Catatan Harian Seorang Praja, RiW (Rini Wedhayanti)Catatan Sederhana seorang Praja bernama RiW yang Gak mau StresSS di Kampus...Friday, 18 March 2011

Makalah Analisis Kebijakan PublikMakalah Analisis Kebijakan UU No. 25 Tahun 2007 KATA PENGANTAR Puji syukur Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan limpahan Rahmat-Nya maka makalah yang membahas mengenai Analisis Kebijakan Publik yang khusus membahas tentang kebijakan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing ini dapat selesai tepat pada waktunya. Di tahun 2011 kini, telah begitu banyak produk asing dari luar Negeri yang menjarah bangsa kita hingga muncul pemeo bahwa bangsa kita lebih mencintai produk luar negeri dibandingkan produk dalam negeri. UU No. 25 Tahun 2007 merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang sampai saat ini menjadi rujukan bagi pemerintah dan investor asing dalam melaksanakan usaha Penanaman modal di Indonesia. Dipercaya atau tidak, pada kenyataannya UU ini telah menyebabkan pengusaha-pengusaha dalam negeri justru kalah bersaing dengan keberadaan para investor asing. Bagaimana mungkin bisa justru bangsa sendiri kalah bersaing dengan bangsa asing dalam negeri sendiri. Hal ini menjadi koreksi besar bagi kita semua mulai dari Pemerintah hingga masyarakat, apakah yang menjadi pemicu hal ini hingga bangsa kita yang notabenenya sudah merdeka ternyata masih dijajah oleh bangsa lain di dalam negeri sendiri dalam hal berwirausaha. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis demi terselesaikannya makalah ini. Melalui makalah yang membahas seluk beluk kebijakan publik serta segala hal yang menjadi latar belakang hingga penerbitan UU No. 25 Tahun 2007 bahkan dampaknya pun penulis sampaikan melalui makalah ini. Semoga dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi seluruh pembaca untuk memperhatikan kembali masalah penanaman modal asing yang kemudian merambah ke kehidupan masyarakat saat ini. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Bergabung dengan ekonomi global dapat diibaratkan dengan menjadikan negara sebagai perusahaan publik yang pemegang sahamnya setiap orang dimanapun berada. Para pemegang saham tersebut tidak memberikan suara setiap empat atau lima tahun tetapi

setiap jam, setiap hari melalui pialang dari teras rumah mereka. Bila para pemegang saham ini berpendapat penyelenggara negara atau pemerintah suatu negara tidak lagi kredibel maka mereka beramai ramai akan menjual saham sehingga mengakibatkan goncangan pada perekonomian dan bahkan dapat menjatuhkan pemerintah. Singkat kata, globalisasi telah menghilangkan batas-batas tradisional kedaulatan negara dimana modal tidak lagi memiliki bendera nasional. Dana mengalir dari satu negara ke negara lain secara cepat, bergerak melewati batas-batas negara. Untuk Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat dikatakan tonggak sejarah pengintegrasian ekonomi Indonesia ke dalam perekonomian dunia. Tonggak sejarah ini diperkuat dengan diterbitkannya UndangUndang Nomor 7 Tahun 1994 yang meratifikasi Perjanjian Pendirian WTO pada Nopember 1994. Ketiga undang-undang tersebut secara bertahap meliberalkan ekonomi Indonesia. Liberalisasi merupakan kata yang banyak disanjung sekaligus dihujat oleh berbagai kelompok masyarakat. Disanjung karena liberalisasi dipercaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dihujat sebab liberalisasi juga yang meminggirkan sebagian anggota masyarakat khususnya masyarakat ekonomi lemah. Di Indonesia, investasi asing tetap merupakan salah satu yang kontroversial. Jarang ada kritik tentang pembangunan yang tidak dikaitkan dengan investasi asing. Ada tuduhan yang mengatakan bahwa investasi asing telah menciptakan koloni Jepang dan memperparah status ketergantungan Indonesia terhadap asing. Investasi asing telah menekan pengusaha pribumi, tidak menempatkan tenaga kerja pada tempatnya dan hanya sedikit memberikan kontribusi dalam teknologi baru dan modal. Hingga tahun 2011 kini, UU No. 25 Tahun 2007 tetap dijadikan rujukan oleh Pemerintah Indonesia sebagai UU Penanaman Modal Asing. Namun percaya atau tidak, dampak dari diberlakukannya UU ini secara terus menerus dapat menyebabkan bangsa Indonesia semakin terpuruk dalam ketergantungan Internasional. B. Rumusan Masalah Untuk memberikan arah, penulis bermaksud membuat suatu perumusan masalah sesuai dengan arah yang menjadi tujuan dan sasaran penulisan dalam makalah ini. Perumusan masalah menurut istilahnya terdiri atas dua kata yaitu rumusan yang berarti ringkasan atau kependekan, dan masalah yang berarti pernyataan yang menunjukkan jarak antara rencana dengan pelaksanaan, antara harapan dengan kenyataan. Perumusan masalah dalam makalah ini berisikan antara lain : 1. Apa sajakah pembaruan yang terjadi dalam UU No. 25 Tahun 2007 dibandingkan dengan UU Penanaman Modal Asing sebelumnya? 2. Apakah dampak dari UU No. 25 Tahun 2007 terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia hingga saat ini di tahun 2011? 3. Apa yang seharusnya dilakukan Pemerintah terhadap kebijakan Penanaman Modal Asing di Indonesia sesuai isi dari UU No. 25 Tahun 2007? 4. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Masyarakat terhadap Kebijakan Penanaman Modal Asing dari Pemerintah Indonesia? C. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Makalah ini di bagi menjadi 4 bab, sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN, Pada bab ini yang merupakan pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, dan sistematika penulisan. BAB II : TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN PUBLIK, Pada bab ini diuraikan mengenai pengertian dari Kebijakan Publik menurut para ahli, Karakteristik Kebijakan Publik serta

Tahap-Tahap Kebijakan Publik. BAB III : INTI MASALAH, Pada bab ini menguraikan tentang segala hal mengenai UU No. 25 Tahun 2007, mulai dari sejarah, Penerbitan UU ini sebagai salah satu Kebijakan Publik, Perbandingan dengan UU sebelumnya serta Dampaknya bagi Penanaman Modal Asing di Indonesia. BAB IV : PENUTUP, Pada bab penutup ini berisikan tentang kesimpulan dari analisis Kebijakan UU No 25 Tahun 2007 serta saran berdasarkan isi dari materi makalah. BAB II TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN PUBLIK A. Pengertian Kebijakan Publik Irfan Islamy Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh msyarakat. Thomas R. Dye Kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. George C. Edwards III & Ira Sharkansky Kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. W.I. Jenkins Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling terkait yang ditetapkan oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi di mana keputusan-keputusan itu pada dasarnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para actor. James E. Anderson Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Chief J.O. Udoji Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang memiliki sanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. B. Karakteristik Kebijakan Publik Beberapa karakteristik kebijakan publik yang dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut: 1. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai, yaitu pemecahan masalah publik (public problem solving); 2. Adanya tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan; 3. Merupakan fungsi pemerintah sebagai pelayanan publik; 4. Adakalanya berbentuk ketetapan pemerintah yang bersifat negatif, yaitu ketetapan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa. C. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut: 1. Penyusunan Agenda Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder. 2.Formulasi kebijakan Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing slternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. 3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah.Mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi.Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah. 5. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalh-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. BAB III ANALISIS KEBIJAKAN UU No. 25 Tahun 2007

A. Sejarah tentang Peranan Investor Asing dalam Memulihkan Perekonomian Indonesia Era Orde Baru Tujuan dikeluarkannya ketetapan MPRS No. XXIII tahun 1966 adalah untuk mengatasi krisis krisis dan kemerosotan ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1955. Pada masa ini Soeharto dihadapkan pada utang luar Negeri peninggalan orde lama yang mencapai 2,2-2,7 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk menanggulanginya, Soeharto mencanangkan berbagai kebijakan ekonomi baik dalam mau pun luar negeri. 1. Menerpakan anggaran belanja berimbang (balance budget) yang berfungsi untuk mengurangi salah satu penyebab terjadinya inflasi. Pemerintah mencari kerja sama di bidang ekonomi dengan pihak luar negeri dan meminta penjadwalan ulang pinjaman dana Negaranegara Eropa Timur. 2. Menerapkan kebijaksanaan untuk mengekang proses ekspansi kredit bagi usaha-usaha sektor produktif, seperti sektor pangan, ekspor, prasarana, dan industri. 3. Kebijakan penundaan pembayaran utang luar negeri. 4. Berusaha mendapatkan pembiayaan/kredit luar negeri baru. 5. Kebijakan penanaman modal asing untuk membuka kesempatan bagi investor luar Negeri untuk turut serta dalam pasar dan perekonomian Indonesia. Keterlibatan investor luar negeri ini sangat bermanfaat dalam menciptakan lapangan kerja dan membantu Indonesia meningkatkan angka pendapatan Nasional. Kebijakan Investasi asing merupakan hal yang paling mendesak, dikarenakan melalui investasi asing diharapkan dapat secara cepat mampu mendapatkan devisa negara. 6. Mengeluarkan peraturan 10 Februari 1967 tentang persoalan harga dan tarif untuk mengurangi berbagai penyebab timpangnya perbandingan harga, serta membuka peluang kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk memakai sumber pembiayaannya sendiri. 7. Mengeluarkan peraturan 28 Juli 1967 untuk menstimulasi para pengusaha agar mau menyerahkan sebagian dari hasil usahanya untuk sektor pajak dan ekspor Indonesia agar para pengusaha Indonesia dapat turut serta merangsang perkembangan perekonomian Indonesia. 8. Menerapkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing . undang-undang ini merupakan upaya menarik investasi asing untuk masuk ke Indonesia. Wujud dari pelaksanaan kebijakan ini adalah dibentuknya Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing pada tanggal 9 Januari 1967. 9. Dalam sektor perminyakan, timbul upaya menarik investasi asing ke Indonesia yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Tahap ini didukung dengan dimulainya perbaikan hubungan bilateral dengan Negara Barat, khususnya AS dan Jepang. Perbaikan hubungan tersebut disambut oleh AS dengan memberikan pinjaman sebesar 8,2 juta dollar AS, sedangkan Jepang memberikan bantuan dana sebesar 30 juta dollar AS untuk pertama kalinya. Periode ini kemudian ditandai dengan keberhasilan Soeharto dalam mengatasi persoalan ekonomi Indonesia . Ekonomi mulai tumbuh rata-rata 6,6 persen, setelah dilakukan rehabilitasi pertumbuhan ekonomi meningkat pesat yaitu 10,9 persen. Dengan reaksi cepat Pemerintahan Orde Baru berhasil menekan laju inflasi di bawah 10 % pada tahun 1970. Keberhasilan Indonesia dalam menurunkan inflasi menjadi bagian dari strategi selanjutnya untuk semakin menarik kepercayaan Internasional kepada Indonesia, termasuk penanaman modal asing yang telah diamanatkan sejak awal kepemimpinan Soeharto. Pada tahun 1980an, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terjadi dan dapat dipertahankan di atas 7 %. Hal tersebut di topang dengan meningkatnya kinerja sektor pertanian, khususnya beras. Pada

puncaknya Indonesia berhasil meraih surplus produksi pada tahun 1984, bahkan mampu membantu Afrika yang pada masa itu sedang dilanda kelaparan. B. Peranan Investor asing (Foreign Direct Investment) dalam memulihkan perekonomian Indonesia. FDI bermula saat sebuah perusahaan dari satu Negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di Negara lain. Dengan cara ini perusahaan yang ada di Negara asal (home country) bisa mengendalikan perusahaan yang ada di Negara tujuan Investasi (host country) baik sebagian atau seluruhnya. Di Indonesia telah ditetapkan UU Penanaman Modal Asing (UU No.1/1967) dikeluarkan untuk menarik investasi asing guna membangun ekonomi nasional, yang memiliki wewenang dalam hal ini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memberikan persetujuan dan ijin atas investasi langsung luar Negeri. FDI kini memainkan peran penting dalam proses internasionalisasi bisnis. Perubahan yang sangat besar telah terjadi baik dari segi ukuran, cakupan, dan metode FDI dalam dekade terakhir. Perubahan-perubahan ini terjadi karena perkembangan teknologi, pengurangan pembatasan bagi investasi asing dan akuisisi di banyak negara, serta deregulasi dan privatisasi di berbagai industri. Berkembangnya sistem teknologi informasi serta komunikasi global yang makin murah memungkinkan manajemen investasi asing dilakukan dengan jauh lebih mudah. Investor asing merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi karena mampu memberikan kontribusi pada ukuran-ukuran ekonomi nasional seperti produk Domestik Bruto (PDB/GDP), Gross Fixed Capital Formation (GFCF, total investasi dalam ekonomi negara tuan rumah) dan saldo pembayaran. Mereka juga berpendapat bahwa FDI mendorong pembangunan karena-bagi negara tuan rumah atau perusahaan lokal yang menerima investasi itu-FDI menjadi sumber tumbuhnya teknologi, proses, produk, produk sistem organisasi, dan keterampilan manajemen yang baru. Hal ini pula yang dialami Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto, para investor asing datang berbondong-bondong ke Indonesia untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Di bidang pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan juga tekstil serta manufaktur dari Negara-negara Barat, dan juga Jepang terus mengalir. Pada periode ini merupakan masa pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peningkatan PDB riil rata-rata tiap tahun sebesar 7,7 persen, hal ini dapat terlaksana karena adanya bantuan dari para investor asing yang sedemikian percaya untuk menanamkan modal di Indonesia. Kendati pada akhirnya para FDI mengetahui bahwa pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi sarat akan KKN, namun mereka sepertinya menutup mata. UU Penanaman Modal Pertama (UU No. 1/1967) yang dikeluarkan oleh orde baru di bawah pemerintahan Soeharto sebenarnya mengatakan dengan jelas bahwa beberapa jenis bidang usaha sepenuhnya tertutup bagi perusahaan asing. Pelabuhan, pembangkitan, dan transmisi listrik, telekomunikasi, pendidikan, penerbangan, air minum, KA, tenaga nuklir, dan media massa dikategorikan sebagai bidang usaha yang bernilai stragtegis bagi negara dan kehidupan sehari-hari rakyat banyak, yang seharusnya tidak boleh dipengaruhi pihak asing (Pasal 6 ayat 1). Setahun kemudian, UU penanaman Modal Dalam negeri (UU No 6/1968) menyatakan: Perusahaan nasional adalah perusahaan yang sekurang-kurangnya 51% daripada modal dalam negeri yang ditanam di dalamnya dimiliki oleh Negara dan/atau swasta nasional (Pasal 3 ayat 1). Dengan kata lain, pemodal asing hanya boleh memiliki modal sebanyak-banyaknya 49% dalam sebuah perusahaan. Namun kemudian, Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan pemerintah yang menjamin investor asing bisa memiliki hingga 95% saham perusahaan yang bergerak dalam bidang ... pelabuhan; produksi dan transmisi serta distribusi tenaga listrik umum; telekomunikasi; penerbangan, pelayaran, KA;

air minum, pembangkit tenaga nuklir; dan media massa (PP No. 20/1994 Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1). Investor asing merupakan salah satu dari sekian banyak faktor yang kemudian mampu menstabilkan kembali perekonomian Indonesia, serta mampu menjadikan Indonesia sebagai salah satu Negara yang mampu mensejahterakan rakyatnya dalam kurun waktu yang relatif singkat. C. Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Terbitnya UU No. 25 Tahun 2007 sebagai Salah Satu Kebijakan Publik Republik Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah akan tetapi pembuat kebijakan investasi memandang bahwa pelaku usaha nasional belum memiliki kapasitas yang cukup dalam mengelola kekayaan alam yang masih berbentuk potensi dan terpendam di bumi Indonesia. Untuk itu, Presiden soeharto pada tahun 1967 menerbitkan UU Penanaman Modal Asing (UU PMA) dalam upaya menggerakkan ekonomi nasional dengan memanfaatkan perusahaan-perusahaan asing yang diberi kesempatan berinvestasi di Indonesia. Selanjutnya Pemerintah Indonesia telah mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Dalam perkembangannya, kesemua peraturan perundang-undangan tersebut di atas telah digantikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa. D. Pembaruan Yang Ada Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Dibandingkan Dengan Undang-Undang Penanaman Modal Yang Lama Hal-hal baru yang ada pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dibandingkan undangundang penanaman modal yang lama antara lain adalah sebagai berikut: 1. Pengertian penanaman modal asing pada Undang-Undang PMA lama, modal asing didefinisikan sebagai direct investment (Pasal 1). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, modal asing tidak hanya diartikan direct investment tetapi juga meliputi pembelian saham (portofolio) Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 5 ayat (3). Dengan demikian, pintu masuk PMA lebih diperluas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

2. Pihak investor. Dalam Undang-Undang PMA lama, hanya pihak asing berbentuk badan hukum yang dapat melakukan penanaman modal asing (Pasal 3 ayat (1)). Lain halnya dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yang membuka kesempatan bagi Negara, perseorangan, badan usaha, badan hukum yang semuanya berasal dari luar negeri dapat menanamkan modalnya di Indonesia (Pasal 1 butir 6). 3. Perlakuan terhadap investor. Dalam Undang-Undang PMA lama tidak ada statement perlakuan yang sama. Perlakuan yang sama diberikan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dalam Bab V. PMA diperlakukan sama dengan PMDN. Di samping itu, PMA dari negara mana pun, pada prinsipnya diperlakukan sama, kecuali dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. 4. Pelayanan satu pintu. Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan kemudahan pelayanan satu pintu kepada PMA, yang dalam Undang-Undang PMA lama tidak diatur. Terdapat kepastian hukum dalam kemudahan pelayanan melalui satu pintu. 5. Perizinan dan kemudahan masuknya tenaga kerja asing. Undang-Undang PMA lama mengatur tenaga kerja dalam Bab IV. Tenaga kerja asing tidak mudah untuk didatangkan karena tenaga kerja asing boleh didatangkan bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga Indonesia. Tidak demikian halnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 karena tenaga kerja asing lebih mudah masuk ke Indonesia. Memang, tenaga kerja warga Negara Indonesia harus tetap diutamakan, namun, investor tetap memiliki hak menggunakan tenaga ahli WNA untuk jabatan dan keahlian tertentu (Pasal 10). 6. Pajak Undang-Undang. PMA lama memberikan fasilitas berupa keringan pajak yaitu tax holiday bagi investor asing. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tidak hanya fasilitas pajak saja namun diberikan fasilitas fiscal, lebih luas cakupannya mengingat pajak hanyalah salah satu bagian dari fiscal. Sehingga, pemberian fasilitas kepada investor asing lebih besar karena tidak hanya pemberian fasilitas pajak namun lebih dari itu yaitu berupa fiscal. Hal ini lebih menguntungkan investor asing. 7. Negative list. Pasal 6 Undang-Undang PMA lama memberikan batasan terhadap usaha mana saja yang tidak dapat diberikan kepada investor asing. Sehingga, jenis usaha yang diatur tersebut mutlak tidak dapat diberikan kepada investor asing (imperative). Kelonggaran dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 karena tidak dicantumkan jenis usaha yang masuk dalam negative list (Pasal 11). Negative list tersebut diatur kemudian dalam peraturan perundang-undangan. Ini berarti, jenis usaha yang dapat diberikan kepada investor asing lebih fleksibel dan lebih terbuka. 8. Peranan daerah. Kesempatan bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia juga terbuka lebih lebar. Pasalnya, dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Pemerintah daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Uraian di atas menggambarkan citra baru penanaman modal asing di Indonesia melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang diharapkan dapat meningkatkan investasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 nampak lebih

terbuka baik dari cara penanaman modal asing masuk, subyek investor asing yang semakin beragam maupun bidang usaha yang dapat diusahakan penanaman modal asing, serta peranan daerah dalam mengundang penanaman modal asing secara langsung. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 juga meningkatkan kepastian hukum terutama dalam pelayanan dan pemberian perijinan. E. Dampak Kebaruan Yang Ada Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Khususnya Terhadap Penanaman Modal Asing Di Indonesia Di atas telah dijelaskan kebaruan yang ada pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Dari semua kebaruan yang ada pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 nampak jelas bahwa pada dasarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan kemudahankemudahan yang condong berlebihan kepada investor yang menanamkan modalnya di Indonesia. Secara gamblang memang terkesan adanya upaya untuk menarik minat investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia, dengan segala cara, namun tanpa disadari kondisi tersebut akan menjadikan bangsa Indonesia bagaikan dalam penjajahan yang kedua. Disadari atau tidak, dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada penanam modal asing sebagaimana telah diuraikan, akan menjadikan bangsa Indonesia semakin kalah bersaing di negerinya sendiri. Bangsa Indonesia akan menjadi pembantu di rumahnya sendiri. Hal tersebut sangat mungkin terjadi, logikanya dengan pembatasan-pembatasan yang ada pada Undang-Undang PMA lama saja bangsa Indonesia sudah sangat ketat dalam bersaing apalagi dengan diberikannya fasilitas-fasilitas empuk. Banyak dijumpai kasus-kasus yang menunjukkan sangat dominannya pengaruh asing dalam bisnis di Indonesia, hal ini tentunya akan menjadi lebih parah lagi apabila Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tetap diberlakukan. Sebenarnya, strategi untuk menarik investasi masuk ke Indonesia tidak perlu mengobral semurah-murahnya kekayaan alam. Apabila mencermati yang terjadi dalam praktek, kurangnya minat investastor asing untuk menanamkan modal Indonesia lebih condong disebabkan karena faktor-faktor birokrasi yang njelimet, belum lagi adanya aparat pemerintah yang mata duitan, misalnya birokrasi perizinan baik ijin lokasi, IMB, amdal, ijin lingkungan, domisili, dan lain sebagainya, banyak dijumpai adanya birokrasi yang berbelit-belit dan aparat yang seakan-akan minta jatah. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, menurut penulis hanyalah akan memperparah keadaan, memang diakui penerbitan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tersebut dalam waktu sekejap akan banyak mengundang investor, namun dalam jangka panjangnya para investor tersebut akan menguasai obyek-obyek vital perekonomian Indonesia sedangkan bangsa Indonesia tidak hanya sekedar menjadi pembantu di rumahnya sendiri tetapi akan menjadi pengemis di rumahnya sendiri. Demikianlah dampak-dampak dari adanya kemudahan-kemudahan dan fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada penanam modal asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. BAB IV PENUTUP 1. Kesimpulan 1. Pemerintah sudah terlalu terlena dengan keberadaan para Investor asing yang dianggap mampu menaikkan jumlah PDB setiap tahunnya dan mensejahterakan rakyat dalam waktu

singkat. Hal ini dikarenakan Pemerintah tidak percaya pada pengusaha-pengusaha dalam negeri sendiri yang mereka nilai terlalu lambat bekerja. Padahal, pengusaha-pengusaha dalam negeri sendiri juga menjadi lambat karena rumitnya prosedur yang diberikan pemerintah dalam pelayanan publik. Selain itu, menurut teori ekonomi negara berkembang, jika PDB Indonesia yang naik tersebut disaring maka akan diketahui bahwa kenaikan PDB itu kebanyakan berasal dari Investor asing dan hal itu menandakan bahwa negara Indonesia belum mampu mensejahterakan rakyatnya. 2. Kebaruan yang ada pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dibandingkan UndangUndang PMA lama antara lain adalah nampak lebih terbuka baik dari cara penanaman modal asing masuk, subyek investor asing yang semakin beragam maupun bidang usaha yang dapat diusahakan penanaman modal asing, serta peranan daerah dalam mengundang penanaman modal asing secara langsung. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 juga meningkatkan kepastian hukum terutama dalam pelayanan dan pemberian perijinan. 3. Dampak dari kebaruan yang ada pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, khususnya terhadap penanaman modal asing di Indonesia adalah akan menjadikan bangsa Indonesia bagaikan dalam penjajahan yang kedua. Disadari atau tidak, dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada penanam modal asing sebagaimana telah diuraikan, akan menjadikan bangsa Indonesia semakin kalah bersaing di negerinya sendiri. Bangsa Indonesia akan menjadi pembantu di rumahnya sendiri. 2. Saran 1. Pemerintah hendaknya mengkaji kembali ketentuan-ketentuan yang ada pada UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007, sehingga kedepannya nanti perkembangan ekonomi yang ada tidak merugikan bangsa Indonesia sendiri. 2. Guna mengantisipasi dampak dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, hendaknya pemerintah benar-benar membantu percepatan perkembangan pengusaha lokal, sehingga pada saatnya nanti tidak menciptakan kesenjangan yang jauh dengan pengusaha asing yang ada di Indonesia. 3. Pemerintah sebaiknya mengoreksi diri lebih lanjut untuk mampu meningkatkan standar pelayanan publik dan tidak mempersulit pengusaha-pengusaha dalam negeri sendiri namun malah mempermudah investor asing. Biar bagaimanapun kenaikan PDB yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh dominasi campur tangan para Investor Asing, seharusnya pengusaha dalam negeri lah yang mendominasi hal tersebut. Jangan sampai pengusaha dalam negeri kalah bersaing dengan para investor asing di negerinya sendiri justru karena pemerintahnya sendiri. 4. Masyarakat dapat ikut serta membantu para pengusaha-pengusaha dalam negeri dengan mengupayakan untuk selalu mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Jika masyarakat cenderung menggunakan produk-produk dalam negeri, maka pengusahapengusaha dalam negeri pun mampu bersaing dengan para investor asing sehingga PDB yang meningkat dapat di dominasi dari sumbangsih pengusaha-pengusaha dalam negeri. Dengan demikian, pengusaha-pengusaha Indonesia tidak akan kalah dalam berwirausaha di negerinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA Http//: www.google.com Http//: www.wikipedia.org. Hill, Hal. 1990. Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia. Jakarta: LP3ES Soedrajad. J.Djiwandono. 2001. Bergulat dengan Krisis dan Pemulihan Ekonomi di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Sitompul, Dzulkarnain. 2005. Problematika Perbankan. Bandung: Books Terrace And Library Kompas. Pengusaha dalam Negeri tentang UU No. 25 Tahun 2007. Kompas.comDiposkan oleh RiW di 10:21:00 PM Reaksi: Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook Share to Google Buzz Label: Praja dan Pemerintahan

Newer Post Older Post Home

Kategori

Praja dan Catatan Kehidupan Praja dan Galeri Foto Praja dan Imajinasi Praja dan Musik Praja dan Pemerintahan Praja dan Pena Tak Berwarna Praja dan Perasaan Hati

Ayo Tertawa!!Di tengah kerasnya hidup, pasti ada sisi lucu dan sedihnya... Di tengah kerasnya hidup, pasti ada sisi baik dan buruk... Di tengah kerasnya hidup, pasti kadang bahagia kadang stress.. Di tengah kerasnya hidup, pasti terkadang marah, terkadang tersenyum... Di tengah kerasnya Hidup.... AYo Tetap Tertawa!!!!

Total Pageviews2612

Followers Arsip Postingan

April (8)

March (18) February (12) January (32) September (7)

Selalu ada Hal Lucu di setiap Masalahmu...Riw Chan

Buat Lencana Anda

Copyright Catatan Harian Seorang Praja, RiW (Rini Wedhayanti). Template created by Volverene from Templates Block WP by WP Themes Master | Price of Silver