for accused persons of foreign nationality or who do not command the Indonesian language.

Article 52 In order that an examination may achieve a result which does not deviate from the truth, a suspect or an accused must be kept away from the feeling or fear. Therefore, the application of force or pressure against a suspect or an accused must be prevented.

109

Pasal 53 Tidak semua tersangka atau terdakwa mengerti bahasa Indonesia dengan baik, terutama orang asing, sehingga mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya disangkakan atau didakwakan. Oleh karena itu mereka berhak mendapat bantuan juru bahasa.

Pasal 54 Cukup jelas.

Pasal 55 Cukup jelas.

Pasal 56 Ayat (1)

Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam pasal 21 ayat (4) huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukkan penasehat hukumnya disesuaikan dengan perkembagnan dan keadaan tersedianya tenaga penasehat hukum di tempat itu.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 57 Cukup jelas.

Pasal 58 Cukup jelas.

Pasal 59 Cukup jelas.

Pasal 60 Cukup jelas.

Pasal 61 Cukup jelas.

Pasal 62 Cukup jelas.

Pasal 63 Cukup jelas.

Pasal 64 Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Article 53 Not all suspects or accused persons understand the Indonesian language well, especially foreigners, so that they do not understand what they really are suspected or accused of. Therefore, they have the right to have the assistance of an interpreter.

Article 54 Sufficiently lucid.

Article 55 Sufficiently lucid.

Article 56 Section (1)

Recognizing the principle that justice must be conducted simply, quickly and inexpensively and considering that those who are threatened with a penalty of less than five years are not subject to detention except for the offenses referred to in Article 21 section (4) point b, for those who are threatened with a penalty of five years or more, but less than fifteen years, the assigning of legal counsel shall be adjusted to the development and the availability of legal counsel at the place concerned.

Section (2) Sufficiently lucid.

Article 57 Sufficiently lucid.

Article 58 Sufficiently lucid.

Article 59 Sufficiently lucid.

Article 60 Sufficiently lucid.

Article 61 Sufficiently lucid.

Article 62 Sufficiently lucid.

Article 63 Sufficiently lucid.

Article 64 Sufficiently lucid.

Article 65

110

Cukup jelas.

Pasal 66 Ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas praduga tak bersalah.

Pasal 67 Cukup jelas.

Pasal 68 Cukup jelas,

Pasal 69 Cukup jelas.

Pasal 70 Cukup jelas.

Pasal 71 Cukup jelas.

Pasal 72 Yang dimaksud dnegan :”untuk kepentingan pembelaannya” ialah bahwa mereka wajib menyimpan isi berita acara tersebut untuk diri sendiri. Yang dimaksud dengan “turunan” ialah dapat berupa foto copy.Yang dimaksud dengan “pemeriksaan dalam pasal ini ialah pemeriksaan dalam tingkat penyidikan hanya untuk pemeriksaan tersangka.Dalam tingkat penuntutan ialah semua berkas perkara termasuk surat dakwaan. Pemeriksaan di tingkat pengadilan ialah seluruh berkas perkara termasuk putusan hakim.

Pasal 73 Apabila terbukti adal penyalahgunaan dalam pasal ini diberlakukan ketentuan pasal 70 ayat (2), (3) dan (4).

Pasal 74 Cukup jelas.

Pasal 75 Cukup jelas.

Pasal 76 Cukup jelas.

Pasal 77 Yang dimaksud dengan “penghentian penuntutan” ialah tidak termasuk penyimpangan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung

Pasal 78 Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Article 66 This provision is a manifestation of the principle of "presumption of innocence."

Article 67 Sufficiently lucid.

Article 68 Sufficiently lucid,

Article 69 Sufficiently lucid.

Article 70 Sufficiently lucid.

Article 71 Sufficiently lucid.

Article 72 That which is meant by "for purposes of his defense" is that they are obligated to keep the content of the minutes for themselves. That which is meant by "copy" may be a photocopy. That which is meant by "examination" in tiffs article is examination at the level of investigation, for the examination of a suspect only. At the level of prosecution means the entire dossier of the case including the bill of indictment. Examination at trial level means the entire dossier of the case including the court judgment.

Article 73 If it is proven that there has been an abuse of this article, the provisions of Article 70 section (2), section (3) and section (4) shall apply.

Article 74 Sufficiently lucid.

Article 75 Sufficiently lucid.

Article 76 Sufficiently lucid.

Article 77 "Termination of prosecution" does not include the setting aside of a case in the public interest which lies within the competence of the Attorney General.

Article 78 Sufficiently lucid.

111

Article 79 Cukup jelas

Pasal 80 Pasal ini dimaksudkan untuk menegakkan hukum,keadilan dan kebenaran melalui pengawasan secara horizontal.

Pasal 81 Cukup jelas.

Pasal 82 Cukup jelas.

Pasal 83 Cukup jelas.

Pasal 84 Cukup jelas.

Pasal 85 Yang dimaksud dengan keadaan daerah yang tidak memungkinkan adalah antara lain tidak amannya daerah atau adanya bencana alam.

Pasal 86 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kita menganut asas personalitas aktif dan asas personalitas pasif, yang membuka kemungkinan tindak pidana yang dilakukan di luar negeri, dapat diadili menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Republik Indonesia. Dengan maksud agar jalannya peradilan terhadap perkarapidana tersebut dapat mudah dan lancar, maka ditunuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.

Pasal 87 Cukup jelas.

Pasal 88 Cukup jelas.

Pasal 89 Cukup jelas.

Pasal 90 Cukup jelas.

Pasal 91 Cukup jelas.

Pasal 92 Cukup jelas.

Pasal 93 Cukup jelas.

Pasal 94 Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Article 80 This Article is intended to uphold the law, justice and the truth by means of horizontal supervision.

Article 81 Sufficiently lucid.

Article 82 Sufficiently lucid.

Article 83 Sufficiently lucid.

Article 84 Sufficiently lucid.

Article 85 That which is meant by "the conditions in an area do not permit" is among other things regional insecurity or the occurrence of a natural disaster.

Article 86 Our Penal Code adheres to the principle of active personality and the principle of passive personality, which opens the possibility for an offense ' committed abroad to be tried in accordance with the Penal Code of the Republic of Indonesia. To facilitate and ensure smoothness in the adjudication of criminal cases, the Central Jakarta District Court has been assigned as the competent court to adjudicate.

Article 87 Sufficiently lucid.

Article 88 Sufficiently lucid.

Article 89 Sufficiently lucid.

Article 90 Sufficiently lucid.

Article 91 Sufficiently lucid.

Article 92 Sufficiently lucid.

Article 93 Sufficiently lucid.

Article 94 Sufficiently lucid.

Article 95

112

Section (1)

Yang dimaksud dengan kerugian karena dikenakan tindakan lain, ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama dari pidana yang dijatuhkan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 96 Cukup jelas.

Pasal 97 Cukup jelas.

Pasal 98 Ayat (1)

Maksud penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana ini adalah suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan kerugian bagi orang lain termasuk kerugian pihak korban.

Ayat (2) Tidak hadirnya penuntut umum adalah hal acar pemeriksaan cepat.

Pasal 99 Cukup jelas.

Pasal 100 Cukup jelas.

Pasal 101 Cukup jelas.

Pasal 102 Cukup jelas.

Pasal 103 Cukup jelas.

Pasal 104 Cukup jelas.

Pasal 105 Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

That which is meant by "the harm of having been subjected to other acts" is the harm caused by an entry into a house, a search and seizure which are not valid under the law. Included in detention without reason is detention which is longer than the penalty imposed.

Section (2) Sufficiently lucid.

Section (3) Sufficiently lucid.

Section (4) Sufficiently lucid.

Section (5) Sufficiently lucid.

Article 96 Sufficiently lucid.

Article 97 Sufficiently lucid.

Article 98 Section (1)

That which is meant by joinder of a civil suit with a criminal case is so that the civil suit may be examined and judged at the same time as the criminal case concerned. That which is meant by "harm to another person" includes harm to a victim.

Section (2) The absence of a public prosecutor is in an express examination procedure.

Article 99 Sufficiently lucid.

Article 100 Sufficiently lucid.

Article 101 Sufficiently lucid.

Article 102 Sufficiently lucid.

Article 103 Sufficiently lucid.

Article 104 Sufficiently lucid.

Article 105 Sufficiently lucid.

Article 106

113

Sufficiently lucid.Pasal 107

Ayat (1) Penyidik sebagaiman dimaksud dalam pasal 6 ayta (1) huruf a diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan kepada penyidik sebagaimana dimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b. Utuk itu penyidik sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b sejak awal wajib memberitahukan tentang penyidikan itu kepada penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a.

Ayat (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b dalam melakukan penyidikan suatu perkara pidana wajib melaporkanhal itu kepada penyidik sebgaiman dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.

Ayat (3) Laporan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a disertai dengan berita acara pemeriksaan yang dikirim kepada penuntut umum. Demikian juga halny aapabila perkara pidana itu tidak diserahkan kepada penuntut umum.

Pasal 108 Cukup jelas.

Pasal 109 Dalam hal pemberitahuanoleh penyidik sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.

Pasal 110 Cukup jelas.

Pasal 111 Cukup jelas

Pasal 112 Ayat (1)

Pengadilan tersebut harus dilakukan dengan surat panggilan yang sah, artinya, surat panggilan yang ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 113 Cukup jelas.

Pasal 114 Article 107

Section (1) The investigator as intended by Article 6 section (I) point a, whether requested or not, is obligated on the basis of his responsibility to give assistance to tilt investigator as intended by Article 6 section (1) point b. For this purpose, the investigator referred to in Article 6 section (1) point b is obligated to inform the investigator referred to in Article 6 section (1) point a about the investigation from the outsets.

Section (2) The investigator as intended by Article 6 action (1) point b in investigating a criminal case is obligated to report this fact to the investigator as intended by Article 6 section (I) point a. This is necessary in the framework of coordination and supervision.

Section (3) The report from the investigator as intended by Article 6 section (1) point b to the investigator as intended by Article 6 section (1)point a is to be accompanied by minutes of the examination which are to be sent to the public prosecutor. This also applies when the criminal case is not turned over to the public prosecutor.

Article 108 Sufficiently lucid.

Article 109 The notification by the investigator referred to in Article 6 section (1) point b shall be made through the investigator referred to in Article 6 section (1) point a.

Article 110 Sufficiently lucid.

Article 111 Sufficiently lucid

Article 112 Section (1)

The summons referred to must be made by a valid written summons, namely, a written summons signed by a competent official/investigator.

Section (2) Sufficiently lucid.

Article 113 Sufficiently lucid.

114

Article 114 Untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka sejak dalamtaraf penyidikan kepada tersangka sudah dijelaskan bahwa Tersangka berhak didampingi penasehat hukum pada pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 115 Ayat (1)

Penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 116 Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3)

Yang dimaksud dengan saksi yang dapat menguntungkan tersangka antara lain adalah saksi a decharge.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 117 Cukup jelas.

Pasal 118 Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Dalam hal saksi tidak mau menandatangani berita acara ia harus memberi alasan yang kuat.

Pasal 119 Apabila penyidikan di luar daerah hukum itu dilakukan oleh penyidik semula maka ia wajib didampingi oleh penyidik dari daerah hukum dimana penyidikan itu dilakukan.

Pasal 120 Cukup jelas.

Pasal 121 Cukup jelas.

Pasal 122 Cukup jelas.

Pasal 123 Ayat (1)

Atas penahanan tersangka oleh penyidik maka tersangka, keluarga atau penasehat hukumnya dapat menyatakan keberatannya terhadap penahanan tersebut kepada penyidik maupun

instansiyang bersangkutan disertai alasannya.

Article 114To uphold human rights, the suspect shall be informed from the stage of investigation that he has the right to be assisted by legal counsel during examination at trial.

Article 115 Section (1)

Legal counsel shall follow the course of the examination passively.

Section (2) Sufficiently lucid.

Article 116 Section (1)

Sufficiently lucid. Section (2)

Sufficiently lucid. Section (3)

That which is meant by a witness who may be favorable to the suspect is among others a witness a decharge.

Section (4) Sufficiently lucid.

Article 117 Sufficiently lucid.

Article 118 Section (1)

Sufficiently lucid. Section (2)

Where a witness is unwilling to sign the minutes, he must give a good reason.

Article 119 If the original investigator conducts the investigation outside the jurisdiction, it is obligatory that the investigator accompany him from the jurisdiction where the investigation is conducted.

Article 120 Sufficiently lucid.

Article 121 Sufficiently lucid.

Article 122 Sufficiently lucid.

Article 123 Section (1)

With respect to detention of the suspect by the investigator, the suspect, his family or his legal counsel may state their objections to such detention to the investigator, or to the agency

115

concerned, accompanied by the reasons therefore.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 124 Cukup jelas.

Pasal 125 Pasal ini untukmengindari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan terhadap orang.

Pasal 126 Cukup jelas.

Pasal 127 Cukup jelas.

Pasal 128 Cukup jelas.

Pasal 129 Cukup jelas.

Pasal 130 Pasal ini untuk mencegah kekeliruan dengan benda lain yang tidak ada hubunganny adengan perkara yang bersangkutan untuk penyitaan benda tersebut telah dilakukan.

Pasal 131 Cukup jelas.

Pasal 132 Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pejabat penyimpan umum antara lain adalah pejabat yang berwenang dari arsip negara, catatan sipil, balai harta peninggalan, notaries sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Pasal 133 Ayat (1) Section (2)

Sufficiently lucid. Section (3)

Sufficiently lucid.

Section (4) Sufficiently lucid.

Section (5) Sufficiently lucid.

Article 124 Sufficiently lucid.

Article 125 This Article is to avoid arbitrary actions from being taken against a person.

Article 126 Sufficiently lucid.

Article 127 Sufficiently lucid.

Article 128 Sufficiently lucid.

Article 129 Sufficiently lucid.

Article 130 This Article is to prevent confusion with other goods which have no connection with the particular case for which the goods have been seized.

Article 131 Sufficiently lucid.

Article 132 Section (1)

Sufficiently lucid. Section (2)

That which is meant by the public official uncharged with keeping is among others a competent official of the state archives, the civil registration office, the house of probate, a notary in accordance with prevailing laws and regulations.

Section (3) Sufficiently lucid.

Section (4) Sufficiently lucid.

Section (5) Sufficiently lucid.

Section (6) Sufficiently lucid.

116

Article 133 Section (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan kedokteran kehakiman di sebut keterangan.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 134 Cukup jelas.

Pasal 135 Yang dimaksud dengan penggalian mayat termasuk pengambilan mayat dari semua jenis tempat dan cara penguburan.

Pasal 136 Cukup jelas.

Pasal 137 Cukup jelas.

Pasal 138 Yang dimaksud dengan meneliti adalah tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang atau benda yang tersebut dalam hasil dan atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai ataukah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik.

Pasal 139 Cukup jelas.

Pasal 140 Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Alasan baru tersebut diperoleh penuntut umum dari penyidik yang berasal dari keterangan tersangka, saksi, benda atau petunjuk yang baru kemudian diketahui atau didapat.

Sufficiently lucid. Section (2)

Testimony given by a doctor of forensic medicine is referred to as expert testimony, whereas testimony given by a doctor who is not an expert in forensic medicine is referred to as testimony.

Section (3) Sufficiently lucid.

Article 134 Sufficiently lucid.

Article 135 That which is meant by "disinterment of a corpse" includes the recovery of a corpse from all types of places and means of burial

Article 136 Sufficiently lucid.

Article 137 Sufficiently lucid.

Article 138 That which is meant by "research" is the acts of the pubic prosecutor in preparing a prosecution, whether a person and or a good mentioned in the results of an investigation accords with or satisfies the conditions of proof which are conducted in the framework of giving guidelines to the investigator.

Article 139 Sufficiently lucid.

Article 140 Section (1)

Sufficiently lucid.

Section (2) Point a Sufficiently lucid.

Point b Sufficiently lucid.

Point c Sufficiently lucid.

Point d The new reason referred to is obtained by the public prosecutor from the investigator which originates from the testimony of the suspect, witnesses, goods or indicators which are only subsequently found or learned of.

117

Pasal 141 Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Yang dimaksud dengan ‘tindak pidana dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan lain”, apabila tindak pidana tersebut dilakukan:

1. oleh lebih dari seorang yang bekerjasama dan dilakukan pada saat bersamaan;

2. oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari pemufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya;

3. oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana lainatau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain.

Huruf c Cukup jelas.

Pasal 142 Cukup jelas.

Pasal 143 Yang dimaksud dengan “surat pelimpahan perkara” adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara.

Pasal 144 Cukup jelas.

Pasal 145 Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3)

Cukup jelas. Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “orang lain” ialah keluarga atau penasehat hukum.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 146 Cukup jelas.

Pasal 147 Cukup jelas.

Pasal 148 Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Article 141 Point a Sufficiently lucid.

Point b That which is meant by "offenses which are interrelated one with the other" is when said offenses are committed:

1. by more than one person in cooperation and are committed at the same time;

2. more than one person at different times and places, but which constitute the carrying out of a criminal conspiracy previously made by them;

3. more than one person with the aim to obtain a tool to be used to commit another offense or to avoid the imposition of a penalty because of another offense.

Point c Sufficiently lucid.

Article 142 Sufficiently lucid.

Article 143 That which is meant by the "letter bringing the action" is the letter bringing the action itself together with the bill of indictment and the dossier of the case.

Article 144 Sufficiently lucid.

Article 145 Section (1)

Sufficiently lucid. Section (2)

Sufficiently lucid. Section (3)

Sufficiently lucid. Section (4)

That which is meant by "another person" is family or legal counsel.

Section (5) Sufficiently lucid.

Article 146 Sufficiently lucid.

Article 147 Sufficiently lucid.

Article 148 Section (1)

118

Sufficiently lucid. Section (2)

Dalam hal kejaksaan negeri yang menerima surat pelimpahan perkara yang dimaksud dari kejaksaan negeri semula, ia membuat surat pelimpahan baru untuk disampaikan ke pengadilan yang tercantum dalam surat ketetapan.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 149 Cukup jelas.

Pasal 150 Cukup jelas.

Pasal 151 Cukup jelas.

Pasal 152 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hakim yang ditunjuk adalah majelis hakim atau hakim tunggal.

Ayat (2) Pemanggilan terdakwa dan saksi dilakukan dengan surat penggilan oleh penuntut umum secara sah dan harus telah diterima oleh terdakwa dan saksi sekurang-kurangnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Pasal 153 Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) · Jaminan yang diatur dalam ayat (3) diatas diperkuat berlakunya terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asas peradilan terbuka tidak terpenuhi.

Ayat (5) Untuk menjaga supaya jiwa anak yang masih dibawah umur tidak terpengaruh oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, lebih-lebih dalam perkara kejahatan berat, maka hakim dapat menentukan bahwa anak di bawah umur tujuh belas tahun kecuali yang telah atau pernah menikah, tidak dibolehkan mengikuti sidang.

Pasal 154 Ayat (1)

Where it is the office of the public attorney which receives the intended letter bringing the action from the original office of the public attorney, he shall prepare a new letter bringing (an action) to be delivered to the district court specified in the ruling.

Section (3) Sufficiently lucid.

Article 149 Sufficiently lucid.

Article 150 Sufficiently lucid.

Article 151 Sufficiently lucid.

Article 152 Section (1)

That which is meant by "the assigned judge" is a panel of judges or a single judge. ·

Section (2) The public prosecutor validly conducts the summoning of the accused or witnesses by written summons that must have been received by the accused within a period of at least three days before the trial is to begin.

Article 153 Section (1)

Sufficiently lucid. Section (2)

Sufficiently lucid.

Section (3) Sufficiently lucid.

Section (4) · The application of the guarantee as provided for in section (3) above has been strengthened, as is evidenced by the incurring of legal con- sequences if the principle of open trial is not observed.

Section (5) To ensure that the minds of underage children are not influenced by acts committed by the accused, especially in cases of serious felonies, tile judge may stipulate that children under the age of seventeen years, except those who are or have ever been married, shall not be allowed to attend the trial.

Article 154

119

Section (1)Yang dimaksud dengan keadaan bebas adalah keadaan yang tidak dibelenggu tanpa mengurangi pengawalan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Kehadiran terdakwa di sidang merupakan kewajiban dari terdakwa, bukan merupakan haknya jadi terdakwa harus hadir di sidang pengadilan.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Dalam hal terdakwa setelah diupayakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dihadirkan dengan baik maka terdakwa dapat dihadirkan dengan paksa.

Ayat (7) Cukup jelas.

Pasal 155 Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Untuk menjamin terlindungnya hak terdakw guna memberikan pembelaan-nya maka penuntut umum memberikan penjelasan atas dakwaan, tetapi penjelasanini hanya dapat dilakukan pada permulaan sidang.

Pasal 156 Cukup jelas.

Pasal 157 Cukup jelas.

Pasal 158 Cukup jelas.

Pasal 159 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ayat ini adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi saling mempengaruhi di antara para saksi sehingga keterangan saksi tidak dapat diberikan secara bebas.

Ayat (2) Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajibannya itu ida dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian halny dengan saksi ahli.

That which is meant by "in freedom" is a condition of not being enchained without diminishing the provision of guards.

Section (2) Sufficiently lucid.

Section (3) Sufficiently lucid.

Section (4) The presence of the accused at trial is an obligation of the accused, and does not constitute his right, therefore the accused must be present at trial.

Section (5) Sufficiently lucid.

Section (6) Where despite serious efforts to obtain his presence in a proper manner, the presence of the accused has not been obtained, Then tile accused may be forced to be present.

Section (7) Sufficiently lucid.

Article 155 Section (1)

Sufficiently lucid. Section (2)

In order to guarantee protection of the right of the accused to present his defense, the public prosecutor shall provide an explanation of the accusation, however this explanation may only be made at the outset of the trial.

Article 156 Sufficiently lucid.

Article 157 Sufficiently lucid.

Article 158 Sufficiently lucid.

Article 159 Section (1)

That which is intended by this section is to prevent witnesses from influencing one another, such that the witnesses are unable to testify freely.

Section (2) To become a witness is one of the obligations of every person. A person who becomes a witness after having been summoned to a trial to testify but who refuses to meet this obligation may be subject to criminal penalty

120

based on prevailing provision of law. The same shall apply to experts.

Pasal 160 Cukup jelas.

Pasal 161. Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Pasal 162Cukup jelas

Pasal 163Cukup jelas

Pasal 164Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3)

Hakim berwenang untuk memperingatkan baik kepada penuntut umum maupun kepada penasehat hukum bila pertanyaan yang diajukanitu tidak ada kaitannya dengan perkara.

Pasal 165Cukup jelas

Pasal 166

Jika dalam salah satu pertanuyaan disebutkan suatu tindak pidana yang tidak diakui telah dilakukan oleh terdakwa, atau tidak dinyatakan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan maka pertanyaan yang sedemikian itu dianggap sebagai pertanyaan yang bersifat menjerat.Pasal ini penting karena pertanyaan yang bersifat menjerat itu tidakhanya tidak boleh diajukan kepada terdakwa, tetapi juga tidak boleh diajukan kepada saksi. Ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan terdakwa atau saksi harus diberikan secara bebas disemua tingkatan pemeriksaan.Dalam pemeriksaan penyidik atau penuntut umum tidak boleh mengadakan tekanan yang bagaimanapun caranya, lebih-lebih di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.Tekanan itu misalnya, ancaman dan sebagainya yang menyebabkan terdakwa atau saksi menerangkan hal yang berlainan daripada hal yang dapat dianggap sebagai pernyataan pikirannya yang bebas.

Article 160 Sufficiently lucid.

Article 161. Section (1)

Sufficiently lucid. Section (2)

The testimony of a witness or expert, who has not taken an oath or affirmation, may not be regarded as a valid means of proof, but merely as testimony which may strengthen the conviction of the judge. Article 162 Sufficiently lucid. Article 163 Sufficiently lucid. Article 164

Article 162Sufficiently lucid

Article 163Sufficiently lucid

Article 164Section (1)

Sufficiently lucid. Section (2)

Sufficiently lucid. Section (3)

A judge is authorized to remind both the public prosecutor and legal counsel, if the questions posed are not relevant to the case. Article

Article 165Sufficiently lucid.

Article 166

If in a question mention is made of an offense which has not been acknowledged as having been committed by the accused or has not been stated by a witness, but is made to appear as if it had been acknowledged or stated, such a question is regarded as a leading question. This Article is important because such a leading question may not only not be posed to the accused, but also may not be posed to a witness. This is in accordance with the principle that the testimony of an accused or a witness must be given freely at all levels of examination. In an examination, an investigator or public prosecutor may not use pressure in any way whatsoever, especially in an examination at trial. Such pressure, for example a threat and so forth that causes an accused or a witness to testify to things that differ from things that may be regarded as free expression of his thoughts.

121

Pasal 167 Ayat (1)

Untuk melancarkan jalannya pemeriksaan saksi, maka ada kalanya hakim ketua sidang menganggap bahwa saksi yang sudah didengar keterangannya mungkin akan merugikan saksi berikutnya yang akan memberikan keterangan, sehingga perlu saksi pertama tersebut untuk sementara keluar dari ruang sidang selama saksi berikutnya masih didengar keterangannya.

Ayat (2) · Ada kalanya tedakwa atau penuntut umum berkeberatan terhadap dikeluarkannya saksi dari ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), misalny adiperlukan kehadiran saksi tersebut, agar supaya ia dapat ikut mendengarkan keterangan yang diberikan oleh saksi yang didengar berikutnya demi kesempurnaan hasil keterangan saksi.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 168 Cukup jelas.

Pasal 169 Cukup jelas.

Pasal 170 Ayat (1)

Pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) Jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud maka seperti yang ditentukan oleh ayat ini, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.

Pasal 171 Mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopaat, mereka ini tidak dapt dieprtanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidakdapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Pasal 172 Cukup jelas.

Pasal 173 Article 167

Section (1) To facilitate the examination of witnesses, the head judge at trial may at times find that a witness whose testimony has been heard will be harmful to the next witness to give testimony, such that it is necessary that said first witness leave the court room while the testimony of the next witness is being heard.

Section (2) · The accused or the public prosecutor may at times object to the removal of a witness from the court room as intended by section (1), the presence of said witness being necessary for example so that he may listen to the testimony given by the next witness to be heard for the sake of the completeness of the results of the testimony of the witnesses.

Section (3) Sufficiently lucid.

Article 168 Sufficiently lucid.

Article 169 Sufficiently lucid.

Article 170 Section (1)

An occupation or office that calls for an obligation to maintain confidentiality shall be stipulated by legislation.

Section (2) If there are no legislative provisions governing the intended office or occupation, then as stipulated by this section, it shall be the judge who determines whether or not a reason given for obtaining such an exemption is valid.

Article 171 Considering the fact that children under fifteen years of age, as well as people who are insane, mentally ill, mad even though only occasionally, who in psychiatry are referred to as psychopaths, cannot be held fully responsible under criminal law, no oath or affirmation may be taken for their testimonies, and therefore their testimony may only be used as an indication.

Article 172 Sufficiently lucid.

122

Article 173Apabila menurut pendapat hakim seorang saksi itu akan meraka tertekan atau tidak bebas daam memberikanketerangan apabila terdakwa hadir disidang, maka untuk menjaga hal yang tidak diinginkan hakim dapat menyuruh terdakwa keluar untuk sementara dari persidangan selama hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Pasal 174 Cukup jelas.

Pasal 175 Cukup jelas.

Pasal 176 Cukup jelas.

Pasal 177 Cukup jelas.

Pasal 178 Cukup jelas.

Pasal 179 Cukup jelas.

Pasal 180 Cukup jelas.

Pasal 181 Cukup jelas.

Pasal 182 Ayat (1)

Point a Cukup jelas.

Point b Cukup jelas.

Point c Daamhal terdakwa tidak data menulis, panitera mencatat pembelaannya.

Ayat (2) Sidang dibuka kembali dimaksudkan untuk menampung data tambahan sebagai bahan untuk musyawarah hakim.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Apabila tidak terdapat mufakat bulat, pendapat lain darisalahseorang hakim majelis dicatat dalam berita acara sidang majelis yang sifatnya rahasia.

Ayat (7) When in the opinion of a judge, a witness will feel under pressure or not free to testify if the accused is present at trial, the judge may, to avoid undesired consequences, order the accused to temporarily leave the court room while the judge poses questions to the witness.

Article 174 Sufficiently lucid.

Article 175 Sufficiently lucid.

Article 176 Sufficiently lucid.

Article 177 Sufficiently lucid.

Article 178 Sufficiently lucid.

Article 179 Sufficiently lucid.

Article 180 Sufficiently lucid.

Article 181 Sufficiently lucid.

Article 182 Section (1)

Point a Sufficiently lucid.

Point b Sufficiently lucid.

Point c Where the accused cannot write, the clerk shall record his defense.

Section (2) The reopening of a trial is intended to allow for the collection of additional data to serve as material for the consultations of the judges.

Section (3) Sufficiently lucid.

Section (4) Sufficiently lucid.

Section (5) Sufficiently lucid.

Section (6) If there is not a unanimous agreement, the other opinion of one of the judges on the panel shall be recorded in the minutes of the session of the panel which shall be confidential.

123

Section (7)Cukup jelas.

Ayat (8) Cukup jelas.

Pasal 183 Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.

Pasal 184 Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah.

Pasal 185 Ayat (1)

Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperleh dari orang lain atau testimonium de auditur.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan objektif.

Ayat (7) Cukup jelas.

Pasal 186 Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jiaka hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaanoleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim

Pasal 187 Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Yang dimaksud dengan surat yang dibuat oleh pejabat, termasuk surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu.

Huruf c Cukup jelas.

Sufficiently lucid. Section (8)

Sufficiently lucid.

Article 183 This provision is to guarantee that truth, justice and legal certainty will be upheld for a person.

Article 184 In express examination procedures, it is sufficient that the conviction of a judge be supported by one valid means of proof.

Article 185 Section (1)

The testimony of a witness shall not include information obtained from another person or testimonium de auditur.

Section (2) Sufficiently lucid.

Section (3) Sufficiently lucid.

Section (4) Sufficiently lucid.

Section (5) Sufficiently lucid.

Section (6) The intent of this section is to remind the judge to ensure that a witness's testimony is given in a truly free, honest and objective manner.

Section (7) Sufficiently lucid.

Article 186 Such expert testimony may also have been given at the time of examination by the investigator or public prosecutor which is contained in the form of a report and prepared in light of the oath the time he accepted his office or occupation. If such was not given at the time of examination by the investigator or public prosecutor, then during examination at trial he shall be requested to testify and this shall be recorded in the minutes of examination. Said testimony shall be given after he has taken an oath or affirmation before the judge.

Article 187 Point a Sufficiently lucid.

Point b That which is meant by a document prepared by an official, shall include documents issued by a panel competent for that purpose.

Point c Sufficiently lucid.

124

Huruf d Cukup jelas.

Pasal 188 Cukup jelas.

Pasal 189 Cukup jelas.

Pasal 190 Cukup jelas.

Pasal 191 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alata bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Jika terdakwa tetap dikenakan penahanan atas dasar alasan lain yagn sah, maka alasan tersebut secara jelas diberitahukan kepada ketua pengadilan negeri sebagai pengawas dan pengamat terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.

Pasal 192 Cukup jelas.

Pasal 193 Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Huruf a Perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah bilamana hakim pengadilan tingkat pertama yang memebrik putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tesebut karena dikhawatirkan baha selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi.

Huruf b Cukup jelas.

Pasal 194 Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Point d Sufficiently lucid.

Article 188 Sufficiently lucid.

Article 189 Sufficiently lucid.

Article 190 Sufficiently lucid.

Article 191 Section (1)

That which is meant by "the acts of which he has been accused has not been legally and convincingly proven" is that there is not sufficient evidence in the judge's estimation of the basis of proof employing means of proof according to the provisions of this law on criminal procedure.

Section (2) Sufficiently lucid.

Section (3) If the accused is still kept in detention for other valid reasons, such reasons shall be clearly explained to the head of the district court as the supervisor and observer of the execution of court judgments.

Article 192 Sufficiently lucid.

Article 193 Section (1)

Sufficiently lucid. Section (2)

Point a The intended order for the detention of the accused is when the judge of the court of first instance which has rendered the judgment is of the opinion that such detention must be carried out due to the concern that so long as the judgment has not yet become final and binding, the accused will escape, damage or destroy the physical evidence or repeat another offense.

Point b Sufficiently lucid.

Article 194 Section (1)

Sufficiently lucid. Section (2)

125

Penetapan mengenai penyerahan barang tersebut misalnya sangat diperlukan untuk mencari nafkah, seperti kendaraan, alat pertanian, dll.

Ayat (3) Penyerahan barang bukti tesebut dapat dilakukan meskipun putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap akant etapi harus disertai dengan syarat tertentu, antara lain barang tersebut setiap waktu dapat dihadapkan ke pengadilan dalam keadaan utuh.

Pasal 195 Cukup jelas.

Pasal 196 Ayat (1)

Ayat ini diambil dari asas yang temaktub dalam pasal 16 UU No. 14 Tahun 1970. Oleh Karena ketentuan mengenai “pemeriksaan” sudah diatur terlebih dahulu, maka dalam ayat ini hanya diatur mengenai segi “memutus perkara”.

Ayat (2) Setelah diucapkan putusan tersebut berlaku, baik bagi terdakwa yang hadir maupun yang tidak hadir. Aya ini bermaksud melindungi kepentingan terdakwa yang hadir dan menjamin kepastian hukum secara keluruhan dalam perkara ini.

Ayat (3) Dengan pemberitahuan ini, dimaksudkan supaya terdakwa mengetahui haknya.

Pasal 197 Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan di sini” ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidan oleh pihak dalam proses antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasehat hukum dan saksi korban.

Ayat (2) Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atu kekeliruan penulisan

atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

A ruling on the delivery of such goods for example where they are essential to earn a living, such as vehicles, agricultural tools, etc.

Section (3) The delivery of such physical evidence may be made even though the judgment has not yet become final and binding, but must be accompanied by certain conditions, among others, that said goods may at any time be brought before the court intact.

Article 195 Sufficiently lucid.

Article 196 Section (1)

This section is taken from the principle contained in Article 16 of Law Number 14 of 1970. Since provisions on "examination" have been regulated earlier, this section only regulates the aspect of "deciding a case".

Section (2) After its pronouncement, said judgment becomes effective for the accused, whether or not he is present. This section is intended to protect the interests of the accused who are present and to guarantee overall legal certainty in such a case.

Section (3) The intent of this notification is to make the accused aware of his rights.

Article 197 Section (1)

Point a Sufficiently lucid. Point b Sufficiently lucid. Point c Sufficiently lucid. Point d That which is meant by "facts end circumstances" here is all that there is and that is found at trial by the parties to the proceeding, among others the public prosecutor, witnesses, experts, the accused, legal counsel and testifying victims.

Section (2) Except for that which is referred to in points a, e, f and h, when there Is an oversight and or mistake in writing, the oversight and or mistake in writing or

126

typing shall not cause the judgment to be void by operation of law.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 198 Cukup jelas.

Pasal 199 Cukup jelas.

Pasal 200 Ketentuan in untuk memberi kepastian bagi terdakwa agar tidak berlarut-larut waktunya untuk mendapatkan surat putusan tersebut, dalam rangka ia akan menggunakan upaya hukum.

Pasal 201 Ketentuan ini adalah memberikan suatu kepastian untuk membuka kemungkinan suarat palsu atau yang dipalsukan itu dipakai sebagai barang bukti, dalam hal dipergunakan upaya hukum. Disamping itu ketentuan tersebut ditujukan sebagai jaminan ketelitian panitera dalam berkas perkara

Pasal 202 Cukup jelas.

Pasal 203 Cukup jelas.

Pasal 204 Cukup jelas.

Pasal 205 Ayat (1)

Tindak pidana ‘penghinaan ringan” ikut digolongkan disini dengan disebut tersendiri, karena sifatnya ringan sekalipun ancaman pidana penjara paling lama empat bulan.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “atas kekuasaan" dari penuntut umum kepada penyidik adalah demi hukum. Dalam hal penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai “atas kuasa” tersebut.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 206 Cukup jelas.

Pasal 207 Ayat (1)

Point a

The intent of said notification is so that the accused may meet his obligation to come to the trial on the designated day, date, hour and place.

Section (3) Sufficiently lucid.

Article 198 Sufficiently lucid.

Article 199 Sufficiently lucid.

Article 200 This provision is to give certainty to the accused in order that the time for obtaining said written judgment will not be prolonged, in the framework of his making use of legal remedies.

Article 201 This provision is to give certainty as to the possibility of a false or falsified document being used as physical evidence, where legal remedies are made use. In addition, said provision is intended to ensure the careful handling of the dossier of the case by the clerk.

Article 202 Sufficiently lucid.

Article 203 Sufficiently lucid.

Article 204 Sufficiently lucid.

Article 205 Section (1)

The offense of "minor defamation" is also grouped here by being referred to separately, since it is minor in nature even though it may be liable for imprisonment of at most four months.

Section (2) That which is meant by "under power of attorney" of the public prosecutor to the investigator is by operation of law. Where the public prosecutor is present, this does not reduce the value of said "under power of attorney."

Section (3) Sufficiently lucid.

Article 206 Sufficiently lucid.

Article 207 Section (1)

Point a

127

The intent of said notification is so that the accused may meet his obligation to come to the trial on the designated day, date, hour and place.

Point b Sesuai dengan acara pemeriksaan cepat, maka pemeriksaan dilakukan hari itu juga.

Ayat (2) Huruf a Oleh karena penyelesainnya yang cepat maka perkara yang diadili menurut aara pemeriksaan cepat sekaligus dimuat dalam buku register dengan masing-masing diberi nomor untuk dapat diselesaikan secara berurutan. Huruf b Ketentuan ini memberikan kepastian di dalam pengadili menurut acara pemeriksaan cepat tersebut tidak diperlukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum seperti untuk pemeriksaan dengan acara biasa, melainkan tindak pidana yang didakwakan cukup ditulis dalam buku resiter tersebut pada huruf a.

Pasal 208 Cukup jelas.

Pasal 209 Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara, meskipun demikian dilakukan dengan penuh ketelitian.

Pasal 210 Cukup jelas.

Pasal 211 Yang dimaksud dengan “perkara pelanggaran tertentu” adalah: a. mempergunakan jalan dengan cara yang

dapat merintangi,membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan;

b. mengemudikan kendara bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda ijin kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah daluwarsa;

c. membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi;

d. tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalau lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain;

Point b In accordance with express examination procedures, examination is conducted on the very same day.

Section (2) Point a Because of their speedy settlement, cases judged according to the express examination procedures are noted down at the same time in the register with each of them given a number so that they may be settled in succession. Point b This provision gives certainty that in adjudication according to the express examination procedures there is no need for a written indictment prepared by a public prosecutor as in ordinary examination procedures, rather the offense charged need only be entered into the register referred to in point a.

Article 208 Sufficiently lucid.

Article 209 The provision in this article is intended to accelerate the settlement of cases, which nevertheless are to be handled most carefully.

Article 210 Sufficiently lucid.

Article 211 That which is meant by "cases involving certain violations" is: a. the use of the road in a way which may

obstruct or endanger traffic order or safety or which may give rise to damage of the road;

b. the driving of motor vehicles without being able to show a driver's license, a vehicle registration, a valid certificate of vehicle inspection or other certificates required by provisions of traffic laws and regulations or if these can be shown but have expired;

c. letting or allowing a motor vehicle, to be driven by a person who has no driver's license;

d. failure to meet the provisions of traffic laws and regulations concerning the numbering, lighting, equipment, fixtures, loading of vehicles and the

128

requirements for coupling with another vehicle;

e. membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan;

f. pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan;

g. pelanggaran terhadap ketentuan ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang;

h. pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi dijalan yang ditentukan.

Pasal 212 Cukup jelas.

Pasal 213Berbeda dnegan pemeriksaan menurut acara biasa, maka pemeriksaan menruut acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, terdakwa boleh mewakilkan di sidang.

Pasal 214 Cukup jelas.

Pasal 215 Sesuai dengan makna yang terkandug dalam acara pemeriksaan cepat, segala sesuatu berjalan dengan cepat dan tuntas, maka benda sitaan dikembalikan kepada yang paling berhak pada saat amar putusan telah dipenuhi.

Pasal 216 Cukup jelas.

Pasal 217 Cukup jelas.

Pasal 218 Tugas pengadilan luhur sifatnya, oleh karena tidak hanya bertanggungjawab kepada hukum, sesama manusia dan dirinya, tetapi juga kepada Tuhan YME. Oleh karenanya setiap orang wajib menghormati martabat lembaga ini, khususnya bagi mereka yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan sedang berlangsung bersikap hormat seara wajar dan sopan serta tingkah laku yang tidak menyebabkan kegaduhan atau terhalangnya persidangan.

Pasal 219 Yang dimaksud dengan “petugas keamanan dalam pasal ini” ialah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dan tanpa mengurangi wewenangnya dalam melaksanakan tugasnya e. allowing a motor vehicle to be on the

road without a valid vehicle number plate, in accordance with the certificate of registration for the vehicle concerned;

f. violation of an order given by a road traffic officer and/or traffic control signals, lights or signs on the edge of the road;

g. violation of provisions on allowable measurements and loads, methods of picking up and dropping off passengers and/or methods of loading and unloading goods;

h. violation of route permits, types of vehicles allowed to operate on designated roads.

Article 212 Sufficiently lucid.

Article 213Differing from the examination under ordinary procedures, in examinations under examination procedures for traffic violation cases, the accused may Send a representative to trial.

Article 214 Sufficiently lucid.

Article 215 In accordance with the meaning contained in the express examination procedures, that everything shall proceed quickly and conclusively, seized goods shall be returned to the party most entitled at the time the holdings of the judgment have been satisfied.

Article 216 Sufficiently lucid.

Article 217 Sufficiently lucid.

Article 218 The task of a court is a noble one, as it is responsible not only to the law, its fellow men and itself, but also to God Almighty. Therefore, everyone is obligated to respect the dignity of this institution, especially those who are present in the courtroom while a trial is in progress that should show the proper respect and politeness and not engage in behavior that could disturb or obstruct the trial.

129

Article 219 Yang dimaksud dengan petugas keamanan dalam pasal ini ialah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia tanpa mengurangi wewenangnya dalammelakukan tugasnya wajib melaksanakan petunjuk ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Pasal 220 Cukup jelas.

Pasal 221 Cukup jelas.

Pasal 222 Cukup jelas.

Pasal 223 Cukup jelas.

Pasal 224 Penyimpanan surat putusan pengadilan meliputi seluruh berkas mengenai perkara yang bersangkutan.

Pasal 225 Cukup jelas.

Pasal 226 Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Salinan surat putusan dapat diberikan dengan Cuma-cuma.

Ayat (3) Pelaksnaan ayat ini tidak boleh sedemikian rupa sifatnya sehinga akan merupakan pidana tambahan sebagaimana dimaksud di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 227 Cukup jelas.

Pasal 228 Tiap jangka waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini selalu dihitung hari berikutnya setelah hari pengumuman perintah atau penetapan dikeluarkan.

Pasal 229 Cukup jelas.

Pasal 230 Cukup jelas.

Pasal 231 Cukup jelas.

Pasal 232 Cukup jelas.

Pasal 233 Ayat (1)

Cukup jelas.

Article 219 That which is meant by "security officer" in this article is an official of the state police of the Republic of Indonesia and without detracting from his authority in the performance of his

Article 220 Sufficiently lucid.

Article 221 Sufficiently lucid.

Article 222 Sufficiently lucid.

Article 223 Sufficiently lucid.

Article 224 The safekeeping of the written court judgment covers the entire dozier of the case concerned.

Article 225 Sufficiently lucid.

Article 226 Section (1)

Sufficiently lucid. Section (2)

Copies of the written judgment may be provided free of charge.

Section (3) The section may not be applied in such a way as to constitute an additional penalty as intended by the Criminal Code.

Article 227 Sufficiently lucid.

Article 228 Each period stipulated by this law shall always be counted from the day following the day that an announcement, order or ruling is issued.

Article 229 Sufficiently lucid.

Article 230 Sufficiently lucid.

Article 231 Sufficiently lucid.

Article 232 Sufficiently lucid.

Article 233 Section (1)

Sufficiently lucid.

130

Ayat (2) Dengan memperhatikan pasal 233 ayat (1) dan 234 ayat (1) panitera dilarang menerima permintaan banding perkara yang tidak dapat disbanding atau permintaan banding yang diajukan setelah tenggang waktu yang ditentukan berakhir.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas. ·

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 234 Cukup jelas.

Pasal 235 Cukup jelas.

Pasal 236 Ayat (1)

Maksud pemberian batas waktu empat belas hari ialah agar perkara banding tersebut tidak tertumpuk di pengadilan negeri dan segera diteruskan ke pengadilan tinggi.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 237 Cukup jelas.

Pasal 238 Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Apabila dalam perkara pidana terdakwa menurut undang-undang dapat ditahan, maka sejak permintaan banding diajukan, pengadilan tinggi yang menentukan ditahan atau tidaknya. Jika penahanan yang dikenakan kepada pembanding mencapai jangka waktu yang sama dengan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri kepadanya, ia harus dibebaskan seketika itu.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 239 Cukup jelas.

Section (2) By taking into account Article 233 section (1) and Article 234 section (1), the clerk shall be forbidden to accept a request for the appeal of a case which cannot be appealed or a request for appeal which is lodged after the stipulated time limit has expired.

Section (3) Sufficiently lucid.

Section (4) Sufficiently lucid. ·

Section (5) Sufficiently lucid.

Article 234 Sufficiently lucid.

Article 235 Sufficiently lucid.

Article 236 Section (1)

The purpose of providing a time limit of fourteen days is so that cases on appeal will not pile up in the district court and will be promptly forwarded to the high court.

Section (2) Sufficiently lucid.

Section (3) Sufficiently lucid.

Section (4) Sufficiently lucid.

Article 237 Sufficiently lucid.

Article 238 Section (1)

Sufficiently lucid. Section (2)

When in a criminal case the accused may, according to law, be detained, then once the request for appeal has been lodged, it shall be file high court which shall determine whether or not he is to be detained. If the detention imposed on an appellant has reached a duration which is the same as the penalty which was imposed on him by the district court. he must be released immediately.

Section (3) Sufficiently lucid.

Article 239 Sufficiently lucid.

131

Pasal 240 Ayat (1)

Perbaikan pemeriksaan dalam hal ada kelalaian dalam penerapan hukum acara harus dilakukan sendiri oleh pengadilan negeri yang bersangkutan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 241 Cukup jelas.

Pasal 242 Cukup jelas.

Pasal 243 Cukup jelas.

Pasal 244 Cukup jelas.

Pasal 245 Cukup jelas.

Pasal 246 Cukup jelas.

Pasal 247 Cukup jelas.

Pasal 248 Cukup jelas.

Pasal 249 Cukup jelas.

Pasal 250 Cukup jelas.

Pasal 251 Cukup jelas.

Pasal 252 Cukup jelas.

Pasal 253 Cukup jelas.

Pasal 254 Cukup jelas.

Pasal 255 Cukup jelas.

Pasal 256 Cukup jelas.

Pasal 257 Cukup jelas.

Article 240 Section (1)

Improvements in the examination where there has been error in the application of the law of procedure must be conducted by the district court concerned itself.

Section (2) Sufficiently lucid.

Article 241 Sufficiently lucid.

Article 242 Sufficiently lucid.

Article 243 Sufficiently lucid.

Article 244 Sufficiently lucid.

Article 245 Sufficiently lucid.

Article 246 Sufficiently lucid.

Article 247 Sufficiently lucid.

Article 248 Sufficiently lucid.

Article 249 Sufficiently lucid.

Article 250 Sufficiently lucid.

Article 251 Sufficiently lucid.

Article 252 Sufficiently lucid.

Article 253 Sufficiently lucid.

Article 254 Sufficiently lucid.

Article 255 Sufficiently lucid.

Article 256 Sufficiently lucid.

Article 257 Sufficiently lucid.

132

Pasal 258 Cukup jelas.

Pasal 259 Cukup jelas.

Pasal 260 Cukup jelas.

Pasal 261 Cukup jelas.

Pasal 262 Cukup jelas.

Pasal 263 Pasal ini memuat alasan secara limitative untuk dapat dipergunakan meminta peninjauan kembali suatu putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 264 Cukup jelas.

Pasal 265 Cukup jelas.

Pasal 266 Cukup jelas.

Pasal 267 Cukup jelas.

Pasal 268 Cukup jelas.

Pasal 269 Cukup jelas.

Pasal 270 Cukup jelas.

Pasal 271 Cukup jelas.

Pasal 272 Ketentuan yag dimaksud dalam pasal ini ialah bahwa pidana yang dijatuhkan berturut-turut itu ditetapkan untuk dijalani oleh terpidana berturut-turut secara berkesinambungan di antara menjalani pidana yang satu dengan yang lain.

Pasal 273 Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3)

Jangka waktu tiga bulan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memperhatikan hal yang tidak mungkin diatas pengaturannya dalam waktu singkat.

Article 258 Sufficiently lucid.

Article 259 Sufficiently lucid.

Article 260 Sufficiently lucid.

Article 261 Sufficiently lucid.

Article 262 Sufficiently lucid.

Article 263 This Article contains a reason to be used in a limitative way to request the reconsideration of the judgment in a criminal case which has become final and binding.

Article 264 Sufficiently lucid.

Article 265 Sufficiently lucid.

Article 266 Sufficiently lucid.

Article 267 Sufficiently lucid.

Article 268 Sufficiently lucid.

Article 269 Sufficiently lucid.

Article 270 Sufficiently lucid.

Article 271 Sufficiently lucid.

Article 272 The provisions intended by this Article are that the convicted person in succession, one following upon the other in unbroken continuity, must serve penalties imposed in succession.

Article 273 Section (1)

Sufficiently lucid. Section (2)

Sufficiently lucid. Section (3)

The period of three months in this section is intended to take into account matters which cannot possibly be arranged within a short time.

133

Ayat (4) Perpanjangan waktu sebagaimana tersebut pada ayat ini tetap dijaga agara pelaksanaan lelang itu tidak tertunda.

Pasal 274 Cukup jelas.

Pasal 275 Kerena terdakwa dalam hal yang dimaksud dalam pasal ini bersama-sama dijatuhi pidana karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam satu perkara, maka wajar bila biaya perkara dan atau ganti kerugian ditanggung bersama secara berimbang.

Pasal 276 Cukup jelas.

Pasal 277 Cukup jelas.

Pasal 278 Cukup jelas.

Pasal 279Cukup jelas.

Pasal 280 Cukup jelas.

Pasal 281 Informasi yang dimaksud dalam pasal ini dituangkan dalam bentuk yang telah ditentukan.

Pasal 282 Cukup jelas.

Pasal 283 Cukup jelas.

Pasal 284 Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2) a. Yang dimaksud dengan semua perkara

adalah perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan.

b. yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain: 1. Undang-undang tentang

pengusulan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (UU NO. 7 Drt. tahun 1955);

Section (4) Care should be taken so that the extension of time as referred to in this section does not result in a postponement of the holding of the auction.

Article 274 Sufficiently lucid.

Article 275 Since the accused in cases intended by this article are jointly penalized having been found guilty of committing offenses in the same case, it is fitting that the costs of the case and/or compensation be borne jointly and proportionally.

Article 276 Sufficiently lucid.

Article 277 Sufficiently lucid.

Article 278 Sufficiently lucid.

Article 279Sufficiently lucid.

Article 280 Sufficiently lucid.

Article 281 The information intended by this article shall be set forth in a stipulated form.

Article 282 Sufficiently lucid.

Article 283 Sufficiently lucid.

Article 284 Section (1)

Sufficiently lucid. Section (2) a. That which is meant by all cases are

cases which have been brought to the court.

b. That which is meant by "special provisions on criminal procedure as referred to in certain laws" are the special provisions on criminal procedure stated in, among others: 1. The law on the investigation,

prosecution and trial of economic offenses (Law Number 7 Drt. of 1955);

134

2. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (UU No. 3 tahun 1971),

dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini disingkat "K.U.H.A.P."

Pasal 286 Cukup jelas.

SUPPLEMENT TO THE STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 3209

2. The law on the eradication of offenses of corruption. (Law Number 3 of 1971),

With the provision that all special provisions on criminal procedure as stated in certain laws will be reviewed, amended or revoked within the shortest possible time.

Article 285 This Code of Criminal Procedure shall be abbreviated "K.U.H.A.P."

Article 286 Sufficiently lucid.

SUPPLEMENT TO THE STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 3209

135