bupati klaten peraturan bupati klaten nomor 6 tahun...

BUPATI KLATEN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN

DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Derah

Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,

perlu menetapkan pedoman pelaksanaan tata cara

pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;


Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

2

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);




Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang





Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik



7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5717);


Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia


Republik Indonesia Nomor 5887);

3

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa;


tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah

Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun

2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Klaten Nomor 126);


2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten

Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);


2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten

Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Klaten Nomor 153);

14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang

Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten

Tahun 2016 Nomor 32);

15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2016 tentang

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten

Klaten Tahun 2016 Nomor 44);

4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

KLATEN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT

DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Klaten.

4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Klaten.

5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan Desa di Kabupaten Klaten.

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai

wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah

tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan

Pemerintah Daerah.

10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam

penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam

5

sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam

pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis

dan unsur kewilayahan.

11. Bakal Calon Perangkat Desa adalah orang/penduduk WNI yang

mendaftarkan diri sebagai Calon Perangkat Desa.

12. Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang

dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti

penyaringan sebagai Calon Perangkat Desa.

13. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan

wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

14. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas

prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan

dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan

masyarakat.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB

Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

16. Pengangkatan Perangkat Desa adalah proses pengangkatan Perangkat

Desa, mulai dari pencalonan, ujian, pengangkatan sampai dengan

pelantikan Perangkat Desa.

17. Tim Pencalonan Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya

disingkat TP3D adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk

menyelenggarakan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat

Desa.

18. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau

keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai

pelaku tindak pidana.

19. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan

diadili di pengadilan.

20. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

21. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga

Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk

menduduki jabatan pemerintahan.

6

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan

pedoman operasional mengenai pelaksanaan pengangkatan dan

pemberhentian Perangkat Desa sebagai penjabaran lebih lanjut dari

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut :

a. mewujudkan kepastian hukum tentang tatacara pelaksanaan

pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;

b. mendorong terpilihnya Perangkat Desa yang berkualitas.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi proses dan tatacara

pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa pada Pemerintah

Desa di Kabupaten Klaten.

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

a. Sekretaris Desa;

b. Kepala Urusan;

c. Kepala Dusun; dan

d. Kepala Seksi.

BAB II

TUGAS HAK DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, hak dan

kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 6

(1) Perangkat Desa mempunyai hak :

a. memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

b. memperoleh tunjangan sesuai dengan kemampuan Desa;

7

c. memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan

sesuai kemampuan Desa;

d. memperoleh penghasilan dan/atau penerimaan lainnya yang sah

sesuai kemampuan Desa; dan

e. mendapatkan cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Perangkat Desa mempunyai kewajiban :

a. menaati disiplin kerja, jam kerja dan hari kerja;

b. menaati dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

c. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Kepala

Desa, antar Perangkat Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan Desa

dan masyarakat;

d. membantu Kepala Desa untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

e. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa dengan baik;

f. meningkatkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat; dan

g. melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta memberikan

pelayanan yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan bidang

tugasnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin kerja, jam kerja dan hari

kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2), Perangkat Desa wajib bersikap dan

bertindak adil, tidak diskriminatif, serta menjalankan pelayanan kepada

masyarakat dengan sebaik-baiknya.

BAB III

PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa.

8

(2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya masa

jabatan Perangkat Desa.

Pasal 9

(1) Sebelum dilaksanakannya proses pengangkatan Perangkat Desa,

Pemerintah Desa wajib :

a. menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Struktur

Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;

b. melakukan penyesuaian jabatan Perangkat Desa yang masih ada

sesuai dengan tugas, fungsi dan kemampuan masing-masing

berdasarkan struktur organisasi dan tatakerja Pemerintah Desa

sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

c. menetapkan jabatan Perangkat Desa yang kosong.

(2) Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Struktur Organisasi

dan Tatakerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, disusun dan diajukan oleh Kepala Desa, serta dibahas dan

disetujui bersama BPD.

(3) Penyesuaian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(4) Jabatan Perangkat Desa yang kosong sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

(1) Sebelum proses pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan, Kepala

Desa menyampaikan pemberitahuan kepada BPD tentang rencana

pengisian Perangkat Desa.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara

tertulis dan memuat :

a. jabatan Perangkat Desa yang kosong dan akan dilaksanakan

pengangkatan Perangkat Desa; dan

b. rencana pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 11

Pengangkatan Perangkat Desa dapat dilakukan dengan cara :

a. mutasi jabatan Perangkat Desa; atau

9

b. penjaringan dan penyaringan.

Pasal 12

(1) Pengangkatan Perangkat Desa melalui mutasi jabatan Perangkat Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilaksanakan dengan

memindahkan Perangkat Desa ke jabatan Perangkat Desa yang

kosong.

(2) Pengangkatan Perangkat Desa melalui penjaringan dan penyaringan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan melalui

proses seleksi administratif dan ujian kemampuan calon Perangkat

Desa secara terbuka dan obyektif.

Pasal 13

(1) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12 ayat (1), dilaksanakan langsung oleh Kepala Desa dengan

pertimbangan:

a. untuk pemenuhan kebutuhan dan penguatan kelembagaan dan

pelaksana tugas Pemerintah Desa agar lebih efektif dan efisien;

b. penyegaran organisasi dan atau pemberian penghargaan bagi

Perangkat Desa yang mampu dan berkinerja baik;

c. sesuai dengan kemampuan dan kompetensi Perangkat Desa.

(2) Dalam hal mutasi dari jabatan Perangkat Desa non Sekretaris Desa

ke jabatan Sekretaris Desa, dapat dilaksanakan dengan ketentuan

sebagai berikut :

a. Harus dikoordinasikan dengan BPD;

b. disiplin dan bertanggung jawab;

c. mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Sekretaris

Desa; dan

d. harus dapat mengoperasikan komputer dan memiliki

ijazah/sertifikat keahlian komputer.

(3) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), wajib dikonsultasikan kepada Camat.

(4) Hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat mutasi jabatan

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh

Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

(5) Mutasi jabatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Desa.

10

Pasal 14

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa, Kepala

Desa membentuk TP3D.

(2) TP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu

Kepala Desa dalam proses penjaringan dan penyaringan Calon

Perangkat Desa.

(3) Penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam jangka waktu paling

lama 2 (dua) bulan sejak jabatan Perangkat Desa kosong.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 15

(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Negara Republik

Indonesia yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah

sebagai berikut :

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. penduduk Warga Negara Republik Indonesia;

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan

dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

dan Bhinneka Tunggal Ika;

d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang

sederajat;

e. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun pada saat mendaftar sampai

dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat berakhirnya

pendaftaran;

f. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut :

a. berkelakuan baik;

b. sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/

ingatannya;

c. bebas narkoba;

d. wajib berberdomisili dengan pindah penduduk di Desa setempat

paling lambat 1 (satu) bulan sejak dilantik sebagai Perangkat Desa;

11

e. bagi PNS harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina

kepegawaian;

f. bagi anggota TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD harus

mendapatkan izin tertulis dari pimpinan atau instansi yang

berwenang sesuai ketentuan yang berlaku;

g. bagi Perangkat Desa dan anggota BPD harus menyampaikan

pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan

kepada Camat;

h. bagi Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya;

i. mampu mengoperasionalkan komputer sekurang-kurangnya

menguasai Ms. Word, Ms. Excel dan Ms. Powerpoint dibuktikan

dengan kepemilikan ijazah/sertifikat keahlian komputer;

(4) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e,

terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan

dibebaskan sementara dari jabatan/statusnya sebagai PNS selama

menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

(5) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) berhak menerima haknya sebagai PNS,

mendapatkan tunjangan Perangkat Desa, dan pendapatan lainnya

yang sah yang bersumber dari APBDes kecuali Penghasilan Tetap

Perangkat Desa.

Bagian Ketiga

Pembentukan TP3D

Pasal 16

(1) Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya masa jabatan

Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk TP3D.

(2) TP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dengan

Keputusan Kepala Desa dengan anggota berjumlah gasal, berasal dari

unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat di luar

unsur Pemerintah Desa dan BPD.

(3) Susunan TP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari

Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota sesuai dengan kebutuhan.

(4) TP3D mempunyai tugas :

a. Menyusun dan mengajukan rencana anggaran biaya proses

pengangkatan Perangkat Desa;

b. Membuat tahapan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;

12

c. melaksanakan sosialisasi kepada warga masyarakat;

d. mengumumkan kekosongan dan pembukaan pendaftaran

Perangkat Desa kepada warga masyarakat;

e. menerima dan meneliti kelengkapan administrasi berkas lamaran

Calon Perangkat Desa;

f. mengumumkan Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan

dan berhak untuk mengikuti ujian Calon Perangkat Desa;

g. melaksanakan ujian Calon Perangkat Desa bekerjasama dengan

lembaga pendidikan tinggi;

h. menetapkan jadwal, waktu dan tempat pelaksanaan ujian Calon

Perangkat Desa;

i. mengumumkan ujian Calon Perangkat Desa; dan

j. membuat berita acara hasil ujian Calon Perangkat Desa serta

melaporkan kepada Kepala Desa.

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

TP3D wajib menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada

Kepala Desa.

Bagian Keempat

Tatacara Pengangkatan

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 17

(1) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pembentukan TP3D sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Kepala Desa mengadakan rapat

bersama TP3D membahas persiapan pengangkatan Perangkat Desa,

dengan materi :

a. penetapan jadwal dan tahapan pelaksanan;

b. penyusunan tata tertib pengangkatan Perangkat Desa;

c. penyusunan rencana biaya, dalam hal Pemerintah Desa belum

mengalokasikan anggaran untuk pengangkatan Perangkat Desa

dalam APBDesa.

(2) Jadwal dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, setelah dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa

ditetapkan oleh TP3D diketahui oleh Kepala Desa.

(3) Tata tertib pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh TP3D.

13

(4) Rencana biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setelah

dibahas bersama Kepala Desa diajukan ke BPD untuk dimintakan

persetujuan.

Pasal 18

(1) Jadwal dan tahapan pelaksanaan, serta tata tertib pengangkatan

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan

ayat (3), diinformasikan kepada masyarakat bersamaan dengan

pengumuman pendaftaran Calon Perangkat Desa.

(2) Rencana biaya pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 ayat (4), harus sudah dibahas dan disetujui paling

lambat 7 (tujuh) hari sejak diajukan oleh Kepala Desa.

(3) Jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), BPD tidak memberikan persetujuan, Kepala Desa langsung

mengesahkan anggaran biaya pengangkatan Perangkat Desa sesuai

rencana biaya yang diajukan ke BPD.

Paragraf 2

Penjaringan

Pasal 19

(1) TP3D mengumumkan pendaftaran Calon Perangkat Desa.

(2) Pengumuman pendaftaran Calon Perangkat Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara tertulis dengan

menempelkan pengumuman pada papan pengumuman di Balai Desa

dan tempat-tempat strategis dan mudah dibaca oleh masyarakat di

wilayah Desa.

(3) Pengumuman pendaftaran Calon Perangkat Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 20

(1) Setiap penduduk yang mencalonkan diri sebagai Calon Perangkat Desa

harus datang sendiri ke tempat pendaftaran dengan mengajukan surat

lamaran rangkap 3 (tiga) yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal

Calon di atas kertas bermaterai cukup yang ditujukan kepada TP3D,

dengan dilampiri:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Tanda Penduduk

dan/atau Kartu Keluarga, yang dilegalisir oleh pejabat yang

14

berwenang;

b. fotokopi ijazah pendidikan tingkat dasar sampai dengan ijazah

terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

c. fotokopi akte kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang

dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak

terganggu jiwa/ingatannya dari dokter pemerintah;

f. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit Pemerintah;

g. izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS;

h. izin tertulis dari pimpinan atau instansi yang berwenang bagi

anggota TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD;

i. surat pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa dan Camat bagi

Perangkat Desa dan anggota BPD;

j. fotokopi Keputusan Bupati tentang Pemberhentian bagi Kepala

Desa;

k. fotokopi sertifikat/ijazah pendidikan bidang komputer dilegalisir

pejabat/lembaga yang berwenang;

l. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon

di atas kertas bermaterai cukup, yang terdiri dari :

1. pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

dan

3. pernyataan kesanggupan berdomisili dengan pindah penduduk

ke Desa setempat paling lambat 1 (satu) bulan sejak dilantik

sebagai Perangkat Desa.

m. pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm.

(2) Bentuk Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf l sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

(1) Setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran Calon Perangkat Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, TP3D mengadakan penelitian

15

administratif berkas lamaran Bakal Calon Perangkat Desa sesuai

dengan persyaratan yang telah ditentukan.

(2) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

selesai dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya jangka

waktu pendaftaran, meliputi :

a. kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi yang ditentukan;

dan

b. persyaratan umum dan khusus sebagai Bakal Calon.

(3) TP3D memberitahukan kepada Bakal Calon yang belum lengkap

persyaratan dan diberikan waktu selama 3 (tiga) hari untuk

melengkapi.

(4) Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau tidak melengkapi

kekurangan berkas administrasi dalam jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), dinyatakan tidak memenuhi persyaratan

sebagai Calon Perangkat Desa dan tidak berhak mengikuti

penjaringan.

(5) Hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dituangkan dalam daftar yang memuat Bakal Calon yang memenuhi

persyaratan dan tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 22

(1) Berdasarkan hasil penelitian administrastif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 ayat (5), selanjutnya dimuat dalam Berita Acara

Penelitian Berkas Persyaratan Calon Perangkat Desa yang dibuat oleh

TP3D.

(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani

oleh Ketua dan Sekretaris TP3D dan diumumkan kepada masyarakat

Desa.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan

dengan cara menempelkan pengumuman tertulis di Balai Desa

dan/atau tempat lain yang strategis di wilayah Desa.

16

Paragraf 3

Penetapan Calon Perangkat Desa

Pasal 23

(1) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administratif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), ditetapkan sebagai Calon Perangkat

Desa dan berhak untuk mengikuti penyaringan.

(2) Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti penyaringan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling sedikit 2 (dua)

orang .

(3) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

ditetapkan dengan Keputusan Ketua TP3D.

(4) Dalam hal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan

administrasi kurang dari 2 (dua) orang, TP3D wajib melaksanakan

penjaringan ulang.

(5) Bentuk Format Keputusan Ketua TP3D sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Penjaringan Ulang

Pasal 24

(1) Penjaringan ulang dilaksanakan dalam hal :

a. selama masa pendaftaran dibuka tidak ada atau hanya terdapat

seorang Bakal Calon yang mendaftarkan diri; dan/atau

b. berdasarkan seleksi adminitratif, ternyata hanya terdapat seorang

Bakal Calon yang memenuhi persyaratan.

(2) Penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan

TP3D hanya untuk 1 (satu) kali kesempatan.

(3) TP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun kembali jadwal

dan tahapan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana tahapan

sebelumnya.

(4) Dalam hal setelah dilaksanakannya penjaringan ulang ternyata Calon

Perangkat Desa yang meemenuhi persyaratan administratif kurang

dari 2 (dua) orang, Kepala Desa menunda pengangkatan Perangkat

Desa dan memberitahukan kepada BPD dan Camat.

(5) Proses pengangkatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan kembali

setelah dikonsultasikan tertulis dan mendapatkan persetujuan tertulis

Camat.

17

Paragraf 5

Penyaringan

Pasal 25

(1) Penyaringan Calon Perangkat Desa dilaksanakan melalui ujian.

(2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. ujian tertulis; dan

b. ujian praktek komputer.

(3) Selain ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi jabatan

Perangkat Desa tertentu yang memerlukan keahlian/pengetahuan

khusus dapat ditambahkan materi sesuai kekhususan jabatan

Perangkat Desa.

Pasal 26

(1) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a,

dengan materi ujian sebagai berikut :

a. Pancasila dan UUD 1945;

b. Pengetahuan tentang Pemerintahan Desa;

c. Kepemimpinan;

d. Bahasa Indonesia;

e. Bahasa Jawa; dan

f. Pengetahuan Umum dan Kemasyarakatan.

(2) Ujian praktek komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

(2) huruf b, meliputi pengetahuan perkomputeran dan praktek

mengoperasikan komputer.

(3) Bobot nilai ujian tertulis dan praktek komputer sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :

a. ujian tertulis secara keseluruhan dengan bobot nilai 60; dan

b. praktik komputer dengan bobot nilai 40.

Pasal 27

(1) Jumlah soal ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat

(3) huruf a, sebanyak 120 soal dengan bobot nilai setiap soal 0,5 (nol

koma lima) dengan alokasi waktu pengerjaan selama 90 ( Sembilan

puluh ) menit.

(2) Kriteria dan bobot nilai setiap soal atau tugas yang harus dikerjakan

pada praktik komputer ditetapkan oleh TP3D dan lembaga pendidikan

tinggi mitra kerjasama.

18

Pasal 28

(1) Ujian tertulis dan praktek komputer sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh TP3D

bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi yang berkompeten.

(2) Lembaga pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

adalah Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Swasta berkompeten yang

dalam aktivitas pendidikannya menyelenggarakan pendidikan yang

sesuai dengan materi ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

ayat (1) dan ayat (2).

(3) Lembaga pendidikan tinggi dalam pelaksanaan ujian Perangkat Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas dan bertanggung jawab

dalam :

a. membuat dan menyiapkan materi ujian tertulis dan praktik

komputer, termasuk materi khusus bagi jabatan Perangkat Desa

tertentu yang memerlukan keahlian/pengetahuan khusus;

b. menjamin kerahasiaan soal ujian;

c. melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan ujian;

d. melakukan koreksi, penilaian dan memberikan nilai ujian tertulis

dan praktik komputer;

e. menghitung jumlah nilai komulatif ujian tertulis dan praktik

komputer peserta ujian, serta membuat ranking secara berurutan

mulai dari perolehan nilai komulatif yang tertinggi sampai yang

paling rendah;

f. menyampaikan seluruh hasil ujian penyaringan kepada TP3D.

(4) Pelaksanaan kerjasama antara TP3D dan Lembaga Perguruan Tinggi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian

kerjasama.

Paragraf 6

Pelaksanaan Ujian Tertulis dan Praktek Komputer

Pasal 29

(1) TP3D menetapkan dan mengumumkan jadwal waktu dan tempat

pelaksanaan ujian tertulis dan praktek komputer.

(2) Ujian tertulis dan praktek komputer sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan oleh Lembaga Perguruan Tinggi dan disaksikan oleh

TP3D.

19

(3) Untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan ujian tertulis dan

praktek komputer dapat dilaksanakan secara serentak di tingkat

Kecamatan, atau gabungan beberapa Kecamatan dengan difasilitasi

oleh Camat.

Paragraf 7

Pengumuman Hasil Ujian

Pasal 30

(1) Hasil ujian Calon Perangkat Desa langsung diumumkan oleh TP3D

pada hari dan tempat yang sama setelah selesainya pelaksanaan dan

pemberian nilai hasil ujian dan praktek komputer.

(2) Pada saat pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP3D

mengundang Kepala Desa dan BPD.

(3) Hasil ujian sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan Perangkat Desa yang

dibuat oleh TP3D, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa

sebagai dasar konsultasi pengangkatan Perangkat Desa kepada

Camat.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh

Ketua dan Sekretaris TP3D.

(5) Bentuk Format Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

ayat (1) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati

ini.

Paragraf 8

Penetapan Pengangkatan

Pasal 31

(1) Berdasarkan Berita Acara Penyaringan Perangkat Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Kepala Desa mengkonsultasikan

secara tertulis kepada Camat paling sedikit 2 (dua) Calon Perangkat

Desa dengan urutan perolehan nilai terbanyak dan mengusulkan

Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai terbanyak untuk

diangkat sebagai Perangkat Desa.

(2) Camat memberikan rekomendasi secara tertulis atas konsultasi

tertulis Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa

persetujuan atau penolakan usulan Kepala Desa disertai

20

alasan/pertimbangan atas kelayakan Calon Perangkat Desa yang

diusulkan untuk diangkat menjadi Perangkat Desa.

(3) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

harus dilakukan secara obyektif dengan berdasarkan perolehan nilai

akhir terbanyak Calon Perangkat Desa.

(4) Berdasarkan rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Kepala Desa menetapkan Calon Perangkat Desa menjadi

Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

(5) Format rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

(1) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon Perangkat Desa yang

dikonsultasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)

mendapatkan nilai terbanyak sama, Camat dapat merekomendasikan

untuk dilaksanakan ujian ulang.

(2) Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diikuti calon

Perangkat Desa dengan perolehan nilai terbanyak yang sama.

(3) Ujian ulang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah

rekomendasi Camat diterima oleh Kepala Desa.

BAB IV

PELANTIKAN

Pasal 33

(1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), mengucapkan sumpah/janji dan

dilantik oleh Kepala Desa di wilayah Desa yang bersangkutan.

(2) Bunyi Sumpah/Janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan

memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-

baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan

selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan

Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan

menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar

1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-

21

undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa,

Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pasal 34

(1) Perangkat Desa yang telah dilantik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33, wajib bertempat tinggal di wilayah Desa yang bersangkutan.

(2) Perangkat Desa yang menduduki jabatan Kepala Dusun bertempat

tinggal di wilayah Dusun yang menjadi wilayah kerjanya.

BAB V

PEMBEKALAN

Pasal 35

(1) Perangkat Desa yang telah dilantik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34, wajib diberikan pembekalan sesuai jabatannya untuk

meningkatkan kapasitas dalam melaksanakan tugas dan

kewajibannya.

(2) Materi pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain

meliputi :

a. pengetahuan pemerintahan Daerah;

b. pengetahuan pemerintahan Desa;

c. pengelolaan Dana Desa;

d. kepemimpinan;

e. wawasan kebangsaan;

f. korupsi, kolusi dan nepotisme;

g. pembinaan keamanan dan ketertiban umum;

h. pemberdayaan masyarakat;

i. komunikasi sosial yang baik;

j. kemasyarakatan.

(3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dianggarkan dalam APBD Kabupaten dan dikoordinasikan oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VI

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 36

Masa jabatan Perangkat Desa berakhir sampai dengan usia 60 (enam

puluh) tahun.

22

BAB VII

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 37

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Desa, Kepala Desa

dapat mengangkat staf Perangkat Desa sebagai pembantu pelaksana

tugas pada sekretariat, satuan pelaksana wilayah dan/atau satuan

pelaksana teknis.

(2) Pengangkatan staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 38

(1) Sebelum pengangkatan staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37, Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan secara

tertulis kepada BPD disertai penjelasan tentang rencana pengangkatan

staf Perangkat Desa.

(2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), BPD dapat memberikan saran dan masukan terhadap rencana

pengangkatan staf Perangkat Desa.

(3) Kepala Desa melaksanakan pengangkatan staf Perangkat Desa dengan

memperhatikan saran dan masukan BPD, serta harus didasarkan

pada kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

(4) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi

persyaratan dan kompetensi sesuai bidang tugas Perangkat Desa yang

dibutuhkan.

Pasal 39

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, staf Perangkat Desa mendapatkan

honor/penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

(2) Honor/penghasilan staf Perangkat Desa sebagaimana dimaskud pada

ayat (1) diterimakan setiap bulan dan dianggarkan melalui APBDesa.

BAB VIII

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 40

Perangkat Desa dilarang :

a. merugikan kepentingan umum;

23

b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota

keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

c. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau

martabat Pemerintah Desa;

d. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

e. menghalang-halangi tugas kedinasan;

f. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan

masyarakat tertentu;

g. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

h. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,

dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan

atau tindakan yang akan dilakukannya;

i. menjadi pengurus partai politik;

j. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

k. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan

Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam

peraturan perundangan-undangan;

l. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum

dan/atau pemilihan Kepala Daerah;

m. melanggar sumpah/janji jabatan;

n. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut

tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

o. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara dan atau

pemerintah desa yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk

keuntungan pribadi, golongan dan atau pihak lain;

p. menyalahgunakan barang-barang, uang dan atau surat-surat

berharga milik negara dan atau milik Pemerintah Desa;

q. melakukan kegiatan dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau

orang di dalam maupun di lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk

keuntungan pribadi, golongan dan atau pihak lain yang secara

langsung atau tidak langsung merugikan negara, Daerah, Desa dan

masyarakat;

r. menerima hadiah dan atau sesuatu pemberian berupa apapun dari

siapapun juga yang diketahui dan atau patut diduga bahwa pemberian

24

itu berkaitan atau mungkin berkaitan dengan jabatan yang

bersangkutan;

s. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga, dalam

melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan dan

atau pihak lain; dan

t. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan dan atau norma yang hidup yang berkembang

dalam masyarakat Desa.

Pasal 41

(1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 40 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan

dan/atau teguran tertulis.

(2) Dalam hal selama menjalani sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak diindahkan, terhadap Perangkat

Desa yang bersangkutan dapat dikenai sanksi pemberhentian

sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian dari jabatan


BAB IX

PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 42

(1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah

berkonsultasi dengan Camat.

(2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) karena :

a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi,

terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan

negara;

b. ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di

pengadilan;

c. tertangkap tangan dan ditahan; dan

d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a dan huruf c yang diputus bebas dan tidak

25

terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan

semula.

BAB X

PEMBERHENTIAN

Pasal 43

(1) Perangkat Desa berhenti, karena :

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena :

a. telah berusia 60 (enam puluh) tahun;

b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. berhalangan tetap;

d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; dan

e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

(3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan

disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari

setelah ditetapkan.

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c dikonsultasikan dan dimintakan rekomendasi tertulis kepada

Camat.

(5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

dengan memperhatikan alasan-alasan yang disampaikan oleh Kepala

Desa dan berdasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat

Desa.

(6) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(7) Bentuk Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (3), Pasal 9 ayat (4), Pasal 16 ayat (2), Pasal 31 ayat (4),

Pasal 37 ayat (2), Pasal 42 ayat (3) tercantum dalam Lampiran V

Peraturan Bupati ini.

26

BAB XI

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 44

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas

Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang

tersedia sebagai pelaksana tugas.

(2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya

disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh)

hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

(3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2

(dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

(4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dapat dilakukan dengan cara :

a. Mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah

Desa; atau

b. Penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.

(5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dikonsultasikan kepada Camat.

(6) Bentuk Format Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati

ini.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

(1) Pembinaan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Camat

sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pengawasan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa

dilaksanakan oleh Bupati.

BAB XIII

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU TINGKAT KABUPATEN

Pasal 46

(1) Dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, Bupati

membentuk Tim Pemantau Tingkat Kabupaten.

27

(2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Pemantau sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah

sebagai berikut :

a. Sekretaris Daerah sebagai Penasehat;

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua;

c. Asisten Administrasi Umum sebagai Wakil Ketua;

d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai

Sekretaris;

e. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Perangkat

Daerah terkait, Struktural dan Staf Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa sebagai Anggota.

(4) Tim Pemantau mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mencatat situasi keamanan dan ketertiban serta permasalahan

dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat

Desa;

b. memfasilitasi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian

Perangkat Desa;

c. memastikan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian

Perangkat Desa berjalan sesuai jadwal dan tahapan;

d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengangkatan dan

pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati; dan

e. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

BAB XIV

BIAYA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 47

(1) Biaya pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada :

a. APBDes; dan

b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Kepala Desa bersama BPD menetapkan anggaran biaya pengangkatan

Perangkat Desa dengan efisien, efektif dan proporsional.

(3) Biaya pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

huruf b digunakan untuk membiayai proses pengangkatan Perangkat

Desa, antara lain :

a. pengadaan Alat Tulis Kantor;

28

b. Penggandaan;

c. Sosialisasi;

d. biaya rapat-rapat TP3D;

e. makan minum;

f. kontribusi ke lembaga perguruan tinggi;

g. honorarium; dan

h. Biaya pelantikan.

4. Biaya pengangkatan yang dibebankan dari Sumber dana lain yang sah

dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

(1) Perangkat Desa yang ada pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan,

tetap menjalankan tugas sesuai dengan Keputusan pengangkatannya,

dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Sekretaris Desa yang berstatus PNS tetap menjalankan tugasnya

sebagai Sekretaris Desa sesuai dengan Surat Keputusan

pengangkatannya sebagai PNS kecuali :

1. terbukti melakukan tindakan yang melanggar disiplin PNS

dapat dikenakan sanksi dan dimutasi sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan berdasarkan usulan Kepala

Desa dengan persetujuan tertulis dari BPD dan Camat.;

2. mengajukan permohonan mutasi secara pribadi yang disetujui

oleh Kepala Desa dan diusulkan oleh Camat kepada Bupati.

b. Sekretaris Desa non PNS dan Perangkat Desa lainnya tetap

menjalankan tugas dan kewajibannya, serta melekat segala hak

dalam jabatannya sampai dengan batas usia masa jabatannya

sesuai dengan Keputusan pengangkatannya.

c. PNS yang melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa tetap

menjalankan tugas sebagai Sekretaris Desa sampai dengan

dilantiknya Sekretaris Desa baru yang diangkat berdasarkan

Peraturan Bupati ini;

d. PNS yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf

c tetap menjadi Sekretaris Desa apabila Kepala Desa masih

menghendaki dan tidak ada penugasan lain dari Bupati.

29

(2) Perangkat Desa yang melaksanakan tugas Perangkat Desa lain tetap

melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Perangkat Desa sampai

dengan dilantiknya Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini.

(3) Untuk pertama kali pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan

Peraturan Bupati ini, dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan

ketentuan:

a. telah menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan

pelaksanaannya;

b. telah melakukan penyesuaian jabatan Perangkat Desa yang masih

aktif sesuai dengan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada

huruf a dengan keputusan Kepala Desa.

c. telah menetapkan kekosongan jabatan Perangkat Desa dengan

Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(4) Proses pengangkatan Perangkat Desa bagi Desa-desa yang terdapat

kekosongan jabatan Perangkat Desa harus sudah selesai dilaksanakan

paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati

ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati

Klaten Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tatacara

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang

Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007 Nomor 18) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

30

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 22 Februari 2018 BUPATI KLATEN,

Cap

Ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 22 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

Ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 6

Mengesahkan

Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya

a.n BUPATI KLATEN

SEKRETARIS DAERAH

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap

ttd

BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum

Pembina Tk. I

NIP. 19600530 198901 1 001

LAMPIRAN I


NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN

KLATEN NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA

PENGANGKATAN DAN

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA

ESA

SURAT PERNYATAAN

BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Agama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa..

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila

ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.........................., ..........................

Yang Membuat Pernyataan

.......................................

Materai

Rp. 6.000,00

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN

PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

SURAT PERNYATAAN

MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG

DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN

DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

DAN BHINEKA TUNGGAL IKA


N a m a :

Jenis Kelamin :

Agama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh dan

mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia

Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.


ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan

hukum yang berlaku.

.........................., ...........................

Yang Membuat Pernyataan

.......................................

Materai

Rp. 6.000,00

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN BERDOMISILI DI DESA

SETEMPAT SEJAK DILANTIK SEBAGAI PERANGKAT DESA

SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN BERDOMISILI DI DESA SETEMPAT SEJAK DILANTIK

SEBAGAI PERANGKAT DESA


N a m a :

Jenis Kelamin :

Agama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup berdomisili dengan

pindah penduduk ke desa …… apabila diangkat sebagai Perangkat Desa ……..

selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diangkat.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diangkat saya tidak

berdomisili dengan pindah penduduk ke desa ……. maka saya bersedia

diberhentikan sebagai Perangkat Desa …….


ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan

hukum yang berlaku.

.........................., ...........................

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

.......................................

BUPATI KLATEN,

Cap Ttd

SRI MULYANI

Materai

Rp. 6.000,00 Mengesahkan


a.n BUPATI KLATEN

SEKRETARIS DAERAH

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap

ttd


Pembina Tk. I

NIP. 19600530 198901 1 001

LAMPIRAN II


NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN



TENTANG TATA CARA

PENGANGKATAN DAN


FORMAT KEPUTUSAN TP3D TENTANG PENETAPAN CALON PERANGKAT

DESA

TIM PENCALONAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

DESA ……………… KECAMATAN …………………

KABUPATEN KLATEN

Sekretariat : .......... Telp ......... Kode Pos .................

KEPUTUSAN KETUA TIM PENCALONAN PENGANGKATAN

PERANGKAT DESA ................

NOMOR ........ TAHUN .........

TENTANG

PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA …. KECAMATAN ….

KABUPATEN KLATEN

KETUA TIM PENCALONAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

................ ,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pengangkatan

Perangkat Desa ………… Kecamatan …………, maka perlu

menetapkan Calon Perangkat Desa …. yang berhak untuk

mengikuti penyaringan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud

tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Tim

Pencalonan Penetapan Perangkat Desa ………… Kecamatan

………… tentang Pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat

Desa ………… Kecamatan ………… Kabupaten Klaten.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;


Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia


Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);



2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia



dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang

Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 5 ) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja

Pemerintahan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor ...

, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor

........);

9. Peraturan Bupati Klaten Nomor ... Tahun 2018 tentang

Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten

Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan edan

Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten

Klaten Tahun 2018 Nomor …);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Calon Perangkat Desa ………… Kecamatan …………

Kabupaten Klaten, dengan daftar sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU Keputusan ini berhak mengikuti tahapan

penyaringan Perangkat Desa selanjutnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa ......................

pada tanggal ...............................

KETUA TIM PENCALONAN

PENGANGKATAN PERANGKAT

DESA ...................................

.........................................

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA TIM

PENCALONAN PENGANGKATAN

PERANGKAT DESA

................................................

NOMOR ……………………...........

TENTANG

......................................

DAFTAR CALON PERANGKAT DESA

DESA ………… KECAMATAN …………

KABUPATEN KLATEN

NO NAMA JABATAN YANG

DILAMAR KETERANGAN

1

2

3

4

5

dst

KETUA TIM PENCALONAN

PENGANGKATAN PERANGKAT

DESA ...................................

………………………………..

BUPATI KLATEN,

Cap Ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan


a.n BUPATI KLATEN

SEKRETARIS DAERAH

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap

ttd


Pembina Tk. I

NIP. 19600530 198901 1 001

LAMPIRAN III


NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN



TENTANG TATA CARA

PENGANGKATAN DAN


A. FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA


DESA ……. KECAMATAN …… KABUPATEN KLATEN

BERITA ACARA

Nomor : ............

Pada hari ini ………… tanggal ………… bulan ………… tahun …………, kami Tim Pencalonan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa …………, Kecamatan

…………, Kabupaten Klaten telah dilaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus Bakal Calon Perangkat Desa, Desa …………, Kecamatan …………, Kabupaten Klaten

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor ........ Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut : 1. Jumlah pendaftar lowongan Perangkat Desa jabatan ………………….

sebanyak ..... orang 2. Persyaratan administrasi yang diadakan penelitian meliputi :

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Tanda Penduduk

dan/atau Kartu Keluarga, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; b. fotokopi ijazah pendidikan tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir

yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; c. fotokopi akte kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang

dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak

terganggu jiwa/ingatannya dari dokter pemerintah;

f. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah; g. izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS;

h. izin tertulis dari pimpinan atau instansi yang berwenang bagi anggota

TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD;

i. surat pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa dan Camat bagi Perangkat Desa dan anggota BPD;

j. fotokopi Keputusan Bupati tentang Pemberhentian bagi Kepala Desa;

k. fotokopi sertifikat/ijazah pendidikan bidang komputer dilegalisir pejabat/lembaga yang berwenang bagi yang memiliki;

l. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon di atas kertas bermaterai cukup, yang terdiri dari :

1. pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; dan

3. pernyataan kesanggupan berdomisili di desa setempat sejak dilantik


m. pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm.

3. Setelah diadakan penelitian persyaratan administrasi maka jumlah pendaftar yang memenuhi syarat dan dan ditetapkan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa serta berhak mengikuti ujian penyaringan Perangkat Desa

berupa ujian tertulis sebanyak ………… orang, dengan daftar nama sebagaimana terlampir.

4. Jumlah bakal calon / pelamar yang mengundurkan diri : ………… orang. 5. Jumlah bakal calon / pelamar yang tidak memenuhi syarat : ……… orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

..........................., ...........................


DESA ………… KECAMATAN…………

KABUPATEN KLATEN

Ketua Sekretaris

.................................................... ....................................................

Seksi

………………………..,

....................................................

LEMBAR PENELITIAN

BERKAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERSYARATAN

BAKAL CALON PERANGKAT DESA


KABUPATEN KLATEN TAHUN

NO JENIS PERNYATAAN KRITERIA

KET. MS TMS BTL

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga,

yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

2. Fotokopi ijazah pendidikan tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir

yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

3. Fotokopi akte kelahiran atau Surat

Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang

berwenang

4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian

5. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya dari

dokter pemerintah

6. Surat keterangan bebas narkoba dari

rumah sakit pemerintah

7. Izin tertulis dari Pejabat Pembina

Kepegawaian bagi PNS

8. Izin tertulis dari pimpinan atau

instansi yang berwenang bagi anggota TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD

9. Surat pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa dan Camat bagi

Perangkat Desa dan anggota BPD

10. Fotokopi Keputusan Bupati tentang

Pemberhentian bagi Kepala Desa

11. Fotokopi sertifikat/ijazah pendidikan bidang komputer dilegalisir

pejabat/lembaga yang berwenang

12. Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

13. Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan

dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika

14 Pernyataan kesanggupan berdomisili di desa setempat sejak dilantik

sebagai Perangkat Desa

15. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4

x 6 cm

Keterangan :

MS : Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

BTL : Berkas Tidak Lengkap

..........................., ...........................



KABUPATEN KLATEN

Ketua Sekretaris

.................................................... ....................................................

Seksi

………………………..,

....................................................

B. BERITA ACARA HASIL UJIAN DAN PRAKTEK KOMPUTER CALON

PERANGKAT DESA



KABUPATEN KLATEN

Sekretariat : ……… (ditulis alamat kantor sekretariat ) Telpon …… Kode Pos ….

BERITA ACARA

Nomor : …………

Pada hari ini ………… tanggal ………… bulan ………… tahun …………, kami Tim Pencalonan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa …………, Kecamatan …………,

Kabupaten Klaten telah dilaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan Seleksi Tertulis Bakal Calon Perangkat Desa, Desa …………, Kecamatan

…………, Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor ………… Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan

Pemberhentian Perangkat Desa, sebagai berikut :

1. Jumlah bakal calon Perangkat Desa yang mengikuti ujian dan praktek komputer sebanyak ..... orang.

2. Setelah dilaksanakan ujian dan praktek komputer hasilnya sebagai berikut sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

...........................,...........................

TIM PENCALONAN PENGANGKATAN PERANGKAT


KABUPATEN KLATEN

Ketua Sekretaris

.................................................... ....................................................

Seksi

………………………,

....................................................

HASIL UJIAN DAN PRAKTEK KOMPUTER CALON PERANGKAT DESA


KABUPATEN KLATEN

NO NAMA JUMLAH NILAI KETERANGAN

1

2

3

4

5

dst

...........................,...........................

TIM PENCALONAN PENGANGKATAN PERANGKAT


KABUPATEN KLATEN

Ketua Sekretaris

.................................................... ....................................................

Seksi

………………………,

....................................................

BUPATI KLATEN,

Cap

Ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan


a.n BUPATI KLATEN

SEKRETARIS DAERAH

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap

ttd


Pembina Tk. I

NIP. 19600530 198901 1 001

LAMPIRAN IV


NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KLATEN NOMOR 14

TAHUN 2017 TENTANG TATA

CARA PENGANGKATAN DAN

PEMBERHENTIAN PERANGKAT

DESA

REKOMENDASI TERTULIS CAMAT TERHADAP PENGANGKATAN PERANGKAT

DESA

KOP KECAMATAN

REKOMENDASI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Nomor : ...............

Memperhatikan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor Peraturan Daerah Kabupaten

Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor ...

, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor ........);

2. Peraturan Bupati Klaten Nomor….Tahun 2018 tentang Pedoman

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah

Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor ... );

3. Surat Kepala Desa ............... Kecamatan ............... Nomor : ...............

tanggal ............... perihal …… (konsultasi pengangkatan Calon Perangkat

Desa);

Memberikan Rekomendasi kepada :

Nama :

Jenis Kelamin :

Agama :

Tempat / Tgl. Lahir :

Pendidikan :

Alamat :

Untuk diangkat sebagai Perangkat Desa ............... Jabatan ............... (nama

jabatannya) dengan Keputusan Kepala Desa ............... tentang Pengangkatan

saudara ............... sebagai ............... Desa ............... Kecamatan ...............

Kabupaten Klaten.

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

…………………, ………………………….

CAMAT ……………

………………………………

BUPATI KLATEN,

Cap

Ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan


a.n BUPATI KLATEN

SEKRETARIS DAERAH

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap

ttd


Pembina Tk. I

NIP. 19600530 198901 1 001

LAMPIRAN V


NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN



TENTANG TATA CARA

PENGANGKATAN DAN


A. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENYESUAIAN JABATAN

PERANGKAT DESA

KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA ................

NOMOR ........ TAHUN .........

TENTANG

PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA …. KECAMATAN ….

KABUPATEN KLATEN

KEPALA DESA ….................,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Klaten

Nomor ... Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017

Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa,

disebutkan penyesuaian jabatan Perangkat Desa yang masih

ada sesuai dengan tugas, fungsi dan kemampuan masing-

masing berdasarkan struktur organisasi dan tatakerja

Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa

...... tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa ..........

Kecamatan .......... Kabupaten Klaten;
















5679);












5717);



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015



tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan

Desa;





........);



Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa .................. Kecamatan

..................... Kabupaten Klaten sebagaimana tersebut dalam

Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penyesuaian Jabatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU

Keputusan ini, dipergunakan sebagai dasar untuk :

a. Pelaksanaan tugas sebagai Perangkat Desa sesuai dengan

jabatannya; dan

b. Pemberian Penghasilan Tetap Perangkat Desa.


Ditetapkan di ...........................

pada tanggal ...........................

KEPALA DESA ........................

...............................................

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR ……..

TENTANG

PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA ….

KECAMATAN …........ KABUPATEN KLATEN

PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA YANG MASIH AKTIF

NO NAMA TEMPAT/TGL LAHIR JABATAN LAMA JABATAN BARU KETERANGAN

1.

KEPALA DESA ..............

.....................................

B. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN JABATAN

PERANGKAT DESA YANG KOSONG

KABUPATEN KLATEN


NOMOR ........ TAHUN .........

TENTANG

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

DI DESA …. KECAMATAN ….

KABUPATEN KLATEN

KEPALA DESA ….................,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Klaten

Nomor ... Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017

Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa,

disebutkan bahwa Penetapan Jabatan Perangkat Desa Yang

Kosong ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;


dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa

...... tentang Kekosongan Jabatan Perangkat Desa ..........

Kecamatan .......... Kabupaten Klaten;
















5679);












5717);









Desa;





........);






MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kekosongan Jabatan Perangkat Desa .................. Kecamatan

..................... Kabupaten Klaten sebagaimana tersebut dalam

Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kekosongan Jabatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU

Keputusan ini, dipergunakan sebagai dasar untuk proses

pengangkatan Perangkat Desa.


Ditetapkan di ...........................

pada tanggal ...........................

KEPALA DESA ........................

...............................................

LAMPIRAN


NOMOR ……..

TENTANG

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT

DESA DI DESA …….KECAMATAN …….

KABUPATEN KLATEN

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT

DESA DI DESA …….KECAMATAN …….KABUPATEN KLATEN

NO DESA JABATAN YANG KOSONG KETERANGAN

1.

KEPALA DESA ................

.....................................

C. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PENCALONAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KABUPATEN KLATEN


NOMOR ........ TAHUN .........

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCALONAN PENGANGKATAN PERANGKAT

DESA …. KECAMATAN ….

KABUPATEN KLATEN

KEPALA DESA ….................,

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan

Pengangkatan Perangkat Desa ………… Kecamatan …………,

maka perlu dibentuk Tim Pencalonan Pengangkatan

Perangkat Desa.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud

tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa

………… Kecamatan ………… tentang Pembentukan Tim

Pengangkatan Perangkat Desa ………… Kecamatan …………

Kabupaten Klaten.
















5679);












5717);









Desa;





........);






MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencalonan Pengangkatan Perangkat Desa

………… Kecamatan ………… Kabupaten Klaten, dengan

susunan Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran

keputusan Ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini,

mempunyai tugas :

a. menyusun dan mengajukan rencana anggaran biaya

proses pengangkatan Perangkat Desa;

b. melaksanakan sosialisasi kepada warga masyarakat;

c. mengumumkan kekosongan dan pembukaan

pendaftaran Perangkat Desa kepada warga masyarakat;

d. menerima dan meneliti kelengkapan administrasi berkas

lamaran Calon Perangkat Desa;

e. mengumumkan Calon Perangkat Desa yang memenuhi

persyaratan dan berhak untuk mengikuti ujian Calon

Perangkat Desa;

f. melaksanakan ujian Calon Perangkat Desa bekerjasama

dengan lembaga pendidikan tinggi;

g. menetapkan jadual, waktu dan tempat pelaksanaan ujian

Calon Perangkat Desa;

h. mengumumkan ujian Calon Perangkat Desa; dan

i. membuat berita acara hasil ujian Calon Perangkat Desa

serta melaporkan kepada Kepala Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud

Diktum KESATU Keputusan Ini bertanggung jawab kepada

Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa ………… Tahun Anggaran …………

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa ......................

pada tanggal ...............................

KEPALA DESA ........................

.........................................

LAMPIRAN


NOMOR ..................

TENTANG

..........................

SUSUNAN TIM PENCALONAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA …………

KECAMATAN ………… KABUPATEN KLATEN TAHUN …………

NO NAMA UNSUR KEUDUDKAN

DALAM TIM KETERANGAN

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

KEPALA DESA ........................

.........................................

D. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT

DESA

KABUPATEN KLATEN


NOMOR ........ TAHUN .........

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA … SEBAGAI …. (nama jabatan) ….

DESA ….. KECAMATAN ….

KABUPATEN KLATEN

KEPALA DESA ….................,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Camat ………… Nomor :

………… Tanggal …………, Saudara ………… untuk diangkat

sebagai Perangkat Desa ………… Jabatan ………… (nama

jabatannya), maka perlu mengangkat Saudara …………,

sebagai ………… (nama jabatannya) Desa …………

Kecamatan ………… Kabupaten Klaten ;


dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Desa;
















5679);












5717);









Desa;





........);






MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat :

Nama :

Jenis Kelamin :

Agama :

Tempat / Tgl. Lahir :

Pendidikan :

Alamat :

Sebagai ............... (nama jabatannya), Desa ...............,

Kecamatan ..............., Kabupaten Klaten.

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU

Keputusan ini, diberikan penghasilan tetap dan tunjangan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Masa Jabatan Perangkat sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU Keputusan ini adalah sampai dengan usia 60 (enam

puluh) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di ...............................

pada tanggal ...............................

KEPALA DESA ........................

...............................................

E. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN STAF

PERANGKAT DESA

KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA ................ NOMOR …………

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA ………… SEBAGAI STAF ………… (nama

jabatannya)

KEPALA DESA …………,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Desa,

maka dipandang perlu mengangkat Saudara …………sebagai

Staf ………… (nama jabatannya) Desa ………… Kecamatan

………… Kabupaten Klaten;


pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa

…………;
















5679);












5717);









Desa;





........);






MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara ………… sebagai Staf …………

(nama jabatannya) Desa ………… Kecamatan …………

Kabupaten Klaten.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan

sebesar Rp. …………… setiap bulannya.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di .......................

pada tanggal .........................


......................................

F. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN

SEMENTARA PERANGKAT DESA

KABUPATEN KLATEN


NOMOR …………

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA SAUDARA ………… DARI ………… (nama

jabatannya)


Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi Camat ………… Nomor :

………… tanggal …………, Saudara ………… untuk

diberhentikan sementara dari Jabatan ………… (nama

jabatannya), maka perlu memberhentikan Sementara

Saudara …………, dari ………… (nama jabatannya) Desa

………… Kecamatan ………… Kabupaten Klaten;



…………;
















5679);












5717);


tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat







Desa;





........);






MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan sementara Saudara ………… dari

jabatan ………… (nama jabatannya) Desa …………

Kecamatan ………… Kabupaten Klaten.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberhentikan sementara

diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sebesar 50%

(lima puluh persen).


ditetapkan.

Ditetapkan di .......................

pada tanggal .........................


......................................

G. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN

PERANGKAT DESA

KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA ................ NOMOR …………

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA ............... DARI ...............(nama jabatannya)

KEPALA DESA ...............,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi Camat ............... Nomor :

............... tanggal ............... Saudara ............... untuk

diberhentikan sebagai Perangkat Desa ............... Jabatan

............... (nama jabatannya), maka perlu memberhentikan

Saudara ..............., dari ............... (nama jabatannya) Desa

............... Kecamatan ............... Kabupaten Klaten;



...............;
















5679);












5717);









Desa;





........);






MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara ............... dari

jabatan ............... Desa ............... Kecamatan ................

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diucapkan terima kasih atas

pengabdian dan jasa-jasanya selama mengabdikan diri

kepada Pemerintah Desa ............... Kecamatan ...............

Kabupaten Klaten.


ditetapkan.

Ditetapkan di ........................

pada tanggal .........................

KEPALA DESA .....................,

..............................................

BUPATI KLATEN,

Cap

Ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan


a.n BUPATI KLATEN

SEKRETARIS DAERAH

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap

ttd


Pembina Tk. I

NIP. 19600530 198901 1 001

LAMPIRAN VI


NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN



TENTANG TATA CARA

PENGANGKATAN DAN


FORMAT SURAT TUGAS PELAKSANA TUGAS

DESA………………….KECAMATAN……………………

KABUPATEN KLATEN

Alamat : .......... Telp ......... Kode Pos .................

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : …………

Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017


(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor ... ,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor ........);

2. Peraturan Bupati Klaten Nomor ... Tahun 2018 tentang Pedoman

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14

Tahun 2017 Tentang Pengangkatan edan Pemberhentian

Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017

Nomor …);

3. Keputusan Kepala Desa ………… Kecamatan ………… Nomor :

………… tanggal ………… tentang Pemberhentian Saudara …………

dari ………… (nama jabatan) Desa ………… Kecamatan …………

Kabupaten Klaten.

Dengan ini Saya tugaskan kepada :

Nama : ...................................

Jabatan : Kepala ………… Desa ………… Kecamatan …………

Sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) ………… Desa ………… Kecamatan ………… Kabupaten

Klaten sampai dengan dilantiknya pejabat definitif jabatan ………… (nama jabatan)

Desa ………… Kecamatan ………….

Ditetapkan di ..........................

pada tanggal ...........................

Kepala Desa ..........................

.............................................

Tembusan Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;

2. Camat ...........; 3. Arsip.

BUPATI KLATEN,

Cap Ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan


a.n BUPATI KLATEN

SEKRETARIS DAERAH

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap

ttd


Pembina Tk. I

NIP. 19600530 198901 1 001

bupati klaten peraturan bupati klaten nomor 6 tahun...

Documents