TESIS PUBLIKASI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA PERAWAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIK DALAM RANGKA MENJALANKAN TUGAS

PEMERINTAH TERUTAMA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR.2052/MENKES/PER/X/2011 TENTANG IZIN PRAKTIK

DAN PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN.(Study kasus di Puskesmas Kota Palu)

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratanmencapai derajat sarjana S-2

Program Magister HukumKonsentrasi Hukum Kesehatan

diajukan olehEDITA DIANA TALLUPADANG

NIM 10.93.0062

kepada

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2012

iPERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA PERAWAT YANG MELAKUKAN

TINDAKAN MEDIK DALAM RANGKA MENJALANKAN TUGAS PEMERINTAH TERUTAMA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI

KESEHATAN NOMOR.2052/MENKES/PER/X/2011 TENTANG IZIN PRAKTIK DAN PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN.

(Study kasus di Puskesmas Kota Palu)

diajukan olehEDITA DIANA TALLUPADANG

NIM 10.93.0062

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Yovita Indrayati,SH,M.Hum Tanggal...............................

Pembimbing Pendamping

dr. Djoko Widyarto.JS.DHM, MH.Kes Tanggal...............................

iiTESIS

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA PERAWAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIK DALAM RANGKA MENJALANKAN TUGAS

PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR.2052/MENKES/PER/X/2011 TENTANG IZIN PRAKTIK DAN

PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN.(Study kasus di Puskemas Kota Palu)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

EDITA DIANA TALLUPADANG

NIM 10.93.0062

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal.................2012

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama Anggota Tim Penguji Lain

Yovita Indrayati, SH, M.Hum Petrus Soerjowinoto,SH,M.Hum

Pembimbing Pendamping

dr.Djoko Widyarto.JS,DHM,MH.Kes

Tesis ini telah diterima senagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum

Tanggal..................2012

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Agnes Widanti S, SH., CN.

Kata Pengantar

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena

berkat kasih karunianyalah sehingga tesis ini dapat saya selesaikan dengan

baik. Tesis ini disusun berdasarkan pengalaman peneliti selama bekerja di

Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Palu. Peneliti yang pernah bertugas di

Puskesmas sebagai tenaga perawat sering melihat bahkan mengalami sendiri

perawat yang melakukan tindakan medik yang sebenarnya bukan wewenang

seorang perawat

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran bagaimana

perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum bagi perawat yang

melakukan tindakan medik dalam rangka menjalankan tugas pemerintah

dikaitkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor.

2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik

Kedokteran.

Penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian yuridis

sosiologis dengan pendekatan aspek yuridis dan sekaligus membahas aspek-

aspek sosial yang terjadi dilapangan. Jenis data dalam tesis ini berupa data

primer dengan cara observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder

dilakukan dengan cara study kepustakaan.

ii

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah masih 50% perawat

yang melakukan tindakan medik tanpa pelimpahan secara tertulis dari dokter.

Pada saat penelitian ini dilaksanakan belum ada daerah yang ditetapkan

pemerintah Daerah/Walikota Kota Palu yang dinyatakan sebagai daerah yang

tidak memiliki dokter sehingga perawat yang melakukan tindakan medik tanpa

pelimpahan wewenang secara tertulis dari dokter sangat rawan bersinggungan

dengan hukum.

Selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya

kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam penelesaian tesis ini,

yaitu:

Kedua orang tua, yang tercinta dan suami, serta kedua anak saya yang

telah memberikan dukungan baik secara materi maupun moril.

1. Ibu Prof.DR.Agnes Widanti S.SH,CN selaku Ketua Program Study

Magister Hukum Kesehatan yang telah banyak membimbing sejak

masuk kuliah.

2. Ibu DR.Endang Wahyati,SH.M.hum, selaku sekertaris Program Study

Hukum Kesehatan yang telah banyak memberikan bimbingan dan

motivasi selama kuliah.

iii

3. Ibu Yovita Indayati, SH, M.Hum yang dengan penuh kesabaran telah

mebimbing saya selama penelitian ini sampai selesai, saya mohon

maaf bila ada sikap saya yang tidak berkenan.

4. Bapak Dr.Djoko Widyarto.JS.DHM,MH.Kes sebagai pembimbing

yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat

dalam penulisan tesis ini dan mohon maaf kalau ada sikap saya yang

tidak berkenan.

5. Bapak Pertrus Soerjowinoto,SH.M.hum selaku penguji yang telah

memberikan masukan untuk pengkajian tesis ini.

6. Semua dosen-dosen saya di Unika Soegijapranata yang tak bisa

saya sebut satu persatu, saya berterimakasih atas kebersamaan

serta kesediannya berbagi ilmu dengan kami selama menjalani

perkuliahan di Unika Soegijapranata.

7. Semua civitas akademik Unika khusunya di bagian Program studi

Magister Hukum Kesehatan.

8. Pemerintah Daerah Kota Palu dan Kepala Dinas Kesehatan Kota

Palu yang telah memberikan ijin kepada saya untuk melanjutkan

pendidikan di Unika Soegijapranata.

9. Kepala Puskesmas Birobuli dan Puskesmas Tipo beserta staf yang

telah membantu memberikan informasi dalam penelitian ini.

iv

Demikian semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

yang membutuhkannya. Penulis menyadari bahwa tesis ini

membutuhkan masukan dan saran untuk kesempurnaan. Oleh

karena itu, kritik dan saran akan penulis terima dengan tangan

terbuka.

Semarang, , 2012

Penulis

v

Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Edita Diana Tallupadang,

Peserta Program Study Magister Hukum Kesehatan, Nim. 10.93.0062

Menyatakan:

1. Bahwa dalam tesis ini tidak ada terdapat karya yang pernah diajukan

untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.

2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali

yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam

daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Semarang, , 2012

Edita Diana Tallupadang

vi

Abstrak

Setiap orang berhak untuk hidup sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tindakan medik merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang harus dilakukan oleh yang berwenang sesuai yang diatur dalam peraturan dan Undang-Undang. Perawat dalam melakukan praktik keperawatan sekaligus menjalankan tugas pemerintah sering melakukan tindakan medik sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang jelas. Perawat dalam melakukan tindakan medis mempunyai tanggungjawab hukum.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yang bersifat deskriptf analisis ini dilakukan di Puskesmas Birobuli dan Puskesmas Tipo di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Palu. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalah yang diteliti, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan/studi dokumen. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perawat di Kota Palu yang melakukan praktik perawat sering melakukan tindakan medik yang sebenarnya bukan wewenang perawat seperti yang di atur dalam peraturan dan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dimana perawat yang melakukan tindakan medik tanpa ada pelimpahan secara tertulis dari dokter yaitu sebanyak 50%. Perawat yang melakukan tindakan medik dalam rangka menjalankan tugas pemerintah sangat rawan bersinggungan dengan hukum. Olehnya itu diharapkan agar pemerintah daerah/walikota segera menetapkan daerah-daerah yang tidak memiliki dokter atau daerah yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang melebihi ketersediaan tenaga dokter agar perawat dapat mendapatkan perlindungan hukum yang jelas. Dan agar perawat yang melakukan tindakan medik dapat bertanggungjawab secara hukum maka dokter dalam melimpahkan kewenangan kepada perawat diharapkan dalam bentuk tertulis dan disertai dengan SOP yang jelas.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, perawat, tindakan medik.

vii

ABSTRACT

Everyone has the right to a healthy life and to health services , high quality, and affordable by the people, as stated in the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 and other legislation. Medical action is a form of health care that should be done by the appropriate authorities and the regulations set forth in the Act. Nurses in nursing practice as well as running a government task often requiring medical action clear legal protection. Nurses to perform medical procedures have legal responsibilities. The method we uses in this research is a qualitative with sociological juridical approach. In this research we used descriptive analysis method and this research was conducted in health centers and health center Birobuli Tipo in the region of Palu City Health Department. This study uses primary data which collected through interviews with informants related to the problems studied, while the secondary data collected through the study of literature / study documents. That data has been collected, analyzed qualitatively.

The results of this research showed that nurses in Palu who practice nurses often do not measure the actual medical authority as nurses are regulated in the rules and regulations. It was also found discrepancies rule between the Minister of Health Nomor.2052/Menkes/Per/X/2011 of Licensed Practical Medical Practice and Implementation Regulation of the Minister of Health Number. HK.02.02./Menkes/148/I/2010 on the Permit and Implementation of Practice Nurses. Nurses who perform medical acts in connection with its duties of government is prone to intersect with the law. Whereby it is expected that the government in this case the Palu City Health Department to immediately propose to the government to make local regulations which regulating medical procedures performed nurses, so that legal protection can be clear and nurses can have legally responsibility, both criminal law and civil law, as well administrative.

Key words: Law protection, nurses, medical actions

viii

DAFTAR ISI

Halaman Judul..................................................................................................

Halaman Persetujuan.......................................................................................

Halaman Pengesahan......................................................................................

Kata Pengantar................................................................................................

Pernyataan.......................................................................................................

Abstrak............................................................................................................

Abstract...........................................................................................................

Daftar isi..........................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....................................................................

B. Perumusan Masalah...........................................................................

C. Tujuan Penelitia.................................................................................

D. Manfaat Penelitian.............................................................................

E. Metode Penelitian...............................................................................

1. Metode Pendekatan........................................................................

2. Spesifikasi Penelitian.......................................................................

3. Desain Penelitia...............................................................................

xi

i

ii

iii

iv

viii

ix

x

xi

1

12

13

13

15

15

15

15

4. Variabel dan Definisi Operasional....................................................

5. Jenis Data.........................................................................................

6. Metode Pengumpulan Data..............................................................

7. Metode Analisis Data.......................................................................

8. Lokasi Penelitian.............................................................................

F. Penyajian Tesis....................................................................................

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum...........................................................................

B. Tenaga Perawat..................................................................................

C. Kewenangan,Kompotensi dan Kode Etik Perawat dalam Pelayanan

Kesehatan menurut standar profesi dan Kode Etik perawat

Indonesia.............................................................................................

D. Tenaga Medis......................................................................................

E. Tindakan Medik...................................................................................

F. Pertanggungjawaban Hukum...............................................................

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum.............................................................................

B. Ketentuan perlindungan hukum bagi perawat yang melakukan

tindakan medik dalam rangka menjalankan tugas pemerintah terutama

dikaitkan dengan Permenkes Nomor.2052/Menkes/Per/X/2011 tentang

Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik

Kedokteran.........................................................................................

16

18

21

22

23

24

25

28

34

43

44

46

65

82

C. Pertanggungjawaban hukum perawat. yang melakukan tindakan

medik dalam rangka menjalankan tugas pemerintah terutama

dikaitkan dengan Permenkes Nomor.2052/Menkes/Per/X/2011 tentang

Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik

Kedokteran..........................................................................................

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..........................................................................................

B. Saran....................................................................................................

103

122

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. Persentase penduduk Kota Palu menurut Kecamatan............

Gambar II. Proporsi tenaga kesehatan menurut 7 kategori di Kota Palu

Tahun 2011............................................................................

Gambar III. Persentase penyebaran tenaga kesehatan menurut instansi

tempat bekerja di Kota Palu Tahun 2011...............................

Gambar IV. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok

66

68

69

umur dalam wilayah kerja Puskesmas Birobuli Tahun

2011......................................................................................

76

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah tenaga kesehatan di Kota Palu Tahun 2011..............

Tabel 2. Jumlah Rumah Sakit dan tempat tidur di Kota Palu Tahun

2011.......................................................................................

Tabel 3. Sarana Kesehatan lain di Kota Palu.......................................

Tabel 4. Responden.............................................................................

Tabel 5. Distribusi kelurahan dirinci menurut wilayah kerja.................

67

70

71

73

75

Tabel 6. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk diwilayah kerja

Puskesmas Tipo...................................................................

Tabel 7. Jumlah tenaga kesehatan menurut jenis pendidikan

Puskesmas Tipo....................................................................

Tabel 8. Distribusi penduduk menurut kelompok umur dan jenis

kelamin wilayah kerja Puskesmas Birobuli...........................

Tabel 9. SDM menurut jenis pendidikan pada Puskesmas Birobuli

Tahun 2011............................................................................

Tabel 10. Persepsi responden mengenai tindakan medik yang

dilakukan oleh perawat..........................................................

Tabel 11. Perawat yang melakukan tindakan medik berdasarkan

pelimpahan secara tertulis...................................................

Tabel 12. Surat izin yang dimiliki perawat............................................

Tabel 13. Persepsi responden tentang tanggungjawab tugas limpah

tindakan medik oleh perawat...............................................

Tabel 14. Sanksi untuk tenaga perawat yang melakukan tindakan

medik tanpa pelimpahan wewenang secara tertulis dari

dokter...................................................................................

76

77

80

81

88

90

95

104

109