BUPATI BANDUNGPROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa tanah yang difungsikansebagai lahan perkebunanmerupakan karunia dan rahmatAllah SWT, yang dianugerahkankepada Bangsa Indonesia, karenanyawajib disyukuri, dikelola, dandimanfaatkan secara optimal,berwawasan lingkungan,berkelanjutan dan terpadu, untuksebesar-besarnya kemakmuran dankesejahteraan rakyat secaraberkeadilan sesuai dengan prinsipdasar yang terkandung dalamPancasila dan Undang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;

2

b. bahwa usaha perkebunanmerupakan salah satu kegiatanekonomi yang berperan dalampeningkatan pendapatan masyarakatdan daerah, dan di wilayahKabupaten Bandung mempunyaipotensi yang besar dalampengembangan usaha perkebunandan industri perkebunan, sehinggaperlu dilakukan penataan,pengaturan, pembinaan danpengawasan serta pengendalianmelalui mekanisme sistem perizinanusaha perkebunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud pada huruf adan huruf b, maka perlumenetapkan Peraturan Daerahtentang Perizinan UsahaPerkebunan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan DasarPokok-Pokok Agraria (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun1960 Nomor104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia

3

Nomor 2043);

3. Undang–Undang Nomor 14 Tahun1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten DalamLingkungan Propinsi Jawa Barat(Berita Negara Tahun 1950),sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 4 Tahun1968 tentang PembentukanKabupaten Purwakarta danKabupaten Subang denganmengubah Undang–Undang Nomor14 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerahKabupaten Dalam LingkunganPropinsi Jawa Barat (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun1968 Nomor 31, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2851);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun1984 tentang Perindustrian(Lembaga Negara Republik IndonesiaTahun 1984 Nomor 22, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3274);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun1990 tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistem(Lembaran Negara RepubilikIndonesia Tahun 1990 Nomor 49,

4

Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3419);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun1992 tentang Sistem BudayaTanaman (Lembaran NegaraRepubilik Indonesia Tahun 1992Nomor 46, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor3476);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun1994 tentang Pengesahan UnitedNation Convention on BiologicalDiversity Konvensi PerserikatanBangsa-Bangsa mengenaiKeanekaragaman Hayati (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun1994 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3556);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan UsahaTidak Sehat (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999Nomor 33, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor3817);

5

9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun1999 Tentang Kehutanan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 167, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3888) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-UndangNomor 19 Tahun 2004 tentangPenetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan menjadiUndang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004Nomor 86, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia 4412);

10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun2003 tentang Badan Usaha MilikNegara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 70, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4297);

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun2004 tentang Sumber Daya Air(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 32,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4377);

6

12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun2004 tentang Perkebunan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 85, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4411);

13. Undang–Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah beberapakalidiubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua atasUndang–Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);

14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun2007 tentang Penanaman Modal(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor67,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4724);

7

15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4725);

16. Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 106,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4756);

17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4846);

18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5059);

8

19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13Tahun 1995 tentang Izin UsahaIndustri (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1995 Nomor 25,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3596);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 40Tahun 1996 tentang Hak GunaUsaha, Hak Guna Bangunan, danHak Guna Pakai Atas Tanah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1996 Nomor 58,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3643);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 44Tahun 1997 tentang Kemitraan(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1997 Nomor 97,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3718);

9

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79Tahun2005 tentang PedomanPembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor165,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemrintahan antaraPemerintah, Pemerintah DaerhProvinsi dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4737);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara

10

Republik Indonesia Nomor 5285);

27. Peraturan Menteri PertanianRepublik Indonesia Nomor.98/Permentan/OT.140/9/2013tentang Pedoman Perizinan UsahaPerkebunan;

28. Peraturan Daerah Provinsi JawaBarat Nomor 8 Tahun 2013 tentangPedoman PenyelenggaraanPerkebunan;

29. Peraturan Daerah KabupatenBandung Nomor 17 Tahun 2007tentang Urusan PemerintahKabupaten Bandung (LembaranDaerah Kabupaten Bandung Tahun2007 Nomor 17);

30. Peraturan Daerah KabupatenBandung Nomor 20 Tahun 2007tentang Pembentukan OrganisasiDinas Kabupaten Bandung(Lembaran Daerah KabupatenBandung Tahun 2007 Nomor 20)sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan PeraturanDaerah Kabupaten Bandung Nomor23 Tahun 2012 tentang PerubahanKetiga atas Perubahan DaerahKabupaten Bandung Nomor 20Tahun 2007 tentang PembentukanOrganisasi Dinas Daerah KabupatenBandung (Lembaran DaerahKabupaten Bandung Tahun 2012Nomor 23);

11

31. Peraturan Daerah KabupatenBandung Nomor 12 Tahun 2013tentang Partisipasi Masyarakat DanKeterbukaan Informasi Publik DalamPenyelenggaraan Pemerintahan DiKabupaten Bandung (LembaranDaerah Kabupaten Bandung Tahun2013 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANGPEDOMAN PERIZINAN USAHAPERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksuddengan:

12

1. Kabupaten adalah KabupatenBandung.

2. Pemerintahan Daerah adalahpenyelenggaraan urusanpemerintahan oleh pemerintahdaerah dan DPRD menurut asasotonomi dan tugas pembantuandengan prinsip otonomi seluas–luasnya dalam publik dan prinsipNegara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalamUndang–Undang Dasar NegaraRepubik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalahPemerintah Kabupaten Bandung.

4. Bupati adalah Bupati Bandung.5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

yang selanjutnya disingkat DPRDadalah Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Bandung.

6. Dinas adalah Dinas Teknis yangbertanggung jawab di BidangPerkebunan Kabupaten Bandung.

7. Kepala Dinas adalah Kepala DinasTeknis yang bertanggung jawab diBidang Perkebunan KabupatenBandung.

13

8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yangselanjutnya disebut PTSP adalahkegiatan penyelenggaraan perizinandan nonperizinan berdasarkanpendelegasian atau pelimpahanwewenang dari Lembaga atauInstansi yang memiliki kewenanganperizinan dan nonperizinan yangproses pengelolaannya dimulai daritahap permohonan sampai dengantahap terbit dokumen yang dilakukandalam satu tempat.

9. Instansi Penyelenggara PelayananTerpadu Satu Pintu yang selanjutnyadisebut Instansi Penyelenggara PTSPadalah Instansi yang ditetapkansebagai penyelenggara PelayananTerpadu Satu Pintu BidangPenanaman Modal di KabupatenBandung yang mendapatpendelegasian wewenang pemberianperizinan dan nonperizinan atasurusan pemerintahan di bidangpenanaman modal dari Bupatikepada Kepala InstansiPenyelenggara PTSP.

14

10. Perkebunan adalah segala kegiatanyang mengusahakan tanamantertentu pada tanah dan/atau mediatumbuh lainnya dalam ekosistemyang sesuai,mengolah danmemasarkan barang dan jasa hasiltanaman tersebut,dengan bantuanilmu pengetahuan danteknologi,permodalan sertamanajemen untuk mewujudkankesejahteraan bagi pelaku usahaperkebunan dan masyarakat.

11. Usaha Perkebunan adalah usahayang menghasilkan barang dan/ataujasa perkebunan.

12. Usaha Budidaya TanamanPerkebunan adalah serangkaiankegiatan pengusahaan tanamanperkebunan yang meliputi kegiatanpra-tanam, penanaman,pemeliharaan tanaman,pemanenandan sortasi termasuk perubahan jenistanaman, dan diversifikasi tanaman.

13. Usaha Industri Pengolahan HasilPerkebunan adalah serangkaiankegiatan penanganan danpemrosesan yang dilakukan terhadaphasil tanaman perkebunan yangditujukan untuk mencapai nilaitambah yang lebih tinggi danmemperpanjang daya simpan.

15

14. Pelaku Usaha Perkebunan adalahpekebun dan perusahaanperkebunan yang mengelola usahaperkebunan.

15. Pekebun adalah perorangan wargaNegara Indonesia yang melakukanusaha perkebunan dengan skalausaha tidak mencapai skala tertentu.

16. Perusahaan Perkebunan adalahbadan hukum yang didirikanmenurut hukum Indonesia danberkedudukan di Indonesia yangmengelola usaha perkebunan denganskala tertentu.

17. Kelompok (group) PerusahaanPerkebunan adalah kumpulan badanusaha perkebunan yang satusamalain mempunyai kaitan dalamhal kepemilikan, kepengurusan,dan/atau hubungan keuangan.

18. Skala Tertentu adalah skala usahaperkebunan yang didasarkan padaluasan lahan usaha,jenis tanaman,teknologi, tenagakerja,modaldan/atau kapasitaspabrik yang diwajibkan memiliki izinusaha.

16

19. Izin Usaha Perkebunan untukBudidaya yang selanjutnya disebutIUP-B adalah izin tertulis dari Pejabatyang berwenang dan wajib dimilikioleh perusahaan perkebunan yangmelakukan usaha budidayaperkebunan yang lokasi lahanbudidaya berada di wilayahkabupaten Bandung.

20. Izin Usaha Perkebunan untukPengolahan yang selanjutnya disebutIUP-P adalah izin tertulis dari Pejabatyang berwenang dan wajib dimilikioleh perusahaan perkebunan yangmelakukan usaha yang lokasi lahansumber bahan baku berada diwilayah kabupaten Bandung.

21. Izin Usaha Perkebunan yangselanjutnya disebut IUP adalah izintertulis dari Pejabat yang berwenangdan wajib dimiliki oleh perusahaanperkebunan yang melakukan usahabudidaya perkebunan danterintegrasi dengan usaha industripengolahan hasil perkebunan yanglokasi lahan budidaya dan/atausumber bahan baku berada diwilayah kabupaten Bandung.

22. Surat Tanda Daftar UsahaPerkebunan untuk Budidaya yangselanjutnya disebut STD-B adalahketerangan budidaya yang diberikankepada pekebun.

17

23. Surat Tanda Daftar UsahaPerkebunan untuk IndustriPengolahan Hasil Perkebunan yangselanjutnya disebut STD-P adalahketerangan industri yang diberikankepada pekebun.

24. Penanaman Modal Dalam Negeriadalah kegiatan menanam modaluntuk melakukan usaha diwilayahNegara Republik Indonesia yangdilakukan oleh penanam modaldalam negeri dengan menggunakanmodal dalam negeri.

25. Penanaman Modal Asing adalahkegiatan menanam modal untukmelakukan usaha di wilayah negaraRepublik Indonesia yang dilakukanoleh penanam modal asing, baik yangmenggunakan modal asingsepenuhnya maupun yangberpatungan dengan penanam modaldalam negeri.

26. Perencanaan PembangunanPerkebunan Kabupaten adalahrencana strategis pembangunanperkebunan kabupaten/kota 5 (lima)tahunan yang merupakan penjabaranPerencanaan PembangunanPerkebunan Provinsi yang ditetapkanoleh bupati.

18

27. Diversifikasi Usaha adalahpenganekaragaman usaha untukmemaksimalkan keuntungan denganmengutamakan usaha di bidangperkebunan.

Pasal 2

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagaidasar hukum dalam pemberianpelayanan perizinandanpelaksanaan kegiatan UsahaPerkebunan, dengan tujuan untukmemberikan perlindungan,pemberdayaan Pelaku UsahaPerkebunan secara berkeadilan danmemberikan kepastian dalam UsahaPerkebunan.

(2) Ruang lingkup Peraturan inimeliputi :a. jenis dan perizinan usaha

perkebunan;b. syarat dan tata cara

permohonan izin usahaperkebunan;

c. kemitraan;d. perubahan luas lahan, jenis

tanaman, dan/atau perubahankapasitas pengolahan,sertadiversifikasi usaha;

e. kewajiban Perusahaan

19

Perkebunan;f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

JENIS DAN PERIZINAN USAHAPERKEBUNAN

Pasal 3

(1) Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas:a. Usaha Budidaya Tanaman

Perkebunan;b. Usaha Industri Pengolahan Hasil

Perkebunan; danc. Usaha Perkebunan yang

terintegrasi antara budidayadengan industri pengolahanhasil perkebunan.

(2) Usaha Perkebunan sebagaimanadimaksud pada ayat(1) dapatdilakukan di seluruh Kabupaten olehPelaku Usaha Perkebunan,sesuaiPerencanaan PembangunanPerkebunan kabupaten.

Pasal 4

Badan hukum asing atau peroranganwarga negara asing yang melakukanUsaha Perkebunan wajib bekerjasamadengan Pelaku Usaha Perkebunan diKabupaten dengan membentuk badan

20

hukum Indonesia dan berkedudukan diKabupaten Bandung.

Pasal 5

(1) Usaha Budidaya TanamanPerkebunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (1) huruf adengan luas lahannya kurang dari25 (dua puluh lima) hektar.

(2) Usaha Budidaya TanamanPerkebunan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) didaftarkan kepadaBupati melalui InstansiPenyelenggara PTSP.

(3) Pendaftaran Usaha BudidayaTanaman Perkebunan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) palingkurang berisi :a. keterangan pemilik dan data

kebun;

b. data identitas dan domisilipemilik;

c. pengelola kebun;

d. lokasikebun;

e. status kepemilikan tanah;

f. luas areal;

g. jenis tanaman;

h. produksi;

i. asal benih;

21

j. jumlah pohon;

k. pola tanam;

l. jenis pupuk;

m. mitra pengolahan;

n. jenis/tipe tanah;dan

o. tahun tanam.

(4) Usaha Budidaya TanamanPerkebunan yang sudah didaftarsebagaimana dimaksud padaayat(2) diberikan STD-B oleh Bupatisesuai format seperti tercantumdalam Lampiran I yang merupakanbagian tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah ini.

(5) STD-B sebagaimana dimaksud padaayat(3) berlaku selama UsahaBudidaya Tanaman Perkebunanmasih dilaksanakan.

Pasal 6

(1) Usaha Industri Pengolahan HasilPerkebunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (1) huruf bdengan kapasitas kurang dari bataspaling rendah seperti tercantumdalam Lampiran II yang merupakanbagian tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah ini.

22

(2) Usaha Industri Pengolahan HasilPerkebunan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) didaftarkan kepadaBupati melalui InstansiPenyelenggara PTSP.

(3) Pendaftaran Usaha IndustriPengolahan Hasil Perkebunansebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling kurang berisi:

a. data identitas dan domisilipemilik;

b. lokasi;

c. kapasitas produksi;

d. jenis bahan baku;

e. sumber bahan baku;

f. jenis produksi; dan

g. tujuan pasar.

(4) Usaha Industri Pengolahan HasilPerkebunan yang terdaftarsebagaimana dimaksud pada ayat(2) diberikan STD-P sesuai formatseperti tercantum dalam LampiranIII yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Daerahini.

23

(5) STD-P sebagaimana dimaksud padaayat (3) berlaku selama UsahaIndustri Pengolahan HasilPerkebunan masih dilaksanakan.

(6) STD-B dan STD-P yang diterbitkanoleh bupati di catat dan dibuatrekapitulasi harus dilaporkanpaling kurang 6 (enam) bulan sekalikepada Menteri Pertanian melaluiDirektur Jenderal dan GubernurProvinsi.

Pasal 7

Perizinan Usaha Perkebunan terdiri atasIUP-B, IUP-P dan IUP.

Pasal 8

Usaha Budidaya Tanaman Perkebunandengan luas 25 (dua puluh lima) hektaratau lebih wajib memiliki IUP-B.

Pasal 9

Usaha Industri Pengolahan HasilPerkebunan dengan kapasitas samaatau melebihi kapasitas paling rendahunit pengolahan hasil perkebunanseperti tercantum dalam Lampiran IVyang merupakan bagian tidak

24

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,wajib memiliki IUP-P.

Pasal 10

(1) Usaha Budidaya Tanaman tehdengan luas 240 hektar atau lebih,wajib terintegrasi dalam hubungandenganUsaha Industri PengolahanHasil Perkebunan.

(2) Usaha Budidaya TanamanPerkebunan yang terintegrasidenganUsaha Industri PengolahanHasil Perkebunan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), wajibmemiliki IUP.

Pasal 11

(1) Usaha Industri Pengolahan HasilPerkebunan untuk mendapatkanIUP-P sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9, harus memenuhipenyediaan bahan baku palingrendah 20% (dua puluh per seratus)berasal dari kebun sendiri dankekurangannya wajib dipenuhi darikebun masyarakat/PerusahaanPerkebunan lain melalui kemitraanpengolahan berkelanjutan.

25

(2) Masyarakat/ perusahaanperkebunan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (1) yaitumasyarakat/ perusahaanperkebunan yang tidak memilikiunit pengolahan dan belummempunyai ikatan kemitraandenganUsaha Industri PengolahanHasil Perkebunan.

(3) Dalam hal Perusahaan Perkebunanyang memiliki IUP-P atau IUPmelakukan kemitraan dalampemenuhan kebutuhan bahan bakuyang mengakibatkan terganggunyakemitraan yang telah adasebagaimana dimaksud pada ayat(1), dikenai sanksi peringatantertulis 3 (tiga) kali dalam tenggangwaktu 4 (empat) bulan untukmelakukan perbaikan.

(4) Apabila peringatan ke-3sebagaimana dimaksud pada ayat(3) tidak dipenuhi, IUP-P atau IUPdicabut dan hak atas tanahdiusulkan kepada instansi yangberwenang untuk dibatalkan.

26

Pasal 12

(1) Kemitraan pengolahanberkelanjutan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)dilakukan untuk menjaminketersediaan bahan baku,terbentuknya harga pasar yangwajar, dan terwujudnyapeningkatan nilai tambah secaraberkelanjutan bagi Pekebun.

(2) Kemitraan PengolahanBerkelanjutan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukandalam bentuk perjanjian tertulisdan bermeterai cukup untuk jangkawaktu paling kurang10 (sepuluh)tahun sesuai format sepertitercantum dalam Lampiran V yangmerupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Daerahini.

(3) Isi perjanjian sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dapatditinjau kembali paling singkatsetiap 2 (dua) tahun sesuai dengankesepakatan.

27

Pasal 13

(1) Dalam hal suatu wilayahperkebunan swadaya masyarakatbelum ada Usaha IndustriPengolahan Hasil Perkebunan danlahan untuk penyediaan palingrendah 20 % (dua puluh perseratus)bahan baku dari kebun sendirisebagaimana dimaksud dalam Pasal11 tidak tersedia, dapat didirikanUsaha Industri Pengolahan HasilPerkebunan oleh PerusahaanPerkebunan.

(2) Perusahaan Perkebunansebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memiliki IUP-P.

(3) Untuk mendapatkan IUP-Psebagaimana dimaksud pada ayat(2), Perusahaan Perkebunan harusmemiliki pernyataanketidaktersediaan lahan dari dinasyang membidangi perkebunansetempat dan melakukan kerjasamadengan koperasi pekebun padawilayah sebagaimana dimaksudpada ayat (1).

28

Pasal 14

(1) Perusahaan Perkebunan yangmengajukan IUP-B atau IUP denganluas 250 (dua ratus lima puluh)hektar atau lebih, berkewajibanmemfasilitasi pembangunan kebunmasyarakat sekitar dengan luasanpaling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari luas areal IUP-B atauIUP.

(2) Kebun masyarakat yang difasilitasipembangunannya sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berada diluar areal IUP-B atau IUP.

(3) Kewajiban memfasilitasipembangunan kebun masyarakatsekitar sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mempertimbangkan:

a. ketersediaan lahan;

b. jumlah keluarga masyarakatsekitar yang layak sebagaipeserta; dan

c. kesepakatan antara PerusahaanPerkebunan dengan masyarakatsekitar dan diketahui kepaladinas.

(4) Masyarakat sekitar yang layak

29

sebagai peserta sebagaimanadimaksud pada ayat (2):

a. masyarakat yang lahannyadigunakan untukpengembangan perkebunan danberpenghasilan rendah sesuaiperaturan perundang-undangan;

b. harus bertempat tinggal disekitar lokasi IUP-B atau IUP;dan

c. sanggup melakukan pengelolaankebun.

(5) Masyarakat sekitar yang layaksebagai peserta sebagaimanadimaksud pada ayat (4) ditetapkanoleh Bupati berdasarkan usulandari camat setempat.

(6) Pelaksanaan fasilitasipembangunan kebun masyarakatoleh perusahaan penerima IUP-Batau IUP didampingi dan diawasioleh bupati melalui Dinas yangmeliputi perencanaan, pemenuhankewajiban dan keberlanjutanusaha.

(7) Bupati melalui Dinas danPerusahaan Perkebunan memberibimbingan kepada masyarakatsebagaimana dimaksud pada ayat

30

(4) untuk penerapan budidaya,pemanenan dan penanganan pascapanen yang baik.

Pasal 15

(1) Kewajiban memfasilitasipembangunan kebun masyarakatsekitar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 dilakukan denganmemanfaatkan kredit, bagi hasildan/atau bentuk pendanaan lainsesuai dengan kesepakatan danperaturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban memfasilitasipembangunan kebun masyarakatsekitar sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak diberlakukanterhadap badan hukum yangberbentuk koperasi.

Pasal 16

(1) IUP-B sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8, untuk 1 (satu)Perusahaan atau Kelompok (Group)Perusahaan Perkebunan diberikandengan batas paling luasberdasarkan jenis tanamansebagaimana tercantum dalamLampiran VI yang merupakanbagian tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah ini.

31

(2) IUP sebagaimana dimaksud dalamPasal 10 ayat (2), untuk 1 (satu)Perusahaan atau Kelompok (Group)Perusahaan Perkebunan diberikandengan batas paling luasberdasarkan jenis tanaman sepertitercantum dalam Lampiran VII yangmerupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Daerahini.

(3) Batas paling luas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)tidak berlaku untuk Badan UsahaMilik Negara, Badan Usaha MilikDaerah, Koperasi dan PerusahaanPerkebunan dengan statusperseroan terbuka (go public) yangsebagian besar sahamnya dimilikioleh masyarakat.

(4) Batas paling luas sebagaimanadimaksud pada ayat (3) merupakanjumlahdari izin usaha perkebunanuntuk 1 (satu) jenis tanamanperkebunan.

Pasal 17

IUP-B, IUP-P,atau IUP sebagaimana

32

dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 atauPasal 10 diberikan dan ditandatanganiolehBupati.

Pasal 18

(1) IUP-B, IUP-P, atau IUP berlakuselama perusahaan masihmelaksanakan kegiatan sesuaidengan baku teknis dan peraturanperundang-undangan.

(2) IUP-B,IUP-P, atau IUP sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diterbitkansesuai format seperti tercantumdalam Lampiran VIII, IX dan X yangmerupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Daerahini.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONANIZIN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 19

Untuk memperoleh IUP-B sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8, PerusahaanPerkebunan mengajukan permohonansecara tertulis dan bermeterai cukupkepada bupati melalui InstansiPenyelenggara PTSP, dilengkapipersyaratan sebagai berikut:

33

a. profil perusahaan meliputi aktapendirian dan perubahan terakhiryang telah terdaftar di KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia,komposisi kepemilikan saham,susunan pengurus dan bidang usahaperusahaan;

b. Nomor Pokok Wajib Pajak;c. izin gangguan;d. rekomendasi kesesuaian dengan

perencanaan pembangunanperkebunan provinsi dari gubernur;

e. izin lokasi yang dilengkapi dilengkapidengan peta digital calon lokasidengan skala 1:100.000 atau1:50.000 (cetak peta dan fileelektronik) sesuai dengan peraturanperundang-undangan dan tidakterdapat izin yang diberikan padapihak lain;

f. pertimbangan teknis ketersediaanlahan dari dinas yang membidangikehutanan, apabila areal yangdiminta berasal dari kawasan hutan;

g. rencana kerja pembangunan kebuntermasuk rencana fasilitasipembangunan kebun masyarakatsekitar, rencana tempat hasilproduksi akan diolah;

h. izin lingkungan;

34

i. pernyataan kesanggupan:1) memiliki sumber daya manusia,

sarana, prasarana dan sistemuntuk melakukan pengendalianOrganisme Pengganggu Tanaman(OPT);

2) memiliki sumber daya manusia,sarana, prasarana dan sistemuntuk melakukan pembukaanlahan tanpa bakar sertapengendalian kebakaran;

3) memfasilitasi pembangunankebun masyarakat sekitar sesuaiPasal 14 yang dilengkapi denganrencana kerja dan rencanapembiayaan; dan

4) melaksanakan kemitraan denganPekebun, karyawan danmasyarakat sekitar perkebunan;dengan menggunakan formatpernyataan seperti tercantumdalam Lampiran XI yangmerupakan bagian tidakterpisahkan dari PeraturanDaerah ini.

35

j. Surat Pernyataan dari Pemohonbahwa status PerusahaanPerkebunan sebagai usaha mandiriatau bagian dari Kelompok (Group)Perusahaan Perkebunan belummenguasai lahan melebihi bataspaling luas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16, denganmenggunakan format Pernyataanseperti tercantum dalam LampiranXII yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 20

Untuk memperoleh IUP-P sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9, PerusahaanPerkebunan mengajukan permohonansecara tertulis dan bermeterai cukupkepada bupati melalui PTSP, dilengkapipersyaratan sebagai berikut:a. profil perusahaan meliputi akta

pendirian dan perubahan terakhiryang telah terdaftar di KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia,komposisi kepemilikan saham,susunan pengurus dan bidang usahaperusahaan;

b. Nomor Pokok Wajib Pajak;c. izin gangguan;

36

d. rekomendasi kesesuaian denganperencanaan pembangunanperkebunan provinsi dari gubernur;

e. izin lokasi yang dilengkapi denganpeta digital calon lokasi dengan skala1:100.000 atau 1:50.000, dalamcetak peta dan file elektronik sesuaidengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izinyang diberikan pada pihak lain,kecuali lokasi yang diusulkan untukpendirian industri pengolahan hasilperkebunan;

f. jaminan pasokan bahan bakudengan menggunakan format sepertitercantum dalam lampiran V danlampiran XIII yang merupakanbagian tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah ini;

g. rencana kerja pembangunan usahaindustri pengolahan hasilperkebunan;

h. izin lingkungan;i. pernyataan kesediaan untuk

melakukan kemitraan denganmenggunakan format sepertitercantum dalam Lampiran XIV yangmerupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Daerah ini.

37

Pasal 21

Perusahaan Perkebunan mengajukanpermohonan secara tertulis danbermaterai cukup kepada Bupati melaluiInstansi Penyelenggara PTSP, dilengkapipersyaratan sebagai berikut:a. profil perusahaan meliputi akta

pendirian dan perubahan terakhiryang telah terdaftar di KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia,komposisi kepemilikan saham,susunan pengurus dan bidang usahaperusahaan;

b. Nomor Pokok Wajib Pajak;c. izin gangguan;d. rekomendasi kesesuaian dengan

perencanaan pembangunanperkebunan provinsi dari;

e. izin lokasi yang dilengkapi denganpeta digital calon lokasi dengan skala1:100.000 atau 1:50.000 (cetak petadan file elektronik) sesuai denganperaturan perundang-undangan dantidak terdapat izin yang diberikanpada pihak lain;

38

f. pertimbangan teknis ketersediaanlahan dari dinas yang membidangikehutanan, apabila areal yangdiminta berasal dari kawasan hutan;jaminan pasokan bahan baku denganmenggunakan format sepertitercantum dalam lampiran V danlampiran xiii yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari peraturan ini;

g. rencana kerja pembangunan kebundan unit pengolahan hasilperkebunan termasuk rencanafasilitasi pembangunan kebun untukmasyarakat sekitar;

h. izin lingkungan;i. pernyataan kesanggupan:

1) memiliki sumber daya manusia,sarana, prasarana dan sistemuntuk melakukan pengendalianOrganisme Pengganggu Tanaman(OPT);

2) memiliki sumber daya manusia,sarana, prasarana dan sistemuntuk melakukan pembukaanlahan tanpa bakar sertapengendalian kebakaran;

39

3) memfasilitasi pembangunankebun untuk masyarakat sekitarsesuai Pasal 14 yang dilengkapidengan rencana kerja danrencana pembiayaan; dan

4) melaksanakan kemitraan denganPekebun, karyawan danMasyarakat Sekitar perkebunan.dengan menggunakan formatPernyataan seperti tercantumdalam Lampiran XIV yangmerupakan bagian tidakterpisahkan dari PeraturanDaerah ini.

j. Surat Pernyataan dari Pemohonbahwa status PerusahaanPerkebunan sebagai usaha mandiriatau bagian dari Kelompok (Group)Perusahaan Perkebunan belummenguasai lahan melebihi bataspaling luas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16, denganmenggunakan format Pernyataanseperti tercantum dalam LampiranXII yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan daerahini.

40

Pasal 22

Dalam hal tanah yang digunakan untukusaha perkebunan berasal dari tanahhak ulayat masyarakat hukum adat,maka sesuai peraturan perundanganpemohon izin usaha perkebunan wajibterlebih dahulu melakukan musyawarahdengan masyarakat hukum adatpemegang hak ulayat dan wargapemegang hak atas tanah yangbersangkutan, dituangkan dalam bentukkesepakatan penyerahan tanah danimbalannya dengan diketahui olehBupati.

Pasal 23

Untuk permohonan izin usahaperkebunan yang menggunakantanaman hasil rekayasa genetik, selainmemenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20,atau Pasal 21 harus melampirkanrekomendasi keamanan hayati sesuaiperaturan perundang-undangan.

41

Pasal 24

(1) Bupati melalui InstansiPenyelenggara PTSP dalam jangkawaktu paling lambat 10 (sepuluh)hari kerja terhitung sejak tanggalditerimanya permohonan telahselesai memeriksa kelengkapan dankebenaran persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal19, Pasal 20, atau Pasal 21 danwajib memberikan jawabanmenyetujui atau menolak.

(2) Apabila hasil pemeriksaan dokumensebagaimana dimaksud pada ayat(1),telah lengkap dan benar Bupatimelalui Instansi PenyelenggaraPTSP paling lambat dalam jangkawaktu 7 (tujuh) hari kerja sejakmemberikan jawaban menyetujuiharus mengumumkan permohonanpemohon yang berisi identitaspemohon, lokasi kebun besertapetanya, luas dan asal lahan sertakapasitas industri pengolahan hasilperkebunan kepada masyarakatsekitar melalui papan pengumumanresmi di kantor kecamatan, InstansiPenyelenggara PTSP dan websitePemerintah KabupatenBandungselama 30 (tiga puluh) hari.

42

(3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)hari sebagaimana dimaksud padaayat (2), masyarakat sekitarmemberikan masukan ataspermohonan secara tertulis yangdilengkapi dengan bukti dandokumen pendukung.

(4) Bupati melalui InstansiPenyelenggara PTSP setelahmenerima masukan atau tidak adamasukan dari masyarakat sekitar,dalam jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (3) melakukankajian paling lambat 10 (sepuluh)hari kerja.

(5) Permohonan disetujui danditerbitkan IUP-B, IUP-P atau IUPsebagaimana dimaksud padaayat(1)setelah dilakukan pengkajianatas masukan masyarakat sekitarsebagaimana dimaksud padaayat(4) dan tidak ada sanggahanselama jangka waktu pengumumanmelalui papan pengumuman resmidan website pemerintah KabupatenBandung.

43

(6) IUP-B, IUP-P atau IUP yangditerbitkan sebagaimana dimaksudpada ayat (5) wajib diumumkanmelalui papan pengumuman resmidi kantor kecamatan, InstansiPenyelenggara PTSP dan websitepemerintah Kabupaten Bandung.

Pasal 25

(1) Permohonan ditolak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)apabila setelah dilakukanpemeriksaan dokumen, persyaratantidak lengkap dan/atau tidakbenar.

(2) Penolakan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diberitahukan secaratertulis kepada pemohon dengandisertaialasan penolakannya.

Pasal 26

Dokumen IUP-B, IUP-P dan IUP yangditerbitkan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 24 ayat (6), dapat diaksesmasyarakat sesuai peraturanperundang-undangan.

44

Pasal 27

Perusahaan Perkebunan yang terbukti dikemudian hari memberikan pernyataanbahwa status Perusahaan Perkebunansebagai usaha mandiri atau bagian dariKelompok (Group) PerusahaanPerkebunan belum menguasai lahanmelebihi batas paling luas yang tidakbenar sebagaimana tercantum dalamPasal 19 atau Pasal 21, maka IUP-B atauIUP Perusahaan bersangkutan dicabuttanpa peringatan sebelumnya dan hakatas tanah diusulkan kepada instansiyang berwenang untuk dibatalkan.

BAB IV

KEMITRAAN

Pasal 28

(1) Kemitraan Usaha Perkebunandilakukan antara PerusahaanPerkebunan dengan Pekebun,karyawan dan masyarakat sekitarperkebunan.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan secaratertulis dalam bentuk perjanjiansesuai format seperti tercantumdalam Lampiran V yang merupakanbagian tidak terpisahkan dariPeraturan daerah ini.

45

(3) Perjanjian Kemitraan UsahaPerkebunan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dilakukan palingsingkat selama 4 (empat) tahun.

Pasal 29

(1) Kemitraan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 huruf i angka4,Pasal 20 huruf i, dan Pasal 21huruf i angka 4 dilakukanberdasarkan pada asas manfaatdan berkelanjutan yang salingmenguntungkan, salingmenghargai, saling bertanggungjawab, dan saling memperkuat.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan untukpemberdayaan dan peningkatanpendapatan secara berkelanjutanbagi Perusahaan Perkebunan,Pekebun, karyawan PerusahaanPerkebunan dan masyarakatsekitar.

(3) Kemitraan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak membebaskankewajiban memfasilitasipembangunan kebun untukmasyarakat sekitar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14.

46

Pasal 30

Kemitraan Usaha Perkebunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 28ayat (1) dilakukan melalui polakerjasama:a. penyediaan sarana produksi;b. produksi;c. pengolahan dan pemasaran;d. transportasi;e. operasional;f. kepemilikan saham; dan/ataug. jasa pendukung lainnya.

BAB V

PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENISTANAMAN, DAN/ATAU PERUBAHANKAPASITAS PENGOLAHAN, SERTA

DIVERSIFIKASI USAHA

Pasal 31

(1) Perusahaan Perkebunan yangmemiliki IUP-B atau IUP dan akanmelakukan perubahan luas lahanmelalui perluasan ataupengurangan, harus mendapatpersetujuan dari Bupati.

47

(2) Untuk mendapat persetujuanperubahan luas lahan melaluiperluasan sebagaimana dimaksudpada ayat(1),pemohon mengajukanpermohonan secara tertulis,bermeterai cukup dengandilengkapi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal19 atau Pasal 21, dan HasilPenilaian Usaha Perkebunanberdasarkan Peraturan MenteriPertanian tentang Penilaian UsahaPerkebunan, laporan kemajuan fisikdan keuangan PerusahaanPerkebunan.

(3) Untuk mendapat persetujuanperubahan luas lahan melaluipengurangan luas arealsebagaimana dimaksud padaayat(1),pemohon mengajukanpermohonan secara tertulis,bermeterai cukup dengandilengkapi alasan pengurangan, danlaporan kemajuan fisik dankeuangan Perusahaan Perkebunan.

(4) Persetujuan perubahan luas lahanmelalui perluasan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diberikankepada Perusahaan Perkebunanyang menurut Penilaian UsahaPerkebunan tahun terakhirmasukkelas 1 atau kelas 2.

48

Pasal 32

(1) Perusahaan Perkebunan yangmemiliki IUP-B atau IUP dan akanmelakukan perubahan jenistanaman, harus mendapatpersetujuan dari Bupati.

(2) Untuk mendapat persetujuansebagaimana dimaksud pada ayat(1) pemohon mengajukanpermohonan secara tertulis,bermeterai cukup kepada Bupatimelalui Instansi PenyelenggaraPTSP dengan dilengkapipersyaratan sebagai berikut:a. IUP-B atau IUP serta SK HGU;b. profil perusahaan meliputi akta

pendirian dan perubahanterakhir yang telah terdaftar diKementerian Hukum dan HakAsasi Manusia, komposisikepemilikan saham, susunanpengurus dan bidang usahaperusahaan;

c. rekomendasi dari dinas yangmembidangi perkebunan;

d. rencana kerja tentangperubahan jenis tanaman;

e. izin lingkungan dari Bupati; dan

49

f. Hasil Penilaian UsahaPerkebunan berdasarkanPeraturan Menteri Pertaniantentang Penilaian UsahaPerkebunan.

(3) Bupati dalam memberikanpersetujuan perubahan jenistanaman sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berpedoman padaPerencanaan PembangunanPerkebunan Provinsi.

Pasal 33

(1) Perusahaan Perkebunan yangmemiliki IUP-P atau IUP dan akanmelakukan penambahan kapasitasindustri pengolahan hasilperkebunan, harus mendapatpersetujuan Bupati.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diperlukan apabilapenambahan kapasitas lebih dari30% (tiga puluh per seratus) darikapasitas yang telah diizinkan.

50

(3) Untuk mendapat persetujuansebagaimana dimaksud padaayat(1) pemohon mengajukanpermohonan secara tertulis,bermeterai cukup kepada Bupatimelalui Instansi PenyelenggaraPTSP dengan dilengkapipersyaratan :a. IUP-P atau IUP;b. profil perusahaan meliputi akta

pendirian dan perubahanterakhir yang telah terdaftar diKementerian Hukum dan HakAsasi Manusia, komposisikepemilikan saham, susunanpengurus dan bidang usahaperusahaan;

c. rekomendasi ketersediaan bahanbaku dari dinas yangmembidangi perkebunan;

d. rencana kerja tentangperubahan kapasitas;

e. izin lingkungan, danf. Hasil Penilaian Usaha

Perkebunan berdasarkanPeraturan Menteri Pertaniantentang Penilaian UsahaPerkebunan.

51

(4) Bupati dalam memberikanpersetujuan penambahan kapasitasindustri pengolahan hasilperkebunan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berpedoman padaPerencanaan PembangunanPerkebunan Provinsi.

Pasal 34

(1) Perusahaan Perkebunan yangmemiliki IUP-B atau IUP dan akanmelakukan diversifikasi usaha,harus mendapat persetujuan dariBupati.

(2) Untuk memperoleh persetujuandiversifikasi usaha sebagai manadimaksud pada ayat (1) dengantidak menghilangkan fungsi utamadi bidang perkebunan, pemohonmengajukan permohonan secaratertulis, bermeterai cukup kepadaBupati melalui InstansiPenyelenggara PTSP dengandilengkapi persyaratan sebagaiberikut:a. IUP-B atau IUP;

52

b. profil perusahaan meliputi aktapendirian dan perubahanterakhir yang telah terdaftar diKementerian Hukum dan HakAsasi Manusia, komposisikepemilikan saham, susunanpengurus dan bidang usahaperusahaan;

c. rencana kerja tentangdiversifikasi usaha;

d. surat dukungan Kepala Dinasyang membidangi perkebunan;

e. surat dukungan diversifikasiusaha dari instansi terkait;

f. izin lingkungan; dang. Hasil Penilaian Usaha

Perkebunan berdasarkanPeraturan Menteri Pertaniantentang Penilaian UsahaPerkebunan.

(3) Bupati dalam memberikanpersetujuan diversifikasi usahasebagaimana dimaksud pada ayat(1) berpedoman padaPerencanaanPembangunan Perkebunan Provinsi.

53

Pasal 35

(1) Bupati melalui InstansiPenyelenggara PTSP dalam jangkawaktu paling lambat 30 (tiga puluh)hari kerja terhitung sejak tanggalditerimanya permohonan denganpersyaratan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33,atau Pasal 34 harus memberijawaban menyetujui atau menolak.

(2) Permohonan yang diterima danmemenuhi seluruh persyaratansebagaimana dimaksud pada ayat(1) diterbitkan persetujuanperubahan luas lahan, perubahanjenis tanaman, penambahankapasitas industri pengolahan hasilperkebunan, atau diversifikasiusaha.

Pasal 36

(1) Permohonan ditolak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)apabila setelah dilakukanpemeriksaan dokumen ternyatapersyaratannya tidak benar, usahayang akan dilakukan bertentangandengan ketertibanumum dan/atauperencanaan pembangunanperkebunan.

54

(2) Penolakan sebagaimana dimaksudpada ayat(1) diberitahukan secaratertulis kepada pemohon dengandisertaialasan penolakannya.

Pasal 37

(1) Gubernur atau bupati/walikotadalam menerbitkan IUP-B, IUP-P,IUP, Persetujuan Perubahan LuasLahan, Persetujuan PerubahanJenis Tanaman, PersetujuanPenambahan Kapasitas IndustriPengolahan Hasil Perkebunan atauPersetujuan Diversifikasi Usahasebagaimana dimaksud dalam Pasal24 atau Pasal 35, harusmenyampaikan tembusan kepadaMenteri Pertanian melalui DirekturJenderal dengan menggunakanmedia elektronik tercepat.

(2) IUP-B, IUP-P, IUP, PersetujuanPerubahan Luas Lahan,Persetujuan Perubahan JenisTanaman, Persetujuan PenambahanKapasitas Industri Pengolahan HasilPerkebunan dan PersetujuanDiversifikasi Usaha yang diterimaoleh perusahaan, selanjutnya dicopy untuk disampaikan kepadaMenteri Pertanian melalui DirekturJenderal dengan menggunakanmedia elektronik tercepat.

55

(3) Persetujuan Perubahan LuasLahan, Persetujuan PerubahanJenis Tanaman, PersetujuanPenambahan Kapasitas IndustriPengolahan Hasil Perkebunan danPersetujuan Diversifikasi Usahasebagaimana dimaksud dalam Pasal31, Pasal 32, Pasal 33 atai Pasal 34diterbitkan sesuai format sepertitercantum dalam Lampiran XV,XVI, XVII dan XVIII yangmerupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Daerahini.

BAB VI

KEWAJIBAN PERUSAHAANPERKEBUNAN

Pasal 38

(1) Perusahaan Perkebunan yang telahmemiliki IUP-B, IUP-P, atau IUPwajib:

a. memiliki sumber daya manusia,sarana, prasarana dan sistempembukaan lahan tanpa bakarserta pengendalian kebakaran;

b. menerapkan teknologipembukaan lahan tanpa bakardan mengelola sumber dayaalam secara lestari;

56

c. memiliki sumber daya manusia,sarana, prasarana dan sistempengendalian OrganismePengganggu Tanaman (OPT);

d. menerapkan Analisis MengenaiDampak Lingkungan (AMDAL),atau Upaya PengelolaanLingkungan(UKL) dan UpayaPemantauan Lingkungan (UPL)sesuai peraturan perundang-undangan;

e. menyampaikan peta digitallokasi IUP-B atau IUP skala1:100.000 atau1:50.000 (cetakpeta dan file elektronik) disertaidengan koordinat yang lengkapsesuai dengan peraturanperundang-undangan kepadaDirektorat Jenderal yangmembidangi perkebunan danBadan Informasi Geospasial(BIG);

f. memfasilitasi pembangunankebun masyarakat bersamaandengan pembangunan kebunperusahaan dan pembangunankebun masyarakat diselesaikanpalinglama dalam waktu 3 (tiga)tahun;

g. melakukan kemitraan denganPekebun, karyawan danmasyarakat sekitar;serta

57

h. melaporkan perkembanganUsaha Perkebunan kepadaBupati secara berkala setiap 6(enam) bulan sekali dengantembusan kepada MenteriPertanian melalui DirekturJenderal dan Gubernur.

(2) Perusahaan wajib melakukankegiatan usaha produktif yangmerupakan kegiatan yang menjadisumber penghidupan masyarakatsekitar sesuai kondisi wilayahsetempat berdasarkan kesepakatanbersama antara Perusahaan denganmasyarakat sekitar dan diketahuiBupati.

(3) Perusahaan perkebunan yangmemiliki IUP-B, IUP-P atau IUPwajib menyelesaikan prosesperolehan hak atas tanah sesuaiperaturan perundang-undangan dibidang pertanahan.

(4) Perusahaan perkebunan yangmemiliki IUP-B, IUP-P atau IUPwajib menyelesaikan prosesperolehan hak atas tanah sesuaiperaturan perundang-undangan dibidang pertanahan;

58

(5) Perusahaan Perkebunan yangmemiliki IUP-B, IUP-P, atau IUPwajib merealisasikan pembangunankebun dan/atau industripengolahan hasil perkebunansesuai dengan studi kelayakan,baku teknis, dan peraturanperundang-undangan;

(6) Perusahaan perkebunan yang telahmemperoleh IUP-B, IUP-P, IUP,Persetujuan Perubahan LuasLahan, Persetujuan PerubahanJenis Tanaman, PersetujuanPenambahan Kapasitas IndustriPengolahan Hasil Perkebunan atauPersetujuan Diversifikasi Usahayang tidak melaksanakan kewajibansebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf a,c,e,f,g dan/atau hdikenai sanksi peringatan tertulis 3(tiga) kali masing-masing dalamtenggang waktu 4 (empat) bulan.

59

(7) Perusahaan Perkebunan yangmemperoleh IUP-B, IUP-P, IUP,Persetujuan Perubahan LuasLahan, Persetujuan PerubahanJenis Tanaman, PersetujuanPenambahan Kapasitas IndustriPengolahan Hasil Perkebunan atauPersetujuan Diversifikasi Usahayang tidak melaksanakan kewajibansebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf b dan/atau huruf d, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hakatas tanah diusulkan kepadainstansi yang berwenang untukdibatalkan.

(8) Apabila peringatan ke-3sebagaimana dimaksud pada ayat(4) tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-Patau IUP dicabut dan hak atastanah diusulkan kepada instansiyang berwenang untuk dibatalkan.

60

Pasal 39

(1) Selain kewajiban sebagaimanadimaksud pada Pasal 38,Perusahaan Perkebunan yangmemiliki IUP-B, IUP-P, atau IUPapabila melakukan perubahankepemilikan dan kepengurusan,Perusahaan Perkebunan wajibmelaporkan dengan menyampaikanakte perubahan kepada Bupatipaling lambat 2 (dua) bulan sejaktanggal perubahan dengantembusan kepada Menteri Pertanianmelalui Direktur Jenderal.

(2) Perusahaan perkebunan yang telahmemperoleh IUP-B, IUP-P, IUP yangmengalihkan kepemilikanperusahaan, tidak melaporkanperubahan kepemilikan dankepengurusan PerusahaanPerkebunan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dikenakan sanksiperingatan tertulis 3 (tiga) kalimasing-masing dalam tenggangwaktu 2 (dua) bulan.

(3) Apabila peringatan ke-3sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-Patau IUP dicabut dan hak atastanah diusulkan kepada instansiyang berwenang untuk dibatalkan.

61

Pasal 40

(1) Perusahaan Perkebunan yangmelakukan diversifikasi usahasebagaimana dimaksud dalam Pasal34, wajib menjamin kelangsunganusaha pokok, menjaga kelestarianfungsi lingkungan dan keragamansumber daya genetik sertamencegah berjangkitnya OrganismePengganggu Tanaman (OPT).

(2) Perusahaan Perkebunan yang telahmendapat persetujuan diversifikasiusaha tidak menjaminkelangsungan usaha pokok,menjaga kelestarian lingkungan dankeragaman sumberdaya genetikserta mencegah berjangkitnyaOrganisme Pengganggu Tanaman(OPT) sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dikenai sanksi peringatantertulis 3 (tiga) kali dalam tenggangwaktu 4 (empat) bulan untukmelakukan perbaikan.

(3) Dalam hal peringatan ke-3sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tidak dipenuhi, IUP-B atau IUPdicabut dan hak atas tanahdiusulkan kepada instansi yangberwenang untuk dibatalkan.

62

Pasal 41

Perusahaan Perkebunan wajibmelaksanakan Tanggung Jawab Sosialdan Lingkungan sesuai peraturanperundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

(1) Bupati melaksanakan Pembinaandan pengawasan terhadappelaksanaan perizinan usahaperkebunan di KabupatenBandung.

(2) Pembinaan dan pengawasansebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dalam bentukevaluasi kinerja perusahaanperkebunan dan penilaian usahaperkebunan.

(3) Evaluasi kinerja PerusahaanPerkebunan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dilakukan palingkurang 6 (enam) bulan sekalimelalui pemeriksaan lapanganberdasarkan laporan perkembanganusaha perkebunan.

63

(4) Penilaian usaha perkebunansebagaimana dimaksud padaayat(2)dilakukan sesuai denganpedoman penilaian usahaperkebunan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

(1) Izin Usaha Perkebunan (IUP), SuratPendaftaran Usaha Perkebunan(SPUP), Izin Tetap Usaha BudidayaPerkebunan (ITUBP), atau IzinTetap Usaha Industri Perkebunan(ITUIP), yang diterbitkan sebelumperaturan daerah ini diundangkandinyatakan tetap berlaku.

(2) Dalam hal terjadi pemekaranwilayah, izin usaha perkebunanyang telah diterbitkan, dinyatakantetap berlakudan pembinaanselanjutnya dilakukan olehPemerintah Daerah yangmerupakan lokasi kebun berada.

64

(3) Apabila pemekaran wilayahmengakibatkan lokasi kebun beradapada lintas kabupaten, makapembinaan selanjutnya dilakukanoleh provinsi.

(4) Izin usaha yang telah diterbitkanoleh Badan Koordinasi PenanamanModal dalam rangka penanamanmodal sebelum di undangkannyaPeraturan Daerah ini dinyatakantetap berlaku.

Pasal 44

(1) Perusahaan Perkebunan yang telahmemperoleh hak atas tanah,belummemiliki Izin Tetap Usaha BudidayaPerkebunan (ITUBP), Izin TetapUsaha Industri Perkebunan (ITUIP),Surat Pendaftaran UsahaPerkebunan(SPUP), atau Izin UsahaPerkebunan sebelum peraturandaerah ini diundangkan,wajibmemiliki IUP-B, IUP-P atau IUPpaling lambat 1 (satu) tahunterhitung sejak Peraturan daerah inidiundangkan.

65

(2) Untuk memperoleh IUP-B, IUP-Patau IUP sebagaimana dimaksudpada ayat (1) permohonan harusdilengkapi persyaratan sebagaiberikut :a. fotocopy sertifikat hak atas

tanah;b. profil perusahaan meliputi akta

pendirian dan perubahanterakhir yang telah terdaftar diKementerian Hukum dan HakAsasi Manusia, komposisikepemilikan saham, susunanpengurus dan bidang usahaperusahaan;

c. hasil penilaian usahaperkebunan.

(3) Dalam hal perusahaan perkebunantidak melaksanakan perolehan IUP-B, IUP-P atau IUP dalam jangkawaktu sebagaimana dimaksud padaayat(1), Bupati mengusulkanpembatalan hak atas tanah kepadaDirektur Jenderal untukdisampaikan kepada instansi yangberwenang di bidang pertanahan.

66

Pasal 45

(1) Untuk Perusahaan Perkebunanyang memiliki IUP-P sebelumPeraturan ini diundangkan, dalamjangka waktu 3 (tiga) tahun harustelah memiliki kebun sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11.

(2) Dalam hal lahan untukpembangunan kebun sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidaktersedia, Perusahaan Perkebunanwajib bekerjasama dengan koperasiperkebunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13, paling lama 12 (duabelas) bulan sejak Peraturan daerahini diundangkan.

(3) Usaha Industri Pengolahan HasilPerkebunan yang tidak memenuhiketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) atau ayat (2) dikenaiperingatan tertulis sebanyak 3 (tiga)kali dalam tenggang waktu 4(empat) bulan untuk melaksanakanketentuan dimaksud.

67

(4) Jika peringatan ke-3 sebagaimanadimaksud pada ayat(1) atau ayat (2)tidak dipenuhi, IUP-P dicabut danhak atas tanah diusulkan kepadainstansi yang berwenang untukdibatalkan.

Pasal 46

Perusahaan Perkebunan yang memilikiIUP-B, IUP-P atau IUP sebelumPeraturan Daerah ini diundangkan dansudah melakukan pembangunan kebundan/atau Industri Pengolahan HasilPerkebunan tanpa memiliki hak atastanah, dikenai peringatan untuk segeramenyelesaikan hak atas tanah sesuaiperaturan perundang-undangan dibidang pertanahan.

Pasal 47

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 ayat (1) tidakberlaku untuk PerusahaanPerkebunan yang telah memperolehhak atas tanah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44.

68

(2) Perusahaan Perkebunansebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib melakukan kegiatan usahaproduktif untuk masyarakat sekitarsebagaimana dimaksud dalam Pasal38 ayat (2).

Pasal 48

Dalam hal pelayanan permohonan danpenerbitan izin usaha perkebunandiselenggarakan melalui PelayananTerpadu Satu Pintu (PTSP) BidangPenanaman Modal.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

69

Agar setiap orang mengetahuinya,Peraturan Daerah ini diundangkandengan penempatannya dalamLembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreangpada tanggal 20 Januari 2014

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreangpada tanggal 20 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNGTAHUN 2014 NOMOR 7Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DICKY ANUGRAH, SH. M.SIPembina

NIP.19740717 199803 1 003NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG,PROVINSI JAWA BARAT: (08/2014)

70