cover depan panduan pelaksanaan proyek dan …jurnalkomputer.com/attachments/article/151/panduan...
TRANSCRIPT
COVER DEPAN
Panduan Pelaksanaan Proyek dan Penganggaran e
Government
COVER DALAM
Panduan Pelaksanaan Proyek dan Penganggaran e
Government
SAMBUTAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI
REPUBLIK INDONESIA
Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta pemanfaatannya secara luas telah membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting, sehingga penataan yang tengah kita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi.
Perubahanperubahan yang terjadi saat ini menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif di mana masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. Pemerintah pusat dan daerah harus mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja yang lebih dinamis. Dengan demikian perlu dikembangkan sistem dan proses kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan lembagalembaga negara lain, masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat internasional.
Organisasi pemerintah harus lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha (publicprivate partnership), memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan dan mendistribusikan informasi bagi pelayanan publik. Oleh karena itu ketika masyarakat mendambakan terwujudnya reformasi sektor publik, pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju eGovernment.
Melalui proses tersebut, pemerintah dapat mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekatsekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan lembagalembaga pemerintah bekerja secara terpadu.
Masyarakat, sektor swasta dan pemerintah mengharapkan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (telematika) di Indonesia menjadi lebih terarah dan terintegrasi serta tidak tumpang tindih pengembangannya mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pemerintah pusat. Oleh karenanya pemerintah menyusun pula konsep sistem informasi nasional sebagai acuan/panduan bagi penyusunan national eStrategy di Indonesia yang dilengkapi dengan konsep pelaksanaan secara makro melalui program eIndonesia, yang didalamnya termasuk pembangunan eGovernment.
Pengembangan eGovernment merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGovernment melalui INPRES No. 3 Tahun 2003 yang merupakan payung bagi seluruh kebijakan teknis operasional di bidang eGovernment. Agar kebijakan pengembangan eGovernment dapat dilaksanakan secara sistematik dan terpadu, maka diperlukan peraturan, standarisasi dan panduan yang konsisten dan saling mendukung.
Pada awal tahun 2004 telah diselesaikan panduan yaitu : Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah, Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Pemerintah dan Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan eGovernment dan ketiga panduan tersebut telah mulai disosialisasikan ke pemerintah daerah dan para stakeholder di beberapa kota di Indonesia.
Pada kesempatan ini pula saya menyambut baik penerbitan buku panduan “ Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi eGovernment “ bagi lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah. Panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan dasar bagi strategi pengembangan aplikasi eGovernment yang sesuai dengan standar mutu dan jangkauan pelayanan.
Panduan ini perlu disebarluaskan kepada semua kalangan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat, serta perlu pula disosialisasikan sebagai bagian dari kebijakan dan strategi pemerintah dalam pengembangan eGovernment guna mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance).
Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Task Force eGovernment dan semua kalangan yang telah ikut secara aktif berpartisipasi dalam menyiapkan buku panduan ini.
Semoga bermanfaat.
Jakarta, Agustus 2004
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI
SYAMSUL MU’ARIF
SAMBUTAN
SEKRETARIS TIM KOORDINASI TELEMATIKA INDONESIA
Aplikasi adalah bagian yang berfungsi memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi dan menjembatani unsurunsur sistem, prosedur, proses dan faktor manusia Aplikasi sebaiknya dirancangbangun dan dikembangkan secara luwes dan terpisah dari infrastruktur, dengan tujuan apabila terjadi perubahan pada tingkat infrastruktur yang umumnya terjadi secara terus menerus, maka tidak diperlukan penyesuaian yang terlalu banyak pada aplikasi.
Disamping itu diharapkan pengembangan aplikasi dilakukan dengan melihat alternatif infrastruktur yang tersedia di berbagai lingkungan instansi pusat dan daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kompleksitas serta tahapan implementasi masingmasing instansi. Aplikasi yang dikembangkan harus dapat mengakomodasi peningkatan jumlah dan kualitas layanan publik sesuai dengan perkembangan kebutuhan, sehingga eServices dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan layanan publik.
Tim Koordinasi Telematika Indonesia telah menetapkan Pengembangan egovernment sebagai salah satu program utama (flagship) dalam rangka untuk mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi. Aplikasi yang dikembangkan disetiap lembaga pemerintah ikut menentukan keberhasilan di dalam penyelenggaraan egovernment
Oleh karena itu, Tim Koordinasi Telematika Indonesia menyambut baik diterbitkannya buku Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi eGovernment bagi lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menunjang pengembangan egovernment. Hal ini
sejalan dengan strategi dan program Tim Koordinasi Telematika Indonesia dalam mengadopsi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
Buku Panduan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pedoman dan proses kerja di semua instansi pemerintah, baik dipusat maupun didaerah dalam melaksanakan proses transformasi menuju pengembangan egovernment.
Panduan ini akan terus disempurnakan, untuk itu kritik dan saran guna penyempurnaannya lebih lanjut sangat diharapkan agar panduan ini dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan secara lebih luas.
Jakarta, Agustus 2004
SEKRETARIS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASISELAKU
SEKRETARIS TIM KOORDINASI TELEMATIKA INDONESIA,
J. B. KRISTIADI
MENTERIKOMUNIKASI DAN INFORMASI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSANMENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI
NOMOR : /KEP/M.KOMINFO/VIII/2004
TENTANG
PANDUAN PELAKSANAAN PROYEK DAN PENGANGGARAN eGOVERNMENT
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan dan pelaksanaan eGovernment dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan maka dipandang perlu adanya Panduan Pelaksanaan Proyek dan Penganggaran eGovernment;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a, perlu ditetapkan Panduan Pelaksanaan Proyek dan Penganggaran eGovernment.
Mengingat : 1. Keputusan Presiden R.I. Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Susunan Kabinet Gotong Royong;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 47 Tahun 2003;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;
4. Instruksi Presiden R.I. Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
5. Instruksi Presiden R.I. Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGovernment;
6. Keputusan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Nomor : 12/SK/MENEG/KI/2002 tanggal 1 Maret 2002 tentang Pembentukan Organisasi Task Force Pengembangan eGovernment.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI TENTANG PANDUAN
PELAKSANAAN PROYEK DAN PENGANGGARAN EGOVERNMENT
PERTAMA : Panduan Pelaksanaan Proyek dan Penganggaran eGovernment dalam menunjang eGovernment yang selanjutnya disebut Panduan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Panduan sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam merencanakan proyek dan menganggarkan eGovernment dalam menunjang eGovernment bagi lembaga pemerintah baik di pusat maupun daerah.
KETIGA : Halhal yang sifatnya teknis akan ditetapkan dengan keputusan tersendiri.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : Oktober 2004
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI
SYAMSUL MU’ARIF
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;2. Pimpinan LPND, dan;3. Para Gubernur/Walikota/Bupati di seluruh Indonesia.
Lampiran Keputusan Menteri No ....Tentang
PANDUAN PELAKSANAAN PROYEK DAN PENGANGGARAN EGOVERNMENT
PANDUAN PELAKSANAAN PROYEK DAN PENGANGGARAN EGOVERNMENT
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI iPRAKATA iii
BAB I PENDAHULUAN 1
BAB II SUMBER PENDANAAN 2.1 Pemerintah Pusat2.2 Pemerintah Daerah2.3 Kemitraan Pemerintah dan Swasta2.4 Pinjaman/Hibah Luar Negeri
BAB III PERATURANPERATURAN YANG HARUS DIPERHATIKAN
3.1 Undangundang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara
3.2 Peraturan Pemerintah No. 107 /2000, Tentang pinjaman daerah
3.3 Kepres No. 7 tahun 19993.4 Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 35/KMK.
07/20033.5 Peraturan tentang Monitoring Pelaksanaan Proyek
BAB IV PERAN SERTA SWASTA4.1 Kriteria keterlibatan Swasta 4.2 Swasta Asing4.3 Swasta Nasional (Perusahaan, Yayasan, Koperasi)4.4 BOO.4.5 BOT.4.6 BLT.
Kementerian Komunikasi dan Informasi RIi
PANDUAN PELAKSANAAN PROYEK DAN PENGANGGARAN EGOVERNMENT
4.7 Turn Key
BAB V MONITORING PELAKSANAAN
BAB VI PENUTUP
LAMPIRAN
Kementerian Komunikasi dan Informasi RIii
PANDUAN PELAKSANAAN PROYEK DAN PENGANGGARAN EGOVERNMENT
Kementerian Komunikasi dan Informasi RIiii
PANDUAN PELAKSANAAN PROYEK DAN PENGANGGARAN EGOVERNMENT
Kementerian Komunikasi dan Informasi RIi
PANDUAN PELAKSANAAN PROYEK DAN PENGANGGARAN EGOVERNMENT
Kementerian Komunikasi dan Informasi RI 11
PANDUAN PELAKSANAAN PROYEK DAN PENGANGGARAN EGOVERNMENT
PRAKATA
Kementerian Komunikasi dan Informasi RI 12
PANDUAN PELAKSANAAN PROYEK DAN PENGANGGARAN EGOVERNMENT
Kementerian Komunikasi dan Informasi RI 13
PANDUAN PELAKSANAAN PROYEK DAN PENGANGGARAN EGOVERNMENT
PRAKATA
Panduan ini menjelaskan tentang pelaksanaan proyek dan
penganggaran eGovernment bagi lembaga Pemerintah Pusat
dan Daerah.
Salah satu tujuan utama pengembangan eGovernment
adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik
sebagai hasil dari pemanfaatan teknologi informasi.
Perbaikan layanan publik ini sedikit banyak akan memberikan
pengaruh positif pada berbagai sektor dan sisi kehidupan
bangsa dan negara. Pengembangan dan penerapan layanan
publik berbasis teknologi informasi (eServices) memerlukan
persiapan, perencanaan dan penanganan secara sistematis
dan terpadu sehingga dapat memberikan hasil yang
maksimum.
Kementerian Komunikasi dan Informasi RI 14
PANDUAN PELAKSANAAN PROYEK DAN PENGANGGARAN EGOVERNMENT
Mengingat pengembangan layanan publik dan teknologi
pengantar layanannya membutuhkan perencanaan yang
matang dan memerlukan dukungan penganggaran relatif
besar, maka diperlukan strategi yang tepat sehingga
pelaksanaan proyek eGovernment dapat memberikan
manfaat yang optimal.
Pada lembaga pemerintah pusat dan daerah, penganggaran
untuk mendukung proyek egovernment dapat didanai dari
berbagai sumber antara lain: APBN, APBD, pinjaman luar
negeri, hibah dan kerjasama investasi dengan sektor swasta.
Namun demikian, penganggaran egovernment harus
memperhatikan beberapa aspek yaitu: arah dan sasaran
penggunaan anggaran untuk menstimulasi pencapaian tujuan
strategis egovernment; prinsipprinsip dan kriteria
pembiayaan harus ditetapkan agar pelaksanaan e
government dapat berjalan baik; kerangka alokasi anggaran
Kementerian Komunikasi dan Informasi RI 15
PANDUAN PELAKSANAAN PROYEK DAN PENGANGGARAN EGOVERNMENT
pemerintah; dan ketentuan dan persyaratan pembiayaan
proyek egovernment.
Didalam pembiayaan proyek egovernment harus
memperhatikan peraturanperaturan yang telah ditetapkan
seperti: Undangundang Keuangan Negara No. .../2004;
UndangUndang Perbendaharaan Negara No. ??/2004;
Peraturan Pemerintah No. 107/2000 tentang Pinjaman
Daerah; Keputusan Presiden No. 7/1999 tentang .....; Surat
Keputusan Menteri Keuangan No. 35/KMK.07/2003
tentang .....; dan Keputusan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas No.???/???
tentang Monitoring Pelaksanaan Proyek.
Memperhatikan terdapat peluang yang melibatkan sektor
swasta untuk bekerjasama di dalam investasi dan
penyelenggaraan beberapa layanan publik, maka seyogyanya
lembaga pemerintah pusat dan daerah menjajaki
Kementerian Komunikasi dan Informasi RI 16
PANDUAN PELAKSANAAN PROYEK DAN PENGANGGARAN EGOVERNMENT
kemungkinan kerjasama tersebut dalam bentuk seperti: Built
Operate Own (BOO); Built Operate Transfer (BOT); Built
Lease Transfer (BLT); dan Turn Key.
Yang tidak kalah penting adalah bagaimana memonitor dan
mengendalikan pelaksanaan proyek egovernment agar dapat
memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat umum, dunia
usaha dan bagi lembaga pemerintah sendiri.
Kementerian Komunikasi dan Informasi RI 17
PANDUAN PELAKSANAAN PROYEK DAN PENGANGGARAN EGOVERNMENT
BAB I
PENDAHULUAN
(KOMINFO)
Kementerian Komunikasi dan Informasi RI 18
PANDUAN PELAKSANAAN PROYEK DAN PENGANGGARAN EGOVERNMENT
Kementerian Komunikasi dan Informasi RI 19
PANDUAN PELAKSANAAN PROYEK DAN PENGANGGARAN EGOVERNMENT
Pendahuluan
Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi pada
berbagai bidang kehidupan telah secara nyata meningkatkan
performansi organisasi dan individu dalam bentuk
transparansi, akuntabilitas, responsifitas, efektifitas dan
efisiensi. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi
secara optimal kedalam pemerintahan atau yang lazim
disebut dengan electronic government, meliputi pengolahan
data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses
kerja secara elektronis. Pemanfaatan kemajuan teknologi
informasi dalam pemerintahan ditujukan agar pelayanan
publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh
masyarakat di seluruh wilayah negara. Untuk itu, Pemerintah
harus merubah membentuk dimensi baru kedalam organisasi,
sistem manajemen dan proses kerjanya.
Kementerian Komunikasi dan Informasi RI 110
PANDUAN PELAKSANAAN PROYEK DAN PENGANGGARAN EGOVERNMENT
Lebih dari itu, penerapan eGovernment akan meningkatkan
transparansi, akuntabilitas, pembuatan berbagai peraturan
(mekanisme dan prosedur menjadi lebih jelas). Semua ini
dapat menjadi alat untuk mengurangi praktekpraktek korupsi.
Namun sukses tidaknya implementasi eGovernment,
tergantung pada kemitraan antara pemerintah, masyarakat
dan sektor swasta. Oleh karena itu, fokus penerapan e
Government diarahkan pada upaya peningkatan layanan
pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat
memperoleh akses keseluruh layanan pemerintah dari satu
lokasi secara efektif dan efisien.
Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, kepada masing
masing lembaga pemerintah pusat dan daerah telah
diinstruksikan melalui INPRES No. 3 Tahun 2003 untuk
mengembangkan egovernment. Beberapa lembaga telah
mulai menyusun rencana induk pengembangan egovernment
dan merealisasikannya dalam proyekproyek pengembangan
Kementerian Komunikasi dan Informasi RI 111
PANDUAN PELAKSANAAN PROYEK DAN PENGANGGARAN EGOVERNMENT
egovernment. Kebutuhan akan dana untuk pengembangan e
government meliputi dana untuk membangun,
mengoperasikan dan memelihara. Untuk itu, perlu
direncanakan penganggaran yang komperehensif agar dapat
memenuhi seluruh kebutuhan tersebut.
Khususnya untuk pemerintah daerah, penganggaran untuk
pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan e
government seyogyanya didasarkan pada kebutuhan,
kemampuan dan kesiapan sumber daya masingmasing
daerah. Untuk pendana diluar APBD, perlu dikoordinasikan
dengan lembaga terkait sesuai peraturan yang berlaku.
Kementerian Komunikasi dan Informasi RI 112
PANDUAN PELAKSANAAN PROYEK DAN PENGANGGARAN EGOVERNMENT
Bagi lembaga pemerintah yang mengalami kesulitan
penganggaran untuk membangun egovernmentnya,
umumnya mengajukan usulan bantuan ke pemerintah melalui
Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Bappenas.
Kementerian Komunikasi dan Informasi RI 113
PANDUAN PELAKSANAAN PROYEK DAN PENGANGGARAN EGOVERNMENT
BAB II
SUMBER PENDANAAN
(Bappenas)
Kementerian Komunikasi dan Informasi RI 114
PANDUAN PELAKSANAAN PROYEK DAN PENGANGGARAN EGOVERNMENT
Kementerian Komunikasi dan Informasi RI 115
PANDUAN PELAKSANAAN PROYEK DAN PENGANGGARAN EGOVERNMENT
Kementerian Komunikasi dan Informasi RI 116
PANDUAN PELAKSANAAN PROYEK DAN PENGANGGARAN EGOVERNMENT
BAB III
PERATURANPERATURAN
YANG HARUS DIPERHATIKAN
(Bappenas, Depkeu dan BI)
Kementerian Komunikasi dan Informasi RI 117
PANDUAN PELAKSANAAN PROYEK DAN PENGANGGARAN EGOVERNMENT
BAB IV
PERAN SERTA SWASTA
(Richard Mengko dan Suhono)
Kementerian Komunikasi dan Informasi RI 118
PANDUAN PELAKSANAAN PROYEK DAN PENGANGGARAN EGOVERNMENT
Kementerian Komunikasi dan Informasi RI 119
PANDUAN PELAKSANAAN PROYEK DAN PENGANGGARAN EGOVERNMENT
BAB V
MONITORING PELAKSANAAN
(Bappenas, Kominfo dan Suhono)
Kementerian Komunikasi dan Informasi RI 120
PANDUAN PELAKSANAAN PROYEK DAN PENGANGGARAN EGOVERNMENT
BAB VI
PENUTUP
Kementerian Komunikasi dan Informasi RI 121
PANDUAN PELAKSANAAN PROYEK DAN PENGANGGARAN EGOVERNMENT
PENUTUP
Dokumen Panduan Pelaksanaan Proyek dan Penganggaran
eGovernment diharapkan dapat menjadi acuan dasar bagi
strategi pengembangan egovernment yang berkaitan erat
dengan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan e
government.
Dengan adanya panduan ini diharapkan akan mempermudah
perencanaan egovernment agar dapat dilaksanakan sesuai
kebutuhan. Panduan ini juga diharapkan akan membawa
perbaikan dalam proses perencanaan dan penganggaran e
government di setiap instansi pemerintah yang secara
langsung akan memberi pengaruh positif pada pelayanan
publik.
Kementerian Komunikasi dan Informasi RI 122
PANDUAN PELAKSANAAN PROYEK DAN PENGANGGARAN EGOVERNMENT
Panduan ini adalah versi 1.0 dan akan terus disempurnakan,
dilengkapi dan dimutakhirkan dari berbagai sumber dan serta
dimodifikasi sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia.
Buku panduan ini dikelola dan direvisi oleh Kementerian
Komunikasi dan Informasi, dan dapat dilihat melalui situs web
Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan alamat
http://www.kominfo.go.id
Kementerian Komunikasi dan Informasi RI 123
PANDUAN PELAKSANAAN PROYEK DAN PENGANGGARAN EGOVERNMENT
LAMPIRAN
Kementerian Komunikasi dan Informasi RI 124
PANDUAN PELAKSANAAN PROYEK DAN PENGANGGARAN EGOVERNMENT
PUSTAKA KATA
Kementerian Komunikasi dan Informasi RI 125