buletin kppa edisi 15 april 2012

28
Pelopor Suara Perempuan & Anak Edisi 15 April 2012 KPPA bulletin The Asia Foundation Canada Website: kppasulteng.or.id NENG: “APBD SULTENG HABIS TERSERAP oleh BELANJA APARATUR”

Upload: buletin-kppa

Post on 11-Mar-2016

242 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

Pelopor Suara Perempuan dan Anak

TRANSCRIPT

Page 1: Buletin KPPA Edisi 15 April 2012

Pelopor Suara Perempuan & Anak

Edisi 15 April 2012

KPPAbulletin

The Asia FoundationCanada Website: kppasulteng.or.id

NENG: “APBD SULTENG HABIS TERSERAP oleh BELANJA APARATUR”

Page 2: Buletin KPPA Edisi 15 April 2012

...Musrenbang hanya sebagai mekanisme formal semata, tidak

sesuai dengan spritnya, pasalnya, banyak usulan-usulan

hasil musrenbang hasil partisipasi masyrakat ketika dihadapkan pada realisasi di

desa/kelurah an terbentur oleh ketidak adanya

anggaran...

Susunan Redaksi

Penanggung Jawab: . Pimpinan Redaksi : Redaksi:Rudi Asiko. Redaktur Pelaksana: . Lay-out dan Dokumentasi: Mansyur M.Yahya. Kontributor: Bary Asbara dan Staf KPPA Distributor : Palu : Hadi Suryaman. Poso : Jumrah. Dewan Redaksi: Mutmainah Korona, Risnawati, Sunardi, Rudi Asiko, Victor, Rahmawati, Biro Hukum: Sunardi Katili, SH Biro Keuangan: Sri Haryati. Alamat Redaksi: Jl. Mulawarman No.585 Palu Sulawesi TengahTelp. 0451-461088 email :

website : www.kppa-sulteng.org

Mutmainah KoronaVictor AZ

Risnawati.Wakil Pimpinan

[email protected]

2

Daftar Isi

2

HALAMAN SAMPUL : Mutmainah Korona

FOKUS UTAMA

nJatah untuk Penderita Gizi Buruk Rp. 4.207/hari ...................................................... 8

nKata Mereka Tentang Politik Anggaran .............. 9

SISIPAN

Peringati Womenday Perempuan di Palu Serahkan CD......................................... 20Harga BBM Naik Rakyat Sengsara ................. 21

OPINInPolitik Anggaran, Perempuan, dan Dampak

Kenaikan BBM.................................................. 22

DAFTAR ISI ............................................................ 2

PENGANTAR REDAKSISetelah APBD Disahkan Agar Setiap Orang Mengetahuinya .......................... 3

SASTRAnCerpen:

Segelas Susu Putih untuk Haris ......................... 11

nPara Pempuan tangguh di ujung Kampung kuSebuah catatan pagi di Kalurahan Lambara .... 13

n

nEnam Prinsip Penyusunan APBD .................... 27

nJasmerah ............................................................ 14nBahas APBD yang pro Perempuan dan rakyat

miskin .............................................................. 15nSPLP Bangun Skema Advokasi Gerakan

Perempuan ....................................................... 18n

n

Awak Redaksi ................................................... 16

AKTIFITAS

Neng : Dari hasil analisis yang kami lakukan, bahwa rata-rata pola

penyusunan anggaran dan belanja Daerah di setiap SKPD, Badan, Kantor,

Sekretariat mengalalami trent yang sama, yakni belanja Aparatur lebih besar dari

pada belanja publik. Jadi APBD kita habis terserap oleh belanja aparatur

alias pelayan publik, bukan untuk kepentingan publik.

Aya : Sehebat-hebatnya anggota dewan, saya tidak bisa bekerja sendiri, saya membutuhkan

back up dari teman-teman dan masyarakat secara eksternal, karena perjuangan anggaran harus di back up ekstra parlemen, support data

terkait dengan kemiskinan, kekerasan, trafiking sangat saya butuhkan. Demikian juga dukungan publik sangat saya harapkan baik dalam bentuk

tekanan publik, hearing ataupun bentuk lainnya.

AKTIFITAS : SPLP Dorong Pagu Indikatif Untuk Desa dan Kelurahan.................................... 19

TOKOH BICARAPerjuangan Anggaran Perlu Dukungan Ekstra Parlementer ............................................ 25

FOKUS UTAMAAnggaran untuk Rakyat Miskin, Perempuan dan Anak di Sulawesi TengahAntara Realita dan Kebijakan yang Belum Responsive ...................................... 4

Page 3: Buletin KPPA Edisi 15 April 2012

PENGANTAR REDAKSI

3

erbicara tentang politik anggaran tentu tidak terlepas dari Anggaran BPendapatan dan Belanja

Daerah ( APBD) , yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Suatu ketika tim redaksi datang ke kantor DPRD Sulteng menemui salah satu wakil rakyat, dengan maksud meminta dokumen APBD tahun 2012, akan tetapi dijawab “maaf saya tidak berani memberikan dokumen tersebut”. Kemudian kami menyebrang mendatangi kantor Gubernur yang tidak jauh dari kantor DPRD dengan maksud yang sama dan mendapat jawaban yang sama pula.

Contoh peristiwa diatas, nampaknya antara elit politik dan birokrasi sudah kompak. Hanya saja yang didak habis pikir di benak kami, apakah mereka tahu peraturan atau tidak? Mereka yang menetapkan Perda APBD, tapi memberikan dokumen APBD tidak berani. Tapi baiklah, kami mencoba untuk mendorong supaya mereka punya keberanian.

Jika Perda sudah ditetapkan dan ditanda tangani, maka Perda tersebut telah dinyatakan mulai berlaku sebagaimana lazimnya dalam setiap peraturan-peraturan lainnya pada pasal penutup yang berbunyi “ Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, …”

Redaksi menggaris bawahi agar setiap orang mengetahuinya, kenyataannya, dokumen APBD yang sudah dalam bentuk Perda ataupun Pergub tentang APBD, yang sebenarnya merupakan dokumen publik , sangat susah, sulit, dan bertele-tele untuk mendapatkannya, disimpan dan dikunci dalam laci-laci elit politik dan birokrasi ? sementara setiap orang diperintahkan oleh Perda/Pergub untuk mengetahuinya.

Masalah APBD adalah masalah nasib rakyat, masalah yang akan menentukan baik dan buruknya pembangunan di daerah kita, olehnya jangan menjadi barang yang 'seksi' yang hanya dibicarakan oleh para elit politik dan birokrasi, sementara bagi sebagian masyarakat miskin seolah-olah menjadi barang yang 'basi', karena tidak memberikan dampak perubahan terhadap peningkatan kesejahteran baginya.

Sudah saatnya perbincangan APBD dari barang yang 'basi' menjadi barang yang 'seksi', untuk dibicarakan oleh semua lapisan rakyat agar diperuntukan bagi kepentingan rakyat yang penganggarannya harus lebih besar belanja langsung untuk rakyat dari pada habis tersedot untuk belanja pegawai, dengan demikian APBD yang dipungut dari uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat.

Pendapatan daerah yang dipungut dari pajak dan retribusi masyarakat, sudah saatnya menjadi perhatian kita semua, tidak bisa kita biarkan terus-menerus dikorupsi oleh pemungut dan pengelola anggaran, sebab baru-baru ini kita mendengar kembali kabar dana bantuan sosial yang telah dianggarkan APBD Sulawesi Tengah pada tahun 2011 sebesar 8,2 milyard kembali bocor, atas kebocoran tersebut negara telah dirugikan total sebesar 2,6 milyar. Dan yang menyedihkan, kebocoran tersebut terjadi di Badan Rumah Sakit Daerah kab. Banggai dengan nilai kerugian mencapai 1,9 milyar. Kebocoran ini diketahui setelah BPK perwakilan Sulteng melaporkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II kepada DPR RI beberapa pekan kemarin.

Uang rakyat harus kembali ke rakyat dalam bentuk pelayanan pendidikan gratis, pelayanan kesehatan gratis, penyedian perumahan layak dan murah serta penganggaran yang adil bagi kaum perempuan dan anak, olehnya ketersediaan pelayanan air bersih, MCK umum gratis, taman bermain bagi anak-anak harus mendapat perhatian khusus pemerintah Pelayan Publik.

Rakyat harus mengetahui kontruksi anggaran daerah, berapakah uang rakyat yang dihimpun dari pajak dan retribusi terkumpul? berapakah yang telah dibelanjakan? dan yang terpenting untuk apa saja uang tersebut dibelanjakan? apakah kebijakan anggaran daerah sudah sinkron dengan program prioritas nasional yang mencakup reformasi birokrasi dan tata kelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangan kemiskinan? dan yang lebih khusus adalah apakah politik anggaran daerah telah mensinergikan penganggaran program dan kegiatannya telah menyentuh pada keadilan dan kesetaraan gender?

Olehnya Penyusunan APBD Tahun Anggaran berikutnya harus dilakukan secara transparan melibatkan partisipasi masyarakat, memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang APBD, dengan demikian prinsip-prinsip dalam penyusunan APBD sebagaimana yang diarahkan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 22 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2012 dapat terpenuhi. Semoga.

Sebagai pengantar penutup Redaksi mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah menyempatkan dan meluangkan waktunya baik sebagai nara sumber maupun contributor , sehingga Bulletin KPPA edisi II dapat terbit di bulan April ini. Mudah-mudahan informasi, fakta dan realitas sosial, yang kami sajikan bisa menjadi spirit dalam satu gerakan perubahan bersama mewujudkan demokrasi yang berkesetaraan dan keterwakilan perempuan.

Semoga Bulletin KPPA ini bermanfaat bagi kita semua dalam mempelopori suara gerakan perempuan di Sulawesi Tengah. Selamat membaca.

Salam Redaksi

SETELAH APBD DISAHKANAGAR SETIAP ORANG MENGETAHUINYA...

Page 4: Buletin KPPA Edisi 15 April 2012

persoalan tersebut. Pendidikan tidak hanya dimaknai dengan bagaimana orang bisa sekolah, namun berbagai pengetahuan dan informasi yang penting didapatkan kepada setiap warga negara, dimana perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama. Tugas dan tanggungjawab negara adalah memenuhi hak warganya.

Kemiskinan Berwajah Perempuan, Tanggungjawab Siapa ?

Secara ideal sesungguhnya anggaran pendapatan dibelanjakan un tuk pembangunan guna memecahkan dan menyelesaikan persoalan yang ada dimasyarakat. Namun real i tas yang ada, pembangunan masih menafikan hak dan kepentingan warganya, terutama bagi rakyat miskin, perempuan dan anak. Apalagi perempuan, anak, lansia dari kelompok miskin, serta diffable (cacat) secara akses, partisipasi, control dan manfaat masih mengalami kesenjangan yang begitu jauh dengan kelompok masyarakat lainnya.

Pengabaian dari hak mereka inilah yang disebut dengan kemiskinan berwajah perempuan atau kemiskinan structural. Seperti yang diungkapkan oleh seorang perempuan pemecah batu Kota P a l u : “ B a g a i m a n a b i s a menyekolahkan anak sampai SMU jika pendapatan dalam memecah batu hanya didapatkan sebesar empat puluh ribu setiap minggu, sementara saya harus menghidupi sendiri beberapa orang anak karena suami telah pergi . Perusahaan batu yang ambil batu disini, sudah membuat kami semakin kurang mengambil batu disini.Mana sesak nafas karena setiap hari hirup abu dari

hasil pangamatan langung di lapangan menunjukan Provinsi S u l a w e s i Te n g a h m a s i h disebutkan sebagai daerah tertinggal oleh pemerintah pusat. Sebutan daerah tertinggal bagi pemerintah pusat bisa terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2010 menempati urutan ke 22 dari 33 Propinsi di Indonesia dan masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu 71,14 dari 17,19 secara nasional.

Selain itu, jumlah kemiskinan d i Su lawes i Tengah yang mencapai 423.630 orang atau sekitar 15,83 % dari jumlah penduduk 2,633,430 jiwa masih tergolong tinggi, dengan sebaran kemiskinan di desa (361.740 orang atau 17,89%) lebih banyak dari kota (61.900 orang atau 9,46%). Garis kemiskinan ini ditunjukan dengan tingkat pendapatan masyarakat miskin yang hanya rata-rata sebesar Rp. 235.512,- /bulan dan pendapatan perkapita masyarakat yang rata-rata hanya sekitar Rp.1.529/hari. Sementara hampir 35 % penduduk Sulawesi Tengah yang tersebar di 10 Kabupaten dan 1 Kota mempunyai anak tiga sampai dengan empat orang, dan bahkan 4,4 % penduduknya mempunyai anak diatas tujuh orang. Tentunya pendapatan yang sangat rendah dengan jumlah anggota keluarga yang cukup besa r s anga t berkontribusi terhadap rendahnya kualitas keluarga secara social dan ekonomi.

Jika kemiskinan memberi dampak terhadap rendahnya kualitas keluarga, selain karena faktor pendapatan yang rendah sehingga pemenuhan terhadap kebutuhan ekonomi yang semakin terabaikan, faktor pendidikan dan akses informasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

i tempat lain, sebuah desa di kecamatan DLage Kabupaten Poso

mempunyai masalah dengan air bersih. Mereka hanya bisa menggunakan air tadahan hujan untuk kebutuhan masak, mandi dan mencuci. Selain air bersih merupakan kebutuhan pokok masyarakat di desa tersebut, peluang kerentanan kesehatan reproduksi perempuan sangat b e s a r d i a l a m i o l e h p a r a perempuan dengan kebutuhan khusus seperti haid dan nifas, selain masalah kesehatan anak yang akan terganggu jika tidak t e r s e d i a a i r b e r s i h d i lingkungannya. Fakta lain, seorang ibu dari sebuah desa di wilayah Parigi Utara dan anak dalam kandungannya yang akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Undata dikarenakan keterlambatan penanganan medis dikampungnya dan keputusan keluarga terhadap ibu tersebut.

Cerita tersebut diatas adalah bagian kecil dari sejumlah fakta dilapangan yang menggambarkan s i t u a s i k e m i s k i n a n d a n kesenjangan gender di Sulawesi Tengah. Tentunya komitmen negara dalam mengatasi persoalan tersebut diatas membutuhkan tindakan dan kerja yang lebih berkesesuaian dengan realitas dan kebutuhan objektif masyarakat khususnya kepada kelompok miskin dan termarjinalkan. Kelompok miskin ini adalah kelompok masyarakat yang masih membtuhkan perhatian lebih oleh pemerintah karena secara social dan politik begitu mengalami gap yang begitu besar, apalagi kepada kelompok perempuan, anak, diffable (kelompok cacat), lansia termasuk kelompok minoritas.

Jika menilik situasi rill di masyarakat, beberapa data dan

Perempuan setengah baya sedang berjalan kaki sekitar 1 km dari kampungnya ke pasar Inpres Tawaeli. Dia membawa Lima biji kelapa tua untuk di jual di pasar dengan harga 2.500 rupiah perbuah. Perempuan

itu hanya tersenyum kaku ketika kutanya uangnya nanti untuk beli apa. Dengan sedikit malu, dia menjawab; eh Ranga, saya belikan ikan kasian untuk anak-anak di rumah.

FOKUS UTAMA

4

ANGGARAN UNTUK RAKYAT MISKIN, PEREMPUAN DAN ANAK DI SULAWESI TENGAH

Antara Realita dan Kebijakan yang Belum ResponsiveOleh : Mutmainah Korona

Page 5: Buletin KPPA Edisi 15 April 2012

perusahaan batu”. Atau seorang perempuan janda sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) dengan terpaksa meninggalkan anaknya berusia dua bulan untuk bisa beli susu dan harus menyekolahkan dua orang anaknya yang lain. Sementara fungsi negara adalah memberikan jaminan pemenuhan hak dasar dan rasa aman kepada warga negaranya. Salah satu bentuk pewujudan jaminan pemenuhannya adalah dengan memberikan porsi anggaran kepada rakyat miskin dan kaum perempuan dalam kebijakan pembangunan.

Jika jaminan pemenuhan hak d a s a r a d a l a h m e n j a d i tanggungjawab pemerintah, tentunya situasi dan persoalan kemiskinan berwajah perempuan seharusnya mulai menampakan perubahan yang cukup signifikan. Namun real i tas yang ada, pertumbuhan ekonomi hanya naik tidak lebih dari 1 % setiap tahunnya, sementara anggaran terus mengalir bagai bak dengan informasi mengenai besaran anggarannya masih tertutup. Sisi lain, kebijakan politik ekonomi nasional selalu mengikuti pada perkembangan ekonomi secara global yang tidak berbanding lurus dengan tingkat pendapatan masyarakat, apalagi perempuan.

S e m e n t a r a , p r o g r a m p e m b e r d a y a a n e k o n o m i , penyediaan fasilitas ekonomi dan pember ian akses ekonomi terhadap rakyat miskin masih terkesan setengah hati dan bahkan hanya bersifat simbolik saja. Apalagi dengan keterbatasan sumber daya dan pemahaman gender yang sangat lemah, kemudian berimbas kepada p e m b a n g u n a n y a n g t i d a k responsive pada penyelesaian p e r s o a l a n r a k y a t m i s k i n khususnya kepada perempuan miskin. Hal inilah kemudian men jad i kegaga lan da l am pembangunan daerah apalagi jika p e m b a n g u n a n d e n g a n mendekatkan proyek dalam p e r e n c a n a a n m a u p u n implemsentasian pembangunan. Pendekatan proyek masih sangat mendominasi, dan hampir terjadi disemua daerah. Sekian program yang adapun terkesan mengada-ada. Inilah jawaban dari sumber pemiskinan perempuan karena akibat dari kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat khususnya

jumlah tenaga medis tersebut diatas, maka bisa dibayangkan hampir dari setengah rakyat miskin yang tidak menggunakan tenaga medis. Hal ini diperjelas dengan beberapa data mengenai kesehatan seperti : 50,3 % bayi usia 0-11 bulan tidak mendapatlan pertolongan persalinan oleh tenaga medis kesehatan, masih sekitar 84,6 % ibu melahirkan di rumah sejak 5 tahun terkakhir. Dan kondisi ini memberi status daerah Sulawesi Tengah sebagai daerah terendah ketiga setelah Maluku dan Maluku Utara sebagai daerah y a n g b e r m a s a l a h d e n g a n pertolongan persalinan oleh tenaga medis. Hal ini diperkuat dengan data bahwa masih sekitar 8 5 , 8 % p e r e m p u a n t i d a k m e n d a p a t k a n i n f o r m a s i penyuluhan mengenai kesehatan r e p r o d u k s i . B e l u m l a g i perkawinan pada usia muda masih cukup tinggi di Sulawesi Tengah yaitu 40 – 46 %.

Selain kasus kematian ibu dan anak, masalah kesehatan anak khususnya mengenai gizi buruk, imunisasi, juga menjadi bagian dari masalah penting yang perlu dilihat secara sistematis. Status gizi buruk pada bayi tahun 2012 di daerah Sulawesi Tengah masih berada pada 5 wilayah tertinggi kasus gizi buruk. Selain itu, imunisasi dasar masih berada dibawah rata-rata nasional dan frekuensi penimbangan masih sekitar 48,9 % anak balita tidak ditimbang oleh tenaga kesehatan atau kader posyandu.

Persoalan pendidikan tidak pernah luput dar i t ingkat kemiskinan dan kerentanan social serta rendahnya kualitas kesehatan masyarakat apalagi kepada kelompok perempuan. Refleksi terhadap situasi pendidikan di negara kita yang terkesan kapitalis, bisnis oriented dan monoton memberi ruang besar terhadap kualitas manusia yang dihasilan oleh bangsa ini. Negara yang hanya mencetak anak untuk menjadi hitung dan baca bukan untuk mencerdaskan anak bahkan bagaimana membumikan antara konteks realitas kehidupan dan sumber pengetahuan yang ada. Namun dari semua itu, tingkat partisipasi pendidikan anak Sulawesi Tengah masih dibawah rata-rata nasional baik itu angka par t is ipasi sekolah, angka partisipasi murni maupun angka

pada perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya.

Kesehatan Perempuan Dan Anak Masih Terabaikan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Yang Setengah Hati

Persoalan kesehatan masih menjadi isu hangat dalam pembangunan daerah. Seperti kasus kematian ibu dan anak di Indonesia masih berada pada poisisi tertinggi di ASEAN yaitu ada 228 ibu meninggal melahirkan dari 100.000 perkelahiran hidup. Atau ada 20.000 ibu yang meninggal dari 5 juta kelahiran yang terjadi di Indonesia akibat komplikasi kehamilan atau persalinan. Sementara secara nasional, Sulawesi Tengah masuk sebagai wilayah 10 besar kasus kematian ibu dan anak, bahkan berada diatas rata-rata secara nasional Angka Kematian Ibu yaitu 229 per 100.000 kelahiran hidup. Dan hampir 90 % adalah perempuan dari keluarga miskin dan berada di desa. Kasus kematian anak pun mengalami nasib yang sama, angka 58 adalah angka yang cukup tinggi bagi Sulawesi Tengah terkait dengan Angka Kematian Bayi (AKB) atau 58 per 1.000 kelahiran hidup. Jika melihat dari AKI dan AKB yang cukup tinggi di Sulawesi Tengah, k e t e r b a t a s a n p e n g e t a h u a n mengenai kesehatan dan hak r e p r o d u k s i p e r e m p u a n , keterlambatan pelayanan dan minimnya fasilitas kesehatan yang memadai, tingkat pendidikan yang masih sangat rendah ditambah dengan budaya patriarchy yang masih cukup kuat dimasyarakat s e r t a s e d i k i t n y a f a s i l i t a s pembangunan jalan di desa-desa.

Berdasarkan Data Riset K e s e h a t a n D a s a r 2 0 1 0 menyebutkan bahwa daerah Sulawesi Tengah sebagai daerah urutan ketiga terendah dalam hal pemanfaatan fasilitas kesehahatan untuk persalinan perempuan usia produktif yaitu sekitar 12,1%. Sementara tenaga dokter masih berjumlah 522 orang dan tenaga kesehatan sekitar 7.244 orang dari kurang lebih 2,6 juta penduduk di S u l a w e s i T e n g a h y a n g membutuhkan pelayanan dan informasi kesehatan.

J i k a p e n d u d u k m i s k i n berjumlah kurang lebih dari 423 ribu jiwa, dengan keterbatasan

5

FOKUS UTAMA

Page 6: Buletin KPPA Edisi 15 April 2012

6

partisipasi kasar termasuk angka buta huruf.

Misalnya Angka Buta Huruf, dibawah 15 tahun berada pada posisi 18, 15-44 tahun peringkat 13 dari 33 propinsi di Indonesia. Berikut kutipan ibu Desa Togean Banggai Kepulauan :Jumlah anak perempuan di sini lebih sedikit mendapat kesempatan sekolah d a r i a n a k l a k i - l a k i j i k a melanjutkan sekolah ke tingkat SMP. Dikarenakan Sekolah SMP berada di pusat kecamatan seberang pulau sana, sementara anak-anak perempuan harus membantu orang tuanya dirumah.

Kebijakan Anggaran Yang Responsive Gender Dan Pro Rakyat Miskin : Implementasi Setengah Hati

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan anggaran menjadi alat ukur untuk bisa m e l i h a t a p a k a h t u j u a n pengimplementasian otonomi daerah bisa terlaksana. Salah satunya bagaimana kesejahteraan masyarakat lebih meningkat dan pelayanan publik lebih baik dan menyentuh pada alas yang paling bawah. kebijakan anggaran di anggap sebagai penerjemah komitmen politik pemerintah kepada rakyatnya. Tidak salah kalau cerminan pembangunan terlihat dari wajah anggaran.

Kebijakan anggaran yang responsive gender di peruntukan untuk bisa menjadi salah satu p e m e c a h r u a n g k e b i s u a n perempuan untuk memberinya seca ra a ff i rmas i t e rhadap pemenuhan haknya. Selain itu, k e b i j a k a n a n g g a r a n y a n g responsive gender diharapkan bisa memberikan manfaat beberapa hal yaitu :pertama, berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan tujuan pembangun, kedua, mengkomodir hak-hak kelompok rentan, ketiga, berkontribusi terhadap pertumbuhan dan p e m e r a t a a n k e e m p a t , b e r k o n t r i b u s i t e r h a d a p pemberdayaan perempuan dan kelima, meningkatkan dukungan perempuan terhadap kebijakan.

Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dan rakyat miskin sebagai pemilik dari anggaran tersebut terhadap pemerintah sebagai pelaksana dari anggaran t e r s e b u t s a n g a t p e n t i n g . Keterlibatan perempuan dan

Sulteng untuk tahun 2012 dapat d i k a t a k a n d e f i s i t s e b e s a r 252,092,727,757. atau sekitar 17,39 % dari Total pendapatan daearah.

Dari mana menutup defisit tersebut ? Asumsi pertama pemerintah harus bisa menggenjot realisasi pendapatan daerah melebihi dari apa yang sudah t a rg e t k a n . A s u m s i k e d u a pemerintah akan menutup defisit dengan menggunakan Sisa anggaran tahun sebelumnya yang tidak terserap.

Terlepas dari surplus/deficit, kiranya kita perlu mengkritisi untuk apa saja anggaran sebesar 1,4 trilyun akan dibelanjakan? apakah untuk kepentingan publik? a tau habis terserap untuk kepentingan pelayan publik ?

Target belanja daerah untuk tahun anggaran 2012 yang dikelompokan dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung dapat digambarkan sebagai berikut :

Pada kelompok belanja tidak langsung terdapat belanja pegawai y a n g m e n c a p a i Rp.398.253.461.148 demikian halnya di kelompok belanja langsung terdapat belanja begawai y a n g b e s a r n y a m e n c a p a i Rp.108,134,461,524, sehingga total belanja begawai mencapai Rp. 506,387,922,672 atau sekitar 29,75 % dari total belanja daerah.

Lalu di pos mana belanja publ ik d ianggarkan? Pada awalnya asumsi saya belanja publ ik di anggarkan pada kelompok belanja tidak langsung pada pos Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan social, Belanja tidak terduga, yang kesemuanya mencapai Rp. 59,920,000,000, kemudian pada kelompok belanja langsung pada pos belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang besarnya mencapai Rp.756,769,863,976, sehingga total keseluruhan

rakyat miskin dalam proses penganggaran tidak hanya dalam tahap penyusunan, tapi lebih dari itu rakyat harus dilibatkan pula dalam tahapan yang lainnya yaitu tahap pembahasan, pelaksanaan, bahkan pada tahap evaluasi. Tentunya hak untuk melakukan kontrol terhadap anggaran tersebut juga harus tetap dilakukan, agar t i d a k t e r j a d i t i n d a k a n p e n y a l a h g u n a a n a n g g a r a n tersebut. Sehingga diharapkan anggaran yang dibuat tidak lain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Di SulawesiTengah, politik anggaran masih terkesan belum menjawab persoalan masyarakat. Terhadap rakyat miskin dan kelompok perempuan masih terdepak jauh dari perencanaan dan penganggaran daerah. Dengan kata lain, politik anggaran daerah tidak memihak pada hak-hak r a k y a t m i s k i n d a n k a u m p e r e m p u a n . I n i l a h y a n g dimaksudkan sebagai sebuah bentuk kemiskinan struktural, suatu kemiskinan yang bersumber d a r i k e b i j a k a n - k e b i j a k a n pemerintah, dalam konteks ini terutama kebijakan APBD.

APBD Sulawesi Tengah untuk tahun anggaran 2012 ditarget 1 , 4 4 9 , 9 3 2 , 1 4 0 , 6 2 8 . D a n a p e m b a n g u n a n s e b e s a r i t u bersumber dari PAD sebesar 4 6 6 , 8 7 0 , 6 2 5 , 1 1 2 , D a n a p e r i m b a n g a n y a n g a k a n dikucurkan dari pemerintah pusat sebesar 982,051,515,516, dan dana hibah sebesar 1,010,000,000.

Namun demikian anggaran yang mencapai 1, 4 trilyun tersebut a k a n d i b e l a n j a k a n o l e h pemerintah daerah untuk belanja t i d a k l a n g s u n g s e b e s a r 837,120,542,885, dan belanja l a n g s u n g s e b e s a r 8 6 4 , 9 0 4 , 3 2 5 , 5 0 0 . D e n g a n demikian total belanja daerah untuk tahun 2012 mencapai 1 , 7 0 2 , 0 2 4 , 8 6 8 , 3 8 5 . J a d i kesimpulan sementara APBD

FOKUS UTAMA

Page 7: Buletin KPPA Edisi 15 April 2012

FOKUS UTAMA

7

mencapai Rp. 816,689,863,976 atau sekitar 47,98 % dari total belanja daearah.

Ternyata asumsi itu salah, sebab jika kita telusuri lebih jauh , pada pos belanja barang dan jasa saja, hampir 75% belanja tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasanya aparatur, seperti makan minum, perjalanan dinas, pengadaan ATK, pemeliharaan dll, bukan untuk kebutuhan yang diperlukan publik, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, air bersih, pengentasan kemiskinan, dll, kalaupun ada untuk publik hanya sedikit jika dibandingkan belanja untuk aparatur.

Jika demikian perspektifnya, maka upaya untuk mengentaskan kemiskinan , meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menaikan pertumbuhan ekonomi, akan jalan ditempat.***

Proses Perencanaan Anggaran yang Disharmonis Antara Pemerintah dengan Masyarakat.

“Kami tidak tau apa itu musrenbang”, sebuah pernyataan seorang ibu di salah satu Kelurahan Kota Poso pada saat dilakukan wawancara mengenai keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan adalah sebuah proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberi ruang bagi masyarakat dan pemerintah dalam merencanakan sebuah program pembangunan. Jika dikatakan bahwa seharusnya pembangunan berbasis hak, maka bagian dari proses pembangunan dalam hal perencanaan harus memberi kepastian bagaimana usulan masyarakat khususnya rakyat miskin, kaum perempuan dan kelompok rentan lainnya masuk dalam dokumen perencanaan s a m p a i p a d a p e m u t u s a n programnya. Namun, situasi perencanaan pembangunan yang salah satunya dinamai dengan musrenbang, masih terlihat disharmonis antara usulan masyarakat dengan pemerintah Daerah Sulawesi Tengah.

Besar Pasak dari Pada TiangRealisasi Kebijakan Anggaran y a n g T i d a k M e n j a w a b Kebutuhan Perempuan dan Anak

Persoalan utama kebijakan anggaran disulawesi tengah

Sebagai gambaran sederhana, saya akan mengambil contoh proyeksi anggaran yang melekat pada Dinas Kesehatan Propinsi Sulteng.

Dalam APBD tahun anggaran 2012, Dinas Kesehatan mendapat j a t ah be l an j a s ebesa r Rp 39.002.542,384 atau sekitar 2,69% dari total APBD. Belanja tersebut dibagi dalam 2 kategori yakni Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 13.749. 348.457 dan Belanja Langsung Rp 25.253.193.927.

A n g g a r a n s e b e s a r R p . 39.002.542.384, sekitar 60,56 % nya atau sekitar Rp. 23.62 milyar habis terserap untuk belanja aparatur yang digunakan untuk belanja pegawai, makan dan minum, belanja perjalanan dinas, belanja cetak dan Penggandaan, serta belanja lainnya. Jadi hanya 39,44% atau sekitar Rp. 15,38 milyar yang diperuntukan untuk publik.

Jika proporsi anggaran lebih besar digunakan untuk aparatur dari pada untuk publik, maka dapat dipastikan 10 program kesehatan y a n g d i c a n a n g k a n o l e h pemerintah propinsi yang melekat pada dinas kesehatan, tidak akan pernah tercapai.

Dari hasil analisis yang kami lakukan, bahwa rata-rata pola penyusunan anggaran dan belanja Daerah di setiap SKPD, Badan, Kantor, Sekretariat mengalalami trent yang sama, yakni belanja Aparatur lebih besar dari pada belanja publik. Jadi APBD kita habis terserap oleh belanja aparatur alias pelayan publik, b u k a n u n t u k k e p e n t i n g a n publik.***

adalah, pembagian porsi anggaran t e r h a d a p h a k p u b l i k (pembangunan). sering terjadi ketimpangan dan dari sini dapat dilihat bahwa pemerintah dalam kebijakan politik anggaran berpihak kepada rakyat atau tidak. Terlepas dari keberhasi lan pemerintah dalam pengelolaan anggaran, KPPA menemukan kejangnggalan dalam pengelolaan dan distribusi anggaran rakyat dalam dokumen APBD sulawesi tengah. ketimpangan tersebut mengakibatkan menurunnya kualitas program pembangunan yang seharusnya tahun anggaran ini dapat ditingkatkan.

Pertama, benar pendapatan p r o p i n s i s u a w e s i t e n g a h mengalami peningkatan di tahun 2010 dengan pertembuhan 11,9% s e m e n t a r a d i t a h u n 2 0 1 1 mengalami penurunan sebanyak -0,8% artinya kinerja pemerintah daerah sangatlah lemah dimana PAD justru turun sebesar sebesar 7,1%. Kedua, di tahun 2010 PAD mengalami peningkatan dimana kontribusi PAD sebesar 35% namun bila dianalisa lebih jauh penyumbang terbesar untuk pajak bersumber dari bea balik nama kenderaan bermotor sebesar 161 Milyar dan disektor retribusi kesehatan sebesar 26,8 milyar yang artinya peran masyarakat sangatlah tinggi sementara disektor pertambangan dan investasi yang dijanjikan oleh pemerintah untuk mendokrak PAD sangatlah nihil. Ketiga, dalam waktu kurun tiga tahun terakhir, trend belanja daerah fluktuatif dan alokasi belanja ditahun 2011 cendrung berimbang antara belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelima, trend sisa anggaran dalam waktu kurun 3 tahun berturut-turut pengalami penurunan hal ini menggambarkan serapan anggaran cukup baik.

Lan tas un tuk s iapakah anggaran APBD kita?? Kajian mendalam oleh KPPA selama 4 tahun terakhir, terhadap kebijakan politik anggaran di Sulawesi Tengah membuktikan tidak berpihaknya pemerintah Sulawesi Tengah. Besarnya kontribusi masyarakat dalam peningkatan PAD didak berbanding lurus dengan kesejateraan rakyat seperti telah dijelaskan diatas. Naiknya p e n d a p a t a n d a e r a h h a n y a b e r b a n d i n g l u r u s d e n g a n kesejateraan pejabat daerah.

Page 8: Buletin KPPA Edisi 15 April 2012

ulawesi Tengah salah satu daerah penderita gizi buruk tertinggi di SIndonesia. Dari tahun

2010 hingga 2011 penderita gizi buruk pada anak tercatat 538 kasus. Sementara alokasi anggaran untuk penanganan gizi buruk pada masyarakat dari tahun 2010 hingga 2 0 1 1 m e n g a l o k a s i k a n penanggulangan dan perbaikan gizi masyarakat hanya sebesar Rp 900,5 Juta ditahun 2011 atau 4 % dari belanja langsung Rp.24 M.

Jika kita hitung, berapa jatah perorang penderita gizi buruk perhari selama Satu tahun? Dari anggaran Rp.900,5 juta dibagi dengan jumlah penderita gizi buruk maka setiap orang penderita gizi buruk perhari mendapat jatah Rp. 4.649 ditahun 2011.

Kemudian pada anggaran tahun 2012 jatah untuk penderita gizi buruk dialokasikan Rp. 810.357.000. Dengan demikian bisa dikatakan bantuan untuk penderita gizi buruk jika tota

l anggaran kita bagi dengan jumlah penderita gizi buruk kemudian kita bagi perbulan lalu dibagi lagi 30 hari, maka setiap penderita gizi buruk setiap hari mendapat jatah Rp. 4.207 ditahun 2012.

Hal ini menunjukan lemahnya komitmen pemerintah terhadap penanggulangan gizi buruk, sebab bukannya menaikan anggaran untuk penderita gisi buruk, yang terjadi justru alokasi anggaran diturunkan, disisi lain alokasi belanja yang digunakan untuk belanja pegawai, makan dan minum, belanja perjalanan dinas, belanja cetak dan Penggandaan, serta belanja lainnya mencapai Rp. 23.62 milyar yang melekat pada dinas kesehatan.

K e t i m p a n g a n anggaran diatas

menggambarka n b a h w a d a l a m penyusunan a n g g a r a n b e l u m memp

Ilustrasi grafisBy: Didit KPPA

erhatikan indikator pelayanan kesehatan berdasarkan data kasus yang ada. Upaya untuk memenuhi hak dasar masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (penanganan gizi) masih jauh dari cita-cita

M D G ' s ( M i l l e n i u m Deve lopment Gaol ' s ) pada poin 1 dan 4 y a i t u p e n g e n t a s a n kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim dan m e n g u r a n g i kematian anak. N a m u n J i k a melihat pada g r a f i k m a k a t e r j a d i p e n i n g k a t a n

alokasi belanja yang signifikan terhadap belanja aparatur yang melekat program pelayanan adminsitrasi perkantoran, sarana prasaran aparatur dan peningkatan d is ip l in apara tur ra ta- ra ta meningkat 53 %.

Kondisi ini tidak lepas dari persoalan kemiskinan dimana pemerintah selaku police maker tidak melihat permasalahan dasar di masyarakat. Semestinya

berdasarkan data diatas p e m e r i n t a h

meningkatkan alokasi a n g g a r a n u n t u k penanggulangan gizi b u r u k d a n m e n g o p t i m a l k a n

k e g i a t a n y a n g b e r d a p a k p a d a kabupaten, seperti yang diketahui bahwa permasalan kesehatan tertinggi gizi buruk dan gizi kurang adalah di kabupaten parimo, Bangga i , bangga i k e p u l a u a n d a n Sigi.***

FOKUS UTAMA

Anggaran Perbaikan Gizi

Jatah Perhari-

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

1,000,000,000

20102011

2012

800,000,000 900,500,000

810,357,000

4,131 4,649

4,184

JATAH PERHARI PENDERITA GIZI BURUK TERHADAP ANGGARAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT TAHUN 2010 - 2012

Anggaran Perbaikan Gizi Jatah Perhari

Sumber : Data diolah dari APBD sulteng 2010,2011,2012

Oleh : RisnawatiKepala Divisi riset, analisis & advokasi kebijakan

KPPA Sulawesi Tengah.

JATAH UNTUK PENDERITA GIZI BURUK RP. 4.207/HARI

8

Page 9: Buletin KPPA Edisi 15 April 2012

KATA MEREKA TENTANG POLITIK ANGGARAN

“Belum Fokus Pada Pendidikan dan Kesehatan”

PBD disulteng ini belum fokus pada pendidikan dan kesehatan. Pendidikan Aterkatung-katung karena biaya pendidikan

tinggi terus kalau kesehatan pembagian kartu jam kesmas itu yang belum merata, kartu jam kesda kalau sudah habis periode-nya dia akan berakhir sedangkan data baru-nya sekarang belum ada sebab kalau periode-nya sudah habis apa lagi yang menggantikan jam kesda? Mereka belum tahu. Tenaga bidan juga minim, karena ketika ada ibu yang bersalin entah tengah malam atau pukul berapa dimalam itu masyarakat disana sulit sekali untuk mencari Bidan dengan keadaan terdesak mereka harus mencari dukun beranak, yang sebenarnya dalam ilmu kesehatan persalinan itu harus di bantu oleh adah-nya bidan bukan dukun. Nah untuk pos yandu sekarang di kelurahan Lambara masih dirumah-rumah belum memiliki tempat sendiri dan sama hal juga di Anja yang belum ada pos yandu-nya, sebenarnya disana harus ada pos yandu-nya karena disana sudah banyak balita dan ibu hamil. Kita harus berusaha lagi untuk menghadap kepada DPRD atau Dinas-dinas yang terkait agar memenuhi aspirasi k i t a d a n j u g a m e r e k a h a r u s memperhatikan p e n d i d i k a n , k e s e h a t a n & k e b u t u h a n perempuan seutuh-n y a , d e n g a n m e n g a l o k a s i k a n anggaran lebih.***

SUMARNIWarga Palu Utara

Anggota Serikat Perempuan Lembah Palu.

“Belum menyentuh

Kepentingan Rakyat Miskin”

embangunan di Sulteng masih Psetengah mati dan

belum bisa dirasakan oleh masyarakat,

terutama dalam pembangunan infrastruktur. Masih banyak jalan-jalan yang belum

diperhatikan oleh pemerintah. Dana bantuan social saja, yang seharusnya dananya untuk masyarakat yang membutuhkan karena bencana alam misalnya, malah di salahgunakan oleh pejabat yang tidak bertanggung jawab. Demikian halnya dengan proses pembahasan APBD yang dilakukan oleh pemerintah itu mestinya harus melibatkan masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh pemuda kalau perlu pers juga di undang supaya bisa di publikasikan lewat media. Semuai itu harus di undang supaya para masyarakat dan tokoh-tokoh itu tahu kalau begini anggaran kita tahun ini. Akibatnya APBD Sulteng tahun anggaran 2012 saya menilai belum diperuntukan kepada kepentingan umum dan dengan kepentingan masyarakat miskin. DPRD yang berfungsi sebagai social controln eksekutif, dalam merumuskan dan mengalokasikan anggaran biasanya tidak pas, atau tidak seimbang dengan kepentingan masyarakat. Banyak proyek-proyek yang dikerjakan itu bermasalah. Jadi cuma rugi percuma dana-dana yang dikeluarkan, sementara pekerjaanya tidak pas. Dan mereka itu harus banyak turun lapangan sehingga tahu betul kepentingan masyarakat, jangan cuma goyang-goyang, putar-putar terus di kursi dan banyak keluar kota yang tidak ada gunanya, padahal diluar sana banyak masyarakat yang membutuhkan.”***

AYUBA LASIRA /OM KOTA Penyiar Radio dan Presenter

Televisi

FOKUS UTAMA

9

Page 10: Buletin KPPA Edisi 15 April 2012

“ Perempuan Masih Sulit Dapat Layanan Kesehatan”

PBD kita belum bisa juga di katakan sudah menjawab persoalan perempuan, Anak dan Amasyarakat miskin. Baru sedikit, hanya

sekian persen, itupun melekat pada Pemberdayaan perempuan. Tapi kalau mau di lihat dari realitanya juga tanda Tanya, memprihatinkan. Karena dalam pembangunan di Sulawesi tengah khususnya di kota Palu, itu masih banyak perempuan yang mengalami masalah-masalah tentang kesehatan, pergi berobat dirumah sakit yang di prioritaskan hanya pihak-pihak tertentu saja, sedangkan para masyarakat miskin khususnya perempuan dan anak itu selalu di persulit, harus pakai surat dari Lurah/desa, RT baru bisa di layani oleh pihak rumah sakit.***

dapat diperoleh melalui pembekalan dan

pendampingan oleh tenaga ahli dan kelompok

pakar/tim ahli.LSMOlehnya agar kebijakan anggaran (APBD kita)

berpihak pada perempuan, dan masyarakat miskin harus ada upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik, program dan kegiatan pembangunan harus diintegrasikan dengan aspirasi permasalahan perempuan dan anak secara adil serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan berwawasan gender.***

Pdt. METTYRohaniawan/Anggota SKP-HAM

Sulteng

“...Asal Semua Kebagian...”

alam kaca mata Saya Dpelaksanaan

pembangunan di Sulteng saat ini sangat jauh dari

harapan semua pihak,terutama pembangunan pada sector

ekonomi kecil untuk penanggulangn

kemiskinan.

Pembangunan saat ini juga masih sangat jauh dalam menyentuh persoalan

perempuan dan anak, yang dalam hitungan persentasi keberpihakan terhadap kepentingan perempuan dan anak di sulteng

Karena perencanaan anggaran daerah kian memburuk di era otonomi daerah. Tidak ada sistem pengendalian yang efektif baik dari pusat maupun daerah sendiri. Prinsip yang berjalan ketika menyusun APBD adalah asal semua kebagian, Penyusunan anggaran daerah didominasi oleh para birokrat sendiri yang berkepentingan dengan manfaat ekonomi dari rencana anggaran dan program. Pengawasan yang dilakukan DPRD cenderung tidak efektif. Bahkan, tak jarang sekadar menjadi alat tawar-menawar.

Dalam proses perencanaan dan pembahsan

APBD Sulteng juga belum transparan apalagi ,

partisipatif hanyalah akal-akalan saja yang juga

hanya tampak seakan ada proses yang di

laksanakan partisipatif. Salah satu contoh adalah

MUSRENBANG. Giat dilaksanakan dari bawah,

namun aspirasi pembangunan tersebut di abaikan

setelah sampai pada penentuan priorita. yang ada

hanyalah penganggaran berdasarkan kepentingan.

Mustinya fungsi DPRD dalam mengontrol dan

menetapkan kebijakan anggaran , pengawasan

terhadap pelaksanaan Perda APBD harus memiliki

beberapa implikasi penting, yakni, DPRD haruslah

memiliki kecakapan atau kemampuan secara

kelembagaan dalam pengawasan untuk

mengimbangi Pemerintah Daerah. Kecakapan ini

AGUS SUSANTOPemuda Palu Utara/anggota

Forum Anggaran

FOKUS UTAMA

10

Page 11: Buletin KPPA Edisi 15 April 2012

SASTRA

CERPEN

atahari begitu terik menyinari langkah MHaris yang sedang

menjajakan kuenya. Seperti biasanya pukul 13.00 sepulang sekolah Haris membantu ibunya menjajakan kue panada buatan ibunya. Haris terus menelusuri padatnya jalan raya yang berdesakkan dan tak menghiraukan teriknya matahari demi mencari uang untuk menghidupi ibunya dan dirinya sendiri. Sudah beberapa kilo Haris berjalan, kuenya yang laku hanya sedikit masih banyak sisa kue yang harus di jual hari ini.“ Aku harus berusaha dan semangat untuk menjual kue ini, agar aku bisa menggapai cita-cita ku menjadi dokter” Haris berkata dalam hati sambil berjalan terus mencari pembeli.

“kuepanada panas...panada panas..” teriakHaris dengan nyaring berulang-ulang kali agar

Oleh : Linda (BanuaAnanggodi Poso)Ide Cerita :Sahabat saya, Anisa Mayang Safitri dan Marianti Babutung

orang-orang bisa mendengar dan membeli kuenya.

Beberapa menit kemudian Haris sedang berjalan di pinggir jalan sambil menjajakan kuenya, tanpa sadar ada seorang anak muda melaju mengendarai motor tanpa terkendali sehingga anak muda itu menabrak Haris, untung saja haris hanya lecet sedikit, tapi sayangnya kue-kue Haris terjatuh dan berserakan di jalanan. Anak muda yang menabrak haris tersebut lari tanpa bertanggung jawab, orang-rang tak adas atupun yang membantu haris, mereka hanya menatap haris begitu saja.“Akuharus sabar mungkin ini hanyacobaanTuhan untuk menguji kesabaranku. Aku harus terus semangat dan jangan putus asa.”Haris Berkata dalam hati sambil menitihkan air mata. Setelah itu haris mengumpulkan kue-kuenya yang berserakan dengan perasaan yang sedih Haris

menghapus air matanya dan melanjutkan perjalanannya kembali. Dalam perjalanan Haris merasa haus dia ingin membeli minuman tapi, pikirannya terbayang kepada ibunya dirumah.“yah uangnya aku hanya sedikit. Uang ini untuk makan malam dan sisanya untuk aku tabung buat sekolah besok tapi aku haus sekali, kalau aku belikan air minum nanti uang makan malam terpotong” keluh Haris dalam Hati.Berjalan beberapa langkah tiba-tiba mataHaris tertuju pada sebuah rumah yang mewah dia melihat seorang gadis cantik yang tampaknya baik di taman depan rumah itu, gadis itu terlihat sedang asik membaca buku dan duduk di ayunan. Haris pun melangkahkan kakinya menuju rumah mewah itu.“Permisi mba..”sambil berdiri di pagar rumah mewah itu.

Suara sapaan Haris itu membuat gadis itu sedikit kaget karena orang yang berdiri di depan rumah itu sama sekali tak dikenalinya dan pemuda itu tampaknya sedikit kumal“ ya.. ada yang bisa saya bantu mas ?” beranjak dari ayunan dan menuju kesosok pemuda yang menyapanya secara tiba-tiba, “ bolehkah saya meminta segelas air putih?”“ohh.... iyah. Tunggu sebentar yah saya akan ambilkan. Tanpa ragu-ragu gadis itu masuk kedalam rumah untuk mengambilkan minuman. Beberapa menit

SEGELAS SUSU PUTIH

UNTUK HARIS

11

Page 12: Buletin KPPA Edisi 15 April 2012

SASTRA

Nadia pun membalas senyuman suster itu dan membaca kertas yang di berikan suster tadi. Alangkah kagetnya nadia melihat di kertas itu tertuliskan.“ Jumlah pembayarannya di bayar dengan segelas susu putih”. Nadia sangat terkejut dengan tulisan Di kertas pembayaran itu. Dia sangat penasaran dan bertanya pada suster itu tapi alangkah kagetnya dia melihat Sosok seorang dokter muda yang tampang agah sedang berdiri di tempat suster tadi yang memberikannya kertas pembayaran itu. Dokter muda itu hanya tersenyum. Nadia kembali membaca secara detail kertas itu dan dia melihat nama yang tertulis di pojok kertas bagianbawah itu adalah dr. Haris. Nama itu sangat tak asing bagi Nadia dan wajah dokter itu mengingatkan Nadia pada kejadian 10 tahun yang lalu.“ terima kasih Dengan segelas susu putinya... sama-sama impaskan?” suara yang lembut dan tersenyum. Nadia sangat terkejut ternyata Dokter muda yang tampan ini adalah seorang pemuda penjual kue yang beberapa tahun lalu pernah minta segelas air putih di rumahnya.

“ Terimah kasih yah dr. Haris ternyata anda masih ingat dengan kejadian yang suda lama.”“bagaimana saya bisa melupakan kebaikkan nona Nadia memberikan saya segelas susu putih.”

Pertemuan yang tak pernah di duga Nadia.Ternyata haris yang dulu seorang penjual kue panada kini dia adalah seorang Dokter muda dan dialah yang telah melakukan oprasi untuk menyembuhkan penyakit kanker otakku.***

“ SEMUA KEBAIKKAN YANG KITA BERIKAN PADA

ORANG LAIN DI LAIN WAKTU KITA AKAN

MERASAKAN KEBAIKKAN YANG SAMA SEPERTI APA

YANG KITA BERIKAN PADA ORANG LAIN”

kemudian gadis itu datang membawa minuman. Betapa kagetnya Haris gadis itu membawakannya segelas susu putih, padahal tadi Haris hanya meminta segelas air putih. Tapi, apa boleh buat gadis itu telah memberikan susu putih dengan senang hati Haris meminum susu itu. Dengan cepatnya susu putih yang masih hangat itu habis di minum oleh Haris.“Eh.... boleh tau namakamu siapa?” Tanya gadis itu penasaran“saya haris. Nama mba siapa?”“oh... kalau saya Nadia safirtianggara panggil saja saya Nadia”“oo iyah mba... eh maaf Nadia. Kalau boleh tau kamu masih sekolah?”“ia saya masih sekolah. Haris masih sekolah juga yah?”“Ia saya sekarang sudah kelas 3 SMA kalau kamu kelas berapa?”“Sayakelas 3 SMA juga. Kamu sekolahnya di mana? Kalau saya di SMA 3 di pelakang komplek sini.” “ohh... kalau saya di SMA 1”.

“ kalau boleh tau lagi agama Nadia apa?” sambil tersenyum, “oh saya Kristen protestan. Kalau agama haris ?”“Saya islam. Eh..terimah kasih yah Nadia safitrianggara atas susunya” haris menyerahkan kembali gelas yang di berikan padanya.“oh iyah sama-sama” dengan senyum yang manis menjawab balasan terima kasih dari haris. Haris pun pergi meninggalkan rumah itu dan kembali kerumahnya dengan rasa yang bahagia karena masih ada orang yang sebaik Nadia di duniaini, tapi walaupun hatinya sedih karena hari ini hanya beberapa saja kuenya terjuals edangkan yang lainnya rusak

karena jatuh berhamburan di jalan raya tadi.***

Sepuluh tahun kemudian, seperti biasanya nadia sedang duduk di ruang keluarga sambil

membaca Novel andalannya “HARRY POTTER” yang sangat dia sukai.Tiba-tiba Nadia pingsan dan mamanya pun kaget dan langsung memanggil adiknya nadia untuk menelefon ambulance. Nadia pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk segera di beri pertolongan. Sesampai di rumah sakit Nadia langsung di periksa, ternyata nadia mengalami kanker otak, tapi bersyukur nadia baru stadium awal dan dokter menyarankannya untuk mengoprasi Nadia secepat mungkin.***Beberapa bulan kemudian setelah operasi. Nadia sedang duduk di ruang lobi rumah sakit sambil menunggu namanya di panggil untuk membayar semua administrasi selama dia di rumah sakit. “TerimakasihTuhan engkau telah menyelamatkan ku dari penyakit yang nyaris ingin membunuhku” Nadia Berdo'a mengucap syukur pada tuhan Bahwa Nadia masih di beri kesempatan untuk hidup.“Nadia safitrianggaran” seorang suster yang berdiridi depan Nadia memanggil nadia untuk segera menuju keloket pembayaran.“baik sus” nadia beranjak dari tempat duduk dan menuju keloket pembayaran.“maaf yah sus orang tua saya lagi keluar kota, jadi saya yang akan mengurus semua administrasinya jadi berapa sus yang harus saya bayar untuk biaya administrasi saya selama di rumahsakit?”suster itu hanya tersenyum sambil menyodorkan kertas kuitansi pembayaran kepada Nadia.

“ bolehkah saya meminta

segelas air putih?”

12

Page 13: Buletin KPPA Edisi 15 April 2012

inggu pagi... ku menyapa mu di teras rumahku.Ku lihat awan begitu indah dan angin segar yang menyentuh Mwajahku ..kuhirup udara itu sambil duduk dan melihat

pemandangan sekitar rumah. Lima belas menit pun berlalu..

Suasana masih sepi sekali karena waktu itu masih jam enam pagi..Namun ada dua anak bocah perempuan tertawa sambil mengayuh sepeda kecilnya melewati ku yang lagi duduk sendiri..hehehehe..

Aku juga ikut tertawa dan senyum melihat mereka seakan tidak ada persoalan dengan kehidupan saat ini..Kehidupan yang semakin tak menentu karena kebijakan Negara ini yang tak bermata..Tak berhati dan bahkan tak tahu menahu dengan segala penderitaan mereka .. orang-orang kecil.. atau disebut wong deso.. Namun selalu dilirik suaranya untuk bisa memilihnya..

Aaah..ku kembali menghirup udara pagi.. mencoba melupakan segala kepenatan dalam diri ku tentang bangsa ini..Namun, aku tertegun ketika dari jauh melihat seorang perempuan muda yang sedang berjalan ke arah ku dengan pikulan Dua Belas buah kelapa tua di punggungnya ..Mungkin perempuan itu sudah menikah karena ku tahu dia adalah salah satu teman kecil ku dulu..

Dia tersenyum pada ku dan ku menyapanya..menanyakan kelapa itu dibawa kemana. Dan ku tahu kalau kelapa itu di jual ke pasar dengan harga Dua ribu perbuah.Ku terdiam sejenak, sempat berpikir dengan harga kelapa itu dia bisa menghidupi ekonomi dan biaya sekolah anaknya..

Belum selesai ku berpikir tentang perempuan itu, tiba-tiba seorang wanita setengah baya ..berjalan menghampiri ku juga.. ya.. Mungkin ibu itu telah berumur kurang lebih 45 tahun.Perempuan itu memikul tiga sisir pisang di pundaknya dengan sepotong kayu sebagai penyeimbang berat pisang itu.Kusapa ibu itu..ku Tanya berapa harga pisang Satu sisir.. dia menjawab Tujuh ribu.

Hati ku semakin terkoyak mendengar kata ibu itu..Namun dia tersenyum seakan tidak ada beban terhadap dirinya.Padahal dia tahu bahwa kehidupannya begitu berat dengan segala kebutuhan dan persoalan hidup yang tidak pernah usai..

Sebuah catatan pagi di Kalurahan LambaraOleh : Mutmainah Korona

Para Perempuan Tangguh di ujung Kampung ku

SISIPAN

Bagaimana dia harus membiayai keluarganya dengan hasil jualan Dua puluh Satu ribu dari pasar.Padahal dari rumahnya menuju pasar, perempuan itu harus berjalan kaki kurang lebih 1 km.

Melihat situasi ini, diri ku seakan tidak ada artinya dengan para perempuan yang kulihat dan ku temui tadi..Begitu luar biasanya mereka dengan segala apa yang mereka punya..Dan mungkin mereka mengabaikan kepentingan dirinya untuk keluarganya..Padahal dia butuh sehat..butuh istirahat.. dan lainnya seperti layaknya dia seorang manusia dengan segala hak yang melekat pada dirinya.

Itulah para perempuan tangguh yang kudapati hari ini..Walau mereka berharap besar dalam hidupnya.. Bukan untuk dirinya.. Namun untuk anak-anaknya.. Dan bahkan cucu-cucunya kelak..

Semoga harap dalam dirinya..Bisa memberiku inspirasi untuk tidak diam dan memikirkan bagai mana situasi ini bisa lebih baikTerimakasih para perempuan tangguh di ujungkampungku..Dari mu ku dapati pembelajaran hidupDarimu ..

Ku takan berhenti untuk selalu bergerak dan terus berbuat..

***

13

Page 14: Buletin KPPA Edisi 15 April 2012

14

Anak-anak kreatif “Banua Nungana”(BN) berkunjung ke museum Sulawesi Tengah, belajar mengenal sejarah lokal.

Seorang Petugas Museum (Guide berkaos hitam) sedang menjelaskan bagian dalam isi musium kepada Anak-anak BN

Anak-anak BN foto bersama Guide museum di anjungan Taman Nasional Lore Lindu.

Beraneka ragam pakaian adat yang ada di Sulteng, menunjukan keberagaman, saling menghargai satu sama lainnya.

Di belakang anak-anak BN adalah salah satu replika alat tradisional petani sedang mengolah sagu.

Anak-anak BN yang ceria, sedang olah suara sebagai prakondisi bermain peran.*Bary Asbara instruktur theater BN sedang memperagakan acting.** Anak-anak BN sedang bermain peran, untuk mempersiapkan pementasan rutin tahunan.***

erintah Presiden Soekarno agar jangan sekali-kali melupakan sejarah (Jas Merah) diwujudkan oleh Psedikitnya 15 anak-anak Banua Nungana (Rumah

Kreatif Anak) dengan melakukan Study Tour ke Museum Sulawesi Tengah Minggu, 22 April 2012 di Jalan Kemiri No.23 Palu.

Study Tour ini dilakukan untuk melihat secara langsung benda-benda peninggalan sejarah pada masa lampau, dengan demikian anak-anak dapat mengenal sejarah perjuangan masyarakatnya, yang telah dilakukan oleh Tadulako-tadulako pendahulu kita.

Setelah selesai mengelilingi seluruh isi museum yang dibantu oleh seorang Guide Museum, Anak-anak BN binaan KPPA Sulteng ini menyempatkan latihan theater di baruga Museum.***Foto: Bary Asbara/Naskah Vicktor A.Z

a eM rJ hs a AKTIFITAS

Page 15: Buletin KPPA Edisi 15 April 2012

Peserta pelatihan sedang diskusi kelompok berlatih menganalisis dan menyusun anggaran* Salah seorang peserta sedang presentasi hasil diskusi kelompok** Nara sumber sedang menilai dan menanggapi hasil presentasi semua kelompok*** Peserta bersama Nara sumber berfoto bersama diakhir acara yang di gelar selama Tiga hari****

Risnawati saat memfasilitasi peserta

pelatihan menyusun kontrak belajar bersama-sama peserta.

Manager Program Building Better Budget for Women and The Poor (B3WP)

Ismail Konsultan FITRA sedang membawakan materi dasar, tentang penyusunan anggaran daerah yang pro terhadap perempuan dan masyarakat miskin .

15

Mutmainah Korona, Direktur KPPA Sulteng, saat membuka acara Pelatihan Membedah dan Menganalisis Anggaran Daerah di Swissbel Hotel Palu,Rabu (28/03/2012)

omunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Sulteng, memfasilitasi Forum Anggaran Kmenyelenggarakan Pelatihan dengan fokus

bahasan “Membedah dan Menganalisis Anggaran Daerah” di Swissbell Hotel Palu Rabu,(28/03/2012).

Pelatihan ini menghadirkan konsultan khusus dari Jakarta yang koncern terhadap anggaran (FITRA), dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan bagi peserta yang tergabung dalam Forum Anggaran dalam menganalisis APBD, agar pro perempuan dan rakyat miskin

Pelatihan yang diikuti dari berbagai perwakilan NGO dan organisasi perempuan di Palu berakhir pada Sabtu (30/032012.***Foto: Bary Asbara/Naskah Victor A.Z

Bahas APBD yang Pro Perempuan

dan Rakyat Miskin

AKTIFITAS

Page 16: Buletin KPPA Edisi 15 April 2012

16

Risnawati,SE, Pimpinan Redaksi, Deputy Internal KPPA Sulawesi Tengah, yang juga Manager Program Building Better Budget for Women and The Poor (B3WP) adalah Aktivis kelahiran Palolo di desa Makmur kab. Sigi 26 Juni 1980 . Ia sudah beregrak dilembaga sosial masyarakat sudah 7 Tahun lalu. Aktifitasnya senang melakukan diskusi ditingkat masyarakat, mendorong daya kritis perempuan untuk lebih berdaya, dijalani sejak Tahun 2005.

Risna panggilan akrab sehari- hari, mahasiswa jebolan Universitas Alkhairaat FE, yang juga merangkap sebagai kepala divisi riset, analisis & advokasi kebijakan KPPA Sulteng juga Intens melakukan kajian analisis anggaran dan melakukan advokasi anggaran. Aktifitas ini ditekuni karena Ia melihat ada banyak persoalan masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya yang tidak berdaya akibat kebijakan yang belum berpihak dan berke adilan gender, tingginya angka putus sekolah, tingkat kematian ibu dan Gizi buruk, semua itu adalah situasi yang cukup menggugah hati nuraninya untuk berperan dan terus berjuang mendorong keberpihakan anggaran yang lebih adil gender dan pro poor, bersama kawan-kawan aktivis lainnya berjuang mewujudkan kedaulatan rakyat atas anggaran.***

Mutmainah Korona, Direktur Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) S u l a w e s i T e n g a h , s e k a l i g u s

penanggungjawab terbitan alternative Buletin KPPA lebih akrab disapa “Neng Corona”.

Perempuan gesit dan lincah, dalam membela dan memperjuangkan hak-hak

perempuan dan anak pernah menghiasi layar kaca sebuah TV swasta dalam Program OASIS bertajuk “Karitini dari Timur”.

Perempuan kendis kelahir Palu 33 tahun yang lalu menikah dengan Nasution Camang mantan Pimpinan Redaksi harian Media ALkhaairat (MAL) dan kini Kolomnis Media Buletin Silo, telah dikaruniai Tiga orang anak, Ikra, Ikhlas, dan Anggun.

Demokrasi yang berkeadilan dengan mengedepankan keterwakilan perempuan dan kesetaraan gender, membebaskan kaum perempuan dari penindasan, dan kesengsaraan adalah sederet “mimpi” (cita-cita Red) Ibu Dir yang masih ingin di capai. Berbagai langkah telah dilakukan seperti menggagas lahirnya Sikolah Mombine (sekolah politik khusus perempuan), Banua Nungana/Ananggodi (rumah kreatif anak ) di Kota Palu dan Kabupaten Poso.

Ditengah kesibukannya memimpin KPPA, Ia juga aktif sebagai Presidium Koalisi Perempuan Indoneisa (KPI) Wilayah Sulawesi Tengah, Penggerak Aliansi Bhineka Tunggal Ika (ANBTI) Sulteng, dan Koordinator Task Force bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Keluarga Kota Palu.

Disamping itu sejumlah organisasi juga pernah diikutinya antara lain Yayasan Pendidikan Rakyat (2001), Yayasan Evergreen Indonesia (2001), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (2000), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) InsanCita (1999) dan Nasyiatulaisyiyah Ujung pandang (1994-1997). Guru TK Aisyiyah Tawaeli (1997-1998). Anggota Solidaritas Perempuan, Kontras Sulawesi, LPSHAM Sulteng, LBH Sulteng, dan Asian Consortium for Human Rights-Based Access to Justice.

Setelah Ia melakukan refleksi hampir 10 tahun, saat ini lebih memfokuskan pada kerja-kerja politik advokasi dan pemberdayaan, seperti advokasi politik anggaran dan kepemimpinan perempuan dalam melawan kemiskinan termasuk membangun perdamaian. Baginya perjuangan politik dengan menggerakan perempuan dan kelompok miskin untuk bisa merebut ruang kebijakan politik sangatlah penting, karena pergerakan politik harus dimulai dengan kepemimpinan perempuan. Selain itu, konsolidasi generasi baru dalam membangun masa depan yang lebih baik tanpa kekerasan harus dilakukan dari sekarang bersama anak-anak sejak dini.***

Rudi Asiko, Wakil Pimpinan Redaksi mendapat tugas khusus untuk mengawasi setiap tulisan yang masuk ke meja redaksi. Pekerjaan sebagai seorang Editor yang menyerap pikiran dan

menyita waktu memang membutuhkan kerja konsentrasi. Tapi semua itu dijalaninya dengan senang hati. Kebiasaannya membuat selebaran, pernyataan sikap, dalam setiap aksi Front (dulu Red) menjadikan Bulletin KPPA sebagai pilihan untuk menyalurkan pikiran-pikirannya dalam setiap rapat-rapat redaksi. Ia percaya bahwa bacaan adalah alat pengorganisiran yang masih efektif untuk membangun gerakan, menyadarkan semua manusia tentang apa yang hendak dicapai. Dengan bacaan akan menjadi mengerti dari apa yang belum diketahui, bacaan juga membimbing setiap langkah tindakan. “Olehnya marilah MEMBACA.”ajaknya.***

RUDI ASIKO

MUTMAINAH KORONA

RISNAWATI

Victor AZ. alias TOYO, kepala unit pendokumentasian dan data base KPPA Sulteng diberi mandat sebagai Redaktur Pelaksana Buletin KPPA. Semua keputusan Dewan Redaksi dikawal dan dijalankan dengan baik. Ia paling gelisah ketika urusan terbitan alternatif ini belum selesai tepat waktu. Olehnya Ia belum mau beranjak berdiri dari kursinya sebelum urusan layoutnya kelar. Terjun ke

dunia jurnalistik dengan spesialisasi Fothografer ditekuninya secara otodidak. Hampir semua Photo yang ada dalam media ini adalah hasil jepretannya.***

VICTOR AZ

AWAK REDAKSISISIPAN

Page 17: Buletin KPPA Edisi 15 April 2012

17

BARY ASBARA, adalah salah satu staff KPPA Sulteng pada Unit Publikasi, Pendokumentasian & Data Base. Bergabung di KPPA Sulteng mulai dari tahun 2011. Namun sebelumnya sudah lebih awal tergabung di KPPA cabang Poso tahun 2009 sebagai Unit Pendidikan Anak. Disamping kesibukannya mengelola dokumentasi, pada Bulletin KPPA diberi tugas sebagai Kontributor untuk kota Palu. Semua urusan liputan dan wawancara selalu dikerjakan dengan tepat waktu. “Janganlah menunda pekerjaan, sebab hari esok pekerjaan yang lain telah menunggu.” begitu prinsipnya.***

Rahma, Bernama lengkap Rahmawati Arifin, awalnya aktif berorganisasi sejak tahun 2003 sebagai staf pada Solidaritas Perempuan (SP) Palu, setahun kemudian tepatnya tahun

2004 ia menjadi staf pada Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR).

Kemudian menjadi paralegal di Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP) Sulawesi Tengah (2010-sekarang).

Perempuan kelahiran Kota Palu 35 tahun silam yang biasa di sapa Rahma ini, sejak tahun 2010 aktif sebagai volunter untuk advokasi perempuan dan anak korban kekerasan di Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Sulawesi Tengah dan kini menjabat sebagai Kepala Unit Pendidikan dan Pengorganisasian KPPA Sulteng (2011 – sekarang).

Sebelumnya ia pernah mengikuti Training Feminis Dasar dan Lanjutan yang difasilitasi oleh Solidaritas Perempuan (SP) Palu tahun 2003 – 2004 juga Pelatihan Pendampingan Korban KDRT oleh KPPA di Palu tahun 2008.***

Sunardi Katili, seorang aktivis pro demokrasi, aktif sejak awal reformasi tepatnya tahun 1996 bermula sebagai pengurus lembaga mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu. Ia berperan lebih

progresif dan matang disaat berkecimpung pada organisasi eksternal kampus sebagai Sekretaris Jenderal Front Mahasiswa Indonesia Sulawesi Tengah (FMIST) Cabang Unismuh Palu tahun 1999 – 2000. Ditahun yang sama menjabat Sekretaris Dewan Mahasiswa Fakultas Hukum Unismuh sebagai organisasi internal kampus. Kemudian tahun 2000 – 2001 menjabat sebagai Koordinator Majelis Mahasiswa Fakultas Hukum Unismuh.

Sejak di Drop Out (DO) dari kampusnya tahun 2002 akibat memimpin demonstrasi protes terhadap kebijakan Rektor yang saat itu dinilai tidak berpihak pada mahasiswa. DO rektor ini, kemudian menyulut perlawanan mahasiswa lainnya. Ia bersama dengan Dua orang kawan yang bernasib sama mem-PTUN-kan Rektor Unismuh dan, ternyata perjuangannya tidak sia-sia. Pada pengadilan tingkat banding di Makassar tahun 2002 dimenangkan dan akhirnya DO dicabut. Lelaki kelahiran Luwuk 35 tahun silam, yang biasa disapa akrab dengan Undeng ini, selama 13 tahun menyelesaikan studi hukum, akhirnya mendapatkan gelar sarjana di Universitas Tadulako pada November 2009.

Dikalangan aktivis pro demokrasi, ia dinilai masih tetap konsisten pada prinsip perjuangan dan pembelaan terhadap hak-hak dasar rakyat sejak tahun 96 hingga sekarang. Saat ini sebagai Deputi Eksternal Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Sulawesi Tengah (2010 – Sekarang), sekaligus Biro Hukum pada Buletin KPPA Sulteng. Selain itu sebagai Koordinator Badan Pimpinan Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP) Sulawesi Tengah (2010 – Sekarang) dalam jaringan kerja advokasi rakyat, sebagai Biro Kampanye pada Front Perjuangan Rakyat (FPR) Sulawesi Tengah (2011–sekarang). Hingga kini ia masih terus aktif melakukan kampanye dan propaganda dalam bentuk advokasi hak-hak dasar rakyat dan demonstrasi-demonstrasi penolakan berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak memihak rakyat. Sebagai inisiator sekaligus pendiri organisasi Ikatan Pemulung Kota Palu (IPKP) tahun 2011, sebelumnya ia pernah aktif di Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) Palu tahun 2000 – 2003 dan Koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2004 - 2009 serta masih banyak organisasi dan aktifitas lainnya yang pernah ia geluti.***

Sri Haryati, perempuan 3 anak yang selalu energik dan ceria walau sering kelelahan dalam mengurusi keuangan di internal KPPA Sulteng, Sri panggilan akrab Staff keuangan KPPA Sulteng yang dipercaya untuk mengelola keuangan Redaksi. sebelumnya dia pernahmengelola keuangan kerjasama program SERASI-USAID. Semua kebutuhan yang menunjang kelancaran terbitan selalu direncanakan dengan cermat dan teliti.Ia juga rajin menanyakan Time Sheet, sehingga para awak Redaksi yang belum menyerahkan padanya dibuat sedikit repot.***

RAHMAWATI

SUNARDI KATILI

SRI HARYATI

BARY ASBARA

AWAK REDAKSISISIPAN

Page 18: Buletin KPPA Edisi 15 April 2012

OpiniAKTIFITAS

18

erikat Perempuan Lembah Palu (SPLP) melakukan Skonsolidasi Kongres II

membangun skema advokasi organisasi perempuan di Desa Bale Kab.Donggala (23/03/2012). Kongres yang dihadiri 120 anggota SPLP dari kota Palu, Donggala, dan kab.Sigi dibuka langsung oleh Direktur KPPA Sulteng. Dalam sambutannya Ia berharap ada rumusan skema advokasi gerakan perempuan yang harus dijadikan rumusan strategis. “Olehnya Refleksikan gerakan perempuan di Sulawesi Tengah, pembahasan situasi nasional dan daerah secara politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, sangat pent ing di lakukan sebagai landasan merumuskan skema gerakan perempuan” tata Neng sapaan akrabnya.

Kongres yang berlangsung selama Tiga hari menilai bahwa persoalan pokok yang masing membelenggu kaum perempuan adalah feodalisme dalam artian penguasaan dan perampasan tanah kaum tani yang dilakukan oleh tuan-tuan tanah besar masih terus eksis terjadi di berbagai daerah termasuk di Sulawesi Tengah untuk kepentingan perkebunan-perkebunan besar utamanya perkebunan sawit, kakau, dan berkebunan besar lainnya. Selain i tu perusahaan-perusahaan tambang asing sebagai kaki tangan Imprealis (Kapitalis Monopoli In ternas ional ) t idak kalah eksisinya menguasai berbagai sumber-sumber energi, minyak dan gas dan berbagai jenis tambang di daerah kita. Negara dan pemerintahpun dalam hal ini telah memposisikan diri sebagai p e m b e r i l e g i t i m a s i b a g i kepentingan tuan-tuan tanah besar dan perusahaan-perusahaan pertambangan asing dalam bentuk

SPLP BANGUN SKEMA ADVOKASI GERAKAN PEREMPUANLiputan Khusus dari Kongres II SPLPOleh : Sunardi Katili

Direktur KPPA Sulteng, Mutmainah Korona saat membuka Kongres II SPLP, di Desa Bale Kabupaten Donggala.

peraturan perundang-undangan, regulasi dan berbagai izin. Inilah yang kemudian dipandang sebagai akar problem pokok yang membuat kaum perempuan terbelenggu pada kemiskinan dan keterbelakangan hingga hari ini. Olehnya SPLP meletakkan garis perjuangannya sebagai organisasi yang berkarakter massa berwatak demokratis melawan feodalisme nasional dan imprealisme internasional.

Disamping itu kongres juga telah menghasilkan beberapa rekomendasi, yaitu melakukan rapat kerja organisasi tanggal 25 Juni 2012, mempermantap pertemuan-pertemuan bersama jaringan organisasi yang telah ada (Forum Anggaran, FPR Sulteng, Walhi Sulteng, dan berbagai organisasi jaringan lainnya); akan melakukan aksi penolakan BBM tanggal 29 Maret 2012 bersama dengan organisasi Jaringan lainnya yang tergabung dalam Posko Rakyat Tolak Kenaikan BBM; melakukan konsolidasi terkait dengan keanggotaan SPLP; mendesak pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan hak-hak dasar, berupa kesehatan gratis, pendidikan gratis dan sosial politik; menjamin SPLP sebagai organisasi perempuan yang solid untuk menangani kasus yang dialami oleh perempuan dimanapun, mendorong perempuan untuk terlibat dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, mendesak pemerintah dan pihak terkait menyelesaikan setiap laporan kasus kekerasan perempuan dan anak yang ada.

Untuk itu, agar organisasi bisa menjalankan mandat Konggres, atas problem pokok kaum perempuan dan rekomendasi kerja maka peserta Kongres memandang perlu penyempurnaan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga , Visi dan Misi dan bentuk organisasi yang kuat olehnya Kongres juga Menetapkan Badan Pimpinan SPLP sebanyak 5 orang dan Badan Pengawas sebanyak 5 orang. Terpilih sebagai Ketua Badan Pimpinan Maida Sita untuk masa periode 2012-2015. ***

Page 19: Buletin KPPA Edisi 15 April 2012

19

SPLP DORONG PAGU INDIKATIF UNTUK DESA DAN KELURAHAN

agu indikatif anggaran adalah plaform anggaran Pyang harus dialokasikan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah demi terealisasikannya hasil-hasil Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan. Musrenbang yang merupakan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga nasional. Rumusan-rumusan Musrenbang inilah yang dijadikan dasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa/kelurahan untuk massa lima tahun, sedangkan hasil musrenbang yang dilakukan setiap tahun akan dijadikan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) desa/kelurahan untuk tingkat desa/kelurahan.

Dengan Musrenbang , masyarakat diharapkan bisa

berpartisipasi dalam proses pembangunan di desa/kelurahan dimana kita tinggal. Pendek kata, pemerintah menginginkan agar proses pembangunan digagas dari bawah. Sehingga, proses musrembang ini harus menampung partisipasi dan usulan masyarakat seluas-luasnya.

Serikat Perempuan Lembah Palu (SPLP) yang berbasis di kelurahan/desa telah didorong untuk terlibat aktif dalam Musrenbang. Namun dalam prakteknya masyarakat menilai Musrenbang hanya sebagai

mekanisme formal semata, tidak sesuai dengan spritnya, pasalnya, banyak usulan-usulan hasil musrenbang hasil partisipasi masyrakat ketika dihadapkan pada realisasi di desa/kelurahan terbentur oleh ketidak adanya anggaran, dan ketika musuk musrenbang di tingkat yang lebih tinggi banyak terpangkas usulan-usulan tersebut karena SKPD terkait sudah menyiapkan Rencana Kerja Pembangun tersendiri, yang bertolak belakang dengan kebutuhan masyarakat dibawah.

Penentuan prioritas pembangunan yang mestinya diputuskan berdasarkan kemendesakan persoalan dan diputuskan secara musyawarah-mufakat, akan tetapi, pada kenyataannya, hampir semua kebijakan pembangunan, baik nasional maupun lokal, tidak menjawab persoalan rakyat. Demikian halnya dalam penyusunan APBD juga tidak mengacu pada proposal pembangunan dari rakyat

Dalam seri diskusi yang dilakukan oleh SPLP di kantor KPPA Sulteng (17/2/2012) setelah anggota SPLP selama satu bulan mengasistensi Musrenbang tingkat kelurahan di Palu,

terdapat poin-poin masalah yang muncul kenapa Musrenbang tidak efektif :

Pertama, partisipasi rakyat dalam proses Musrenbang sangat minim. Di tingkat rembug RW, misanya, biasanya yang hadir hanya ketua-ketua RT dan tokoh masyarakat. Seharusnya, menurut kami, Musrenbang RW alias rembug RW ini menghadirkan seluruh

AKTIFITAS

Anggota SPLP sedang mendiskusikan masalah-masalah yang ditemukan dilapangan setelah mengasistensi Musrenbang di desa dan kelurahan

...Musrenbang hanya sebagai mekanisme formal semata, tidak sesuai dengan spritnya, pasalnya,

banyak usulan-usulan hasil musrenbang hasil partisipasi

masyrakat ketika dihadapkan pada realisasi di desa/kelurahan

terbentur oleh ketidak adanya anggaran...

Oleh : Rudi Asiko

Page 20: Buletin KPPA Edisi 15 April 2012

20

masyarakat di lingkungannya.Kedua, proposal /hasil

Musrenbang ditingakat desa/kelurahan sering disabotase/dihilangkan oleh birokrasi korup peninggalan kolonial. Dalam banyak kasus, proposal Musrembang dari desa/ kelurahan tidak muncul dalam RKP di tingkat kecamatan diganti oleh proposal birokrasi kecamatan/SKPD terkait.

Ketiga, Musrenbang tidak mendapatkan pengawalan oleh organisasi-organisasi rakyat sehingga dengan mudah menguap dan tidak terealisasikan. Dalam banyak kasus, seperti juga diakui banyak pihak, Musrembang kelurahan hingga Musrembang Nasional lebih banyak diisi oleh “manusia berseragam” alias birokrasi (kades/lurah, camat, Bupati, dll).

Dari masalah yang muncul tersebut peserta diskusi yang dibantu oleh Fasilitator merekomendasikan Tiga hal prinsip :

PertamaProposal musrenbang ditingkat desa/kelurahan harus dijadikan RPJMDes/Kel.

KeduaRPJMDes/kel yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) desa/kel, harus disediakan Pagu indikatif (Plaform anggaran) untuk setiap desa/kelurahan dari APBN/D, demi terlaksananya hasil-hasil musrenbang.

KetigaDiperlukan pengawalan dan pengawasan realisasi hasil-hasil musrenbang oleh organisasi rakyat di kampong-kampung.

Dengan demikian, forum Musrembang ditingkat desa/kelurahan akan berfungsi efektif dan bukan hanya untuk sekedar menjadi rutinitas formal tanpa arah dan kontribusi bagi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian gagasan/spirit dasar Musrenbang, yakni partisipasi rakyat dalam merumuskan pembangunan, adalah konsep yang memberikan manfaat bagi pembangunan di desa/kelurahan***

edikitnya 200an massa yang tergabung dalam Crisis Centre Kekerasan Aparat Polri (CC Kapak) menggelar aksi unjuk rasa Smemperingati hari perempuan sedua dengan mendatangi

Mapolres Palu dan Mapolda Sulteng di jalan samratulangi, Kamis,(8/3/2012).

Kedatangan mereka ke Mapolres dan Mapolda, dilatarbelakangi maraknya berbagai kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak, khususnya kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh anggota Polri di Wilayah Sulawesi Tengah. “Dalam rentang waktu 3 bulan sejak Januari sampai Maret 2012 ada sekitar 6 kasus pelecehan dan kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Sulawesi Tengah.” Kata Nurlaila Korlap Aksi.

Aksi yang dimulai dari taman GOR ini membawa berbagai macam tuntutan anatara lain Menuntut; Institusi Polri jangan melindungi pelaku kekerasan perempuan dan anak; Aparat jangan menzalimi anak; Adili segera polisi pelaku kekerasan seksual dan KDRT terhadap perempuan dan anak; Hukum seberat-beratnya polisi pelaku asusila; Jangan menghancurkan cita-cita dan harapan masa depan anak; Stop kekerasan seksual dan KDRT perempuan oleh pelaku Aparat Kepolisian.

Sesampainya di Polda, massa aksi mendesak komitmen dan sikap Kapolda Sulteng secara tertulis terhadap penyelasaian kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh anggota Polri. Akhirnya pihak aparat yang diwakili oleh Kabid Humas dan staffnya menemui para pengunjuk rasa.

Setelah puas berdialok, pengunjuk rasa yang diwakili Korlap aksi, menyerahkan 100-an celana dalam (CD) yang dikemas rapi sebagai simbol pelecehan harkat martabat perempuan.

Aksi yang diikuti oleh gabungan organisasi seperti SKPHAM Sulteng, SPLP, Laskar Merah Putih, Srikandi Merah Putih, eLSAM Untad, PBHR Sulteng, LPS HAM Sulteng, KPI Sulteng, AMAN KAMALISI dan Banua Nungana, akhirnya membubarkan diri dengan tertib***

PERINGATI WOMENDAYPEREMPUAN DI PALU SERAHKAN CDOleh : Sunardi Katili

Korlap aksi sedang menyerahkan bingkisan berupa CD, sebagai simbol agar pelecehan terhadap perempuan tidak terulang kembali.

AKTIFITAS

Page 21: Buletin KPPA Edisi 15 April 2012

AKTIFITAS

21

ari itu matahari terasa menyengat dan Hmembakar kulit para

demonstran yang melakukan kampanye massa, tepatnya hari Kamis 29 Maret 2012 hari bersejarah bagi gerakan rakyat di Sulawesi Tengah. Mengapa tidak, kurang lebih 2000 massa rakyat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Tolak Kenaikan Bahan Bakar Minyak (Gertak BBM) dari berbagai organisasi rakyat dan NGO yang antara lain Buruh Big Land Palu Utara, AGRA Sulteng, Gerakan Mahasiswa UNTAD (GMU), BEM STAIN, Posko Tolak Kenaikan BBM UNISA, HMI MPO, HMI Cab. Palu, LMND Palu, FMN Palu, Pembebasan, PPRM, KAMMI, PMII, eLSAM Untad, FP2MSM, IPMAS, LS-ADI, FPPI, SRMI, IPPMD, IPKP, SPKR, SPLP, SPHP Sulteng, Komunitas Tatto, Street Punk Palu, Yamaha Bikers Comunity Palu, POLIPA, Front Pemuda Kaili (FPK), PRD Sulteng, Walhi Sulteng, JATAM

Sulteng, SKP HAM, KPPA Sulteng, LBH Sulteng, YPR, YTM, YMP dan pelajar Kota Palu serta Banua Nungana, dalam satu suara meneriakan protes terhadap rencana pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dinilai menyengsarakan rakyat.

Setelah beberapa lama menunggu massa petani Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Sulawesi Tengah meyampaikan tuntutannya di Kantor Balai Taman Nasional Lore Lindu (BTNLL), lalu bergabung bersama massa pendemo lainnya yang sebelumnya telah menunggu di Taman GOR Jalan Mohammad Hatta (Depan Gedung DPRD Kota Palu). Massa aksi demo dibawah pimpinan Korlap Sunardi Katili tersebut, tepat pukul 11.20 Wita, bertolak menuju kantor DPRD Prov.Sulteng dengan target meminta DPRD Prov menolak

kenaikan harga BBM serta mengusung isu utama Tolak Kenaikan Harga BBM dan Tolak Kenaikan TDL itu berakhir bentrok dengan petugas keamanan Polresta Palu dan Polda Sulteng yang dilengkapi dengan tameng, helm pelindung dan pentungan dibantu alat pengamanan lainnya water cannon, kawat berduri dan senjata gas air mata.

Ribuan massa demonstran hanya menggunakan bendera, spanduk, pamflet dan selebaran terus bertahan disaat aparat melakukan tindakan pengamanan, disituasi hujan tembakan water canon dan gas air mata kearah para demostran membalas dengan menghujani batu dan kayu, lebih kurang 2 jam lebih, bentrok disertai kejar mengejar patroli motor, berakibat 100-an massa pendemo ditangkapi, ditahan dalam keadaan luka-luka dibagian wajah, kepala serta seorang mengalami patah kaki.###

HARGA BBM NAIK,..RAKYAT SENGSARA,..

Sunardi Katili (Foto Kiri) Korlap aksi saat orasi menolak rencana kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Kamis (29/03/2012). Ribuan massa aksi dihalang-halangi polisi (Foto kanan) saat akan memasuki gedung DPRD Sulteng menyampaikan aspirasi mereka yang berujung terjadinya bentrokan. (Foto : Victor)

Oleh : Victor AZ

Page 22: Buletin KPPA Edisi 15 April 2012

Rezim anti rakyat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gagal menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tanggal 1 April 2012, tertundanya ini melalui sidang paripurna DPR RI tanggal 31 Maret 2012 lalu. Hal ini terjadi akibat gelombang aksi protes dan penolakan yang begitu gencar dari rakyat seluruh daerah di Indonesia termasuk kita di Kota Palu.

Politik Anggaran, Perempuan dan Dampak Kenaikan Harga BBM

Risnawati

Oleh : RisnawatiDeputy Internal, kepala Divisi riset, analisis & advokasi kebijakan KPPA Sulawesi

Tengah. Manager Program Building Better Budget for Women and The Poor (B3WP)

sebesar Rp. 1.677 triliun. Pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.803 triliun dan tahun 2012 mencapai Rp. 1.937 triliun. Utang ini hanya m e n d a n a i p r o y e k - p r o y e k imperialis dan antek-anteknya di d a l a m n e g e r i s e p e r t i p e m b a n g u n a n j a l a n t o l , perumahan mewah, gedung-gedung perkantoran mewah, pusat-pusat perbelanjaan besar, dan pe r luasan a rea l - a r ea l perkebunan untuk tanaman komoditi pesanan imperialis seperti kelapa sawit, jarak, jagung untuk energi alternatif (biodiesel). Belum lagi habis untuk gaji pejabat tinggi, untuk anggaran militer dan kepolisian, dan pos-pos lain yang tidak terlalu berarti.

Selain politik anggaran yang anti rakyat, SBY juga menujukkan hal yang sama, berwatak anti rakyat dengan memberikan dukungan

penuh terhadap U n d a n g -Undang Migas y a n g b a r u . Salah satunya, m e n t e r i , m e m b e r i kuasa penuh k e p a d a K o n t r a k t o r Kontrak Kerja S a m a .

"Secara tidak langsung pemerintah telah melepas aspek kedaulatan negara dalam penguasaan kekayaan alam yang dimiliki”, baca pasal 12 ayat 3 UU Migas Nomor 22 tahun 2001. Ketidakadilan kontrak di sektor pertambangan ini sudah disadari sejak lama karena

tahun 2005 sebanyak dua kali, dan satu kali pada tahun 2008. Rencana keempat kalinya ini pun, ia memakai alasan yang tetap sama yakni kenaikan harga minyak dunia yang telah mencapai USD 123 per barel telah menguras APBN akibat subsidi yang besar t e r h a d a p B B M . M e n u r u t pemerintah, penyebab kenaikan harga BBM terkait dengan kondisi pe rekonomian dunia yang menurun se r t a k r i s i s dan ketegangann politik di Timur Tengah dan Negara Barat, khususnya AS. Bahkan jika Iran memblok selat Hormuz (Jalur Perdagangan Minyak dunia), kenaikan harga tersebut bisa mencapai US$ 20-40 per barel per jamnya dari kenaikan harga minyak mentah dunia saat ini, khususnya jenis brent yang berkisar antara US$ 100-130 per barel.

A l a s a n pemerintah b a h w a s u b s i d i B B M m e m b u a t kas negara t e r k u r a s sesungguhny a t i d a k b e t u l . J u s t r u terkuras karena membayar utang luar negeri. Tiap tahun, 30% atau Rp. 63 triliun APBN dihabiskan untuk membayar cicilan bunga utang saja, belum utang pokoknya, yang dipastikan terus meningkat. Total hutang luar negeri kita di tahun 2010 atau era Presiden SBY

...dalam penyusunan anggaran belanja (APBN/D)

lebih besar pembiayaan aparatur daripada belanja

untuk kesejahteraan rakyat, jika terjadi jelaslah akan mengorbankan rakyat.

OPINI

ulawesi Tengah, j u m l a h Spendud

uk tahun 2010 sekitar 2,64 juta

jiwa serta angkatan kerja persektor didominasi oleh pertanian dan buruh disusul perhotelan, restoran, serta pekerja informal. Rata-rata kurang lebih totalnya 300,858 jiwa. Angkatan kerja yang cukup banyak, artinya ketika terjadi kenaikan harga BBM dapat dipersamakan dengan kegagalan negara dalam mensejahterakan r a k y a t n y a . N e g a r a g a g a l menciptakan keteraturan sosial sebagaimana mandat UUD 1945 menciptakan kesejahteraan dan menjamin penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Anggaran dan pembangunan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, anggaran sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan dan penghidupan rakyat, sehingga dalam pengaturannya amatlah penting memperhatikan prinsip kehati hatian, jangan sampai devisit. Penting juga melihat apakah dalam penyusunan anggaran belanja (APBN/D) lebih besar pembiayaan aparatur d a r i p a d a b e l a n j a u n t u k kesejahteraan rakyat termasuk subsidi BBM ini, jika terjadi jelaslah akan mengorbankan rakyat.

Alasan PemerintahSaat ini SBY telah menaikkan harga BBM sebanyak tiga kali sejak ia berkuasa, yakni pada

22

Page 23: Buletin KPPA Edisi 15 April 2012

menggunakan model dengan basis kontrak karya berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 11/1967 yang pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari sistem konsesi zaman kolonial.

Alasan lain adalah, kenaikan harga minyak mentah dunia tidak sesuai dengan asumsi makro yang telah ditetapkan pemerintah pada masa pembahasan APBN 2012 sebesar U$D 90/barel, jika dikalkulasikan sebasar 8% dari APBN atau Rp. 123 triliun. Padahal anggaran subsidi BBM tersebut dibawah anggaran belanja modal hanya sekitar Rp. 168,1 triliun dan belanja pegawai yang mencapai Rp. 215,72 triliun. Bahkan tidak jauh berbeda dengan anggaran pembayaran cicilan hutang sebesar Rp.122,2 triliun. Ironisnya selama kurun 7 tahun ini, terjadi kenaikan hingga 400%. Pada 2005, belanja birokrasi dalam APBN sebesar Rp.187 triliun dan terus membengkak dari tahun ke tahun menjadi Rp.733 triliun pada APBN 2012. Namun belanja birokrasi sebesar itu berbanding terbalik dengan kesejahteraan pegawai rendahan dan honorer yang berjumlah mayoritas, artinya anggaran tersebut masih dinikmati oleh para pejabat tinggi saja.

Akar Masalah Kenaikan BBMSesungguhnya, akar masalah kenaikan harga BBM tidak terletak pada kondisi perekenomian dunia semata, suplai yang terganggu akibat krisis politik di Selat Hormuz, ataupun masalah yang disebabkan alam atau terkurasnya APBN, melainkan rezim SBY saat ini tunduk patuh terhadap kapitalis m o n o p o l i i n t e r n a s i o n a l (Imperialis) yang melakukan kontrol dan penguasaan atas produksi, harga serta distribusi minyak dunia. Perusahaan-perusahaan besar milik Imperialis yang beroperasi di negeri kita seperti Exxon Mobile, Chevron, British Petroleum (BP), Shell, TOTAL menguasai produksi dan pasar dunia minyak yang dikontrol melalui New York Mercantile Exchange (Nymex) di New York,

birokrat. Mereka inilah yang p e r t a m a k a l i m e s t i bertanggungjawab atas penjarahan dan perampokan kekayaan alam negeri kita, dimana mayoritas rakyat menjadi korban dan tumbal akibat keserakahan mereka.

Dampak dan Beban Kenaikan Harga BBM Bagi Rakyat : Dampak negatif dari kenaikan harga BBM sangat jelas akan memukul penghidupan rakyat yang secara mayoritas dihuni oleh klas buruh (20%) dan kaum tani (65%) dari jumlah penduduk Indonesia saat ini 237.641.326 jiwa, selain rakyat pekerja diluar klas Buruh dan Kaum Tani (10%) serta (4%) pemilik modal sedang dan kecil. Jika sebelumnya semua sektor ini telah merasakan hantaman akibat naiknya harga sembako yang menjerat leher, saat ini tentu akan semakin membuat nasib sektor ini semakin terpuruk kedalam jurang penderitaan yang amat semakin dalam. Rendahnya upah dan pendapatan rakyat rata-rata dibawah 2 US $/hari, dapat dipastikan barang-barang dan berbagai kebutuhan lainnya akan sulit terjangkau. Hal ini tentu saja akan mematikan perekonomian dalam negeri. Kemiskinan dan angka pengangguran juga pasti akan meningkat. Menurut data Asian Development Bank (ADB) tahun 2008 angka kemiskinan di Indonesia mencapai 40,4 juta, tahun 2010 mencapai 43,1 juta, dan ditiga tahun terakhir, melonjak tajam, berdasarkan data terakhir ADB, orang miskin di Indonesia bertambah 2,7 juta orang yaitu mencapai 45,8 juta. Sementara Lembaga Kajian Reformasi Pe r t ambangan dan Energ i memperkirakan, jika kenaikan harga BBM 30% berpotensi orang miskin bertambah sebesar 8,55% atau sekitar 15,68 juta jiwa dan pengangguran diprediksikan meningkat 16,92% dari angka pengangguran resmi yang dilansir BPS sebesar 10,11 juta.

Situasi negatif ini jelas akan menghancurkan daya hidup klas buruh, kaum tani miskin dan buruh

ICE Features di London, dan Dubai . Kelima perusahaan terbesar itu meraup laba 80 milyar dollar AS pada tahun 2010 dengan memainkan harga minyak dunia, sedangkan total biaya produksi per barel hanya sebesar 28,08 dollar AS.

Kepatuhan dan ketertundukan SBY pada Imprealis, menjadikan rakyat harus menanggung beban k r i s i s b e r l i p a t g a n d a . I a m e m u d a h k a n d o m i n a s i , khususnya AS untuk mengeruk migas serta berbagai kekayaan alam negeri kita dengan, Pertama, Kontrak Karya Negara yang tidak memiliki mekanisme kontrol atas pengelolaan perusahaan tambang. Kedua, Penetapan royalti yang kecil. Ketiga, sistem bagi hasil (production sharing contract) dari produksi minyak mentah yang keuntungannya juga kecil.

Rezim SBY pun tak malu m e n u n j u k k a n k a d a r kebonekaannya yang tinggi dengan mengurang subsidi BBM yang mencapai Rp.165,2 triliun pada tahun 2011 demi terciptanya APBN yang “sehat dan kuat”. Saat ini, pemerintah mengajukan APBN-Perubahan tahun 2012 untuk subsidi BBM sebesar Rp. 137,379 triliun. Lagi-lagi, berkelit s e b a g a i t i n d a k a n u n t u k melindungi rakyat dari pengguna BBM bersubsidi oleh golongan mampu.

Di atas gunung penderitaan rakyat itulah, kaum imperialis pemilik berbagai perusahaan minyak asing yang menguasai mayoritas kilang-kilang minyak di negeri ini, tersenyum riang dengan mereguk laba berlimpah. Apalagi ditambah oleh lonjakan harga minyak dunia saat ini, mereka pun semakin mendulang untung yang tiada tara. Tentu saja, proses “penjarahan” terhadap sumber energi Indonesia yang dilakukan oleh imperialis, tidak akan pernah berjalan sukses tanpa bantuan para kelas-kelas reaksioner lokal penguasa negeri ini seperti borjuasi komprador, tuan-tuan tanah besar dan kapitalis

OPINI

23

Page 24: Buletin KPPA Edisi 15 April 2012

tani, pegawai negeri rendah, p r a j u r i t p a n g k a t r e n d a h (TNI/Polri), nelayan, intelektual demokratis, pedagang kecil dan semua klas semiproletar perkotaan (tukang asongan, loper koran, pemulung, tukang becak, tukang ojek,dsb) termasuk perempuan semakin lemah dan terancam bangkrut. Bagi Buruh, mereka harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk transportasi menuju tempat kerja, mereka terpaksa harus kembali “mengencangkan ikat pinggang” sebab harga sembako semakin naik sedangkan upah tidak bergerak naik. Selain itu memperbesar ongkos produksi perusahaan. Pilihan yang mungkin d iambi l ada lah PHK a tau melipatgandakan produksi dengan memaksa buruh bekerja lebih lama dengan penambahan jam kerja agar perusahaan tidak mengalami kerugian yang besar tanpa memperhatikan kesejahteraan buruh. Bagi Buruh Migrant, telah mencekik keluarga-keluarga buruh migran di tanah air. Tentu saja, jepitan kemiskinan akan semakin memaksa keluarga-keluarga miskin di Indonesia untuk bekerja ke luar negeri. Di tengah sistem penempatan yang penuh dengan pemerasan, keadaan ini justru memperburuk kehidupan rakyat , pun dengan biaya pemberangkatan dan pemulangan yang secara otomatis akan meningkat. Bagi Petani, terutama buruh tani yang bekerja pada tuan-tuan tanah. Biaya produksi, khususnya terkait distribusi benih, pupuk dan obat untuk pertanian pasti akan bergerak naik. Dalam satu kali proses produksi (mulai tanam hingga panen) ongkos produksi yang dikeluarkan pasti akan semakin mahal. Sementara hasilnya masih saja dihargai dengan harga yang rendah. Derita ini tentu saja akan semakin bertambah karena harga barang kebutuhan pokok juga beranjak naik, tani miskin pun akan sangat mudah kehilangan tanah akibat jeratan utang para lintah darat yang mengincar tanah mereka, dengan memanfaatkan ketidakberdayaan tani miskin dalam memenuhi

beban kebutuhan hidup, sebuah pukulan terbarat bagi kaum tani. Para Nelayan, tidak berani melaut, bukan faktor cuaca melainkan karena takut merugi. Menurut pengalaman kenaikan BBM pada tahun 2008, biaya BBM yang harus ditanggung nelayan sangatlah besar, mencapai 50 %, bahkan khususnya bagi nelayan kecil bisa mencapai 65 % dari total biaya melaut. Sementara pendapatan nelayan rata-rata tidak mengalami peningkatan. Harga jual ikan tangkapan ditentukan s e p i h a k o l e h t e n g k u l a k . Akibatnya, nelayan-nelayan sedang dan miskin mengalami kebangkrutan. Dalam keadaan itu, nelayan-nelayan buruh menjadi pihak yang pertama kali tersingkir, menganggur, dan dibelit utang. Bagi pelajar dan mahasiswa,

lapangan pekerjaan akan semakin sulit didapatkan perusahaan melakukan PHK dan membatasi penerimaan karyawan baru. Menurut LIPI, kenaikan BBM tahun 2008, angka pengangguran mencapai 16 juta orang, tentunya 2012 ini semakin meningkat, selain itu sarana dan prasarana penunjang pendidikan bisa dipastikan naik. Harga buku, peralatan laboratorium dan peralatan praktek lain akan semakin mahal. Disisi lain, alokasi anggaran pendidikan yang diberikan oleh pemerintah tidak pernah dinaikkan bahkan tahun ini sampai harus dipotong dengan alasan untuk menutup defisit APBN, semua akan berdampak pada jumlah anak putus sekolah dan jumlah buta aksara semakin tinggi sehingga program 12 tahun sekolah serta pemberantasan buta aksara gagal terlaksana, semakin banyak lulusan SMA atau yang sederajat tidak bisa mengecap

bangku perguruan tinggi sekaligus ancaman terhadap mahasiswa yang terpaksa putus kuliah karena tidak sanggup lagi membayar beban tinggi pendidikan. Pun demikian bagi perempuan miskin di perkotaan dan pedesaan. Bagi kaum perempuan, beban ekonomi k e l u a r g a a k a n s e m a k i n menghimpit ditengah naiknya harga kebutuhan sembako, karena kaum perempuanlah yang banyak be rpe ran da l am menga tu r ekonomi keluarga. Akhirnya kaum perempuan akan bekerja lebih keras untuk pemenuhan sandang dan pangan bagi keluarga serta m e n g a t u r p e m a s u k a n d a n pengeluaran dengan baik agar kebutuhan di dapur, pendidikan sekolah anak, kesehatan tetap bisa dipenuhi.

Di Sulawesi Tengah, gizi buruk adalah masalah serius akibat kemiskinan serta pelayanan infrastuktur kesehatan yang lemah dan belum memadai. Hal lain relasi sosial antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, akan menempatkan perempuan sebagai pihak yang paling dirugikan akibat kenaikan harga BBM ini. Kenapa tidak, ketika lapangan kerja tidak ada akibat PHK dan penguasaan tanah-tanah oleh para tuan tanah, tekanan ekonomi semakin tajam, pastinya dirasakan oleh keluarga-keluarga miskin dan menengah yang berefek pada tingginya angka KDRT. Sementara rencana pemerintah memberikan bantuan langsung sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi BBM, dengan skema uang Rp. 150 ribu bukanlah jawaban. Keadaan rakyat tidak akan teratasi dengan skema pragmatis pemerintah seperti itu, selain BLSM juga p e m b e r i a n b e a s i s w a b a g i masyarakat miskin, penambahan jumlah beras miskin (Raskin) dan k o m p e n s a s i b a g i s e k t o r transportasi. Intinya, penghidupan rakyat akan semakin merosot oleh kebijakan yang anti rakyat dan semakin tertindas oleh penindasan fasisme SBY yang semakin meningkat.***

Bagi kaum perempuan, beban ekonomi keluarga

akan semakin menghimpit ditengah naiknya harga kebutuhan sembako...

OPINI

24

Page 25: Buletin KPPA Edisi 15 April 2012

emerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2012, harus memperhatikan kesetaraan gender. Hal ini telah di tegaskan dalam Permendagri No.22 tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan PAPBD tahun 2012. Selain harus memperhatikan persoalan gender, Pemda juga harus menganggarkan

program penanggulangan HIV/AIDS dan malaria, perlindungan sosial bagi para lanjut usia, dan penyandang cacat. Pendek kata penyusunan APBD harus, mencerdaskan, menyehatkan, dan mensejahterakan rakyat.

Apakah APBD di kota/daerah pembaca telah memperhatikan kesetaraan gender, mencerdaskan, menyehatkan dan mensejahterakan ? Kali ini Vicktor Zaenong dari redaksi Bulletin KPPA mencoba membedah APBD Kabupaten Donggala tahun anggaran 2012 dengan melakukan wawancara khusus bersama Soraya Sultan, aktivis perempuan 98 yang biasa dipanggil Aya dan kini menjadi anggota DPRD Kabupaten Donggala dari Fraksi PDI Perjuangan di rumahnya Jl Selar No 21 Palu. Berikut adalah hasil petikan wawancaranya:

Redaksi : Kita sering mendengar istilah politik anggaran, menurut anda apa yang dimaksud dengan politik anggaran..?

Aya : Saya sih sederhana saja pengertian politik anggaran khususnya bagi kami yang duduk dilegislatif, politik anggaran adalah semacam usaha atau perjuangan yang dilakukan legislative dalam hal ini wakil rakyat untuk memperjuangkan anggaran yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Baik masyarakat yang kami wakili dalam hal ini konstituen yang memilih kami maupun masyarakat pada umumnya.

Redaksi : Politik anggaran tidak terlepas dari penyusunan dan pembahasan APBD, bagaimana anda melihat komposisi atau struktur APBD di Donggala tahun anggaran 2012..?

Aya : Secara umum struktur APBD donggala dibandingkan dgn Kota lain, Palu misalnya, Donggala sedikit lebih baik dan berimbang dari sisi presentasenya, ini mungkin juga karena jumlah pegawai kita yang lebih sedikit. Misalnya anggaran tahun 2012 sebanyak 62% untuk belanja tdk langsung dan sisanya 38% masuk ke item belanja langsung. Kalau di kota Palu mencapai 70%. Tapi ini

bukan karena Pemdanya berpihak, karena mungkin jumlah pegawainya yang sedikit dari pegawai yang ada di kota Palu. Karena jumlah pegawai sangat mempengaruhi struktur APBD di daerah itu sendiri.

Kemudian kita masuk lagi kebelanja langsung. Kalau belanja tidak langsung kan terkait dengan jumlah pegawainya berapa. Nah belanja langsung juga, biasanya orang awam berpikir 300 miliar itu sudah banyak untuk belanja langsung untuk masyarakat secara umum, tapi jangan salah! Dalam item belanja langsung masih dibagi lagi, ada belanja pegawai juga disitu, contohnya honor-honor kegiatan, karena selain mereka menerima gaji, mereka juga menerima honor, uang perjalanan dinas, itu semua sebenarnya sudah masuk di belanja pegawai pada pos belanja tidak langsung, tapi pada pos belanja langsung dianggarkan kembali belanja pegawai.

Redaksi : Apakah menurut anda struktur anggaran APBD Donggala sudah efektif dan efisien..?

Aya : Menurut saya masih tumpang tindih belanja, misalnya seorang pegawai kan sudah digaji setiap bulan, mestinya jika ada SKPD yang menyelenggarakan

kegiatan tidak perlu ada anggaran honorarium bagi pegawai, karena itu sudah masuk atau include dengan gaji yang pegawai dapatkan selama 1 bulan itu, tapi kalau ini kan tidak. Makanya paradigmanya pegawai itu harus dirubah dalam melihat itu. Coba lihat (sambil menunjukan data) pada anggaran tahun 2012, 38% belanja langsung masih lagi terbagi sebesar 11% belanja pegawai, 42% masuk kebelanja barang dan jasa, dan 47% yang hanya masuk belanja modal.

Redaksi : Berapakah besaran anggaran APBD Donggala yang dialokasikan untuk kesehatan, pendidikan, perempuan dan anak..?

Aya : Alokasi anggaran untuk program masyarakat disektor kesehatan, dari keseluruhan belanja langsung hanya 5%, Ini jelas masih belum sesuai dengan perintah UU yang mensyaratkan mencapai 10% dari total APBD. Dari 5% ini kalau kita lihat kedalam, masih dibagi untuk belanja pegawai, perjalanan dinas, makan dan minum dan lain lain, nah pertanyaannya berapa yang akan sampai ke masyarakat? Begitu juga dengan rumah sakit daerah, makanya menurut saya rumah sakit di Donggala susah untuk berkembang, karena memang perspektif paradigma

TOKOH BICARA

PERJUANGAN ANGGARAN PERLU DUKUNGAN EKSTRA PARLEMENTER

25

Page 26: Buletin KPPA Edisi 15 April 2012

26

anggaran yang diterapkan di pemerintahan dalam hal ini khususnya di TAPD masih jauh sekali dari komitmen perbaikan fasilitas kesehatan, itu tergambar di anggaran rumah sakit, jadi bagaimana sudah dengan puskesmas, puskesdes, sedangkan Rumah sakit saja cuma dapat 1% dari total APBD. Kemudian kalau di sector pendidikan alokasi anggaran mencapai 36%, itupun karena banyak anggaran DAK dan alokasi khusus yang kalau di totalkan mencapai 30 miliar sekian, yang bersumber juga dari APBN.

Nah kalau alokasi anggaran khusus untuk perempuan dan anak melekat pada Dinas social dan Pemberdayaan perempuan yang masing-masing mendapat jatah 1% dari total APBD, mulai dari membangun rumah kumuh, pemberdayaan terhadap lansia, pemberdayaan terhadap perempuan2 PSK misalnya.

Kalau kita lihat rincianya yang dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan perempuan terjumlah 6 miliar, tapi kalau kita liat strukturnya, belanja pegawainya saja sudah lebih dari 2,5 miliar, khusus honor-honor kegiatan skitar 700 juta, belanja barang dan jasa 1,7 miliar, belanja modal pemberdayaan perempuan dan termasuk keluarga berencana, penyuluhan kontrasepsi, penyuluhan KB, kesehatan reproduksi dan lain2 nya, masuk di 1,1 miliar. Jadi kalau kita mau menstrukturkan secara detail Berapa alokasi korban2 kekerasan misalnya? Jadi alokasi anggaran terhdap perlindungan anak, pemberdayaan perempuan miskin kalau kita strukturkan jelas semakin sedikit.

Redaksi : Apa yang musti harus dilakukan Pemerintah, agar alokasi anggaran dapat memenuhi kebutuhan masyarakat miskin perempuan dan anak ..?

Aya : Menurut saya maju

mundurnya satu daerah tergantung leadership nya. Paradigma berpikirnya bagaimana dulu, kita juga ada banyak contoh yang cukup berhasil, karena memang paradigma berpikir pemimpinnya betul-betul bisa memberdayakan masyarakat, kalau Saya lihat secara umum dari implementasi APBD hanya meletakan masyarakat sebagai objek, objek dari kegiatan-kegiatan yang rutin setiap tahunnya. Mestinya masyarakat harus menjadi subyek pembangunan. Seperti pembahasan APBD, yang merupakan urat nadi kepentingan masyarakat, atau kepentingan rakyat yang sedang dibicarakan. Mulai dari scedul pembahasan dan lain-lain, itu semestinya masyarakat bisa mengakses informasinya. Misalnya bulan ini ada pembahasan anggaran. Karena pembahasan anggaran itu bersifat terbuka, dan siapa saja bisa ikut, meskipun tidak ikut bicara tapi ikut mendengarkan, dan bisa memberi masukan kepada anggota badan anggaran. Masalahnya banyak masyarakat yang tidak tahu. Apalagi kalau sudah menjadi document APBD, terkadang susah diakses. Kalau Saya siapa saja yang minta langsung saja saya kasih, karena ini merupakan document public. Tidak terdistribusikannya dokumen APBD ke kelompok masyarakat inilah salah satu problem tata kelola anggaran kita menjadi tidak terkontrol, transparan dan akuntable.

Redaksi : Apa yang sudah anda lakukan bersama anggota dewan perempuan lainya dalam memperjuangkan politik anggaran untuk masyarakat miskin, perempuan dan anak..?

Aya : Kalau itu Saya melihat tergantung personality anggota dewan itu sendiri, karena walaupun dia perempuan kadang2 dia tidak memahami paradigma anggaran yang pro gender

misalnya. Sebenarnya sudah ada usaha melakukan lobi-lobi soal jamkesda, karena kalau jamkesda di Donggala dari sisi jumlahnya masih sedikit. Jadi masyarakat miskin yang tidak memperoleh Jamkesmas diupayakan dapat jamkesda, untuk mendapatkan fasilitas kesehatan gratis. Upaya lain bagaimana kita melakukan pendekatan personal, melakukan hubungan yang baik dengan SKPD terkait, dan mendorong SKPD untuk Mendata masyarakat miskin yang harus dibantu. Demikian pada dinas pendidikan, sebelum melakukan pembahasan kami meminta ada mappaing, berapa jumlah sekolah yang rusak, buta aksara dan lain-lain, sudah Tiga tahun Saya menjadi anggota dewan tapi sampai sekarang itu tidak ada, makanya kami mendesak ditahun 2012 ini, dinas pendidikan mau tidak mau, suka tidak suka harus mengadakan itu. Walaupun dalam bentuk yang paling sederhana, karena itu jadi pegangan dewan. Saya bersama anggota dewan yang lain juga sedang menginisiasi Perda tentang perlindungan terhadap kaum perempuan dan Anak dan jika memungkinkan Perda tentang trafiking (perdagangan perempuan) karena di Donggala cukup marak praktek trafiking.

Redaksi : Apa yang anda harapkan dari masyarakat dalam memperjuangan politik anggaran agar pro masyarakat miskin, perempuan dan anak..?

Aya : Sehebat-hebatnya anggota dewan, saya tidak bisa bekerja sendiri, saya membutuhkan back up dari teman-teman dan masyarakat secara eksternal, karena perjuangan anggaran harus di back up ekstra parlemen, support data terkait dengan kemiskinan, kekerasan, trafiking sangat saya butuhkan. Demikian juga dukungan publik sangat saya harapkan baik dalam bentuk tekanan publik, hearing ataupun bentuk lainnya.***

TOKOH BICARA

Page 27: Buletin KPPA Edisi 15 April 2012

27

Jika masyarakat yang sudah berpartisipasi, memberikan usulan, memberi

informasi, terkait dengan prioritas yang harus dibiayai APBD belum ter-

anggarkan dan belum pro Rakyat miskin, maka masyarakat harus

mendesak pada saat ada pembahasan APBD Perubahan, berikut adalah

tahapannya :

NO URAIAN WAK TU L AMA 1. P enyam paian R ancangan Perubahan KUA

dan PPAS kepada DPRD M inggu pertam a Agust us

2 . Kesepakatan Perubahan KUA dan PP AS antara Kepala Daerah dan DPRD

M inggu kedua Agust us 7 hari

3 . P edom an Penyusunan RKA- S KPD P erubahan APBD

M inggu ketiga Agustus

4 . P enyam paian R aperda APBD berserta l am piran kepada DPR D

M inggu kedua September

5 . P engam bilan perset ujuan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap Raperda P erubahan APBD

Akhir September (3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir)

6 . P enyam paian kepada M enteri Dalam Negeri/ gubernur untuk dievaluasi

3 hari kerja

7 . Keputusan M enteri Dalam Negeri/Gubernur t en tang hasil evaluasi PAPBD Provins i, Kabupaten/Kota TA 2012

Pertengahan Oktober 15 hari kerja

8 . P engesahan Perda PAPBD yang telah d ievaluasi dan d ianggap sesuai dengan ketentuan

Pertengahan Oktober

9 . P enyem purnaan perda sesuai hasil evaluasi apabila di anggap bertent angan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih t inggi

M inggu ke-III Oktober 7 hari kerja

10 P em batalan Perda PAPBD apabila tidak d ilakukan penyempurnaan

M inggu ke-IV Oktober(setelah pem beritahuan untuk penyempurnaan sesuai hasil evaluas i)

7 hari kerja

11 P encabutan Raperda PAPB D 7

M inggu ke-I Nopember hari kerja

12 P em beritahuan un tuk penyampaian rancangan perubahan DPA-S KPD

M inggu ke-III Oktober(setelah P-APB D disahkan)

3 hari kerja

NO URAIAN WAKTU LAMA 1. Penyusunan RKPD Akhir bulan Mei 2. Penyampaian KUA dan PPAS oleh

Ketua TAPD kepada kepala daerah Minggu 1 bulan Juni 1 minggu

3. Penyampaian KUA dan PPAS oleh

kepala daerah kepada DPRD Pertengahan bulan Juni 6 minggu

4. KUA dan PPAS disepakati antara

kepala daerah dan DPRD Akhir bulan Juli

5. Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman RKA-SKPD

Awal bulan Agustus 1 minggu

6. Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan APBD

Awal Agustus sampai dengan akhir September

7 minggu

7. Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD

Minggu pertama bulan Oktober

2 bulan

8. Pengambilan persetujuan Bersama DPRD dan kepala daerah

Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan

9. Hasil evaluasi Rancangan APBD 15 hari kerja (bulan Desember)

10. Penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi

Paling Lambat Akhir Desember (31 Desember)

roses politik anggaran bagi sebagian masyarakat masih Pbelum dianggap penting.

Keterlibatan Masyarakat dalam pembahasan, penyusunan dan peng-alokasian anggaran pembangunan masih terbatas pada kelompok-kelompok pemerhati, pengamat dan peneliti anggaran. Bisa jadi fenomena ini terjadi karena kuasa anggaran tidak mau direcoki, dan tidak ingin terbongkar praktek-praktek mafia anggaran di lembaga politik ataupun instasi birokrasi. Dengan semangat reformasi birokrasi dalam mengelola tata pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipasi publik, semoga tahapan penyusunan APBD ini bisa memberi manfaat bagi kita semua untuk lebih aktif mengikuti penyusunan dan pembahasan APBD kita.

1. APBD disusun sesuai dengan

kebutuhan penyelenggaraan

pemerintahan daerah;

2. APBD harus disusun secara

tepat waktu sesuai tahapan

dan jadwal;

3. Penyusunan APBD dilakukan

secara transparan, dimana

memudahkan masyarakat

untuk mengetahui dan

mendapatkan akses informasi

seluas-Iuasnya tentang APBD;

4. Penyusunan APBD harus

melibatkan partisipasi

masyarakat;

5. APBD harus memperhatikan

rasa keadilan dan kepatutan;

6. Substansi APBD dilarang

bertentangan dengan

kepentingan umum, peraturan

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus didasarkan pada Enam prinsip :

ENAM PRINSIP PENYUSUNAN APBD

Tabel 2. Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Agar penyusunan APBD memenuhi Prinsip ke-3 dan prinsip Ke-4, bagi

masyarakat yang ingin berpartisipasi, memberikan usulan, meminta dan

memberi informasi, terkait dengan penyusunan APBD yang pro Rakyat

miskin, berikut adalah tahapannya : Tabel 1.

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

SISIPAN

Page 28: Buletin KPPA Edisi 15 April 2012

oraya Sultan, SE, M.Si,

adalah SAnggota

DPRD Kabupaten Donggala dari

Fraksi PDI Perjuangan. Saat

ini duduk di Komisi I yang membidangi masalah Hukum,

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Aktivis

perempuan kelahiran Makasar

34 tahun silam yang akrab dipanggil

Aya, dikalangan aktivis gerakan

dikenal gigih dalam membela dan

memperjuangkan hak-hak dasar

kaum perempuan, demokrasi dan

kesetaraan gender, maka pada tahun

2001 bersama kawan-kawan se-

visinya mendirikan Kelompok

Perjuangan Kesetaraan Perempuan

Sulawesi Tengah (KPKP-ST).

Hampir selama 10 tahun sejak 98

perjuangan ekstra parlemen Ia jalani,

akhirnya Ia berkeyakinan

bahwa memperjuangkan

hak-hak dasar kaum perempuan,

demokrasi dan kesetaraan gender

tidaklah cukup dengan taktik

ekstra parlementer, tetapi harus

diimbangi dengan masuk parlemen. Maka pada Tahun

2007, Alumni FE Untad ini

menetapkan pilihan untuk masuk

Srikandi Demokrasi Indonesia sebuah oraganisasi sayap

perempuan PDI Perjuangan dan terpilih sebagai

ketua, dan sebelumnya pernah

aktif berorganisasi di Front Mahasiswa Indonesia Sulawesi

Tengah (1998-1999), KIPP

Sulteng (1999-2000), Yayasan

Evergreen (2000-2001), serta Poso

Center (2005-2006)***