contoh daftar kegiatan harian

Author: geneva-cortez-dragon-ivy

Post on 09-Jul-2015

3.108 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

Loan IBRD No. 7760-ID / PHRD Grant No. TF 053555-IND

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM R.I. DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYAURBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT

LAPORAN DUA MINGGUAN Periode 16 s.d. 31 Juli 2010Disusun oleh : MUFTI ZAENIKONSULTAN LOKAL PROCUREMENT KOTA PALANGKA RAYA

1Laporan Dua Mingguan II (16 31 Juli 2010) Consultan at Local Government Procurement Palangka Raya / Mufti Zaeni

Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

Loan IBRD No. 7760-ID / PHRD Grant No. TF 053555-IND

BAB I PENDAHULUAN

2Laporan Dua Mingguan II (16 31 Juli 2010) Consultan at Local Government Procurement Palangka Raya / Mufti Zaeni

Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

Loan IBRD No. 7760-ID / PHRD Grant No. TF 053555-IND

KATA PENGANTARPuji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang atas rahmat dan karuia-Nya sehingga penyusunan laporan oleh Konsultan local Procurement untuk reformasi pengadaan Barang dan Jasa ini dapat diselesaikan. Urban Sector Development Reform Project (USDRP) adalah program yang disiapkan Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia (The World Bank) dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan yang layak huni, berkeadilan sosial, berbudaya, produktif dan berkelanjutan serta saling memperkuat dalam mendukung keseimbangan pengembangan wilayah. Pendampingan dalam Pelaksanaan Agenda Pembaharuan Urban Sector Development Reform Project (USDRP), dan sekaligus merupakan tindak lanjut dari program yang sudah direncanakan untuk pelaksanaan USDRP yang didukung bantuan Bank Dunia melalui Loan IBRD No.7760-IND / PHRD Grant No. TF 053555-IND. USDRP dirancang sebagai program untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan melalui pelaksanaan agenda reformasi dan pendekatan partisipatif masyarakat, yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas daerah dan mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik. Laporan ini merupakan laporan kemajuan yang menjadi persyaratan pemenuhan kegiatan pendampingan yang disampaikan kepada CPMU melalui UIDP LGR. Laporan ini menjabarkan status dan progres agenda reformasi Pengadaan Barang dan Jasa / Procurement Kota Palangka Raya, aktivitas dan koordinasi; permasalahan, tindak lanjut dan rekomendasi, termasuk lampiran-lampirannya. Harapan kami laporan ini dapat dibaca dan dipahami sehingga kesalahan atau kekurangan dalam implementasinya terhadap program dapat diperbaiki sehingga pelaksanaan ke depan akan menjadi lebih baik. Dengan selesainya Laporan ini, semoga dapat bermanfaat sebagaimana yang diharapkan, dan atas bantuan semua pihak terutama pemberi tugas, UIDP LGR, PMUKota Palangka Raya, CPMU-USDRP dan semua pihak khususnya jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya, akhir kata kami menyampaikan terima kasih.

Palangka Raya, 3 Agustus 2010 Konsultan Lokal Procurement Kota Palangka Raya

Mufti Zaeni

3Laporan Dua Mingguan II (16 31 Juli 2010) Consultan at Local Government Procurement Palangka Raya / Mufti Zaeni

Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

Loan IBRD No. 7760-ID / PHRD Grant No. TF 053555-IND

DAFTAR ISIHalaman Kata Pengantar .............................................................................................................. Daftar Isi ......................................................................................................................... BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................................ I.1. I.2. I.3. Latar Belakang .................................................................................................... Profil Daerah ....................................................................... ............................. Lingkup kerja konsultan ...................................................................................... i ii 1 1 2 3 4 4 7 9 10 10 10 10 12 12 12 13 13

BAB II. PEMBARUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ...................................... II.1. II.2. II.3. Reformasi Pengadaan Barang dan Jasa .. ........................................................ Analisa terhadap perkembangan yang terjadi ..................................................... Pembaharuan Pengadaan Barang/Jasa ..........................................................

BAB III. KEGIATAN KONSULTAN ..................................................................... ....... III.1. III.2. III.3. Realisasi Kegiatan ............................................................................................ Ringkasan Kegiatan ........................................................................................... Rencana Tindak Lanjut .......................................................................................

BAB IV. PERMASALAHAN, TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI ........................ IV.1. IV.2. IV.3. IV.4. Kendala ....................................... ................................................................... Telaah ............................................................................................... ................. Tindak Lanjut ...................................................................................................... Rekomendasi ......................................................................................................

LAMPIRAN-LAMPIRAN : I. II. III. IV. V. VI. Rekomendasi PMU Time Sheet Daftar harian kegiatan konsultan Realisasi Rencana Kerja Susunan Personil ULP Pengumuman Pelelangan Media Cetak

4Laporan Dua Mingguan II (16 31 Juli 2010) Consultan at Local Government Procurement Palangka Raya / Mufti Zaeni

Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

Loan IBRD No. 7760-ID / PHRD Grant No. TF 053555-IND

BAB I PENDAHULUANI.1. Latar Belakang. Urban Sector Development Reform Project (USDRP) adalah program yang disiapkan Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia (The World Bank) dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan yang layak huni, berkeadilan sosial, berbudaya, produktif dan berkelanjutan serta saling memperkuat dalam mendukung keseimbangan pengembangan wilayah. Sesuai dengan UU No. 32/2004, Pemerintah Daerah harus mampu menyediakan pelayanan umum yang prima dan berkelanjutan dengan mengacu pada standar pelayanan minimal secara adil bagi semua golongan. Hal tersebut menjadi perhatian utama USDRP yang memfokuskan diri pada upaya pembaharuan pembangunan perkotaan melalui pengembangan infrastruktur dan fasilitas perkotaan yang berorientasi pada permintaan (demand driven), disertai dengan pembaharuan tata pemerintahan (governance reform) dan pengembangan kapasitas. USDRP bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki pelayanan perkotaan bagi kota/kabupaten peserta program guna mencapai sasaran jangka panjang pemerintah Indonesia untuk mengembangkan kota yang mandiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, proyek memfokuskan diri pada upaya pembaharuan tata pemerintahan di daerah, pengembangan kapasitas kelembagaan dan pembiayaan investasi prioritas pembangunan perkotaan. Secara lebih rinci, USDRP akan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Memperbaiki tata pemerintahan di daerah melalui pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal dan monitoring/supervisi pelaksanaan sub proyek Penguatan kapasitas kelembagaan di daerah dalam perumusan strategi dan Program Pembangunan perkotaan jangka panjang, termasuk perumusan strategi pengembangan ekonomi lokal dan pengurangan kemiskinan Pengembangan kapasitas kelembagaan di daerah dan peningkatan profesionalisme jajaran manajemen dan staf di daerah Perbaikan kapasitas keuangan melalui rasionalisasi belanja/pengeluran dan peningkatan pendapatan Pembiayaan investasi prioritas pembangunan perkotaan, dan Pelaksanaan Urban Institutional Development Program (UIDP) di tingkat pusat untuk mendukung pembaharuan di sektor pembangunan perkotaan dan pengembangan kapasitas kelembagaan. Untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan seperti yang dicita-citakan, USDRP mengadopsi pendekatan holistik yang melibatkan 3 (tiga) strategi pembangunan dengan fokus pada strategi pengentasan kemiskinan, strategi pengembangan ekonomi lokal dan strategi peningkatan pelayanan publik; serta 3 (tiga) komponen kegiatan yang meliputi peningkatan kapasitas, pembaharuan/reformasi dasar dan investasi pembangunan infrastruktur perkotaan. (Lihat diagram).

5Laporan Dua Mingguan II (16 31 Juli 2010) Consultan at Local Government Procurement Palangka Raya / Mufti Zaeni

Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

Loan IBRD No. 7760-ID / PHRD Grant No. TF 053555-IND

I.2 Profil Daerah Nama Resmi Ibu kota :Kota Palangka Raya Ibukota : Provinsi : Kalimantan Tengah Batas Wilayah : Utara : Kabupaten Gunung Mas Selatan : Kabupaten Pulang Pisau Barat : Kabupaten Katingan Timur : Kabupaten Pulang Pisau Luas Wilayah : 2.678,51 Km2 Jumlah Penduduk:188.123 Jiwa (Sensus Penduduk 2007) Wil. Administrasi : Kecamatan : 5, Kelurahan: 30 30 (tiga puluh) Kelurahan, namun demikian yang telah menunjukkan ciri kota (Urban) yaitu kelurahan ; Pahandut, Langkai, Panarung, Palangka, Menteng, Bukit Tunggal, Sabaru, Kereng, Bingkirai dan Tangkiling. Kota Palangka Raya di bangun dan didirikan ditengah rimba belantara, daratan pematang (tanking) Bukit Jekan, Palangka Raya artinya : tempat yang sutji, yang mulia dan besar, lahirnya Propinsi Kalimanatan Tengah adalah merupakan Propinsi yang ke 17, dilahirkan oleh Kabinet yang ke 17, Pahandut kampung yang ke 17 dari Kuala Kapuas, dan kampung yang ke 17 dari Muara Sungau Kahayan. Website:www.palangkaraya.go.id Berbicara tentang Kota Palangka Raya kadang-kadang sulit membedakan fungsi dan perannya sebagai Ibu Kota Propinsi Kalimantan Tengah dan sebagai daerah Otonom, Kota Palangka Raya terhitung 17 Juni 1965 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965. Dari sisi Pembangunan Kota, hari jadi Kota Palangka Raya adalah 17 Juli 1957, mengingat pada tanggal tersebut Presiden Republik Indonesia Dr. Ir. Soekarno, meresmikan pemancangan tiang pertama pembangunan Kota Palangka Raya sebagai ibu kota Propinsi Kalimantan Tengah. Propinsi Otonom KalimantanTengah sewaktu dibentuk adalah Propinsi yang ke 17 dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perekonomian Kota Palangka Raya perkembangan selama 3 tahun terakhir menunjukkan lebih didominasi sektor usaha jasa yang rata-rata diatas 30%, sedangkan pada lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi berada pada diatas rata-rata 19%, sedangkan lapangan usaha perdagangan termasuk hotel dan restoran berada diatas 16%, artinya adalah sangat berarti dalam hal peredaran barang dagangan hasil berbagai pabrik untuk didistribusikan di Pasar, maka tingkat perputaran barangpun dalam masyarakat cukup berarti dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kota Palangkaraya : Pasar Kahayan : Pembangunan Pasar Kahayan. Pembangunan pertokoan di atas lahan seluas 14.752 m2. Secara keseluruhan terdapat 180 kios (1 lantai), 45 kios (2 lantai), dan pelataran untuk PKL seluas 765 m2. Pertokoan dilengkapi dengan taman, tempat parkir, dan saluran drainase.

6Laporan Dua Mingguan II (16 31 Juli 2010) Consultan at Local Government Procurement Palangka Raya / Mufti Zaeni

Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

Loan IBRD No. 7760-ID / PHRD Grant No. TF 053555-IND

I.3 Lingkup Kerja Konsultan Adapun lingkup pekerjaan konsultan Procurement sebagai berikut : Tugas A : Mengkoordinasikan dan membantu pemda/pemkot peserta USDRP dalam melakukan review dan pemutakhiran rencana tindak reformasi pengadaan. Agenda reformasi pengadaan telah dikembangkan selama masa persiapan proyek. Sejak saat itu, pemda/pemkot peserta USDRP telah menerapkan beberapa kegiatan yang ada dalam agenda reformasi. Oleh karena itu, adalah penting untuk melakukan review atas kemajuan-kemajuan yang dicapai hingga saat ini guna mengidentifikasi hambatan-hambatan dan strategi-strategi untuk lebih mempercepat laju pelaksanaan agenda reformasi pengadaan. :Membantu dan memfasilitasi pemda/pemkot peserta USDRP dalam pembentukan Procurement Anchor Unit, yaitu sebuah unit yang memimpin dan mengkoordinasikan reformasi pengadaan. Karena saat ini belum ditemukan fungsi pengawasan dan pengaturan pengadaan, maka masingmasing pemda/pemkot peserta USDRP akan menunjuk satu unit yang sudah ada di dalam sistem pemda/pemkot peserta USDRP, hal mana peranan dari unit tersebut akan diperluas untuk memimpin dan mengkoordinasikan upaya-upaya reformasi pengadaan. Pada jangka panjang, unit ini akan menjadi jangkar untuk fungsi-fungsi pengaturan dan pengawasan pengadaan1. Konsultant akan memastikan bahwa hal-hal berikut ini akan dirampungkan oleh masing-masing pemda/pemkot peserta USDRP. : Membantu dan menfasilitasi pemda/pemkot peserta USDRP, qq PAU, dalam mereformasi peraturan daerah yang terkait dengan pengadaan dan praktik pengadaan publik Konsultan akan membantu PAU dalam memastikan bahwa tidak ada peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat dalam hal pengadaan publik. Hal ini akan melingkupi tinjauan atau review dari peraturan pemda/pemkot peserta USDRP yang ada mengenai pengadaan dan peraturan-peraturan lain yang dapat mempengaruhi pengadaan, misalnya: peraturan daerah yang mungkin terkait dengan peningkatan/pengurangan intensitas persaingan, perda yang mungkin menerapkan beban-beban keuangan tertentu (pajak, ongkos, pungutan, retribusi, dsb.) terhadap peserta tender tertentu. : Membantu dan memfasilitasi pemda/pemkot peserta USDRP, qq PAU, dalam meningkatkan sistem informasi pengadaan. : Membantu dan memfasilitasi PAU untuk meningkatkan sistem pengendalian, audit, umpan balik pada tingkat kabupaten : Meningkatkan kapasitas pengelolaan pengadaan Tugas ini mencakup pemastian bahwa petugas yang terlibat dalam pengambilan keputusan/review/audit pengadaan telah terlatih dengan baik.

Tugas B

Tugas C

Tugas D Tugas E Tugas F

Tujuan Penugasan Procurement : Konsultan secara intensif akan membantu Pemerintah Daerah dalam mengimplementasi agenda reformasi yang disetujui, terutama di bidang Pengadaan Barang dan Jasa. Konsultan akan berkerja dengan Konsultan lainnya yang akan membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan TPA, reformasi pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan asset dan pendapatan. Di akhir penugasan konsultan, Pemerintah Daerah telah mencapai agenda reformasi pengadaan barang dan jasa sebagaimana waktu yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan dan indikator kinerja yang telah ditentukan.

7Laporan Dua Mingguan II (16 31 Juli 2010) Consultan at Local Government Procurement Palangka Raya / Mufti Zaeni

Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

Loan IBRD No. 7760-ID / PHRD Grant No. TF 053555-IND

BAB II PEMBARUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

II.1. Reformasi Pengadaan Barang dan Jasa Tertanggal 07 Nopember 2005, pemerintah kota Palangka Raya menerbitkan SK Walikota No 11 Tahun 2005, yang tercantum di dalamnya adalah rencana tindak transparansi dan partisipasi, rencana tindak reformasi pengadaan barang dan jasa, dan rencana tindak reformasi pengelolaan keuangan daerah. Khusus untuk reformasi pengadaan barang dan jasa, di dalam lampiran SK Walikota No 11 Tahun 2005 tersebut, secara garis besar, ada 6 (enam) rencana tindak reformasi pengadaan barang dan jasa di Kota Palangka Raya : 1. Reformasi Kelembagaan 2. Reformasi Peraturan Daerah 3. Perbaikan Sistim Informasi Procurement 4. Memperbaiki Sistim Pengendalian, Audit, dan Umpan Balik di Tingkat Pemda 5. Pelatihan dan Capacity Building dari Staf Yang Terlibat dalam Procurement. 6. Lainnya. (Lokakarya) Tabel Kemajuan reformasi Pengadaan Barang dan Jasa. No I KEGIATAN KONSULTAN PEMBAHARUAN KELEMBAGAAN 1. Pelaksanaan lokakarya pembentukan PAU/TKPPBJ Jumlah Butir Agenda Reformasi Pencapaian Pencapaian (Akhir Juni Kondisi (Juli Keterangan 2010) 2010) Sudah Sudah Workshop Agenda Reformasi tata pemerintahan Dasar tgl 4 Peb 2009, Aula Bappeda Kota Palangka RayaTim TKP2BJ, belum penunjukan Badan/Dinas yang sudah ada. Sekretariat, staf dan anggaran belum ada.

2. Perumusan struktur organisasi dan kerangka acuan kerja (KAK), dan kriteria staf PAU/TKPPBJ

Sudah

Sudah

3 4 5 6 7

Penyiapan materi dan penerbitan SK Walikota pembentukan TPPP/PAU Rekruitment Staf dan orientasi staf PAU/TKPPBJ Penyiapan logistik organisasi PAU/TKPPBJ Penyiapan materi draft perda, pembahasan di DPRD dan peneribitan Perda tentang PAU/TKPPBJ Operasionalisasi PAU/TKPPBJ

Sudah Belum Belum Belum SKPD

Sudah Sudah Belum Belum Belum

SK Walikota No. 145 tahun 2009 SK Walikota No. 145 tahun 2009

8Laporan Dua Mingguan II (16 31 Juli 2010) Consultan at Local Government Procurement Palangka Raya / Mufti Zaeni

Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

Loan IBRD No. 7760-ID / PHRD Grant No. TF 053555-IND

masingmasing II PEMBAHASAN REGULASI TENTANG PENGADAAN 1 Penggunaan standar dokumen tender untuk pengadaan di daerah tanpa membedakan sumber pembiayaan kegiatan/barang yang ditenderkan 2 Pemberlakuan mekanisme pencatatan dan penanganan keluhan bidang pengadaan 3 Pemberlakuan sanksi dan publikasi penerapan sanksi yang terkait dengan kecurangan/penyimpangan dalam pengadaan PENINGKATAN SISTIM INFORMASI PENGADAAN 1 Pengembangan e-procurement Belum Belum Buku acuan telah dibuat dan digunakan oleh SKPD Evaluasi diberlakukan, belum dipublikasikan Ekpose website dari calon mitra Pemko yang dikoordinir oleh Dinas perpustakaan dan Kearsipan, dan Dokumentasi

Belum Belum

Belum Belum

III

Belum

Belum

2

Mempublikasikan buletin pengadaan secara triwulanan yang antara lain memuat paling tidak informasi sebagai berikut : Edisi pertama buletin pengadaan pada setiap tahunnya paling tidak memuat beberapa hal berikut ini :

3

Akan digabung dalam Buletin Humas Akan digabung dalam Buletin Humas

Belum

Belum

IV

(i) Harga satuan dan trend harga satuan yang telah termonitor, dan trend dari komponenkomponen utama kontrak pekerjaan konsultasi, kontruksi dan pengadaan barang (ii) Daftar kontrak untuk pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan kualitas barang/jasa/pekerjaan kontruksi yang dihasilkan, khususnya untuk tahun fiskal yang sedang berjalan; dan (iii) Publikasi hasil survey tahunan secara terbuka mengenai pengalaman para peserta lelang yang berpartisipasi dalam pengadaan di lingkungan pemerintah kota/kabupaten, demikian juga pandangan dan persepsi masyarakat terhadap praktik-praktik pengadaan yang dilakukan oleh Pemda. PERBAIKAN SISTEM PENGENDALIAN, AUDIT

Belum

Belum

Belum

9Laporan Dua Mingguan II (16 31 Juli 2010) Consultan at Local Government Procurement Palangka Raya / Mufti Zaeni

Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

Loan IBRD No. 7760-ID / PHRD Grant No. TF 053555-IND

DAN SISTEM UMPAN BALIK TENTANG PENGADAAN 1 Penggunaan standar dokumen tender yang berlaku di daerah yang didukung oleh landasan hukum yang memadai 2 Menghilangkan sistem prakualifikasi untuk kontrak-kontrak yang bernilai = Rp. 50 Milyar dan melakukan sistem pasca kualifikasi; Mencabut peraturan yang membatasi pelelangan hanya diperuntukkan bagi peserta yang terdaftar di wilayah yang bersangkutan, dan membuka informasi kompetisi untuk mendapatkan peserta yang berkualitas (qualified); Memastikan bahwa hanya staf yang terlatih saja yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan / tindakan / monitoring pengadaan, termasuk PPK, anggota panitia lelang dan juga staf Bawasda yang terlibat dalam audit pengadaan; Memastikan bahwa terdapat setidaknya 1 (satu) perwakilan masyarakat terlibat dalam proses evaluasi penawaran Mempublikasikan secara terbuka, hal-hal berikut : (i) Hasil evaluasi penawaran, nama pemenang lelang, lingkup kegiatan dan nilai kontraknya; (ii) Dokumen pengadaan yang mencakup: rencana pengadaan dari unit kerja Pemerintah (iii) kota/kabupaten, daftar kontrak, dan laporan kemajuan proyek dari seluruh jajaran Pemda (iv) Buletin pengadaan. Melakukan survey tahunan mengenai pengalaman peserta yang berpartisipasi dalam pengadaan Pemda, juga pandangan dan persepsi masyarakat terhadap praktik-praktik pengadaan Pemda untuk mendapatkan umpan balik terhadap praktik-praktik pengadaan. Hasil survey ini akan dipublikasikan pada

Belum

Belum

Buku acuan telah dibuat dan digunakan oleh SKPD

Belum ada ketentuan tertulis Tidak ada peraturan tentang hal ini Tidak ada

Belum

3

Tidak ada peraturan tentang hal ini Sudah

4

5

Tidak menganut tata cara ini Belum

Tidak menganut tata cara ini Belum Belum Belum Belum

6

7

Belum

Belum

10Laporan Dua Mingguan II (16 31 Juli 2010) Consultan at Local Government Procurement Palangka Raya / Mufti Zaeni

Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

Loan IBRD No. 7760-ID / PHRD Grant No. TF 053555-IND

V

masyarakat dan menjadi salah satu dasar pengenaan sanksi dalam bidang pengadaan 8 Pemberdayaan Bawasda yang antara Belum lain mencaklup: penerbitan SOP, perbaikan dan peningkatan fasilitas pendukung, dan perbaikan kapasitas staf Bawasda. PENGEMBANGAN KAPASITAS JAJARAN STAF PENGADAAN PEMERINTAH DAERAH 1 Mengkaji kebutuhan pelatihan staf procurement 2 Pelatihan dan program Capacity Buildinguntuk staf yang terlibat dalam pengadaan

Belum

Sudah Sudah

II.2. Analisis terhadap Perkembangan yang terjadi Pembaruan pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) adalah pembaruan dalam proses pengadaan dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, transparansi, kompetisi, efesiensi dan efektifitas serta keterbukaan, dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada publik, pemberdayaan perusahaan lokal untuk lebih mampu bersaing secara luas, dan meningkatkan efesiensi sumber daya pembangunan. Tujuan PPBJ adalah : (1) Profesionalisme dalam pengadaan dan penanganan keluhan (2) Pelaksanaan pengadaan secara tepat waktu (3) Audit dalam pengadaan (4) Publikasi dalam pengadaan. PPBJ dalam pembaruan kelembagaan diantaranya adanya penunjukan instansi/lembaga/badan yang telah ada dalam struktur organisasi Pemda dan yang terkait dengan pengadaan yang akan mengemban fungsi sebagai Anchor Unit Pelaksana Agenda Pembaruan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilengkapi dengan Tupoksi, keanggotaan dan KAK serta anggaran yang memadai. Pemerintah Kota Palangka Raya sudah memiliki unit yang berdiri sendiri, yaitu Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, untuk melakukan praktik pengadaan, terutama untuk pengadaan barang dan jasa di atas seratus juta rupiah. Sedangkan untuk di bawah seratus juta rupiah, pengadaan diadakan di SKPD masing-masing dengan melalui panitia pengadaan yang di-SK-kan oleh kepala SKPD masing-masing. Kejelasan struktur dan tupoksi perlu dibenahi sehingga terdapat kejelasan fungsi dan peranan masing-masing sehingga tujuan PPBJ ini tercapai dengan baik. Dengan tupoksi yang berfungsi sebagaimana mestinya dengan sendirinya meningkatkan pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa. Pengelolaan pengadaan merupakan salah satu indikator penilaian terhadap pelaksanaan Agenda Pembaruan Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga pengendalian pengadaan pengelolaan dapat dilakukan melalui kegiatanpemantauan, pengawasan dan evaluasi yang merupakan kegiatan yang saling bertalian dan saling mendukung. Hasil dari kegiatan pemantauan dan pengawasan adalah input untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program. Hal penting dalam proses pemantauan, pengawasan dan evaluasi adalah penyusunan laporan. Laporan ini berguna untuk menyusun rencana tindak lanjut dari permasalahan-permasalahan yang ditemukan. Laporan juga merupakan salah satu

instrumen yang dapat dipergunakan dalam rangka pemantauan dan evaluasi.

11Laporan Dua Mingguan II (16 31 Juli 2010) Consultan at Local Government Procurement Palangka Raya / Mufti Zaeni

Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

Loan IBRD No. 7760-ID / PHRD Grant No. TF 053555-IND

Berikut hasil pemantauan konsultan dapat disampaikan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya nomor 31 tahun 2010 tertanggal 22 Pebruari 2010 tentang penunjukan personalia pada unit layanan pengadaan barang/jasa daerah kota Palangka Raya tahun 2010. Terdapat perkembangan yang sangat baik, adanya rotasi terhadap personalia Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Palangka Raya dimana terdapat panitia yang baru dibandingkan dengan SK Walikota no. 158 tahun 2009 terdapat perubahan pergantian personil diantaranya : a. 3 (tiga) ketua yang baru dari 4 (empat) posisi ketua b. 13 (tiga belas) anggota tetap yang baru dari 16 (enam belas) anggota tetap (Susunan personil ULP terlampir) Sesuai Peraturan Walikota Palangka Raya nomor 3 tahun 2008 tertanggal 16 Januari 2008, Kelompok kerja pengadaan terdiri dari 4 (empat) kelompok yang masing-masing terdiri dari 5 (lima) orang yang telah memiliki sertifikasi ahli pengadaan dimana masing-masing ketua dibantu oleh Sekretaris dan anggota. Kelompok I : bertanggungjawab dalam melaksanakan pemilihan penyedia jasa pemborongan dan jasa konsultasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Kelompok II : bertanggungjawab dalam melaksanakan pemilihan penyedia jasa pemborongan dan jasa konsultasi pada Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Tata Kota dan Bangunan, Kecamatan Pahandut, Kecamatan Rakumpit, Kecamatan Sabangau serta SKPD lainnya yang mempunyai pekerjaan jasa pemborongan dan jasa konsultasi. Kelompok III : bertanggungjawab dalam melaksanakan pemilihan penyedia jasa pemborongan dan jasa konsultasi pada Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rakumpit serta SKPD lainnya yang mempunyai pekerjaan jasa pemborongan dan jasa konsultasi. Kelompok IV : bertanggungjawab dalam melaksanakan pemilihan penyedia jasa pemborongan dan jasa lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya ULP dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan ditetapkan oleh Koordinator ULP. Namun Tupoksi dan kedudukan dalam bagan struktur organisasi belum termuat. (lihat bagan struktur organisasi ULP dalam lampiran Peraturan Walikota no. 03 tahun 2008). Tupoksi ULP dan Kelompok pengadaan sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku baik peraturan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) no 002/PRT/KA/VII/2009 tentang pedoman pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah dan Projek Management Manual (PMM) USDRP. 2. Publikasi pengadaan telah dilaksanakan melalui media cetak 4 (empat) yakni Media Indonesia, Kalteng Pos, Dayak Pos dan Palangka Pos serta Papan Informasi resmi tentang pengumuman Pelelangan Umum. Media Indonesia tanggal 26 Mei 2010 memuat pelelangan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Mungku Baru Bukit Sua Petuk Barunai dengan pagu dana Rp 2.700.000.000,- (copy terlampir). Kalteng Pos tanggal 25 Mei 2010 memuat 2 (dua) pengumuman pelelangan (copy terlampir). Papan pengumuman resmi Dinas PU (copy terlampir) 3. Pemeriksaan laporan proses pelelangan/seleksi kelompok kerja I per Juni 2010 sebagai berikut : a. Proses pengadaan telah mencapai pada tahap III dimana tahap I telah selesai, Tahap II dalam proses pengumumuman pemenang dan penyampaian penawaran dan Tahap III dalam proses pendaftaran. b. Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa dengan metoda pelelangan umum pasca kualifikasi c. Pengumuman pelelangan pengadaan Tahap I dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2010 dan penunjukan pemenang tanggal 15 April 2010. d. Publikasi pengadaan kecuali pengumuman pelelangan belum terlaksana.12Laporan Dua Mingguan II (16 31 Juli 2010) Consultan at Local Government Procurement Palangka Raya / Mufti Zaeni

Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

Loan IBRD No. 7760-ID / PHRD Grant No. TF 053555-IND

e.

Berikut Tabel proses pengadaan Tahap I sebagai berikut :No 1 2 3 4 5 Pekerjaan DED Infrastruktur Penunjang Kawasan Hutan Kota Lingkar Dalam Perencanaan Pembangunan Gedung kantor Perencanaan Jalan Lingkungan Jasa Perencanaan Jalan Kolektor Paket I Jasa Perencanaan Jalan Kolektor Paket II Penyusunan Data Base Sarana Prasarana dan Infrastruktur Pengairan/Irigasi Belanja Jasa Konstruksi Perencanaan Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan 8 6 6 7 11 195,000,000 118,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 195,000,000 118,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 192,500,000 117,750,000 148,500,000 149,500,000 146,200,000 2,500,000 250,000 1,500,000 500,000 3,800,000 Peserta Pagu (Rp) HPS (Rp) Penawaran (Rp) Selisih (Rp)

6

6

500,000,000

500,000,000

492,000,000

8,000,000

7

8

500,000,000 1,763,000,000

500,000,000 1,763,000,000 100 % thdp pagu

429,033,000 1,675,483,000 95.04 % thdp Pagu

70,967,000 87,517,000 4.96 % thdp Pagu

II.3. Pembaharuan Pengadaan Barang dan jasa Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibentuk untuk secara khusus melaksanakan pemilihan penyedia barang. ULPBJ adalah unit yang melakukan praktik pengadaan, berarti beban reformasi/pembaharuan pengadaan barang dan jasa bukan pada ULPBJ. Panitia berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang diperoleh melalui ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa nasional dan untuk memenuhi persyaratan seseorang menjadi pejabat pembuat komitmen atau panitia/pejabat pengadaan atau unit layanan pengadaan (procurement unit). Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tertanggal 23 Juli 2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa pemerintah : Bagian Ketiga Perangkat Organisasi Pasal 10 Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, yang sekurang-kurangnya terdiri atas : a. Kepala b. Pokja-pokja Pengadaan, terdiri atas : 1. Pokja-pokja Pengadaan Barang;13Laporan Dua Mingguan II (16 31 Juli 2010) Consultan at Local Government Procurement Palangka Raya / Mufti Zaeni

Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

Loan IBRD No. 7760-ID / PHRD Grant No. TF 053555-IND

2. Pokja-pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi; 3. Pokja-pokja Pengadaan Jasa Konsultansi; 4. Pokja-pokja Pengadaan Jasa Lainnya; c. Sekretariat; dan d. Kelompok Pejabat Fungsional. Pasal 13 Sekretariat mempunyai tugas : a. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga; b. Melaksanakan fungsi ketatausahaan; c. Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor; d. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan kelompok kerja dalam pengadaan barang/jasa; e. Menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; f. Mensosialisasikan kebijakan dan kegiatan pengadaan barang/jasa; g. Menyediakan informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat; h. Menerima dan mengkoordinasikan pengaduan dan sanggahan yang disampaiakan oleh masyarakat; i. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadapa harga beli barang/jasa; dan j. Melakukan perencanaan biaya dan usaha pengurangan biaya pengadaan. Berdasarkan Kepres 80 tahun 2003 Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip diantaranya : terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya; adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun; akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. Selanjutnya, Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah : mengumumkan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terbuka melalui surat kabar nasional dan atau surat kabar provinsi. Pengumuman secara terbuka artinya diumumkan di media cetak, media elektronik, dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum. Pelelangan umum adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa harus dapat memberikan informasi secara luas kepada masyarakat dunia usaha baik pengusaha daerah setempat maupun pengusaha daerah lainnya. Pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa tersebut, selain dilakukan melalui surat kabar, diupayakan pula melalui website pengadaan nasional. (sesuai dengan peraturan Walikota nomor 3 tahun 2008 Bab IV Pasal 4 huruf d).

14Laporan Dua Mingguan II (16 31 Juli 2010) Consultan at Local Government Procurement Palangka Raya / Mufti Zaeni

Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

Loan IBRD No. 7760-ID / PHRD Grant No. TF 053555-IND

BAB III KEGIATAN KONSULTANIII.1. Realisasi Kegiatan Konsultan bidang Pembaharuan Pengadaan Barang dan Jasa selama keberadaannya di kota Palangka Raya selama bulan ini sejak mobilisasi mulai tanggal 10 Juni 2010 masih dalam kegiatan pengamatan, review dan pemeriksaan laporan ULP serta diskusi dengan staf Pemerintah Kota yang terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa dan konsultan TPA maupun GCB serta meninjau perkembangan kegiatan Pasar Kahayan. III.2. Ringkasan Kegiatan Lihat tabel Realisasi rencana kerja pengadaan barang dan jasa di bawah ini.

III.3. Rencana Tindak Lanjut Pembaharuan Pengadaan Barang/Jasa Tidak adanya PAU sebagai pemeran utama dalam pembaharuan pengadaan barang dan jasa, membuat Konsultan akan memprioritaskan pembentukan PAU dengan penunjukan instansi/lembaga/badan yang telah ada dalam struktur organisasi Pemerintah kota Palangka Raya dan me-rieview SK Walikota No. 145 tahun 2009 tentang pembentukan TKP2BJ kota Palangka Raya. Pembentukan ini sangat penting karena dari PAU-lah berawal seluruh pembaharuan pengadaan barang dan jasa dengan mensosialisasikan PAU tersebut secara konsultatif kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Review dan membantu pemerintah kota perubahan atas Peraturan Walikota Palangka Raya nomor 3 tahun 2008 tertanggal 16 Januari 2008 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah kota Palangka Raya terkait dengan kedudukan dan fungsi Sekretariat dalam Unit Layanan Pengadaan.

15Laporan Dua Mingguan II (16 31 Juli 2010) Consultan at Local Government Procurement Palangka Raya / Mufti Zaeni

Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

Loan IBRD No. 7760-ID / PHRD Grant No. TF 053555-IND

BAB IV PERMASALAHAN, TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI

IV.1. Kendala Kendala Yang Dihadapi Konsultan: Masih belum adanya kantor yang cukup memadai bagi konsultan. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kota: Kurangnnya transfer knowledge antara pejabat/staf lama dan pejabat/staf baru, sehingga pejabat/staf kurang mengerti tentang USDRP. Anggaran untuk kegiatan pembaharuan pengadaan dan operasional Unit Layanan Pengadaan belum ada. IV.2. Telaah Sebenarnya pemerintah kota Palangka Raya adalah pelaku utama atau subyek dari keseluruhan pembaharuan itu sendiri. Konsultan menilai bahwa pemerintah kota Palangka Raya perlu meningkatkan dan mensinergikan kembali implementasi dalam pembaharuan, terutama pembaharuan pengadaan barang dan jasa karena Pembaharuan kelembagaan yang telah ada kurang dinamis, dikarenakan tidak adanya penunjukan instansi/badan/lembaga yang telah ada dalam struktur organisasi Pemerintah kota Palangka Raya yang berfungsi sebagai Anchor unit pengemban Agenda Pembaruan Pengadaan Barang dan Jasa. Pembaharuan Pengadaan Barang/Jasa perlu didukung dengan anggaran yang memadai sehingga tujuan dan Rencana Tindak dapat tercapai. adapun tujuan PPBJ yakni (1) Tercapainya profesionalisme dalam fungsi pengadaan dan berkurangnya persepsi masyarakat akan terjadinya tindak KKN dalam pengadaan melalui penanganan keluhan secara efektif dan penerapan/pengenaan sanksi (2) Berkurangnya keterlambatan/penundaan dalam proses pengadaan serta jadwal penetapan pemenang kontrak dapat dilakukan tepat waktu (3) Pelaksanaan audit internal Pemerintah Daerah untuk seluruh kegiatan pengadaan dan memasukkan hasil audit ke dalam laporan berkala auditor internal (4) Pelaksanaan analisa kecenderungan (trend) harga dan kualitas yang dihasilkan dari pengadaan barang/jasa konsultansi/jasa konstruksi dan publikasi dari hasil analisis tersebut secara terbuka. Rencana tindak pembaruan pengadaan barang dan jasa (RT-PPBJ) minimal mencakup pada 5 (lima) aspek berikut ini, yaitu : (1) Pembaruan kelembagaan melalui penunjukan instansi/lembaga/badan yang akan berfungsi sebagai Procurement Anchor Unit (PAU) pengadaan (2) Pembaruan regulasi tentang pengadaan barang dan jasa, termasuk upaya-upaya penyederhanaan seluruh panduan pengadaan yang ada (3) Peningkatan sistem informasi pengadaan (4) Perbaikan sistem pengendalian, audit dan sistem umpan balik (feed-back system) di tingkat kota/kabupaten (5) Pengembangan kapasitas jajaran staf pemerintah daerah yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa (60 Peningkatan layanan pengadaan. Harus ada pendampingan lebih lanjut dari pemerintah pusat, CPMU atau pihak-pihak yang lain berkompeten kepada pihak pemerintah kota Palangka Raya dalam menyelaraskan ataupun meneruskan agenda pembaharuan ini.

16Laporan Dua Mingguan II (16 31 Juli 2010) Consultan at Local Government Procurement Palangka Raya / Mufti Zaeni

Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

Loan IBRD No. 7760-ID / PHRD Grant No. TF 053555-IND

IV.3. Tindak Lanjut Konsultan individu menilai bahwa ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh beberapa pihak: Tindak Lanjut untuk Pemerintah Kota: Perlu ditetapkan pembentukan PAU dengan penunjukan instansi/lembaga/badan yang telah ada dalam struktur organisasi Pemerintah kota Palangka Raya dalam melakukan rencana tindak agenda reformasi pengadaan barang dan jasa. Tindak Lanjut untuk Pemerintah Pusat: Perlu dilakukan peningkatan-peningkatan kapasitas berupa pelatihan (training) dan lokakarya (workshop) oleh pemerintah pusat dengan mengundang/melibatkan pejabat strategis pemerintah kota Palangka Raya. Pemerintah pusat perlu melakukan pendampingan lebih lanjut mengenai perencanaan anggaran PAU/TKPPBJ, perumusan kebijakan dan peningkatan kinerja praktik pengadaan barang dan jasa. IV.4. Rekomendasi Berdasarkan hal-hal tersebut di atas konsultan merekomendasikan agar: Pemerintah Kota Palangka Raya perlu menunjuk instansi/badan/lembaga yang telah ada dalam struktur organisasi Pemerintah kota Palangka Raya yang berfungsi sebagai Anchor unit pengemban Agenda Pembaruan Pengadaan Barang dan Jasa. Pemerintah pusat perlu membantu pemerintah kota Palangka Raya dalam peningkatan kapasitas, baik mengadakan pelatihan-pelatihan maupun lokakarya dalam peningkatan tata kepemerintahan yang baik, terutama untuk bidang Pengadaan Barang dan Jasa. Pemerintah pusat perlu memberikan pendampingan lebih lanjut baik dalam konteks USDRP maupun dalam konteks tata kepemerintahan yang baik (good governance) untuk membantu peningkatan pelayanan publik pemerintah kota Palangka Raya

17Laporan Dua Mingguan II (16 31 Juli 2010) Consultan at Local Government Procurement Palangka Raya / Mufti Zaeni

Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

Loan IBRD No. 7760-ID / PHRD Grant No. TF 053555-IND

REALISASI RENCANA KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASAKota Palangka RayaINDIKATOR PEMBARUAN BASELINE DATA / PROGRESS S/D JUNI 2010 TARGET/OUTPUT BASELINE DATA / PROGRESS S/D JULI 2010

No

Aktivitas

Progress

Tindak lanjut

1

2

3

4

5

6

7

I 4.3.1

Pembaruan Kelembagaan

Pelaksanaan Lokakarya Agenda Pembaharuan Pengadaan Barang; 1

Data Workshop tgl 4 Pebruari 2009 di Aula Bappeda, Workshop tgl 14-15 Juli 2009 di hotel Aquarius Palangka Raya telah terkumpul dan diarsipkan Tim Koordinasi Pembaharuan Pengadaan Barang dan Jasa (TKPPBJ) belum berbentuk unit/Badan Layanan Umum Belum adanya penunjukkan

Selesai

Sudah

Selesai

Fasilitasi proses pembentukan PAU atau penunjukan Badan/Dinas yang ada sebagai Anchor Unit

Perumusan Struktur Organisasi; 2

Belum

Evaluasi UndangUndang / Peraturan / keputusan2 yang berkaitan dengan PBJ Analisa implementasi PBJ PemKo

Mengumpulkan dan mempelajari aturan yang berlaku

Dibuat resume dan laporan rutin dan atau dijadikan bahan Diskusi

3

Penyiapan Materi dan

Belum

Review peraturan / SK SK perlu direvisi yang ada

Revisi peraturan dan Keputusan18

Laporan Dua Mingguan II (16 31 Juli 2010) Consultan at Local Government Procurement Palangka Raya / Mufti Zaeni

Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

Loan IBRD No. 7760-ID / PHRD Grant No. TF 053555-IND

Penerbitan Peraturan Walikota, Pembentukan TPPP/PAU; 4 Rekruitmen Staf dan Orientasi Staf TPPP/PAU; Penyiapan Logistik Organisasi TPPP/PAU;

instansi / badan / lembaga yg telah ada sebagai Anchor Unit Pembentukan Belum TKPPBJ dan belum ada rekruitment staf Belum ada logistik Belum

Koordinasi dengan PMU Koordinasi dengan PMU

Belum ada rekrutmen Belum ada rekrutmen

5

6

Penyiapan Materi Draft Belum ada Draft Perda Perda Pembahasan di DPRD dan Penerbitan Perda Tentang TPPP/PAU; Operasional TPPP/PAU Belum diajukan di APBD

Belum

Koordinasi dengan PMU

Belum ada Draft

Menunggu peraturan / SK Walikota tentang PAU Menunggu peraturan / SK Walikota teantang PAU. Dana TKPPBJ akan diajukan pada APBD 2011 Perlu adanya Perda tentang TPPP/PAU

Dalam proses untuk 2011

Koordinasi dengan PMU, TKPPBJ

Belum ada

7

Menunggu peraturan / SK Walikota teantang PAU. Dana TKPPBJ akan diajukan pada APBD 2011

II 4.3.2

Pembaharuan Regulasi Tentang Pengadaan Penggunaan Dokumen Standar Tanpa Membedakan Sumber Dana Belum ada ketentuan khusus, Buku acuan dokumen pelelangan telah dibuat dan digunakan Belum ada sentralisasi pencatatan Keluhan Belum Memeriksa dokumen yang digunakan Dokumen berada di masing-masing Pokja Perlu adanya ketentuan khusus yang mengatur penggunaan stndarisasi dokumen

1

2

Pemberlakuan Mekanisme Pencatatan dan Penanganan Keluhan

Belum

Koordinasi dengan TKPPBJ dan ULP

Belum ada

Perlu adanya sentralisasi Pengaduan19

Laporan Dua Mingguan II (16 31 Juli 2010) Consultan at Local Government Procurement Palangka Raya / Mufti Zaeni

Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

Loan IBRD No. 7760-ID / PHRD Grant No. TF 053555-IND

Bidang Pengadaan; Pemberlakuan Sanksi dan Sanksi diterapkan namun belum Publikasi Penerapan Sanksi yang terkait dengan dipublikasikan Kecurangan /Penyimpangan dalam Pengadaan; Tidak dipublikasikan Memeriksa buletin cantik Palangka Raya dan website pemerintah Kota Palangka Raya Balum ada Perlu adanya publikasi

3

III

Peningkatan Informasi Pengadaan 4.3.3 Pengembangan eprocurement 1 Mempublikasikan Buletin Pengadaan;

Belum terlaksana, Belum namun website sudah aktip kembali www. Kota palangka Raya.go.id Belum ada Belum

Menganalisa dan koordinasi dengan pelaksana website Memeriksa buletin cantik Palangka Raya dan website pemerintah Kota Palangka Raya Memeriksa buletin cantik Palangka Raya dan website pemerintah Kota Palangka Raya

Belum ada

Perlu adanya SDM yang mendukung terhadap pelaksanaan eprocurement Perlu adanya publikasi

Balum ada

2

3

Edisi Pertama Buletin Pengadaan pada setiap Tahunnya Memuat Daftar Kontrak Kerja yang sudah selesai

Belum ada

Belum

Balum ada

Perlu adanya publikasi

IV

Perbaikan sistem Pengadaan Audit dan Sistem Umpan Balik 4.3.4 Penggunaan Standar Dokumen Tender yang 1 berlaku di Daerah;

Belum dan ketentuan khusus, Buku acuan dokumen pelelangan telah dibuat dan

Belum

Memeriksa dokumen yang digunakan

Dokumen Pasar Kahayan di arsipkan

Perlu adanya ketentuan khusus yang mengatur penggunaan stndarisasi dokumen

20Laporan Dua Mingguan II (16 31 Juli 2010) Consultan at Local Government Procurement Palangka Raya / Mufti Zaeni

Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

Loan IBRD No. 7760-ID / PHRD Grant No. TF 053555-IND

2

Menghilangkan Sistem Pra Kualifikasi untuk Kontrak 50 Milyar dan Melakukan Pasca Kualifikasi; Mencabut Peraturan yang Membatasi Pelelangan Hanya di peruntukkan Bagi Peserta yang Terdaftar di Wilayah yang Bersangkutan; Memastikan Terdapat Setidaknya 1 (satu) perwakilan Masyarakat Terlibat dalam Proses Evaluasi Penawaran; Mempublikasikan secara terbuka; - Hasil Evaluasi Penawaran - Dokumen Pengadaan - Melakukan Survey Pemberdayaan Inspektorat mencakup penerbitan SOP, perbaikan dan peningkatan Fasilitas pendukung dan perbaikan kapasitas setiap

digunakan Belum ada ketentuan tertulis

Belum

belum ada

belum ada

Tidak ada peraturan tentang hal ini

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

3

4

Tidak dilibatkan Tidak ada dlam Evaluasi. Pada pelelangan Pasar Kahayan ada WPM, proses lain belum teridentifikasi

Memeriksa dokumen yang digunakan

Dokumen Pasar Kahayan di arsipkan

Memastikan perwakilan WPM dalam tiap proses Pengadaan

5

Belum ada pubikasi

Tidak dipublikasikan

Memeriksa buletin cantik Palangka Raya dan website pemerintah Kota Palangka Raya Belum

Balum ada

Perlu adanya publikasi

Belum teridentifikasi

Belum

Belum

Belum

6

21Laporan Dua Mingguan II (16 31 Juli 2010) Consultan at Local Government Procurement Palangka Raya / Mufti Zaeni

Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

Loan IBRD No. 7760-ID / PHRD Grant No. TF 053555-IND

Inspektorat V Pengembangan kapasitas jajaran staf Pengadaan Pemda 4.3.5 Mengkaji Kebutuhan Staf 1 Procurement; Pelatihan dan Program Capacity Building untuk Staf;

Belum teridentifikasi Belum ada dalam Buletin

ULP sudah bersertifikat Telah mengikuti ujian sertifikasi

Mengevaluasi Koordinasi dengan PMU, GCB dan TPA rencana pelatihan

Telah dilaksanakan oleh Setda Belum ada kepastian pelaksanaan pelatihan. Ujian Setifikasi ahli pengadaan telah diikuti

Sudah untuk ULP Perencanaan jenis dan waktu pelaksanaan akan dibuat

2

Daftar Kegiatan Harian

Dalam Dua Minggu II Bulan Juli 201022Laporan Dua Mingguan II (16 31 Juli 2010) Consultan at Local Government Procurement Palangka Raya / Mufti Zaeni

Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

Loan IBRD No. 7760-ID / PHRD Grant No. TF 053555-IND

Nama Lokasi Penugasan Bidang Penugasan Periode Pelaporan No1

: Mufti Zaeni : Kota Palangka Raya : Procurement : Tanggal 16 s.d 31 Juli 2010 Kegiatan Konsultan Tugas Pokok Lain-lain3 4

Hari / Tanggal2

Uraian Kegiatan5

Output6

Jumat / 16 Juli 2010

Sabtu / 17 Juli 2010

Mengkoordinasikan dan membantu pemkot dalam melakukan review dan pemutakhiran rencana tindak reformasi pengadaan. Mengkoordinasikan dan membantu pemkot dalam melakukan review dan pemutakhiran rencana tindak reformasi pengadaan. Mengkoordinasikan dan membantu pemkot dalam melakukan review dan pemutakhiran rencana tindak reformasi pengadaan. Mengkoordinasikan dan membantu pemkot dalam melakukan review dan pemutakhiran rencana tindak reformasi pengadaan.

Diskusi dengan Bappeda tentang keterlambatan proses Pengadaan Barang dan Jasa

Menunggu Penetapan APBD P

Pertemuan dengan PIU perkembangan Kegiatan Pasar

Telah adanya permintaan pembayaran dan permohonan addendum kegiatan

Minggu / 18 Juli 2010 Senin / 19 Juli 2010

Libur Mereview SK Walikota yang berkaitan dengan USDRP terutama perkembangan PPBJ Teridentifkasinya mekanisme dan Tupoksi ULP

Selasa / 20 Juli 2010

Mereview SK Walikota yang berkaitan dengan USDRP terutama perkembangan PPBJ

Teridentifkasinya mekanisme dan Tupoksi ULP

23Laporan Dua Mingguan II (16 31 Juli 2010) Consultan at Local Government Procurement Palangka Raya / Mufti Zaeni

Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

Loan IBRD No. 7760-ID / PHRD Grant No. TF 053555-IND

Rabu / 21 Juli 2010

Kamis / 22 Juli 2010

Jumat / 23 Juli 2010

Sabtu / 24 Juli 2010

Mengkoordinasikan dan membantu pemkot dalam melakukan review dan pemutakhiran rencana tindak reformasi pengadaan. Mengkoordinasikan dan membantu pemkot dalam melakukan review dan pemutakhiran rencana tindak reformasi pengadaan. Mengkoordinasikan dan membantu pemkot dalam melakukan review dan pemutakhiran rencana tindak reformasi pengadaan. Mengkoordinasikan dan membantu pemkot dalam melakukan review dan pemutakhiran rencana tindak reformasi pengadaan. meningkatkan kapasitas pengelolaan pengadaan meningkatkan kapasitas pengelolaan pengadaan meningkatkan kapasitas pengelolaan pengadaan Pelatihan di Jakarta

Mereview SK Walikota yang berkaitan dengan USDRP terutama perkembangan PPBJ

Teridentifkasinya Tupoksi TKPPBJ

Mereview SK Walikota yang berkaitan dengan USDRP terutama perkembangan PPBJ

Teridentifkasinya Tupoksi PIU

Mereview SK Walikota yang berkaitan dengan USDRP terutama perkembangan PPBJ

Teridentifkasinya Tupoksi PMU

Mereview SK Walikota yang berkaitan dengan USDRP terutama perkembangan PPBJ

Teridentifkasinya Personil ULP

Minggu / 25 Juli 2010 Senin / 26 Juli 2010 Selasa / 27 Juli 2010 Rabu / 28 Juli 2010 Kamis / 29 Juli 2010

Libur Memeriksa laporan ULP Pokja pengadaan Barang dan Jasa Memeriksa laporan ULP Pokja pengadaan Barang dan Jasa Memeriksa laporan ULP Pokja pengadaan Barang dan Jasa Perjalanan menuju lokasi pelatihan24

Laporan Dua Mingguan II (16 31 Juli 2010) Consultan at Local Government Procurement Palangka Raya / Mufti Zaeni

Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

Loan IBRD No. 7760-ID / PHRD Grant No. TF 053555-IND

Jumat / 30 Juli 2010

Pelatihan di Jakarta

Pelaporan dan perkembangan PPPBJ Perjalanan pulang menuju Palangka Raya

Penyeragaman pelaporan dan PAU dilekatkan pada Badan/Dinas yang ada pada struktur yang ada

Sabtu / 31 Juli 2010

Pelatihan di Jakarta

Laporan review kumpulan Surat Keputusan Walikota / Hal lain terkait Pengadaan Barang/Jasa Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah25Laporan Dua Mingguan II (16 31 Juli 2010) Consultan at Local Government Procurement Palangka Raya / Mufti Zaeni

Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

Loan IBRD No. 7760-ID / PHRD Grant No. TF 053555-IND

Per 27 Juli 2010No Jenis Surat Pembentukan Procurement Anchort Unit (PAU) Ada/Tidak No. Surat Tgl. Surat Perihal Periode Keterangan - Belum berbentuk unit / Badan Layanan Umum dan belum ada penunjukan Badan/Dinas sebagai Anchor Unit - Sekretariat, staf dan anggaran belum ada. 1 Tim Koordinasi Pembaharuan Pengadaan Barang ( TKP2BJ ) Ada Pembentukan Tim Koordinasi Pembaharuan Pengadaan Barang dan Jasa (TKPPBJ) Kota Palangka Raya Belum direvisi, missal biaya masih TA 2009

SK 145 th 2009

29 April 2009

2

Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Ada

Peraturan No. 3 th 2008

16 Januari 2008

Pembentukan unit layanan pengadaan barang/jasa daerah kota Palangka Raya Penunjukan personalia pada unit layanan pengadaan barang dan/jasa daerah kota Palangka Raya tahun 2010 Untuk Pelelangan Pasar Kahayan Profesional : 26

Ada

SK 31 th 2010

22 Februari 2010

3

Penunjukan Wakil Pengamat

Ada

Laporan Dua Mingguan II (16 31 Juli 2010) Consultan at Local Government Procurement Palangka Raya / Mufti Zaeni

Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

Loan IBRD No. 7760-ID / PHRD Grant No. TF 053555-IND

Masyarakat (WPM)

Punding, S.IP Masyarakat : M. Sabrani Penunjukkan dilakukan oleh P3BJ Rencana Tindak Transparansi dan Partisipasi, Rencana Tindak Pembaharuan Manajemen Keuangan Daerah, Rencana Tindak Th 2008 pembaharuan Pengadaan 2010 Barang dan Jasa Penetapan Program Prioritas dan penanggungjawab serta anggota Tim Pelaksana tata kelola pemerintahan yang baik di kota Palangka Raya tahun 2009 Rencana Tindak Transparansi dan Partisipasi, Rencana Tindak Pembaharuan Manajemen Keuangan Daerah, Rencana Tindak pembaharuan Pengadaan Barang dan Jasa Rencana Tindak Transparansi dan Partisipasi, Rencana Tindak Pembaharuan

Ada

Lampiran 3 SK 11 th 2005

7 Nopember 2005

4

Rencana Tindak Pengadaan dan Jasa (RT-PPBJ)

Ada

SK 194 th 2009

2 Juli 2009

5

Rencana Tindak Tiga Inisiatif Utama

Ada

SK 11 th 2005

7 Nopember 2005

Th 2008 2010

6

Rencana Tindak Transparansi dan Partisipasi

Ada

Lampiran 1 SK 11 th 2005

7 Nopember 2005

Th 2008 2010

27Laporan Dua Mingguan II (16 31 Juli 2010) Consultan at Local Government Procurement Palangka Raya / Mufti Zaeni

Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

Loan IBRD No. 7760-ID / PHRD Grant No. TF 053555-IND

Manajemen Keuangan Daerah, Rencana Tindak pembaharuan Pengadaan Barang Jasa - Nilai >100jt melalui ULP 7 Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Ada - Nilai