buku saku permendiknas
TRANSCRIPT
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 1/253
KUMPULAN
PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2006 DAN 2007
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 2/253
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK NDONESIA
Menimbang : a. bahwa pembukaan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia tahun1945mengamanatkan Pemerintah Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsaIndonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia dan untuk memajukan kesejahteraanumum, mencerdaskan kehidupan bangsa, danikut melaksanakan ketertiban dunia yangberdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadidan keadilan sosial;
b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 mengamanatkan
Pemerintah mengusahakan danmenyelenggarakan satu sistem pendidikannasional yang meningkatkan keimanan da nketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sertaakhlak mulia dalam rangka mencerdaskankehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampumenjamin pemerataan kesempatan pendidikan,peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensimanajemen pendidikan untuk menghadapitantangan sesuai dengan tuntutan perubahankehidupan lokal, nasional, dan globalsehingga perlu dilakukan pembaharuanpendidikan secara terencana, terarah, danberkesinambungan;
d. bahwa Undang- undang Nomor 2 Tahun 1989
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 3/253
tentang Sistem Pendidikan Nasional tidakmemadai lagi dan perlu diganti serta perludisempurnakan agar sesuai dengan amanatperubahan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlumembentuk Undang-Undang tentangSistem Pendidikan Nasional.
Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31,dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;
Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIADAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEMPENDIDIKAN NASIONAL.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agarpeserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinyauntuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,bangsa dan negara.
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkanPancasila dan Undang- Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama,kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 4/253
tuntutan perubahan zaman.3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen
pendidikan yang saling terkait secara terpadu untukmencapai tujuan pendidikan nasional.
4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaranyang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikantertentu.
5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yangmengabdikan diri dan diangkat untuk menunjangpenyelenggaraan pendidikan.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasisebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar,widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain
yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasidalam menyelenggarakan pendidikan.7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik
untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu prosespendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yangditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan pesertadidik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yangdikembangkan.
9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkanpada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuanpendidikan.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikanyang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenispendidikan.
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yangterstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikandasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luarpendidikan formal yang dapat dilaksanakan secaraterstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga danlingkungan.
14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaanyang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 5/253
usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberianrangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhandan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memilikikesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta
didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannyamenggunakan berbagai sumber belajar melaluiteknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraanpendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya,aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudanpendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimaltentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia.18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yangharus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung
jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta carayang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraankegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikantertentu.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didikdengan pendidik dan sumber belajar pada suatulingkungan belajar.
21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian,penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadapberbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang,dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawabanpenyelenggaraan pendidikan.
22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan programdalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telahditetapkan.
23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatuyang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikanyang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana,sarana, dan prasarana.
24. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yangberanggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 6/253
pendidikan.25. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang
beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitassekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Warga negara adalah warga negara Indonesia baik yang
tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiamaupun di luar wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia.
27. Masyarakat adalah kelompok warga negaraIndonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatiandan peranan dalam bidang pendidikan.
28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.29. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
30. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalambidang pendidikan nasional.
BAB IIDASAR, FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 2Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 3Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuandan membentuk watak serta peradaban bangsa yangbermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agarmenjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis sertabertanggung jawab.
BAB IIIPRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 4(1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan
berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 7/253
tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural,dan kemajemukan bangsa.
(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yangsistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
(3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses
pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yangberlangsung sepanjang hayat.(4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan,
membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitaspeserta didik dalam proses pembelajaran.
(5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkanbudaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenapwarga masyarakat.
(6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan
semua komponen masyarakat melalui peran serta dalampenyelenggaraan dan pengendalian mutu layananpendidikan.
BAB IVHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA,
ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH
Bagian KesatuHak dan Kewajiban Warga Negara
Pasal 5(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk
memperoleh pendidikan yang bermutu.(2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional,
mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperolehpendidikan khusus.
(3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakangserta masyarakat adat yang terpencil berhak memperolehpendidikan layanan khusus.
(4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan danbakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
(5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatanmeningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 8/253
Pasal 6(1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan
lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.(2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap
keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan
Bagian KeduaHak dan Kewajiban Orang Tua
Pasal 7(1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan
pendidikan dan memperoleh informasi tentangperkembangan pendidikan anaknya.
(2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajibanmemberikan pendidikan dasar kepada anaknya.
Bagian KetigaHak dan Kewajiban Masyarakat
Pasal 8Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
Pasal 9Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber dayadalam penyelenggaraan pendidikan.
Bagian KeempatHak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Pasal 10Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan,membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraanpendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
Pasal 11(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 9/253
layanan dan kemudahan, serta menjaminterselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiapwarga negara tanpa diskriminasi.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamintersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi
setiap warga negara yang berusia tujuh sampai denganlima belas tahun.
BAB VPESERTA DIDIK
Pasal 12(1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan
agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidikyang seagama;b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan
bakat, minat, dan kemampuannya;c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang
orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang
orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan
pendidikan lain yang setara;f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengankecepatan belajar masing- masing dan tidakmenyimpang dari ketentuan batas waktu yangditetapkan.
(2) Setiap peserta didik berkewajiban:a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin
keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan,
kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajibantersebut sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
(3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik padasatuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia.
(4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didiksebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 10/253
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
BAB VI JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN
Bagian KesatuUmum
Pasal 13(1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal,
dan informal yang dapat\saling melengkapi danmemperkaya.
(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap
muka dan/atau melalui jarak jauh.
Pasal 14 Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar,pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
Pasal 15 Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan,akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.
Pasal 16 Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalambentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan olehPemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
Bagian KeduaPendidikan Dasar
Pasal 17(1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang
melandasi jenjang pendidikan menengah.(2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan
madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 11/253
serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasahtsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
(3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjutdengan peraturan pemerintah.
Bagian KetigaPendidikan Menengah
Pasal 18(1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan
pendidikan dasar.(2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah
umum dan pendidikan menengah kejuruan.
(3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas(SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan(SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuklain yang sederajat.
(4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebihlanjut dengan peraturan pemerintah.
Bagian Keempat
Pendidikan Tinggi
Pasal 19(1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah
pendidikan menengah yang mencakup program pendidikandiploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yangdiselenggarakan oleh pendidikan tinggi.
(2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.
Pasal 20(1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik,
sekolah tinggi, institut, atau universitas.(2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepadamasyarakat.
(3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan programakademik, profesi, dan/atau vokasi.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 12/253
(4) Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebihlanjut dengan peraturan pemerintah.
Pasal 21
(1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendiriandan dinyatakan berhak menyelenggarakan programpendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik,profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yangdiselenggarakannya.
(2) Perseorangan , organisasi, atau penyelenggarapendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarangmemberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
(3) Gelar akademik , profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh
lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhakmemberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.(4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan
perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dansingkatan yang diterima dari perguruan tinggi yangbersangkutan.
(5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhipersyaratan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi
yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupanpenyelenggaraan pendidikan.
(6) Gelar akademik, profesi, atau vokasi yangdikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidaksesuai dengan ketentuan ayat (1) atau penyelenggarapendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sah.
(7) Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasisebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut denganperaturan pemerintah.
Pasal 22Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memilikiprogram doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan(doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 13/253
memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luarbiasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi,kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.
Pasal 23
(1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkatguru besar atau profesor sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
(2) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakanselama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagaipendidik di perguruan tinggi.
Pasal 24(1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan
ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlakukebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sertaotonomi keilmuan.
(2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelolasendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraanpendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepadamasyarakat.
(3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber danadari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan
berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.(4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggisebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Pasal 25(1) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan
untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.(2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan
untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasiterbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
(3) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan danpencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaturlebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Bagian Kelima
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 14/253
Pendidikan Nonformal
Pasal 26(1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga
masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang
berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkappendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikansepanjang hayat.
(2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkanpotensi peserta didik dengan penekanan padapenguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsionalserta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
(3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapanhidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan,
pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikankeaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja,pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yangditujukan untuk mengembangkan kemampuan pesertadidik.
(4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembagakursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusatkegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, sertasatuan pendidikan yang sejenis.
(5) Kursus dan pelatihandiselenggarakan
bagi masyarakatyang memerlukan beka l pengetahuan, keterampilan,kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri,
mengembangkan profesi, bekerja, usahamandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yanglebih tinggi.
(6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara denganhasil program pendidikan formal setelah melalui prosespenilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk olehPemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacupada standar nasional pendidikan.
(7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikannonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjutdengan peraturan pemerintah.
Bagian Keenam
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 15/253
Pendidikan Informal
Pasal 27(1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh
keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar
secara mandiri.(2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformalsetelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standarnasional pendidikan.
(3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informalsebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjutdengan peraturan pemerintah.
Bagian KetujuhPendidikan Anak Usia Dini
Pasal 28(1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang
pendidikan dasar.(2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui
jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.(3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal
berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), ataubentuk lain yang sederajat.(4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan
nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), tamanpenitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
(5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informalberbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yangdiselenggarakan oleh lingkungan.
(6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dinisebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturanpemerintah.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 16/253
Bagian KedelapanPendidikan Kedinasan
Pasal 29(1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi
yang diselenggarakan oleh departemen atau lembagapemerintah nondepartemen.(2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan
dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasanbagi pegawai dan calon pegawai negeri suatudepartemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
(3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalurpendidikan formal dan nonformal.
(4) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebihlanjut dengan peraturan pemerintah.
Bagian KesembilanPendidikan Keagamaan
Pasal 30(1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh
Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk
agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan pesertadidik menjadi anggota masyarakat yang memahami danmengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadiahli ilmu agama.
(3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
(4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah,pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lainyang sejenis.
(5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Bagian KesepuluhPendidikan Jarak Jauh
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 17/253
Pasal 31(1) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada jalur, jenjang,
dan jenis pendidikan.(2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan
pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat
mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.(3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagaibentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh saranadan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjaminmutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
(4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), danayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Bagian KesebelasPendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.
Pasal 32(1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta
didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikutiproses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional,mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan danbakat istimewa.
(2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagipeserta didik di daerah terpencil atau terbelakang,masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalamibencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segiekonomi.
(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus danpendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturanpemerintah
BAB VIIBAHASA PENGANTAR
Pasal 33(1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi
bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 18/253
pengantar dalam tahap awal pendidikan apabiladiperlukan dalam penyampaian pengetahuandan/atau keterampilan tertentu.
(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasapengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk
mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.
BAB VIIIWAJIB BELAJAR
Pasal 34(1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti
program wajib belajar.(2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin
terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjangpendidikan dasar tanpa memungut biaya.(3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang
diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah,pemerintah daerah, dan masyarakat.
(4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksudpada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjutdengan peraturan pemerintah.
BAB IXSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Pasal 35(1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi,
proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, saranadan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaianpendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana danberkala.
(2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuanpengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, saranadan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
(3) Pengembangan standar nasional pendidikan sertapemantauan dan pelaporan pencapaiannya secaranasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi,penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
(4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 19/253
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat(3) diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah.
BAB X
KURIKULUM
Pasal 36(1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu
pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkantujuan pendidikan nasional.
(2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikandikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengansatuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
(3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikandalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesiadengan memperhatikan:a. peningkatan iman dan takwa;b. peningkatan akhlak mulia;c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta
didik;d. keragaman potensi daerah dan
lingkungan;
e.tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
f. tuntutan dunia kerja;g. perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni;h. agama;i. dinamika perkembangan global; dan j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
(4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulumsebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Pasal 37(1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
a. pendidikan agama;b. pendidikan kewarganegaraan;c. bahasa;d. matematika;
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 20/253
e. ilmu pengetahuan alam;f. ilmu pengetahuan sosial;g. seni dan budaya;h. pendidikan jasmani dan olahraga;i. keterampilan/kejuruan; dan
j. muatan lokal.(2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:a. pendidikan agama;b. pendidikan kewarganegaraan; danc. bahasa.
(3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut denganperaturan pemerintah.
Pasal 38(1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasardan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.
(2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengahdikembangkan sesuai dengan relevansinya olehsetiap kelompok atau satuan pendidikan dan komitesekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisidinas pendidikan atau kantor departemen agamakabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsiuntuk
pendidikan menengah.(3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruantinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standarnasional pendidikan untuk setiap program studi.
(4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikantinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yangbersangkutan dengan mengacu pada standarnasional pendidikan untuk setiap program studi.
BAB XIPENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 39(1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan
administrasi, pengelolaan, p engembangan,pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjangproses pendidikan pada satuan pendidikan.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 21/253
(2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugasmerencanakan dan melaksanakan prosespembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukanpembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitiandan pengabdian kepad a masyarakat, terutama bagi
pendidik pada perguruan tinggi.
Pasal 40(1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yangpantas dan memadai;
b. penghargaan sesuai dengan tugas danprestasi kerja;
c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan
pengembangan kualitas;d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas danhak atas hasil kekayaan intelektual; dan
e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana,dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaranpelaksanaan tugas.
(2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna,
menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
b. mempunyai komitmen secara profesional untukmeningkatkan mutu pendidikan; danc. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga,
profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yangdiberikan kepadanya.
Pasal 41(1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara
lintas daerah.(2) Pengangkatan , penempatan, dan penyebaran pendidik dan
tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yangmengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikanformal.
(3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasisatuan pendidikan dengan pendidik dan tenagakependidikan yang diperlukan untuk menjaminterselenggaranya pendidikan yang bermutu.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 22/253
(4) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikansebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Pasal 42
(1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dansertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar,sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuanuntuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
(2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjangpendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikanmenengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan olehperguruan tinggi yang terakreditasi.
(3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjutdengan peraturan pemerintah.
Pasal 43(1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga
kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakangpendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerjadalam bidang pendidikan.
(2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggiyang memiliki program
pengadaan tenaga kependidikanyang terakreditasi.(3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan
sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturanpemerintah.
Pasal 44(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan
mengembangkan tenaga kependidikan pada satuanpendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah danpemerintah daerah.
(2) Penyelenggara pendidikan oleh masyaraka tberkewajiban membina dan mengembangkan tenagakependidikan pada satuan pendidikan yangdiselenggarakannya.
(3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 23/253
pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikanpada satuan pendidikan formal yang diselenggarakanoleh masyarakat.
BAB XII
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
Pasal 45(1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal
menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhikeperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhandan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual,sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
(2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana
pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut denganperaturan pemerintah.
BAB XIII
PENDANAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pendanaan
Pasal 46(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab
bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, danmasyarakat.
(2) Pemerintah dan pemerintah daera h bertanggung jawabmenyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diaturdalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.
(3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaanpendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 24/253
Bagian KeduaSumber Pendanaan Pendidikan
Pasal 47(1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan
prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakatmengerahkan sumber daya yang ada sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaturlebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Bagian Ketiga
Pengelolaan Dana Pendidikan
Pasal 48(1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada
prinsip keadilan, efisiensi , transparansi, dan akuntabilitaspublik.
(2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjutdengan peraturan pemerintah.
Bagian KeempatPengalokasian Dana Pendidikan
Pasal 49(1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan
kedinasan dialokasikan minimal 20% dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektorpendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD).
(2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintahdialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN).
(3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerahuntuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibahsesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 25/253
(4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintahdaerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikansebagaiman a dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturanpemerintah.
BAB XIVPENGELOLAAN PENDIDIKAN
Bagian KesatuUmum
Pasal 50(1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakantanggung jawab menteri.
(2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standarnasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikannasional.
(3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerahmenyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuanpendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk
dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.(4) Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas
penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenagakependidikan, dan penyediaan fasilitaspenyelenggaraan pendidikan lintas daerahkabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar danmenengah.
(5) Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasardan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yangberbasis keunggulan lokal.
(6) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memilikiotonomi dalam mengelolapendidikan di lembaganya.
(7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat(5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 26/253
pemerintah.
Pasal 51(1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimaldengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.(2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan
berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu,dan evaluasi yang transparan.
(3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaturlebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Pasal 52(1) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan olehPemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
(2) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikannonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturlebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Bagian KeduaBadan Hukum Pendidikan
Pasal 53(1) Penyelenggara dan/ atau satuan pendidikan formal yang
didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentukbadan hukum pendidikan.
(2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud padaayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikankepada peserta didik.
(3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud padaayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secaramandiri untuk memajukan satuan pendidikan.
(4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur denganundang-undang tersendiri.
BAB XVPERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 27/253
Bagian KesatuUmum
Pasal 54(1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi
peran serta perseorangan, kelompok, keluarga,organisasi profesi, pengusaha, dan organisasikemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalianmutu pelayanan pendidikan.
(2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber,pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
(3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjutdengan peraturan pemerintah.
Bagian KeduaPendidikan Berbasis Masyarakat
Pasal 55(1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan
berbasis masyarakat pada pendidikan formal dannonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan
sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.(2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakatmengembangkan dan melaksanakan kurikulum danevaluasi pendidikan, serta manajemen danpendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
(3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasismasyarakat dapat bersumber dari penyelenggara,masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan/atausumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
(4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapatmemperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumberdaya lain secara adil dan merata dari Pemerintahdan/atau pemerintah daerah.
(5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 28/253
pemerintah.
Bagian KetigaDewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah
Pasal 56(1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayananpendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan,dan evaluasi program pendidikan melalui dewanpendidikan dan komite sekolah/madrasah.
(2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentukdan berperan dalam peningkatan mutu pelayananpendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dandukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta
pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi,dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubunganhirarkis.
(3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri,dibentuk dan berperan dalampeningkatan mutu pelayanan dengan memberikanpertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana danprasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkatsatuan pendidikan.
(4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dankomite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut denganperaturan pemerintah.
BAB XVIEVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI
Bagian KesatuEvaluasi
Pasal 57(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu
pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitaspenyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yangberkepentingan.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 29/253
(2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, danprogram pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuksemua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.
Pasal 58(1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidikuntuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasilbelajar peserta didik secara berkesinambungan.
(2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan programpendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secaraberkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untukmenilai pencapaian standar nasional pendidikan.
Pasal 59(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasiterhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenispendidikan.
(2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapatmembentuk lembaga yang mandiri untuk melakukanevaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
(3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah.
Bagian KeduaAkreditasi
Pasal 60(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan
program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikanformal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenispendidikan.
(2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikandilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiriyang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
(3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifatterbuka.
(4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 30/253
dengan peraturan pemerintah.
Bagian KetigaSertifikasi
Pasal 61(1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.(2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan
terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yangdiselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
(3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggarapendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didikdan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap
kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelahlulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuanpendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
(4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjutdengan peraturan pemerintah.
BAB XVIIPENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 62(1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang
didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah ataupemerintah daerah.
(2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isipendidikan, jumlah dan kualifikasipendidik dan tenagakependidikan, sarana dan prasarana pendidikan,pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi,serta manajemen dan proses pendidikan.
(3) Pemerintah atau pemerintah daerah memberi ataumencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikansebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 31/253
Pasal 63Satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakanoleh Perwakilan Republik Indonesia di negara lainmenggunakan ketentuan undang-undang ini.
BAB XVIIIPENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN
Pasal 64Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilannegara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakanketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutanatas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.
Pasal 65(1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang
diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikandi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikandasar dan menengah wajib memberikan pendidikanagama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warganegara Indonesia.
(3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja samadengan lembaga pendidikan di wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia dengan mengikutsertakan tenagapendidik dan pengelola warga negara Indonesia.
(4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistempendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asingsebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), ayat(3),dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturanpemerintah.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 32/253
BAB XIXPENGAWASAN
Pasal 66(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan
komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan ataspenyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitaspublik.
(3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturanpemerintah.
BAB XXKETENTUAN PIDANA
Pasal 67(1) Perseorangan, organisasi , atau penyelenggara pendidikan
yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar
akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidanadengan pidana penjara paling lama sepuluh tahundan/atau pidana denda paling b anyakRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutupberdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasidipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahundan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).
(3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan gurubesar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1)dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluhtahun dan/atau pidana denda paling banyakRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidakmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalamPasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 33/253
paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda palingbanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 68(1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah,
sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atauvokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhipersyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lamalima tahun dan/atau pidana denda paling banyakRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikatkompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasiyang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidakmemenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara
paling lama lima tahun dan/atau pidana denda palingbanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).(3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak
sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dariperguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidanapenjara paling lama dua tahun dan/atau pidana dendapaling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan
sebutan guru besar yang tidaksesuai dengan Pasal 23
ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidanapenjara paling lama lima tahun dan/atau pidana dendapaling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 69(1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat
kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasiyang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara palinglama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyakRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hakmenggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensisebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3)yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara palinglama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyakRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 34/253
Pasal 70Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untukmendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti
merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara palinglama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyakRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 71Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izinPemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara palinglama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
BAB XXIKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 72Penyelenggaraan pendidikan yang pada saat undang-undang ini diundangkan belum berbentuk badan hukumpendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tetap
berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yangmengatur badan hukum pendidikan.
Pasal 73Pemerintah atau pemerintah daerah wajib memberikan izinpaling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan formalyang telah berjalan pada saat undang-undang inidiundangkan belum memiliki izin.
Pasal 74Semua peraturan perundang-undangan yang merupakanperaturan pelaksanaan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1989tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)yang ada pada saat diundangkannya undang-undang inimasih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belumdiganti berdasarkan undang-undang ini.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 35/253
BAB XXIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 75Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukanuntuk melaksanakan undang undang ini harus diselesaikanpaling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunyaundang-undang ini.
Pasal 76Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan
dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem PendidikanNasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 77Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan undang-undang inidengan penempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.
Disahkan di Jakartapada tanggal 8 Juli 2003
Presiden Republik Indonesia,
Megawati SoekarnoputriDiundangkan di Jakartapada tanggal 8 Juli 2003Sekretaris Negara Republik Indonesia,
Bambang Kesowo
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 36/253
No.4301PENDIDIKAN.Sistem Pendidikan Nasional. Warga Negara.Masyarakat. Pemerintah.Pemerintah Daerah. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003Nomor 78)
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 19 TAHUN 2005
TENTANGSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuanPasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat
(3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), danPasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional,perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentangStandar Nasional Pendidikan;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor78 Tambahan Lembaran Negara Nomor4301);
MEMUTUSKAN :
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 37/253
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STANDARNASIONAL PENDIDIKAN
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:1. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang
sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NegaraKesatuan Republik Indonesia.
2. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstrukturdan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar,pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
3. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luarpendidikan formal yang dapat dilaksanakan secaraterstruktur dan berjenjang.
4. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasikemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan,dan keterampilan.
5. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkatkompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentangkompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian,
kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yangharus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenispendidikan tertentu.
6. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yangberkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satusatuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensilulusan.
7. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteriapendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental,serta pendidikan dalam jabatan.
8. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasionalpendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimaltentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempatberibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja,tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, sertasumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjangproses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 38/253
informasi dan komunikasi.9. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan
yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, danpengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuanpendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar
tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraanpendidikan.10. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur
komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikanyang berlaku selama satu tahun.
11. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasionalpendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur,dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
12. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari
dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayaikegiatan operasi satuan pendidikan agar dapatberlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standarnasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturanmengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta carayang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraankegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuanpendidikan
tertentu.14. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yangditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini untukdijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkatsatuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuanpendidikan.
15. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulumoperasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yangberusaha mengembangkan potensi diri melalui prosespembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenispendidikan tertentu.
17. Penilaian adalah proses pengumpulan danpengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasilbelajar peserta didik.
18. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian,
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 39/253
penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadapberbagai komponen pendidikan pada setiap jalur,
jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentukpertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
19. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur
pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutandalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuandan perbaikan hasil belajar peserta didik .
20. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukurpencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuanprestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuanpendidikan.
21. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakanprogram dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria
yang telah ditetapkan.22. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnyadisebut BSNP adalah badan mandiri dan independenyang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan,dan mengevaluasi standar nasional pendidikan;
23. Departemen adalah departemen yang bertanggung jawab dibidang pendidikan;
24. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnyadisebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Departemen
yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untukmembantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi,bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepadasatuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikannonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutusatuan pendidikan untuk mencapai standar nasionalpendidikan;
25. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yangselanjutnya disebut BAN- S/M adalah badan evaluasimandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atausatuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah
jalur formal dengan mengacu pada Standar NasionalPendidikan.
26. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal yangselanjutnya disebut BAN-PNF adalah badan evaluasimandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atausatuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 40/253
mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.27. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang
selanjutnya disebut BAN-PT adalah badan evaluasi mandiriyang menetapkan kelayakan program dan/atau satuanpendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan
mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.28. Menteri adalah menteri yang menangani urusanpemerintahan di bidang pendidikan.
BAB IILINGKUP, FUNGSI, DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:
a. standar isi;b. standar proses;c. standar kompetensi lulusan;d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;e. standar sarana dan prasarana;f. standar pengelolaan;g. standar pembiayaan;danh. standar penilaian pendidikan.
(2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikansesuai dengan StandarNasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dansertifikasi.
(3) Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secaraterencana, terarah, danberkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahankehidupan lokal, nasional, danglobal.
Pasal 3Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasardalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasanpendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasionalyang bermutu.
Pasal 4Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 41/253
pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupanbangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yangbermartabat.
BAB III
STANDAR ISI
Bagian KesatuUmum
Pasal 5(1). Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat
kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
(2). Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuatkerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar,kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalenderpendidikan/akademik.
Bagian KeduaKerangka Dasar dan Struktur Kurikulum
Pasal 6(1) Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dankhusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengahterdiri atas:a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan
kepribadian;c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan
teknologi;d. kelompok mata pelajaran estetika;e. kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan
kesehatan.(2) Kurikulum untuk jenis pendidikan keagamaan formal terdiri
atas kelompok mata pelajaran yang ditentukan berdasarkantujuan pendidikan keagamaan.
(3) Satuan pendidikan nonformal dalam bentuk kursus danlembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 42/253
kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidupdan keterampilan.
(4) Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secaraholistik sehingga pembelajaran masing-masingkelompok mata pelajaran mempeng aruhi pemahaman
dan/atau penghayatan peserta didik.(5) Semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalammenentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikanpada pendidikan dasar dan menengah.
(6) Kurikulum dan silabus SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuklain yang sederajat menekankan pentingnya kemampuandan kegemaran membaca dan menulis, kecakapanberhitung, serta kemampuan berkomunikasi.
Pasal 7(1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia padaSD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B,SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yangsederajat dilaksanakan melalui muatan dan/ataukegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmupengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olah raga,dan kesehatan.
(2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan
kepribadian pada SD/MI/SDLB/ Paket A,SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C,SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakanmelalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlakmulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya,dan pendidikan jasmani.
(3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologipada SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajatdilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa,matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuansosial, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal yangrelevan.
(4) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan danteknologi pada SMP/MTs/ SMPLB/Paket B, atau bentuk lainyang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/ataukegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 43/253
alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan,dan/atau teknologi informasi dan komunikasi, sertamuatan lokal yang relevan.
(5) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologipada SMA/MA/ SMALB/Paket C, atau bentuk lain yang
sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/ataukegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuanalam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan,teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokalyang relevan.
(6) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologipada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajatdilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa,matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu
pengetahuan sosial, keterampilan, kejuruan, teknologiinformasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.(7) Kelompok mata pelajaran estetika pada
SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/ SMPLB/Paket B,SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/ MAK, atau bentuk lain yangsederajat dilaksanakan melalui muatan dan/ataukegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, danmuatan lokal yang relevan.
(8) Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan
pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B,SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yangsederajat dilaksanakan melalui muatan dan/ataukegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikankesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yangrelevan.
Pasal 8(1) Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan
pendidikan dituangkan dalam kompetensi pada setiaptingkat dan/atau semester sesuai dengan StandarNasional Pendidikan.
(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar.
(3) Ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan olehBSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 44/253
Pasal 9(1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi
dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutanuntuk setiap program studi.
(2) Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuatmata kuliah pendidikan agama, pendidikankewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.
(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi program Sarjanadan Diploma wajib memuat mata kuliah yang bermuatankepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah Statistika,dan/atau Matematika.
(4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kedalaman
muatan kurikulum pendidikan tinggi diatur oleh perguruantinggi masing-masing.
Bagian KetigaBeban Belajar
Pasal 10(1) Beban belajar untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB,
SMA/MA/SMLB,SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajatmenggunakan jam pembelajaran setiap
minggu setiapsemester dengan sistem tatap muka, penugasanterstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur,sesuai kebutuhan dan ciri khas masing- masing.
(2) MI/MTs/MA atau bentuk lain yang sederajat dapatmenambahkan beban belajar sebagaimana dimaksud padaayat (1) untuk kelompok mata pelajaran agama danakhlak mulia serta kelompok mata pelajarankewarganegaraan dan kepribadian sesuai dengankebutuhan dan ciri khasnya.
(3) Ketentuan mengenai beban belajar, jam pembelajaran,waktu efektif tatap muka, dan persentase beban belajarsetiap kelompok matapelajaran ditetapkan denganPeraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.
Pasal 11(1) Beban belajar untuk SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 45/253
yang sederajat dapat dinyatakan dalam satuan kreditsemester (SKS).
(2) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuklain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategoristandar dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester.
(3) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuklain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategorimandiri dinyatakan dalam satuan kredit semester.
(4) Beban belajar minimal dan maksimal bagi satuanpendidikan yang menerapkan sistem SKS ditetapkandengan Peraturan Menteri berdasarkan usul dari BSNP.
Pasal 12(1) Beban belajar pada pendidikan kesetaraan disampaikan
dalam bentuk tatap muka, praktek keterampilan, dankegiatan mandiri yang terstruktur sesuai dengankebutuhan.
(2) Beban belajar efektif per tahun sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditentukan dengan Peraturan Menteriberdasarkan usulan BSNP.
Pasal 13(1) Kurikulum untuk SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang
sederajat, SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yangsederajat, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat
dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup.(2) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial,kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional.
(3) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan (2) dapat merupakan bagian dari pendidikankelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia,pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dankepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmupengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaranpendidikan estetika, atau kelompok mata pelajaranpendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.
(4) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud padaayat (1), (2), dan (3) dapat diperoleh peserta didik darisatuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 46/253
pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.
Pasal 14(1) Kurikulum untuk SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain
yang sederajat dan kurikulum untuk SMA/MA/SMALB
atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkanpendidikan berbasis keunggulan lokal.(2) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan bagian daripendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlakmulia, pendidikan kelompok mata pelajarankewarganegaraan dan kepribadian, pendidikankelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan danteknologi, pendidikan kelompok mata pelajaran estetika,
atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.(3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diperoleh pesertadidik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau darisatuan pendidikan nonformal yang sudah memperolehakreditasi.
Pasal 15
(1) BebanSKS minimal dan maksimal program pendidikan
pada pendidikan tinggi irumuskan oleh BSNP dan ditetapkandengan Peraturan Menteri.
(2) Beban SKS efektif program pendidikan padapendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruantinggi.
Bagian KeempatKurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Pasal 16(1) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan
jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman padapanduan yang disusun oleh BSNP.
(2) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisisekurang-kurangnya :a. Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 47/253
untuk SD/MI/ SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB,dan SMK/MAK pada jalurpendidikan formal kategori standar;
b. Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikanuntuk SD/MI/ SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB,
dan SMK/MAK pada jalur pendidikan formal kategorimandiri;(3) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan
jenjang pendidikan dasar dan menengah keagamaanberpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.
(4) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisisekurang-kurangnya model-model kurikulum satuanpendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar danmenengah.
(5) Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) sekurang-kurangnya meliputi model kurikulum tingkat satuanpendidikan apabila menggunakan sistem paket danmodel kurikulum tingkat satuan pendidikan apabilamenggunakan sistem kredit semester.
Pasal 17(1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB,
SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuklain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuanpendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosialbudaya masyarakat setempat, dan peserta didik.
(2) Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dankomite madrasah, mengembangkan kurikulumtingkat satuan pendidikan dan silabusnyaberdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standarkompetensi lulusan, di bawah supervisi dinaskabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidangpendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemenyang menangani urusan pemerintahan di bidang agamauntuk MI, MTs, MA, dan MAK.
(3) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya untukprogram paket A, B, dan C ditetapkan oleh dinaskabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidangpendidikan berdasarkan kerangka dasar kurikulum
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 48/253
sesuai dengan peraturan pemerintah ini dan standarkompetensi lulusan.
(4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiapprogram studi di perguruan tinggi dikembangkan danditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi
dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan.
Bagian KelimaKalender Pendidikan/Akademik
Pasal 18(1) Kalender pendidikan/kalender akademik mencakup
permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktupembelajaran efektif, dan hari libur.
(2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberbentuk jeda tengah semester selama-lamanya satuminggu dan jeda antar semester.
(3) Kalender pendidikan/akademik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) untuk setiap satuan pendidikan diatur lebihlanjut dengan Peraturan Menteri.
BAB IVSTANDAR PROSES
Pasal 19(1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan
diselenggarakan secara interaktif, inspiratif,menyenangkan, menantang, memotivasi pesertadidik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikanruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dankemandirian sesuai dengan bakat, minat, danperkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikanketeladanan.
(3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaanproses pembelajaran, pelaksanaan prosespembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, danpengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananyaproses pembelajaran yang efektif dan efisien.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 49/253
Pasal 20Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus danrencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode
pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.
Pasal 21(1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (3) harus memperhatikan jumlahmaksimal peserta didik per kelas dan beban mengajarmaksimal per pendidik, rasio maksimal buku tekspelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlahpeserta didik setiap pendidik.
(2) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan denganmengembangkan budaya membaca dan menulis.
Pasal 22(1) Penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (3) pada jenjang pendidikan dasardan menengah menggunakan berbagai teknik penilaiansesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.
(2) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, danpenugasan perseorangan atau kelompok.(3) Untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran
ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjangpendidikan dasar dan menengah, teknik penilaianobservasi secara individual sekurang-kurangnyadilaksanakan satu kali dalam satu semester.
Pasal 23Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi,evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjutyang diperlukan.
Pasal 24Standar perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaanproses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 50/253
pengawasan proses pembelajaran dikembangkan oleh BSNPdan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
BAB VSTANDAR KOMPETENSI LULUSAN
Pasal 25(1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai
pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan pesertadidik dari satuan pendidikan.
(2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh matapelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliahatau kelompok mata kuliah.
(3) Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasamenekankan pada kemampuan membaca dan menulisyang sesuai dengan jenjang pendidikan.
(4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Pasal 26(1) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan
dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan,pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, sertaketerampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikanlebih lanjut.
(2) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikanmenengah umum bertujuan untuk meningkatkankecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, sertaketerampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikanlebih lanjut.
(3) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikanmenengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkankecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia,serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikutipendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.
(4) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikantinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didikmenjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia,
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 51/253
memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dansikap untuk menemukan, mengembangkan, sertamenerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaatbagi kemanusiaan.
Pasal 27(1) Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar danmenengah dan pendidikan nonformal dikembangkan olehBSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
(2) Standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkanoleh masing-masing perguruan tinggi.
BAB VISTANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian KesatuPendidik
Pasal 28(1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan
kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmanidan rohani, serta memiliki kemampuan untukmewujudkan tujuan pendidikan nasional.
(2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harusdipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan denganijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuaiketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjangpendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usiadini meliputi:a. Kompetensi pedagogik;b. Kompetensi kepribadian;c. Kompetensi profesional; dand. Kompetensi sosial.
(4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikatkeahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapimemiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukandapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati ujikelayakan dan kesetaraan.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 52/253
(5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agenpembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP danditetapkan dengan Peraturan Menteri.
Pasal 29(1) Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki:a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat
(D-IV) atau sarjana (S1)b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang
pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, ataupsikologi; dan
c. sertifikat profesi guru untuk PAUD(2) Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat
memiliki:a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat(D-IV) atau sarjana (S1)
b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikanSD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan
c. sertifikat profesi guru untuk SD/MI(3) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat
memiliki:a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma
empat (D-IV) atau sarjana (S1)b. latar belakang pendidikan tinggi dengan programpendidikan yang sesuaidengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
c. sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs(4) Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat
memiliki:a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat
(D-IV) atau sarjana (S1)b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program
pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yangdiajarkan; dan
c. sertifikat profesi guru untuk SMA/MA(5) Pendidik pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang
sederajat memiliki:a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat
(D-IV) atau sarjana (S1) latar belakang pendidikan tinggi
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 53/253
dengan program pendidikan khusus atau sarjana yangsesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
b. sertifikat profesi guru untuk SDLB/SMPLB/SMALB.(6) Pendidik pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat
memiliki:
a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diplomaempat(D-IV) atau sarjana (S1)b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program
pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yangdiajarkan; dan
c. sertifikat profesi guru untuk SMK/MAK.
Pasal 30
(1) Pendidik pada TK/RA sekurang-kurangnya terdiri atasguru kelas yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
(2) Pendidik pada SD/MI sekurang-kurangnya terdiri atas gurukelas dan guru mata pelajaran yang penugasannyaditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuaidengan keperluan.
(3) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)sekurang-kurangnya mencakup guru kelompok mata
pelajaran agama dan akhlak mulia serta guru kelompokmata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dankesehatan.
(4) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajatdan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atasguru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan olehmasing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
(5) Pendidik pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajatterdiri atas guru mata pelajaran dan instruktur bidangkejuruan yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
(6) Pendidik pada SDLB, SMPLB, dan SMALB terdiri atas gurumata pelajaran dan pembimbing yang penugasannyaditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikansesuai dengan keperluan.
(7) Pendidik pada satuan pendidikan Paket A, Paket B danPaket C terdiri atas tutor penanggungjawab kelas, tutor
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 54/253
penanggungjawab mata pelajaran, dan nara sumberteknis yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
(8) Pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan keterampilanterdiri atas pengajar, pembimbing, pelatih atau instruktur,
dan penguji.
Pasal 31(1) Pendidik pada pendidikan tinggi memiliki kualifikasi
pendidikan minimum:a. lulusan diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) untuk
program diploma;b. lulusan program magister (S2) untuk program sarjana
(S1); dan
c. lulusan program doktor (S3) untuk program magister (S2)dan program doktor (S3).(2) Selain kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksudkan
pada ayat (1) butir a, pendidik pada program vokasiharus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengantingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yangdihasilkan oleh perguruan tinggi.
(3) Selain kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksudkanpada ayat (1) butir b, pendidik pada program profesi
harus memiliki sertifikat kompetensi setelah sarjanasesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yangdiajarkan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.
Pasal 32(1) Pendidik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia
memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuaidengan jenjang kewenangan mengajar sebagaimanadiatur dalam Pasal 28 sampai dengan pasal 31.
(2) Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28sampai dengan Pasal 31 menteri yang menanganiurusan pemerintahan di bidang agama dapatmemberikan kriteria tambahan.
Pasal 33(1) Pendidik di lembaga kursus dan lembaga pelatihan
keterampilan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 55/253
minimum yang dipersyaratkan.
(2) Kualifikasi dan kompetensi minimum sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP danditetapkan dengan Peraturan Menteri.
Pasal 34Rasio pendidik terhadap peserta didik ditetapkan dalamPeraturan Menteri berdasarkan usulan dari BSNP.
Bagian Kedua Tenaga Kependidikan
Pasal 35
(1) Tenaga kependidikan pada:a. TK/RA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala TK/RA dan tenagakebersihan TK/RA.
b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenagaadministrasi, tenaga perpustakaan, dan tenagakebersihan sekolah/madrasah.
c. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan
SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah,tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenagalaboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
d. SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenagaadministrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium,dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
e. SDLB, SMPLB, dan SMALB atau bentuk lain yangsederajat sekurang -kurangnya terdiri atas kepalasekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan,tenaga laboratorium, tenaga kebersihan sekolah,teknisi umber belajar, psikolog, pekerja sosial, dan terapis.
f. Paket A, Paket B dan Paket C sekurang-kurangnyaterdiri atas pengelola kelompok belajar, tenagaadministrasi, dan tenaga perpustakaan.
g. lembaga kursus dan lembaga pelatihan keterampilan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 56/253
sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola ataupenyelenggara, teknisi, sumber belajar,pustakawan, dan laboran.
(2) Standar untuk setiap jenis tenaga kependidikansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh
BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
Pasal 36(1) Tenaga Kependidikan pada pendidikan tinggi harus
memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sesuaidengan bidang tugasnya.
(2) Kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP danditetapkan dengan Peraturan Menteri.
Pasal 37(1) Tenaga kependidikan di lembaga kursus dan pelatihan
harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yangdipersyaratkan.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang standar tenagakependidikan pada lembaga kursus dan pelatihandikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan denganPeraturan Menteri.
Pasal 38(1) Kriteria untuk menjadi kepala TK/RA meliputi:
a. Berstatus sebagai guru TK/RA;b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai
agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3(tiga) tahun di TK/RA; dan
d. Memiliki kemampuan kepimpinanan dan kewirausahaandi bidang pendidikan.
(2) Kriteria untuk menjadi kepala SD/MI meliputi:a. Berstatus sebagai guru SD/MI;b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai
agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 57/253
(lima) tahun di SD/MI; dand. Memiliki kemampuan kepimpinanan dan kewirausahaan
di bidang pendidikan.(3) Kriteria untuk menjadi kepala SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK
meliputi:
a. Berstatus sebagai guru SMP/MTS/SMA/MA/SMK/MAK;b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaiagen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5(lima) tahun di SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK; dan
d. Memiliki kemampuan kepimpinanan dan kewirausahaandi bidang pendidikan.
(4) Kriteria untuk menjadi kepala SDLB/SMPLB/SMALB meliputi:
a. Berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan khusus;b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaiagen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5(lima) tahun di satuan pendidikan khusus; dan
d. Memiliki kemampuan kepimpinanan, pengelolaan, dankewirausahaan di bidang pendidikan khusus.
(5) Kriteria kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNPdan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
Pasal 39(1) Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh
pengawas satuanpendidikan.
(2) Kriteria minimal untuk menjadi pengawas satuan pendidikanmeliputi:a. Berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan)
tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat)tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengansatuan pendidikan yang diawasi;
b. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagaipengawas satuan pendidikan;
c. lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan.(3) Kriteria pengawas suatu satuan pendidikan sebagaimana
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 58/253
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan olehBSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
Pasal 40(1) Pengawasan pada pendidikan nonformal dilakukan oleh
penilik satuan pendidikan.(2) Kriteria minimal untuk menjadi penilik adalah:a. Berstatus sebagai pamong belajar/pamong atau jabatan
sejenis di lingkungan pendidikan luar sekolah dan pemudasekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau, pernah menjadipengawas satuan pendidikan formal;
b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaiagen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
c. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai penilik;dand. lulus seleksi sebagai penilik.
(3) Kriteria penilik suatu satuan pendidikan sebagaimanadimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan olehBSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
Pasal 41(1) Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan
inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yangmempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaranbagi peserta didik dengan kebutuhan khusus.
(2) Kriteria penyelenggaraan pembelajaran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP danditetapkan dengan Peraturan Menteri.
BAB VIISTANDAR SARANA DAN PRASARANA
Pasal 42(1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang
meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan,buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, sertaperlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang prosespembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
(2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 59/253
meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuanpendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruangperpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja,ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa,tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain,
tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukanuntuk menunjang proses pembelajaran yang teratur danberkelanjutan.
Pasal 43(1) Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu
pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa,laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lainpada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang
berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.(2) Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatanper peserta didik.
(3) Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan.
(4) Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaandinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku tekspelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di
perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.(5) Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan bukuteks pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan denganPeraturan Menteri.
(6) Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuanpendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajarterhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajardan karakteristik satuan pendidikan.
Pasal 44(1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2)
untuk bangunan satuan pendidikan, lahan praktek,lahan untuk prasarana penunjang, dan lahanpertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatulingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
(2) Standar lahan satuan pendidikan dinyatakan dalam rasioluas lahan per peserta didik.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 60/253
(3) Standar letak lahan satuan pendidikanmempertimbangkan letak lahan satuan pendidikan didalam klaster satuan pendidikan sejenis dan sejenjang,serta letak lahan satuan pendidikan di dalam klastersatuan pendidikan yang menjadi pengumpan masukan
peserta didik.(4) Standar letak lahan satuan pendidikanmempertimbangkan jarak tempuh maksimal yang harusdilalui oleh peserta didik untuk menjangkau satuanpendidikan tersebut.
(5) Standar letak lahan satuan pendidikanmempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dankesehatan lingkungan.
Pasal 45(1) Standar rasio luas ruang kelas per peserta didikdirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan PeraturanMenteri.
(2) Standar rasio luas bangunan per peserta didik dirumuskanoleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
(3) Standar kualitas bangunan minimal pada satuanpendidikan dasar dan menengah adalah kelas B.
(4) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan
tinggi adalah kelas A.(5) Pada daerah rawan gempa bumi atau tanahnya labil,bangunan satuan pendidikan harus memenuhi ketentuanstandar bangunan tahan gempa.
(6) Standar kualitas bangunan satuan pendidikan sebagaimanadimaksud pada ayat (3), (4), dan(5) mengacu padaketetapan menteri yang menangani urusan pemerintahandi bidang pekerjaan umum.
Pasal 46(1) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik,
pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yangmemerlukan layanan khusus wajib menyediakan akses kesarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhanmereka.
(2) Kriteria penyediaan akses sarana dan prasarana
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 61/253
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan olehBSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
Pasal 47(1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai denganPasal 46 menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yangbersangkutan.
(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan secara berkala dan berkesinambungan denganmemperhatikan masa pakai.
(3) Pengaturan tentang masa pakai sebagaimana dimaksudpada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
Pasal 48Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalamPasal 42 sampai 47 dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkandengan Peraturan Menteri.
BAB VIIISTANDAR PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan
Pasal 49(1) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan
dasar dan menengah menerapkan manajemenberbasis sekolah yang ditunjukkan dengankemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, danakuntabilitas
(2) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikantinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalambatas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan danmendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik,operasional, personalia, keuangan, dan area fungsionalkepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masingperguruan tinggi.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 62/253
Pasal 50(1) Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang
kepala satuan sebagai penanggung jawab pengelolaanpendidikan.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan pendidikanSMP/MTs/ SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dibantuminimal oleh satu orang wakil kepala satuan pendidikan.
(3) Pada satuan pendidikan SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, ataubentuk lain yang sederajat kepala satuan pendidikandalam melaksanakan tugasnya dibantu minimal oleh tigawakil kepala satuan pendidikan yang masing-masingsecara berturut-turut membidangi akademik, sarana danprasarana, serta kesiswaan.
Pasal 51(1) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan
menengah di bidang akademik dilakukan oleh rapatDewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala satuanpendidikan.
(2) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar danmenengah di bidang non-akademik dilakukan oleh komitesekolah/madrasah yang dihadiri oleh kepala satuan
pendidikan.(3) Rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasahdilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakatyang berorientasi pada peningkatan mutu satuanpendidikan.
Pasal 52(1) Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang
mengatur tentang:a. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;b. Kalender pendidikan/akademik, yang menunjukkan
seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selamasatu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan,dan mingguan;
c. Struktur organisasi satuan pendidikan;d. Pembagian tugas di antara pendidik;e. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 63/253
f. Peraturan akademik;g. Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi
tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan pesertadidik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana danprasarana;
h. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalamlingkungan satuan pendidikan dan hubungan antarawarga satuan pendidikan dengan masyarakat;
i. Biaya operasional satuan pendidikan.(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, b, d,
e, f, dan h diputuskan oleh rapat dewan pendidik danditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
(3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c dan idiputuskan oleh komite sekolah/madrasah dan ditetapkan
oleh kepala satuan pendidikan.(4) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir gditetapkan oleh kepala satuan pendidikan setelahmempertimbangkan masukan dari rapat dewan pendidik dankomite sekolah/madrasah.
(5) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir editetapkan oleh pimpinan satuan pendidikan.
(6) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untukpendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruan
tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 53(1) Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana
kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci darirencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yangmeliputi masa 4 (empat) tahun.
(2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal
pembelajaran, ulangan,ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur;
b. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikanuntuk tahun ajaran berikutnya;
c. mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan padasemester gasal, semester genap, dan semester pendekbila ada;
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 64/253
d. penugasan pendidik pada mata pelajaran atau matakuliah dan kegiatan lainnya;
e. buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masingmata pelajaran;
f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pembelajaran;g. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahanhabis pakai;
h. program peningkatan mutu pendidik dan tenagakependidikan yang meliputisekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, danpenyelenggara program;
i. jadwal rapat Dewan Pendidik, rapat konsultasi satuanpendidikan dengan
orang tua/wali peserta didik, dan rapat satuanpendidikan dengan komitesekolah/madrasah, untuk jenjang pendidikan dasar danmenengah;
j. jadwal rapat Dewan Dosen dan rapat SenatAkademik untuk jenjang pendidikan tinggi;
k. rencana anggaran pendapatan dan belanja satuanpendidikan untuk masa kerja satu tahun;
l. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja
satuan pendidikan untuk satu tahun terakhir.(3) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, rencanakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harusdisetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikanpertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah.
(4) Untuk jenjang pendidikan tinggi, rencana kerja sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui olehlembaga berwenang sebagaimana diatur olehmasing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuanperundang-undangan yangberlaku.
Pasal 54(1) Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara
mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.(2) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang
pendidikan dasar dan menengah yang tidak sesuai
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 65/253
dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal52 harus mendapat persetujuan dari rapatdewan pendidik dan komite sekolah/madrasah
(3) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan tinggi yang tidak sesuai dengan
rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal52 harus mendapat persetujuan dari lembaga berwenangsebagaimana diatur oleh masing-masing perguruantinggi sesuai ketentuan perundang -undangan yangberlaku.
(4) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjangpendidikan dasar dan menengah dipertanggungjawabkanoleh kepala satuan pendidikan kepada rapat dewanpendidik dan komite sekolah/madrasah.
(5) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjangpendidikan tinggi dipertanggungjawabkan oleh kepalasatuan pendidikan kepada lembaga berwenangsebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggisesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 55Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan,supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil
pengawasan.
Pasal 56Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuanpendidikan dan komite sekolah/madrasah atau bentuklain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yangberkepentingan secara teratur dan berkesinambunganuntuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuanpendidikan.
Pasal 57Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademikdilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawasatau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan.
Pasal 58(1) Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 66/253
kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, dan pengawasatau penilik satuan pendidikan.
(2) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, laporanoleh pendidik ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan
dan orang tua/wali peserta didik, berisi hasil evaluasi danpenilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dandilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
(3) Laporan oleh tenaga kependidikan ditujukan kepadapimpinan satuan pendidikan, berisi pelaksanaan teknisdari tugas masing-masing dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
(4) Untuk pendidikan dasar dan menengah, laporan olehpimpinan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditujukan kepada komitesekolah/madrasah dan pihak-pihak lain yangberkepentingan, yang berisi hasil evaluasi dan dilakukansekurang-kurangnya setiap akhir semester.
(5) Untuk pendidikan dasar, menengah, dan non formal laporanoleh pengawas atau penilik satuan pendidikan ditujukankepada Bupati/Walikota melalui Dinas Kabupaten/Kotayang bertanggungjawab di bidang pendidikan dansatuan pendidikan yang bersangkutan.
(6) Untuk pendidikan dasar dan menengah keagamaan,laporan oleh pengawas satuan pendidikan ditujukankepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dansatuan pendidikan yang bersangkutan.
(7) Untuk jenjang pendidikan tinggi, laporan oleh kepalasatuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditujukan kepada Menteri, berisi hasil evaluasi dandilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
(8) Setiap pihak yang menerima laporan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) wajibmenindak lanjuti laporan tersebut untukmeningkatkan mutu satuan pendidikan, termasukmemberikan sanksi atas pelanggaran yang ditemukannya.
Bagian KeduaStandar Pengelolaan Oleh Pemerintah Daerah
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 67/253
Pasal 59(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan
bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:a. wajib belajar;b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang
pendidikan menengah;c. penuntasan pemberantasan buta aksara;d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupunmasyarakat;
e. peningkatan status guru sebagai profesi;f. akreditasi pendidikan;g. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan
masyarakat; dan
h. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidangpendidikan.(2) Realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disetujui dan dipertanggungjawabkan olehGubernur atau Bupati/Walikota sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian KetigaStandar Pengelolaan Oleh Pemerintah
Pasal 60Pemerintah menyusun rencana kerja tahunan bidangpendidikan dengan memprioritaskan program:a. wajib belajar;b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang
pendidikan menengah dan tinggi;c. penuntasan pemberantasan buta aksara;d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang
diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;e. peningkatan status guru sebagai profesi;f. peningkatan mutu dosen;g. standarisasi pendidikan;h. akreditasi pendidikan;i. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal,
nasional, dan global; j. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 68/253
pendidikan; dank. Penjaminan mutu pendidikan nasional.
Pasal 61(1) Pemerintah bersama-sama pemerintah daerah
menyelenggarakan sekurang- kurangnya satu satuanpendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjangpendidikan menengah untuk dikembangkan menjadisatuan pendidikan bertaraf internasional.
(2) Menteri menyelenggarakan sekurang-kurangnya satusatuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi untukdikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.
BAB IXSTANDAR PEMBIAYAAN
Pasal 62(1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya
operasi, dan biaya personal.(2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan
prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, danmodal kerja tetap.(3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan olehpeserta didik untuk bisa mengikuti prosespembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
(4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi:a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala
tunjangan yang melekat pada gaji,b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, danc. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air,
jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana danprasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak,asuransi, dan lain sebagainya.
(5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkandengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 69/253
BAB XSTANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
Bagian KesatuUmum
Pasal 63(1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah terdiri atas:a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; danc. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.
(2) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiriatas:
a. penilaian hasil belajar oleh pendidik; danb. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.(3) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur olehmasing-masing perguruan tinggi sesuai peraturanperundang-undangan yang berlaku.
Bagian KeduaPenilaian Hasil Belajar oleh Pendidik
Pasal 64(1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 ayat 1 butir a dilakukan secaraberkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan,dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian,ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, danulangan kenaikan kelas.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakanuntuk:a. menilai pencapaian kompetensi peserta didik;b. bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; danc. memperbaiki proses pembelajaran.
(3) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agamadan akhlak mulia serta kelompok mata pelajarankewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui:a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 70/253
sikap untuk menilai perkembangan afeksi dankepribadian peserta didik; serta
b. ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukuraspek kognitif peserta didik.
(4) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu
pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan,penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengankarakteristik materi yang dinilai
(5) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetikadilakukan melalui pengamatan terhadap perubahanperilaku dan sikap untuk menilai perkembanganafeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik.
(6) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan dilakukan melalui:
a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dansikap untuk menilai perkembangan psikomotorik danafeksi peserta didik; dan
b. ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspekkognitif peserta didik.
(7) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah BSNPmenerbitkan panduan penilaian untuk:a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan
kepribadian;c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan danteknologi;
d. kelompok mata pelajaran estetika; dane. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan
kesehatan.
Bagian KetigaPenilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan
Pasal 65
(1) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikansebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir bbertujuan menilai pencapaian standar kompetensilulusan untuk semua mata pelajaran.
(2) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat(1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 71/253
pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok matapelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompokmata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran
jasmani, olah raga, dan kesehatan merupakan penilaianakhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan
pendidikan.(3) Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2)mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik olehpendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
(4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat(1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmupengetahuan dan teknologi dilakukan melalui ujiansekolah/madrasah untuk menentukan kelulusanpeserta didik dari satuan pendidikan.
(5) Untuk dapat mengikuti ujian sekolah/madrasahsebagaimana dimaksud pada ayat (4), peserta didik harusmendapatkan nilai yang sama atau lebih besar dari nilaibatas ambang kompetensi yang dirumuskan oleh BSNP,pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlakmulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraandan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika,serta kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dankesehatan.
(6) Ketentuanmengenai penilaian akhir dan ujian
sekolah/madrasah diatur lebih lanjut dengan PeraturanMenteri berdasarkan usulan BSNP.
Bagian KeempatPenilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah
Pasal 66(1) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilaipencapaian kompetensi lulusan secara nasional padamata pelajaran tertentu dalam kelompok matapelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalambentuk ujian nasional.
(2) Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, danakuntabel.
(3) Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 72/253
sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.
Pasal 67(1) Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan
ujian nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan
pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengahdan jalur nonformal kesetaraan.(2) Dalam penyelenggaraan ujian nasional BSNP bekerja
sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah,Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dansatuan pendidikan.
(3) Ketentuan mengenai ujian nasional diatur lebih lanjutdengan Peraturan Menteri.
Pasal 68Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbanganuntuk:a. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;c. penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau
satuan pendidikan;d. pembinaan dan pemberian bantuan
kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk
meningkatkan mutu pendidikan.
Pasal 69(1) Setiap peserta didik jalur formal pendidikan dasar dan
menengah dan pendidikan jalur nonformal kesetaraanberhak mengikuti ujian nasional dan berhakmengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus darisatuan pendidikan.
(2) Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib mengikuti satu kali ujian nasional tanpa dipungutbiaya.
(3) Peserta didik pendidikan informal dapat mengikutiujian nasional setelah memenuhi syarat yang ditetapkanoleh BSNP.
(4) Peserta ujian nasional memperoleh surat keterangan hasilujian nasional yang diterbitkan oleh satuan pendidikanpenyelenggara Ujian Nasional.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 73/253
Pasal 70(1) Pada jenjang SD/MI/SDLB, atau bentuk lain yang
sederajat, Ujian Nasional mencakup mata pelajaranBahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu
Pengetahuan Alam (IPA).(2) Pada program paket A, Ujian Nasional mencakup matapelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IlmuPengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) danPendidikan Kewarganegaraan.
(3) Pada jenjang SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yangsederajat, Ujian Nasional mencakup pelajaran BahasaIndonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IlmuPengetahuan Alam (IPA).
(4) Pada program paket B, Ujian Nasional mencakup matapelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), IlmuPengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan.
(5) Pada SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat,Ujian Nasional mencakup mata pelajaran BahasaIndonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaranyang menjadi ciri khas program pendidikan.
(6) Pada program paket C, Ujian Nasional mencakup mata
pelajaran BahasaIndonesia, Bahasa Inggris, Matematika,
dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas programpendidikan.
(7) Pada jenjang SMK/MAK atau bentuk lain yangsederajat, Ujian Nasional mencakup pelajaran BahasaIndonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajarankejuruan yang menjadi ciri khas program pendidikan.
Pasal 71Kriteria kelulusan ujian nasional dikembangkan oleh BSNP danditetapkan dengan Peraturan Menteri.
Bagian KelimaKelulusan
Pasal 72(1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 74/253
pendidikan dasar dan menengah setelah:a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir
untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaranagama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran
kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok matapelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani,olah raga, dan kesehatan ;
c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompokmata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
d. lulus Ujian Nasional.(2) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan
ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutansesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP dan
ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
BAB XIBADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
(BSNP)
Pasal 73(1) Dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan
pencapaian standar nasional pendidikan, dengan Peraturan
Pemerintah ini dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan(BSNP).
(2) BSNP berkedudukan di ibu kota wilayah Negara RepublikIndonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawabkepada Menteri.
(3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BSNP bersifatmandiri dan profesional.
Pasal 74(1) Keanggotaan BSNP berjumlah gasal, paling sedikit 11
(sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.(2) Anggota BSNP terdiri atas ahli-ahli di bidang psikometri,
evaluasi pendidikan, kurikulum, dan manajemenpendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman, dankomitmen untuk peningkatan mutu pendidikan.
(3) Keanggotaan BSNP diangkat dan diberhentikan oleh Menteri
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 75/253
untuk masa bakti 4 (empat) tahun.
Pasal 75(1) BSNP dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris
yang dipilih oleh dan dari anggota atas dasar suara
terbanyak.(2) Untuk membantu kelancaran tugasnya BSNP didukung olehsebuah sekretariat yang secara ex-officio diketuai olehpejabat Departemen yang ditunjuk oleh Menteri.
(3) BSNP menunjuk tim ahli yang bersifat ad-hoc sesuaikebutuhan.
Pasal 76(1) BSNP bertugas membantu Menteri dalam
mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standarnasional pendidikan.(2) Standar yang dikembangkan oleh BSNP berlaku efektif dan
mengikat semua satuan pendidikan secara nasional setelahditetapkan dengan Peraturan Menteri.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1), BSNP berwenang:a. mengembangkan Standar Nasional Pendidikan;b. menyelenggarakan ujian nasional;
c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah danpemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalianmutu pendidikan.
d. merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikanpada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Pasal 77Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 76 ayat (3), BSNP didukung dan berkoordinasi denganDepartemen dan departemen yang menangani urusanpemerintahan di bidang agama, dan dinas yang menanganipendidikan di provinsi/ kabupaten/kota.
BAB XIIEVALUASI
Pasal 78
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 76/253
Evaluasi pendidikan meliputi:a. evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh satuan
pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraanpendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
b. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah;
c. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah Provinsid. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah DaerahKabupaten/Kota; dan
e. evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentukmasyarakat atau organisasi profesi untuk menilaipencapaian Standar Nasional Pendidikan;
Pasal 79(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir a
dilakukan oleh satuan pendidikan pada setiap akhirsemester.(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya meliputi:a. tingkat kehadiran peserta didik, pendidik, dan tenaga
kependidikan;b. pelaksanaan kurikulum tingkat satuan
pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler;c. hasil belajar peserta didik;dan
d. realisasi anggaran;(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkankepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Pasal 80(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir b
dilakukan oleh Menteri terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikantinggi secara berkala.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir bdilakukan oleh menteri yang menangani urusanpemerintahan di bidang agama terhadap pengelola,satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikankeagamaan secara berkala.
Pasal 81Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir c
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 77/253
dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenispendidikan, pada pendidikan dasar danmenengah, serta pendidikan nonformal termasuk pendidikananak usia dini, secaraberkala.
Pasal 82Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir ddilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenispendidikan, pada pendidikan dasar danmenengah serta pendidikan nonformal termasuk pendidikananak usia dini, secaraberkala.
Pasal 83(1) Evaluasi terhadap pengelola sebagaimana dimaksuddalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 82 dilakukansekurang-kurangnya setahun sekali.
(2) Evaluasi terhadap pengelola sebagaimana dimaksud padaayat (1) mencakup sekurang-kurangnya:a. Tingkat relevansi pendidikan terhadap visi, misi,
tujuan, dan paradigma pendidikan nasional;b. Tingkat relevansi satuan, jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat akansumberdaya manusia yang bermutu dan kompetitif;c. Tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh
satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;d. Tingkat efisiensi dan produktivitas satuan, jalur, jenjang,
dan jenis pendidikan;e. Tingkat daya saing satuan, jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan pada tingkat daerah, nasional, regional, danglobal.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)dilaporkan kepada Menteri.
(4) Atas dasar evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sampai dengan (3), Menteri melakukan evaluasikomprehensif untuk menilai:a. Tingkat relevansi pendidikan nasional terhadap
visi, misi, tujuan, dan paradigma pendidikan nasional;b. Tingkat relevansi pendidikan nasional terhadap
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 78/253
kebutuhan masyarakat akan sumberdaya manusia yangbermutu dan berdayasaing;
c. Tingkat mutu dan daya saing pendidikan nasional;d. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan;e. Tingkat pemerataan akses masyarakat ke pelayanan
pendidikan; danf. Tingkat efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitaspendidikan nasional.
Pasal 84(1) Evaluasi dapat dilakukan oleh lembaga evaluasi
mandiri yang dibentuk masyarakat.(2) Evaluasi sebagai dimaksud pada ayat (1) secara
berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukanuntuk menentukan pencapaian standar nasionalpendidikan oleh peserta didik, program, dan/atau satuanpendidikan.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)dilakukan secara mandiri, independen, obyektif, danprofesional.
(5) Metode dan hasil evaluasi yang dilakukan olehlembaga evaluasi mandiri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diumumkan kepada publik dan dilaporkan keBSNP.
Pasal 85(1) Untuk mengukur dan menilai pencapaian standar
nasional pendidikan oleh peserta didik, programdan/atau satuan pendidikan, masyarakat dapatmembentuk lembaga evaluasi mandiri.
(2) Kelompok masyarakat yang dapat membentuk lembagamandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahkelompok masyarakat yang memiliki kompetensi untukmelakukan evaluasi secara profesional, independen danmandiri.
(3) Pembentukan lembaga mandiri sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.
BAB XIII
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 79/253
AKREDITASI
Pasal 86(1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan
satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program
dan/atau satuan pendidikan.(2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yangdiberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukanakreditasi.
(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secaraobyektif, adil, transparan, dan komprehensif denganmenggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu
kepada Standar Nasional Pendidikan.
Pasal 87(1) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 ayat (1) dilaksanakan oleh:a. BAN-S/M terhadap program dan/atau satuan
pendidikan penddikan jalu r formal pada jenjangpendidikan dasar dan menengah;
b. BAN-PT terhadap program dan/atau satuan pendidikan
jenjang pendidikan tinggi; danc. BAN-PNF terhadap progam dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.
(2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasiprovinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
(3) Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badanakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifatmandiri.
(5) Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diatur labih lanjut denganPeraturan Menteri.
Pasal 88(1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 80/253
86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapatpengakuan dari Menteri.
(2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratansekurang-kurangnya:
a. berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidangevaluasi pendidikan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandirisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur denganPeraturan Menteri.
BAB XIVSERTIFIKASI
Pasal 89(1) Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan
dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.(2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
oleh satuan pendidikan dasar dan menengah serta satuanpendidikan tinggi, sebagai tanda bahwa peserta didik yangbersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.
(3) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Ijazah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnyaberisi:a. Identitas peserta didik;b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan
telah lulus dari penilaian akhir satuan pendidikanbeserta daftar nilai mata pelajaran yangditempuhnya;
c. Pernyataan tentang status kelulusan peserta didik dariUjian Nasional beserta daftar nilai mata pelajaran yangdiujikan; dan
d. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutantelah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus darisatuan pendidikan.
(4) Pada jenjang pendidikan tinggi ijazah sebagaimanadimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi:a. Identitas peserta didik;b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 81/253
telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus darisatuan pendidikan.
(5) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasiatau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh
organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tandabahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus ujikompetensi.
(6) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)sekurang-kurangnya berisi:a. Identitas peserta didik;b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah
lulus uji kompetensi untuk semua mata pelajaran ataumata kuliah keahlian yang dipersyaratkan dengan nilai
yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku;c. Daftar semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlianyang telah ditempuh uji kompetensinya oleh pesertadidik, beserta nilai akhirnya.
Pasal 90(1) Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh
sertifikat kompetensi yang setara dengan sertifikatkompetensi dari pendidikan formal setelah lulus ujikompetensi yang diselenggarakan oleh satuanpendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasimandiri/profesi sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh ijazahyang setara dengan ijazah dari pendidikan dasar danmenengah jalur formal setelah lulus uji kompetensi danujian nasional yang diselenggarakan oleh satuanpendidikan yang terakreditasi sesuai ketentuan yangberlaku.
BAB XVPENJAMINAN MUTU
Pasal 91(1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal
wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.(2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 82/253
pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampauiStandar Nasional Pendidikan.
(3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, danterencana dalam suatu program penjaminan mutu yang
memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
Pasal 92(1) Menteri mensupervisi dan membantu satuan
perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu.(2) Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang
agama mensupervisi dan membantu satuan pendidikankeagamaan melakukan penjaminan mutu.
(3) Pemerintah Provinsi mensupervisi dan membantu
satuan pendidikan yang berada di bawahkewenangannya untuk meyelenggarakan ataumengatur penyelenggaraannya dalam melakukanpenjaminan mutu.
(4) Pemerintah Kabupaten/Kota mensupervisi dan membantusatuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannyauntuk meyelenggarakan atau mengaturpenyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.
(5) BAN-S/M, BAN-PNF, dan BAN-PT memberikan rekomendasi
penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atausatuan pendidikan yang diakreditasi, dan kepadaPemerintah dan Pemerintah Daerah.
(6) LPMP mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melakukanupaya penjaminan mutu pendidikan.
(7) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksudpada ayat (6), LPMP bekerja sama dengan PemerintahDaerah dan Perguruan tinggi.
(8) Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutusatuan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalurpendidikan.
Pasal 93(1) Penyelenggaraan satuan pendidikan yang tidak
mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan ini dapatmemperoleh pengakuan dari Pemerintah atas dasar
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 83/253
rekomendasi dari BSNP.(2) Rekomendasi dari BSNP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didasarkan pada penilaian khusus.(3) Pengakuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
BAB XVIKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 94
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini:a. Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS), BadanAkreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), PanitiaNasional Penilaian Buku Pelajaran (PNPBP) masih tetapmenjalankan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya badanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
b. Satuan pendidikan wajib menyesuaikan diri denganketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 7 (tujuh)tahun.
c. Standarkualifikasi
pendidik sebagaimana dimaksud dalamPasal 29 berlaku efektif sepenuhnya 15 (lima belas) tahunsejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.
d. Ujian nasional untuk peserta didik SD/MI/SDLB mulaidilaksanakan 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya PeraturanPemerintah ini.
e. Penyelenggaraan ujian nasional dilaksanakan olehPemerintah sebelum BSNP menjalankan tugas danwewenangnya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 95Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan standarnasional pendidikan pada saat berlakunya Peraturan Pemerintahini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dan belum diganti berdasarkan PeraturanPemerintah ini.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 84/253
BAB XVIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 96Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan
Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan paling lambat 2(dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintahini.
Pasal 97Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkanpengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam LembaranNegara RepublikIndonesia.
Ditetapkan di JakartaPada Tanggal 16 Mei 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di JakartaPada Tanggal 16 Mei 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA
ttd
HAMID AWALUDIN
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 85/253
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR41
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RIKepala Biro Tata Usaha
Ttd
Sugiri, SH
SALINAN
PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2006
TENTANG
STANDAR ISI
UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 86/253
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan
Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat
(4), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional tentang Standar Isi untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tatakerja Kementrian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun
2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004
mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Keputusan PresidenNomor 20/P Tahun 2005;
Memperhatikan :Surat Ketua Badan Standar Nasional
Pendidikan Nomor
0141/BSNP/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 dan
Nomor 0212/BSNP/V/2006 tanggal 2 Mei;
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 87/253
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TENTANG STANDAR ISI UNTUK SATUAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Pasal 1
(1) Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
yang selanjutnya disebut Standar Isi mencakup lingkup
materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk
mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan
jenis pendidikan tertentu.
(2) Standar Isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
pada Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2006
MENTERI PENDIDIKAN
NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONALNOMOR 22 TAHUN 2006 TANGGAL 23 MEI 2006
STANDAR ISI
BAB I
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 88/253
PENDAHULUAN
Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalamrangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untukmengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusiayang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, danmenjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintahmenyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasionalsebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataankesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi sertaefisiensi manajemen pendidikan. Pemerataan kesempatanpendidikan diwujudkan dalam program wajib belajar 9 tahun.Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkankualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olahhati,olahpikir, olahrasa dan olahraga agar memiliki daya saing
dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansipendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yangsesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumberdaya alam Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemenpendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasissekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secaraterencana, terarah, dan berkesinambungan.
Implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlahperaturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. PeraturanPemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusundan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu:standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan,standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 89/253
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, danstandar penilaian pendidikan.
Dalam dokumen ini dibahas standar isi sebagaimana dimaksudoleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yang secara
keseluruhan mencakup:1. kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakanpedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuanpendidikan,2. beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikandasar dan menengah,3. kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akandikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkanpanduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak
terpisahkan dari standar isi, dan4. kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikanpada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar danmenengah.
Standar Isi dikembangkan oleh Badan Standar NasionalPendidikan (BSNP) yang dibentuk berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 2005.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 90/253
BAB IIKERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM
A. Kerangka Dasar Kurikulum1. Kelompok Mata Pelajaran
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (1)menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan
umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikandasar dan menengah terdiri atas:a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dankepribadian;c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan
teknologi;d. kelompok mata pelajaran estetika;e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan
kesehatan.Cakupan setiap kelompok mata pelajaran disajikan pada
Tabel 1. Tabel 1. Cakupan Kelompok Mata Pelajaran
No KelompokMata
Pelajaran
Cakupan
1. Agama dan Kelompok mata pelajaran agama dan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 91/253
No KelompokMata
Pelajaran
Cakupan
Akhlak Mulia akhlak mulia dimaksudkan untukmembentuk peserta didik menjadi
manusia yang beriman dan bertakwakepada Tuhan Yang Maha Esa sertaberakhlak mulia. Akhlak muliamencakup etika, budi pekerti, ataumoral sebagai perwujudan daripendidikan agama.
2. Kewarganegaraan danKepribadian
Kelompok mata pelajarankewarganegaraan dan kepribadiandimaksudkan untuk peningkatan
kesadaran dan wawasan pesertadidik akan status, hak, dankewajibannya dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa, danbernegara, serta peningkatankualitas dirinya sebagai manusia.
Kesadaran dan wawasan termasukwawasan kebangsaan, jiwa dan
patriotisme bela negara,penghargaan terhadap hak-hak asasimanusia, kemajemukan bangsa,pelestarian lingkungan hidup,kesetaraan gender, demokrasi,tanggung jawab sosial, ketaatanpada hukum, ketaatan membayarpajak, dan sikap serta perilaku antikorupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. IlmuPengetahuandan
Teknologi
Kelompok mata pelajaran ilmupengetahuan dan teknologi padaSD/MI/SDLB dimaksudkan untukmengenal, menyikapi, danmengapresiasi ilmu pengetahuan danteknologi, serta menanamkankebiasaan berpikir dan berperilakuilmiah yang kritis, kreatif dan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 92/253
No KelompokMata
Pelajaran
Cakupan
mandiri.
Kelompok mata pelajaran ilmupengetahuan dan teknologi padaSMP/MTs/SMPLB dimaksudkan untukmemperoleh kompetensi dasar ilmupengetahuan dan teknologi sertamembudayakan berpikir ilmiahsecara kritis, kreatif dan mandiri.
Kelompok mata pelajaran ilmu
pengetahuan dan teknologi padaSMA/MA/SMALB dimaksudkan untukmemperoleh kompetensi lanjut ilmupengetahuan dan teknologi sertamembudayakan berpikir ilmiahsecara kritis, kreatif dan mandiri.
Kelompok mata pelajaran ilmupengetahuan dan teknologi pada
SMK/MAK dimaksudkan untukmenerapkan ilmu pengetahuan danteknologi, membentuk kompetensi,kecakapan, dan kemandirian kerja.
4. Estetika Kelompok mata pelajaran estetikadimaksudkan untuk meningkatkansensitivitas, kemampuanmengekspresikan dan kemampuanmengapresiasi keindahan dan
harmoni.
Kemampuan mengapresiasi danmengekspresikan keindahan sertaharmoni mencakup apresiasi danekspresi, baik dalam kehidupanindividual sehingga mampumenikmati dan mensyukuri hidup,
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 93/253
No KelompokMata
Pelajaran
Cakupan
maupun dalam kehidupankemasyarakatan sehingga mampu
menciptakan kebersamaan yangharmonis.
5. Jasmani,OlahragadanKesehatan
Kelompok mata pelajaran jasmani,olahraga dan kesehatan padaSD/MI/SDLB dimaksudkan untukmeningkatkan potensi fisik sertamenanamkan sportivitas dankesadaran hidup sehat.
Kelompok mata pelajaran jasmani,olahraga dan kesehatan padaSMP/MTs/SMPLB dimaksudkan untukmeningkatkan potensi fisik sertamembudayakan sportivitas dankesadaran hidup sehat.
Kelompok mata pelajaran jasmani,olahraga dan kesehatan padaSMA/MA/SMALB/ SMK/MAK dimaksudkan untuk meningkatkanpotensi fisik serta membudayakansikap sportif, disiplin, kerja sama, danhidup sehat.
Budaya hidup sehat termasukkesadaran, sikap, dan perilaku hidupsehat yang bersifat individualataupun yang bersifat kolektif kemasyarakatan sepertiketerbebasan dari perilaku seksualbebas, kecanduan narkoba, HIV/AIDS,demam berdarah, muntaber, danpenyakit lain yang potensial untukmewabah.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 94/253
Selain tujuan dan cakupan kelompok matapelajaran sebagai bagian dari kerangka dasarkurikulum, perlu dikemukakan prinsippengembangan kurikulum.
2. Prinsip Pengembangan Kurikulum
Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjangpendidikan dasar dan menengah dikembangkanoleh sekolah dan komite sekolah berpedoman padastandar kompetensi lulusan dan standar isi sertapanduan penyusunan kurikulum yang dibuat olehBSNP. Kurikulum dikembangkan berdasarkan
prinsip-prinsip berikut.
a. Berpusat pada potensi,perkembangan, kebutuhan, dan kepentinganpeserta didik dan lingkungannyaKurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwapeserta didik memiliki posisi sentral untukmengembangkan kompetensinya agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negarayang demokratis serta bertanggung jawab. Untukmendukung pencapaian tujuan tersebutpengembangan kompetensi peserta didik disesuaikandengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dankepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan.b. Beragam dan terpadu
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikankeragaman karakteristik peserta didik, kondisidaerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpamembedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat,serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulummeliputi substansi komponen muatan wajibkurikulum, muatan lokal, dan pengembangan dirisecara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 95/253
kesinambungan yang bermakna dan tepatantarsubstansi.
c. Tanggap terhadap perkembangan ilmupengetahuan, teknologi, dan seniKurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran
bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seniberkembang secara dinamis, dan oleh karena itusemangat dan isi kurikulum mendorong peserta didikuntuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepatperkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, danseni.d. Relevan dengan kebutuhan kehidupanPengembangan kurikulum dilakukan denganmelibatkan pemangku kepentingan (stakeholders)
untuk menjamin relevansi pendidikan dengankebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnyakehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan duniakerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilanpribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial,keterampilan akademik, dan keterampilan vokasionalmerupakan keniscayaan.e. Menyeluruh dan berkesinambunganSubstansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi
kompetensi, bidang kajian keilmuan dan matapelajaran yang direncanakan dan disajikan secaraberkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.f. Belajar sepanjang hayatKurikulum diarahkan kepada proses pengembangan,pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yangberlangsung sepanjang hayat. Kurikulummencerminkan keterkaitan antara unsur-unsurpendidikan formal, nonformal dan informal, denganmemperhatikan kondisi dan tuntutan lingkunganyang selalu berkembang serta arah pengembanganmanusia seutuhnya.g.Seimbang antara kepentingan nasional dankepentingan daerahKurikulum dikembangkan dengan memperhatikankepentingan nasional dan kepentingan daerah untukmembangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 96/253
dan bernegara. Kepentingan nasional dankepentingan daerah harus saling mengisi danmemberdayakan sejalan dengan motto Bhineka
Tunggal Ika dalam kerangka Negara KesatuanRepublik Indonesia.
3. Prinsip Pelaksanaan KurikulumDalam pelaksanaan kurikulum di setiap satuan
pendidikan menggunakan prinsip-prinsip sebagaiberikut.a. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi,
perkembangan dan kondisi peserta didik untukmenguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya.Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan
pelayanan pendidikan yang bermutu, sertamemperoleh kesempatan untuk mengekspresikandirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan.
b. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelimapilar belajar, yaitu: (a) belajar untuk beriman danbertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajaruntuk memahami dan menghayati, (c) belajar untukmampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d)belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang
lain, dan (e) belajar untuk membangun danmenemukan jati diri, melalui proses pembelajaranyang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
c. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didikmendapat pelayanan yang bersifat perbaikan,pengayaan, dan/atau percepatan sesuai denganpotensi, tahap perkembangan, dan kondisi pesertadidik dengan tetap memperhatikan keterpaduanpengembangan pribadi peserta didik yang berdimensike-Tuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral.
d. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubunganpeserta didik dan pendidik yang saling menerima danmenghargai, akrab, terbuka, dan hangat, denganprinsip tut wuri handayani, ing madia mangun karsa,ing ngarsa sung tulada (di belakang memberikandaya dan kekuatan, di tengah membangun semangat
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 97/253
dan prakarsa, di depan memberikan contoh danteladan).
e. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakanpendekatan multistrategi dan multimedia, sumberbelajar dan teknologi yang memadai, dan
memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumberbelajar, dengan prinsip alam takambang jadi guru(semua yang terjadi, tergelar dan berkembang dimasyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkunganalam semesta dijadikan sumber belajar, contoh danteladan).
f. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakankondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaandaerah untuk keberhasilan pendidikan dengan
muatan seluruh bahan kajian secara optimal.g. Kurikulum yang mencakup seluruh komponenkompetensi mata pelajaran, muatan lokal danpengembangan diri diselenggarakan dalamkeseimbangan, keterkaitan, dan kesinambunganyang cocok dan memadai antarkelas dan jenis serta
jenjang pendidikan.
B. Struktur Kurikulum Pendidikan Umum
Struktur kurikulum merupakan pola dan susunanmata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didikdalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatankurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiapsatuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yangharus dikuasai peserta didik sesuai dengan bebanbelajar yang tercantum dalam struktur kurikulum.Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standarkompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan
berdasarkan standar kompetensi lulusan. Muatan lokaldan kegiatan pengembangan diri merupakan bagianintegral dari struktur kurikulum pada jenjangpendidikan dasar dan menengah.
Struktur Kurikulum SD/MIStruktur kurikulum SD/MI meliputi substansipembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 98/253
pendidikan selama enam tahun mulai Kelas I sampaidengan Kelas VI. Struktur kurikulum SD/MI disusunberdasarkan standar kompetensi lulusan dan standarkompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagaiberikut.
a. Kurikulum SD/MI memuat 8 mata pelajaran,muatan lokal, dan pengembangan diri seperti terterapada Tabel 2.Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untukmengembangkan kompetensi yang disesuaikandengan ciri khas dan potensi daerah, termasukkeunggulan daerah, yang materinya tidak dapatdikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan
pendidikan.Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaranyang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diribertujuan memberikan kesempatan kepada pesertadidik untuk mengembangkan dan mengekspresikandiri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minatsetiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah.Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan ataudibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga
kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentukkegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangandiri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konselingyang berkenaan dengan masalah diri pribadi dankehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karirpeserta didik.b. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD/MImerupakan “IPA Terpadu” dan “IPS Terpadu”.
c. Pembelajaran pada Kelas I s.d. III dilaksanakanmelalui pendekatan tematik, sedangkan pada KelasIV s.d. VI dilaksanakan melalui pendekatan matapelajaran.d. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajarandialokasikan sebagaimana tertera dalam strukturkurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkanmenambah maksimum empat jam pembelajaran perminggu secara keseluruhan.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 99/253
e. Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 35menit.f. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (duasemester) adalah 34-38 minggu.
Struktur kurikulum SD/MI disajikan pada Tabel 2 Tabel 2. Struktur Kurikulum SD/MI
KomponenKelas dan Alokasi Waktu
I II IIIIV, V,dan VI
A. Mata Pelajaran
31. Pendidikan Agama2. Pendidikan
Kewarganegaraan 2
3. Bahasa Indonesia 54. Matematika 55. Ilmu Pengetahuan
Alam4
6. Ilmu PengetahuanSosial
3
7. Seni Budaya danKeterampilan
4
8. Pendidikan Jasmani,
Olahraga danKesehatan
4
B. Muatan Lokal 2C. Pengembangan Diri 2*)
Jumlah 26 27 28 322*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran
1. Struktur Kurikulum SMP/MTsStruktur kurikulum SMP/MTs meliputi substansi
pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjangpendidikan selama tiga tahun mulai Kelas VII sampaidengan Kelas IX. Struktur kurikulum disusun berdasarkanstandar kompetensi lulusan dan standar kompetensimata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 100/253
a. Kurikulum SMP/MTs memuat 10 mata pelajaran,muatan lokal, dan pengembangan diri seperti terterapada Tabel 3.Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untukmengembangkan kompetensi yang disesuaikan
dengan ciri khas dan potensi daerah, termasukkeunggulan daerah, yang materinya tidak dapatdikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuanpendidikan.Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaranyang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diribertujuan memberikan kesempatan kepada pesertadidik untuk mengembangkan dan mengekspresikan
diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minatsetiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah.Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan ataudibimbing oleh konselor, guru, atau tenagakependidikan yang dapat dilakukan dalam bentukkegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangandiri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konselingyang berkenaan dengan masalah diri pribadi dankehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir
peserta didik.b. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS padaSMP/MTs merupakan “IPA Terpadu” dan “IPS
Terpadu”.c. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajarandialokasikan sebagaimana tertera dalam strukturkurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkanmenambah maksimum empat jam pembelajaran perminggu secara keseluruhan.d. Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 40menit.e. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (duasemester) adalah 34-38 minggu.
Struktur kurikulum SMP/MTs disajikan pada Tabel 3 Tabel 3. Struktur Kurikulum SMP/MTs
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 101/253
KomponenKelas dan Alokasi
WaktuVII VIII IX
A. Mata Pelajaran1. Pendidikan Agama 2 2 2
2. PendidikanKewarganegaraan
2 2 2
3. Bahasa Indonesia 4 4 44. Bahasa Inggris 4 4 4
5. Matematika 4 4 46. Ilmu Pengetahuan Alam 4 4 47. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 48. Seni Budaya 2 2 29. Pendidikan Jasmani,
Olahraga dan Kesehatan
2 2 2
10.Keterampilan/TeknologiInformasi dan Komunikasi
2 2 2
B. Muatan Lokal 2 2 2
C. Pengembangan Diri 2*) 2*) 2*)
Jumlah 32 32 32
2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran
2. Struktur Kurikulum SMA/MAStruktur kurikulum SMA/MA meliputi substansi
pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjangpendidikan selama tiga tahun mulai Kelas X sampaidengan Kelas XII. Struktur kurikulum disusunberdasarkan standar kompetensi lulusan dan standarkompetensi mata pelajaran.
Pengorganisasian kelas-kelas pada SMA/MA dibagi kedalam dua kelompok, yaitu kelas X merupakan program
umum yang diikuti oleh seluruh peserta didik, dan kelasXI dan XII merupakan program penjurusan yang terdiriatas empat program: (1) Program Ilmu PengetahuanAlam, (2) Program Ilmu Pengetahuan Sosial, (3) ProgramBahasa, dan (4) Program Keagamaan, khusus untuk MA.a. Kurikulum SMA/MA Kelas X
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 102/253
1) Kurikulum SMA/MA Kelas X terdiri atas 16 matapelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diriseperti tertera pada Tabel 4.Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untukmengembangkan kompetensi yang disesuaikan
dengan ciri khas dan potensi daerah, termasukkeunggulan daerah, yang materinya tidak dapatdikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuanpendidikan.Pengembangan diri bukan merupakan matapelajaran yang harus diasuh oleh guru.Pengembangan diri bertujuan memberikankesempatan kepada peserta didik untuk
mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuaidengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap pesertadidik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatanpengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbingoleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yangdapat dilakukan dalam bentuk kegiatanekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diridilakukan melalui kegiatan pelayanan konselingyang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan
kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karirpeserta didik.2) Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran
dialokasikan sebagaimana tertera dalam strukturkurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkanmenambah maksimum empat jam pembelajaranper minggu secara keseluruhan.
3) Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 45menit.
4) Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (duasemester) adalah 34-38 minggu.
Struktur kurikulum SMA/MA Kelas X disajikan pada Tabel 4
Tabel 4. Struktur Kurikulum SMA/MA Kelas X
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 103/253
KomponenAlokasi Waktu
Smt 1 Smt 2A. Mata Pelajaran
1.Pendidikan Agama 2 22.Pendidikan
Kewarganegaraan
2 2
3.Bahasa Indonesia 4 44.Bahasa Inggris 4 45.Matematika 4 4
6. Fisika 2 2
7. Biologi8. Kimia
22
22
9. Sejarah10. Geografi11. Ekonomi12. Sosiologi
1122
1122
13. Seni Budaya 2 214. Pendidikan
Jasmani, Olahraga danKesehatan
2 2
15. TeknologiInformasi danKomunikasi16. Keterampilan/Bahasa Asing
2
2
2
2
B. Muatan Lokal 2 2
C. Pengembangan Diri 2*) 2*) Jumlah 38 38
2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran
b. Kurikulum SMA/MA Kelas XI dan XII1) Kurikulum SMA/MA Kelas XI dan XII Program IPA,
Program IPS, Program Bahasa, dan ProgramKeagamaan terdiri atas 13 mata pelajaran,muatan lokal, dan pengembangan diri. Kurikulumtersebut secara berturut-turut disajikan pada
Tabel 5, 6, 7, dan 8.Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untukmengembangkan kompetensi yang disesuaikan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 104/253
dengan ciri khas dan potensi daerah, termasukkeunggulan daerah, yang materinya tidak dapatdikelompokkan ke dalam mata pelajaran yangada. Substansi muatan lokal ditentukan olehsatuan pendidikan.
Pengembangan diri bukan merupakan matapelajaran yang harus diasuh oleh guru.Pengembangan diri bertujuan memberikankesempatan kepada peserta didik untukmengembangkan dan mengekspresikan diri sesuaidengan kebutuhan, bakat, dan minat setiappeserta didik sesuai dengan kondisi sekolah.Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan ataudibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga
kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentukkegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangandiri dilakukan melalui kegiatan pelayanankonseling yang berkenaan dengan masalah diripribadi dan kehidupan sosial, belajar, danpengembangan karir peserta didik.
2) Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajarandialokasikan sebagaimana tertera dalam strukturkurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan
menambah maksimum empat jam pembelajaranper minggu secara keseluruhan.3) Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 45
menit.
4) minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (duasemester) adalah 34-38 minggu.
Tabel 5. Struktur Kurikulum SMA/MA Kelas XI dan XIIprogram IPA
KomponenAlokasi WaktuKelas XI Kelas XII
Smt1
Smt2
Smt1
Smt2
A. Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama 2 2 2 2
2. PendidikanKewarganegaraan
2 2 2 2
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 105/253
3. Bahasa Indonesia 4 4 4 4
4. Bahasa Inggris 4 4 4 4
5. Matematika 4 4 4 4
6. Fisika 4 4 4 4
7. Kimia 4 4 4 4
8. Biologi 4 4 4 4
9. Sejarah 1 1 1 1
10.Seni Budaya 2 2 2 2
11.Pendidikan Jasmani,Olahraga danKesehatan
2 2 2 2
12. Teknologi Informasidan Komunikasi
2 2 2 2
13.Keterampilan/Bahasa Asing
2 2 2 2
B. Muatan Lokal 2 2 2 2C. Pengembangan Diri 2*) 2*) 2*) 2*)
Jumlah 39 39 39 39
2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran
Tabel 6. Struktur Kurikulum SMA/MA Kelas XI dan XII
program IPS
Komponen
Alokasi WaktuKelas XI Kelas XII
Smt Smt2
Smt1
Smt2
A. Mata Pelajaran1. Pendidikan Agama 2 2 2 2
2. PendidikanKewarganegaraan
2 2 2 2
3. Bahasa Indonesia 4 4 4 44. Bahasa Inggris 4 4 4 45. Matematika 4 4 4 4
6. Sejarah 3 3 3 37. Geografi 3 3 3 38. Ekonomi 4 4 4 49. Sosiologi 3 3 3 3
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 106/253
Komponen
Alokasi WaktuKelas XI Kelas XII
Smt Smt2
Smt1
Smt2
10.Seni Budaya 2 2 2 2
11.Pendidikan Jasmani,Olahraga danKesehatan
2 2 2 2
12.Teknologi Informasidan Komunikasi
2 2 2 2
13.Keterampilan/BahasaAsing
2 2 2 2
B. Muatan Lokal 2 2 2 2C. Pengembangan Diri 2*) 2*) 2*) 2*)
Jumlah 39 39 39 392*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 107/253
Tabel 7. Struktur Kurikulum SMA/MA Kelas XI dan XIIprogram Bahasa
KomponenAlokasi Waktu
Kelas XI Kelas XII
Smt
1
Smt
2
Smt
1
Smt
2A. Mata Pelajaran1. Pendidikan Agama 2 2 2 22. Pendidikan
Kewarganegaraan2 2 2 2
3. Bahasa Indonesia 5 5 5 54. Bahasa Inggris 5 5 5 5
5. Matematika 3 3 3 36. Sastra Indonesia 4 4 4 4
7. Bahasa Asing 4 4 4 48. Antropologi 2 2 2 29. Sejarah 2 2 2 210.Seni Budaya 2 2 2 2
11.Pendidikan Jasmani,Olahraga danKesehatan
2 2 2 2
12.Teknologi Informasidan Komunikasi
2 2 2 2
13.Keterampilan 2 2 2 2B. Muatan Lokal 2 2 2 2C. Pengembangan Diri 2*) 2*) 2*) 2*)
Jumlah 39 39 39 39
2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran
Tabel 8. Struktur Kurikulum MA Kelas XI dan XIIProgram Keagamaan
KomponenAlokasi Waktu
Kelas XI Kelas XII
Smt1
Smt2
Smt1
Smt2
A. Mata Pelajaran1. Pendidikan Agama 2 2 2 2
2. Pendidikan 2 2 2 2
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 108/253
Kewarganegaraan3. Bahasa Indonesia 4 4 4 44. Bahasa Inggris 4 4 4 45. Matematika 4 4 4 46. Tafsir dan Ilmu Tafsir 3 3 3 3
7. Ilmu Hadits 3 3 3 38. Ushul Fiqih 3 3 3 39. Tasawuf/ Ilmu Kalam 3 3 3 310. Seni Budaya 2 2 2 211. Pendidikan Jasmani,
Olahraga danKesehatan
2 2 2 2
12. Teknologi Informasidan Komunikasi
2 2 2 2
13. Keterampilan 2 2 2 2B. Muatan Lokal 2 2 2 2C. Pengembangan Diri 2*) 2*) 2*) 2*)
Jumlah 38 38 38 382*)Ekuivalen 2 jam pembelajaran; **) Ditentukan oleh
DEPAG
B.Struktur Kurikulum Pendidikan KejuruanPendidikan kejuruan bertujuan untuk meningkatkan
kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, sertaketerampilan peserta didik untuk hidup mandiri danmengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan programkejuruannya. Agar dapat bekerja secara efektif dan efisienserta mengembangkan keahlian dan keterampilan, merekaharus memiliki stamina yang tinggi, menguasai bidangkeahliannya dan dasar-dasar ilmu pengetahuan danteknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, dan mampuberkomunikasi sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, serta
memiliki kemampuan mengembangkan diri. Strukturkurikulum pendidikan kejuruan dalam hal ini SekolahMenengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan(MAK) diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. KurikulumSMK/MAK berisi mata pelajaran wajib, mata pelajaranKejuruan, Muatan Lokal, dan Pengembangan Diri sepertitertera pada Tabel 9.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 109/253
Mata pelajaran wajib terdiri atas Pendidikan Agama,Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa, Matematika, IPA, IPS,Seni dan Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, danKeterampilan/Kejuruan. Mata pelajaran ini bertujuan untukmembentuk manusia Indonesia seutuhnya dalam spektrum
manusia kerja.Mata pelajaran Kejuruan terdiri atas beberapa matapelajaran yang bertujuan untuk menunjang pembentukankompetensi kejuruan dan pengembangan kemampuanmenyesuaikan diri dalam bidang keahliannya.
Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untukmengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan cirikhas, potensi daerah, dan prospek pengembangan daerahtermasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat
dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikansesuai dengan program keahlian yang diselenggarakan.
Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaranyang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuanmemberikan kesempatan kepada peserta didik untukmengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengankebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuaidengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri
difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atautenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentukkegiatan ekstrakurikuler.
Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatanpelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diripribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pembentukankarier peserta didik. Pengembangan diri bagi peserta didikSMK/MAK terutama ditujukan untuk pengembangankreativitas dan bimbingan karier.
Struktur kurikulum SMK/MAK meliputi substansipembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjangpendidikan selama tiga tahun atau dapat diperpanjanghingga empat tahun mulai kelas X sampai dengan kelas XIIatau kelas XIII. Struktur kurikulum SMK/MAK disusunberdasarkan standar kompetensi lulusan dan standarkompetensi mata pelajaran.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 110/253
Struktur kurikulum SMK/MAK disajikan pada Tabel 9. Tabel 9. Struktur Kurikulum SMK/MAK
KomponenDurasi Waktu
(Jam)A. Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama 1922. Pendidikan Kewarganegaraan 1923. Bahasa Indonesia 1924. Bahasa Inggris 440 a)
5. Matematika5. 1 Matematika Kelompok Seni,
Pariwisata, dan TeknologiKerumahtanggaan
5. 2 Matematika Kelompok Sosial,
Administrasi Perkantoran danAkuntansi
5. 3 Matematika Kelompok Teknologi, Kesehatan, danPertanian
330 a)
403 a)
516a)
6. Ilmu Pengetahuan Alam6. 1 IPA6. 2 Fisika
6. 2. 1 Fisika Kelompok
Pertanian6. 2. 2 Fisika Kelompok
Teknologi6. 3 Kimia
6. 3. 1 Kimia KelompokPertanian
6. 3. 2 Kimia Kelompok Teknologi dan Kesehatan
6. 4 Biologi
6. 4. 1 Biologi KelompokPertanian6. 4. 2 Biologi Kelompok
Kesehatan
192 a)
192 a)
276a)
192 a)
192 a)
192 a)
192 a)
7. Ilmu Pengetahuan Sosial 128 a)
8. Seni Budaya 128 a)
9. Pendidikan Jasmani Olahraga danKesehatan
192
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 111/253
KomponenDurasi Waktu
(Jam)10. Kejuruan
10. 1 Keterampilan Komputer danPengelolaan Informasi
202
10. 2 Kewirausahaan 19210. 3 Dasar Kompetensi Kejuruan b) 14010. 4 Kompetensi Kejuruan b) 1044 c)
B. Muatan Lokal 192C. Pengembangan Diri d) (192)
Keterangan notasia) Durasi waktu adalah jumlah jam minimal yang digunakan
oleh setiap program keahlian. Program keahlian yang
memerlukan waktu lebih jam tambahannyadiintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sama, diluar jumlah jam yang dicantumkan.
b) Terdiri dari berbagai mata pelajaran yang ditentukansesuai dengan kebutuhan setiap program keahlian.
c) Jumlah jam Kompetensi Kejuruan pada dasarnya sesuaidengan kebutuhan standard kompetensi kerja yangberlaku di dunia kerja tetapi tidak boleh kurang dari1044 jam.
d)
Ekuivalen 2 jam pembelajaran.
Implikasi dari struktur kurikulum di atas dijelaskan sebagaiberikut.
1. Di dalam penyusunan kurikulum SMK/MAK mata pelajarandibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu kelompok normatif,adaptif, dan produktif. Kelompok normatif adalah matapelajaran yang dialokasikan secara tetap yang meliputiPendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa
Indonesia, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, danSeni Budaya. Kelompok adaptif terdiri atas mata pelajaranBahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, KeterampilanKomputer dan Pengelolaan Informasi, dan Kewirausahaan.Kelompok produktif terdiri atas sejumlah mata pelajaranyang dikelompokkan dalam Dasar Kompetensi Kejuruan danKompetensi Kejuruan. Kelompok adaptif dan produktif adalahmata pelajaran yang alokasi waktunya disesuaikan dengan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 112/253
kebutuhan program keahlian, dan dapat diselenggarakandalam blok waktu atau alternatif lain.
2. Materi pembelajaran Dasar Kompetensi Kejuruan danKompetensi Kejuruan disesuaikan dengan kebutuhanprogram keahlian untuk memenuhi standar kompetensi kerja
di dunia kerja.3. Evaluasi pembelajaran dilakukan setiap akhir penyelesaiansatu standar kompetensi atau beberapa penyelesaiankompetensi dasar dari setiap mata pelajaran.
4. Pendidikan SMK/MAK diselenggarakan dalam bentukpendidikan sistem ganda.
5. Alokasi waktu satu jam pelajaran tatap muka adalah 45menit.
6. Beban belajar SMK/MAK meliputi kegiatan pembelajaran
tatap muka, praktik di sekolah dan kegiatan kerja praktik didunia usaha/industri ekuivalen dengan 36 jam pelajaran perminggu.
7. Minggu efektif penyelenggaraan pendidikan SMK/MAK adalah38 minggu dalam satu tahun pelajaran.
8. Lama penyelenggaraan pendidikan SMK/MAK tiga tahun,maksimum empat tahun sesuai dengan tuntutan programkeahlian.
C. Struktur Kurikulum Pendidikan KhususStruktur Kurikulum dikembangkan untuk peserta didikberkelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atausosial berdasarkan standar kompetensi lulusan, standarkompetensi kelompok mata pelajaran, dan standarkompetensi mata pelajaran. Peserta didik berkelainan dapatdikelompokkan menjadi dua kategori, (1) peserta didikberkelainan tanpa disertai dengan kemampuan intelektualdi bawah rata-rata, dan (2) peserta didik berkelainandisertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata.
Kurikulum Pendidikan Khusus terdiri atas delapan sampaidengan 10 mata pelajaran, muatan lokal, program khusus,dan pengembangan diri.
Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untukmengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan cirikhas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah,yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 113/253
pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan olehsatuan pendidikan.
Program khusus berisi kegiatan yang bervariasi sesuaidegan jenis ketunaannya, yaitu program orientasi danmobilitas untuk peserta didik tunanetra, bina komunikasi
persepsi bunyi dan irama untuk peserta didik tunarungu,bina diri untuk peserta didik tunagrahita, bina gerak untukpeserta didik tunadaksa, dan bina pribadi dan sosial untukpeserta didik tunalaras.
Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaranyang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuanmemberikan kesempatan kepada peserta didik untukmengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengankebutuhan, kemampuan, bakat, dan minat setiap peserta
didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatanpengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing olehkonselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapatdilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.
Peserta didik berkelainan tanpa disertai dengankemampuan intelektual di bawah rata-rata, dalam batas-batas tertentu masih dimungkinkan dapat mengikutikurikulum standar meskipun harus dengan penyesuaian-penyesuaian. Peserta didik berkelainan yang disertai
dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata,diperlukan kurikulum yang sangat spesifik, sederhana danbersifat tematik untuk mendorong kemandirian dalam hidupsehari-hari.
Peserta didik berkelainan tanpa disertai kemampuanintelektual di bawah rata-rata, yang berkeinginan untukmelanjutkan sampai ke jenjang pendidikan tinggi,semaksimal mungkin didorong untuk dapat mengikutipendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan umumsejak Sekolah Dasar. Jika peserta didik mengikutipendidikan pada satuan pendidikan SDLB, setelah lulus,didorong untuk dapat melanjutkan ke Sekolah MenengahPertama umum. Bagi mereka yang tidak memungkinkandan/atau tidak berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjangpendidikan tinggi, setelah menyelesaikan pada jenjangSDLB dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMPLB, danSMALB.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 114/253
Untuk memberikan kesempatan kepada peserta didikyang memerlukan pindah jalur pendidikan antar satuanpendidikan yang setara sesuai dengan ketentuan pasal. 12ayat (1).e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional, maka mekanisme pendidikan
bagi peserta didik melalui jalur formal dapat dilukiskansebagai berikut :
SDLB SMPLB SMALBMasyarakat.
Jalur 1
ALB/ABK
Jalur 2
SD/MI SMP/MTs. SMA/MAPT/Masyarakat
SMK/MAK
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu,struktur kurikulum satuan Pendidikan Khusus dikembangkandengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
1. Kurikulum untuk peserta didikberkelainan tanpa disertai dengan kemampuanintelektual di bawah rata-rata, menggunakan sebutanKurikulum SDLB A, B, D, E; SMPLB A , B, D, E; dan SMALBA, B, D, E (A = tunanetra, B = tunarungu, D = tunadaksaringan, E = tunalaras).2. Kurikulum untuk peserta didikberkelainan yang disertai dengan kemampuanintelektual di bawah rata-rata, menggunakan sebutanKurikulum SDLB C, C1, D1, G; SMPLB C, C1, D1, G, danSMALB C, C1, D1, G. (C = tunagrahita ringan, C1 =
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 115/253
tunagrahita sedang, D1 = tunadaksa sedang, G =tunaganda).3. Kurikulum satuan pendidikan SDLBA,B,D,E relatif sama dengan kurikulum SD umum. Padasatuan pendidikan SMPLB A,B,D,E dan SMALB A,B,D,E
dirancang untuk peserta didik yang tidak memungkinkandan/atau tidak berkeinginan untuk melanjutkanpendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi.4. Proporsi muatan isi kurikulum satuanpendidikan SMPLB A,B,D,E terdiri atas 60% - 70% aspekakademik dan 40% - 30% berisi aspek keterampilanvokasional. Muatan isi kurikulum satuan pendidikanSMALB A,B,D,E terdiri atas 40% – 50% aspek akademikdan 60% - 50% aspek keterampilan vokasional.
5. Kurikulum satuan pendidikan SDLB,SMPLB, SMALB C,C1,D1,G, dirancang sangat sederhanasesuai dengan batas-batas kemampuan peserta didikdan sifatnya lebih individual.6. Pembelajaran untuk satuan PendidikanKhusus SDLB, SMPLB dan SMALB C,C1,D1,Gmenggunakan pendekatan tematik.7. Standar Kompetensi (SK) danKompetensi Dasar (KD) mata pelajaran umum SDLB,
SMPLB, SMALB A,B,D,E mengacu kepada SK dan KDsekolah umum yang disesuaikan dengan kemampuandan kebutuhan khusus peserta didik, dikembangkan olehBSNP, sedangkan SK dan KD untuk mata pelajaranProgram Khusus, dan Keterampilan dikembangkan olehsatuan Pendidikan Khusus dengan memperhatikan
jenjang dan jenis satuan pendidikan.8. Pengembangan SK dan KD untuksemua mata pelajaran pada SDLB, SMPLB dan SMALBC,C1,D1,G diserahkan kepada satuan Pendidikan Khususyang bersangkutan dengan memperhatikan tingkat dan
jenis satuan pendidikan.9. Struktur kurikulum pada satuanPendidikan Khusus SDLB dan SMPLB mengacu padaStruktur Kurikulum SD dan SMP dengan penambahanProgram Khusus sesuai jenis kelainan, dengan alokasiwaktu 2 jam/minggu. Untuk jenjang SMALB, program
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 116/253
khusus bersifat kasuistik sesuai dengan kondisi dankebutuhan peserta didik tertentu, dan tidak dihitungsebagai beban belajar.10. Program Khusus sesuai jenis kelainanpeserta didik meliputi sebagai berikut.
a. Orientasi dan Mobilitas untuk peserta didik Tunanetra b. Bina Komunikasi, Persepsi Bunyi dan Irama untukpeserta didik Tunarungu
c. Bina Diri untuk peserta didik Tunagrahita Ringan danSedang
d. Bina Gerak untuk peserta didik Tunadaksa Ringane. Bina Pribadi dan Sosial untuk peserta didik Tunalarasf. Bina Diri dan Bina Gerak untuk peserta didik
Tunadaksa Sedang, dan Tunaganda.
11. Jumlah dan alokasi waktu jampembelajaran diatur sebagai berikut.a. Jumlah jam pembelajaran SDLB A,B,D,E kelas I, II, III
berkisar antara 28 – 30 jam pembelajaran/minggu dan34 jam pembelajaran/minggu untuk kelas IV, V, VI.Kelebihan 2 jam pembelajaran dari SD umum karenaada tambahan mata pelajaran program khusus
b. Jumlah jam pembelajaran SMPLB A,B,D,E kelas VII, VIII,IX adalah 34 jam/minggu. Kelebihan 2 jam
pembelajaran dari SMP umum karena adapenambahan mata pelajaran program khususc. Jumlah jam pembelajaran SMALB A,B,D,E kelas X, XI,
XII adalah 36 jam/minggu, sama dengan jumlah jampembelajaran SMA umum. Program khusus pada
jenjang SMALB bersifat fakultatif dan tidak termasukbeban pembelajaran
d. Jumlah jam pembelajaran SDLB, SMPLB, SMALBC,C1,D1,G sama dengan jumlah jam pembelajaranpada SDLB, SMPLB, SMALB A,B,D,E, tetapipenyajiannya melalui pendekatan tematik
e. Alokasi per jam pembelajaran untuk SDLB, SMPLB danSMALB A, B, D, E maupun C,C1,D1,G masing-masing30’, 35’ dan 40’. Selisih 5 menit dar sekolah regulerdisesuaikan dengan kondisi peserta didik berkelainan.
f. Satuan pendidikan khusus SDLB dan SMPLB dapatmenambah maksimum 6 jam pembelajaran/minggu
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 117/253
untuk keseluruhan jam pembelajaran, dan 4 jampembelajaran untuk tingkat SMALB sesuai kebutuhanpeserta didik dan satuan pendidikan yangbersangkutan.
12. Muatan isi pada setiap mata pelajaran
diatur sebagai berikut .a. Muatan isi setiap mata pelajaran pada SDLB A,B,D,Epada dasarnya sama dengan SD umum, tetapi karenakelainan dan kebutuhan khususnya, maka diperlukanmodifikasi dan/atau penyesuaian secara terbatas
b. Muatan isi mata pelajaran Program Khusus disusuntersendiri oleh satuan pendidikan
c. Muatan isi mata pelajaran SMPLB A,B,D,E bidangakademik mengalami modifikasi dan penyesuaian dari
SMP umum sehingga menjadi sekitar 60% – 70%.Sisanya sekitar 40% - 30% muatan isi kurikulumditekankan pada bidang keterampilan vokasional
d. Muatan isi mata pelajaran keterampilan vokasionalmeliputi tingkat dasar, tingkat terampil dan tingkatmahir. Jenis keterampilan yang akan dikembangkan,diserahkan kepada satuan pendidikan sesuai denganminat, potensi, kemampuan dan kebutuhan pesertadidik serta kondisi satuan pendidikan.
e. Muatan isi mata pelajaran untuk SMALB A,B,D,Ebidang akademik mengalami modifikasi danpenyesuaian dari SMA umum sehingga menjadi sekitar40% – 50% bidang akademik, dan sekitar 60% – 50%bidang keterampilan vokasional
f. Muatan kurikulum SDLB, SMPLB, SMALB C,C1,D1,Glebih ditekankan pada kemampuan menolong dirisendiri dan keterampilan sederhana yangmemungkinkan untuk menunjang kemandirian pesertadidik. Oleh karena itu, proporsi muatan keterampilanvokasional lebih diutamakan
g. Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaranyang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diribertujuan memberikan kesempatan kepada pesertadidik untuk mengembangkan dan mengekspresikandiri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiappeserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 118/253
pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing olehkonselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapatdilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.Kegiatan pengembangan diri dilakukan melaluikegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan
masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, danpengembangan karir peserta didik. Pengembangandiri terutama ditujukan untuk peningkatan kecakapanhidup dan kemandirian sesuai dengan kebutuhankhusus peserta didik.
13. Struktur Kurikulum SDLB, SMPLB,SMALB A,B,D,E dan C, C1, D1, G disajikan pada tabel 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan 24.
Tabel 10. Struktur Kurikulum SDLB Tunanetra
Komponen
Kelas dan AlokasiWaktu
I II III IV, V, danVI
A. Mata Pelajaran
31. Pendidikan Agama2. Pendidikan
Kewarganegaraan 2
3. Bahasa Indonesia 54. Matematika 55. Ilmu Pengetahuan Alam 46. Ilmu Pengetahuan Sosial 37. Seni Budaya dan
Keterampilan4
8. Pendidikan Jasmani,Olahraga dan Kesehatan
4
B. Muatan Lokal 2
C. Program Khusus Orientasidan Mobilitas
2
D. Pengembangan Diri 2*) Jumlah: 28 29 30 34
2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 119/253
Tabel 11. Struktur Kurikulum SDLB Tunarungu
Komponen
Kelas dan AlokasiWaktu
I II III IV, V, dan
VIA. Mata Pelajaran
31. Pendidikan Agama
2. PendidikanKewarganegaraan
2
3. Bahasa Indonesia 54. Matematika 55. Ilmu Pengetahuan Alam 4
6. Ilmu Pengetahuan Sosial 3
7. Seni Budaya danKeterampilan
4
8. Pendidikan Jasmani,Olahraga dan Kesehatan
4
B. Muatan Lokal 2C. Program Khusus Bina
Komuni-kasi, PersepsiBunyi & Irama
2
D. Pengembangan Diri 2*) Jumlah: 28 29 30 34
2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran
Tabel 12. Struktur Kurikulum SDLB Tunadaksa
Komponen
Kelas dan AlokasiWaktu
I II III IV, V, danVI
A. Mata Pelajaran
31. Pendidikan Agama2. Pendidikan
Kewarganegaraan 2
3. Bahasa Indonesia 54. Matematika 55. Ilmu Pengetahuan Alam 46. Ilmu Pengetahuan Sosial 3
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 120/253
7. Seni Budaya danKeterampilan
4
8. Pendidikan Jasmani,Olahraga dan Kesehatan
4
B. Muatan Lokal 2
C. Program Khusus BinaGerak
2
D. Pengembangan Diri 2*) Jumlah: 28 29 30 34
2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran
Tabel 13. Struktur Kurikulum SDLB Tunalaras
Komponen
Kelas dan AlokasiWaktu
I II III IV, V, danVI
A. Mata Pelajaran
31. Pendidikan Agama2. Pendidikan
Kewarganegaraan 2
3. Bahasa Indonesia 54. Matematika 5
5. Ilmu Pengetahuan Alam 46. Ilmu Pengetahuan Sosial 37. Seni Budaya dan
Keterampilan4
8. Pendidikan Jasmani,Olahraga dan Kesehatan
4
B. Muatan Lokal 2C. Program Khusus Bina
Pribadi dan Sosial2
D. Pengembangan Diri 2*) Jumlah: 28 29 30 34
2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 121/253
Tabel 14. Struktur Kurikulum SMPLB Tunanetra
KomponenKelas dan Alokasi
Waktu
VII VIII IX
A. Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama 2 2 22. Pendidikan
Kewarganegaraan2 2 2
3. Bahasa Indonesia 2 2 24. Bahasa Inggris 2 2 25. Matematika 3 3 36. Ilmu Pengetahuan Sosial 2 2 27. Ilmu Pengetahuan Alam 3 3 38. Seni Budaya 2 2 2
9. Pendidikan Jasmani,Olahraga dan Kesehatan.
2 2 2
10.KeterampilanVokasional /TeknologiInformasi dan Komunikasi*)
10 10 10
B. Muatan Lokal 2 2 2
C. Program Khusus Orientasi &Mobilitas
2 2 2
D. Pengembangan Diri 2**) 2**) 2**) Jumlah 34 34 34
*) Keterampilan vokasional/teknologi informasi dankomunikasi merupakan paket pilihan. Jenis keterampilanvokasional/teknologi informasi yang dikembangkan,diserahkan kepada sekolah sesuai potensi daerah.
2**)Ekuivalen 2 jam pembelajaran
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 122/253
Tabel 15. Struktur Kurikulum SMPLB Tunarungu
KomponenKelas & Alokasi
Waktu
VII VIII IXA. Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama 2 2 22. Pendidikan
Kewarganegaraan2 2 2
3. Bahasa Indonesia 2 2 24. Bahasa Inggris 2 2 25. Matematika 3 3 36. Ilmu Pengetahuan Sosial 2 2 27. Ilmu Pengetahuan Alam 3 3 3
8. Seni Budaya 2 2 29. Pendidikan Jasmani,
Olahraga dan Kesehatan.2 2 2
10.Keterampilan Vokasional
/Teknologi Informasi danKomunikasi *)
10 10 10
B. Muatan Lokal 2 2 2C. Program Khusus Bina
Komunikasi, Persepsi Bunyi &Irama
2 2 2
D. Pengembangan Diri 2**) 2**) 2**) Jumlah 34 34 34
*) Keterampilan vokasional/teknologi informasi dan
komunikasi merupakan paket pilihan. Jenis keterampilanvokasional/teknologi informasi yang dikembangkan,diserahkan kepada sekolah sesuai potensi daerah.
2**)Ekuivalen 2 jam pembelajaran
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 123/253
Tabel 16. Struktur Kurikulum SMPLB Tunadaksa
KomponenKelas & Alokasi Waktu
VII VIII IX
A. Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama 2 2 22. Pendidikan
Kewarganegaraan2 2 2
3. Bahasa Indonesia 2 2 24. Bahasa Inggris 2 2 25. Matematika 3 3 36. Ilmu Pengetahuan Sosial 2 2 27. Ilmu Pengetahuan Alam 3 3 38. Seni Budaya 2 2 2
9. Pendidikan Jasmani,Olahraga dan Kesehatan
2 2 2
10.Keterampilan Vokasional/Teknologi Informasi danKomunikasi *)
10 10 10
B. Muatan Lokal 2 2 2C. Program Khusus Bina Gerak 2 2 2D. Pengembangan Diri 2**) 2**) 2**)
Jumlah 34 34 34*) Keterampilan vokasional/teknologi informasi dan
komunikasi merupakan paket pilihan. Jenis keterampilanvokasional/teknologi informasi yang dikembangkan,diserahkan kepada sekolah sesuai potensi daerah.
2**)Ekuivalen 2 jam pembelajaran
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 124/253
Tabel 17. Struktur Kurikulum SMPLB Tunalaras
KomponenKelas & Alokasi
Waktu
VII VIII IX
A. Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama 2 2 22. Pendidikan
Kewarganegaraan2 2 2
3. Bahasa Indonesia 2 2 24. Bahasa Inggris 2 2 25. Matematika 3 3 36. Ilmu Pengetahuan Sosial 2 2 27. Ilmu Pengetahuan Alam 3 3 38. Seni Budaya 2 2 2
9. Pendidikan Jasmani,Olahraga dan Kesehatan
2 2 2
10.Keterampilan Vokasional/Teknologi Informasi danKomunikasi *)
10 10 10
B. Muatan Lokal 2 2 2C. Program Khusus Bina Pribadi
dan Sosial2 2 2
D. Pengembangan Diri 2**) 2**) 2**)
Jumlah 34 34 34*) Keterampilan vokasional/teknologi informasi dan
komunikasi merupakan paket pilihan. Jenis keterampilanvokasional/teknologi informasi yang dikembangkan,diserahkan kepada sekolah sesuai potensi daerah.
2**) Ekuivalen 2 jam pembelajaran
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 125/253
Tabel 18. Struktur Kurikulum SMALB Tunanetra
KomponenKelas & Alokasi Waktu
X XI XII
A. Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama 2 2 22. Pendidikan
Kewarganegaraan2 2 2
3. Bahasa Indonesia 2 2 24. Bahasa Inggris 2 2 25. Matematika 2 2 26. Ilmu Pengetahuan Sosial 2 2 27. Ilmu Pengetahuan Alam 2 2 28. Seni Budaya 2 2 2
9. Pendidikan Jasmani,Olahraga dan Kesehatan
2 2 2
10.Keterampilan Vokasional/Teknologi Informasi danKomunikasi *)
16 16 16
B. Muatan Lokal 2 2 2C. Program Khusus Orientasi
dan Mobilitas- - -
D. Pengembangan Diri 2**) 2**) 2**)
Jumlah 36 36 36*) Keterampilan vokasional/teknologi informasi dan
komunikasi merupakan paket pilihan. Jenis keterampilanvokasional/teknologi informasi yang dikembangkan,diserahkan kepada sekolah sesuai potensi daerah.
2**)Ekuivalen 2 jam pembelajaran
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 126/253
Tabel 19. Struktur Kurikulum SMALB Tunarungu
KomponenKelas & Alokasi
Waktu
X XI XII
A. Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama 2 2 22. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 23. Bahasa Indonesia 2 2 24. Bahasa Inggris 2 2 2
5. Matematika 2 2 26. Ilmu Pengetahuan Sosial 2 2 27. Ilmu Pengetahuan Alam 2 2 28. Seni Budaya 2 2 29. Pendidikan Jasmani, Olahraga
dan Kesehatan
2 2 2
10.Keterampilan Vokasional/Teknologi Informasi danKomunikasi *)
16 16 16
B. Muatan Lokal 2 2 2C. Program Khusus Bina
Komunikasi, Persepsi Bunyi danIrama
- - -
D. Pengembangan Diri 2**) 2**) 2**)
Jumlah 36 36 36*) Keterampilan vokasional/teknologi informasi dan
komunikasi merupakan paket pilihan. Jenis keterampilanvokasional/teknologi informasi yang dikembangkan,diserahkan kepada sekolah sesuai potensi daerah.
2**)Ekuivalen 2 jam pembelajaran
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 127/253
Tabel 20. Struktur Kurikulum SMALB Tunadaksa
KomponenKelas & Alokasi
Waktu
X XI XIIA. Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama 2 2 2
2. PendidikanKewarganegaraan
2 2 2
3. Bahasa Indonesia 2 2 24. Bahasa Inggris 2 2 2
5. Matematika 2 2 26. Ilmu Pengetahuan Sosial 2 2 27. Ilmu Pengetahuan Alam 2 2 28. Seni Budaya 2 2 29. Pendidikan Jasmani,
Olahraga dan Kesehatan2 2 2
10.Keterampilan Vokasional/Teknologi Informasi danKomunikasi *)
16 16 16
B. Muatan Lokal 2 2 2C. Program Khusus Bina Gerak - - -D. Pengembangan Diri 2**) 2**) 2**)
Jumlah 36 36 36*) Keterampilan vokasional/teknologi informasi dan
komunikasi merupakan paket pilihan. Jenis keterampilanvokasional/teknologi informasi yang dikembangkan,diserahkan kepada sekolah sesuai potensi daerah.
2**)Ekuivalen 2 jam pembelajaran
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 128/253
Tabel 21. Struktur Kurikulum SMALB Tunalaras
KomponenKelas & Alokasi
Waktu
X XI XII
A. Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama 2 2 22. Pendidikan
Kewarganegaraan2 2 2
3. Bahasa Indonesia 2 2 24. Bahasa Inggris 2 2 25. Matematika 2 2 26. Ilmu Pengetahuan Sosial 2 2 27. Ilmu Pengetahuan Alam 2 2 28. Seni Budaya 2 2 2
9. Pendidikan Jasmani,Olahraga dan Kesehatan
2 2 2
10.KeterampilanVokasiopnal /TeknologiInformasi dan Komunikasi *)
16 16 16
B. Muatan Lokal 2 2 2C. Program Khusus Bina Pribadi
dan Sosial- - -
D. Pengembangan Diri 2**) 2**) 2**)
Jumlah 36 36 36*) Keterampilan vokasional/teknologi informasi dan
komunikasi merupakan paket pilihan. Jenis keterampilanvokasional/teknologi informasi yang dikembangkan,diserahkan kepada sekolah sesuai potensi daerah.
2**)Ekuivalen 2 jam pembelajaran
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 129/253
14. Struktur Kurikulum SDLB, SMPLB, dan SMALB C,C1,D1,GStruktur kurikulum satuan pendidikan khusus tingkat SDLB,SMPLB dan SMALB C,C1,D1 dan G merupakan satu rumpunyang relatif sama antara satu jenis kelainan dengan jeniskelainan yang lain. Karena itu di bawah ini disajikan tabelstruktur kurikulum untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB C, C1,D1, G sebagai berikut.
Tabel 22. Struktur Kurikulum SDLB Tunagrahita Ringan,
Tunagrahita Sedang, Tunadaksa Sedang , dan Tunaganda
KomponenKelas dan Alokasi Waktu
I, II, dan III IV, V, dan VI
A. Mata Pelajaran
29 – 32(Pendekatan tematik)
30(Pendekatan tematik)
1. Pendidikan Agama2. Pendidikan
Kewarganegaraan 3. Bahasa Indonesia
4. Matematika5. Ilmu Pengetahuan Alam6. Ilmu Pengetahuan
Sosial7. Seni Budaya dan
Keterampilan8. Pendidikan Jasmani,
Olahraga danKesehatan
B. Muatan Lokal 2C. Program Khusus *) 2D. Pengembangan Diri 2*)
Jumlah: 29 – 32 34*) Disesuaikan dengan kelainan dan kebutuhan
peserta didik2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 130/253
Tabel 23. Struktur Kurikulum SMPLB Tunagrahita Ringan, Tunagrahita Sedang, Tunadaksa Sedang, dan Tunaganda
KomponenKelas & Alokasi
Waktu
VII VIII IXA. Mata Pelajaran
10(Pen-deka-tan
tema-tik)
10(Pen-deka-tan
tema-tik)
10(Pen-deka-tan
tema-tik)
1. Pendidikan Agama2. Pendidikan
Kewarganegaraan3. Bahasa Indonesia4. Bahasa Inggris
5. Matematika6. Ilmu Pengetahuan Sosial
7. Ilmu Pengetahuan Alam8. Seni Budaya9. Pendidikan Jasmani,
Olahraga dan Kesehatan10.Keterampilan Vokasional
/Teknologi Informasi danKomunikasi *)
20 20 20
B. Muatan Lokal 2 2 2C. Program Khusus **) 2 2 2
D. Pengembangan Diri 2***) 2***) 2***) Jumlah 36 36 36
*) Keterampilan vokasional/teknologi informasi dankomunikasi merupakan paket pilihan. Jenis keterampilanvokasional/teknologi informasi yang dikembangkan,diserahkan kepada sekolah sesuai potensi daerah.
**) Disesuaikan dengan kelainan dan kebutuhan pesertadidik
2***) Ekuivalen 2 jam pembelajaran
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 131/253
Tabel 24. Struktur Kurikulum SMALB Tunagrahita Ringan, Tunagrahita Sedang, Tunadaksa Sedang, dan Tunaganda.
KomponenKelas & Alokasi
Waktu
VII VIII IXA. Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama
10(Pen-deka-tan
tema
-tik)
10(Pen-deka-tan
tema
-tik)
10(Pen-deka-tan
tema
-tik)
2. PendidikanKewarganegaraan
3. Bahasa Indonesia
4. Bahasa Inggris5. Matematika6. Ilmu Pengetahuan Sosial
7. Ilmu Pengetahuan Alam8. Seni Budaya9. Pendidikan Jasmani,
Olahraga dan Kesehatan10.Keterampilan Vokasional
/Teknologi Informasi danKomunikasi *)
24 24 24
B. Muatan Lokal 2 2 2C. Program Khusus **) - - -
D. Pengembangan Diri 2***) 2***) 2***) Jumlah 36 36 36
*) Keterampilan vokasional/teknologi informasi dankomunikasi merupakan paket pilihan. Jenis keterampilanvokasional/teknologi informasi yang dikembangkan,diserahkan kepada sekolah sesuai potensi daerah.
**) Disesuaikan dengan kelainan dan kebutuhan pesertadidik
2***) Ekuivalen 2 jam pembelajaran
D. Standar Kompetensi dan Kompetensi DasarKedalaman muatan kurikulum pada setiap satuanpendidikan dituangkan dalam kompetensi yang terdiri atasstandar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiaptingkat dan/atau semester. Standar kompetensi dankompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran pada setiap
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 132/253
tingkat dan semester disajikan pada lampiran-lampiranPeraturan Menteri Pendidikan Nasional ini yang terdiri atas:Lampiran 1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
Tingkat SD/MI dan SDLB,Lampiran 2 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
Tingkat SMP/MTs dan SMPLB, danLampiran 3 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK.
SALINAN
PERATURANMENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan
Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional tentang Standar KompetensiLulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;
Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 133/253
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, SusunanOrganisasi, dan Tatakerja Kementrian NegaraRepublik Indonesia sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun2005;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor187/M Tahun 2004 mengenai PembentukanKabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir denganKeputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
Memperhatikan : Surat Ketua Badan Standar Nasional
Pendidikan
Nomor 0141/BSNP/III/2006 tanggal 13 Maret2006,
Nomor 0212/BSNP/V/2006 tanggal 2 Mei, dan
Nomor 0225/BSNP/V/2006 tanggal 10 Mei 2006;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH.
Pasal 1
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 134/253
(3) Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasardan menengah digunakan sebagai pedoman penilaiandalam menentukan kelulusan peserta didik.
(4) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi standar kompetensi lulusan minimal
satuan pendidikan dasar dan menengah, standarkompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, danstandar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran.
(5) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud padaayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 23 Mei 2003
MENTERI PENDIDIKAN
NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO
SALINAN
PERATURANMENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2006
TENTANG
PELAKSANAAN
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 135/253
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR
22 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR ISI UNTUK SATUAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAN PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN
2006 TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang : bahwa agar Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 22 Tahun 2006
tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006
tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat
dilaksanakan di satuan pendidikan pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah secara baik,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional tentang Pelaksanaan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun
2006 tentang Standar Isi untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun
2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 136/253
tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, SusunanOrganisasi, dan Tatakerja Kementrian NegaraRepublik Indonesia sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004mengenai Pembentukan Kabinet IndonesiaBersatu sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Keputusan PresidenNomor 20/P Tahun 2005;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untukSatuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor23 Tahun 2006 tentang Standar KompetensiLulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 22 TAHUN 2006
TENTANG STANDAR ISI UNTUK SATUAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONALNOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN UNTUK SATUAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Pasal 1
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 137/253
(1) Satuan pendidikan dasar dan menengah mengembangkandan menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasardan menengah sesuai kebutuhan satuan pendidikan yangbersangkutan berdasarkan pada :a.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional Pasal 36 sampai dengan Pasal 38;b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan Pasal 5 sampai dengan Pasal18, dan Pasal 25 sampai dengan Pasal 27;
c.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasardan Menengah;
d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah.(2) Satuan pendidikan dasar dan menengah dapatmengembangkan kurikulum dengan standar yang lebihtinggi dari Standar Isi sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentangStandar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengahdan Standar Kompentesi Lulusan sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah.(3) Pengembangan dan penetapan kurikulum tingkat satuanpendidikan dasar dan menengah memperhatikan panduanpenyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar danmenengah yang disusun Badan Standar Nasional Pendidikan(BSNP).
(4) Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengadopsiatau mengadaptasi model kurikulum tingkat satuanpendidikan dasar dan menengah yang disusun oleh BSNP.
(5) Kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengahditetapkan oleh kepala satuan pendidikan dasar danmenengah setelah memperhatikan pertimbangan dariKomite Sekolah atau Komite Madrasah.
Pasal 2
(1) Satuan pendidikan dasar dan menengah dapatmenerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 138/253
22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan PendidikanDasar dan Menengah dan Peraturan Menteri PendidikanNasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar KompetensiLulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah mulaitahun ajaran 2006/2007.
(2) Satuan pendidikan dasar dan menengah harus sudahmulai menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk SatuanPendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan MenteriPendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang StandarKompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar danMenengah paling lambat tahun ajaran 2009/2010.
(3) Satuan pendidikan dasar dan menengah pada jenjangpendidikan dasar dan menengah yang telah melaksanakan
uji coba kurikulum 2004 secara menyeluruh dapatmenerapkan secara menyeluruh Peraturan MenteriPendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang StandarIsi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah danPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk SatuanPendidikan Dasar dan Menengah untuk semua tingkatankelasnya mulai tahun ajaran 2006/2007.
(4) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang belum
melaksanakan uji coba kurikulum 2004, melaksanakanPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar danMenengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untukSatuan Pendidikan Dasar dan Menengah secara bertahapdalam waktu paling lama 3 tahun, dengan tahapan :a.Untuk sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiyah (MI), dan
sekolah dasar luar biasa (SDLB):- tahun I: kelas 1 dan 4;
- tahun II: kelas 1,2,4, dan 5;
- tahun III : kelas 1,2,3,4,5 dan 6.
b. Untuk sekolah menengah pertama (SMP), madrasahtsanawiyah (MTs), sekolah menengah atas (SMA), madrasahaliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasahaliyah kejuruan (MAK), sekolah menengah pertama luar
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 139/253
biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa(SMALB) :- tahun I : kelas 1;
- tahun II: kelas 1 dan 2;
- tahun III : kelas 1,2, dan 3.
(5) Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dapat dilakukan setelah mendapat izinMenteri Pendidikan Nasional.
Pasal 3
(1) Gubernur dapat mengatur jadwal pelaksanaan PeraturanMenteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentangStandar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengahdan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk SatuanPendidikan Dasar dan Menengah, untuk satuan pendidikanmenengah dan satuan pendidikan khusus, disesuaikandengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan di provinsimasing-masing.
(2) Bupati/walikota dapat mengatur jadwal pelaksanaanPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar danMenengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan UntukSatuan Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk satuanpendidikan dasar, disesuaikan dengan kondisi dankesiapan satuan pendidikan di kabupaten/kota masing-masing.
(3) Menteri Agama dapat mengatur jadwal pelaksanaanPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar danMenengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untukSatuan Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk satuanpendidikan madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah(MTs), madrasah aliyah (MA), dan madrasah aliyah kejuruan(MAK), disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuanpendidikan yang bersangkutan.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 140/253
Pasal 4
(1) BSNP melakukan pemantauan perkembangan danevaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk SatuanPendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang StandarKompetensi Lulusan ntuk Satuan Pendidikan Dasar danMenengah, pada tingkat satuan pendidikan, secara nasional.(2) BSNP dapat mengajukan usul revisi PeraturanMenteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentangStandar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengahdan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk SatuanPendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan keperluan
berdasarkan pemantauan hasil evaluasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1).
Pasal 5
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengah:
a. menggandakan Peraturan Menteri PendidikanNasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untukSatuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentangStandar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasardan Menengah, serta mendistribusikannya kepada setiapsatuan pendidikan secara nasional;b. melakukan usaha secara nasional agar sarana danprasarana satuan pendidikan dasar dan menengah dapatmendukung penerapan Peraturan Menteri PendidikanNasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untukSatuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentangStandar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasardan Menengah.
Pasal 6
Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan:
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 141/253
a. melakukan sosialisasi Peraturan Menteri PendidikanNasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untukSatuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan PeraturanMenteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentangStandar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah, dan panduan penyusunan kurikulum tingkatsatuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun BSNP,terhadap guru, kepala sekolah, pengawas, dan tenagakependidikan lainnya yang relevan melalui LembagaPenjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan/atau PusatPengembangan dan Penataran Guru (PPPG);
b. melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk SatuanPendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang StandarKompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar danMenengah, dan panduan penyusunan kurikulum tingkatsatuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun BSNPkepada dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikankabupaten/kota, dan dewan pendidikan;
c. membantu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalampenjaminan mutu satuan pendidikan dasar dan menengahagar dapat memenuhi Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untukSatuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan PeraturanMenteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentangStandar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasardan Menengah, melalui LPMP.
Pasal 7
Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan
Nasional:
a. mengembangkan model-model kurikulum sebagaimasukan bagi BSNP;b. mengembangkan dan mengujicobakan model-model kurikulum inovatif;c. mengembangkan dan mengujicobakan modelkurikulum untuk pendidikan layanan khusus;d. bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atauLPMP melakukan pendampingan satuan pendidikan dasar
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 142/253
dan menengah dalam pengembangan kurikulum satuanpendidikan dasar dan menengah;e. memonitor secara nasional penerapan PeraturanMenteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentangStandar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk SatuanPendidikan Dasar dan Menengah, mengevaluasinya, danmengusulkan rekomendasi kebijakan kepada BSNP dan/atauMenteri;f. mengembangkan pangkalan data yang rincitentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk SatuanPendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang StandarKompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar danMenengah.
Pasal 8
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi:
a. melakukan sosialisasi Peraturan MenteriPendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang StandarIsi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk SatuanPendidikan Dasar dan Menengah, di kalangan lembagapendidikan tenaga keguruan (LPTK);b. memfasilitasi pengembangan kurikulum dan tenagadosen LPTK yang mendukung pelaksanaan Peraturan MenteriPendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang StandarIsi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah danPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006
tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk SatuanPendidikan Dasar dan Menengah.
Pasal 9
Sekretariat Jenderal melakukan sosialisasi Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 143/253
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah, kepada pemangku kepentingan umum.
Pasal 10
Departemen lain yang menyelenggarakan satuan pendidikandasar dan menengah :
a. melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk SatuanPendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan MenteriPendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang StandarKompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar danMenengah sesuai dengan kewenangannya dan berkoordinasidengan Departemen Pendidikan Nasional;
b. mengusahakan secara nasional sesuai dengankewenangannya agar sarana, prasarana, dan sumber dayamanusia satuan pendidikan yang berada di bawahkewenangannya mendukung pelaksanaan Peraturan MenteriPendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isiuntuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan PeraturanMenteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentangStandar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasardan Menengah;
c. melakukan supervisi, memantau, dan mengevaluasipelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan pendidikanDasar dan Menengah dan Peraturan Menteri PendidikanNasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar KompetensiLulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sesuaidengan kewenangannya.
Pasal 11
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar;b. Nomor 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah
Umum;c. Nomor 080/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah
Kejuruan; dan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 144/253
d. Nomor 0126/U/1994 tentang Kurikulum Pendidikan Luar Biasa;dinyatakan tidak berlaku bagi satuan pendidikan dasar dan
menengah sejak satuan pendidikan dasar dan menengah yang
bersangkutan melaksanakan Peraturan Menteri ini sebagaimana
diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
Pasal 12
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 2 Juni 2006
MENTERI PENDIDIKANNASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO
SALINAN
PERATURANMENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 145/253
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
NASIONAL
NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 22 TAHUN
2006 TENTANG
STANDAR ISI UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH DAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23
TAHUN 2006
TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNTUK
SATUAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang : bahwa dalam rangka perluasan akses sosialisasi
Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan,
perlu mengubah Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentangPelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar
Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 146/253
Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah;
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005tentang Standar Nasional pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 41, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 449);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, SusunanOrganisasi, dan Tata Kerja KementerianNegara Republik Indonesia sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
94 Tahun 2006;3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor187/M Tahun 2004 mengenai PembentukanKabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir denganKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor20/P Tahun 2005;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk
Satuan pendidikan Dasar dan menengah;5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor23 Tahun 2006 tentang Standar KompetensiLulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar danMenengah;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANGPELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
NASIONAL NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG
STANDAR ISI UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH DAN PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 147/253
UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH.
Pasal IBeberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan PeraturanMenteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentangStandar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah danPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan PendidikanDasar dan Menengah diubah sebagai berikut.
1. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (4)diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:Pasal 1
(4) Satuan pendidikan dapat mengadopsi ataumengadaptasi model kurikulum tingkat satuanpendidikan dasar dan menengah yang disusun olehBadan Penelitian dan Pengembangan DepartemenPendidikan Nasional bersama unit utama terkait.
2. Ketentuan dalam Pasal 5 diubahsehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar danMenengah:
a. menggandakan PeraturanMenteri Pendidikan NasionalNomor 22 Tahun 2006 tentangStandar Isi untuk Satuanpendidikan Dasar dan
Menengah, Peraturan MenteriPendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang StandarKompetensi Lulusan untukSatuan pendidikan Dasar danMenengah, panduanpenyusunan kurikulum tingkatsatuan pendidikan dasar dan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 148/253
menengah, dan modelkurikulum tingkat satuanpendidikan dasar danmenengah, sertamendistribusikannya kepada
setiap satuan pendidikansecara nasional.
b. melakukan bimbingan teknis,supervisi, dan evaluasipelaksanaan kurikulum yangdidasarkan pada PeraturanMenteri Pendidikan NasionalNomor 22 Tahun 2006 tentangStandar Isi untuk Satuan
Pendidikan Dasar danMenengah dan PeraturanMenteri Pendidikan NasionalNomor 23 Tahun 2006 tentangStandar Kompetensi Lulusanuntuk Satuan Pendidikan Dasardan Menengah.
c. melakukan usaha secara
nasional agar sarana danprasarana satuan pendidikandasar dan menengah dapatmendukung penerapanPeraturan Menteri PendidikanNasional Nomor 22 Tahun2006 tentang Standar Isi untukSatuan Pendidikan Dasar danMenengah dan Peraturan
Menteri Pendidikan NasionalNomor 23 Tahun 2006 tentangStandar Kompetensi Lulusanuntuk Satuan Pendidikan Dasardan Menengah.
Pasal IIPeraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 149/253
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 13 Februari2007
MENTERI PENDIDIKANNASIONAL,
TTD.BAMBANG SUDIBYO
SALINANPERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG
STANDAR PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 39 ayat
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan perlumenetapkan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional tentang Standar Pengawas
Sekolah/Madrasah;
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 150/253
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
187/M Tahun 2004 mengenai PembentukanKabinet Indonesia Bersatu sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 20/P Tahun 2005;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK
INDONESIA TENTANG STANDAR PENGAWASSEKOLAH/
MADRASAH.
Pasal 1
(1) Untuk dapat diangkat sebagai pengawas sekolah/madrasah,
seseorang wajib memenuhi standar pengawas
sekolah/madrasah yang berlaku secara nasional.(2) Standar pengawas sekolah/madrasah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
Peraturan Menteri ini.
Pasal 2
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 151/253
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 28 Maret 2007
MENTERI PENDIDIKAN
NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO
Salinan sesuai dengan aslinya.Biro Hukum dan OrganisasiDepartemen Pendidikan Nasional,Kepala Bagian Penyusunan RancanganPeraturan Perundang-undangan danBantuan Hukum I,
Muslikh, S.H.NIP 131479478
SALINAN
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2007 TANGGAL 28 MARET 2007
STANDAR PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH
A. KUALIFIKASI
1. Kualifikasi Pengawas Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal
(TK/RA) dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)
adalah sebagai berikut:
a. Berpendidikan minimum sarjana (S1) atau diploma empat
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 152/253
(D-IV) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
b. 1) Guru TK/RA bersertifikat pendidik sebagai guru TK/RA
dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun di
TK/RA atau kepala sekolah TK/RA dengan pengalaman
kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas
TK/RA;
2) Guru SD/MI bersertifikat pendidik sebagai guru SD/MI
dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun di
SD/MI atau kepala sekolah SD/MI dengan pengalaman
kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SD/MI;
c.
Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;
d.
Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat
sebagai pengawas satuan pendidikan;
e. Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan
pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji
kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan
fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan
pemerintah; dan
f.
Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.
2. Kualifikasi Pengawas S ekolah M enengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah(SMA/MA), dan Sekolah
Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK)
adalah sebagai berikut :
a. Memiliki pendidikan minimum magister (S2)
kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam
rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan
tinggi terakreditasi;
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 153/253
b. 1) Guru SMP/MTs bersertifikat pendidik sebagai guru
SMP/MTs dengan pengalaman kerja minimum delapan
tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di
SMP/MTs atau kepala sekolah SMP/MTs dengan
pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi
pengawas SMP/MTs sesuai dengan rumpun mata
pelajarannya;
2) Guru SMA/MA bersertifikat pendidik sebagai guru
dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun
dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMA/MA
atau kepala sekolah SMA/MA dengan pengalaman
kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas
SMA/MA sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;
3) Guru SMK/MAK bersertifikat pendidik sebagai guru
SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimum delapan
tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di
SMK/MAK atau kepala sekolah SMK/MAK dengan
pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi
pengawas SMK/MAK sesuai dengan rumpun mata
pelajarannya;
c. Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;
d.
Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat
sebagai pengawas satuan pendidikan;
e. Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan
pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji
kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan
fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan
pemerintah; dan
f.
Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.
B. KOMPETENSI
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 154/253
1. Kompetensi Pengawas Taman Kanak-Kanak/Raudatul
Athfal (TK/RA) dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)
DIMENSI
KOMPETENSI
KOMPETENSI
1. Kompetensi
Kepribadian
1.
1
Memiliki tanggungjawab sebagai
pengawas satuan pendidikan.
1.
2
Kreatif dalam bekerja dan
memecahkan masalah baik
yang berkaitan dengan
kehidupan pribadinya maupun
tugas-tugas jabatannya.1.
3
Memiliki rasa ingin tahu akan hal-
hal baru tentang pendidikan dan
ilmu pengetahuan, teknologi dan
seni yang menunjang tugas pokok
dan tanggungjawabnya.DIMENSI
KOMPETENSI
KOMPETENSI
1.
4
Menumbuhkan motivasi kerja
pada dirinya dan pada stakeholder
pendidikan.
2. Kompetensi
Supervisi
Manajerial
2.
1
Menguasai metode, teknik dan
prinsip-prinsipsupervisi dalam
rangka meningkatkan mutu
pendidikan di sekolah.2.
2
Menyusun program kepengawasan
berdasarkan visi-misi-tujuan dan
program pendidikan di sekolah.2.
3
Menyusun metode kerja dan
instrumen yang diperlukan untuk
melaksanakan tugas pokok dan
fungsi pengawasan di sekolah.2.
4
Menyusun laporan hasil-hasil
pengawasan dan
menindaklanjutinya untuk
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 155/253
perbaikan program
pengawasan berikutnya di
sekolah.2.
5
Membina kepala sekolah dalam
pengelolaan dan administrasi
satuan pendidikan berdasarkan
manajemen peningkatan mutu
pendidikan di sekolah.2.
6
Membina kepala sekolah dan
guru dalam melaksanakan
bimbingan konseling di sekolah.2.
7
Mendorong guru dan kepala
sekolah dalam merefleksikan
hasil-hasil yang dicapainya untuk
menemuka n kelebihan dan
kekurangan dalam
melaksanakan tugas pokoknya di
sekolah.
2.
8
Memantau pelaksanaan standar
nasional pendidikan dan
memanfaatkan hasil -hasilnya
untuk membantu kepala sekolah
dalam mempersiapkan akreditasi
sekolah.
3. Kompetensi
Supervisi
Akademik
3.
1
Memahami konsep, prinsip,
teori dasar, karakteristik, dan
kecenderungan perkemba-ngan
tiap bidang pengembangan di
TK/RA atau mata pelajaran di
SD/MI.
DIMENSI
KOMPETENSIKOMPETENSI
3.2 Memahami konsep, prinsip,
teori/teknologi,
karakteristik,dan kecenderungan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 156/253
perkemba -ngan proses
pembelajaran/ bimbingan tiap
bidang pengembangan di TK/RA
atau mata pelajaran di SD/MI.
3.3 Membimbing guru dalam
menyusun silabus tiap bidang
pengembangan di TK/RA atau
mata pelajaran di SD/MI
berlandaskan standar isi,
standar kompetensi dan
kompetensi dasar, dan
prinsip-prinsip pengembangan
KTSP.
3.4 Membimbing guru dalam
memilih dan menggunakan
strategi/metode/teknik pembe-
lajaran/bimbingan yang dapat
mengembang-kan berbagai
potensi siswa melalui bidang
pengembangan di TK/RA atau
mata pelajaran di SD/MI.3.5 Membimbin g guru d alam
menyusun rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP) untuk tiap
bidang pengembangan di TK/RA
atau mata pelajaran di SD/MI.3.6 Membimbing guru dalam
melaksanakan kegiatan
pembelajaran/bimbingan (di
kelas, laboratorium, dan/atau di
lapangan) untuk
mengembangkan potensi siswa
pada tiap bidang pengembangan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 157/253
di TK/RA atau mata pelajaran di
SD/MI.3.7 Membimbing guru dalam
mengelola, merawat,
mengembangkan dan
menggunakan media
pendidika n dan fasilitas
pembelajaran/ bimbingantiap
bidang pengembangan di TK/RA
atau mata pelajaran di SD/MI.DIMENSI
KOMPETENSI
KOMPETENSI
3.8 Memotivasi guru untuk
memanfaatkan teknologi
informasi untuk pembelajaran/
bimbingan tiap bidang
pengembangan di TK/RA atau
mata pelajaran SD/MI.
4. Kompetensi
Evaluasi
Pendidikan
4.1 Menyusun kriteria keberhasilan
pendidikan dan pembelajaran/
bimbingan di sekolah.4.2 Membimbing guru dalam
menentukan aspek-aspek yang
penting dinilai dalam
pembelajaran/bimbingan tiap
bidang pengem-bangan di TK/RA
atau mata pelajaran di SD/MI.
4.3 Menilai kinerja kepala sekolah,
guru dan staf sekolah dalam
melaksanakan tugas pokok dan
tanggung jawabnya untuk
mening -katkan mutu
pendidikan dan pembelajaran/
bimbingan tiap bidan g
pengembangan di TK/RA atau
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 158/253
mata pelajaran di SD/MI.4.4 Memantau pelaksanaan
pembelajaran/ bimbingan dan
hasil belajar siswa serta
menganalisisnya untuk
perbaikan mutu
pembelajaran/bimbingantiap
bidang pengem-bangan di
TK/RA atau mata pelajaran di
SD/MI.4.5 Membina guru dalam
memanfaatkan hasil penilaian
untuk perbaikan mutu pendidikan
dan pembelajaran/bimbingan
tiap bidang pengembangan di
TK/RA atau matapelajaran di
SD/MI.4.6 Mengolah dan menganalisis
data hasil penilaian kinerja
kepala sekolah, kinerja guru
dan staf sekolah.
5. Kompetensi
Penelitian
Pengembangan
5.1 Menguasai berbagai
pendekatan, jenis, dan metode
penelitian dalam pendidikan.DIMENSI
KOMPETENSI
KOMPETENSI
5.2 Menentukan masalah
kepengawasan yang penting
diteliti baik untuk keperluan
tugas pengawasan maupun untuk
pengembangan karirnya sebagai
pengawas.5.3 Menyusun proposal penelitian
pendidikan baik proposal
penelitian kualitatif maupun
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 159/253
penelitian kuantitatif.5.4 Melaksanakan penelitian
pendidikan untuk pemecahan
masalah pendidikan, dan
perumusan kebijakan
pendidikan yang bermanfaat
bagi tugas pokok tanggung
jawabnya.5.5 Mengolah dan menganalisis
data hasil penelitian pendidikan
baik data kualitatif maupun data
kuantitatif.5.6 Menulis karya tulis ilmiah (KTI)
dalam bidang pendidikan dan
atau bidang kepengawasan
dan memanfaatkannya untuk
perbaikan mutu pendidikan.5.7 Menyusun pedoman/panduan
dan atau buku/modul yang
diperlukan untuk melak-
sanakan tugas pengawasan di
sekolah.5.8 Memberikan bimbingan
kepada guru tentang
penelitian tindakan kelas, baik
perencanaan maupun
pelaksanaannya di sekolah.
6. Kompetensi
Sosial
6.1 Bekerja sama dengan
berbagai pihak
dalam rangka meningkatkan
kualitas diri untuk dapat
melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya.6.2 Aktif dalam kegiatan asosiasi
pengawas satuan pendidikan.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 160/253
2. Kompetens Pengawas Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Pengawas Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dalam Rumpun Mata
Pelajaran yang Relevan (MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga
Kesehatan, atau Seni Budaya)
DIMENSI
KOMPETENSI
KOMPETENSI
1. Kompetensi
Kepribadian
1.1 Memiliki tanggung jawab sebagai
pengawas satuan pendidikan1.2 Kreatif dalam bekerja dan
memecahkan masalah baik yang
berkaitan dengan kehidupan
pribadinya maupub tugas-tugas
jabatannya1.3 Memiliki rasa ingin tahu akan hal-
hal baru tentang pendidikan dan
ilmu pengetahuan, teknologi dan
seni yang menunjang tugas pokok
dan tanggung jawabnya
1.4 Menumbuhkan motivasi kerjapada dirinya dan stakeholder
pendidikan
2. Kompetensi
Supervisi
Manajerial
2.1 Menguasai metode, teknik dan
prinsip-prinsip supervise dalam
rangka meningkatkan mutu
pendidikan di sekolah menengah
yang sejenis2.2 Menyusun program
kepengawasan berdasarkan visi-
misi-tujuan dan program
pendidikan sekolah menengah
yang sejenis2.3 Menyusun metode kerja dan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 161/253
instrumen yang diperlukan
untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsi pengawasan
di sekolah menengah yang
sejenis.2.4 Menyusun laporan hasil-hasil
pengawasan dan
menindaklanjutinya untuk
perbaikan program
pengawasan berikutnya di
sekolah menengah yang sejenis.2.5 Membina k epala s ekolah
dalam pengelolaan dan
administrasi satuan pendidikan
berdasarkan manajemen
peningkatan mutu pendidikan di
sekolah menengah yang sejenis.DIMENSI
KOMPETENSI
KOMPETENSI
2.6 Membina kepala sekolah dan
guru dalam melaksanakan
bimbingan konseling di sekolahmenengah yang sejenis..
2.7 Mendorong guru dan kepala
sekolah dalam merefleksikan
hasil-hasil yang dicapainya
untuk menemukan kelebihan
dan kekurangan dalam
melaksanakan tugas pokoknyadi sekolah menengah yang
sejenis.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 162/253
2.8 Memantau pelaksanaan standar
nasional pendidikan dan
memanfaatkan hasil- hasilnya
untuk membantu kepala sekolah
dalam mempersiapkan akreditasi
sekolah menengah yang sejenis
3. Kompetensi
Supervisi
Akademik
3.1 Memahami konsep, prinsip,
teori dasar, karakteristik, dan
kecenderungan perkem-bangan
tiap mata pelajaran dalam
rumpun mata pelajaran yang
relevan di sekolah menengah
yang sejenis.
3.2 Memahami konsep, prinsip,
teori/teknologi, karakteristik, dan
kecenderungan perkem-bangan
proses pembelajaran /bimbingan
tiap mata pelajaran dalam
rumpun mata pelajaran yang
relevan di sekolah menengahyang sejenis.
3.3 Membimbing guru dalam
menyusun silabus tiap mata
pelajaran dalam rumpun mata
pelajaran yang relevan di
sekolah menengah yang sejenis
berlandaskan standar isi,
standar kompetensi dankompetensi dasar, dan prinsip-
prinsip pengembangan KTSP.
DIMENSI
KOMPETENSI
KOMPETENSI
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 163/253
3.4 Membimbing guru dalam
memilih dan
menggunakan
strategi/metode/teknik pembe-
lajaran/bimbingan yang dapat
mengem-bangkan berbagai
potensi siswa melalui mata-
mata pelajaran dalam
rumpun mata pelajaran yang
relevan di sekolah menengah
yang sejenis.3.5 Membimbing guru dalam
menyusun rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP) untuk tiap
mata pelajaran dalam rumpun
mata pelajaran yang relevan di
sekolah menengah yang sejenis.3.6 Membimbing guru dalam
melaksanakan kegiatan
pembelajaran/bimbingan (di
kelas, laboratorium, dan atau di
lapangan) untuk tiap mata
pelajaran dalam rumpun mata
pelajaran yang relevan di
sekolah menengah yang sejenis.
3.7 Membimbing guru dalam
mengelola, merawat,
mengembangkan dan
menggunakan media
pendidikan dan fasilitas
pembelajaran /bimbingan tiap
mata pelajaran dalam rumpun
mata pelajaran yang relevan di
sekolah menengah yang sejenis.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 164/253
3.8 Memotivasi guru untuk
memanfaatkan teknologi
informasi dalam pembelajaran/
bimbingan tiap mata
pelajaran dalam rumpun mata
pelajaan yang relevan di
sekolah menengah yang sejenis.
4. Kompetensi
Evaluasi
Pendidikan
4.1 Menyusu n kriteria dan indikator
keberhasilan pendidikan dan
pembelajaran/bimbingan tiap
mata pelajaran dalam rumpun
mata pelajaran yang relevan di
sekolah menengah yang sejenis.DIMENSI
KOMPETENSI
KOMPETENSI
4.2 Membimbing guru dalam
menentukan aspek-aspek yang
penting dinilai dalam
pembelajaran/bimbingan tiap
mata pelajaran dalam rumpun
mata pelajaran yang relevan disekolah menengah yang sejenis.4.3 Menilai kinerja kepala sekolah,
kinerja guru dan staf sekolah
lainnya dalam melaksanakan
tugas pokok dan tanggung
jawabnya untuk meningkatkan
mutu pendidikan dan
pembelajaran/bimbingan padatiap mata pelajaran dalam
rumpun mata pelajaran yang
relevan di sekolah menengah
yang sejenis.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 165/253
4.4 Memantau pelaksanaan
pembelajaran/ bimbingan dan
hasil belajar siswa serta
menganalisisnya untuk
perbaikan mutu
pembelajaran/bimbingan tiap
mata pelajaran dalam rumpun
mata pelajaran yang relevan di
sekolah menengah yang sejenis.4.5 Membina guru dalam
memanfaatkan hasil penilaian
untuk kepentingan pendidikan
dan pembelajaran/bimbingan
tiap mata pelajaran dalam
rumpun mata pelajaran yang
relevan di sekolah menengah
yang sejenis.4.6 Mengolah dan menganalisis
data hasil penilaian kinerja
kepala sekolah, kinerja guru
dan staf sekolah di
sekolah menengah yang sejenis.
5. Kompetensi
Penelitian
Pengembangan
5.1 Menguasai berbagai
pendekatan, jenis, dan metode
penelitian dalam pendidikan.5.2 Menentukan masalah
kepengawasan yang penting
diteliti baik untuk keperluan
tugaspengawasan maupun untuk
pengembangan karirnya sebagai
pengawas.DIMENSI
KOMPETENSI
KOMPETENSI
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 166/253
5.3 Menyusun proposal penelitian
pendidikan baik proposal
penelitian kualitatif maupun
penelitian kuantitatif.5.4 Melaksanakan penelitian
pendidikan untuk pemecahan
masalah pendidikan, dan
perumusan kebijakan
pendidikan yang bermanfaat
bagi tugas pokok tanggung
jawabnya.5.5 Mengolah dan menganalisis
data hasil penelitian
pendidikan baik data kualitatif
maupun data kuantitatif.5.6 Menulis karya tulis ilmiah (KTI)
dalam bidang pendidikan dan
atau bidang pengawasan dan
memanfaatkannya untuk
perbaikan mutu pendidikan.5.7 Menyusun pedoman/panduan
dan atau buku/modu l yangdiperlukan u ntuk
melaksanakan tugas
pengawasan di sekolah
menengah yang sejenis.5.8 Memberikan bimbingan kepada
guru tentang penelitian tindakan
kelas, baik perencanaan maupun
pelaksanaannya di sekolahmenengah yang sejenis.
6. Kompetensi
Sosial
6.1 Bekerja sama dengan
berbagai pihak dalam rangka
meningkatkan kualitas diri
untuk dapat melaksanakan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 167/253
tugas dan tanggung jawabnya.6.2 Aktif dalam kegiatan asosiasi
pengawas satuan pendidikan.
3. Kompetensi Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah
Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) dalam Rumpun Mata Pelajaran
yang Relevan (MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga
Kesehatan, Seni Budaya, Teknik dan Industri, Pertanian dan
Kehutanan, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata,
Kesejahteraan Masyarakat, atau
Seni dan Kerajinan)
DIMENSI
KOMPETENSI
KOMPETENSI
1. Kompetensi
Kepribadian
1.1 Memiliki tanggung jawab sebagai
pengawas satuan pendidikan.
1.2 Kreatif dalam bekerja dan
memecahkan masalah baikyang berkaitan dengan
kehidupan pribadinya maupun
tugas-tugas jabatannya.
1.3 Memiliki rasa ingin tahu akan
hal-hal baru tentang pendidikan
dan ilmu pengetahuan, teknologi
dan seni yang menunjang tugas
pokok dan tanggung jawabnya.
1.4 Menumbuhkan motivasi kerja
pada dirinya dan pada
stakeholder pendidikan.
Kompetensi 2.1 Menguasai metode, teknik dan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 168/253
Supervisi
Manajerial
prinsip-prinsip supervisi dalam
rangka meningkatkan mutu
pendidikan di sekolah menengah
kejuruan.
2.2 Menyusun p rogramkepengawasan berdasarkan
visi,misi, tujuan dan program
pendidikan di sekolah menengah
kejuruan.
2.3 Menyusun metode kerja dan
instrumen yang diperlukan
untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsi pengawasandi sekolah menengah kejuruan.
2.4 Menyusun laporan hasil-hasil
pengawasan dan
menindaklanjutinya untuk
perbaikan program
pengawasa n berikutnya di
sekolah menengah kejuruan.DIMENSI
KOMPETENSI
KOMPETENSI
2.5 Membin a k epala s ekola h
dalam pengelo-laan dan
administrasi satuan pendidikan
berdasarkan manajemen
peningkatan mutu pendidikan di
sekolah menengah kejuruan2.6 Membina kepala sekolah dan
guru dalam melaksanakan
bimbingan konseling di sekolah
menengah kejuruan.2.7 Mendorong guru dan kepala
sekolah dalam merefleksikan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 169/253
hasil-hasil yang dicapainya untuk
menemukan kelebihan dan
kekurangan dalam
melaksanakan tugas pokoknya
di sekolah menengah kejuruan.2.8 Memantau pelaksanaan standar
nasional pendidikan dan
memanfaatkan hasil-hasilnya
untuk membantu kepala sekolah
dalam mempersiapkan akreditasi
sekolah menengah kejuruan.
3. Kompetensi
SupervisiAkademik
3.1 Memahami konsep, prinsip, teori
dasar, karakteristik, dankecenderungan perkemba-ngan
tiap mata pelajaran dalam
rumpun mata pelajaran yang
relevan di sekolah menengah
kejuruan.3.2 Memahami konsep, prinsip,
teori/teknologi, karakteristik, dan
kecenderungan perkemba-nganproses pembelajaran/bimbingan
tiap mata pelajaran dalam
rumpun mata pelajaran yang
relevan di sekolah menengah
kejuruan.3.3 Membimbin g guru dalam
menyusun silabus tiap mata
pelajaran dalam rumpun matapelajaran yang relevan di
sekolah menengah kejuruan
berlandaskan standar isi, standar
kompetensi dan kompetensi
dasar, dan prinsip-prinsip
pengembangan KTSP.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 170/253
DIMENSI
KOMPETENSI
KOMPETENSI
3.4 Membimbing guru dalam
memilih dan menggunakan
strategi / metode / teknik
pembelajaran / bimbingan yang
dapat mengembangkan
berbagai potensi siswa melalui
mata-mata pelajaran dalam
rumpun mata pelajaran yang
relevan di sekolah menengah
kejuruan.
3.5 Membimbing guru dalam
menyusun rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP) untuk tiap
mata pelajaran dalam rumpun
mata pelajaran yang relevan di
sekolah menengah kejuruan.3.6 Membimbing guru dalam
melaksanakan kegiatan
pembelajaran/bimbingan (di
kelas, laboratorium, dan atau di
lapangan) untuk tiap mata
pelajaran dalam rumpun mata
pelajaran yang relevan di
sekolah menengah kejuruan.3.7 Membimbing guru dalam
mengelola, merawat,
mengembangkan dan
menggunakan media pendidikan
dan fasilitas pembelajaran/
bimbingan tiap mata pelajaran
dalam rumpun mata pelajaran
yang relevan d i sekolah
menengah kejuruan.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 171/253
3.8 Memotivas i guru untuk
memanfaatkan teknologi
informasi dalam pembelajaran/
bimbingan tiap mata
pelajaran dalam rumpun mata
pelajaran yang relevan di
sekolah menengah kejuruan.
4. Kompetensi
Evaluasi
Pendidikan
4.1 Menyusun kriteria dan indikator
keberhasilan pendidikan dan
pembelajaran/bimbingan tiap
mata pelajaran dalam rumpun
mata pelajaran yang relevan di
sekolah menengah kejuruan.DIMENSI
KOMPETENSI
KOMPETENSI
4.2 Membimbing guru dalam
menentukan aspek-aspek yang
penting dinilai dalam
pembelajaran/bimbingan tiap
mata pelajaran dalam rumpun
mata pelajaran yang relevan disekolah menengah kejuruan4.3 Menilai kinerja kepala sekolah,
kinerja guru dan staf sekolah
dalam melaksanakan tugas
pokok dan tanggung jawabnya
untuk meningkatka n mutu
pendidikan dan
pembelajaran/bimbingan padatiap mata pelajaran dalam
rumpun mata pelajaran yang
relevan di sekolah menengah
kejuruan.4.4 Memantau pelaksanaan
pembelajaran/ bimbingan dan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 172/253
hasil belajar siswa serta
menganalisisnya untuk
perbaikan mutu
pembelajaran/bimbingan tiap
mata pelajaran dalam rumpun
mata pelajaran yang relevan
di sekolah menengah
kejuruan.4.5 Membina guru dalam
memanfaatkan hasil penilaian
untuk kepentingan pendidikan
dan pembelajaran/bimbinga n
tiap mata pelajaran dalam
rumpun mata pelajaran yang
relevan di sekolah menengah
kejuruan.4.6 Mengolah dan menganalisis
data hasil penilaian kinerja
kepala sekolah, kinerja guru
dan staf sekolah di sekolah
menengah kejuruan.
5. Kompetensi
Penelitian
Pengembangan
5.1 Menguasai berbagai
pendekatan, jenis, dan metode
penelitian dalam pendidikan.
Menentukan masalah
kepengawasan yang penting
diteliti baik untuk keperluan
tugas
pengawasan maupun untukpengembangan karirnya sebagai
pengawas.
DIMENSI
KOMPETENSI
KOMPETENSI
Menyusun proposal penelitian
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 173/253
pendidikan baik proposal
penelitian kualitatif maupun
penelitian kuantitatif.Melaksanakan penelitian
pendidikan untuk pemecahan
masalah pendidikan, dan
perumusan kebijakan
pendidikan yang bermanfaat
bagi tugas pokok tanggung
jawabnya.Mengolah dan menganalisis data
hasil penelitian pendidikan baik
data kualitatif maupun data
kuantitatif.Menulis karya tulis ilmiah (KTI)
dalam bidang pendidikan dan
atau bidang kepengawasan dan
memanfaatkannya untuk
perbaikan mutu pendidikan.Menyusun pedoman/panduan
dan atau buku/modul yang
diperlukan untukmelaksanakan tugas
pengawasan di sekolah
menengah kejuruan.
Memberikan bimbingan kepada
guru tentang penelitian tindakan
kelas, baik perencanaan maupun
pelaksanaannya di sekolah
menengah kejuruan.
6. Kompetensi
Sosial
Bekerja sama dengan berbagai
pihak dalam rangka
meningkatkan kualitas diri untuk
dapat melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 174/253
Aktif dalam kegiatan asosiasi
pengawas satuan pendidikan.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 175/253
MENTERI PENDIDIKAN
NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO
Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum I,
Muslikh, S.H.
NIP 131479478
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 176/253
SALINAN
PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG
STANDAR KEPALA SEKOLAH/MADRASAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 38 ayat
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional tentang Standar Kepala
Sekolah/Madrasah;
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
94 Tahun 2006;
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 177/253
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan
Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
20/P Tahun 2005;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR
KEPALA SEKOLAH/MADRASAH.
Pasal 1
(1) Untuk diangkat sebagai kepala sekolah/madrasah,
seseorang wajib memenuhi standar kepala
sekolah/madrasah yang berlaku nasional.
(2)Standar kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 17 April 2007
MENTERI PENDIDIKAN
NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 178/253
Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum I,
Muslikh, S.H.
NIP 131479478SALINAN
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 13 TAHUN 2007 TANGGAL 17 APRIL 2007
TENTANG STANDAR KEPALA SEKOLAH/MADRASAH
A. KUALIFIKASI
Kualifikasi Kepala Sekolah/Madrasah terdiri atas Kualifikasi
Umum, dan Kualifikasi Khusus.
1. Kualifikasi Umum Kepala
Sekolah/Madrasah adalah sebagai berikut:
a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma
empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan pada
perguruan tinggi yang terakreditasi;
b. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia
setinggi- tingginya 56 tahun;
c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5
(lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing,
kecuali di Taman Kanak -kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA)
memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3
(tiga) tahun di TK/RA; dan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 179/253
d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai
negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan
kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga
yang berwenang.
2. Kualifikasi Khusus Kepala Sekolah/Madrasah meliputi :
a. Kepala Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA)
adalah sebagai berikut :
1) Berstatus sebagai guru TK/RA;
2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK/RA; dan
3) Memiliki sertifikat kepala TK/RA yang diterbitkan oleh
lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
b. Kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah
sebagai berikut :
1) Berstatus sebagai guru SD/MI;
2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD/MI; dan
3) Memiliki sertifikat kepala SD/MI yang diterbitkan oleh
lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
c. Kepala Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
(SMP/MTs) adalah sebagai berikut :
1) Berstatus sebagai guru SMP/MTs;
2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs; dan
3) Memiliki sertifikat kepala SMP/MTs yang
diterbitkan oleh
lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
d. Kepala Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
adalah sebagai berikut :
1) Berstatus sebagai guru SMA/MA;2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA/MA; dan
3) Memiliki sertifikat kepala SMA/MA yang diterbitkan
oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
e. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah
Kejuruan (SMK/MAK) adalah sebagai berikut :
1) Berstatus sebagai guru SMK/MAK;
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 180/253
2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK; dan
3) Memiliki sertifikat kepala SMK/MAK yang
diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
d. Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah
Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah AtasLuarBiasa
(SDLB/SMPLB/SMALB) adalah sebagai berikut :
1) Berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan
SDLB/SMPLB/SMALB;
2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru
SDLB/SMPLB/SMALB; dan
3) Memiliki sertifikat kepala SLB/SDLB yang
diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
e. Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri adalah sebagai
berikut :
1) Memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun
sebagai kepala sekolah;
2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru pada salah
satu satuan pendidikan; dan
3) Memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh
lembaga yang ditetapkan Pemerintah
B. KOMPETENSI
N
O
DIMENSI
KOMPETENS
I
KOMPETENSI
1 Kepribadian 1.1. Berakhlak
mulia, mengembangkan budaya dantradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan
akhlak mulia bagi komunitas di
sekolah/madrasah
1.2. Memiliki
integritas kepribadian sebagai
pemimpin.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 181/253
1.3. Memiliki
keinginan yang kuat dalam
pengembangan diri sebagai kepala
sekolah/madrasah.
1.4. Bersikapterbuka dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi.
1.5. Mengendalika
n diri dalam menghadapi masalah dalam
pekerjaan sebagai kepala
sekolah/madrasah.
1.6. Memiliki
bakat dan minat jabatan sebagaipemimpin pendidikan.
2 Manajerial 2.1. Menyusun perencanaan
sekolah/madrasah untuk berbagai
tingkatan perencanaan.
2.2. Mengembangkan organisasi sekolah/
madrasah sesuai dengan kebutuhan
2.3. Memimpin sekolah/madrasah dalam
rangka pendayagunaan sumber daya
sekolah/ madrasah secara optimal.
2.4. Mengelola perubahan dan
pengembangan sekolah/ madrasah
menuju organisasi pembelajar yang
efektif.
2.5. Menciptakan budaya dan iklim
sekolah/ madrasah yang kondusif daninovatif bagi pembelajaran peserta
didik.
2.6. Mengelola guru dan staf dalam
rangka pendayagunaan sumber daya
manusia secara optimal.
2.7. Mengelola sarana dan prasarana
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 182/253
sekolah/ madrasah dalam rangka
pendayagunaan secara optimal.
2.8. Mengelola hubungan sekolah/madrasah
dan masyarakat dalam rangka
pencarian dukungan ide, sumber belajar,dan pembiayaan sekolah/madrasah.
2.9. Mengelola peserta didik dalam
rangka penerimaan peserta didik baru,
dan penempatan dan pengembangan
kapasitas peserta didik.
2.10. Mengelola
pengembangan kurikulum dan kegiatan
pembelajaran sesuai dengan arah dantujuan pendidikan nasional.
2.11. Mengelola
keuangan sekolah/madrasah sesuai
dengan prinsip pengelolaan yang
akuntabel, transparan, dan efisien.
2.12. Mengelola
ketatausahaan sekolah/madrasah dalam
mendukung pencapaian tujuan
sekolah/madrasah.
2.13. Mengelola
unit layanan khusus sekolah/ madrasah
dalam mendukung kegiatan
pembelajaran dan kegiatan peserta didik
di sekolah/madrasah.
2.14. Mengelolasistem informasi sekolah/madrasah
dalam mendukung penyusunan program
dan pengambilan keputusan.
2.15. Memanfaatka
n kemajuan teknologi informasi bagi
peningkatan pembelajaran
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 183/253
danmanajemen sekolah/ madrasah.
2.16. Melakukan
monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan program kegiatan
sekolah/madrasah dengan proseduryang tepat, serta merencanakan tindak
lanjutnya.
3 Kewirausah
aan
3.1. Menciptakan inovasi yang berguna bagi
pengembangan sekolah/madrasah.
3.2. Bekerja keras untuk mencapai
keberhasilan sekolah/ madrasah sebagai
organisasi pembelajar yang efektif.
3.3. Memiliki motivasi yang kuat untuksukses dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya sebagai pemimpin
sekolah/madrasah.3.4. Pantang menyerah dan selalu mencari
solusi terbaik dalam menghadapi
kendala yang dihadapi sekolah/
madrasah.
3.5. Memiliki naluri kewirausahaan dalammengelola kegiatan produksi/jasa
sekolah/madrasah sebagai sumber
belajar peserta didik.
4 Supervisi 4.1. Merencanaka
n program supervisi akademik dalam
rangka peningkatan profesionalisme
guru.4.2. Melaksanaka
n supervisi akademik terhadap guru
dengan menggunakan pendekatan dan
teknik supervisi yang tepat.4.3. Menindaklanj
uti hasil supervisi akademik terhadap
guru dalam rangka peningkatan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 184/253
profesionalisme guru.
5 Sosial 5.1. Bekerja sama
dengan pihak lain untuk kepentingan
sekolah/madrasah5.2. Berpartisipasi
dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.5.3. Memiliki
kepekaan sosial terhadap orang atau
kelompok lain.
MENTERI PENDIDIKAN
NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO
Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum I,
Muslikh, S.H.
NIP 131479478
SALINAN
PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2007
TENTANG
STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 185/253
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang :bahwa dalam rangka pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang
Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun
2006;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan
Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
20/P Tahun 2005;
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 186/253
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR
PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUANPENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Pasal 1
(1) Setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar
pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional
(2) Standar pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri
ini.
Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2007
MENTERI PENDIDIKAN
NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO
Salinan sesuai dengan aslinya.Biro Hukum dan OrganisasiDepartemen Pendidikan Nasional,Kepala Bagian Penyusunan RancanganPeraturan Perundang-undangan danBantuan Hukum I,
Muslikh, S.H.NIP 131479478
SALINAN
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 187/253
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONALNOMOR 19 TAHUN 2007 TANGGAL 23 MEI 2007
STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKANOLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
A. PERENCANAAN PROGRAM
1. Visi Sekolah/Madrasah
a. Sekolah/Madrasah merumuskan dan menetapkan visiserta mengembangkannya.
b. Visi sekolah/madrasah:
1) dijadikan sebagai cita-cita bersama wargasekolah/madrasah dan segenap pihak yangberkepentingan pada masa yang akan datang;
2) mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatanpada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yangberkepentingan;
3) dirumuskan berdasar masukan dari berbagai wargasekolah/madrasah dan pihak-pihak yangberkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnyaserta visi pendidikan nasional;
4) diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpinoleh kepala sekolah/madrasah denganmemperhatikan masukan komite sekolah/madrasah;
5) disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dansegenap pihak yang berkepentingan;
6) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkalasesuai dengan perkembangan dan tantangan dimasyarakat.
2. Misi Sekolah/Madrasah
a. Sekolah/Madrasah merumuskan dan menetapkan misiserta mengembangkannya.
b. Misi sekolah/madrasah:
1) memberikan arah dalam mewujudkan visisekolah/madrasah sesuai dengan tujuan pendidikannasional;
2) merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 188/253
waktu tertentu;
3) menjadi dasar program pokok sekolah/madrasah;
4) menekankan pada kualitas layanan peserta didik danmutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah/madrasah;
5) memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan
dengan program sekolah/madrasah;6) memberikan keluwesan dan ruang gerak
pengembangan kegiatan satuan-satuan unitsekolah/madrasah yang terlibat;
7) dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihakyang berkepentingan termasuk komitesekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewanpendidik yang dipimpin oleh kepalasekolah/madrasah;
8) disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dansegenap pihak yang berkepentingan;
9) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuaidengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.
3. Tujuan Sekolah/Madrasah
a. Sekolah/Madrasah merumuskan dan menetapkan tujuanserta mengembangkannya.
b. Tujuan sekolah/madrasah:
1) menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapaidalam jangka menengah (empat tahunan);
2) mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikannasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat;
3) mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudahditetapkan oleh sekolah/madrasah dan Pemerintah;
4) mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yangberkepentingan termasuk komite sekolah/madrasahdan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang
dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah;
5) disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dansegenap pihak yang berkepentingan.
4. Rencana Kerja Sekolah/Madrasah
a. Sekolah/Madrasah membuat:
1) rencana kerja jangka menengah yang
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 189/253
menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalamkurun waktu empat tahun yang berkaitan denganmutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikankomponen yang mendukung peningkatan mutululusan;
2) rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalamRencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah(RKA-S/M) dilaksanakan berdasarkan rencana jangkamenengah.
b. Rencana kerja jangka menengah dan tahunansekolah/madrasah:
1) disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikanpertimbangan dari komite sekolah/madrasah dan
disahkan berlakunya oleh dinas pendidikankabupaten/kota. Pada sekolah/madrasah swastarencana kerja ini disahkan berlakunya olehpenyelenggara sekolah/madrasah;
2) dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca olehpihak-pihak yang terkait.
c. Rencana kerja empat tahun dan tahunan disesuaikandengan persetujuan rapat dewan pendidik danpertimbangan komite sekolah/madrasah.
d. Rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaansekolah/madrasah yang ditunjukkan dengan kemandirian,kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
e. Rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelasmengenai:
1) kesiswaan;
2) kurikulum dan kegiatan pembelajaran;
3) pendidik dan tenaga kependidikan serta
pengembangannya;4) sarana dan prasarana;
5) keuangan dan pembiayaan;
6) budaya dan lingkungan sekolah;
7) peranserta masyarakat dan kemitraan;
8) rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepadapeningkatan dan pengembangan mutu.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 190/253
B. PELAKSANAAN RENCANA KERJA
1. Pedoman Sekolah/Madrasah
a. Sekolah/Madrasah membuat dan memiliki pedoman yangmengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang
mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait.b. Perumusan pedoman sekolah/madrasah:
1) mempertimbangkan visi, misi dan tujuansekolah/madrasah;
2) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkalasesuai dengan perkembangan masyarakat.
c. Pedoman pengelolaan sekolah/madrasah meliputi:
1) kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);
2) kalender pendidikan/akademik;3) struktur organisasi sekolah/madrasah;
4) pembagian tugas di antara guru;
5) pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
6) peraturan akademik;
7) tata tertib sekolah/madrasah;
8) kode etik sekolah/madrasah;
9) biaya operasional sekolah/madrasah.
d. Pedoman sekolah/madrasah berfungsi sebagai petunjukpelaksanaan operasional.
e. Pedoman pengelolaan KTSP, kalender pendidikan danpembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikandievaluasi dalam skala tahunan, sementara lainnyadievaluasi sesuai kebutuhan.
2. Struktur Organisasi Sekolah/Madrasah
a. Struktur organisasi sekolah/madrasah berisi tentang
sistem penyelenggaraan dan administrasi yang diuraikansecara jelas dan transparan.
b. Semua pimpinan, pendidik, dan tenaga kependidikanmempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawabyang jelas tentang keseluruhan penyelenggaraan danadministrasi sekolah/madrasah.
c. Pedoman yang mengatur tentang struktur organisasi
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 191/253
sekolah/madrasah:
1) memasukkan unsur staf administrasi denganwewenang dan tanggungjawab yang jelas untukmenyelenggarakan administrasi secara optimal;
2) dievaluasi secara berkala untuk melihat efektifitas
mekanisme kerja pengelolaan sekolah;3) diputuskan oleh kepala sekolah/madrasah dengan
mempertimbangkan pendapat dari komitesekolah/madrasah.
3. Pelaksanaan Kegiatan Sekolah/Madrasah
a. Kegiatan sekolah/madrasah:
1) dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan;
2) dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan yang
didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang ada.b. Pelaksanaan kegiatan sekolah/madrasah yang tidak
sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan perlumendapat persetujuan melalui rapat dewan pendidikdan komite sekolah/madrasah.
c. Kepala sekolah/madrasahmempertanggungjawabkanpelaksanaan pengelolaan bidang akademik pada rapatdewan pendidik dan bidang nonakademik pada rapatkomite sekolah/madrasah dalam bentuk laporan padaakhir tahun ajaran yang disampaikan sebelumpenyusunan rencana kerja tahunan berikutnya.
4. Bidang Kesiswaan
a. Sekolah/Madrasah menyusun dan menetapkanpetunjuk pelaksanaan operasional mengenai prosespenerimaan peserta didik yang meliputi:
1) Kriteria calon peserta didik:
a) SD/MI berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun,pengecualian terhadap usia peserta didik yangkurang dari 6 (enam) tahun dilakukan atas dasarrekomendasi tertulis dari pihak yangberkompeten, seperti konselor sekolah/madrasahmaupun psikolog;
b) SDLB/SMPLB/SMALB berasal dari peserta didik yangmemiliki kelainan fisik, emosional, intelektual,
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 192/253
mental, sensorik, dan/atau sosial;
c) SMP/ MTs berasal dari lulusan SD, MI, Paket Aatau satuan pendidikan bentuk lainnya yangsederajat;
d) SMA/SMK, MA/MAK berasal dari anggota masyarakat
yang telah lulus dari SMP/MTs, Paket B atau satuanpendidikan lainnya yang sederajat.
2) Penerimaan peserta didik sekolah/madrasah dilakukan:
a) secara obyektif, transparan, dan akuntabelsebagaimana tertuang dalam aturan sekolah/madrasah;
b) tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender,agama, etnis, status sosial, kemam-puan ekonomi
bagi SD/MI, SMP/MTs penerima subsidi dariPemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
c) berdasar kriteria hasil ujian nasional bagi SMA/SMK,MA/MAK, dan kriteria tambahan bagi SMK/MAK;
d) sesuai dengan daya tampung sekolah/madrasah.
3) Orientasi peserta didik baru yang bersifat akademikdan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan denganpengawasan guru.
b. Sekolah/Madrasah:1) memberikan layanan konseling kepada peserta didik;
2) melaksanakan kegiatan ekstra dan kokurikuler untukpara peserta didik;
3) melakukan pembinaan prestasi unggulan;
4) melakukan pelacakan terhadap alumni.
5. Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran
a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
1) Sekolah/Madrasah menyusun KTSP.2) Penyusunan KTSP memperhatikan Standar
Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan peraturanpelaksanaannya.
3) KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisisekolah/madrasah, potensi atau karakteristik daerah,sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 193/253
4) Kepala Sekolah/Madrasah bertanggungjawab atastersusunnya KTSP.
5) Wakil Kepala SMP/MTs dan wakil kepalaSMA/SMK/MA/MAK bidang kurikulum bertanggungjawabatas pelaksanaan penyusunan KTSP.
6) Setiap guru bertanggungjawab menyusun silabus setiapmata pelajaran yang diampunya sesuai denganStandar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, dan PanduanPenyusunan KTSP.
7) Dalam penyusunan silabus, guru dapat bekerjasamadengan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah GuruMata Pelajaran (MGMP), Lembaga Penjamin MutuPendidikan (LPMP), atau Perguruan Tinggi.
8) Penyusunan KTSP tingkat SD dan SMP dikoordinasi,
disupervisi, dan difasilitasi oleh Dinas PendidikanKabupaten/Kota sedangkan SDLB, SMPLB, SMALB, SMAdan SMK oleh Dinas Pendidikan Provinsi yangbertanggungjawab di bidang pendidikan. Khususuntuk penyusunan KTSP Pendidikan Agama (PA)tingkat SD dan SMP dikoordinasi, disupervisi, dandifasilitasi oleh Kantor Departemen AgamaKabupaten/Kota, sedangkan untuk SDLB, SMPLB,SMALB, SMA dan SMK oleh Kantor Wilayah DepartemenAgama.
9) Penyusunan KTSP tingkat MI dan MTs dikoordinasi,disupervisi, dan difasilitasi oleh Kantor DepartemenAgama Kabupaten/Kota, sedangkan MA dan MAK olehKantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
b. Kalender Pendidikan
1) Sekolah/Madrasah menyusun kalenderpendidikan/akademik yang meliputi jadwalpembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler,dan hari libur.
2) Penyusunan kalender pendidikan/akademik:
a) didasarkan pada Standar Isi;
b) berisi mengenai pelaksanaan aktivitassekolah/madrasah selama satu tahun dan dirincisecara semesteran, bulanan, dan mingguan;
c) diputuskan dalam rapat dewan pendidik dan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 194/253
ditetapkan oleh kepalasekolah/madrasah.
3) Sekolah/Madrasah menyusun jadwal penyusunan KTSP.
4) Sekolah/Madrasah menyusun mata pelajaran yangdijadwalkan pada semester gasal, dan semester genap.
c. Program Pembelajaran
1) Sekolah/Madrasah menjamin mutu kegiatanpembelajaran untuk setiap mata pelajaran dan programpendidikan tambahan yang dipilihnya.
2) Kegiatan pembelajaran didasarkan pada StandarKompetensi Lulusan, Standar Isi, dan peraturanpelaksanaannya, serta Standar Proses dan StandarPenilaian.
3) Mutu pembelajaran di sekolah/madrasah dikembangkandengan:
a) model kegiatan pembelajaran yang mengacu padaStandar Proses;
b) melibatkan peserta didik secara aktif, demokratis,mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dandialogis;
c) tujuan agar peserta didik mencapai pola pikir dankebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan
aktivitas intelektual yang berupa berpikir,berargumentasi, memperta-nyakan, mengkaji,menemukan, dan memprediksi;
d) pemahaman bahwa keterlibatan peserta didiksecara aktif dalam proses belajar yang dilakukansecara sungguh-sungguh dan mendalam untukmencapai pemahaman konsep, tidak terbatas padamateri yang diberikan oleh guru.
4) Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutuperencanaan kegiatan pembelajaran untuk setiap matapelajaran yang diampunya agar peserta didik mampu:
a) meningkat rasa ingin tahunya;
b) mencapai keberhasilan belajarnya secara konsistensesuai dengan tujuan pendidikan;
c) memahami perkembangan pengetahuan dengan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 195/253
kemampuan mencari sumber informasi;
d) mengolah informasi menjadi pengetahuan;
e) menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikanmasalah;
f) mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain;dan
g) mengembangkan belajar mandiri dan kelompokdengan proporsi yang wajar.
5) Kepala sekolah/madrasah bertanggungjawab terhadapkegiatan pembelajaran sesuai dengan peraturan yangditetapkan Pemerintah.
6) Kepala SD/MI/SDLB/SMPLB/SMALB, wakil kepalaSMP/MTs, dan wakil kepala SMA/SMK /MA/MAK bidang
kurikulum bertanggungjawab terhadap mutu kegiatanpembelajaran.
7) Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutukegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaranyang diampunya dengan cara:
a) merujuk perkembangan metode pembelajaranmutakhir;
b) menggunakan metoda pembelajaran yangbervariasi, inovatif dan tepat untuk mencapai tujuan
pembelajaran;
c) menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantuyang tersedia secara efektif dan efisien;
d) memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuanpeserta didik, dan pengalaman belajar sebelumnyayang bervariasi serta kebutuhan khusus bagipeserta didik dari yang mampu belajar dengancepat sampai yang lambat;
e) memperkaya kegiatan pembelajaran melaluilintas kurikulum, hasil-hasil penelitian danpenerapannya;
f) mengarahkan kepada pendekatan kompetensiagar dapat menghasilkan lulusan yang mudahberadaptasi, memiliki motivasi, kreatif, mandiri,mempunyai etos kerja yang tinggi, memahami
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 196/253
belajar seumur hidup, dan berpikir logis dalammenyelesaikan masalah.
d. Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik
1) Sekolah/Madrasah menyusun program penilaian hasilbelajar yang berkeadilan, bertanggung jawab dan
berkesinambungan.
2) Penyusunan program penilaian hasil belajardidasarkan pada Standar Penilaian Pendidikan.
3) Sekolah/Madrasah menilai hasil belajar untuk seluruhkelompok mata pelajaran, dan membuat catatan
keseluruhan, untuk menjadi bahan program remedial,klarifikasi capaian ketuntasan yang direncanakan,laporan kepada pihak yang memerlukan,
pertimbangan kenaikan kelas atau kelulusan, dandokumentasi.
4) Seluruh program penilaian hasil belajar
disosialisasikan kepada guru.
5) Program penilaian hasil belajar perlu ditinjau
secara periodik, berdasarkan data kegagalan/kendala
pelaksanaan program termasuk temuan penguji
eksternal dalam rangka mendapatkan rencana
penilaian yang lebih adil dan bertanggung jawab.
6) Sekolah/Madrasah menetapkan prosedur yang
mengatur transparansi sistem evaluasi hasil belajar
untuk penilaian formal yang berkelanjutan.
7) Semua guru mengembalikan hasil kerja siswa yang
telah dinilai.
8) Sekolah/Madrasah menetapkan petunjuk pelaksanaan
operasional yang mengatur mekanisme penyampaian
ketidakpuasan peserta didik dan penyelesaiannya
mengenai penilaian hasil belajar.
9) Penilaian meliputi semua kompetensi dan materi yangdiajarkan.
10) Seperangkat metode penilaian perlu disiapkan dan
digunakan secara
terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dansumatif, sesuai dengan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 197/253
metode/strategi pembelajaran yang digunakan.
11) Sekolah/Madrasah menyusun ketentuan pelaksanaanpenilaian hasil belajar sesuai dengan Standar PenilaianPendidikan.
12) Kemajuan yang dicapai oleh peserta didik dipantau,
didokumentasikansecara sistematis, dan digunakan sebagai balikankepada peserta didikuntuk perbaikan secara berkala.
13) Penilaian yang didokumentasikan disertai buktikesahihan, keandalan, dan dievaluasi secara periodikuntuk perbaikan metode penilaian.
14) Sekolah/Madrasah melaporkan hasil belajar kepada
orang tua peserta didik. komite sekolah/madrasah, daninstitusi di atasnya.
e. Peraturan Akademik
1) Sekolah/Madrasah menyusun dan menetapkanPeraturan Akademik.
2) Peraturan Akademik berisi:
a) persyaratan minimal kehadiran siswa untukmengikuti pelajaran dan tugas dari guru;
b) ketentuan mengenai ulangan, remedial, ujian,kenaikan kelas, dan kelulusan;
c) ketentuan mengenai hak siswa untuk menggunakanfasilitas belajar, laboratorium, perpustakaan,penggunaan buku pelajaran, buku referensi, danbuku perpustakaan;
d) ketentuan mengenai layanan konsultasi kepadaguru mata pelajaran, wali kelas, dan konselor.
3) Peraturan akademik diputuskan oleh rapat dewanpendidik dan ditetapkan oleh kepalasekolah/madrasah.
6. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
a. Sekolah/Madrasah menyusun program pendayagunaanpendidik dan tenaga kependidikan.
b. Program pendayagunaan pendidik dan tenaga
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 198/253
kependidikan:
1) disusun dengan memperhatikan Standar Pendidikdan Tenaga Kependidikan;
2) dikembangkan sesuai dengan kondisisekolah/madrasah, termasuk pembagian tugas,
mengatasi bila terjadi kekurangan tenaga,menentukan sistem penghargaan, danpengembangan profesi bagi setiap pendidik dantenaga kependidikan serta menerapkannya secaraprofesional, adil, dan terbuka.
c. Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikantambahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yangditetapkan olehpenyelenggara sekolah/madrasah.
d. Sekolah/Madrasah perlu mendukung upaya:
1) promosi pendidik dan tenaga kependidikanberdasarkan asas kemanfaatan, kepatutan, danprofesionalisme;
2) pengembangan pendidik dan tenaga kependidikanyang diidentifikasi secara sistematis sesuai denganaspirasi individu, kebutuhan kurikulum dansekolah/madrasah;
3) penempatan tenaga kependidikan disesuaikan dengankebutuhan baik jumlah maupun kualifikasinya dengan
menetapkan prioritas;4) mutasi tenaga kependidikan dari satu posisi ke posisi
lain didasarkan pada analisis jabatan dengan diikutiorientasi tugas oleh pimpinan tertinggisekolah/madrasah yang dilakukan setelah empat tahun,tetapi bisa diperpanjang berdasarkan alasan yang dapatdipertanggungjawabkan, sedangkan untuk tenagakependidikan tambahan tidak ada mutasi.
e. Sekolah/Madrasah mendayagunakan :
1) kepala sekolah/madrasah melaksanakan tugas dantanggung jawabnya sebagai pimpinan pengelolaansekolah/madrasah;
2) wakil kepala SMP/MTs melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya sebagai pembantu kepalasekolah/madrasah;
3) wakil kepala SMA/SMK, MA/MAK bidang kurikulum
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 199/253
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnyasebagai pembantu kepala sekolah/madrasahdalam mengelola bidang kurikulum;
4) wakil kepala SMA/SMK, MA/MAK bidang saranaprasarana melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah/madrasahdalam mengelola sarana prasarana;
5) wakil kepala SMA/SMK, MA/MAK bidang kesiswaanmelaksanakan tugas dan tanggung jawabnyasebagai pembantu kepala sekolah/madrasah dalammengelola peserta didik;
6) wakil kepala SMK bidang hubungan industrimelaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai
pembantu kepala sekolah/madrasah dalam mengelolakemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri;
7) guru melaksanakan tugas dan tanggungjawabnyasebagai agen pembelajaran yang memotivasi,memfasilitasi, mendidik, membimbing, dan melatihpeserta didik sehingga menjadi manusia berkualitas
dan mampu mengaktualisasikan potensi
kemanusiaannya secara optimum;
8) konselor melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya dalam memberikan layanan bimbingan dankonseling kepada peserta didik;
9) pelatih/instruktur melaksanakan tugas dantanggung jawabnya memberikan pelatihan teknis
kepada peserta didik pada kegiatan pelatihan;
10) tenaga perpustakaan melaksanakan tugas dantanggung jawabnya melaksanakan pengelolaansumber belajar di perpustakaan;
11) tenaga laboratorium melaksanakan tugas dantanggung jawabnya membantu guru mengelolakegiatan praktikum di laboratorium;
12) teknisi sumber belajar melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya mempersiapkan, merawat,memperbaiki sarana dan prasaranapembelajaran;
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 200/253
13) tenaga administrasi melaksanakan tugas dantanggung jawabnya dalam menyelenggarakanpelayanan administratif;
14) tenaga kebersihan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan kebersihan
lingkungan.
7. Bidang Sarana dan Prasarana
a. Sekolah/Madrasah menetapkan kebijakan program secaratertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana.
b. Program pengelolaan sarana dan prasarana mengacupada Standar Sarana dan Prasarana dalam hal:
1) merencanakan , memenuhi dan mendayagunakansarana dan prasarana pendidikan;
2) mengevaluasi dan melakukan pemeliharaan sarana danprasarana agar tetap berfungsi mendukung prosespendidikan;
3) melengkapi fasilitas pembelajaran pada setiaptingkat kelas di sekolah/madrasah;
4) menyusun skala prioritas pengembangan fasilitaspendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan dankurikulum masing-masing tingkat;
5) pemeliharaan semua fasilitas fisik danperalatan dengan memperhatikan kesehatan dankeamanan lingkungan.
d. Seluruh program pengelolaan sarana danprasarana pendidikan disosialisasikan kepada pendidik,tenaga kependidikan dan peserta didik.
e. Pengelolaan sarana prasarana sekolah/madrasah:
1) direncanakan secara sistematis agar selaras denganpertumbuhan kegiatan akademik dengan mengacu
Standar Sarana dan Prasarana;2) dituangkan dalam rencana pokok (master plan) yang
meliputi gedung dan laboratorium sertapengembangannya.
f. Pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah perlu:
1) menyediakan petunjuk pelaksanaan operasionalpeminjaman buku dan bahan pustaka lainnya;
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 201/253
2) merencanakan fasilitas peminjaman buku dan bahanpustaka lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta didikdan pendidik;
3) membuka pelayanan minimal enam jam sehari padahari kerja;
4) melengkapi fasilitas peminjaman antar perpustakaan,baik internal maupun eksternal;
5) menyediakan pelayanan peminjaman denganperpustakaan dari sekolah/madrasah lain baik negerimaupun swasta.
g. Pengelolaan laboratorium dikembangkan sejalan denganperkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sertadilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidakterjadi kekeliruan yang dapat menimbulkan kerusakan.
h. Pengelolaan fasilitas fisik untuk kegiatan ekstra-kurikuler disesuaikan dengan perkembangan kegiatanekstra-kurikuler peserta didik dan mengacu pada StandarSarana dan Prasarana.
8. Bidang Keuangan dan Pembiayaan
a. Sekolah/Madrasah menyusun pedoman pengelolaan biayainvestasi dan operasional yang mengacu pada StandarPembiayaan.
b. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasionalSekolah/Madrasah mengatur:
1) sumber pemasukan, pengeluaran dan jumlah danayang dikelola;
2) penyusunan dan pencairan anggaran, sertapenggalangan dana di luar dana investasi danoperasional;
3) kewenangan dan tanggungjawab kepalasekolah/madrasah dalam membelanjakan anggaranpendidikan sesuai dengan peruntukannya;
4) pembukuan semua penerimaan dan pengeluaranserta penggunaan anggaran, untuk dilaporkankepada komite sekolah/madrasah, serta institusi diatasnya.
c. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasionalsekolah/madrasah diputuskan oleh komite
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 202/253
sekolah/madrasah dan ditetapkan oleh kepalasekolah/madrasah serta mendapatkan persetujuan dariinstitusi di atasnya.
d. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasionalsekolah/madrasah disosialisasikan kepada seluruh warga
sekolah/madrasah untuk menjamin tercapainyapengelolaan dana secara transparan dan akuntabel.
9. Budaya dan Lingkungan Sekolah/Madrasah
a. Sekolah/Madrasah menciptakan suasana, iklim, danlingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaranyang efisien dalam prosedur pelaksanaan.
b. Prosedur pelaksanaan penciptaan suasana, iklim, danlingkungan pendidikan:
1) berisi prosedur tertulis mengenai informasi kegiatanpenting minimum yang akan dilaksanakan;
2) memuat judul, tujuan, lingkup, tanggung jawab danwewenang, serta penjelasannya;
3) diputuskan oleh kepala sekolah/madrasah dalam rapatdewan pendidik.
c. Sekolah/Madrasah menetapkan pedoman tata-tertib yangberisi:
1) tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan pesertadidik, termasuk dalam hal menggunakan danmemelihara sarana dan prasarana pendidikan;
2) petunjuk, peringatan, dan larangan dalamberperilaku di Sekolah/Madrasah, serta pemberiansangsi bagi warga yang melanggar tata tertib.
d. Tata tertib sekolah/madrasah ditetapkan oleh kepalasekolah/madrasah melalui rapat dewan pendidik denganmempertimbangkan masukan komite sekolah/madrasah,
dan peserta didik.e. Sekolah/Madrasah menetapkan kode etik warga
sekolah/madrasah yang memuat norma tentang:
1) hubungan sesama warga di dalam lingkungansekolah/madrasah dan hubungan antara wargasekolah/madrasah dengan masyarakat;
2) sistem yang dapat memberikan penghargaan bagi
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 203/253
yang mematuhi dan sangsi bagi yang melanggar.
f. Kode etik sekolah/madrasah ditanamkan kepadaseluruh warga sekolah/madrasah untuk menegakkanetika sekolah/madrasah.
g. Sekolah/Madrasah perlu memiliki program yang jelas
untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi semua wargasekolah/madrasahnya.
h. Kode etik sekolah/madrasah yang mengatur peserta didikmemuat norma untuk:
1) menjalankan ibadah sesuai dengan agama yangdianutnya;
2) menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
3) mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung
tinggi ketentuan pembelajaran dan mematuhi semuaperaturan yang berlaku;
4) memelihara kerukunan dan kedamaian untukmewujudkan harmoni sosial di antara teman;
5) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangisesama;
6) mencintai lingkungan , bangsa, dan negara; serta
7) menjaga dan memelihara sarana dan prasarana,kebersihan, ketertiban, keamanan, keindahan, dan
kenyamanan sekolah/madrasah.i. Peserta didik dalam menjaga norma pendidikan perlu
mendapat bimbingan dengan keteladanan, pembinaandengan membangun kemauan, serta pengembangankreativitas dari pendidik dan tenaga kependidikan.
j. Kode etik sekolah/madrasah yang mengatur guru dantenaga kependidikan memasukkan larangan bagi gurudan tenaga kependidikan, secara perseorangan
maupun kolektif, untuk:1) menjual buku pelajaran, seragam/bahan pakaiansekolah/madrasah, dan/atau perangkat sekolah lainnyabaik secara langsung maupun tidak langsung kepadapeserta didik;
2) memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajaratau les kepada peserta didik;
3) memungut biaya dari peserta didik baik secara
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 204/253
langsung maupun tidak langsung yang bertentangandengan peraturan dan undang-undang;
4) melakukan sesuatu baik secara langsung maupun tidaklangsung yang mencederai integritas hasil UjianSekolah/Madrasah dan Ujian Nasional.
k. Kode etik sekolah/madrasah diputuskan oleh rapat dewanpendidik dan ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah.
10. Peran serta Masyarakat dan Kemitraan Sekolah/Madrasah
a. Sekolah/Madrasah melibatkan warga dan masyarakatpendukung sekolah/madrasah dalam mengelolapendidikan.
b. Warga sekolah/madrasah dilibatkan dalam pengelolaanakademik.
c. Masyarakat pendukung sekolah/madrasah dilibatkandalam pengelolaan non-akademik.
d. Keterlibatan peranserta warga sekolah/madrasah danmasyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatantertentu yang ditetapkan.
e. Setiap sekolah/madrasah menjalin kemitraan denganlembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses,output, dan pemanfaatan lulusan.
f. Kemitraan sekolah/madrasah dilakukan dengan lembagapemerintah atau non-pemerintah.
g. Kemitraan SD/MI/SDLB atau yang setara dilakukanminimal dengan SMP/MTs/SMPLB atau yang setara, sertadengan TK/RA/BA atau yang setara di lingkungannya.
h. Kemitraan SMP/MTs/SMPLB, atau yang setara dilakukanminimal dengan SMA/SMK/SMALB, MA/MAK, SD/MI atauyang setara, serta dunia usaha dan dunia industri.
i. Kemitraan SMA/SMK, MA/MAK, atau yang setaradilakukan minimal dengan perguruan tinggi, SMP/MTs,atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri dilingkungannya.
j. Sistem kemitraan sekolah/madrasah ditetapkan denganperjanjian secara tertulis.
C. PENGAWASAN DAN EVALUASI
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 205/253
1. Program Pengawasan
a. Sekolah/Madrasah menyusun program pengawasansecara obyektif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
b. Penyusunan program pengawasan di sekolah/madrasahdidasarkan pada Standar Nasional Pendidikan.
c. Program pengawasan disosialisasikan ke seluruhpendidik dan tenaga kependidikan.
d. Pengawasan pengelolaan sekolah/madrasah meliputipemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindaklanjut hasil pengawasan.
e. Pemantauan pengelolaan sekolah/madrasahdilakukan oleh komite sekolah/madrasah atau bentuklain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang
berkepentingan secara teratur dan berkelanjutanuntuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitaspengelolaan.
f. Supervisi pengelolaan akademik dilakukan secara teraturdan berkelanjutan oleh kepala sekolah/madrasah danpengawas sekolah/madrasah.
g. Guru melaporkan hasil evaluasi dan penilaian sekurang-kurangnya setiap akhir semester yang ditujukan kepada
kepala sekolah/madrasah dan orang tua/wali peserta didik.h. Tenaga kependidikan melaporkan pelaksanaan teknis
dari tugas masing-masing sekurang-kurangnya setiapakhir semester yang ditujukan kepada kepalasekolah/madrasah. kepala sekolah/madrasah, secara terusmenerus melakukan pengawasan pelaksanaan tugastenaga kependidikan.
i. Kepala sekolah/madrasah melaporkan hasil evaluasikepada komite sekolah/madrasah dan pihak-pihak lain
yang berkepentingan sekurangkurangnya setiap akhirsemester.
j. Pengawas sekolah melaporkan hasil pengawasan disekolah kepada bupati/walikota melalui DinasPendidikan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawabdi bidang pendidikan dan sekolah yang bersangkutan,setelah dikonfirmasikan pada sekolah terkait.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 206/253
k. Pengawas madrasah melaporkan hasil pengawasan dimadrasah kepada Kantor Departemen AgamaKabupaten/Kota dan pada madrasah yang bersangkutan,setelah dikonfirmasikan pada madrasah terkait.
l. Setiap pihak yang menerima laporan hasil pengawasan
menindaklanjuti laporan hasil pengawasan tersebutdalam rangka meningkatkan mutu sekolah/madrasah,termasuk memberikan sanksi atas penyimpangan yangditemukan.
m. Sekolah/Madrasah mendokumentasikan danmenggunakan hasil pemantauan, supervisi, evaluasi,dan pelaporan serta catatan tindak lanjut untukmemperbaiki kinerja sekolah/madrasah, dalampengelolaan pembelajaran dan pengelolaan secarakeseluruhan.
2. Evaluasi Diri
a. Sekolah/Madrasah melakukan evaluasi diri terhadapkinerja sekolah/madrasah.
b. Sekolah/Madrasah menetapkan prioritas indikator untukmengukur, menilai kinerja, dan melakukan perbaikandalam rangka pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan.
c. Sekolah/Madrasahmelaksanakan
:1) evaluasi proses pembelajaran secara periodik,sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, pada akhirsemester akademik;
2) evaluasi program kerja tahunan secara periodiksekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, pada akhirtahun anggaran sekolah/madrasah.
d. Evaluasi diri sekolah/madrasah dilakukan secara periodikberdasar pada data dan informasi yang sahih.
3. Evaluasi dan Pengembangan KTSP
Proses evaluasi dan pengembangan KTSP dilaksanakansecara:
a. komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasikemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir;
b. berkala untuk merespon perubahan kebutuhan peserta
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 207/253
didik dan masyarakat, serta perubahan sistem pendidikan,maupun perubahan sosial;
c. integratif dan monolitik sejalan dengan perubahan tingkatmata pelajaran;
d. menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak meliputi:
dewan pendidik, komite sekolah/madrasah, pemakailulusan, dan alumni.
4. Evaluasi Pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
a. Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenagakependidikan direncanakan secara komprehensif padasetiap akhir semester dengan mengacu pada StandarPendidik dan Tenaga Kependidikan,
b. Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga
kependidikan meliputi kesesuaian penugasan dengankeahlian, keseimbangan beban kerja, dan kinerjapendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaantugas.
c. Evaluasi kinerja pendidik harus memperhatikanpencapaian prestasi dan perubahan-perubahan pesertadidik.
5. Akreditasi Sekolah/Madrasah
a. Sekolah/Madrasah menyiapkan bahan-bahan yangdiperlukan untuk mengikuti akreditasi sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Sekolah/Madrasah meningkatkan status akreditasi,dengan menggunakan lembaga akreditasi eksternal yangmemiliki legitimasi.
c. Sekolah/Madrasah harus terus meningkatkan kualitaskelembagaannya secara holistik dengan menindaklanjuti
saran-saran hasil akreditasi.
D. KEPEMIMPINAN SEKOLAH/MADRASAH
1. Setiap sekolah/madrasah dipimpin oleh seorang kepalasekolah/madrasah.
2. Kriteria untuk menjadi kepala dan wakil kepalasekolah/madrasah berdasarkan ketentuan dalam standar
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 208/253
pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Kepala SMP/MTs/SMPLB dibantu minimal oleh satu orangwakil kepala sekolah/madrasah.
4. Kepala SMA/MA dibantu minimal tiga wakil kepala
sekolah/madrasah untuk bidang akademik, sarana-prasarana, dan kesiswaan. Sedangkan kepala SMK dibantu empat wakil kepala sekolah untuk bidang
akademik, sarana-prasarana, kesiswaan, dan hubungandunia usaha dan dunia industri. Dalam hal tertentu atausekolah/madrasah yang masih dalam taraf pengembangan, kepala sekolah/madrasah dapatmenugaskan guru untuk melaksanakan fungsi wakilkepala sekolah/madrasah.
5. Wakil kepala sekolah/madrasah dipilih oleh dewanpendidik, dan proses pengangkatan sertakeputusannya, dilaporkan secara tertulis oleh kepalasekolah/madrasah kepada institusi di atasnya. Dalam hal
sekolah/madrasah swasta, institusi dimaksud adalahpenyelenggara sekolah/madrasah.
6. Kepala dan wakil kepala sekolah/madrasah memilikikemampuan memimpin yaitu seperangkat pengetahuan,
keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dikuasai,dan diwujudkannya dalam melaksanakan tugaskeprofesionalan sesuai dengan Standar Pengelolaan SatuanPendidikan.
7. Kepala sekolah/madrasah:
a. menjabarkan visi ke dalam misi target mutu;
b. merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai;
c. menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dankelemahan sekolah/madrasah;
d. membuat rencana kerja strategis dan rencana kerjatahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu;
e. bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaransekolah/madrasah;
f. melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 209/253
keputusan penting sekolah/madrasah. Dalam halsekolah/madrasah swasta, pengambilan keputusantersebut harus melibatkan penyelenggarasekolah/madrasah;
g. berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari
orang tua peserta didik dan masyarakat;h. menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik
dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistempemberian penghargaan atas prestasi dan sangsi ataspelanggaran peraturan dan kode etik;
i. menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagipeserta didik;
j. bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif
mengenai pelaksanaan kurikulum;k. melaksanakan dan merumuskan program supervisi,
serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkankinerja sekolah/madrasah;
l. meningkatkan mutu pendidikan;
m. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga,profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yangdiberikan kepadanya;
n. memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, danpelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikandengan baik dan didukung oleh komunitassekolah/madrasah;
o. membantu, membina, dan mempertahankan lingkungansekolah/madrasah dan program pembelajaran yangkondusif bagi proses belajar peserta didik danpertumbuhan profesional para guru dan tenagakependidikan;
p. menjamin manajemen organisasi danpengoperasian sumber daya sekolah/madrasah untukmenciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat,efisien, dan efektif;
q. menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik danmasyarakat, dan komite sekolah/madrasah menanggapikepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam,
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 210/253
dan memobilisasi sumber daya masyarakat;
r. memberi contoh/teladan/tindakan yang bertanggung jawab.
8. Kepala sekolah/madrasah dapat mendelegasikan sebagian
tugas dan kewenangan kepada wakil kepalasekolah/madrasah sesuai dengan bidangnya.
E. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
1. Sekolah/Madrasah:
a. mengelola sistem informasi manajemen yang memadaiuntuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif,efisien dan akuntabel;
b. menyediakan fasilitas informasi yang efesien, efektif danmudah diakses;
c. menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikanuntuk melayani permintaan informasi maupunpemberian informasi atau pengaduan dari masyarakatberkaitan dengan pengelolaan sekolah/madrasah baiksecara lisan maupun tertulis dan semuanya direkam dandidokumentasikan;
d. melaporkan data informasi sekolah/madrasah yang telah
terdokumentasikan kepada Dinas PendidikanKabupaten/Kota.
2. Komunikasi antar warga sekolah/madrasah di lingkungansekolah/madrasah dilaksanakan secara efisien dan efektif.
F. PENILAIAN KHUSUS
Keberadaan sekolah/madrasah yang pengelolaannya tidakmengacu kepada Standar
Nasional Pendidikan dapat memperoleh pengakuan Pemerintahatas dasar rekomendasiBSNP.
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 211/253
BAMBANG SUDIBYO
GLOSARIUM
1. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimaltentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang didukungoleh standar-standar: pengelolaan, kompetensi lulusan,isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana danprasarana, pembiayaan, dan penilaian.
2. Standar pengelolaan pendidikan untuk satuan pendidikandasar dan menengah adalah standar pengelolaanpendidikan untuk sekolah/madrasah yang berkaitan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 212/253
dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasankegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitaspenyelenggaraan pendidikan.
3. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasikemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan,
dan keterampilan. Standar ini disusun dandikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh KeputusanMenteri Pendidikan Nasional.
4. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkatkompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentangkompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian,kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yangharus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenispendidikan tertentu. Standar ini disusun dandikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh KeputusanMenteri Pendidikan Nasional.
5. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yangberkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satusatuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensilulusan. Standar ini disusun dan dikembangkan olehBSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri PendidikanNasional.
6. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteriapendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental,serta pendidikan dalam jabatan. Standar ini disusun dandikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan olehKeputusan Menteri Pendidikan Nasional.
7. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasionalpendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimaltentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempatberibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja,tempat bermain, tempat berkreasi danberekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukanuntuk menunjang proses pembelajaran, termasukpenggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standarini disusun dan dikembangkan oleh BSNP danditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
8. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 213/253
komponen dan besarnya biaya operasi satuanpendidikan yang berlaku selama satu tahun. Standar inidisusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkanoleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
9. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional
pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur,dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP danditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
10. RKT adalah rencana kerja tahunan sekolah/madrasah yangberdasar pada rencana kerja jangka menengah (empattahunan) yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan danAnggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M) sebagai istilah laindari Rencana Anggaran Penerimaan dan BelanjaSekolah/Madrasah (RAPB-SM).
11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yangmengabdikan diri dan diangkat untuk menunjangpenyelenggaraan pendidikan.
12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasisebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar,widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainyang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasidalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yangberanggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitassekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan
14. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulumoperasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan
15. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
16. Menteri adalah Menteri adalah menteri yang menanganiurusan pemerintahan di bidang pendidikan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 214/253
SALINAN
PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2007
TENTANG
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang : bahwa dalam rangka mengendalikan mutu hasil
pendidikan sesuai standar nasional pendidikan yang
dikembangkan oleh Badan Standar Nasional
Pendidikan, perlu menetapkan Standar PenilaianPendidikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional;
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 215/253
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
94 Tahun 2006;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan
Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
31/P Tahun 2007;
MEMUTUSKAN
Menetapkan :PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONALREPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR
PENILAIAN PENDIDIKAN.
Pasal 1
(1) Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan
standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional.
(2) Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal 2Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni
2007
MENTERI PENDIDIKANNASIONAL, TTD.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 216/253
BAMBANG SUDIBYO
Salinan sesuai dengan aslinya.Biro Hukum dan OrganisasiDepartemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan RancanganPeraturan Perundang-undangan danBantuan Hukum I,
Muslikh, S.H.
NIP 131479478
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 217/253
SALINAN
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 20 TAHUN 2007 TANGGAL 11 JUNI 2007
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
A. Pengertian
1. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasionalpendidikan yang berkaitan dengan mekanisme,prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar pesertadidik.
2. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan danpengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasilbelajar peserta didik.
3. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukurpencapaian kompetensi peserta didik secaraberkelanjutan dalam proses pembelajaran, untukmemantau kemajuan, melakukan perbaikanpembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajarpeserta didik.
4. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secaraperiodik untuk mengukur pencapaian kompetensipeserta didik setelah menyelesaikan satu KompetensiDasar (KD) atau lebih.
5. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yangdilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaiankompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulanganmeliputi seluruh indikator yang merepresentasikanseluruh KD pada periode tersebut.
6. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukanoleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensipeserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan
meliputi seluruh indikator yang merepresentasikansemua KD pada semester tersebut.
7. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukanoleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukurpencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester
1
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 218/253
genap pada satuan pendidikan yang menggunakansistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruhindikator yang merepresentasikan KD pada semestertersebut.
8. Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan pengukuran
pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukanoleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuanatas prestasi belajar dan merupakan salah satupersyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Matapelajaran yang diujikan adalah mata pelajarankelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan danteknologi yang tidak diujikan dalam ujian nasional danaspek kognitif dan/atau psikomotorik kelompok matapelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok
mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadianyang akan diatur dalam POS Ujian Sekolah/Madrasah.9. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah
kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi pesertadidik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalamkelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan danteknologi dalam rangka menilai pencapaian StandarNasional Pendidikan.
10. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah kriteria
ketuntasan belajar (KKB) yang ditentukan oleh satuanpendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan pendidikanuntuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuandan teknologi merupakan nilai batas ambangkompetensi.
B. Prinsip Penilaian
Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan
dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip
sebagai berikut:
1. sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yangmencerminkan kemampuan yang diukur.
2. objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dankriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas
1
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 219/253
penilai.3. adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau
merugikan peserta didik karena berkebutuhan khususserta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya,adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
4. terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salahsatu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatanpembelajaran.
5. terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian,dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui olehpihak yang berkepentingan.
6. menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaianoleh pendidik mencakup semua aspek kompetensidengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang
sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuanpeserta didik.7. sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana
dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.8. beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada
ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.9. akuntabel, berarti penilaian dapat
dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur,maupun hasilnya.
C. Teknik dan Instrumen Penilaian
1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakanberbagai teknik penilaian berupa tes, observasi,penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lainyang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkatperkembangan peserta didik.
2. Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktikatau tes kinerja.
3. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selamapembelajaran berlangsung dan/atau di luar kegiatanpembelajaran.
4. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompokdapat berbentuk tugas rumah dan/atau proyek.
5. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan
1
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 220/253
pendidik memenuhi persyaratan (a) substansi, adalahmerepresentasikan kompetensi yang dinilai, (b)konstruksi, adalah memenuhi persyaratan teknis sesuaidengan bentuk instrumen yang digunakan, dan (c)bahasa, adalah menggunakan bahasa yang baik dan
benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik.6. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan
pendidikan dalam bentuk ujian sekolah/madrasahmemenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa,serta memiliki bukti validitas empirik.
7. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintahdalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi,konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik
serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkanantarsekolah, antardaerah, dan antartahun.
D. Mekanisme dan Prosedur Penilaian
1. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar danmenengah dilaksanakan oleh pendidik, satuanpendidikan, dan pemerintah.
2. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan
pada saat penyusunan silabus yang penjabarannyamerupakan bagian dari rencana pelaksanaanpembelajaran (RPP).
3. Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, danulangan kenaikan kelas dilakukan oleh pendidik dibawah koordinasi satuan pendidikan.
4. Penilaian hasil belajar peserta didik pada matapelajaran dalam kelompok mata pelajaran ilmupengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada UNdan aspek kognitif dan/atau aspek psikomotorik untukkelompok mata pelajaran agama dan akhlak muliadan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dankepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melaluiujian sekolah/madrasah untuk memperolehpengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah
1
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 221/253
satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan.5. Penilaian akhir hasil belajar oleh satuan pendidikan
untuk mata pelajaran kelompok mata pelajaran estetikadan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani,olahraga dan kesehatan ditentukan melalui rapat dewan
pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik.6. Penilaian akhir hasil belajar peserta didik kelompok matapelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok matapelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukanoleh satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidikberdasarkan hasil penilaian oleh pendidik denganmempertimbangkan hasil ujian sekolah/madrasah.
7. Kegiatan ujian sekolah/madrasah dilakukan denganlangkah-langkah: (a) menyusun kisi-kisi ujian, (b)
mengembangkan instrumen, (c) melaksanakan ujian, (d)mengolah dan menentukan kelulusan peserta didik dariujian sekolah/madrasah, dan (e) melaporkan danmemanfaatkan hasil penilaian.
8. Penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia,sebagai perwujudan sikap dan perilaku beriman danbertakwa kepada Tuhan YME, dilakukan oleh guru agamadengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata
pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.9. Penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudankesadaran dan tanggung jawab sebagai wargamasyarakat dan warganegara yang baik sesuai dengannorma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalamkehidupan bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagiandari penilaian kelompok mata pelajarankewarganegaraan dan kepribadian oleh guru pendidikankewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi daripendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yangrelevan.
10. Penilaian mata pelajaran muatan lokal mengikutipenilaian kelompok mata pelajaran yang relevan.
11. Keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan diridibuktikan dengan surat keterangan yang
1
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 222/253
ditandatangani oleh pembina kegiatan dan kepalasekolah/madrasah.
12. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didiksebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Pesertadidik yang belum mencapai KKM harus mengikuti
pembelajaran remedi.13. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikandisampaikan dalam bentuk satu nilai pencapaiankompetensi mata pelajaran, disertai dengan deskripsikemajuan belajar.
14. Kegiatan penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui UNdengan langkah-langkah yang diatur dalam ProsedurOperasi Standar (POS) UN.
15. UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional
Pendidikan (BSNP) bekerjasama dengan instansi terkait.16. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untukdijadikan salah satu syarat kelulusan peserta didik darisatuan pendidikan dan salah satu pertimbangan dalamseleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya.
17. Hasil analisis data UN disampaikan kepada pihak-pihakyang berkepentingan untuk pemetaan mutu programdan/atau satuan pendidikan serta pembinaan danpemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam
upaya meningkatkan mutu pendidikan.
E. Penilaian oleh Pendidik
Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara
berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan
kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan
efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut
meliputi kegiatan sebagai berikut:
1. menginformasikan silabus mata pelajaran yang didalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian padaawal semester.
2. mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilihteknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus
1
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 223/253
mata pelajaran.3. mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian
sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.4. melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau
bentuk lain yang diperlukan.
5. mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuanhasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik.6. mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta
didik disertai balikan/komentar yang mendidik.7. memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan
pembelajaran.8. melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap
akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam
bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai
deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh.9. melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru
Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada
guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi
untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan
kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik,
baik, atau kurang baik.
1
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 224/253
F. Penilaian oleh Satuan Pendidikan
Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan
untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada
semua mata pelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan
sebagai berikut:
1. menentukan KKM setiap mata pelajaran denganmemperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristikmata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melaluirapat dewan pendidik.
2. mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulanganakhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
3. menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuanpendidikan yang menggunakan sistem paket melaluirapat dewan pendidik.
4. menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuanpendidikan yang menggunakan sistem kredit semestermelalui rapat dewan pendidik.
5. menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaranestetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan
jasmani, olah raga dan kesehatan melalui rapat dewanpendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaianoleh pendidik.
6. menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran
agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajarankewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melaluirapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasilpenilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujiansekolah/madrasah.
7. menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah danmenentukan kelulusan peserta didik dari ujiansekolah/madrasah sesuai dengan POS UjianSekolah/Madrasah bagi satuan pendidikan
penyelenggara UN.8. melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua
kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semesterkepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk bukulaporan pendidikan.
9. melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuanpendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 225/253
10. menentukan kelulusan peserta didik dari satuanpendidikan melalui rapat dewan pendidik sesuai dengankriteria:a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir
untuk seluruh mata pelajaran kelompok matapelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok matapelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompokmata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
c. lulus ujian sekolah/madrasah.d. lulus UN.
11. menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional(SKHUN) setiap peserta didik yang mengikuti Ujian
Nasional bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.12. menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari
satuan pendidikan bagi satuan pendidikanpenyelenggara UN.
G. Penilaian oleh Pemerintah
1. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalambentuk UN yang bertujuan untuk menilai pencapaiankompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran
tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmupengetahuan dan teknologi.
2. UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dankerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur, danadil.
3. Dalam rangka penggunaan hasil UN untuk pemetaanmutu program dan/atau satuan pendidikan, Pemerintahmenganalisis dan membuat peta daya serapberdasarkan hasil UN dan menyampaikan ke pihak
yang berkepentingan.4. Hasil UN menjadi salah satu pertimbangan dalampembinaan dan pemberian bantuan kepada satuanpendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
5. Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangandalam menentukan kelulusan peserta didik pada seleksimasuk jenjang pendidikan berikutnya.
6. Hasil UN digunakan sebagai salah satu penentu
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 226/253
kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yangkriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun oleh Menteriberdasarkan rekomendasi BSNP.
MENTERI PENDIDIKANNASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO
Salinan sesuai dengan aslinya.Biro Hukum dan OrganisasiDepartemen Pendidikan Nasional,Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan danBantuan Hukum I,
Muslikh, S.H
NIP. 131479478
SALINAN
PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2007
TENTANG
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
UNTUK SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI),
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH
(SMP/MTs), DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 227/253
ALIYAH (SMA/MA)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang :bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan
Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah(SD/MI),Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah(SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Aliyah (SMA/MA);
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004
mengenai pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu sebagaimana telah beberapa kali
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 228/253
diubah terakhir dengan Keputusan Presiden
Nomor 31/P Tahun 2007;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA
UNTUK SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH
(SD/MI), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH
TSANAWIYAH (SMP/MTs), DAN SEKOLAH MENENGAH
ATAS/MADRASAH ALIYAH (SMA/MA).
Pasal 1
(1) Standar sarana dan prasarana untuk sekolah
dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah
pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), dan sekolah
menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA) mencakup
kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana.
(2) Standar Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Menteriini.
Pasal 2
Penyelenggaraan pendidikan bagi satu kelompok pemukiman
permanen dan terpencil yang penduduknya kurang dari 1000
(seribu) jiwa dan yang tidak bisa dihubungkan dengan kelompok
yang lain dalam jarak tempuh 3 (tiga) kilo meter melaluilintasan jalan kaki yang tidak membahayakan dapat
menyimpangi standar sarana dan prasarana sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri ini.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 229/253
Pasal 3
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2007
MENTERI PENDIDIKAN
NASIONAL,
TTD
BAMBANG SUDIBYO
Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional.
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum I.
Muslikh, S.H.
NIP.131479478
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 230/253
SALINAN
PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2007
TENTANG
PENETAPAN BUKU TEKS PELAJARAN YANG MEMENUHI SYARAT
KELAYAKAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang : a.bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal
43 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan, Badan Standar Nasional
Pendidikan perlu menilai kelayakan isi,
bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku tekspelajaran;
b. bahwa Badan Standar Nasional Pendidikan
telah melakukan penilaian buku teks pelajaran
sekolah menengah pertama/madrasah
tsanawiyah, dan sekolah menengah
atas/madrasah aliyah dan telah menentukan
buku teks pelajaran yang memenuhi
kelayakan isi, penyajian, kebahasaan, dankegrafikaan untuk ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b,
perlu menetapkan buku teks pelajaran yang
memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 231/253
dalam proses pembelajaran dengan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4496);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentangKedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 94 Tahun 2006;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004
mengenai Kabinet Indonesia Bersatu,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun
2007;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11
Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TENTANG PENETAPAN BUKU TEKS PELAJARAN
YANG MEMENUHI SYARAT KELAYAKAN UNTUK
DIGUNAKAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN.
Pasal 1
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 232/253
(1) Buku teks pelajaran kewarganegaraan sekolah menengah
pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs),
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan
Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan
dalam proses pembelajaran di SMP dan MTs.
(2) Buku teks pelajaran fisika sekolah menengah atas (SMA)dan madrasah aliyah (MA), sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat
kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran di
SMA/MA.
(3) Buku teks pelajaran biologi sekolah menengah atas
(SMA) dan madrasah aliyah (MA), sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat
kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran diSMA/MA.
(4) Buku teks pelajaran kimia sekolah menengah atas (SMA)
dan madrasah aliyah (MA), sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat
kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran di
SMA/MA.
(5) Buku teks pelajaran ekonomi sekolah menengah atas
(SMA) dan madrasah aliyah (MA), sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini, memenuhi syaratkelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran di
SMA/MA.
(6) Buku teks pelajaran geografi sekolah menengah atas (SMA)
dan madrasah aliyah (MA), sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat
kelayakan untuk digunakan dalam proses
pembelajaran di SMA/MA.
(7) Buku teks pelajaran sosiologi sekolah menengah atas(SMA) dan madrasah aliyah (MA), sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat
kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajara di
SMA/MA.
(8) Buku teks pelajaran antropologi sekolah menengah
atas (SMA) dan madrasah aliyah (MA), sebagaimana
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 233/253
tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini,
memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam
proses pembelajaran di SMA/MA.
Pasal 2
Perubahan atas buku teks pelajaran sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1wajib mendapat persetujuan dari Badan Standar NasionalPendidikan (BSNP).
Pasal 3
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2007MENTERI PENDIDIKAN
NASIONAL
TTD
BAMBANG SUDIBYO
Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan OrganisasiDepartemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan RancanganPeraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum I.
Muslikh, S.H.
NIP.131479478SALINAN
PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2007
TENTANG
STANDAR PROSES UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 234/253
DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang :bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan
Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional tentang Standar Proses Untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;
Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) ;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
dan Tatakerja Kementerian Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004
mengenai pembentukan Kabinet IndonesiaBersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P
Tahun 2007;
MEMUTUSKAN:
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 235/253
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TENTANG STANDAR PROSES UNTUK SATUAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Pasal 1
(1) Standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan me-
nengah mencakup perencanaan proses pembelajaran,
pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pem-
belajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.
(2) Standar Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ter-
cantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November
2007
MENTERI PENDIDIKAN
NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO
Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional,Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,
Muslikh, S.H.
NIP 131479478
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 236/253
SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 41 TAHUN 2007
TANGGAL 23 NOVEMBER 2007
STANDAR PROSES UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
I. PENDAHULUAN
Dalam rangka pembaharuan sistem pendidikan
nasional telah ditetapkan visi, misi dan strategi
pembangunan pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional
adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial
yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua
warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang
berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan
zaman yang selalu berubah.
Terkait dengan visi tersebut telah ditetapkan
serangkaian prinsip penyelenggaraan pendidikan untuk
dijadikan landasan dalam pelaksanaan reformasi pendidikan.
Salah satu prinsip tersebut adalah pendidikan
diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan
pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang
hayat. Dalam proses tersebut diperlukan guru yang
memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan
mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik.
Implikasi dari prinsip ini adalah pergeseran paradigma proses
pendidikan, yaitu dari paradigma pengajaran ke paradigma
pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta
didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkunganbelajar. Proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan,
dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien.
Mengingat kebhinekaan budaya, keragaman latar
belakang dan karakteristik peserta didik, serta tuntutan untuk
menghasilkan lulusan yang bermutu, proses pembelajaran
untuk setiap mata pelajaran harus fleksibel, bervariasi, dan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 237/253
memenuhi standar. Proses pembelajaran pada setiap satuan
pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik
untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup
bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan
bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta
didik.
Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19
tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan salah satu
standar yang harus dikembangkan adalah standar proses.
Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang
berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan
pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar
proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada sa-
tuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses ini
berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada
jalur formal, balk pada sistem paket maupun pada sistem kredit
semester.
Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajar-
an, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pem-
belajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk ter-
laksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
II. PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN
Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus
dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat
identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi
dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuanpembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembela-
jaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan
sumber belajar.
A.Silabus
Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat
identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, materi
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 238/253
pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian
kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan
Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta
panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP). Dalam pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat
dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok
dalam sebuah sekolah/ madrasah atau beberapa sekolah,
kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Pusat
Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan. Pengembangan
silabus disusun di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang
bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD dan SMP,
dan divas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan
untuk SMA dan SMK, serta departemen yang menangani urusan
pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.
B.Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan
belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru
pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara
lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi
peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang
yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai
dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis
peserta didik.
RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam
satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP
untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan
di satuan pendidikan.Komponen RPP adalah
1. Identitas mata pelajaran
Identitas mata pelajaran, meliputi: satuan pendidikan,kelas,
semester, program/program keahlian, mata pelajaran atau
tema pelajaran, jumlah pertemuan.
2. Standar kompetensi
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 239/253
Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan
minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan
pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan
dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu
mata pelajaran.
3. Kompetensi dasar
Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang
harus dikuasai peserta didik•dalam mata pelajaran ter-
tentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi
dalam suatu pelajaran.
4. Indikator pencapaian kompetensi
Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur
dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian
kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian
mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi
dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional
yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup
pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
5. Tujuan pembelajaran
Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil
belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai
dengan kompetensi dasar.
6. Materi ajar
Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur
yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai
dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.
7. Alokasi waktu
Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk
pencapaian KD dan beban belajar.8. Metode pembelajaran
Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau
seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan
metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 240/253
kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap
indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap
mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran tematik
digunakan untuk peserta didik kelas 1 sampai kelas 3 SD/M
I.
9. Kegiatan pembelajaran
a. Pendahuluan
Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu
pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk
membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian
peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses
pembelajaran.
b. Inti
Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk
mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,
memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,
kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat,
minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta
didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan
sistemik melalui proses.eksplorasi, elaborasi, dan
konfirmasi.
c. Penutup
Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan
dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan
refleksi, umpan balik, dan tindaklanjut.
10. Penilaian hasil belajarProsedur dan instrumen penilaian proses dan hasil
belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi
dan mengacu kepada Standar Penilaian.
11. Sumber belajar
Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar
kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar,
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 241/253
kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kom-
petensi.
C. Prinsip-prinsip Penyusunan RPP
1. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik
RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin,
kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi
belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya
belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar
belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta
didik.
2. Mendorong partisipasi aktif peserta didik
Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada
peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas,
inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar.
3. Mengembangkan budaya membaca dan menulis
Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan
kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan
berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.
4. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut
RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik
positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.
5. Keterkaitan dan keterpaduan
RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan
keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan
pernlielajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian,
dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman
belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan
pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran,
lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.6. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi
RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan
teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi,
sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.
III. PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 242/253
A.Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran
1. Rombongan belajar
Jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar
adalah:
a. SD/MI : 28 peserta didik
b. SMP/MTs : 32 peserta didik
c. SMA/MA : 32 peserta did 1k
d. SMK/MAK : 32 peserta didik
2. Beban kerja minimal guru
a. beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu
merencanakan pembelajaran, melaksanakan pem-
belajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan
melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas
tambahan;
b. beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada huruf a di
atas adalah se kurang-kurang nya 24 (dua puluh empat)
jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
3. Buku teks pelajaran
a. buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh se-
kolah/madrasah dipilih melalui rapat guru dengan
pertimbangan komite sekolah/madrasah dari bukubuku
teks pelajaran yang ditetapkan oleh Menteri;
b. rasio buku teks pelajaran untuk peserta didik adalah 1 : 1
per mata pelajaran;
c. selain buku teks pelajaran, guru menggunakan buku
panduan guru, buku pengayaan, buku referensi dan
sumber belajar lainnya;
d. guru membiasakan peserta didik menggunakan buku-
buku dan sumber belajar lain yang ada di perpustakaansekolah/madrasah.
4. Pengelolaan kelas
a. guru mengatur tempat duduk sesuai dengan ka-
rakteristik peserta didik dan mata pelajaran,
sertaaktivitas pembelajaran yang akan dilakukan;
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 243/253
b. volume dan intonasi suara guru dalam proses
pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh
peserta didik;
c. tutur kata guru santun dan dapat dimengerti oleh peserta
didik;
d. guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan
dan kemampuan belajar peserta didik;
e. guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan,
keselamatan, dankeputusan pada peraturan dalam
menyelenggarakan proses pembelajaran;
f. guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap
respons dan hasil belajar peserta didik selama proses
pembelajaran berlangsung;
h. guru menghargai pendapat peserta didik;
i. guru memakai pakaian yang sopan, bersih, dan rapi;
j. pada tiap awal semester, guru menyampaikan silabus
mata pelajaran
yang diampunya; dan
k . guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran
sesuai dengan waktu
yang dijadwalkan.
B.Pelaksanaan Pembelajaran
Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari
RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan
pendahuluan, ::ayiatan inti dan kegiatan penutup.
1. Kegiatan Pendahuluan
Dalam kegiatan pendahuluan, guru:
a. menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk
mengikuti proses pembelajaran;b. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan
pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan
dipelajari;
c. menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar
yang akan dicapai;
d. menyampaikan cakupan materi dan penjelasanuraian
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 244/253
kegiatan sesuai silabus.
2. Kegiatan Inti
Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran
untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif,
inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta
didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang
yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian
sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta
psikologis peserta didik.
Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan
dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang
dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.
a. Eksplorasi
Dalam kegiatan eksplorasi, guru:
1) melibatkan peserta didik mencari informasi yang
luas dan dalam tentang topik/tema materi yang akan
dipelajari dengan menerapkan prinsip alam
takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber;
2) menggunakan beragam pendekatan pembelajaran,
media pembelajaran, dan sumber belajar lain;
3) memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta
didik serta antara peserta didik dengan guru,
lingkungan, dan sumber belajar lainnya;
4) melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap
kegiatan pembelajaran; dan
5) memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan
di laboratorium, studio, atau lapangan.
b. Elaborasi
Dalarn kegiatan elaborasi, guru:1) membiasakan peserta didik membaca dan me-
nulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu
yang bermakna;
2) memfasilitasi peserta didik melalui pemberian
tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan
gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis;
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 245/253
3) memberi kesempatan untuk berpikir, menga-
nalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa
rasa takut;
4) memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran
kooperatif can kolaboratif;
5) memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara
sehat untuk meningkatkan prestasi belajar;
6) rnenfasilitasi peserta didik membuat laporan
eksplorasi yang dilakukan balk lisan maupun tertulis,
secara individual maupun kelompok;
7) memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan r
iasi; kerja individual maupun kelompok;
8) memfasilitasi peserta didik melakukan pameran,
turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan;
9) memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan
yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya
diri peserta didik.
c. Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi, guru:
1) memberikan umpan balik positif dan penguatan
dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupunhadiah
terhadap keberhasilan peserta didik,
2) memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi
dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber,
3) memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi
untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah
dilakukan,
4) memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh
pengalaman yang bermakna dalam mencapaikompetensi dasar:
a) berfungsi sebagai narasumber dan
fasilitator dalam menjawab pertanyaan peserta
didik yang menghadapi kesulitan, dengan
menggunakan bahasa yang baku dan benar;
b) membantu menyelesaikan masalah;
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 246/253
c) memberi acuan agar peserta didik
dapatmelakukan pengecekan hasil eksplorasi;
d) memberi informasi untuk bereksplorasi
Iebih jauh;
e) memberikan motivasi kepada peserta
didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif.
3. Kegiatan Penutup
Dalam kegiatan penutup, guru:
a. bersama-sama dengan peserta didik dan/atau
sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran;
b. melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan
yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram;
c. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil
pembelajaran;
d. merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk
pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan
konseling dan/atau memberikan tugas balk tugas individual
maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta
didik;
e. menyampaikan iencana pembelajaran pada pertemuan
berikutnya.
IV. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN
Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran
untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik,
serta digunakan sebagai hahan penyusunan laporan kemajuan
hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran.
Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik, dan ter-
program dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuktertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap,
penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk,
portofoiio, dan penilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran
menggunakan Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan
Penilaian Kelompok Mata Pelajaran.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 247/253
V. PENGAWASAN PROSES PEMBELAJARAN
A. . Pemantauan
1. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap
perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil
pembelajaran.
2. Pemantauan dilakukan dengan cara diskusi kelompok
terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara,
dan dokumentasi.
3. Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh kepala dan
pengawas satuan pendidikan.
B. Supervisi
1. Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap
perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pem-
belajaran.
2. Supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara
pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi.
3. Kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala dan pengawas
satuan pendidikan.
C. Evaluasi
1. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk me-
nentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan,
mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran,
pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil
pembelajaran.
2. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan de-
ngan cara:
a. membandingkan proses pembelajaran yang
dilaksanakan guru dengan standar proses,
b. mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaransesuai dengan kompetensi guru.
3. Evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada ke-
seluruhan kinerja guru dalam proses pembelajaran.
D.Pelaporan
Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses
pembelajaran dilaporkan kepada pemangku kepentingan.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 248/253
E. Tindak lanjut
1. Penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang
telah memenuhi standar.
2. Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang
belum memenuhi standar.
3. Guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan/pe-
nataran Iebih lanjut.
MENTERI PENDIDIKAN
NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO
Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum I,
Muslikh, S.H
NIP. 131479478
GLOSARIUM
Afektif : Berkaitan dengan sikap, perasaan dan nilai.
Alam takambang jadi guru
: Menjadikan alam dalam lingkungan sekitarsebagai sumber belajar, tempat berguru.
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 249/253
beban kerja guru : 1. Sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka
dalam satu minggu, mencakup kegiatan
pokok merencana kan pembelajaran,
melaksanakan pembelajaran, menilai hasil
pembelajaran, membimbing dan melatih
peserta didik, serta melaksanakan tugastambahan (UU No. 14Tahun 2005 Pasal 35
ayat 1 dan 2).
2. Beban maksimal dalam
mengorganisasikan proses belajar dan
pembelajaran yang bermutu : SD/MI/SDLBBelajar : Perubahan yang relatif permanen dalam
kapasitas pribadiseseorang sebagai akibat
pengolahan atas pengalaman yang
diperolehnya dan praktik yang dilakukannya.
belajar aktif : Keg iatan mengolah pengalaman dan atau
praktik dengan cara mendengar, membaca,
menulis,mendiskusikan, merefleksi
belajar mandiri : Kegiatan alas prakarsa sendiri dalam
menginternalisasi pengetahuan, sikap dan
keterampilan, tanpa tergantung atau
Budaya
membacamenulis
: Semua kegiatan yang berkenaan dengan
kemampuan berbahasa (mendengarkan,berbicara, membaca, dan menulis). Proses
penulisan dilakukan dengan keterlibatan
peserta didik dengan tahapan kegiatan: pra
penulisan,buram 1, revisi, buram 2,
pengecekan tanda baca, dan terakhir publikasi
di mana peserta didik
Daya saing : Kemampuan untuk menunjukkan hasil lebih
baik, lebih cepat atau Iebih bermakna.
Indicator kompetensi : Bukti yang menunjukkan telah dikuasainya
klasikal : Cara mengelola kegiatan belajar dengan
didik dalam suatu kelas, yang memungkinkan
belajar bersama, berkelompok dan
kognitif : Berkaitan dengan atau meliputi proses
menguasai pengetahuan dan pemahaman
konseptual. Periksa taksonomi tujuan
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 250/253
kolaboratif : Kerjasama dalam pemecahan maalah dan
saian suatu tugas dimana tiap anggota
melaksanakan fungsi yang saling mengisi
kolokium : Suatu kegiatan akademik dimana seseorang
mempresentasikan apa yang telah
dipelajari kepada suatu kelompok ataukelas, dan menjawab pertanyaan mengenai
kompetensi : 1. Seperangkat tindakan cerdas, penuh
tanggung jawab yang dimiliki seseorang
sebagai syarat untuk dianggap mampu
oleh masyarakat dalam melak-sanakan
tugas tugas di bidang pekerjaan
tertentu.
Kompetensi dasar
(KD)
: Kemampuan minimal yang diperlukan untuk
melaksanakan tugas atau pekerjaan
kooperatif : Kegiatan yang dilakukan dalam kelompok
demi
metakognisi : Kognisi yang lebih komprehensif, meliputi
pengetahuan strategik (mampu membuat
ringkasan, menyusun struktur
pengetahuan), pengetahuan tentang tugas
kognitif (mengetahui tuntutan kognitif
untuk berbagai keperluan), dan penge-
paradigma
pembelajaran
: Cara pandang dan berpikir yang mendasar.
(1) Proses interaksi peserta didik dengan
guru dan sumber belajar pada suatu
lingkungan belajar (UU Sisdiknas);
(2) Usaha sengaja, terarah dan bertujuan
oleh seseorang atau sekelompok orang
(terma suk guru dan penulis buku
pelajaran) agar orang lain (termasukpeserta didik), dapat memperoleh
Pembelajaran
berbasis
masalah
: Pengorganisasian proses belajar yang
dikaitkan dengan masalah konkret yang dapat
ditinjau dari berbagai disiplin keilmuan atau
mata pelajaran.
Misalnya rnasalah "bencana alam" yang
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 251/253
Pembelajaran
berbasis
proyek
: Pengorganisasian proses belajar yang dikait-
kan dengan suatu objek konkret yang dapat
ditinjau dari berbagai disiplin keilmuan
atau mata pelajaran. Misalnya objek
"sepeda" yang ditinjau dari pelajaran
Penilaian otentik : Usaha untuk mengukur atau memberikan
penghargaan atas kemampuan seseorang
yang benar-benar menggambarkan apa yang
dikuasairya. Penilaian ini dilakukan
dengan i berbagai cara seperti tes tertulis,
kolokium, portofolio, unjuk kerja, unjuk
portofolio : Suatu berkas karya yang disusun
berdasarkan sistematika tertentu, sebagai
prakarsa : Saya atau kemampuan seseorang ataulembaga untuk memulai sesuatu yang
berdampak positif terhadap diri dan
reflektif : Berkaitan dengan usaha untuk mengolah
atau mentransformasikan rangsangan dari
penginderaan dengan pengalaman,
pengetahuan, dan kepercayaan yang telah
sistematik : Usaha yang dilakukan secara berurutan
agar tujuan dapat dicapai dengan efektif sistemik Holistik: cara memandang segala sesuatu
sebagai bagian yang tidak terpisahkan
standar isi (SI) : Ruang lingkup mated dan tingkat
kompetensi yang dituangkan dalam kriteria
tentang kompetensi tamatan, kompetensi
bahan kajian, kompetensi mata pelajaran,
dan silabus pembelajaran yang harus
dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang
standar kompetensi
(SK)
: Ketentuan pokok untuk dijabarkan lebih
lanjut dalam serangkaian kemampuan
untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan
Standar kompetensi
lulusan (SKL)
: Ketentuan pokok untuk menunjukkan
kemampuan melaksanakan tugas atau
pekerjaan setelah mengikuti serangkaian
5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 252/253
strategi : Pendekatan menyeluruh yang berupa
pedoman umum dan kerangka kegiatan
untuk mencapai suatu tujuan dan
biasanya dijabarkan dari pandangan
sumber belajar : Segala sesuatu yang mengandung pesan,
baik yang sengaja dikembangkan atau yangdapat dimanfaatkan untuk memberikan
pengalaman dan atau praktik yang
memungkinkan terjadinya belajar. Sumber
belajar dapat berupa nara sumber, buku,
Taksonomi tujuan
belajar kognitif
: (1)Meliputi pengetahuan, pemahaman, apli-
kasi, analisis, sintesis dan evaluasi (Benjamin
Bloom dkk, 1956).
(2) Terdiri atas dua dimensi, yaitu dimensipengetahuan yang terdiri atas faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognisi,
dan dimensi proses kognitif yang
meliputi mengingat, memahami,tematik : Berkaitan dengan suatu tema yang berupa
subjek atau topik yang dijadikan pokok
pembahasan. Contoh: pembelajaran tematik
di kelas I SD dengan tema "Aku dan
Keluargaku". Tema tersebut dijadikan dasaruntuk berbagai mata pelajaran, termasuk