contoh laporan kegiatan magang mahasiswa (kmm)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang semakin canggih

diseluruh negara, termasuk Indonesia yang otomatis menjadi tantangan untuk

dapat menerima perubahan-perubahan yang datang dari dalam maupun dari luar

negeri, untuk dituntut agar siap mengahadapi segala dampak negatif akibat dari

proses globalisasi, sekaligus diharapkan dapat memanfaatkan segala dampak

positif yang ditimbulkan, dalam memenuhi tuntutan diperlukan sumber daya

manusia yang cakap dan handal, karena tekhnologi yang canggih tanpa peran aktif

sumber daya manusia tidak akan berarti apa-apa.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi – Indragiri (STIE-I) Rengat adalah salah

satu lembaga pendidikan tinggi yang berorientasi kepada sistem pendidikan

profesional yang menekankan pada pembentukan keahlian dan kompetensi dalam

menghasilkan tenaga kerja terdidik yang siap pakai pada bidangnya. Untuk

memenuhi ilmu pengetahuan yang telah diterima oleh mahasiswa/i dimasa

perkuliahan, maka Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi – Indragiri (STIE-I) Rengat

menciptakan suatu program yang berkualitas dan dapat mengantisipasi kebutuhan

dunia kerja, dimana salah satu progran tersebut adalah melaksanakan Kegiatan

Magang Mahasiswa (KMM) pada suatu perusahaan/Instansi yang jenis

pekerjaannya disesuaikan dengan program studi masing-masing.

Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM) merupakan penempatan seseorang

pada suatu lingkungan kerja dengan tujuan mengembangkan keterampilan, etika

pekerjaan, disiplin, tanggung jawab dan merupakan kesempatan untuk

menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di pendidikan,

selain Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM) juga dapat meciptakan Mahasiswa

yang mandiri dan memiliki pengalaman dalam dunia kerja.

1

Penulis melakukan Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM) di Kantor Camat

Batang Ganbsal pada bagian Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN). Kegiatan

Magang Mahasiswa (KMM) ini juga merupakan bagian dari keseluruhan

kurikulum yang berlaku guna membentuk sikap, mental, dan emosional lulusan

dengan orientasi spesialis dibidang masing masing program studi.

Dalam Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM) di Kantor Camat Batang

Gansal Penulis mengambil judul “ Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)

Sebagai Upaya Perubahan dalam Reformasi Pelayanan Perizinan Kecamatan

Batang Gansal” dengan alasan perkembangan teknologi serta sistem informasi di

era yang sekarang ini membuat sistem Pelayanan dan Perizinan juga bereformasi

menjadi lebih baik. Dengan adanya teknologi informasi maka proses pelayanan

menjadi lebih cepat dan lebih mudah terkendali. Penyelenggaraan PATEN di

Kecamatan sangat memudahkah Masyarakat dalam mengakses Informasi serta

Pelayanan Publik.

B. Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Laporan akhir KMM ini membatasi masalah sebatas Pelayanan

Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagai Upaya Perubahan dalam

Reformasi Pelayanan Perizinan Kecamatan Batang Gansal.

2. Masalah Pokok

“Bagaimana Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagai

Upaya Perubahan dalam Reformasi Pelayanan Perizinan Kecamatan

Batang Gansal.”

2

C. Ruang Lingkup Magang

Ruang lingkup merupakan suatu batasan terhadap bagian atau bidang

penulis melakukan magang. Tujuannya adalah untuk memfokuskan dan

menjelaskan bagian dari kegiatan – kegiatan yang dilakukan penulis

melaksanakan magang.

Penulis malaksanakan magang di Kantor Camat Batang Gansal Jalan

Lintas Timur Seberida. Dalam melaksanakan magang, penulis ditempatkan

oleh Kantor Camat Batang Gansal di bagian Pelayanan Terpadu Kecamatan

(PATEN) pelaksanaan magang berlangsung selama 60 hari. Dimulai dari

tanggal 24 Agustus s/d 22 Oktober 2015.

Dalam melaksanakan magang di Kantor Camat Batang Gansal,

Mahasiswa/i Program Studi Manajemen STIE-I Rengat tetap berorientasi

pada iklim kerja dan memahami disiplin kerja di Kantor Camat Batang

Gansal. sehingga kecakapan kerja yang diperoleh seperti struktur organisasi,

bidang bidang kerja, hubungan sosial dan batasan – batasan.

D. Tujuan dan Manfaat Magang

Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM) pada dasarnya adalah suatu proses

untuk mengenalkan mahasiswa dengan dunia kerja yang sesungguhnya,

sehingga diharapkan dapat menambah wawasan kepada mahasiswa dalam

mengadaptasikan diri dengan dunia kerja yang sesungguhnya yang pada

akhirnya akan dimasuki oleh mahasiswa setelah menyelesaikan proses

perkuliahan. Adapun tujuan dari Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM)

adalah :

Bagi Mahasiswa

Berikut beberapa manfaat Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM) bagi

Mahasiswa:

3

1. Untuk meningkatkan dan memperluas keterampilan yang membentuk

kemampuan mahasiswa sebagai bekal memasuki lapangan pekerjaan

sesuai dengan program studi yang dipilih.

2. Agar mahasiswa dapat berkomunikasi langsung secara baik dengan

pegawai yang ada di perusahaan sehingga pekerjaan yang diberikan dapat

dilakukan dengan baik.

3. Mahasiswa dilatih untuk disiplin dengan cara mengikuti segala peraturan

yang ada diperusahaan.

4. Membandingkan serta menerapkan konsep teori dan praktek yang

diperoleh dimasa perkuliahan.

5. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dimasa perkuliahan.

6. Membina sikap disiplin kerja dilingkungan dunia kerja maupun

dilingkungan masyarakat.

Bagi Lembaga Pendidikan


Lembaga Pendidikan:

1. Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM) merupakan program yang dapat

dijadikan salah satu kegiatan untuk menigkatkan mutu dan kinerja

pekerja.

2. Menjalin kerja sama yang baik antar lembaga pendidikan dengan

perusahaan.

3. Mengetahui kebutuhan penerapan konsep tenaga kerja yang di inginkan

perusahaan.

4. Mendapatkan masukan dari laporan Kegiatan Magang Mahasiswa

(KMM) yang dilakukan Mahasiswa tentang penerapan konsep yang ada

diperusahaan.

4

5. Menambah semangat penulis untuk terus belajar sehingga dapat bersaing

dalam dunia kerja.

Bagi perusahaan


perusahaan:

1. Perusahaan terbantu karena sebagian tugas-tugas pegawai diberikan

kepada mahasiswa yang melaksanakan Kegiatan Magang Mahasiswa

(KMM).

2. Perusahaan membina kerjasama dengan lembaga pendidikan dan dapat

mempekerjakan mahasiswa yang berpotensi dan berprestasi.

3. Perusahaan mendapatkan masukan dan saran yang dapat berguna yang

ada hubungannya dengan kegiatan rutinitas perusahaan dari mahasiswa

yang praktek ditempatnya.

4. Meningkatkan hubunganan antar dunia usaha dengan dunia pendidikan.

Membantu dunia pendidikan agar dapat menciptakan mahasiswa yang

profesional, berkualitas dan berdisiplin tinggi.

5

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)

Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan suatu Sistem

Pelayanan kepada Masyarakat pada lingkup Kecamatan yang

dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Maksud

penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat

pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan

pelayanan terpadu di kabupaten/kota. PATEN mempunyai tujuan untuk

meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

PATEN merupakan upaya untuk mendekatkan pelayanan administratif

kepada masyarakat. Sistem PATEN yang ideal digunakan adalah sistem

pelayanan satu pintu. Dimana sebuah sistem pelayanan, mulai dari

pengajuan permohonan pelayanan oleh masyarakat, seluruh proses dan

pengambilan dokumen hasil pelayanan sepenuhnya dikerjakan oleh staf

diruang PATEN.

2. Perubahan

Perubahan merupakan pergeseran organisasi dari keadaan sekarang

menuju keadaan yang diinginkan. Dalam organisasi, perubahan tersebut

meliputi struktur, proses, orang, pola pikir, dan budaya kerja. Disamping

itu, perubahan berpeluang memunculkan resistensi pada individu di dalam

6

organisasi. Transparansi proses, komunikasi dan keterlibatan semua pihak

dalam proses perubahan akan dapat mengurangi resistensi.

Perubahan keorganisasian menurut Hellriegel dan Slocum dalam

Winardi (2010:84) mempunyai dua macam tujuan yaitu agar organisasi

dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk mengubah

perilaku pegawai di suatu organisasi. Perubahan yang direncanakan pada

umumnya mempunyai tujuan untuk mencapai dua macam tipe hasil. Tipe

pertama, yaitu untuk memperbaiki kemampuan suatu organisasi dalam

menghadapi perubahan yang tidak direncanakan dan tipe kedua untuk

mengubah perilaku para pegawai dalam suatu organisasi (Winardi,

2010:87). Pada tipe pertama perubahan yang terjadi meliputi upaya

peningkatan efektivitas dalam mengumpulkan informasi dan sistem

peramalan dan fleksibilitas organisasi sehingga organisasi dapat

melakukan perubahan secara tepat dan pada waktu yang tepat. Pada tipe

kedua, perubahan yang dilakukan meliputi upaya dalam menciptakan

sikap dan nilai baru, cara memvisualisasi organisasi serta peranan para

pegawai, dan memberikan pelatihan bagi para pegawai agar terjadi

peningkatan produktivitas.

3. Reformasi Pelayanan Perizinan

Pelayanan perizinan adalah aspek penting untuk mencapai pelayanan

yang prima. Dalam upaya selalu menjaga dan meningatkan pelayana

prima terhadap penerima pelayanan perizinan maka diperlukan upaya

terus menerus melakukan perbaikan pelayanan perizinan yang dapat

menyesuaiakan dengan perkembangan zaman. Reformasi Adminstrasi

yang dilakukan secara berkelanjutan adalah bagian dari upaya untuk

mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka memahai

Reformasi pelayanan perizinan perlu dipahami terlebih dahulu tentang

apa yang dimaksud dengan Reformasi Adminsitrasi Negara dan tujuan

dilakukannya.

7

Zauhar (2002) mendefinisikan Reformasi Administrasi Negara

adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mengubah dua hal, yaitu:

Pertama, mengubah struktur dan prosedur birokrasi (Aspek reorganisasi

atau isntitusionlaissi kelembagaan Kedua,.Sikap dan perilaku birokrat

guna meningkatkan efektifitas organisasi atau meningkatkan adimistrasi

yang sehat dan mendukung tujuan pembangunann nasional. Dari definisi

tersebut menegasakan bahwa Reformasi administrasi adalah perubahan

yang terencana dalam mengubah struktur, prosedur dan perilaku dalam

sebuah organisasi. Dengan demikian bila perubahan tersebut tidak

dilakuakan secara terencana tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari

reformasi administrasi negara.

Dalam hal tujuan dilakukannya reformasi adiministrasi negara

Zauhar (2002) mendefinisakan tujuan yang meliputui tujuan internal

organisasi dan tujuan untuk masyarakat. Tujuan internal reformasi

administrasi yang dimaksud meliputi:

a. Efisiensi administrasi, dalam arti penghematan uang, yang dapat

dicapai melalui penyederhanaan formulir, perubahan prosedur,

penghilangan duplikasi dan kegiatan organisasi metode yang lain;

b. Penghapusan kelemahan atau penyakit administrasi seperti korupsi,

pilih kasih dan sistem taman dalam sistem politik, dan lain-lain;

c. Pengenalan dan penggalakan sistem merit, pemakaian PPBS,

pemrosesan data melalui sistem informasi yang otomatis,

peningkatan penggunaan pengetahuan ilmiah dan lain-lain.

Sedangkan 3 tujuan lain yang berkaitan dengan masyarakat adalah:

a. Menyesuaikan sistem administrasi terhadap meningkatnya keluhan

masyarakat;

b. Mengubah pembagian pekerjaan antara sistem administrasi dan sistem

politik, seperti misalnya meningkatkan otonomi profesional dari

8

sistem administrasi dan meningkatkan pengaruhnya pada suatu

kebijaksanaan;

c. Mengubah hubungan antara sistem administrasi dan penduduk,

misalnya melalui relokasi pusat-pusat kekuasaan (sentralisasi versus

desentralisasi, demokratisasi, dan lain-lain) (Dror, 1971, dalam

Zauhar, 2007: 23).

Tujuan reformasi dalam pelayanan perizinan adalah reformasi yang

dilakukan secara terencana didalam dalam tubuh lembaga negara yang

bertanggung jawab memberikan pelayanan dalam hal perizinan.

Reformasi ini mengarah pada upaya mengubah stuktur dana prosedur

pengorganisasian dan perilaku aktor-aktor yang memberikana layanan

perizinan. Perubahan ini mempunyai arah tujuan yaitu tujuan internal

organisasi berupa kapasitas dan efisiensi organisasi, sedangkan

perubahan ke masyarakat mengarah kepada kemampuan administrasi

melayani keluhan, meningkatkan pengaruh kebijakan dan mendekatkan

pelayaanan pada masyarakat.

B. Sejarah, Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas Lokasi Magang

1. Sejarah

Kecamatan Batang Gansal merupakan Kecamatan pemekaran dari

Kecamatan Seberida melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor :

402.a/viii/1999 tanggal 14 Agustus 1999 menjadi Kecamatan Pembantu

Batang Gansal dan diresmikan oleh Bupati Indragiri Hulu (H. R. Tamsir

Rahman) pada tanggal 4 Mei 2000 dengan Surat Keputusan Bupati

Indragiri Hulu Nomor : SK.821.23/KP/III/99/00 tanggal 29 Maret 2000

tentang Pengangkatan Camat Pembantu Batang Gansal.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 09

Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 Kecamatan Pembantu Batang

9

Gansal didefenitifkan menjadi Kecamatan. Untuk merealisasikan

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor :

SK.821/KP/IX/2000/09 tanggal 23 November 2000 telah ditetapkan

Camat Batang Gansal dan peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 8

November 2000 oleh Bupati Indragiri Hulu.

Berdirinya Kecamatan Batang Gansal diawali dari delapan Desa,

kemudian setelah beberapa tahun jalan terjadi pemekaran Desa Sungai

Akar menjadi dua Desa (Danau Rambai) desa Belimbing mekar menjadi

dua Desa (Penyaguan). Maka Kecamatan Batang Gansal mempunyai

kedudukan sekaligus tugas pokok dan fungsi sebagaimana Peraturan

Bupati Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008.

2. Struktur Organisasi

3. Deskripsi Tugas

Dalam menjalankan fungsinya Camat beserta perangkatnya

(Sekretariat dan Seksi – seksi) memiliki uraian tugas sebagai berikut :

10

SUHARDI, A.MpNIP. 19600712 198102 1 001

CAMAT

AZASI KUDUS, S.SosNIP. 19700508 200701 1 012

KASUBBAG UMUMNURJANNAH, S.Pt

NIP. 19751204 200801 2 005

KASUBBAG KEUANGANHIJRAH SAPUTRA, S.Sos. MHNIP. 19830603 200112 1 002

KASUBBAG PROGRAM

GANDI HERNAWAN, SENIP. 19630218 199403 1 002

SEKRETARIS CAMAT1. ....................................2. ....................................

JABATAN FUNGSIONAL

ASWARI, SHNIP. 19630930 198903 1 002

KASI PELAYANAN UMUMEKA WIDYA SANTI, A.MdNIP. 19710316 199703 2 006

KASI KESSOSPARDI, S.PKP

NIP. 19670116 199403 1 005

KASI PMDE. M. ALI SYUKERI, S.SosNIP. 19610205 198301 1 002

KASI TRANTIBJON SYAPRIZAL, SE

NIP. 19600712 198102 1 001

KASI PEMERINTAHAN

a. Camat

Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan program

dan kegiatan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,

pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan, perekonomian dan

kesejahteraan rakyat;

2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban;

4. Mengkoordinasikan penerapan penegakan peraturan perundang-

undangan;

5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;

6. Mengkkordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di

tingkat Kecamatan;

7. Membina penyelengaraan Pemerintah Desa/Kelurahaan;

8. Melaksanakan pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya;

9. Membina dan melaksanakan kesekretariatan Kecamatan;

10. Pelaksanaan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina

mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan urusan

penyusunan program, umum dan keuangan dan pelayanan teknis

administratif.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat Kecamatan mempunyai

fungsi sebagai berikut:

11

1. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan

teknis administrative; menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Bupati;

2. Merencanakan kegiatan pelayanan teknis administrative untuk

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kecamatan,

pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan petunjuk atasan

dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;

3. Merencanakan program kerja pemerintahan kecamatan;

4. Membina, mengawasi dan mengendalikan perangkat kecamatan

dan kelurahan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah;

5. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan

agar dapat diproses lebih lanjut;

6. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau

secara lisan agar bawahan mengerti dan memahammi

pekerjaannya;

7. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis;

8. Melaporkan pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan kepada

Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai

bahan evaluasi bagi atasan;

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang

tugas yang diberikan oleh Camat.

Untuk menjalankan fungsinya Sekretariat Kecamatan terdiri dari:

c. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan

Penyusunan Program;

12

2. Merencanakan program kerja sub bagian penyusunan Program

meliputi Koordinasi dan pelaksanaan tugas bidang Penyusunan

Program berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

3. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan

kecamatan;

4. Mengkoordinasikan tindak lanjut temuan pemeriksa fungsional,

laporan masyarakat dan pengawasan lainnya;

5. Mengkoordinasikan dan menyusun data serta informasi tentang

kecamatan;

6. Merumuskan rencana kerja tahunan dilingkungan kecamatan;

7. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

dilingkungan kecamatan;

8. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara

lisan agar bawahan mengerti dan memahammi pekerjaanya;


secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami

pekerjaannya;

10. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya

penyempurnaanya;

11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sessuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Sub Bagian Umum.

Sub Bagian Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan

Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;

2. Merencanakan Program Kerja Sub Bagian Kepegawaian, Umum

dan Perlengkapan meliputi koordinasi dan pelaksanaan tugas

13

bidang Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan berdasarkan

petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

3. Merencanakan program kerja dan inventarisasi asset kecamatan

dan kelurahan;

4. Merencanakan program kerja penyelenggaraan pelayanan

kebersihan, keindahan dan pertamanan;

5. Merumuskan dan Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang

berhubungan kepegawaian, pembinaan aparatur serta

peningkatan kualitas pegawai;

6. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan administrasi,

inventaris kantor dan dokumentasi kegiatan kantor;

7. Melaksanakan urusan keprotokolan, upacara-upacara, rapat-rapat

dinas dan pelayanan hubungan masyarakat;

8. Melaksanakan kegiatan-kegiatan penyusunan kebutuhan dan

materiil bagi unit kerja kecamatan;

9. Merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan,

ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin

pegawai serta pengamanan dilingkungan badan;

10. Melaksanakan penyusunan data kepegawaian, DP3 PNS,

registrasi PNS dan DUK;



12. Membagi tugas kepada bawahan mengerti dan memahammi

pekerjaanya;



penyempurnaanya;

14. Mengevaluasi tugas sub bagian Kepegawaian, Umum dan

perlengkapan berdasarkan informasi, data, laaporan yang

diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;

14

15. Melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian Kepegawaian, umum

dan perlengkapannya kepada atasan secara lisan maupun tertulis

berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;



e. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan bidang

keuangan Sekretariat Kecamatan;

2. Merencanakan program kerja Sub Bagian Keuangan Serkretariat

Kecamatan meliputi koordinasi dan pembinaan bidang keuangan

Sekretariat Kecamatan berdasarkan petunjuk atasan dan

ketentuan peraturan perundang undangan sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;

3. Melakukan Verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat

Permintaan Pembayaran (SPP);

4. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM)

5. Melakukan Verifikasi harian atas Penerimaan;

6. Melakukan Verifikasi laporan Pertanggungjawaban (SPJ)

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

7. Melaksanakan Akutansi Sekretariat Kecamatan;

8. Menyiapkan Laporan Keuangan Sekretariat Kecamatan;

9. Merencanakan program kerja pengelolaan biaya operasional

rumah tangga secretariat daerah dan rumah tangga kepala daerah;

10. Merencanakan program kerja pengelolaan biaya operasional

rumah tangga secretariat daerah dan rumah tangga kepala daerah;



15


lisan agar bawahan mengerti dan memahammi pekerjaanya;



penyempurnaanya;

14. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis

15. Mengevaluasi tugas pembinaan bidang keuangan Sekretariat

Kecamatan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima

untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;

16. Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan

Sekretariat Kecamatan kepada atasan secara lisan maupun

tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi

atasan;


tugas yang diberikan oleh Camat;

f. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Camat dalam

Bidang Pemerintahan Umum, meliputi pembinaan administrasi

Desa/Kelurahan, melaksanakan administrasi kependudukan dan

catatan sipil pembinaan kehidupan politik dalam negeri.

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pemerintahan mempunyai

fungsi:

1. Perencanaan kegiatan urusan pemerintahan;

2. Koordinasi dan singkronisasi tugas urusan pemerintahan

3. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pemerintahan;

4. Pemeriksaan pekerjaan bawahan;

5. Pelaporan pelaksanaan tugas;

16

Adapun untuk menjalankan fungsinya Seksi Pemerintahan

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan Seksi

Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

2. Menyelenggarakan fasilitasi pemilihan Kepala Desa dan Badan

Perwakilan Deas;

3. Menyelenggarakan lomba atau penilaian Desa/Kelurahan tingkat

Kecamata;

4. Menyelenggarakan fasilitasi kerjasama antar Desa/Kelurahan

dan penyelesaian perselisihan antar Desa/Kelurahan;

5. Memfasilitasi penataan Desa/Kelurahan dan penyusunan

peraturan Desa;

6. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan,

inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada

diwilayah kerjannya;

7. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unity kerja

terkait;

8. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan

kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan

belum melaksanakan;

9. Melaksanakan evaluasi dan mmenyusun laporan hasil

pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan.



g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan

17

bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan

urusan ketentraman dan ketertiban;

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Ketentraman dan Ketertiban

mempunyai fungsi:

1. Perencanaan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban

2. Koordinasi urusann ketentraman dan ketertiban.

3. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan ketentraman dan

ketertiban

4. Pemeriksaan pekerjaan bawahan;


6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun untuk menjalankan fungsinya Seksi Ketentraman dan

Ketertiban mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Melakukan usaha pengendalian aparat operasional,

penentraman, penertiban, pengamanan dan pengawalan,

pelaksanaan operasional pembinaan ketentraman dan ketertiban

masyarakat;

2. Melakukan penyusunan program, pedoman dan petunjuk tekhnis

penentraman dan penertiban terhadap pengaduan masyarakat

dan melakukan upaya penyelesaian sengketa;

3. Melakukan penyusunan program, pedoman, petunjuk tekhnis

penetraman terhadap pengaduan masyarakat dan melakukan

upaya penyelesaian sengketa;

4. Melakukan penyusunan program, pedoman, petunjuk tekhnis

penetraman dan penertiban serta melakukan kerjasama dan

koordinasi antar aparat ketertiban;

5. Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja,

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penerapan

peraturan perundang-undangan;

18

6. Menyelenggarakan pembinaan kerukunan hidup antar umat

beragama;

7. Menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban,

ideology dan kesatuan bangsa, serta kemasyarakatan;

8. Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja,

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau TNI mengenai

program dan kegiatan penyelenggaraan, ketentraman dan

ketertiban umum diwilayah kecamatan;

9. Melakukan penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis

pengadministrasian, inventarisasi, dokumentasi, perizinan

tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (GGU).



h. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Seksi Pembangunan Masyarakat Desa dan Kelurahan dipimpin

oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan

perencanaan dan penyusunan program dan pembinaan pembangunan

dibidang Ekonomi pelaksanaan pembangunan fisik produksi dan

distribusi serta lingkungan hidup;

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pembangunan Masyarakat

Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang

pembangunan mayarakat Desa/Kelurahan;

2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang

pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan.

19

3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang pembangunan

masyarakat Desa/Kelurahan;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan

tugas dan fungsinya

Adapun untuk menjalankan fungsinya Seksi Pembangunan

Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai uraian tugas sebagai

berikut:

1. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan

urusan Pembangunan desa/kelurahan dikecamtan;

2. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam

perencanaan pembangunan desa/kelurahan dikecamatan;

3. Merencanakan program kerja pembinaan perekonomian,

produksi dan distribusi ditingkat kecamatan.

4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan

unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai

program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat

diwilayah kerja kecamatan;

5. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

7. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah

dan/atau instansi vertical yang tugas dan fungsinya dibidang

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

8. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;



20



penyempurnaanya;

11. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan Pembangunan

Masyarakat Desa dan Kelurahan kepada Camat berdasarkan

hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;

12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai

dengan tugas dan fungsinya;

i. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi kesejahteraan Soosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina

mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang kesejahteraan

rakyat.

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Seksi Kesejahteraan Sosial

mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesejahteraan social

2. Pemberian dukungan dan koordinasi atas pelaksanaan tugas

dibidang kesejahteraan social.

3. Pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan social;

4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai

dengan tugas dan fungsiinya.

Adapun untuk menjalankan fungsinya Seksi kesejahteraan Sosial


1. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan

pelayanan kesejahteraan Sosial;

2. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja

pelayanan dan bantuan social, bantuan kepemudaan,

21

pemberdayaan mayarakat dan perempuan, keluarga berencana,

olahraga dan tenaga kerja

3. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja

pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan

kesehatan mayarakat;

4. Melakukakn evaluasi terhadap berbagai kegiatan bidang

kesejahteraan social;

5. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah

dan atau instansi vertical yang tugas dan fungsinya dibidang


6. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan



agar dapat dipproses lebih lanjut;



penyempurnaanya;

9. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan kesejahteraan social

kepada Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil

kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;

10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya;

j. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina,

mengkoordinasikan, dan melaksanakan tugas dibidang pelayanan

umum.

22

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pelayanan Umum mempunyai

fungsi:

1. Perencanaan kegiatan urusan pelayanan umum.

2. Koordinasi urusan pelayanan umum;

3. Pembinaan, evaluasai dan bimbingan urusan pelayanan umum;

4. Pemeriksaan Pekerjaan bawahan;


6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Adapun untuk menjalankan fungsinya Seksi Pelayanan Umum


1. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan

pelayanan urusan Pelayanan umum.

2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi

pelayanan surat-surat keterangan, surat hutang pada bank,

pendaftaran pembuatan KTP dan surat keterangan yang

dibutuhkan oleh masyarakat;

3. Penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan

umum dan perizinan;

4. Menginventarisir jenis pelayanan yang ada dan dibutuhkan

oleh masyarakat untuk dijadikan acuan dalam rangka

pelaksanaan pelayanan umum;

5. Menginventarisir segala permasalahan yang berhubungan

dengan pelayanan umum dan menyusun rencana kebijakan

pemecahannya;

6. Menyusun time schedule dalam rangka pemberian pelayanan

kepada masyarakat dengan mencantumkan persyaratan yang

dibutuhkan, waktu yang diperlukan untuk menyelesaian dan

biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan transportasi yang

lebih baik;

23

7. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan pelayanan

umum sesuai dengan ketentuan petunjuk dan kebijaksanaan

pimpinan;

C. Pembahasan

a. Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)

Magang dilaksanakan di Kantor Camat Batang Gansal merupakan suatu

pengalaman yang sangat berharga bagi Penulis, Keramahan dan Kerjasama

yang baik dari seluruh Karyawan merupakan suatu kesan yang sangat baik

bagi Penulis sendiri.

Dalam kegiatan magang ini Penulis diberikan kesempatan Oleh pihak

Kantor Camat Batang Gansal untuk mengemban tugas memeberikan

Pelayanan dan Perizinan pada Pelayanan Terpadu Kecamatan ( PATEN )

Kantor Camat Batang Gansal.

Paten merupakan suatu Sistem Pelayanan kepada Masyarakat pada lingkup

Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010

tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Reformasi pelayanan perizinan di Kantor Kecamatan di mulai sejak

dibentuk nya Paten. Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) memiliki

fungsi penting dalam sistem Pelayanan Perizinan di Kantor Camat Batang

Gansal. Kantor Camat Batang Gansal medirikan PATEN berdasarkan

Kebijakan yang mana kebijakan tersebut merupakan amanat dari Menteri

Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4

Tahun 2010. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut telah jelas mengatur

tentang pelaksanaan PATEN, mulai dari ketentuan umum, ruang lingkup,

maksud dan tujuan, persyaratan, hingga ketentuan yang mengatur target untuk

24

seluruh kecamatan di daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia ditetapkan

sebagai penyelenggara PATEN.

Pelimpahan sebagian kewenangan yang merupakan salah satu syarat untuk

menyelenggarakan PATEN harus dipenuhi oleh daerah guna mendukung

keberhasilan implementasi kebijakan PATEN. Seperti halnya Kabupaten

Sidoarjo yang telah memiliki landasan hukum yang mengatur pelimpahan

kewenangan dari Bupati Kepada Camat.

Dengan PATEN ini Kecamatan dapat melayani perizinan skala kecil dan

yang tidak memerlukan kajian teknis. PATEN diselenggarakan dengan

maksud untuk mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat

dan menjadi simpul pelayanan yang sudah ada di tingkat kabupaten.

Pengalihan pelayanan tersebut disertai dengan pelimpahan kewenangan dari

Bupati kepada Camat. Dalam penyelenggaraan PATEN ini, wewenang Bupati

yang dilimpahkan kepada Camat dalam Pelayanan Perizinan meliputi:

1. Pemberian Pelayanan Pengantar Pembuatan KK & KTP

2. Pemberian Pelayanan Pengantar Surat Pindah & Pindah Datang

3. Pemberian Izin Surat Rekom, Izin Usaha & SIO

4. Pengurusan Proposal

5. Pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu ( SKTM )

6. Pengurusan Surat Keterangan Kelahiran & Kematian

7. Pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK )

8. Pengurusan Surat Keterangan Domisili

9. Pengurusan Surat Keterangan Beda Nama

Adapun jenis dan bentuk kegiatan magang yang Penulis laksanakan

selama proses magang, yaitu :

1. Pemberian pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan

oleh PATEN.

2. Penyusunan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan.

25

3. Pemberian Informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat tentang PATEN.

4. Memeriksa Berkas – berkas pelayanan yang akan diselenggarakan.

5. Memvalidasikan data – data yang diberikan oleh pelanggan atau

masyarakat.

Selama Penulis melaksanakan Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM) di

Kantor Camat Batang Gansal. Penulis telah diberikan pengarahan terhadap

tugas – tugas yang akan dikerjakan agar dapat meminimalisir kesalahan yang

terjadi dalam penyelesaian tugas – tugas tersebut. Berdasarkan jadwal

pelaksanaan Kegiatan Magang Mahasiswa ( KMM ) sejak Tanggal 24

Agustus 2015 – 22 Oktober 2015 terhitung 60 Hari Jam Kerja ( Hari Masuk

Kerja ) dengan jam mulai pada pukul 08:00 – 16:00 (Senin – Jum’at) dan

istirahat pada pukul 12:00 – 12:45 (Senin-Kamis) sedangkan Hari Jum’at

pada pukul 11:45 – 13:15 (Jum’at) dan libur setiap Hari Sabtu dan Minggu.

Adapun prosedur kerja yaang dilakukan penulis di Pelayanan Terpadu

Kecamatan (PATEN) Kecamatan Batang Gansal, Yaitu :

1. Melaksanakan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam bentuk

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

2. Menerapkan Alur Paten sesuai dengan Alur Paten Kecamatan Batang

Gansal. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini.

Gambar 1 : Alur PATEN Kecamatan Batang Gansal

26

Dari Gambar 1 diatas dapat dijelaskan bahwa Penulis menerpakan

Alur Paten sebagai berikut :

- Pemohon datang dan disambut oleh petugas pelayanan dalam hal

ini Penulis.

- Penulis menanyakan apa keperluan dari pemohon.

- Pemohon melakukan pendaftaran untuk pelayanan PATEN.

- Penulis melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas – berkas dari

pemohon. Jika lengkap maka akan dilanjutkan ketahap Verifikasi

Lapangan (jika diperlukan) dan selanjutnya akan di proses.

- Penandatanganan berkas.

- Penulis menyerahkan dokumen pemohon yang telah selesai.

b. Data Pendukung

Banyak hal yang menjadikan Pelayanan Terpadu Kecamatan

(PATEN) di dirikan di sebuah Kanto Camat. Salah satu nya karena

banyak nya pertanyaan yang timbul di kalangan Masyarakat mengenai

kesulitan dalam melakukan pengurusan Pelayanan Perizinan. Dengan

adanya PATEN maka Pelayanan Perizinan akan menjadi jauh lebih

mudah atau lebih populer nya dengan istilah PTSP, Perizinan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) dimana seluruh kegiatan penyelenggaraan perizinan

mulai dari tahap permohonan sarnpai ke tahap terbitnya dokumen

dilakukan dalam pada satu tempat.

Kurangnya antusias Masyarakat dalam melengkapi data diri atau

dokumentasi lainya membuat Pihak Kecamatan berinisiatif untuk

mendirikan PATEN dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah

Masyarakat yang melakukan pengurusan Pelayanan Perizinan khusunya

di tingkat Kecamatan. Hal tersebut terbukti dengan data di bawah ini :

27

Tabel 1 : Data Peningkatan Pelayanan Perizinan Kantor Camat

Batang Gansal

NO JENIS PELAYANAN

TAHUN

2012 2013 2014

Setelah ada

PATEN

2015

Setelah ada

PATEN

1

2

3

4

5

Pengantar KK/KTP

Surat Pindah & Datang

Proposal

SKTM

Izin usaha, SIO & Rekom

450

80

18

40

11

700

90

23

45

18

1200

350

35

60

25

1600

450

45

70

35

Jika dilihat dari tabel diatas jelas terlihat peningkatan dalam

pelayanan perizinan yang dilakukan Masyarakat karena Pelyanan

Perizinan tidak lagi menjadi sulit untuk dilakukan.

Kenapa PATEN didirikan ? tentu saja tidak luput dari Permendagri

Nomor 4 tahun 2010 yang menjadi pedoman terbentuknya PATEN.

Dengan keluarnya Permendagri tersebut mulailah PATEN didirikan

disetiap Kecamatan di seluruh Indonesia.

c. Kendala Kerja

28

Kendala Kerja yang dihadapi Penulis dalam Kegiatan Magang

Mahasiswa (KMM) di Kantor Camat Batang Gansal berupa permasalahan

yang terdapat dalam Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang

tujuan nya untuk Perubahan dalam Reformasi Pelayanan dan Perizinan

Kantor Camat Batang Gansal. Adapun bentuk – bentuk masalah dalam

upaya Perubahan Pelayanan dan Perizinan Kecamatan Batang Gansal

dalam PATEN adalah sebagai berikut :

a. Masih kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang Pelayanan

Terpadu Kecamatan (PATEN) sehingga Masyarakat masih

beranggapan bahwa Pelayanan dan Perizinan itu terkesan rumit dan

sulit serta mengeluarkan banyak biaya. Dalam hal ini Masyarakat

lebih memilih enggan melakukan kelengkapan data individual serta

kepemilikan perizinan.

b. Banyaknya proses Pelayanan dan Perizinan membuat masyarakat

kurang mengetahui dan memilih untuk menggunakan jasa dari

oknum-oknum yang dapat melakukan Pelayanan dan Perizinan namun

dengan harga atau biaya tertentu. Tentu saja hal ini merugikan pihak

Masyarakat itu sendiri.

c. Masih muda nya umur Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)

sehingga masih banyak Dokumen dari Pemohon yang belum lengkap.

Serta kurangnya Persyaratan untuk kepengurusan Pelayanan dan

Perizinan tersebut.

Hal diatas merupakan sebagian besar dari banyak nya masalah yang

penulis angkat untuk Laporan Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM) dan

penulis coba melakukan Pemecahan Masalah yang akan di uraikan pada

bagian selanjutnya dari Laporan Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM)

ini.

29

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM) yang dilakukan di Kantor Camat

Batang Gansal adalah salah satu syarat untuk mata kuliah tersebut. Kegiatan

Magang Mahasiswa (KMM) di Kantor Camat Batang Gansal kali ini

berkaitan dengan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang mana

terbentuknya PATEN tersebut merupakan suatu upaya Perubahan dalam

Reformasi Pelayanan dan Perizinan. Pelayanan Terpadu Kecamatan

(PATEN) merupakan suatu Sistem Pelayanan kepada Masyarakat pada

lingkup Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan

instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Maksud PATEN itu sendiri ialah untuk mewujudkan Pemerintah

Kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Masyarakat dan menjadi simpul bagi

Kantor/Badan/Dinas Pelayanan Terpadu di Kabupaten/Kota di seluruh

Indonesia, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan

mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat di bawah koordinasi dan binaan

Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN.

PATEN menjadi sebuah sarana untuk meningkatkan kualitas dari sistem

pelayanan perizinan khususnya yang ada di Kecamatan, kewenangan yang

dilimpahkan dari Bupati kepada Camat menjadi suatu kemudahan bagi

Masyarakat dalam melakukan Pelayanan Perizinan. PATEN sebuah

keberhasilan untuk reformasi Pelayanan Perizinan dengan mudahnya angka

masyarakat yang melakukan Pelayanan Perizinan dapat meningkat.

31

B. Saran

Dalam kesempatan ini melalui Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM)

penulis ingin memberikan saran kepada Kantor Camat Batang Gansal agar

Pelayanan Terpadu Kecamatan lebih di kenalkan lagi kepada Masyarakat

khususnya wilayah Kecamatan Batang Gansal agar Masyarakat dapat

melengkapi dokumentasi atau legalitas diri masing – masing.

Penulis juga ingin memberikan saran kepada Sekolah Tinggi Ilmu

Ekonomi – Indragiri (STIE-I) Rengat agar menempatkan Mahasiswa magang

di tempat yang benar - benar memerlukan Mahasiswa untuk membantu

kegiatan kerja yang ada, agar Mahasiswa itu sendiri lebih siap dalam dunia

kerja. Dan tidak hanya sekedar Kegiatan Magang untuk memenuhi syarat

perkuliahan.

Banyak nya masalah yang dihadapi dalam Pelayanan Terpadu Kecamatan

(PATEN) membuat Penulis empati dengan masalah yang ada dan mencoba

untuk melakukan pemecahan masalah itu dalam uraian saran dibawah ini :

a. Kurangnya pengetahuan Masyarakat akan Pelayanan Terpadu Kecamatan

(PATEN)

Saran dari Penulis adalah dengan membuat Brosur tentang PATEN yang

isinya tentang PATEN itu sendiri serta penjelasan secara rinci tentang

Pelayanan dan Perizinan yang dapat dilakukan dengan mudah di

Pelayanan Terpadu Kecamatan.

b. Rumit nya Pelayanan dan Perizinan serta Biaya Perizinan

Dalam hal ini Penulis memberikan saran kepada Petugas Paten

menjelaskan kepada Masyarakat dalam bentuk brosur yang dibagikan

kepada Masyarakat bahwa Perizinan dan Pelayanan tidak lagi menjadi

32

hal yang sulit untuk dilakukan karna di PATEN semua proses Petugas

PATEN lah yang mengerjakan nya. Masyarakat hanya perlu datang dan

membawa kelengkapan persyaratan yang tertera dalam brosur PATEN.

Dan semua bentuk Pelayanan tidak di pungut biaya atau gratis (kecuali

untuk perizinan).

c. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Perizinan dan Pelayanan’

Saran dari penulis agar Petugas Paten yang masih menemui kurangnya

kelengkapan dokumen dari pemohon akan membantu dan memberikan

catatan kepada pemohon agar melengkapi dokumen yang diperlukan.

Dan memberikan Brosur PATEN agar Pemohon selanjutnya akan tahu

apa – apa saja yang menjadi persyaratan dalam Pelayanan dan Perizinan.

Beberapa saran dari penulis diatas agar dapat dilakukan supaya Pelayanan

Terpadu Kecamatan (PATEN) untuk upaya Perubahan dalam Reformasi

Pelayanan dan Perizinan di Kantor Camat Batang Gansal dapat terwujud.

33

DAFTAR PUSTAKA

Ridwan Pangestu, Sistem Penulisan Laporan Magang, PT. Grafindo Media Pratama,

2005

http://hukum.unsrat.ac.id/men/permendagri2010_4.pdf

http://kecamatanbatanggansal.blogspot.co.id/2011/11/tupoksi-kecamatan.html

34

http://hukum.unsrat.ac.id/men/permendagri2010_4.pdf

contoh laporan kegiatan magang mahasiswa (kmm)

Documents