buku saku permendiknas

5/7/2018 Buku Saku Permendiknas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-permendiknas 1/253

KUMPULAN

PERATURAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2006 DAN 2007



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK NDONESIA

Menimbang : a. bahwa pembukaan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia tahun1945mengamanatkan Pemerintah Negara

Indonesia yang melindungi segenap bangsaIndonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia dan untuk memajukan kesejahteraanumum, mencerdaskan kehidupan bangsa, danikut melaksanakan ketertiban dunia yangberdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadidan keadilan sosial;

b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 mengamanatkan

Pemerintah mengusahakan danmenyelenggarakan satu sistem pendidikannasional yang meningkatkan keimanan da nketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sertaakhlak mulia dalam rangka mencerdaskankehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;

c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampumenjamin pemerataan kesempatan pendidikan,peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensimanajemen pendidikan untuk menghadapitantangan sesuai dengan tuntutan perubahankehidupan lokal, nasional, dan globalsehingga perlu dilakukan pembaharuanpendidikan secara terencana, terarah, danberkesinambungan;

d. bahwa Undang- undang Nomor 2 Tahun 1989



tentang Sistem Pendidikan Nasional tidakmemadai lagi dan perlu diganti serta perludisempurnakan agar sesuai dengan amanatperubahan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlumembentuk Undang-Undang tentangSistem Pendidikan Nasional.

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31,dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIADAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEMPENDIDIKAN NASIONAL.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agarpeserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinyauntuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,bangsa dan negara.

2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkanPancasila dan Undang- Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama,kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap



tuntutan perubahan zaman.3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen

pendidikan yang saling terkait secara terpadu untukmencapai tujuan pendidikan nasional.

4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaranyang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikantertentu.

5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yangmengabdikan diri dan diangkat untuk menunjangpenyelenggaraan pendidikan.

6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasisebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar,widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain

yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasidalam menyelenggarakan pendidikan.7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik

untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu prosespendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yangditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan pesertadidik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yangdikembangkan.

9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkanpada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuanpendidikan.

10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikanyang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenispendidikan.

11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yangterstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikandasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luarpendidikan formal yang dapat dilaksanakan secaraterstruktur dan berjenjang.

13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga danlingkungan.

14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaanyang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan



usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberianrangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhandan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memilikikesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

15. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta

didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannyamenggunakan berbagai sumber belajar melaluiteknologi komunikasi, informasi, dan media lain.

16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraanpendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya,aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudanpendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimaltentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara

Kesatuan Republik Indonesia.18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yangharus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung

jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta carayang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraankegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikantertentu.

20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didikdengan pendidik dan sumber belajar pada suatulingkungan belajar.

21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian,penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadapberbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang,dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawabanpenyelenggaraan pendidikan.

22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan programdalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telahditetapkan.

23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatuyang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikanyang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana,sarana, dan prasarana.

24. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yangberanggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli



pendidikan.25. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang

beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitassekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

26. Warga negara adalah warga negara Indonesia baik yang

tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiamaupun di luar wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia.

27. Masyarakat adalah kelompok warga negaraIndonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatiandan peranan dalam bidang pendidikan.

28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.29. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi,

pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.

30. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalambidang pendidikan nasional.

BAB IIDASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuandan membentuk watak serta peradaban bangsa yangbermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agarmenjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis sertabertanggung jawab.

BAB IIIPRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4(1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan

berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung



tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural,dan kemajemukan bangsa.

(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yangsistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

(3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses

pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yangberlangsung sepanjang hayat.(4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan,

membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitaspeserta didik dalam proses pembelajaran.

(5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkanbudaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenapwarga masyarakat.

(6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan

semua komponen masyarakat melalui peran serta dalampenyelenggaraan dan pengendalian mutu layananpendidikan.

BAB IVHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA,

ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

Bagian KesatuHak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 5(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk

memperoleh pendidikan yang bermutu.(2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional,

mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperolehpendidikan khusus.

(3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakangserta masyarakat adat yang terpencil berhak memperolehpendidikan layanan khusus.

(4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan danbakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

(5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatanmeningkatkan pendidikan sepanjang hayat.



Pasal 6(1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan

lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.(2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap

keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan

Bagian KeduaHak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7(1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan

pendidikan dan memperoleh informasi tentangperkembangan pendidikan anaknya.

(2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajibanmemberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian KetigaHak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 9Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber dayadalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian KeempatHak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 10Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan,membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraanpendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Pasal 11(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan



layanan dan kemudahan, serta menjaminterselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiapwarga negara tanpa diskriminasi.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamintersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi

setiap warga negara yang berusia tujuh sampai denganlima belas tahun.

BAB VPESERTA DIDIK

Pasal 12(1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan

agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidikyang seagama;b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan

bakat, minat, dan kemampuannya;c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang

orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang

orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan

pendidikan lain yang setara;f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengankecepatan belajar masing- masing dan tidakmenyimpang dari ketentuan batas waktu yangditetapkan.

(2) Setiap peserta didik berkewajiban:a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin

keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan,

kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajibantersebut sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

(3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik padasatuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia.

(4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didiksebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)



diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB VI JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian KesatuUmum

Pasal 13(1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal,

dan informal yang dapat\saling melengkapi danmemperkaya.

(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap

muka dan/atau melalui jarak jauh.

Pasal 14 Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar,pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pasal 15 Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan,akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Pasal 16 Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalambentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan olehPemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Bagian KeduaPendidikan Dasar

Pasal 17(1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang

melandasi jenjang pendidikan menengah.(2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan

madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat



serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasahtsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

(3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjutdengan peraturan pemerintah.

Bagian KetigaPendidikan Menengah

Pasal 18(1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan

pendidikan dasar.(2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah

umum dan pendidikan menengah kejuruan.

(3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas(SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan(SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuklain yang sederajat.

(4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebihlanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat

Pendidikan Tinggi

Pasal 19(1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah

pendidikan menengah yang mencakup program pendidikandiploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yangdiselenggarakan oleh pendidikan tinggi.

(2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Pasal 20(1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik,

sekolah tinggi, institut, atau universitas.(2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepadamasyarakat.

(3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan programakademik, profesi, dan/atau vokasi.



(4) Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebihlanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 21

(1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendiriandan dinyatakan berhak menyelenggarakan programpendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik,profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yangdiselenggarakannya.

(2) Perseorangan , organisasi, atau penyelenggarapendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarangmemberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

(3) Gelar akademik , profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh

lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhakmemberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.(4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan

perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dansingkatan yang diterima dari perguruan tinggi yangbersangkutan.

(5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhipersyaratan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi

yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupanpenyelenggaraan pendidikan.

(6) Gelar akademik, profesi, atau vokasi yangdikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidaksesuai dengan ketentuan ayat (1) atau penyelenggarapendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sah.

(7) Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasisebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut denganperaturan pemerintah.

Pasal 22Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memilikiprogram doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan(doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak



memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luarbiasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi,kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.

Pasal 23

(1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkatguru besar atau profesor sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

(2) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakanselama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagaipendidik di perguruan tinggi.

Pasal 24(1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan

ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlakukebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sertaotonomi keilmuan.

(2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelolasendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraanpendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepadamasyarakat.

(3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber danadari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan

berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.(4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggisebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 25(1) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan

untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.(2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan

untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasiterbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan danpencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaturlebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kelima



Pendidikan Nonformal

Pasal 26(1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga

masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang

berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkappendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikansepanjang hayat.

(2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkanpotensi peserta didik dengan penekanan padapenguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsionalserta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

(3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapanhidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan,

pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikankeaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja,pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yangditujukan untuk mengembangkan kemampuan pesertadidik.

(4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembagakursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusatkegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, sertasatuan pendidikan yang sejenis.

(5) Kursus dan pelatihandiselenggarakan

bagi masyarakatyang memerlukan beka l pengetahuan, keterampilan,kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri,

mengembangkan profesi, bekerja, usahamandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yanglebih tinggi.

(6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara denganhasil program pendidikan formal setelah melalui prosespenilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk olehPemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacupada standar nasional pendidikan.

(7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikannonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjutdengan peraturan pemerintah.

Bagian Keenam



Pendidikan Informal

Pasal 27(1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh

keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar

secara mandiri.(2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformalsetelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standarnasional pendidikan.

(3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informalsebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjutdengan peraturan pemerintah.

Bagian KetujuhPendidikan Anak Usia Dini

Pasal 28(1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang

pendidikan dasar.(2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui

jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.(3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal

berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), ataubentuk lain yang sederajat.(4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan

nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), tamanpenitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

(5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informalberbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yangdiselenggarakan oleh lingkungan.

(6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dinisebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturanpemerintah.



Bagian KedelapanPendidikan Kedinasan

Pasal 29(1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi

yang diselenggarakan oleh departemen atau lembagapemerintah nondepartemen.(2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan

dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasanbagi pegawai dan calon pegawai negeri suatudepartemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.

(3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalurpendidikan formal dan nonformal.

(4) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebihlanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian KesembilanPendidikan Keagamaan

Pasal 30(1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh

Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk

agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan pesertadidik menjadi anggota masyarakat yang memahami danmengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadiahli ilmu agama.

(3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

(4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah,pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lainyang sejenis.

(5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian KesepuluhPendidikan Jarak Jauh



Pasal 31(1) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada jalur, jenjang,

dan jenis pendidikan.(2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan

pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat

mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.(3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagaibentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh saranadan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjaminmutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), danayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian KesebelasPendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

Pasal 32(1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta

didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikutiproses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional,mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan danbakat istimewa.

(2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagipeserta didik di daerah terpencil atau terbelakang,masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalamibencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segiekonomi.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus danpendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturanpemerintah

BAB VIIBAHASA PENGANTAR

Pasal 33(1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi

bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa



pengantar dalam tahap awal pendidikan apabiladiperlukan dalam penyampaian pengetahuandan/atau keterampilan tertentu.

(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasapengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk

mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VIIIWAJIB BELAJAR

Pasal 34(1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti

program wajib belajar.(2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin

terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjangpendidikan dasar tanpa memungut biaya.(3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah,pemerintah daerah, dan masyarakat.

(4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksudpada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjutdengan peraturan pemerintah.

BAB IXSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 35(1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi,

proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, saranadan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaianpendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana danberkala.

(2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuanpengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, saranadan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

(3) Pengembangan standar nasional pendidikan sertapemantauan dan pelaporan pencapaiannya secaranasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi,penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan



sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat(3) diatur lebih lanjut dengan peraturan

pemerintah.

BAB X

KURIKULUM

Pasal 36(1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu

pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkantujuan pendidikan nasional.

(2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikandikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengansatuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

(3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikandalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesiadengan memperhatikan:a. peningkatan iman dan takwa;b. peningkatan akhlak mulia;c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta

didik;d. keragaman potensi daerah dan

lingkungan;

e.tuntutan pembangunan daerah dan nasional;

f. tuntutan dunia kerja;g. perkembangan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni;h. agama;i. dinamika perkembangan global; dan j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

(4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulumsebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 37(1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

a. pendidikan agama;b. pendidikan kewarganegaraan;c. bahasa;d. matematika;



e. ilmu pengetahuan alam;f. ilmu pengetahuan sosial;g. seni dan budaya;h. pendidikan jasmani dan olahraga;i. keterampilan/kejuruan; dan

j. muatan lokal.(2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:a. pendidikan agama;b. pendidikan kewarganegaraan; danc. bahasa.

(3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut denganperaturan pemerintah.

Pasal 38(1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasardan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengahdikembangkan sesuai dengan relevansinya olehsetiap kelompok atau satuan pendidikan dan komitesekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisidinas pendidikan atau kantor departemen agamakabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsiuntuk

pendidikan menengah.(3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruantinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standarnasional pendidikan untuk setiap program studi.

(4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikantinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yangbersangkutan dengan mengacu pada standarnasional pendidikan untuk setiap program studi.

BAB XIPENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 39(1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan

administrasi, pengelolaan, p engembangan,pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjangproses pendidikan pada satuan pendidikan.



(2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugasmerencanakan dan melaksanakan prosespembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukanpembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitiandan pengabdian kepad a masyarakat, terutama bagi

pendidik pada perguruan tinggi.

Pasal 40(1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yangpantas dan memadai;

b. penghargaan sesuai dengan tugas danprestasi kerja;

c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan

pengembangan kualitas;d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas danhak atas hasil kekayaan intelektual; dan

e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana,dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaranpelaksanaan tugas.

(2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna,

menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;

b. mempunyai komitmen secara profesional untukmeningkatkan mutu pendidikan; danc. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga,

profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yangdiberikan kepadanya.

Pasal 41(1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara

lintas daerah.(2) Pengangkatan , penempatan, dan penyebaran pendidik dan

tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yangmengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikanformal.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasisatuan pendidikan dengan pendidik dan tenagakependidikan yang diperlukan untuk menjaminterselenggaranya pendidikan yang bermutu.



(4) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikansebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 42

(1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dansertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar,sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuanuntuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjangpendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikanmenengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan olehperguruan tinggi yang terakreditasi.

(3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjutdengan peraturan pemerintah.

Pasal 43(1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga

kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakangpendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerjadalam bidang pendidikan.

(2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggiyang memiliki program

pengadaan tenaga kependidikanyang terakreditasi.(3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan

sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturanpemerintah.

Pasal 44(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan

mengembangkan tenaga kependidikan pada satuanpendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah danpemerintah daerah.

(2) Penyelenggara pendidikan oleh masyaraka tberkewajiban membina dan mengembangkan tenagakependidikan pada satuan pendidikan yangdiselenggarakannya.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu



pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikanpada satuan pendidikan formal yang diselenggarakanoleh masyarakat.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 45(1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal

menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhikeperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhandan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual,sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

(2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana

pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut denganperaturan pemerintah.

BAB XIII

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 46(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab

bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, danmasyarakat.

(2) Pemerintah dan pemerintah daera h bertanggung jawabmenyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diaturdalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

(3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaanpendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.



Bagian KeduaSumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 47(1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan

prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakatmengerahkan sumber daya yang ada sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaturlebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 48(1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada

prinsip keadilan, efisiensi , transparansi, dan akuntabilitaspublik.

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjutdengan peraturan pemerintah.

Bagian KeempatPengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 49(1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan

kedinasan dialokasikan minimal 20% dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektorpendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD).

(2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintahdialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN).

(3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerahuntuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibahsesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.



(4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintahdaerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikansebagaiman a dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),

dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturanpemerintah.

BAB XIVPENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian KesatuUmum

Pasal 50(1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakantanggung jawab menteri.

(2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standarnasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikannasional.

(3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerahmenyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuanpendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk

dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.(4) Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas

penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenagakependidikan, dan penyediaan fasilitaspenyelenggaraan pendidikan lintas daerahkabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar danmenengah.

(5) Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasardan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yangberbasis keunggulan lokal.

(6) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memilikiotonomi dalam mengelolapendidikan di lembaganya.

(7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat(5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan



pemerintah.

Pasal 51(1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini,

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah

dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimaldengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.(2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan

berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu,dan evaluasi yang transparan.

(3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaturlebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 52(1) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan olehPemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikannonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturlebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian KeduaBadan Hukum Pendidikan

Pasal 53(1) Penyelenggara dan/ atau satuan pendidikan formal yang

didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentukbadan hukum pendidikan.

(2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud padaayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikankepada peserta didik.

(3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud padaayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secaramandiri untuk memajukan satuan pendidikan.

(4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur denganundang-undang tersendiri.

BAB XVPERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN



Bagian KesatuUmum

Pasal 54(1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi

peran serta perseorangan, kelompok, keluarga,organisasi profesi, pengusaha, dan organisasikemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalianmutu pelayanan pendidikan.

(2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber,pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

(3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjutdengan peraturan pemerintah.

Bagian KeduaPendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 55(1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan

berbasis masyarakat pada pendidikan formal dannonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan

sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.(2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakatmengembangkan dan melaksanakan kurikulum danevaluasi pendidikan, serta manajemen danpendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasismasyarakat dapat bersumber dari penyelenggara,masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan/atausumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

(4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapatmemperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumberdaya lain secara adil dan merata dari Pemerintahdan/atau pemerintah daerah.

(5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan



pemerintah.

Bagian KetigaDewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 56(1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayananpendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan,dan evaluasi program pendidikan melalui dewanpendidikan dan komite sekolah/madrasah.

(2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentukdan berperan dalam peningkatan mutu pelayananpendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dandukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta

pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi,dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubunganhirarkis.

(3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri,dibentuk dan berperan dalampeningkatan mutu pelayanan dengan memberikanpertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana danprasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkatsatuan pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dankomite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut denganperaturan pemerintah.

BAB XVIEVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian KesatuEvaluasi

Pasal 57(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu

pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitaspenyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yangberkepentingan.



(2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, danprogram pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuksemua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 58(1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidikuntuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasilbelajar peserta didik secara berkesinambungan.

(2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan programpendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secaraberkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untukmenilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Pasal 59(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasiterhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenispendidikan.

(2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapatmembentuk lembaga yang mandiri untuk melakukanevaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

(3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan

pemerintah.

Bagian KeduaAkreditasi

Pasal 60(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan

program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikanformal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenispendidikan.

(2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikandilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiriyang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

(3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifatterbuka.

(4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut



dengan peraturan pemerintah.

Bagian KetigaSertifikasi

Pasal 61(1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.(2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan

terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yangdiselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

(3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggarapendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didikdan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap

kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelahlulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuanpendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

(4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjutdengan peraturan pemerintah.

BAB XVIIPENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 62(1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang

didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah ataupemerintah daerah.

(2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isipendidikan, jumlah dan kualifikasipendidik dan tenagakependidikan, sarana dan prasarana pendidikan,pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi,serta manajemen dan proses pendidikan.

(3) Pemerintah atau pemerintah daerah memberi ataumencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikansebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.



Pasal 63Satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakanoleh Perwakilan Republik Indonesia di negara lainmenggunakan ketentuan undang-undang ini.

BAB XVIIIPENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 64Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilannegara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakanketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutanatas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 65(1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang

diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikandi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikandasar dan menengah wajib memberikan pendidikanagama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warganegara Indonesia.

(3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja samadengan lembaga pendidikan di wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia dengan mengikutsertakan tenagapendidik dan pengelola warga negara Indonesia.

(4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistempendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asingsebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), ayat(3),dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturanpemerintah.



BAB XIXPENGAWASAN

Pasal 66(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan

komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan ataspenyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitaspublik.

(3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturanpemerintah.

BAB XXKETENTUAN PIDANA

Pasal 67(1) Perseorangan, organisasi , atau penyelenggara pendidikan

yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar

akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidanadengan pidana penjara paling lama sepuluh tahundan/atau pidana denda paling b anyakRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutupberdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasidipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahundan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).

(3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan gurubesar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1)dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluhtahun dan/atau pidana denda paling banyakRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidakmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalamPasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara



paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda palingbanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 68(1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah,

sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atauvokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhipersyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lamalima tahun dan/atau pidana denda paling banyakRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikatkompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasiyang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidakmemenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara

paling lama lima tahun dan/atau pidana denda palingbanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).(3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak

sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dariperguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidanapenjara paling lama dua tahun dan/atau pidana dendapaling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan

sebutan guru besar yang tidaksesuai dengan Pasal 23

ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidanapenjara paling lama lima tahun dan/atau pidana dendapaling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69(1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat

kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasiyang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara palinglama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyakRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hakmenggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensisebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3)yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara palinglama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyakRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



Pasal 70Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untukmendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti

merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara palinglama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyakRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 71Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izinPemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara palinglama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB XXIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72Penyelenggaraan pendidikan yang pada saat undang-undang ini diundangkan belum berbentuk badan hukumpendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tetap

berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yangmengatur badan hukum pendidikan.

Pasal 73Pemerintah atau pemerintah daerah wajib memberikan izinpaling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan formalyang telah berjalan pada saat undang-undang inidiundangkan belum memiliki izin.

Pasal 74Semua peraturan perundang-undangan yang merupakanperaturan pelaksanaan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1989tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)yang ada pada saat diundangkannya undang-undang inimasih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belumdiganti berdasarkan undang-undang ini.



BAB XXIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 75Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukanuntuk melaksanakan undang undang ini harus diselesaikanpaling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunyaundang-undang ini.

Pasal 76Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan

dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem PendidikanNasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan undang-undang inidengan penempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.

Disahkan di Jakartapada tanggal 8 Juli 2003

Presiden Republik Indonesia,

Megawati SoekarnoputriDiundangkan di Jakartapada tanggal 8 Juli 2003Sekretaris Negara Republik Indonesia,

Bambang Kesowo

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI



No.4301PENDIDIKAN.Sistem Pendidikan Nasional. Warga Negara.Masyarakat. Pemerintah.Pemerintah Daerah. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003Nomor 78)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 19 TAHUN 2005

TENTANGSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuanPasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat

(3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), danPasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional,perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentangStandar Nasional Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor78 Tambahan Lembaran Negara Nomor4301);

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STANDARNASIONAL PENDIDIKAN

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:1. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang

sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NegaraKesatuan Republik Indonesia.

2. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstrukturdan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar,pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

3. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luarpendidikan formal yang dapat dilaksanakan secaraterstruktur dan berjenjang.

4. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasikemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan,dan keterampilan.

5. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkatkompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentangkompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian,

kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yangharus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenispendidikan tertentu.

6. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yangberkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satusatuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensilulusan.

7. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteriapendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental,serta pendidikan dalam jabatan.

8. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasionalpendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimaltentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempatberibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja,tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, sertasumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjangproses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi



informasi dan komunikasi.9. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan

yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, danpengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuanpendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar

tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraanpendidikan.10. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur

komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikanyang berlaku selama satu tahun.

11. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasionalpendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur,dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

12. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari

dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayaikegiatan operasi satuan pendidikan agar dapatberlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standarnasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturanmengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta carayang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraankegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuanpendidikan

tertentu.14. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yangditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini untukdijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkatsatuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuanpendidikan.

15. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulumoperasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.

16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yangberusaha mengembangkan potensi diri melalui prosespembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenispendidikan tertentu.

17. Penilaian adalah proses pengumpulan danpengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasilbelajar peserta didik.

18. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian,



penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadapberbagai komponen pendidikan pada setiap jalur,

jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentukpertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

19. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur

pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutandalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuandan perbaikan hasil belajar peserta didik .

20. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukurpencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuanprestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuanpendidikan.

21. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakanprogram dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria

yang telah ditetapkan.22. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnyadisebut BSNP adalah badan mandiri dan independenyang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan,dan mengevaluasi standar nasional pendidikan;

23. Departemen adalah departemen yang bertanggung jawab dibidang pendidikan;

24. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnyadisebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Departemen

yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untukmembantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi,bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepadasatuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikannonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutusatuan pendidikan untuk mencapai standar nasionalpendidikan;

25. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yangselanjutnya disebut BAN- S/M adalah badan evaluasimandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atausatuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah

jalur formal dengan mengacu pada Standar NasionalPendidikan.

26. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal yangselanjutnya disebut BAN-PNF adalah badan evaluasimandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atausatuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan



mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.27. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang

selanjutnya disebut BAN-PT adalah badan evaluasi mandiriyang menetapkan kelayakan program dan/atau satuanpendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan

mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.28. Menteri adalah menteri yang menangani urusanpemerintahan di bidang pendidikan.

BAB IILINGKUP, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:

a. standar isi;b. standar proses;c. standar kompetensi lulusan;d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;e. standar sarana dan prasarana;f. standar pengelolaan;g. standar pembiayaan;danh. standar penilaian pendidikan.

(2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikansesuai dengan StandarNasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dansertifikasi.

(3) Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secaraterencana, terarah, danberkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahankehidupan lokal, nasional, danglobal.

Pasal 3Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasardalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasanpendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasionalyang bermutu.

Pasal 4Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu



pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupanbangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yangbermartabat.

BAB III

STANDAR ISI

Bagian KesatuUmum

Pasal 5(1). Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat

kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

(2). Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuatkerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar,kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalenderpendidikan/akademik.

Bagian KeduaKerangka Dasar dan Struktur Kurikulum

Pasal 6(1) Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dankhusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengahterdiri atas:a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan

kepribadian;c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan

teknologi;d. kelompok mata pelajaran estetika;e. kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan

kesehatan.(2) Kurikulum untuk jenis pendidikan keagamaan formal terdiri

atas kelompok mata pelajaran yang ditentukan berdasarkantujuan pendidikan keagamaan.

(3) Satuan pendidikan nonformal dalam bentuk kursus danlembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis



kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidupdan keterampilan.

(4) Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secaraholistik sehingga pembelajaran masing-masingkelompok mata pelajaran mempeng aruhi pemahaman

dan/atau penghayatan peserta didik.(5) Semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalammenentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikanpada pendidikan dasar dan menengah.

(6) Kurikulum dan silabus SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuklain yang sederajat menekankan pentingnya kemampuandan kegemaran membaca dan menulis, kecakapanberhitung, serta kemampuan berkomunikasi.

Pasal 7(1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia padaSD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B,SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yangsederajat dilaksanakan melalui muatan dan/ataukegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmupengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olah raga,dan kesehatan.

(2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan

kepribadian pada SD/MI/SDLB/ Paket A,SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C,SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakanmelalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlakmulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya,dan pendidikan jasmani.

(3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologipada SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajatdilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa,matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuansosial, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal yangrelevan.

(4) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan danteknologi pada SMP/MTs/ SMPLB/Paket B, atau bentuk lainyang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/ataukegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan



alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan,dan/atau teknologi informasi dan komunikasi, sertamuatan lokal yang relevan.

(5) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologipada SMA/MA/ SMALB/Paket C, atau bentuk lain yang

sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/ataukegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuanalam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan,teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokalyang relevan.

(6) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologipada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajatdilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa,matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu

pengetahuan sosial, keterampilan, kejuruan, teknologiinformasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.(7) Kelompok mata pelajaran estetika pada

SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/ SMPLB/Paket B,SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/ MAK, atau bentuk lain yangsederajat dilaksanakan melalui muatan dan/ataukegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, danmuatan lokal yang relevan.

(8) Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan

pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B,SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yangsederajat dilaksanakan melalui muatan dan/ataukegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikankesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yangrelevan.

Pasal 8(1) Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan

pendidikan dituangkan dalam kompetensi pada setiaptingkat dan/atau semester sesuai dengan StandarNasional Pendidikan.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar.

(3) Ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan olehBSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.



Pasal 9(1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi

dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutanuntuk setiap program studi.

(2) Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuatmata kuliah pendidikan agama, pendidikankewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi program Sarjanadan Diploma wajib memuat mata kuliah yang bermuatankepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah Statistika,dan/atau Matematika.

(4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kedalaman

muatan kurikulum pendidikan tinggi diatur oleh perguruantinggi masing-masing.

Bagian KetigaBeban Belajar

Pasal 10(1) Beban belajar untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB,

SMA/MA/SMLB,SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajatmenggunakan jam pembelajaran setiap

minggu setiapsemester dengan sistem tatap muka, penugasanterstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur,sesuai kebutuhan dan ciri khas masing- masing.

(2) MI/MTs/MA atau bentuk lain yang sederajat dapatmenambahkan beban belajar sebagaimana dimaksud padaayat (1) untuk kelompok mata pelajaran agama danakhlak mulia serta kelompok mata pelajarankewarganegaraan dan kepribadian sesuai dengankebutuhan dan ciri khasnya.

(3) Ketentuan mengenai beban belajar, jam pembelajaran,waktu efektif tatap muka, dan persentase beban belajarsetiap kelompok matapelajaran ditetapkan denganPeraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Pasal 11(1) Beban belajar untuk SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain



yang sederajat dapat dinyatakan dalam satuan kreditsemester (SKS).

(2) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuklain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategoristandar dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester.

(3) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuklain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategorimandiri dinyatakan dalam satuan kredit semester.

(4) Beban belajar minimal dan maksimal bagi satuanpendidikan yang menerapkan sistem SKS ditetapkandengan Peraturan Menteri berdasarkan usul dari BSNP.

Pasal 12(1) Beban belajar pada pendidikan kesetaraan disampaikan

dalam bentuk tatap muka, praktek keterampilan, dankegiatan mandiri yang terstruktur sesuai dengankebutuhan.

(2) Beban belajar efektif per tahun sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditentukan dengan Peraturan Menteriberdasarkan usulan BSNP.

Pasal 13(1) Kurikulum untuk SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang

sederajat, SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yangsederajat, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat

dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup.(2) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial,kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional.

(3) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan (2) dapat merupakan bagian dari pendidikankelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia,pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dankepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmupengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaranpendidikan estetika, atau kelompok mata pelajaranpendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.

(4) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud padaayat (1), (2), dan (3) dapat diperoleh peserta didik darisatuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan



pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

Pasal 14(1) Kurikulum untuk SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain

yang sederajat dan kurikulum untuk SMA/MA/SMALB

atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkanpendidikan berbasis keunggulan lokal.(2) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan bagian daripendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlakmulia, pendidikan kelompok mata pelajarankewarganegaraan dan kepribadian, pendidikankelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan danteknologi, pendidikan kelompok mata pelajaran estetika,

atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.(3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diperoleh pesertadidik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau darisatuan pendidikan nonformal yang sudah memperolehakreditasi.

Pasal 15

(1) BebanSKS minimal dan maksimal program pendidikan

pada pendidikan tinggi irumuskan oleh BSNP dan ditetapkandengan Peraturan Menteri.

(2) Beban SKS efektif program pendidikan padapendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruantinggi.

Bagian KeempatKurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Pasal 16(1) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan

jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman padapanduan yang disusun oleh BSNP.

(2) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisisekurang-kurangnya :a. Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan



untuk SD/MI/ SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB,dan SMK/MAK pada jalurpendidikan formal kategori standar;

b. Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikanuntuk SD/MI/ SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB,

dan SMK/MAK pada jalur pendidikan formal kategorimandiri;(3) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan

jenjang pendidikan dasar dan menengah keagamaanberpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.

(4) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisisekurang-kurangnya model-model kurikulum satuanpendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar danmenengah.

(5) Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) sekurang-kurangnya meliputi model kurikulum tingkat satuanpendidikan apabila menggunakan sistem paket danmodel kurikulum tingkat satuan pendidikan apabilamenggunakan sistem kredit semester.

Pasal 17(1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB,

SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuklain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuanpendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosialbudaya masyarakat setempat, dan peserta didik.

(2) Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dankomite madrasah, mengembangkan kurikulumtingkat satuan pendidikan dan silabusnyaberdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standarkompetensi lulusan, di bawah supervisi dinaskabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidangpendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemenyang menangani urusan pemerintahan di bidang agamauntuk MI, MTs, MA, dan MAK.

(3) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya untukprogram paket A, B, dan C ditetapkan oleh dinaskabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidangpendidikan berdasarkan kerangka dasar kurikulum



sesuai dengan peraturan pemerintah ini dan standarkompetensi lulusan.

(4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiapprogram studi di perguruan tinggi dikembangkan danditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi

dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan.

Bagian KelimaKalender Pendidikan/Akademik

Pasal 18(1) Kalender pendidikan/kalender akademik mencakup

permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktupembelajaran efektif, dan hari libur.

(2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberbentuk jeda tengah semester selama-lamanya satuminggu dan jeda antar semester.

(3) Kalender pendidikan/akademik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) untuk setiap satuan pendidikan diatur lebihlanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB IVSTANDAR PROSES

Pasal 19(1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif,menyenangkan, menantang, memotivasi pesertadidik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikanruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dankemandirian sesuai dengan bakat, minat, danperkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikanketeladanan.

(3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaanproses pembelajaran, pelaksanaan prosespembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, danpengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananyaproses pembelajaran yang efektif dan efisien.



Pasal 20Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus danrencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode

pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

Pasal 21(1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (3) harus memperhatikan jumlahmaksimal peserta didik per kelas dan beban mengajarmaksimal per pendidik, rasio maksimal buku tekspelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlahpeserta didik setiap pendidik.

(2) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan denganmengembangkan budaya membaca dan menulis.

Pasal 22(1) Penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (3) pada jenjang pendidikan dasardan menengah menggunakan berbagai teknik penilaiansesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.

(2) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, danpenugasan perseorangan atau kelompok.(3) Untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran

ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjangpendidikan dasar dan menengah, teknik penilaianobservasi secara individual sekurang-kurangnyadilaksanakan satu kali dalam satu semester.

Pasal 23Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi,evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjutyang diperlukan.

Pasal 24Standar perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaanproses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan



pengawasan proses pembelajaran dikembangkan oleh BSNPdan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB VSTANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pasal 25(1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai

pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan pesertadidik dari satuan pendidikan.

(2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh matapelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliahatau kelompok mata kuliah.

(3) Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasamenekankan pada kemampuan membaca dan menulisyang sesuai dengan jenjang pendidikan.

(4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Pasal 26(1) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan

dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan,pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, sertaketerampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikanlebih lanjut.

(2) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikanmenengah umum bertujuan untuk meningkatkankecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, sertaketerampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikanlebih lanjut.

(3) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikanmenengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkankecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia,serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikutipendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

(4) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikantinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didikmenjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia,



memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dansikap untuk menemukan, mengembangkan, sertamenerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaatbagi kemanusiaan.

Pasal 27(1) Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar danmenengah dan pendidikan nonformal dikembangkan olehBSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(2) Standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkanoleh masing-masing perguruan tinggi.

BAB VISTANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian KesatuPendidik

Pasal 28(1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan

kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmanidan rohani, serta memiliki kemampuan untukmewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harusdipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan denganijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuaiketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjangpendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usiadini meliputi:a. Kompetensi pedagogik;b. Kompetensi kepribadian;c. Kompetensi profesional; dand. Kompetensi sosial.

(4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikatkeahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapimemiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukandapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati ujikelayakan dan kesetaraan.



(5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agenpembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP danditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 29(1) Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki:a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat

(D-IV) atau sarjana (S1)b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang

pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, ataupsikologi; dan

c. sertifikat profesi guru untuk PAUD(2) Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat

memiliki:a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat(D-IV) atau sarjana (S1)

b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikanSD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan

c. sertifikat profesi guru untuk SD/MI(3) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat

memiliki:a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma

empat (D-IV) atau sarjana (S1)b. latar belakang pendidikan tinggi dengan programpendidikan yang sesuaidengan mata pelajaran yang diajarkan; dan

c. sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs(4) Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat

memiliki:a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat

(D-IV) atau sarjana (S1)b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program

pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yangdiajarkan; dan

c. sertifikat profesi guru untuk SMA/MA(5) Pendidik pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang

sederajat memiliki:a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat

(D-IV) atau sarjana (S1) latar belakang pendidikan tinggi



dengan program pendidikan khusus atau sarjana yangsesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan

b. sertifikat profesi guru untuk SDLB/SMPLB/SMALB.(6) Pendidik pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat

memiliki:

a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diplomaempat(D-IV) atau sarjana (S1)b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program

pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yangdiajarkan; dan

c. sertifikat profesi guru untuk SMK/MAK.

Pasal 30

(1) Pendidik pada TK/RA sekurang-kurangnya terdiri atasguru kelas yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

(2) Pendidik pada SD/MI sekurang-kurangnya terdiri atas gurukelas dan guru mata pelajaran yang penugasannyaditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuaidengan keperluan.

(3) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)sekurang-kurangnya mencakup guru kelompok mata

pelajaran agama dan akhlak mulia serta guru kelompokmata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dankesehatan.

(4) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajatdan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atasguru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan olehmasing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

(5) Pendidik pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajatterdiri atas guru mata pelajaran dan instruktur bidangkejuruan yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

(6) Pendidik pada SDLB, SMPLB, dan SMALB terdiri atas gurumata pelajaran dan pembimbing yang penugasannyaditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikansesuai dengan keperluan.

(7) Pendidik pada satuan pendidikan Paket A, Paket B danPaket C terdiri atas tutor penanggungjawab kelas, tutor



penanggungjawab mata pelajaran, dan nara sumberteknis yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

(8) Pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan keterampilanterdiri atas pengajar, pembimbing, pelatih atau instruktur,

dan penguji.

Pasal 31(1) Pendidik pada pendidikan tinggi memiliki kualifikasi

pendidikan minimum:a. lulusan diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) untuk

program diploma;b. lulusan program magister (S2) untuk program sarjana

(S1); dan

c. lulusan program doktor (S3) untuk program magister (S2)dan program doktor (S3).(2) Selain kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksudkan

pada ayat (1) butir a, pendidik pada program vokasiharus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengantingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yangdihasilkan oleh perguruan tinggi.

(3) Selain kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksudkanpada ayat (1) butir b, pendidik pada program profesi

harus memiliki sertifikat kompetensi setelah sarjanasesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yangdiajarkan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.

Pasal 32(1) Pendidik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia

memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuaidengan jenjang kewenangan mengajar sebagaimanadiatur dalam Pasal 28 sampai dengan pasal 31.

(2) Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28sampai dengan Pasal 31 menteri yang menanganiurusan pemerintahan di bidang agama dapatmemberikan kriteria tambahan.

Pasal 33(1) Pendidik di lembaga kursus dan lembaga pelatihan

keterampilan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi



minimum yang dipersyaratkan.

(2) Kualifikasi dan kompetensi minimum sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP danditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 34Rasio pendidik terhadap peserta didik ditetapkan dalamPeraturan Menteri berdasarkan usulan dari BSNP.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 35

(1) Tenaga kependidikan pada:a. TK/RA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala TK/RA dan tenagakebersihan TK/RA.

b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenagaadministrasi, tenaga perpustakaan, dan tenagakebersihan sekolah/madrasah.

c. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan

SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah,tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenagalaboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.

d. SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenagaadministrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium,dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.

e. SDLB, SMPLB, dan SMALB atau bentuk lain yangsederajat sekurang -kurangnya terdiri atas kepalasekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan,tenaga laboratorium, tenaga kebersihan sekolah,teknisi umber belajar, psikolog, pekerja sosial, dan terapis.

f. Paket A, Paket B dan Paket C sekurang-kurangnyaterdiri atas pengelola kelompok belajar, tenagaadministrasi, dan tenaga perpustakaan.

g. lembaga kursus dan lembaga pelatihan keterampilan



sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola ataupenyelenggara, teknisi, sumber belajar,pustakawan, dan laboran.

(2) Standar untuk setiap jenis tenaga kependidikansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh

BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 36(1) Tenaga Kependidikan pada pendidikan tinggi harus

memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sesuaidengan bidang tugasnya.

(2) Kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP danditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 37(1) Tenaga kependidikan di lembaga kursus dan pelatihan

harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yangdipersyaratkan.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang standar tenagakependidikan pada lembaga kursus dan pelatihandikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan denganPeraturan Menteri.

Pasal 38(1) Kriteria untuk menjadi kepala TK/RA meliputi:

a. Berstatus sebagai guru TK/RA;b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai

agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3(tiga) tahun di TK/RA; dan

d. Memiliki kemampuan kepimpinanan dan kewirausahaandi bidang pendidikan.

(2) Kriteria untuk menjadi kepala SD/MI meliputi:a. Berstatus sebagai guru SD/MI;b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai

agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5



(lima) tahun di SD/MI; dand. Memiliki kemampuan kepimpinanan dan kewirausahaan

di bidang pendidikan.(3) Kriteria untuk menjadi kepala SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK

meliputi:

a. Berstatus sebagai guru SMP/MTS/SMA/MA/SMK/MAK;b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaiagen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5(lima) tahun di SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK; dan

d. Memiliki kemampuan kepimpinanan dan kewirausahaandi bidang pendidikan.

(4) Kriteria untuk menjadi kepala SDLB/SMPLB/SMALB meliputi:

a. Berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan khusus;b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaiagen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5(lima) tahun di satuan pendidikan khusus; dan

d. Memiliki kemampuan kepimpinanan, pengelolaan, dankewirausahaan di bidang pendidikan khusus.

(5) Kriteria kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNPdan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 39(1) Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh

pengawas satuanpendidikan.

(2) Kriteria minimal untuk menjadi pengawas satuan pendidikanmeliputi:a. Berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan)

tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat)tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengansatuan pendidikan yang diawasi;

b. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagaipengawas satuan pendidikan;

c. lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan.(3) Kriteria pengawas suatu satuan pendidikan sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan olehBSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 40(1) Pengawasan pada pendidikan nonformal dilakukan oleh

penilik satuan pendidikan.(2) Kriteria minimal untuk menjadi penilik adalah:a. Berstatus sebagai pamong belajar/pamong atau jabatan

sejenis di lingkungan pendidikan luar sekolah dan pemudasekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau, pernah menjadipengawas satuan pendidikan formal;

b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaiagen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

c. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai penilik;dand. lulus seleksi sebagai penilik.

(3) Kriteria penilik suatu satuan pendidikan sebagaimanadimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan olehBSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 41(1) Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan

inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yangmempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaranbagi peserta didik dengan kebutuhan khusus.

(2) Kriteria penyelenggaraan pembelajaran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP danditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB VIISTANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pasal 42(1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang

meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan,buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, sertaperlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang prosespembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

(2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang



meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuanpendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruangperpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja,ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa,tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain,

tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukanuntuk menunjang proses pembelajaran yang teratur danberkelanjutan.

Pasal 43(1) Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu

pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa,laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lainpada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang

berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.(2) Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatanper peserta didik.

(3) Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan.

(4) Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaandinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku tekspelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di

perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.(5) Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan bukuteks pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan denganPeraturan Menteri.

(6) Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuanpendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajarterhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajardan karakteristik satuan pendidikan.

Pasal 44(1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2)

untuk bangunan satuan pendidikan, lahan praktek,lahan untuk prasarana penunjang, dan lahanpertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatulingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.

(2) Standar lahan satuan pendidikan dinyatakan dalam rasioluas lahan per peserta didik.



(3) Standar letak lahan satuan pendidikanmempertimbangkan letak lahan satuan pendidikan didalam klaster satuan pendidikan sejenis dan sejenjang,serta letak lahan satuan pendidikan di dalam klastersatuan pendidikan yang menjadi pengumpan masukan

peserta didik.(4) Standar letak lahan satuan pendidikanmempertimbangkan jarak tempuh maksimal yang harusdilalui oleh peserta didik untuk menjangkau satuanpendidikan tersebut.

(5) Standar letak lahan satuan pendidikanmempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dankesehatan lingkungan.

Pasal 45(1) Standar rasio luas ruang kelas per peserta didikdirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan PeraturanMenteri.

(2) Standar rasio luas bangunan per peserta didik dirumuskanoleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(3) Standar kualitas bangunan minimal pada satuanpendidikan dasar dan menengah adalah kelas B.

(4) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan

tinggi adalah kelas A.(5) Pada daerah rawan gempa bumi atau tanahnya labil,bangunan satuan pendidikan harus memenuhi ketentuanstandar bangunan tahan gempa.

(6) Standar kualitas bangunan satuan pendidikan sebagaimanadimaksud pada ayat (3), (4), dan(5) mengacu padaketetapan menteri yang menangani urusan pemerintahandi bidang pekerjaan umum.

Pasal 46(1) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik,

pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yangmemerlukan layanan khusus wajib menyediakan akses kesarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhanmereka.

(2) Kriteria penyediaan akses sarana dan prasarana



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan olehBSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 47(1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai denganPasal 46 menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yangbersangkutan.

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan secara berkala dan berkesinambungan denganmemperhatikan masa pakai.

(3) Pengaturan tentang masa pakai sebagaimana dimaksudpada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 48Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalamPasal 42 sampai 47 dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkandengan Peraturan Menteri.

BAB VIIISTANDAR PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan

Pasal 49(1) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan

dasar dan menengah menerapkan manajemenberbasis sekolah yang ditunjukkan dengankemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, danakuntabilitas

(2) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikantinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalambatas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan danmendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik,operasional, personalia, keuangan, dan area fungsionalkepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masingperguruan tinggi.



Pasal 50(1) Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang

kepala satuan sebagai penanggung jawab pengelolaanpendidikan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan pendidikanSMP/MTs/ SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dibantuminimal oleh satu orang wakil kepala satuan pendidikan.

(3) Pada satuan pendidikan SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, ataubentuk lain yang sederajat kepala satuan pendidikandalam melaksanakan tugasnya dibantu minimal oleh tigawakil kepala satuan pendidikan yang masing-masingsecara berturut-turut membidangi akademik, sarana danprasarana, serta kesiswaan.

Pasal 51(1) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan

menengah di bidang akademik dilakukan oleh rapatDewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala satuanpendidikan.

(2) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar danmenengah di bidang non-akademik dilakukan oleh komitesekolah/madrasah yang dihadiri oleh kepala satuan

pendidikan.(3) Rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasahdilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakatyang berorientasi pada peningkatan mutu satuanpendidikan.

Pasal 52(1) Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang

mengatur tentang:a. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;b. Kalender pendidikan/akademik, yang menunjukkan

seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selamasatu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan,dan mingguan;

c. Struktur organisasi satuan pendidikan;d. Pembagian tugas di antara pendidik;e. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;



f. Peraturan akademik;g. Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi

tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan pesertadidik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana danprasarana;

h. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalamlingkungan satuan pendidikan dan hubungan antarawarga satuan pendidikan dengan masyarakat;

i. Biaya operasional satuan pendidikan.(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, b, d,

e, f, dan h diputuskan oleh rapat dewan pendidik danditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.

(3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c dan idiputuskan oleh komite sekolah/madrasah dan ditetapkan

oleh kepala satuan pendidikan.(4) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir gditetapkan oleh kepala satuan pendidikan setelahmempertimbangkan masukan dari rapat dewan pendidik dankomite sekolah/madrasah.

(5) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir editetapkan oleh pimpinan satuan pendidikan.

(6) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untukpendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruan

tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53(1) Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana

kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci darirencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yangmeliputi masa 4 (empat) tahun.

(2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal

pembelajaran, ulangan,ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur;

b. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikanuntuk tahun ajaran berikutnya;

c. mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan padasemester gasal, semester genap, dan semester pendekbila ada;



d. penugasan pendidik pada mata pelajaran atau matakuliah dan kegiatan lainnya;

e. buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masingmata pelajaran;

f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana pembelajaran;g. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahanhabis pakai;

h. program peningkatan mutu pendidik dan tenagakependidikan yang meliputisekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, danpenyelenggara program;

i. jadwal rapat Dewan Pendidik, rapat konsultasi satuanpendidikan dengan

orang tua/wali peserta didik, dan rapat satuanpendidikan dengan komitesekolah/madrasah, untuk jenjang pendidikan dasar danmenengah;

j. jadwal rapat Dewan Dosen dan rapat SenatAkademik untuk jenjang pendidikan tinggi;

k. rencana anggaran pendapatan dan belanja satuanpendidikan untuk masa kerja satu tahun;

l. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja

satuan pendidikan untuk satu tahun terakhir.(3) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, rencanakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harusdisetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikanpertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah.

(4) Untuk jenjang pendidikan tinggi, rencana kerja sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui olehlembaga berwenang sebagaimana diatur olehmasing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuanperundang-undangan yangberlaku.

Pasal 54(1) Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara

mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.(2) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang

pendidikan dasar dan menengah yang tidak sesuai



dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal52 harus mendapat persetujuan dari rapatdewan pendidik dan komite sekolah/madrasah

(3) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan tinggi yang tidak sesuai dengan

rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal52 harus mendapat persetujuan dari lembaga berwenangsebagaimana diatur oleh masing-masing perguruantinggi sesuai ketentuan perundang -undangan yangberlaku.

(4) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjangpendidikan dasar dan menengah dipertanggungjawabkanoleh kepala satuan pendidikan kepada rapat dewanpendidik dan komite sekolah/madrasah.

(5) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjangpendidikan tinggi dipertanggungjawabkan oleh kepalasatuan pendidikan kepada lembaga berwenangsebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggisesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan,supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil

pengawasan.

Pasal 56Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuanpendidikan dan komite sekolah/madrasah atau bentuklain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yangberkepentingan secara teratur dan berkesinambunganuntuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuanpendidikan.

Pasal 57Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademikdilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawasatau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan.

Pasal 58(1) Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga



kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, dan pengawasatau penilik satuan pendidikan.

(2) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, laporanoleh pendidik ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan

dan orang tua/wali peserta didik, berisi hasil evaluasi danpenilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dandilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.

(3) Laporan oleh tenaga kependidikan ditujukan kepadapimpinan satuan pendidikan, berisi pelaksanaan teknisdari tugas masing-masing dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.

(4) Untuk pendidikan dasar dan menengah, laporan olehpimpinan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditujukan kepada komitesekolah/madrasah dan pihak-pihak lain yangberkepentingan, yang berisi hasil evaluasi dan dilakukansekurang-kurangnya setiap akhir semester.

(5) Untuk pendidikan dasar, menengah, dan non formal laporanoleh pengawas atau penilik satuan pendidikan ditujukankepada Bupati/Walikota melalui Dinas Kabupaten/Kotayang bertanggungjawab di bidang pendidikan dansatuan pendidikan yang bersangkutan.

(6) Untuk pendidikan dasar dan menengah keagamaan,laporan oleh pengawas satuan pendidikan ditujukankepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dansatuan pendidikan yang bersangkutan.

(7) Untuk jenjang pendidikan tinggi, laporan oleh kepalasatuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditujukan kepada Menteri, berisi hasil evaluasi dandilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.

(8) Setiap pihak yang menerima laporan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) wajibmenindak lanjuti laporan tersebut untukmeningkatkan mutu satuan pendidikan, termasukmemberikan sanksi atas pelanggaran yang ditemukannya.

Bagian KeduaStandar Pengelolaan Oleh Pemerintah Daerah



Pasal 59(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan

bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:a. wajib belajar;b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang

pendidikan menengah;c. penuntasan pemberantasan buta aksara;d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupunmasyarakat;

e. peningkatan status guru sebagai profesi;f. akreditasi pendidikan;g. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan

masyarakat; dan

h. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidangpendidikan.(2) Realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disetujui dan dipertanggungjawabkan olehGubernur atau Bupati/Walikota sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian KetigaStandar Pengelolaan Oleh Pemerintah

Pasal 60Pemerintah menyusun rencana kerja tahunan bidangpendidikan dengan memprioritaskan program:a. wajib belajar;b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang

pendidikan menengah dan tinggi;c. penuntasan pemberantasan buta aksara;d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang

diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;e. peningkatan status guru sebagai profesi;f. peningkatan mutu dosen;g. standarisasi pendidikan;h. akreditasi pendidikan;i. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal,

nasional, dan global; j. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang



pendidikan; dank. Penjaminan mutu pendidikan nasional.

Pasal 61(1) Pemerintah bersama-sama pemerintah daerah

menyelenggarakan sekurang- kurangnya satu satuanpendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjangpendidikan menengah untuk dikembangkan menjadisatuan pendidikan bertaraf internasional.

(2) Menteri menyelenggarakan sekurang-kurangnya satusatuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi untukdikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

BAB IXSTANDAR PEMBIAYAAN

Pasal 62(1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya

operasi, dan biaya personal.(2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan

prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, danmodal kerja tetap.(3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan olehpeserta didik untuk bisa mengikuti prosespembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

(4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi:a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala

tunjangan yang melekat pada gaji,b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, danc. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air,

jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana danprasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak,asuransi, dan lain sebagainya.

(5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkandengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.



BAB XSTANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

Bagian KesatuUmum

Pasal 63(1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan

menengah terdiri atas:a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; danc. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

(2) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiriatas:

a. penilaian hasil belajar oleh pendidik; danb. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.(3) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur olehmasing-masing perguruan tinggi sesuai peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Bagian KeduaPenilaian Hasil Belajar oleh Pendidik

Pasal 64(1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 63 ayat 1 butir a dilakukan secaraberkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan,dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian,ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, danulangan kenaikan kelas.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakanuntuk:a. menilai pencapaian kompetensi peserta didik;b. bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; danc. memperbaiki proses pembelajaran.

(3) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agamadan akhlak mulia serta kelompok mata pelajarankewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui:a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan



sikap untuk menilai perkembangan afeksi dankepribadian peserta didik; serta

b. ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukuraspek kognitif peserta didik.

(4) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu

pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan,penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengankarakteristik materi yang dinilai

(5) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetikadilakukan melalui pengamatan terhadap perubahanperilaku dan sikap untuk menilai perkembanganafeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik.

(6) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan dilakukan melalui:

a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dansikap untuk menilai perkembangan psikomotorik danafeksi peserta didik; dan

b. ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspekkognitif peserta didik.

(7) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah BSNPmenerbitkan panduan penilaian untuk:a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan

kepribadian;c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan danteknologi;

d. kelompok mata pelajaran estetika; dane. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan

kesehatan.

Bagian KetigaPenilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan

Pasal 65

(1) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikansebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir bbertujuan menilai pencapaian standar kompetensilulusan untuk semua mata pelajaran.

(2) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat(1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata



pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok matapelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompokmata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran

jasmani, olah raga, dan kesehatan merupakan penilaianakhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan

pendidikan.(3) Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2)mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik olehpendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

(4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat(1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmupengetahuan dan teknologi dilakukan melalui ujiansekolah/madrasah untuk menentukan kelulusanpeserta didik dari satuan pendidikan.

(5) Untuk dapat mengikuti ujian sekolah/madrasahsebagaimana dimaksud pada ayat (4), peserta didik harusmendapatkan nilai yang sama atau lebih besar dari nilaibatas ambang kompetensi yang dirumuskan oleh BSNP,pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlakmulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraandan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika,serta kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dankesehatan.

(6) Ketentuanmengenai penilaian akhir dan ujian

sekolah/madrasah diatur lebih lanjut dengan PeraturanMenteri berdasarkan usulan BSNP.

Bagian KeempatPenilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah

Pasal 66(1) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilaipencapaian kompetensi lulusan secara nasional padamata pelajaran tertentu dalam kelompok matapelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalambentuk ujian nasional.

(2) Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, danakuntabel.

(3) Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan



sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.

Pasal 67(1) Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan

ujian nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan

pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengahdan jalur nonformal kesetaraan.(2) Dalam penyelenggaraan ujian nasional BSNP bekerja

sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah,Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dansatuan pendidikan.

(3) Ketentuan mengenai ujian nasional diatur lebih lanjutdengan Peraturan Menteri.

Pasal 68Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbanganuntuk:a. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;c. penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau

satuan pendidikan;d. pembinaan dan pemberian bantuan

kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk

meningkatkan mutu pendidikan.

Pasal 69(1) Setiap peserta didik jalur formal pendidikan dasar dan

menengah dan pendidikan jalur nonformal kesetaraanberhak mengikuti ujian nasional dan berhakmengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus darisatuan pendidikan.

(2) Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib mengikuti satu kali ujian nasional tanpa dipungutbiaya.

(3) Peserta didik pendidikan informal dapat mengikutiujian nasional setelah memenuhi syarat yang ditetapkanoleh BSNP.

(4) Peserta ujian nasional memperoleh surat keterangan hasilujian nasional yang diterbitkan oleh satuan pendidikanpenyelenggara Ujian Nasional.



Pasal 70(1) Pada jenjang SD/MI/SDLB, atau bentuk lain yang

sederajat, Ujian Nasional mencakup mata pelajaranBahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu

Pengetahuan Alam (IPA).(2) Pada program paket A, Ujian Nasional mencakup matapelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IlmuPengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) danPendidikan Kewarganegaraan.

(3) Pada jenjang SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yangsederajat, Ujian Nasional mencakup pelajaran BahasaIndonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IlmuPengetahuan Alam (IPA).

(4) Pada program paket B, Ujian Nasional mencakup matapelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), IlmuPengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan.

(5) Pada SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat,Ujian Nasional mencakup mata pelajaran BahasaIndonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaranyang menjadi ciri khas program pendidikan.

(6) Pada program paket C, Ujian Nasional mencakup mata

pelajaran BahasaIndonesia, Bahasa Inggris, Matematika,

dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas programpendidikan.

(7) Pada jenjang SMK/MAK atau bentuk lain yangsederajat, Ujian Nasional mencakup pelajaran BahasaIndonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajarankejuruan yang menjadi ciri khas program pendidikan.

Pasal 71Kriteria kelulusan ujian nasional dikembangkan oleh BSNP danditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Bagian KelimaKelulusan

Pasal 72(1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada



pendidikan dasar dan menengah setelah:a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir

untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaranagama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran

kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok matapelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani,olah raga, dan kesehatan ;

c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompokmata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

d. lulus Ujian Nasional.(2) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan

ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutansesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP dan

ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB XIBADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

(BSNP)

Pasal 73(1) Dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan

pencapaian standar nasional pendidikan, dengan Peraturan

Pemerintah ini dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan(BSNP).

(2) BSNP berkedudukan di ibu kota wilayah Negara RepublikIndonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawabkepada Menteri.

(3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BSNP bersifatmandiri dan profesional.

Pasal 74(1) Keanggotaan BSNP berjumlah gasal, paling sedikit 11

(sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.(2) Anggota BSNP terdiri atas ahli-ahli di bidang psikometri,

evaluasi pendidikan, kurikulum, dan manajemenpendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman, dankomitmen untuk peningkatan mutu pendidikan.

(3) Keanggotaan BSNP diangkat dan diberhentikan oleh Menteri



untuk masa bakti 4 (empat) tahun.

Pasal 75(1) BSNP dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris

yang dipilih oleh dan dari anggota atas dasar suara

terbanyak.(2) Untuk membantu kelancaran tugasnya BSNP didukung olehsebuah sekretariat yang secara ex-officio diketuai olehpejabat Departemen yang ditunjuk oleh Menteri.

(3) BSNP menunjuk tim ahli yang bersifat ad-hoc sesuaikebutuhan.

Pasal 76(1) BSNP bertugas membantu Menteri dalam

mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standarnasional pendidikan.(2) Standar yang dikembangkan oleh BSNP berlaku efektif dan

mengikat semua satuan pendidikan secara nasional setelahditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1), BSNP berwenang:a. mengembangkan Standar Nasional Pendidikan;b. menyelenggarakan ujian nasional;

c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah danpemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalianmutu pendidikan.

d. merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikanpada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 77Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 76 ayat (3), BSNP didukung dan berkoordinasi denganDepartemen dan departemen yang menangani urusanpemerintahan di bidang agama, dan dinas yang menanganipendidikan di provinsi/ kabupaten/kota.

BAB XIIEVALUASI

Pasal 78



Evaluasi pendidikan meliputi:a. evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh satuan

pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraanpendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

b. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah;

c. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah Provinsid. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah DaerahKabupaten/Kota; dan

e. evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentukmasyarakat atau organisasi profesi untuk menilaipencapaian Standar Nasional Pendidikan;

Pasal 79(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir a

dilakukan oleh satuan pendidikan pada setiap akhirsemester.(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya meliputi:a. tingkat kehadiran peserta didik, pendidik, dan tenaga

kependidikan;b. pelaksanaan kurikulum tingkat satuan

pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler;c. hasil belajar peserta didik;dan

d. realisasi anggaran;(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkankepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pasal 80(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir b

dilakukan oleh Menteri terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikantinggi secara berkala.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir bdilakukan oleh menteri yang menangani urusanpemerintahan di bidang agama terhadap pengelola,satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikankeagamaan secara berkala.

Pasal 81Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir c



dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenispendidikan, pada pendidikan dasar danmenengah, serta pendidikan nonformal termasuk pendidikananak usia dini, secaraberkala.

Pasal 82Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir ddilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenispendidikan, pada pendidikan dasar danmenengah serta pendidikan nonformal termasuk pendidikananak usia dini, secaraberkala.

Pasal 83(1) Evaluasi terhadap pengelola sebagaimana dimaksuddalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 82 dilakukansekurang-kurangnya setahun sekali.

(2) Evaluasi terhadap pengelola sebagaimana dimaksud padaayat (1) mencakup sekurang-kurangnya:a. Tingkat relevansi pendidikan terhadap visi, misi,

tujuan, dan paradigma pendidikan nasional;b. Tingkat relevansi satuan, jalur, jenjang, dan jenis

pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat akansumberdaya manusia yang bermutu dan kompetitif;c. Tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh

satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;d. Tingkat efisiensi dan produktivitas satuan, jalur, jenjang,

dan jenis pendidikan;e. Tingkat daya saing satuan, jalur, jenjang, dan jenis

pendidikan pada tingkat daerah, nasional, regional, danglobal.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)dilaporkan kepada Menteri.

(4) Atas dasar evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sampai dengan (3), Menteri melakukan evaluasikomprehensif untuk menilai:a. Tingkat relevansi pendidikan nasional terhadap

visi, misi, tujuan, dan paradigma pendidikan nasional;b. Tingkat relevansi pendidikan nasional terhadap



kebutuhan masyarakat akan sumberdaya manusia yangbermutu dan berdayasaing;

c. Tingkat mutu dan daya saing pendidikan nasional;d. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan;e. Tingkat pemerataan akses masyarakat ke pelayanan

pendidikan; danf. Tingkat efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitaspendidikan nasional.

Pasal 84(1) Evaluasi dapat dilakukan oleh lembaga evaluasi

mandiri yang dibentuk masyarakat.(2) Evaluasi sebagai dimaksud pada ayat (1) secara

berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukanuntuk menentukan pencapaian standar nasionalpendidikan oleh peserta didik, program, dan/atau satuanpendidikan.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)dilakukan secara mandiri, independen, obyektif, danprofesional.

(5) Metode dan hasil evaluasi yang dilakukan olehlembaga evaluasi mandiri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diumumkan kepada publik dan dilaporkan keBSNP.

Pasal 85(1) Untuk mengukur dan menilai pencapaian standar

nasional pendidikan oleh peserta didik, programdan/atau satuan pendidikan, masyarakat dapatmembentuk lembaga evaluasi mandiri.

(2) Kelompok masyarakat yang dapat membentuk lembagamandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahkelompok masyarakat yang memiliki kompetensi untukmelakukan evaluasi secara profesional, independen danmandiri.

(3) Pembentukan lembaga mandiri sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.

BAB XIII



AKREDITASI

Pasal 86(1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan

satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program

dan/atau satuan pendidikan.(2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yangdiberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukanakreditasi.

(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secaraobyektif, adil, transparan, dan komprehensif denganmenggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu

kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 87(1) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 86 ayat (1) dilaksanakan oleh:a. BAN-S/M terhadap program dan/atau satuan

pendidikan penddikan jalu r formal pada jenjangpendidikan dasar dan menengah;

b. BAN-PT terhadap program dan/atau satuan pendidikan

jenjang pendidikan tinggi; danc. BAN-PNF terhadap progam dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.

(2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasiprovinsi yang dibentuk oleh Gubernur.

(3) Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badanakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifatmandiri.

(5) Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diatur labih lanjut denganPeraturan Menteri.

Pasal 88(1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal



86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapatpengakuan dari Menteri.

(2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratansekurang-kurangnya:

a. berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidangevaluasi pendidikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandirisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur denganPeraturan Menteri.

BAB XIVSERTIFIKASI

Pasal 89(1) Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan

dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.(2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan

oleh satuan pendidikan dasar dan menengah serta satuanpendidikan tinggi, sebagai tanda bahwa peserta didik yangbersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.

(3) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Ijazah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnyaberisi:a. Identitas peserta didik;b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan

telah lulus dari penilaian akhir satuan pendidikanbeserta daftar nilai mata pelajaran yangditempuhnya;

c. Pernyataan tentang status kelulusan peserta didik dariUjian Nasional beserta daftar nilai mata pelajaran yangdiujikan; dan

d. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutantelah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus darisatuan pendidikan.

(4) Pada jenjang pendidikan tinggi ijazah sebagaimanadimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi:a. Identitas peserta didik;b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan



telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus darisatuan pendidikan.

(5) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasiatau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh

organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tandabahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus ujikompetensi.

(6) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)sekurang-kurangnya berisi:a. Identitas peserta didik;b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah

lulus uji kompetensi untuk semua mata pelajaran ataumata kuliah keahlian yang dipersyaratkan dengan nilai

yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku;c. Daftar semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlianyang telah ditempuh uji kompetensinya oleh pesertadidik, beserta nilai akhirnya.

Pasal 90(1) Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh

sertifikat kompetensi yang setara dengan sertifikatkompetensi dari pendidikan formal setelah lulus ujikompetensi yang diselenggarakan oleh satuanpendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasimandiri/profesi sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh ijazahyang setara dengan ijazah dari pendidikan dasar danmenengah jalur formal setelah lulus uji kompetensi danujian nasional yang diselenggarakan oleh satuanpendidikan yang terakreditasi sesuai ketentuan yangberlaku.

BAB XVPENJAMINAN MUTU

Pasal 91(1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal

wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.(2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampauiStandar Nasional Pendidikan.

(3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, danterencana dalam suatu program penjaminan mutu yang

memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Pasal 92(1) Menteri mensupervisi dan membantu satuan

perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu.(2) Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang

agama mensupervisi dan membantu satuan pendidikankeagamaan melakukan penjaminan mutu.

(3) Pemerintah Provinsi mensupervisi dan membantu

satuan pendidikan yang berada di bawahkewenangannya untuk meyelenggarakan ataumengatur penyelenggaraannya dalam melakukanpenjaminan mutu.

(4) Pemerintah Kabupaten/Kota mensupervisi dan membantusatuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannyauntuk meyelenggarakan atau mengaturpenyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.

(5) BAN-S/M, BAN-PNF, dan BAN-PT memberikan rekomendasi

penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atausatuan pendidikan yang diakreditasi, dan kepadaPemerintah dan Pemerintah Daerah.

(6) LPMP mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melakukanupaya penjaminan mutu pendidikan.

(7) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksudpada ayat (6), LPMP bekerja sama dengan PemerintahDaerah dan Perguruan tinggi.

(8) Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutusatuan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalurpendidikan.

Pasal 93(1) Penyelenggaraan satuan pendidikan yang tidak

mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan ini dapatmemperoleh pengakuan dari Pemerintah atas dasar



rekomendasi dari BSNP.(2) Rekomendasi dari BSNP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) didasarkan pada penilaian khusus.(3) Pengakuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB XVIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini:a. Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS), BadanAkreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), PanitiaNasional Penilaian Buku Pelajaran (PNPBP) masih tetapmenjalankan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya badanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

b. Satuan pendidikan wajib menyesuaikan diri denganketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 7 (tujuh)tahun.

c. Standarkualifikasi

pendidik sebagaimana dimaksud dalamPasal 29 berlaku efektif sepenuhnya 15 (lima belas) tahunsejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.

d. Ujian nasional untuk peserta didik SD/MI/SDLB mulaidilaksanakan 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya PeraturanPemerintah ini.

e. Penyelenggaraan ujian nasional dilaksanakan olehPemerintah sebelum BSNP menjalankan tugas danwewenangnya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 95Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan standarnasional pendidikan pada saat berlakunya Peraturan Pemerintahini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dan belum diganti berdasarkan PeraturanPemerintah ini.



BAB XVIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 96Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan

Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan paling lambat 2(dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintahini.

Pasal 97Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkanpengundangan Peraturan

Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam LembaranNegara RepublikIndonesia.

Ditetapkan di JakartaPada Tanggal 16 Mei 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di JakartaPada Tanggal 16 Mei 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA

ttd

HAMID AWALUDIN



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR41

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RIKepala Biro Tata Usaha

Ttd

Sugiri, SH

SALINAN

PERATURAN


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2006

TENTANG

STANDAR ISI

UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH




MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan

Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat

(4), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional tentang Standar Isi untuk Satuan

Pendidikan Dasar dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara


3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tatakerja Kementrian Negara

Republik Indonesia sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun

2005;

4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004

mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia

Bersatu sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Keputusan PresidenNomor 20/P Tahun 2005;

Memperhatikan :Surat Ketua Badan Standar Nasional

Pendidikan Nomor

0141/BSNP/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 dan

Nomor 0212/BSNP/V/2006 tanggal 2 Mei;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TENTANG STANDAR ISI UNTUK SATUAN

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

Pasal 1

(1) Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

yang selanjutnya disebut Standar Isi mencakup lingkup

materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk

mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan

jenis pendidikan tertentu.

(2) Standar Isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Mei 2006

MENTERI PENDIDIKAN

NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONALNOMOR 22 TAHUN 2006 TANGGAL 23 MEI 2006

STANDAR ISI

BAB I



PENDAHULUAN

Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalamrangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untukmengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusiayang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, danmenjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung

jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintahmenyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasionalsebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataankesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi sertaefisiensi manajemen pendidikan. Pemerataan kesempatanpendidikan diwujudkan dalam program wajib belajar 9 tahun.Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkankualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olahhati,olahpikir, olahrasa dan olahraga agar memiliki daya saing

dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansipendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yangsesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumberdaya alam Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemenpendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasissekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secaraterencana, terarah, dan berkesinambungan.

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlahperaturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. PeraturanPemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusundan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu:standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan,standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan



prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, danstandar penilaian pendidikan.

Dalam dokumen ini dibahas standar isi sebagaimana dimaksudoleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yang secara

keseluruhan mencakup:1. kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakanpedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuanpendidikan,2. beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikandasar dan menengah,3. kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akandikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkanpanduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak

terpisahkan dari standar isi, dan4. kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikanpada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar danmenengah.

Standar Isi dikembangkan oleh Badan Standar NasionalPendidikan (BSNP) yang dibentuk berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 2005.



BAB IIKERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM

A. Kerangka Dasar Kurikulum1. Kelompok Mata Pelajaran

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (1)menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan

umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikandasar dan menengah terdiri atas:a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dankepribadian;c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan

teknologi;d. kelompok mata pelajaran estetika;e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan

kesehatan.Cakupan setiap kelompok mata pelajaran disajikan pada

Tabel 1. Tabel 1. Cakupan Kelompok Mata Pelajaran

No KelompokMata

Pelajaran

Cakupan

1. Agama dan Kelompok mata pelajaran agama dan



No KelompokMata

Pelajaran

Cakupan

Akhlak Mulia akhlak mulia dimaksudkan untukmembentuk peserta didik menjadi

manusia yang beriman dan bertakwakepada Tuhan Yang Maha Esa sertaberakhlak mulia. Akhlak muliamencakup etika, budi pekerti, ataumoral sebagai perwujudan daripendidikan agama.

2. Kewarganegaraan danKepribadian

Kelompok mata pelajarankewarganegaraan dan kepribadiandimaksudkan untuk peningkatan

kesadaran dan wawasan pesertadidik akan status, hak, dankewajibannya dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa, danbernegara, serta peningkatankualitas dirinya sebagai manusia.

Kesadaran dan wawasan termasukwawasan kebangsaan, jiwa dan

patriotisme bela negara,penghargaan terhadap hak-hak asasimanusia, kemajemukan bangsa,pelestarian lingkungan hidup,kesetaraan gender, demokrasi,tanggung jawab sosial, ketaatanpada hukum, ketaatan membayarpajak, dan sikap serta perilaku antikorupsi, kolusi, dan nepotisme.

3. IlmuPengetahuandan

Teknologi

Kelompok mata pelajaran ilmupengetahuan dan teknologi padaSD/MI/SDLB dimaksudkan untukmengenal, menyikapi, danmengapresiasi ilmu pengetahuan danteknologi, serta menanamkankebiasaan berpikir dan berperilakuilmiah yang kritis, kreatif dan



No KelompokMata

Pelajaran

Cakupan

mandiri.

Kelompok mata pelajaran ilmupengetahuan dan teknologi padaSMP/MTs/SMPLB dimaksudkan untukmemperoleh kompetensi dasar ilmupengetahuan dan teknologi sertamembudayakan berpikir ilmiahsecara kritis, kreatif dan mandiri.

Kelompok mata pelajaran ilmu

pengetahuan dan teknologi padaSMA/MA/SMALB dimaksudkan untukmemperoleh kompetensi lanjut ilmupengetahuan dan teknologi sertamembudayakan berpikir ilmiahsecara kritis, kreatif dan mandiri.

Kelompok mata pelajaran ilmupengetahuan dan teknologi pada

SMK/MAK dimaksudkan untukmenerapkan ilmu pengetahuan danteknologi, membentuk kompetensi,kecakapan, dan kemandirian kerja.

4. Estetika Kelompok mata pelajaran estetikadimaksudkan untuk meningkatkansensitivitas, kemampuanmengekspresikan dan kemampuanmengapresiasi keindahan dan

harmoni.

Kemampuan mengapresiasi danmengekspresikan keindahan sertaharmoni mencakup apresiasi danekspresi, baik dalam kehidupanindividual sehingga mampumenikmati dan mensyukuri hidup,



No KelompokMata

Pelajaran

Cakupan

maupun dalam kehidupankemasyarakatan sehingga mampu

menciptakan kebersamaan yangharmonis.

5. Jasmani,OlahragadanKesehatan

Kelompok mata pelajaran jasmani,olahraga dan kesehatan padaSD/MI/SDLB dimaksudkan untukmeningkatkan potensi fisik sertamenanamkan sportivitas dankesadaran hidup sehat.

Kelompok mata pelajaran jasmani,olahraga dan kesehatan padaSMP/MTs/SMPLB dimaksudkan untukmeningkatkan potensi fisik sertamembudayakan sportivitas dankesadaran hidup sehat.

Kelompok mata pelajaran jasmani,olahraga dan kesehatan padaSMA/MA/SMALB/ SMK/MAK dimaksudkan untuk meningkatkanpotensi fisik serta membudayakansikap sportif, disiplin, kerja sama, danhidup sehat.

Budaya hidup sehat termasukkesadaran, sikap, dan perilaku hidupsehat yang bersifat individualataupun yang bersifat kolektif kemasyarakatan sepertiketerbebasan dari perilaku seksualbebas, kecanduan narkoba, HIV/AIDS,demam berdarah, muntaber, danpenyakit lain yang potensial untukmewabah.



Selain tujuan dan cakupan kelompok matapelajaran sebagai bagian dari kerangka dasarkurikulum, perlu dikemukakan prinsippengembangan kurikulum.

2. Prinsip Pengembangan Kurikulum

Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjangpendidikan dasar dan menengah dikembangkanoleh sekolah dan komite sekolah berpedoman padastandar kompetensi lulusan dan standar isi sertapanduan penyusunan kurikulum yang dibuat olehBSNP. Kurikulum dikembangkan berdasarkan

prinsip-prinsip berikut.

a. Berpusat pada potensi,perkembangan, kebutuhan, dan kepentinganpeserta didik dan lingkungannyaKurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwapeserta didik memiliki posisi sentral untukmengembangkan kompetensinya agar menjadi

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negarayang demokratis serta bertanggung jawab. Untukmendukung pencapaian tujuan tersebutpengembangan kompetensi peserta didik disesuaikandengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dankepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan.b. Beragam dan terpadu

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikankeragaman karakteristik peserta didik, kondisidaerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpamembedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat,serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulummeliputi substansi komponen muatan wajibkurikulum, muatan lokal, dan pengembangan dirisecara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan



kesinambungan yang bermakna dan tepatantarsubstansi.

c. Tanggap terhadap perkembangan ilmupengetahuan, teknologi, dan seniKurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran

bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seniberkembang secara dinamis, dan oleh karena itusemangat dan isi kurikulum mendorong peserta didikuntuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepatperkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, danseni.d. Relevan dengan kebutuhan kehidupanPengembangan kurikulum dilakukan denganmelibatkan pemangku kepentingan (stakeholders)

untuk menjamin relevansi pendidikan dengankebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnyakehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan duniakerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilanpribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial,keterampilan akademik, dan keterampilan vokasionalmerupakan keniscayaan.e. Menyeluruh dan berkesinambunganSubstansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi

kompetensi, bidang kajian keilmuan dan matapelajaran yang direncanakan dan disajikan secaraberkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.f. Belajar sepanjang hayatKurikulum diarahkan kepada proses pengembangan,pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yangberlangsung sepanjang hayat. Kurikulummencerminkan keterkaitan antara unsur-unsurpendidikan formal, nonformal dan informal, denganmemperhatikan kondisi dan tuntutan lingkunganyang selalu berkembang serta arah pengembanganmanusia seutuhnya.g.Seimbang antara kepentingan nasional dankepentingan daerahKurikulum dikembangkan dengan memperhatikankepentingan nasional dan kepentingan daerah untukmembangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa



dan bernegara. Kepentingan nasional dankepentingan daerah harus saling mengisi danmemberdayakan sejalan dengan motto Bhineka

Tunggal Ika dalam kerangka Negara KesatuanRepublik Indonesia.

3. Prinsip Pelaksanaan KurikulumDalam pelaksanaan kurikulum di setiap satuan

pendidikan menggunakan prinsip-prinsip sebagaiberikut.a. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi,

perkembangan dan kondisi peserta didik untukmenguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya.Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan

pelayanan pendidikan yang bermutu, sertamemperoleh kesempatan untuk mengekspresikandirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan.

b. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelimapilar belajar, yaitu: (a) belajar untuk beriman danbertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajaruntuk memahami dan menghayati, (c) belajar untukmampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d)belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang

lain, dan (e) belajar untuk membangun danmenemukan jati diri, melalui proses pembelajaranyang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

c. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didikmendapat pelayanan yang bersifat perbaikan,pengayaan, dan/atau percepatan sesuai denganpotensi, tahap perkembangan, dan kondisi pesertadidik dengan tetap memperhatikan keterpaduanpengembangan pribadi peserta didik yang berdimensike-Tuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral.

d. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubunganpeserta didik dan pendidik yang saling menerima danmenghargai, akrab, terbuka, dan hangat, denganprinsip tut wuri handayani, ing madia mangun karsa,ing ngarsa sung tulada (di belakang memberikandaya dan kekuatan, di tengah membangun semangat



dan prakarsa, di depan memberikan contoh danteladan).

e. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakanpendekatan multistrategi dan multimedia, sumberbelajar dan teknologi yang memadai, dan

memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumberbelajar, dengan prinsip alam takambang jadi guru(semua yang terjadi, tergelar dan berkembang dimasyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkunganalam semesta dijadikan sumber belajar, contoh danteladan).

f. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakankondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaandaerah untuk keberhasilan pendidikan dengan

muatan seluruh bahan kajian secara optimal.g. Kurikulum yang mencakup seluruh komponenkompetensi mata pelajaran, muatan lokal danpengembangan diri diselenggarakan dalamkeseimbangan, keterkaitan, dan kesinambunganyang cocok dan memadai antarkelas dan jenis serta

jenjang pendidikan.

B. Struktur Kurikulum Pendidikan Umum

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunanmata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didikdalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatankurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiapsatuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yangharus dikuasai peserta didik sesuai dengan bebanbelajar yang tercantum dalam struktur kurikulum.Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standarkompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan

berdasarkan standar kompetensi lulusan. Muatan lokaldan kegiatan pengembangan diri merupakan bagianintegral dari struktur kurikulum pada jenjangpendidikan dasar dan menengah.

Struktur Kurikulum SD/MIStruktur kurikulum SD/MI meliputi substansipembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang



pendidikan selama enam tahun mulai Kelas I sampaidengan Kelas VI. Struktur kurikulum SD/MI disusunberdasarkan standar kompetensi lulusan dan standarkompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagaiberikut.

a. Kurikulum SD/MI memuat 8 mata pelajaran,muatan lokal, dan pengembangan diri seperti terterapada Tabel 2.Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untukmengembangkan kompetensi yang disesuaikandengan ciri khas dan potensi daerah, termasukkeunggulan daerah, yang materinya tidak dapatdikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan

pendidikan.Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaranyang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diribertujuan memberikan kesempatan kepada pesertadidik untuk mengembangkan dan mengekspresikandiri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minatsetiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah.Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan ataudibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga

kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentukkegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangandiri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konselingyang berkenaan dengan masalah diri pribadi dankehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karirpeserta didik.b. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD/MImerupakan “IPA Terpadu” dan “IPS Terpadu”.

c. Pembelajaran pada Kelas I s.d. III dilaksanakanmelalui pendekatan tematik, sedangkan pada KelasIV s.d. VI dilaksanakan melalui pendekatan matapelajaran.d. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajarandialokasikan sebagaimana tertera dalam strukturkurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkanmenambah maksimum empat jam pembelajaran perminggu secara keseluruhan.



e. Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 35menit.f. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (duasemester) adalah 34-38 minggu.

Struktur kurikulum SD/MI disajikan pada Tabel 2 Tabel 2. Struktur Kurikulum SD/MI

KomponenKelas dan Alokasi Waktu

I II IIIIV, V,dan VI

A. Mata Pelajaran

31. Pendidikan Agama2. Pendidikan

Kewarganegaraan 2

3. Bahasa Indonesia 54. Matematika 55. Ilmu Pengetahuan

Alam4

6. Ilmu PengetahuanSosial

3

7. Seni Budaya danKeterampilan

4

8. Pendidikan Jasmani,

Olahraga danKesehatan

4

B. Muatan Lokal 2C. Pengembangan Diri 2*)

Jumlah 26 27 28 322*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

1. Struktur Kurikulum SMP/MTsStruktur kurikulum SMP/MTs meliputi substansi

pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjangpendidikan selama tiga tahun mulai Kelas VII sampaidengan Kelas IX. Struktur kurikulum disusun berdasarkanstandar kompetensi lulusan dan standar kompetensimata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut.



a. Kurikulum SMP/MTs memuat 10 mata pelajaran,muatan lokal, dan pengembangan diri seperti terterapada Tabel 3.Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untukmengembangkan kompetensi yang disesuaikan

dengan ciri khas dan potensi daerah, termasukkeunggulan daerah, yang materinya tidak dapatdikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuanpendidikan.Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaranyang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diribertujuan memberikan kesempatan kepada pesertadidik untuk mengembangkan dan mengekspresikan

diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minatsetiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah.Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan ataudibimbing oleh konselor, guru, atau tenagakependidikan yang dapat dilakukan dalam bentukkegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangandiri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konselingyang berkenaan dengan masalah diri pribadi dankehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir

peserta didik.b. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS padaSMP/MTs merupakan “IPA Terpadu” dan “IPS

Terpadu”.c. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajarandialokasikan sebagaimana tertera dalam strukturkurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkanmenambah maksimum empat jam pembelajaran perminggu secara keseluruhan.d. Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 40menit.e. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (duasemester) adalah 34-38 minggu.

Struktur kurikulum SMP/MTs disajikan pada Tabel 3 Tabel 3. Struktur Kurikulum SMP/MTs



KomponenKelas dan Alokasi

WaktuVII VIII IX

A. Mata Pelajaran1. Pendidikan Agama 2 2 2

2. PendidikanKewarganegaraan

2 2 2

3. Bahasa Indonesia 4 4 44. Bahasa Inggris 4 4 4

5. Matematika 4 4 46. Ilmu Pengetahuan Alam 4 4 47. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 48. Seni Budaya 2 2 29. Pendidikan Jasmani,

Olahraga dan Kesehatan

2 2 2

10.Keterampilan/TeknologiInformasi dan Komunikasi

2 2 2

B. Muatan Lokal 2 2 2

C. Pengembangan Diri 2*) 2*) 2*)

Jumlah 32 32 32

2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

2. Struktur Kurikulum SMA/MAStruktur kurikulum SMA/MA meliputi substansi

pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjangpendidikan selama tiga tahun mulai Kelas X sampaidengan Kelas XII. Struktur kurikulum disusunberdasarkan standar kompetensi lulusan dan standarkompetensi mata pelajaran.

Pengorganisasian kelas-kelas pada SMA/MA dibagi kedalam dua kelompok, yaitu kelas X merupakan program

umum yang diikuti oleh seluruh peserta didik, dan kelasXI dan XII merupakan program penjurusan yang terdiriatas empat program: (1) Program Ilmu PengetahuanAlam, (2) Program Ilmu Pengetahuan Sosial, (3) ProgramBahasa, dan (4) Program Keagamaan, khusus untuk MA.a. Kurikulum SMA/MA Kelas X



1) Kurikulum SMA/MA Kelas X terdiri atas 16 matapelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diriseperti tertera pada Tabel 4.Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untukmengembangkan kompetensi yang disesuaikan

dengan ciri khas dan potensi daerah, termasukkeunggulan daerah, yang materinya tidak dapatdikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuanpendidikan.Pengembangan diri bukan merupakan matapelajaran yang harus diasuh oleh guru.Pengembangan diri bertujuan memberikankesempatan kepada peserta didik untuk

mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuaidengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap pesertadidik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatanpengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbingoleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yangdapat dilakukan dalam bentuk kegiatanekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diridilakukan melalui kegiatan pelayanan konselingyang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan

kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karirpeserta didik.2) Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran

dialokasikan sebagaimana tertera dalam strukturkurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkanmenambah maksimum empat jam pembelajaranper minggu secara keseluruhan.

3) Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 45menit.

4) Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (duasemester) adalah 34-38 minggu.

Struktur kurikulum SMA/MA Kelas X disajikan pada Tabel 4

Tabel 4. Struktur Kurikulum SMA/MA Kelas X



KomponenAlokasi Waktu

Smt 1 Smt 2A. Mata Pelajaran

1.Pendidikan Agama 2 22.Pendidikan

Kewarganegaraan

2 2

3.Bahasa Indonesia 4 44.Bahasa Inggris 4 45.Matematika 4 4

6. Fisika 2 2

7. Biologi8. Kimia

22

22

9. Sejarah10. Geografi11. Ekonomi12. Sosiologi

1122

1122

13. Seni Budaya 2 214. Pendidikan

Jasmani, Olahraga danKesehatan

2 2

15. TeknologiInformasi danKomunikasi16. Keterampilan/Bahasa Asing

2

2

2

2

B. Muatan Lokal 2 2

C. Pengembangan Diri 2*) 2*) Jumlah 38 38


b. Kurikulum SMA/MA Kelas XI dan XII1) Kurikulum SMA/MA Kelas XI dan XII Program IPA,

Program IPS, Program Bahasa, dan ProgramKeagamaan terdiri atas 13 mata pelajaran,muatan lokal, dan pengembangan diri. Kurikulumtersebut secara berturut-turut disajikan pada

Tabel 5, 6, 7, dan 8.Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untukmengembangkan kompetensi yang disesuaikan



dengan ciri khas dan potensi daerah, termasukkeunggulan daerah, yang materinya tidak dapatdikelompokkan ke dalam mata pelajaran yangada. Substansi muatan lokal ditentukan olehsatuan pendidikan.

Pengembangan diri bukan merupakan matapelajaran yang harus diasuh oleh guru.Pengembangan diri bertujuan memberikankesempatan kepada peserta didik untukmengembangkan dan mengekspresikan diri sesuaidengan kebutuhan, bakat, dan minat setiappeserta didik sesuai dengan kondisi sekolah.Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan ataudibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga

kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentukkegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangandiri dilakukan melalui kegiatan pelayanankonseling yang berkenaan dengan masalah diripribadi dan kehidupan sosial, belajar, danpengembangan karir peserta didik.

2) Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajarandialokasikan sebagaimana tertera dalam strukturkurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan

menambah maksimum empat jam pembelajaranper minggu secara keseluruhan.3) Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 45

menit.

4) minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (duasemester) adalah 34-38 minggu.

Tabel 5. Struktur Kurikulum SMA/MA Kelas XI dan XIIprogram IPA

KomponenAlokasi WaktuKelas XI Kelas XII

Smt1

Smt2

Smt1

Smt2

A. Mata Pelajaran

1. Pendidikan Agama 2 2 2 2


2 2 2 2



3. Bahasa Indonesia 4 4 4 4

4. Bahasa Inggris 4 4 4 4

5. Matematika 4 4 4 4

6. Fisika 4 4 4 4

7. Kimia 4 4 4 4

8. Biologi 4 4 4 4

9. Sejarah 1 1 1 1

10.Seni Budaya 2 2 2 2

11.Pendidikan Jasmani,Olahraga danKesehatan

2 2 2 2

12. Teknologi Informasidan Komunikasi

2 2 2 2

13.Keterampilan/Bahasa Asing

2 2 2 2

B. Muatan Lokal 2 2 2 2C. Pengembangan Diri 2*) 2*) 2*) 2*)

Jumlah 39 39 39 39


Tabel 6. Struktur Kurikulum SMA/MA Kelas XI dan XII

program IPS

Komponen

Alokasi WaktuKelas XI Kelas XII

Smt Smt2

Smt1

Smt2

A. Mata Pelajaran1. Pendidikan Agama 2 2 2 2


2 2 2 2

3. Bahasa Indonesia 4 4 4 44. Bahasa Inggris 4 4 4 45. Matematika 4 4 4 4

6. Sejarah 3 3 3 37. Geografi 3 3 3 38. Ekonomi 4 4 4 49. Sosiologi 3 3 3 3



Komponen

Alokasi WaktuKelas XI Kelas XII

Smt Smt2

Smt1

Smt2

10.Seni Budaya 2 2 2 2


2 2 2 2

12.Teknologi Informasidan Komunikasi

2 2 2 2

13.Keterampilan/BahasaAsing

2 2 2 2

B. Muatan Lokal 2 2 2 2C. Pengembangan Diri 2*) 2*) 2*) 2*)

Jumlah 39 39 39 392*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran



Tabel 7. Struktur Kurikulum SMA/MA Kelas XI dan XIIprogram Bahasa


Kelas XI Kelas XII

Smt

1

Smt

2

Smt

1

Smt

2A. Mata Pelajaran1. Pendidikan Agama 2 2 2 22. Pendidikan

Kewarganegaraan2 2 2 2

3. Bahasa Indonesia 5 5 5 54. Bahasa Inggris 5 5 5 5

5. Matematika 3 3 3 36. Sastra Indonesia 4 4 4 4

7. Bahasa Asing 4 4 4 48. Antropologi 2 2 2 29. Sejarah 2 2 2 210.Seni Budaya 2 2 2 2


2 2 2 2

12.Teknologi Informasidan Komunikasi

2 2 2 2

13.Keterampilan 2 2 2 2B. Muatan Lokal 2 2 2 2C. Pengembangan Diri 2*) 2*) 2*) 2*)

Jumlah 39 39 39 39


Tabel 8. Struktur Kurikulum MA Kelas XI dan XIIProgram Keagamaan


Kelas XI Kelas XII

Smt1

Smt2

Smt1

Smt2

A. Mata Pelajaran1. Pendidikan Agama 2 2 2 2

2. Pendidikan 2 2 2 2



Kewarganegaraan3. Bahasa Indonesia 4 4 4 44. Bahasa Inggris 4 4 4 45. Matematika 4 4 4 46. Tafsir dan Ilmu Tafsir 3 3 3 3

7. Ilmu Hadits 3 3 3 38. Ushul Fiqih 3 3 3 39. Tasawuf/ Ilmu Kalam 3 3 3 310. Seni Budaya 2 2 2 211. Pendidikan Jasmani,


2 2 2 2

12. Teknologi Informasidan Komunikasi

2 2 2 2

13. Keterampilan 2 2 2 2B. Muatan Lokal 2 2 2 2C. Pengembangan Diri 2*) 2*) 2*) 2*)

Jumlah 38 38 38 382*)Ekuivalen 2 jam pembelajaran; **) Ditentukan oleh

DEPAG

B.Struktur Kurikulum Pendidikan KejuruanPendidikan kejuruan bertujuan untuk meningkatkan

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, sertaketerampilan peserta didik untuk hidup mandiri danmengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan programkejuruannya. Agar dapat bekerja secara efektif dan efisienserta mengembangkan keahlian dan keterampilan, merekaharus memiliki stamina yang tinggi, menguasai bidangkeahliannya dan dasar-dasar ilmu pengetahuan danteknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, dan mampuberkomunikasi sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, serta

memiliki kemampuan mengembangkan diri. Strukturkurikulum pendidikan kejuruan dalam hal ini SekolahMenengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan(MAK) diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. KurikulumSMK/MAK berisi mata pelajaran wajib, mata pelajaranKejuruan, Muatan Lokal, dan Pengembangan Diri sepertitertera pada Tabel 9.



Mata pelajaran wajib terdiri atas Pendidikan Agama,Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa, Matematika, IPA, IPS,Seni dan Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, danKeterampilan/Kejuruan. Mata pelajaran ini bertujuan untukmembentuk manusia Indonesia seutuhnya dalam spektrum

manusia kerja.Mata pelajaran Kejuruan terdiri atas beberapa matapelajaran yang bertujuan untuk menunjang pembentukankompetensi kejuruan dan pengembangan kemampuanmenyesuaikan diri dalam bidang keahliannya.

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untukmengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan cirikhas, potensi daerah, dan prospek pengembangan daerahtermasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat

dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikansesuai dengan program keahlian yang diselenggarakan.

Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaranyang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuanmemberikan kesempatan kepada peserta didik untukmengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengankebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuaidengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri

difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atautenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentukkegiatan ekstrakurikuler.

Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatanpelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diripribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pembentukankarier peserta didik. Pengembangan diri bagi peserta didikSMK/MAK terutama ditujukan untuk pengembangankreativitas dan bimbingan karier.

Struktur kurikulum SMK/MAK meliputi substansipembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjangpendidikan selama tiga tahun atau dapat diperpanjanghingga empat tahun mulai kelas X sampai dengan kelas XIIatau kelas XIII. Struktur kurikulum SMK/MAK disusunberdasarkan standar kompetensi lulusan dan standarkompetensi mata pelajaran.



Struktur kurikulum SMK/MAK disajikan pada Tabel 9. Tabel 9. Struktur Kurikulum SMK/MAK

KomponenDurasi Waktu

(Jam)A. Mata Pelajaran

1. Pendidikan Agama 1922. Pendidikan Kewarganegaraan 1923. Bahasa Indonesia 1924. Bahasa Inggris 440 a)

5. Matematika5. 1 Matematika Kelompok Seni,

Pariwisata, dan TeknologiKerumahtanggaan

5. 2 Matematika Kelompok Sosial,

Administrasi Perkantoran danAkuntansi

5. 3 Matematika Kelompok Teknologi, Kesehatan, danPertanian

330 a)

403 a)

516a)

6. Ilmu Pengetahuan Alam6. 1 IPA6. 2 Fisika

6. 2. 1 Fisika Kelompok

Pertanian6. 2. 2 Fisika Kelompok

Teknologi6. 3 Kimia

6. 3. 1 Kimia KelompokPertanian

6. 3. 2 Kimia Kelompok Teknologi dan Kesehatan

6. 4 Biologi

6. 4. 1 Biologi KelompokPertanian6. 4. 2 Biologi Kelompok

Kesehatan

192 a)

192 a)

276a)

192 a)

192 a)

192 a)

192 a)

7. Ilmu Pengetahuan Sosial 128 a)

8. Seni Budaya 128 a)

9. Pendidikan Jasmani Olahraga danKesehatan

192



KomponenDurasi Waktu

(Jam)10. Kejuruan

10. 1 Keterampilan Komputer danPengelolaan Informasi

202

10. 2 Kewirausahaan 19210. 3 Dasar Kompetensi Kejuruan b) 14010. 4 Kompetensi Kejuruan b) 1044 c)

B. Muatan Lokal 192C. Pengembangan Diri d) (192)

Keterangan notasia) Durasi waktu adalah jumlah jam minimal yang digunakan

oleh setiap program keahlian. Program keahlian yang

memerlukan waktu lebih jam tambahannyadiintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sama, diluar jumlah jam yang dicantumkan.

b) Terdiri dari berbagai mata pelajaran yang ditentukansesuai dengan kebutuhan setiap program keahlian.

c) Jumlah jam Kompetensi Kejuruan pada dasarnya sesuaidengan kebutuhan standard kompetensi kerja yangberlaku di dunia kerja tetapi tidak boleh kurang dari1044 jam.

d)

Ekuivalen 2 jam pembelajaran.

Implikasi dari struktur kurikulum di atas dijelaskan sebagaiberikut.

1. Di dalam penyusunan kurikulum SMK/MAK mata pelajarandibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu kelompok normatif,adaptif, dan produktif. Kelompok normatif adalah matapelajaran yang dialokasikan secara tetap yang meliputiPendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa

Indonesia, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, danSeni Budaya. Kelompok adaptif terdiri atas mata pelajaranBahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, KeterampilanKomputer dan Pengelolaan Informasi, dan Kewirausahaan.Kelompok produktif terdiri atas sejumlah mata pelajaranyang dikelompokkan dalam Dasar Kompetensi Kejuruan danKompetensi Kejuruan. Kelompok adaptif dan produktif adalahmata pelajaran yang alokasi waktunya disesuaikan dengan



kebutuhan program keahlian, dan dapat diselenggarakandalam blok waktu atau alternatif lain.

2. Materi pembelajaran Dasar Kompetensi Kejuruan danKompetensi Kejuruan disesuaikan dengan kebutuhanprogram keahlian untuk memenuhi standar kompetensi kerja

di dunia kerja.3. Evaluasi pembelajaran dilakukan setiap akhir penyelesaiansatu standar kompetensi atau beberapa penyelesaiankompetensi dasar dari setiap mata pelajaran.

4. Pendidikan SMK/MAK diselenggarakan dalam bentukpendidikan sistem ganda.

5. Alokasi waktu satu jam pelajaran tatap muka adalah 45menit.

6. Beban belajar SMK/MAK meliputi kegiatan pembelajaran

tatap muka, praktik di sekolah dan kegiatan kerja praktik didunia usaha/industri ekuivalen dengan 36 jam pelajaran perminggu.

7. Minggu efektif penyelenggaraan pendidikan SMK/MAK adalah38 minggu dalam satu tahun pelajaran.

8. Lama penyelenggaraan pendidikan SMK/MAK tiga tahun,maksimum empat tahun sesuai dengan tuntutan programkeahlian.

C. Struktur Kurikulum Pendidikan KhususStruktur Kurikulum dikembangkan untuk peserta didikberkelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atausosial berdasarkan standar kompetensi lulusan, standarkompetensi kelompok mata pelajaran, dan standarkompetensi mata pelajaran. Peserta didik berkelainan dapatdikelompokkan menjadi dua kategori, (1) peserta didikberkelainan tanpa disertai dengan kemampuan intelektualdi bawah rata-rata, dan (2) peserta didik berkelainandisertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata.

Kurikulum Pendidikan Khusus terdiri atas delapan sampaidengan 10 mata pelajaran, muatan lokal, program khusus,dan pengembangan diri.

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untukmengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan cirikhas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah,yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata



pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan olehsatuan pendidikan.

Program khusus berisi kegiatan yang bervariasi sesuaidegan jenis ketunaannya, yaitu program orientasi danmobilitas untuk peserta didik tunanetra, bina komunikasi

persepsi bunyi dan irama untuk peserta didik tunarungu,bina diri untuk peserta didik tunagrahita, bina gerak untukpeserta didik tunadaksa, dan bina pribadi dan sosial untukpeserta didik tunalaras.

Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaranyang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuanmemberikan kesempatan kepada peserta didik untukmengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengankebutuhan, kemampuan, bakat, dan minat setiap peserta

didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatanpengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing olehkonselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapatdilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.

Peserta didik berkelainan tanpa disertai dengankemampuan intelektual di bawah rata-rata, dalam batas-batas tertentu masih dimungkinkan dapat mengikutikurikulum standar meskipun harus dengan penyesuaian-penyesuaian. Peserta didik berkelainan yang disertai

dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata,diperlukan kurikulum yang sangat spesifik, sederhana danbersifat tematik untuk mendorong kemandirian dalam hidupsehari-hari.

Peserta didik berkelainan tanpa disertai kemampuanintelektual di bawah rata-rata, yang berkeinginan untukmelanjutkan sampai ke jenjang pendidikan tinggi,semaksimal mungkin didorong untuk dapat mengikutipendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan umumsejak Sekolah Dasar. Jika peserta didik mengikutipendidikan pada satuan pendidikan SDLB, setelah lulus,didorong untuk dapat melanjutkan ke Sekolah MenengahPertama umum. Bagi mereka yang tidak memungkinkandan/atau tidak berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjangpendidikan tinggi, setelah menyelesaikan pada jenjangSDLB dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMPLB, danSMALB.



Untuk memberikan kesempatan kepada peserta didikyang memerlukan pindah jalur pendidikan antar satuanpendidikan yang setara sesuai dengan ketentuan pasal. 12ayat (1).e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional, maka mekanisme pendidikan

bagi peserta didik melalui jalur formal dapat dilukiskansebagai berikut :

SDLB SMPLB SMALBMasyarakat.

Jalur 1

ALB/ABK

Jalur 2

SD/MI SMP/MTs. SMA/MAPT/Masyarakat

SMK/MAK

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu,struktur kurikulum satuan Pendidikan Khusus dikembangkandengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Kurikulum untuk peserta didikberkelainan tanpa disertai dengan kemampuanintelektual di bawah rata-rata, menggunakan sebutanKurikulum SDLB A, B, D, E; SMPLB A , B, D, E; dan SMALBA, B, D, E (A = tunanetra, B = tunarungu, D = tunadaksaringan, E = tunalaras).2. Kurikulum untuk peserta didikberkelainan yang disertai dengan kemampuanintelektual di bawah rata-rata, menggunakan sebutanKurikulum SDLB C, C1, D1, G; SMPLB C, C1, D1, G, danSMALB C, C1, D1, G. (C = tunagrahita ringan, C1 =



tunagrahita sedang, D1 = tunadaksa sedang, G =tunaganda).3. Kurikulum satuan pendidikan SDLBA,B,D,E relatif sama dengan kurikulum SD umum. Padasatuan pendidikan SMPLB A,B,D,E dan SMALB A,B,D,E

dirancang untuk peserta didik yang tidak memungkinkandan/atau tidak berkeinginan untuk melanjutkanpendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi.4. Proporsi muatan isi kurikulum satuanpendidikan SMPLB A,B,D,E terdiri atas 60% - 70% aspekakademik dan 40% - 30% berisi aspek keterampilanvokasional. Muatan isi kurikulum satuan pendidikanSMALB A,B,D,E terdiri atas 40% – 50% aspek akademikdan 60% - 50% aspek keterampilan vokasional.

5. Kurikulum satuan pendidikan SDLB,SMPLB, SMALB C,C1,D1,G, dirancang sangat sederhanasesuai dengan batas-batas kemampuan peserta didikdan sifatnya lebih individual.6. Pembelajaran untuk satuan PendidikanKhusus SDLB, SMPLB dan SMALB C,C1,D1,Gmenggunakan pendekatan tematik.7. Standar Kompetensi (SK) danKompetensi Dasar (KD) mata pelajaran umum SDLB,

SMPLB, SMALB A,B,D,E mengacu kepada SK dan KDsekolah umum yang disesuaikan dengan kemampuandan kebutuhan khusus peserta didik, dikembangkan olehBSNP, sedangkan SK dan KD untuk mata pelajaranProgram Khusus, dan Keterampilan dikembangkan olehsatuan Pendidikan Khusus dengan memperhatikan

jenjang dan jenis satuan pendidikan.8. Pengembangan SK dan KD untuksemua mata pelajaran pada SDLB, SMPLB dan SMALBC,C1,D1,G diserahkan kepada satuan Pendidikan Khususyang bersangkutan dengan memperhatikan tingkat dan

jenis satuan pendidikan.9. Struktur kurikulum pada satuanPendidikan Khusus SDLB dan SMPLB mengacu padaStruktur Kurikulum SD dan SMP dengan penambahanProgram Khusus sesuai jenis kelainan, dengan alokasiwaktu 2 jam/minggu. Untuk jenjang SMALB, program



khusus bersifat kasuistik sesuai dengan kondisi dankebutuhan peserta didik tertentu, dan tidak dihitungsebagai beban belajar.10. Program Khusus sesuai jenis kelainanpeserta didik meliputi sebagai berikut.

a. Orientasi dan Mobilitas untuk peserta didik Tunanetra b. Bina Komunikasi, Persepsi Bunyi dan Irama untukpeserta didik Tunarungu

c. Bina Diri untuk peserta didik Tunagrahita Ringan danSedang

d. Bina Gerak untuk peserta didik Tunadaksa Ringane. Bina Pribadi dan Sosial untuk peserta didik Tunalarasf. Bina Diri dan Bina Gerak untuk peserta didik

Tunadaksa Sedang, dan Tunaganda.

11. Jumlah dan alokasi waktu jampembelajaran diatur sebagai berikut.a. Jumlah jam pembelajaran SDLB A,B,D,E kelas I, II, III

berkisar antara 28 – 30 jam pembelajaran/minggu dan34 jam pembelajaran/minggu untuk kelas IV, V, VI.Kelebihan 2 jam pembelajaran dari SD umum karenaada tambahan mata pelajaran program khusus

b. Jumlah jam pembelajaran SMPLB A,B,D,E kelas VII, VIII,IX adalah 34 jam/minggu. Kelebihan 2 jam

pembelajaran dari SMP umum karena adapenambahan mata pelajaran program khususc. Jumlah jam pembelajaran SMALB A,B,D,E kelas X, XI,

XII adalah 36 jam/minggu, sama dengan jumlah jampembelajaran SMA umum. Program khusus pada

jenjang SMALB bersifat fakultatif dan tidak termasukbeban pembelajaran

d. Jumlah jam pembelajaran SDLB, SMPLB, SMALBC,C1,D1,G sama dengan jumlah jam pembelajaranpada SDLB, SMPLB, SMALB A,B,D,E, tetapipenyajiannya melalui pendekatan tematik

e. Alokasi per jam pembelajaran untuk SDLB, SMPLB danSMALB A, B, D, E maupun C,C1,D1,G masing-masing30’, 35’ dan 40’. Selisih 5 menit dar sekolah regulerdisesuaikan dengan kondisi peserta didik berkelainan.

f. Satuan pendidikan khusus SDLB dan SMPLB dapatmenambah maksimum 6 jam pembelajaran/minggu



untuk keseluruhan jam pembelajaran, dan 4 jampembelajaran untuk tingkat SMALB sesuai kebutuhanpeserta didik dan satuan pendidikan yangbersangkutan.

12. Muatan isi pada setiap mata pelajaran

diatur sebagai berikut .a. Muatan isi setiap mata pelajaran pada SDLB A,B,D,Epada dasarnya sama dengan SD umum, tetapi karenakelainan dan kebutuhan khususnya, maka diperlukanmodifikasi dan/atau penyesuaian secara terbatas

b. Muatan isi mata pelajaran Program Khusus disusuntersendiri oleh satuan pendidikan

c. Muatan isi mata pelajaran SMPLB A,B,D,E bidangakademik mengalami modifikasi dan penyesuaian dari

SMP umum sehingga menjadi sekitar 60% – 70%.Sisanya sekitar 40% - 30% muatan isi kurikulumditekankan pada bidang keterampilan vokasional

d. Muatan isi mata pelajaran keterampilan vokasionalmeliputi tingkat dasar, tingkat terampil dan tingkatmahir. Jenis keterampilan yang akan dikembangkan,diserahkan kepada satuan pendidikan sesuai denganminat, potensi, kemampuan dan kebutuhan pesertadidik serta kondisi satuan pendidikan.

e. Muatan isi mata pelajaran untuk SMALB A,B,D,Ebidang akademik mengalami modifikasi danpenyesuaian dari SMA umum sehingga menjadi sekitar40% – 50% bidang akademik, dan sekitar 60% – 50%bidang keterampilan vokasional

f. Muatan kurikulum SDLB, SMPLB, SMALB C,C1,D1,Glebih ditekankan pada kemampuan menolong dirisendiri dan keterampilan sederhana yangmemungkinkan untuk menunjang kemandirian pesertadidik. Oleh karena itu, proporsi muatan keterampilanvokasional lebih diutamakan

g. Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaranyang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diribertujuan memberikan kesempatan kepada pesertadidik untuk mengembangkan dan mengekspresikandiri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiappeserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan



pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing olehkonselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapatdilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.Kegiatan pengembangan diri dilakukan melaluikegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan

masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, danpengembangan karir peserta didik. Pengembangandiri terutama ditujukan untuk peningkatan kecakapanhidup dan kemandirian sesuai dengan kebutuhankhusus peserta didik.

13. Struktur Kurikulum SDLB, SMPLB,SMALB A,B,D,E dan C, C1, D1, G disajikan pada tabel 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan 24.

Tabel 10. Struktur Kurikulum SDLB Tunanetra

Komponen

Kelas dan AlokasiWaktu

I II III IV, V, danVI

A. Mata Pelajaran


Kewarganegaraan 2

3. Bahasa Indonesia 54. Matematika 55. Ilmu Pengetahuan Alam 46. Ilmu Pengetahuan Sosial 37. Seni Budaya dan

Keterampilan4

8. Pendidikan Jasmani,Olahraga dan Kesehatan

4

B. Muatan Lokal 2

C. Program Khusus Orientasidan Mobilitas

2

D. Pengembangan Diri 2*) Jumlah: 28 29 30 34




Tabel 11. Struktur Kurikulum SDLB Tunarungu

Komponen


I II III IV, V, dan

VIA. Mata Pelajaran

31. Pendidikan Agama


2

3. Bahasa Indonesia 54. Matematika 55. Ilmu Pengetahuan Alam 4

6. Ilmu Pengetahuan Sosial 3


4


4

B. Muatan Lokal 2C. Program Khusus Bina

Komuni-kasi, PersepsiBunyi & Irama

2



Tabel 12. Struktur Kurikulum SDLB Tunadaksa

Komponen



A. Mata Pelajaran


Kewarganegaraan 2

3. Bahasa Indonesia 54. Matematika 55. Ilmu Pengetahuan Alam 46. Ilmu Pengetahuan Sosial 3




4


4

B. Muatan Lokal 2

C. Program Khusus BinaGerak

2



Tabel 13. Struktur Kurikulum SDLB Tunalaras

Komponen



A. Mata Pelajaran


Kewarganegaraan 2

3. Bahasa Indonesia 54. Matematika 5

5. Ilmu Pengetahuan Alam 46. Ilmu Pengetahuan Sosial 37. Seni Budaya dan

Keterampilan4


4

B. Muatan Lokal 2C. Program Khusus Bina

Pribadi dan Sosial2





Tabel 14. Struktur Kurikulum SMPLB Tunanetra

KomponenKelas dan Alokasi

Waktu

VII VIII IX

A. Mata Pelajaran

1. Pendidikan Agama 2 2 22. Pendidikan

Kewarganegaraan2 2 2

3. Bahasa Indonesia 2 2 24. Bahasa Inggris 2 2 25. Matematika 3 3 36. Ilmu Pengetahuan Sosial 2 2 27. Ilmu Pengetahuan Alam 3 3 38. Seni Budaya 2 2 2

9. Pendidikan Jasmani,Olahraga dan Kesehatan.

2 2 2

10.KeterampilanVokasional /TeknologiInformasi dan Komunikasi*)

10 10 10

B. Muatan Lokal 2 2 2

C. Program Khusus Orientasi &Mobilitas

2 2 2

D. Pengembangan Diri 2**) 2**) 2**) Jumlah 34 34 34

*) Keterampilan vokasional/teknologi informasi dankomunikasi merupakan paket pilihan. Jenis keterampilanvokasional/teknologi informasi yang dikembangkan,diserahkan kepada sekolah sesuai potensi daerah.

2**)Ekuivalen 2 jam pembelajaran



Tabel 15. Struktur Kurikulum SMPLB Tunarungu

KomponenKelas & Alokasi

Waktu

VII VIII IXA. Mata Pelajaran



3. Bahasa Indonesia 2 2 24. Bahasa Inggris 2 2 25. Matematika 3 3 36. Ilmu Pengetahuan Sosial 2 2 27. Ilmu Pengetahuan Alam 3 3 3

8. Seni Budaya 2 2 29. Pendidikan Jasmani,

Olahraga dan Kesehatan.2 2 2

10.Keterampilan Vokasional

/Teknologi Informasi danKomunikasi *)

10 10 10

B. Muatan Lokal 2 2 2C. Program Khusus Bina

Komunikasi, Persepsi Bunyi &Irama

2 2 2

D. Pengembangan Diri 2**) 2**) 2**) Jumlah 34 34 34

*) Keterampilan vokasional/teknologi informasi dan

komunikasi merupakan paket pilihan. Jenis keterampilanvokasional/teknologi informasi yang dikembangkan,diserahkan kepada sekolah sesuai potensi daerah.




Tabel 16. Struktur Kurikulum SMPLB Tunadaksa

KomponenKelas & Alokasi Waktu

VII VIII IX

A. Mata Pelajaran





2 2 2

10.Keterampilan Vokasional/Teknologi Informasi danKomunikasi *)

10 10 10

B. Muatan Lokal 2 2 2C. Program Khusus Bina Gerak 2 2 2D. Pengembangan Diri 2**) 2**) 2**)

Jumlah 34 34 34*) Keterampilan vokasional/teknologi informasi dan





Tabel 17. Struktur Kurikulum SMPLB Tunalaras


Waktu

VII VIII IX

A. Mata Pelajaran





2 2 2


10 10 10

B. Muatan Lokal 2 2 2C. Program Khusus Bina Pribadi

dan Sosial2 2 2

D. Pengembangan Diri 2**) 2**) 2**)



2**) Ekuivalen 2 jam pembelajaran



Tabel 18. Struktur Kurikulum SMALB Tunanetra

KomponenKelas & Alokasi Waktu

X XI XII

A. Mata Pelajaran





2 2 2


16 16 16

B. Muatan Lokal 2 2 2C. Program Khusus Orientasi

dan Mobilitas- - -







Tabel 19. Struktur Kurikulum SMALB Tunarungu


Waktu

X XI XII

A. Mata Pelajaran

1. Pendidikan Agama 2 2 22. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 23. Bahasa Indonesia 2 2 24. Bahasa Inggris 2 2 2

5. Matematika 2 2 26. Ilmu Pengetahuan Sosial 2 2 27. Ilmu Pengetahuan Alam 2 2 28. Seni Budaya 2 2 29. Pendidikan Jasmani, Olahraga

dan Kesehatan

2 2 2


16 16 16

B. Muatan Lokal 2 2 2C. Program Khusus Bina

Komunikasi, Persepsi Bunyi danIrama

- - -







Tabel 20. Struktur Kurikulum SMALB Tunadaksa


Waktu

X XI XIIA. Mata Pelajaran

1. Pendidikan Agama 2 2 2


2 2 2

3. Bahasa Indonesia 2 2 24. Bahasa Inggris 2 2 2

5. Matematika 2 2 26. Ilmu Pengetahuan Sosial 2 2 27. Ilmu Pengetahuan Alam 2 2 28. Seni Budaya 2 2 29. Pendidikan Jasmani,

Olahraga dan Kesehatan2 2 2


16 16 16

B. Muatan Lokal 2 2 2C. Program Khusus Bina Gerak - - -D. Pengembangan Diri 2**) 2**) 2**)






Tabel 21. Struktur Kurikulum SMALB Tunalaras


Waktu

X XI XII

A. Mata Pelajaran





2 2 2

10.KeterampilanVokasiopnal /TeknologiInformasi dan Komunikasi *)

16 16 16

B. Muatan Lokal 2 2 2C. Program Khusus Bina Pribadi

dan Sosial- - -







14. Struktur Kurikulum SDLB, SMPLB, dan SMALB C,C1,D1,GStruktur kurikulum satuan pendidikan khusus tingkat SDLB,SMPLB dan SMALB C,C1,D1 dan G merupakan satu rumpunyang relatif sama antara satu jenis kelainan dengan jeniskelainan yang lain. Karena itu di bawah ini disajikan tabelstruktur kurikulum untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB C, C1,D1, G sebagai berikut.

Tabel 22. Struktur Kurikulum SDLB Tunagrahita Ringan,

Tunagrahita Sedang, Tunadaksa Sedang , dan Tunaganda

KomponenKelas dan Alokasi Waktu

I, II, dan III IV, V, dan VI

A. Mata Pelajaran

29 – 32(Pendekatan tematik)

30(Pendekatan tematik)


Kewarganegaraan 3. Bahasa Indonesia

4. Matematika5. Ilmu Pengetahuan Alam6. Ilmu Pengetahuan

Sosial7. Seni Budaya dan

Keterampilan8. Pendidikan Jasmani,


B. Muatan Lokal 2C. Program Khusus *) 2D. Pengembangan Diri 2*)

Jumlah: 29 – 32 34*) Disesuaikan dengan kelainan dan kebutuhan

peserta didik2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran



Tabel 23. Struktur Kurikulum SMPLB Tunagrahita Ringan, Tunagrahita Sedang, Tunadaksa Sedang, dan Tunaganda


Waktu


10(Pen-deka-tan

tema-tik)

10(Pen-deka-tan

tema-tik)

10(Pen-deka-tan

tema-tik)


Kewarganegaraan3. Bahasa Indonesia4. Bahasa Inggris

5. Matematika6. Ilmu Pengetahuan Sosial

7. Ilmu Pengetahuan Alam8. Seni Budaya9. Pendidikan Jasmani,

Olahraga dan Kesehatan10.Keterampilan Vokasional


20 20 20

B. Muatan Lokal 2 2 2C. Program Khusus **) 2 2 2

D. Pengembangan Diri 2***) 2***) 2***) Jumlah 36 36 36


**) Disesuaikan dengan kelainan dan kebutuhan pesertadidik

2***) Ekuivalen 2 jam pembelajaran



Tabel 24. Struktur Kurikulum SMALB Tunagrahita Ringan, Tunagrahita Sedang, Tunadaksa Sedang, dan Tunaganda.


Waktu


1. Pendidikan Agama

10(Pen-deka-tan

tema

-tik)

10(Pen-deka-tan

tema

-tik)

10(Pen-deka-tan

tema

-tik)


3. Bahasa Indonesia

4. Bahasa Inggris5. Matematika6. Ilmu Pengetahuan Sosial

7. Ilmu Pengetahuan Alam8. Seni Budaya9. Pendidikan Jasmani,

Olahraga dan Kesehatan10.Keterampilan Vokasional


24 24 24

B. Muatan Lokal 2 2 2C. Program Khusus **) - - -

D. Pengembangan Diri 2***) 2***) 2***) Jumlah 36 36 36


**) Disesuaikan dengan kelainan dan kebutuhan pesertadidik

2***) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

D. Standar Kompetensi dan Kompetensi DasarKedalaman muatan kurikulum pada setiap satuanpendidikan dituangkan dalam kompetensi yang terdiri atasstandar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiaptingkat dan/atau semester. Standar kompetensi dankompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran pada setiap



tingkat dan semester disajikan pada lampiran-lampiranPeraturan Menteri Pendidikan Nasional ini yang terdiri atas:Lampiran 1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Tingkat SD/MI dan SDLB,Lampiran 2 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Tingkat SMP/MTs dan SMPLB, danLampiran 3 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK.

SALINAN

PERATURANMENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2006

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN




Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan

Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional tentang Standar KompetensiLulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003



http://opt/scribd/conversion/tmp/STANDAR%20KOMPETENSI%20DAN%20KOMPETENSI%20DASAR/01.%20SD-MI-SDLB

http://opt/scribd/conversion/tmp/STANDAR%20KOMPETENSI%20DAN%20KOMPETENSI%20DASAR/02.%20SMP-MTs-SMPLB

http://opt/scribd/conversion/tmp/STANDAR%20KOMPETENSI%20DAN%20KOMPETENSI%20DASAR/03.%20SMA-MA-SMALB-SMK-MAK

http://opt/scribd/conversion/tmp/STANDAR%20KOMPETENSI%20DAN%20KOMPETENSI%20DASAR/01.%20SD-MI-SDLB

http://opt/scribd/conversion/tmp/STANDAR%20KOMPETENSI%20DAN%20KOMPETENSI%20DASAR/02.%20SMP-MTs-SMPLB

http://opt/scribd/conversion/tmp/STANDAR%20KOMPETENSI%20DAN%20KOMPETENSI%20DASAR/03.%20SMA-MA-SMALB-SMK-MAK





2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005tentang Standar Nasional Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4496);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, SusunanOrganisasi, dan Tatakerja Kementrian NegaraRepublik Indonesia sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun2005;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor187/M Tahun 2004 mengenai PembentukanKabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir denganKeputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Standar Nasional

Pendidikan

Nomor 0141/BSNP/III/2006 tanggal 13 Maret2006,

Nomor 0212/BSNP/V/2006 tanggal 2 Mei, dan

Nomor 0225/BSNP/V/2006 tanggal 10 Mei 2006;

MEMUTUSKAN :


TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN

MENENGAH.

Pasal 1



(3) Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasardan menengah digunakan sebagai pedoman penilaiandalam menentukan kelulusan peserta didik.

(4) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi standar kompetensi lulusan minimal

satuan pendidikan dasar dan menengah, standarkompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, danstandar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran.

(5) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud padaayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2


Ditetapkan di Jakartapada tanggal 23 Mei 2003

MENTERI PENDIDIKAN

NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

SALINAN


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2006

TENTANG

PELAKSANAAN



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR

22 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR ISI UNTUK SATUAN

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAN PERATURAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN

2006 TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN




Menimbang : bahwa agar Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 22 Tahun 2006

tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan

Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006

tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat

dilaksanakan di satuan pendidikan pada jenjang

pendidikan dasar dan menengah secara baik,

perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional tentang Pelaksanaan Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun

2006 tentang Standar Isi untuk Satuan

Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun

2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;









tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4496);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, SusunanOrganisasi, dan Tatakerja Kementrian NegaraRepublik Indonesia sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun2005;

4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004mengenai Pembentukan Kabinet IndonesiaBersatu sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Keputusan PresidenNomor 20/P Tahun 2005;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untukSatuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor23 Tahun 2006 tentang Standar KompetensiLulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah;

MEMUTUSKAN:


TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI

PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 22 TAHUN 2006

TENTANG STANDAR ISI UNTUK SATUAN

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONALNOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR

KOMPETENSI LULUSAN UNTUK SATUAN


Pasal 1



(1) Satuan pendidikan dasar dan menengah mengembangkandan menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasardan menengah sesuai kebutuhan satuan pendidikan yangbersangkutan berdasarkan pada :a.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional Pasal 36 sampai dengan Pasal 38;b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan Pasal 5 sampai dengan Pasal18, dan Pasal 25 sampai dengan Pasal 27;

c.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasardan Menengah;

d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan

Pendidikan Dasar dan Menengah.(2) Satuan pendidikan dasar dan menengah dapatmengembangkan kurikulum dengan standar yang lebihtinggi dari Standar Isi sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentangStandar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengahdan Standar Kompentesi Lulusan sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan

Pendidikan Dasar dan Menengah.(3) Pengembangan dan penetapan kurikulum tingkat satuanpendidikan dasar dan menengah memperhatikan panduanpenyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar danmenengah yang disusun Badan Standar Nasional Pendidikan(BSNP).

(4) Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengadopsiatau mengadaptasi model kurikulum tingkat satuanpendidikan dasar dan menengah yang disusun oleh BSNP.

(5) Kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengahditetapkan oleh kepala satuan pendidikan dasar danmenengah setelah memperhatikan pertimbangan dariKomite Sekolah atau Komite Madrasah.

Pasal 2

(1) Satuan pendidikan dasar dan menengah dapatmenerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor



22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan PendidikanDasar dan Menengah dan Peraturan Menteri PendidikanNasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar KompetensiLulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah mulaitahun ajaran 2006/2007.

(2) Satuan pendidikan dasar dan menengah harus sudahmulai menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk SatuanPendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan MenteriPendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang StandarKompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar danMenengah paling lambat tahun ajaran 2009/2010.

(3) Satuan pendidikan dasar dan menengah pada jenjangpendidikan dasar dan menengah yang telah melaksanakan

uji coba kurikulum 2004 secara menyeluruh dapatmenerapkan secara menyeluruh Peraturan MenteriPendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang StandarIsi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah danPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk SatuanPendidikan Dasar dan Menengah untuk semua tingkatankelasnya mulai tahun ajaran 2006/2007.

(4) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang belum

melaksanakan uji coba kurikulum 2004, melaksanakanPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar danMenengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untukSatuan Pendidikan Dasar dan Menengah secara bertahapdalam waktu paling lama 3 tahun, dengan tahapan :a.Untuk sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiyah (MI), dan

sekolah dasar luar biasa (SDLB):- tahun I: kelas 1 dan 4;

- tahun II: kelas 1,2,4, dan 5;

- tahun III : kelas 1,2,3,4,5 dan 6.

b. Untuk sekolah menengah pertama (SMP), madrasahtsanawiyah (MTs), sekolah menengah atas (SMA), madrasahaliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasahaliyah kejuruan (MAK), sekolah menengah pertama luar



biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa(SMALB) :- tahun I : kelas 1;

- tahun II: kelas 1 dan 2;

- tahun III : kelas 1,2, dan 3.

(5) Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dapat dilakukan setelah mendapat izinMenteri Pendidikan Nasional.

Pasal 3

(1) Gubernur dapat mengatur jadwal pelaksanaan PeraturanMenteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentangStandar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengahdan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk SatuanPendidikan Dasar dan Menengah, untuk satuan pendidikanmenengah dan satuan pendidikan khusus, disesuaikandengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan di provinsimasing-masing.

(2) Bupati/walikota dapat mengatur jadwal pelaksanaanPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar danMenengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan UntukSatuan Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk satuanpendidikan dasar, disesuaikan dengan kondisi dankesiapan satuan pendidikan di kabupaten/kota masing-masing.

(3) Menteri Agama dapat mengatur jadwal pelaksanaanPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar danMenengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untukSatuan Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk satuanpendidikan madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah(MTs), madrasah aliyah (MA), dan madrasah aliyah kejuruan(MAK), disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuanpendidikan yang bersangkutan.



Pasal 4

(1) BSNP melakukan pemantauan perkembangan danevaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk SatuanPendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang StandarKompetensi Lulusan ntuk Satuan Pendidikan Dasar danMenengah, pada tingkat satuan pendidikan, secara nasional.(2) BSNP dapat mengajukan usul revisi PeraturanMenteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentangStandar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengahdan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk SatuanPendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan keperluan

berdasarkan pemantauan hasil evaluasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan

Menengah:

a. menggandakan Peraturan Menteri PendidikanNasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untukSatuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentangStandar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasardan Menengah, serta mendistribusikannya kepada setiapsatuan pendidikan secara nasional;b. melakukan usaha secara nasional agar sarana danprasarana satuan pendidikan dasar dan menengah dapatmendukung penerapan Peraturan Menteri PendidikanNasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untukSatuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentangStandar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasardan Menengah.

Pasal 6

Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan:



a. melakukan sosialisasi Peraturan Menteri PendidikanNasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untukSatuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan PeraturanMenteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentangStandar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar

dan Menengah, dan panduan penyusunan kurikulum tingkatsatuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun BSNP,terhadap guru, kepala sekolah, pengawas, dan tenagakependidikan lainnya yang relevan melalui LembagaPenjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan/atau PusatPengembangan dan Penataran Guru (PPPG);

b. melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk SatuanPendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang StandarKompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar danMenengah, dan panduan penyusunan kurikulum tingkatsatuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun BSNPkepada dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikankabupaten/kota, dan dewan pendidikan;

c. membantu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalampenjaminan mutu satuan pendidikan dasar dan menengahagar dapat memenuhi Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untukSatuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan PeraturanMenteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentangStandar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasardan Menengah, melalui LPMP.

Pasal 7

Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan

Nasional:

a. mengembangkan model-model kurikulum sebagaimasukan bagi BSNP;b. mengembangkan dan mengujicobakan model-model kurikulum inovatif;c. mengembangkan dan mengujicobakan modelkurikulum untuk pendidikan layanan khusus;d. bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atauLPMP melakukan pendampingan satuan pendidikan dasar



dan menengah dalam pengembangan kurikulum satuanpendidikan dasar dan menengah;e. memonitor secara nasional penerapan PeraturanMenteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentangStandar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk SatuanPendidikan Dasar dan Menengah, mengevaluasinya, danmengusulkan rekomendasi kebijakan kepada BSNP dan/atauMenteri;f. mengembangkan pangkalan data yang rincitentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk SatuanPendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang StandarKompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar danMenengah.

Pasal 8

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi:

a. melakukan sosialisasi Peraturan MenteriPendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang StandarIsi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk SatuanPendidikan Dasar dan Menengah, di kalangan lembagapendidikan tenaga keguruan (LPTK);b. memfasilitasi pengembangan kurikulum dan tenagadosen LPTK yang mendukung pelaksanaan Peraturan MenteriPendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang StandarIsi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah danPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006

tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk SatuanPendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 9

Sekretariat Jenderal melakukan sosialisasi Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi

untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan



Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah, kepada pemangku kepentingan umum.

Pasal 10

Departemen lain yang menyelenggarakan satuan pendidikandasar dan menengah :

a. melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk SatuanPendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan MenteriPendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang StandarKompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar danMenengah sesuai dengan kewenangannya dan berkoordinasidengan Departemen Pendidikan Nasional;

b. mengusahakan secara nasional sesuai dengankewenangannya agar sarana, prasarana, dan sumber dayamanusia satuan pendidikan yang berada di bawahkewenangannya mendukung pelaksanaan Peraturan MenteriPendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isiuntuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan PeraturanMenteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentangStandar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasardan Menengah;

c. melakukan supervisi, memantau, dan mengevaluasipelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan pendidikanDasar dan Menengah dan Peraturan Menteri PendidikanNasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar KompetensiLulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sesuaidengan kewenangannya.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar;b. Nomor 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah

Umum;c. Nomor 080/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah

Kejuruan; dan



d. Nomor 0126/U/1994 tentang Kurikulum Pendidikan Luar Biasa;dinyatakan tidak berlaku bagi satuan pendidikan dasar dan

menengah sejak satuan pendidikan dasar dan menengah yang

bersangkutan melaksanakan Peraturan Menteri ini sebagaimana

diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 12


Ditetapkan di Jakartapada tanggal 2 Juni 2006

MENTERI PENDIDIKANNASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

SALINAN




REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN

NASIONAL

NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN

PERATURAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 22 TAHUN

2006 TENTANG

STANDAR ISI UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN

MENENGAH DAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23

TAHUN 2006

TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNTUK

SATUAN

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH



Menimbang : bahwa dalam rangka perluasan akses sosialisasi

Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan,

perlu mengubah Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentangPelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar

Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar



Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan

Dasar dan Menengah;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005tentang Standar Nasional pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 41, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 449);

2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, SusunanOrganisasi, dan Tata Kerja KementerianNegara Republik Indonesia sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

94 Tahun 2006;3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor187/M Tahun 2004 mengenai PembentukanKabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir denganKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor20/P Tahun 2005;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk

Satuan pendidikan Dasar dan menengah;5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor23 Tahun 2006 tentang Standar KompetensiLulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar danMenengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN

NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANGPELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN

NASIONAL NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG

STANDAR ISI UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR

DAN MENENGAH DAN PERATURAN MENTERI

PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006

TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN

MENENGAH.

Pasal IBeberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan PeraturanMenteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentangStandar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah danPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan PendidikanDasar dan Menengah diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (4)diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:Pasal 1

(4) Satuan pendidikan dapat mengadopsi ataumengadaptasi model kurikulum tingkat satuanpendidikan dasar dan menengah yang disusun olehBadan Penelitian dan Pengembangan DepartemenPendidikan Nasional bersama unit utama terkait.

2. Ketentuan dalam Pasal 5 diubahsehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar danMenengah:

a. menggandakan PeraturanMenteri Pendidikan NasionalNomor 22 Tahun 2006 tentangStandar Isi untuk Satuanpendidikan Dasar dan

Menengah, Peraturan MenteriPendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang StandarKompetensi Lulusan untukSatuan pendidikan Dasar danMenengah, panduanpenyusunan kurikulum tingkatsatuan pendidikan dasar dan



menengah, dan modelkurikulum tingkat satuanpendidikan dasar danmenengah, sertamendistribusikannya kepada

setiap satuan pendidikansecara nasional.

b. melakukan bimbingan teknis,supervisi, dan evaluasipelaksanaan kurikulum yangdidasarkan pada PeraturanMenteri Pendidikan NasionalNomor 22 Tahun 2006 tentangStandar Isi untuk Satuan

Pendidikan Dasar danMenengah dan PeraturanMenteri Pendidikan NasionalNomor 23 Tahun 2006 tentangStandar Kompetensi Lulusanuntuk Satuan Pendidikan Dasardan Menengah.

c. melakukan usaha secara

nasional agar sarana danprasarana satuan pendidikandasar dan menengah dapatmendukung penerapanPeraturan Menteri PendidikanNasional Nomor 22 Tahun2006 tentang Standar Isi untukSatuan Pendidikan Dasar danMenengah dan Peraturan

Menteri Pendidikan NasionalNomor 23 Tahun 2006 tentangStandar Kompetensi Lulusanuntuk Satuan Pendidikan Dasardan Menengah.

Pasal IIPeraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakartapada tanggal 13 Februari2007


TTD.BAMBANG SUDIBYO

SALINANPERATURAN


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

STANDAR PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH



Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 39 ayat

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan perlumenetapkan Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional tentang Standar Pengawas

Sekolah/Madrasah;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan




2005 Nomor41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4496);


tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Kementerian Negara Republik Indonesia

sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

187/M Tahun 2004 mengenai PembentukanKabinet Indonesia Bersatu sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :


REPUBLIK

INDONESIA TENTANG STANDAR PENGAWASSEKOLAH/

MADRASAH.

Pasal 1

(1) Untuk dapat diangkat sebagai pengawas sekolah/madrasah,

seseorang wajib memenuhi standar pengawas

sekolah/madrasah yang berlaku secara nasional.(2) Standar pengawas sekolah/madrasah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

Peraturan Menteri ini.

Pasal 2




Ditetapkan di Jakartapada tanggal 28 Maret 2007

MENTERI PENDIDIKAN

NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.Biro Hukum dan OrganisasiDepartemen Pendidikan Nasional,Kepala Bagian Penyusunan RancanganPeraturan Perundang-undangan danBantuan Hukum I,

Muslikh, S.H.NIP 131479478

SALINAN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 12 TAHUN 2007 TANGGAL 28 MARET 2007

STANDAR PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH

A. KUALIFIKASI

1. Kualifikasi Pengawas Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal

(TK/RA) dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)

adalah sebagai berikut:

a. Berpendidikan minimum sarjana (S1) atau diploma empat



(D-IV) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;

b. 1) Guru TK/RA bersertifikat pendidik sebagai guru TK/RA

dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun di

TK/RA atau kepala sekolah TK/RA dengan pengalaman

kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas

TK/RA;

2) Guru SD/MI bersertifikat pendidik sebagai guru SD/MI

dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun di

SD/MI atau kepala sekolah SD/MI dengan pengalaman

kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SD/MI;

c.

Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;

d.

Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat

sebagai pengawas satuan pendidikan;

e. Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan

pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji

kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan

fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan

pemerintah; dan

f.

Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.

2. Kualifikasi Pengawas S ekolah M enengah

Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah

Menengah Atas/Madrasah Aliyah(SMA/MA), dan Sekolah

Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK)

adalah sebagai berikut :

a. Memiliki pendidikan minimum magister (S2)

kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam

rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan

tinggi terakreditasi;



b. 1) Guru SMP/MTs bersertifikat pendidik sebagai guru

SMP/MTs dengan pengalaman kerja minimum delapan

tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di

SMP/MTs atau kepala sekolah SMP/MTs dengan

pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi

pengawas SMP/MTs sesuai dengan rumpun mata

pelajarannya;

2) Guru SMA/MA bersertifikat pendidik sebagai guru

dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun

dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMA/MA

atau kepala sekolah SMA/MA dengan pengalaman

kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas

SMA/MA sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;

3) Guru SMK/MAK bersertifikat pendidik sebagai guru

SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimum delapan

tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di

SMK/MAK atau kepala sekolah SMK/MAK dengan

pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi

pengawas SMK/MAK sesuai dengan rumpun mata

pelajarannya;

c. Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;

d.

Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat

sebagai pengawas satuan pendidikan;

e. Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan

pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji

kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan

fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan

pemerintah; dan

f.

Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.

B. KOMPETENSI



1. Kompetensi Pengawas Taman Kanak-Kanak/Raudatul

Athfal (TK/RA) dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)

DIMENSI

KOMPETENSI

KOMPETENSI

1. Kompetensi

Kepribadian

1.

1

Memiliki tanggungjawab sebagai

pengawas satuan pendidikan.

1.

2

Kreatif dalam bekerja dan

memecahkan masalah baik

yang berkaitan dengan

kehidupan pribadinya maupun

tugas-tugas jabatannya.1.

3

Memiliki rasa ingin tahu akan hal-

hal baru tentang pendidikan dan

ilmu pengetahuan, teknologi dan

seni yang menunjang tugas pokok

dan tanggungjawabnya.DIMENSI

KOMPETENSI

KOMPETENSI

1.

4

Menumbuhkan motivasi kerja

pada dirinya dan pada stakeholder

pendidikan.

2. Kompetensi

Supervisi

Manajerial

2.

1

Menguasai metode, teknik dan

prinsip-prinsipsupervisi dalam

rangka meningkatkan mutu

pendidikan di sekolah.2.

2

Menyusun program kepengawasan

berdasarkan visi-misi-tujuan dan

program pendidikan di sekolah.2.

3

Menyusun metode kerja dan

instrumen yang diperlukan untuk

melaksanakan tugas pokok dan

fungsi pengawasan di sekolah.2.

4

Menyusun laporan hasil-hasil

pengawasan dan

menindaklanjutinya untuk



perbaikan program

pengawasan berikutnya di

sekolah.2.

5

Membina kepala sekolah dalam

pengelolaan dan administrasi

satuan pendidikan berdasarkan

manajemen peningkatan mutu

pendidikan di sekolah.2.

6

Membina kepala sekolah dan

guru dalam melaksanakan

bimbingan konseling di sekolah.2.

7

Mendorong guru dan kepala

sekolah dalam merefleksikan

hasil-hasil yang dicapainya untuk

menemuka n kelebihan dan

kekurangan dalam

melaksanakan tugas pokoknya di

sekolah.

2.

8

Memantau pelaksanaan standar

nasional pendidikan dan

memanfaatkan hasil -hasilnya

untuk membantu kepala sekolah

dalam mempersiapkan akreditasi

sekolah.

3. Kompetensi

Supervisi

Akademik

3.

1

Memahami konsep, prinsip,

teori dasar, karakteristik, dan

kecenderungan perkemba-ngan

tiap bidang pengembangan di

TK/RA atau mata pelajaran di

SD/MI.

DIMENSI

KOMPETENSIKOMPETENSI

3.2 Memahami konsep, prinsip,

teori/teknologi,

karakteristik,dan kecenderungan



perkemba -ngan proses

pembelajaran/ bimbingan tiap

bidang pengembangan di TK/RA

atau mata pelajaran di SD/MI.

3.3 Membimbing guru dalam

menyusun silabus tiap bidang

pengembangan di TK/RA atau

mata pelajaran di SD/MI

berlandaskan standar isi,

standar kompetensi dan

kompetensi dasar, dan

prinsip-prinsip pengembangan

KTSP.


memilih dan menggunakan

strategi/metode/teknik pembe-

lajaran/bimbingan yang dapat

mengembang-kan berbagai

potensi siswa melalui bidang


mata pelajaran di SD/MI.3.5 Membimbin g guru d alam

menyusun rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP) untuk tiap


atau mata pelajaran di SD/MI.3.6 Membimbing guru dalam

melaksanakan kegiatan

pembelajaran/bimbingan (di

kelas, laboratorium, dan/atau di

lapangan) untuk

mengembangkan potensi siswa

pada tiap bidang pengembangan



di TK/RA atau mata pelajaran di

SD/MI.3.7 Membimbing guru dalam

mengelola, merawat,

mengembangkan dan

menggunakan media

pendidika n dan fasilitas

pembelajaran/ bimbingantiap


atau mata pelajaran di SD/MI.DIMENSI

KOMPETENSI

KOMPETENSI

3.8 Memotivasi guru untuk

memanfaatkan teknologi

informasi untuk pembelajaran/

bimbingan tiap bidang


mata pelajaran SD/MI.

4. Kompetensi

Evaluasi

Pendidikan

4.1 Menyusun kriteria keberhasilan

pendidikan dan pembelajaran/

bimbingan di sekolah.4.2 Membimbing guru dalam

menentukan aspek-aspek yang

penting dinilai dalam

pembelajaran/bimbingan tiap

bidang pengem-bangan di TK/RA

atau mata pelajaran di SD/MI.

4.3 Menilai kinerja kepala sekolah,

guru dan staf sekolah dalam

melaksanakan tugas pokok dan

tanggung jawabnya untuk

mening -katkan mutu

pendidikan dan pembelajaran/

bimbingan tiap bidan g




mata pelajaran di SD/MI.4.4 Memantau pelaksanaan

pembelajaran/ bimbingan dan

hasil belajar siswa serta

menganalisisnya untuk

perbaikan mutu

pembelajaran/bimbingantiap

bidang pengem-bangan di

TK/RA atau mata pelajaran di

SD/MI.4.5 Membina guru dalam

memanfaatkan hasil penilaian

untuk perbaikan mutu pendidikan

dan pembelajaran/bimbingan

tiap bidang pengembangan di

TK/RA atau matapelajaran di

SD/MI.4.6 Mengolah dan menganalisis

data hasil penilaian kinerja

kepala sekolah, kinerja guru

dan staf sekolah.

5. Kompetensi

Penelitian

Pengembangan

5.1 Menguasai berbagai

pendekatan, jenis, dan metode

penelitian dalam pendidikan.DIMENSI

KOMPETENSI

KOMPETENSI

5.2 Menentukan masalah

kepengawasan yang penting

diteliti baik untuk keperluan

tugas pengawasan maupun untuk

pengembangan karirnya sebagai

pengawas.5.3 Menyusun proposal penelitian

pendidikan baik proposal

penelitian kualitatif maupun



penelitian kuantitatif.5.4 Melaksanakan penelitian

pendidikan untuk pemecahan

masalah pendidikan, dan

perumusan kebijakan

pendidikan yang bermanfaat

bagi tugas pokok tanggung

jawabnya.5.5 Mengolah dan menganalisis

data hasil penelitian pendidikan

baik data kualitatif maupun data

kuantitatif.5.6 Menulis karya tulis ilmiah (KTI)

dalam bidang pendidikan dan

atau bidang kepengawasan

dan memanfaatkannya untuk

perbaikan mutu pendidikan.5.7 Menyusun pedoman/panduan

dan atau buku/modul yang

diperlukan untuk melak-

sanakan tugas pengawasan di

sekolah.5.8 Memberikan bimbingan

kepada guru tentang

penelitian tindakan kelas, baik

perencanaan maupun

pelaksanaannya di sekolah.

6. Kompetensi

Sosial

6.1 Bekerja sama dengan

berbagai pihak

dalam rangka meningkatkan

kualitas diri untuk dapat

melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya.6.2 Aktif dalam kegiatan asosiasi




2. Kompetens Pengawas Sekolah Menengah Pertama/Madrasah

Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Pengawas Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dalam Rumpun Mata

Pelajaran yang Relevan (MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga

Kesehatan, atau Seni Budaya)

DIMENSI

KOMPETENSI

KOMPETENSI

1. Kompetensi

Kepribadian

1.1 Memiliki tanggung jawab sebagai

pengawas satuan pendidikan1.2 Kreatif dalam bekerja dan

memecahkan masalah baik yang

berkaitan dengan kehidupan

pribadinya maupub tugas-tugas

jabatannya1.3 Memiliki rasa ingin tahu akan hal-

hal baru tentang pendidikan dan

ilmu pengetahuan, teknologi dan

seni yang menunjang tugas pokok

dan tanggung jawabnya

1.4 Menumbuhkan motivasi kerjapada dirinya dan stakeholder

pendidikan

2. Kompetensi

Supervisi

Manajerial

2.1 Menguasai metode, teknik dan

prinsip-prinsip supervise dalam


pendidikan di sekolah menengah

yang sejenis2.2 Menyusun program

kepengawasan berdasarkan visi-

misi-tujuan dan program

pendidikan sekolah menengah

yang sejenis2.3 Menyusun metode kerja dan



instrumen yang diperlukan

untuk melaksanakan tugas

pokok dan fungsi pengawasan

di sekolah menengah yang

sejenis.2.4 Menyusun laporan hasil-hasil

pengawasan dan


perbaikan program

pengawasan berikutnya di

sekolah menengah yang sejenis.2.5 Membina k epala s ekolah

dalam pengelolaan dan

administrasi satuan pendidikan

berdasarkan manajemen

peningkatan mutu pendidikan di

sekolah menengah yang sejenis.DIMENSI

KOMPETENSI

KOMPETENSI

2.6 Membina kepala sekolah dan


bimbingan konseling di sekolahmenengah yang sejenis..

2.7 Mendorong guru dan kepala


hasil-hasil yang dicapainya

untuk menemukan kelebihan

dan kekurangan dalam

melaksanakan tugas pokoknyadi sekolah menengah yang

sejenis.



2.8 Memantau pelaksanaan standar


memanfaatkan hasil- hasilnya



sekolah menengah yang sejenis

3. Kompetensi

Supervisi

Akademik


teori dasar, karakteristik, dan

kecenderungan perkem-bangan

tiap mata pelajaran dalam

rumpun mata pelajaran yang

relevan di sekolah menengah

yang sejenis.


teori/teknologi, karakteristik, dan

kecenderungan perkem-bangan

proses pembelajaran /bimbingan



relevan di sekolah menengahyang sejenis.


menyusun silabus tiap mata

pelajaran dalam rumpun mata

pelajaran yang relevan di

sekolah menengah yang sejenis

berlandaskan standar isi,

standar kompetensi dankompetensi dasar, dan prinsip-

prinsip pengembangan KTSP.

DIMENSI

KOMPETENSI

KOMPETENSI




memilih dan

menggunakan

strategi/metode/teknik pembe-

lajaran/bimbingan yang dapat

mengem-bangkan berbagai

potensi siswa melalui mata-

mata pelajaran dalam



yang sejenis.3.5 Membimbing guru dalam



mata pelajaran dalam rumpun

mata pelajaran yang relevan di

sekolah menengah yang sejenis.3.6 Membimbing guru dalam



kelas, laboratorium, dan atau di

lapangan) untuk tiap mata



sekolah menengah yang sejenis.


mengelola, merawat,

mengembangkan dan

menggunakan media

pendidikan dan fasilitas

pembelajaran /bimbingan tiap






3.8 Memotivasi guru untuk


informasi dalam pembelajaran/

bimbingan tiap mata


pelajaan yang relevan di


4. Kompetensi

Evaluasi

Pendidikan

4.1 Menyusu n kriteria dan indikator

keberhasilan pendidikan dan




sekolah menengah yang sejenis.DIMENSI

KOMPETENSI

KOMPETENSI






mata pelajaran yang relevan disekolah menengah yang sejenis.4.3 Menilai kinerja kepala sekolah,

kinerja guru dan staf sekolah

lainnya dalam melaksanakan

tugas pokok dan tanggung

jawabnya untuk meningkatkan

mutu pendidikan dan

pembelajaran/bimbingan padatiap mata pelajaran dalam



yang sejenis.



4.4 Memantau pelaksanaan




perbaikan mutu




sekolah menengah yang sejenis.4.5 Membina guru dalam


untuk kepentingan pendidikan

dan pembelajaran/bimbingan




yang sejenis.4.6 Mengolah dan menganalisis



dan staf sekolah di


5. Kompetensi

Penelitian

Pengembangan



penelitian dalam pendidikan.5.2 Menentukan masalah



tugaspengawasan maupun untuk

pengembangan karirnya sebagai

pengawas.DIMENSI

KOMPETENSI

KOMPETENSI



5.3 Menyusun proposal penelitian



penelitian kuantitatif.5.4 Melaksanakan penelitian



perumusan kebijakan



jawabnya.5.5 Mengolah dan menganalisis

data hasil penelitian

pendidikan baik data kualitatif

maupun data kuantitatif.5.6 Menulis karya tulis ilmiah (KTI)


atau bidang pengawasan dan

memanfaatkannya untuk

perbaikan mutu pendidikan.5.7 Menyusun pedoman/panduan

dan atau buku/modu l yangdiperlukan u ntuk

melaksanakan tugas

pengawasan di sekolah

menengah yang sejenis.5.8 Memberikan bimbingan kepada

guru tentang penelitian tindakan

kelas, baik perencanaan maupun

pelaksanaannya di sekolahmenengah yang sejenis.

6. Kompetensi

Sosial

6.1 Bekerja sama dengan

berbagai pihak dalam rangka

meningkatkan kualitas diri

untuk dapat melaksanakan



tugas dan tanggung jawabnya.6.2 Aktif dalam kegiatan asosiasi


3. Kompetensi Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah

Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) dalam Rumpun Mata Pelajaran

yang Relevan (MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga

Kesehatan, Seni Budaya, Teknik dan Industri, Pertanian dan

Kehutanan, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata,

Kesejahteraan Masyarakat, atau

Seni dan Kerajinan)

DIMENSI

KOMPETENSI

KOMPETENSI

1. Kompetensi

Kepribadian

1.1 Memiliki tanggung jawab sebagai


1.2 Kreatif dalam bekerja dan

memecahkan masalah baikyang berkaitan dengan

kehidupan pribadinya maupun

tugas-tugas jabatannya.

1.3 Memiliki rasa ingin tahu akan

hal-hal baru tentang pendidikan

dan ilmu pengetahuan, teknologi

dan seni yang menunjang tugas

pokok dan tanggung jawabnya.

1.4 Menumbuhkan motivasi kerja

pada dirinya dan pada

stakeholder pendidikan.

Kompetensi 2.1 Menguasai metode, teknik dan



Supervisi

Manajerial

prinsip-prinsip supervisi dalam



kejuruan.

2.2 Menyusun p rogramkepengawasan berdasarkan

visi,misi, tujuan dan program


kejuruan.

2.3 Menyusun metode kerja dan

instrumen yang diperlukan

untuk melaksanakan tugas

pokok dan fungsi pengawasandi sekolah menengah kejuruan.

2.4 Menyusun laporan hasil-hasil

pengawasan dan


perbaikan program

pengawasa n berikutnya di

sekolah menengah kejuruan.DIMENSI

KOMPETENSI

KOMPETENSI

2.5 Membin a k epala s ekola h

dalam pengelo-laan dan

administrasi satuan pendidikan

berdasarkan manajemen

peningkatan mutu pendidikan di

sekolah menengah kejuruan2.6 Membina kepala sekolah dan


bimbingan konseling di sekolah

menengah kejuruan.2.7 Mendorong guru dan kepala




hasil-hasil yang dicapainya untuk

menemukan kelebihan dan

kekurangan dalam

melaksanakan tugas pokoknya

di sekolah menengah kejuruan.2.8 Memantau pelaksanaan standar


memanfaatkan hasil-hasilnya



sekolah menengah kejuruan.

3. Kompetensi

SupervisiAkademik

3.1 Memahami konsep, prinsip, teori

dasar, karakteristik, dankecenderungan perkemba-ngan




kejuruan.3.2 Memahami konsep, prinsip,

teori/teknologi, karakteristik, dan

kecenderungan perkemba-nganproses pembelajaran/bimbingan




kejuruan.3.3 Membimbin g guru dalam

menyusun silabus tiap mata

pelajaran dalam rumpun matapelajaran yang relevan di

sekolah menengah kejuruan

berlandaskan standar isi, standar

kompetensi dan kompetensi

dasar, dan prinsip-prinsip

pengembangan KTSP.



DIMENSI

KOMPETENSI

KOMPETENSI


memilih dan menggunakan

strategi / metode / teknik

pembelajaran / bimbingan yang

dapat mengembangkan

berbagai potensi siswa melalui

mata-mata pelajaran dalam



kejuruan.






sekolah menengah kejuruan.3.6 Membimbing guru dalam



kelas, laboratorium, dan atau di

lapangan) untuk tiap mata



sekolah menengah kejuruan.3.7 Membimbing guru dalam

mengelola, merawat,

mengembangkan dan

menggunakan media pendidikan

dan fasilitas pembelajaran/

bimbingan tiap mata pelajaran

dalam rumpun mata pelajaran

yang relevan d i sekolah

menengah kejuruan.



3.8 Memotivas i guru untuk


informasi dalam pembelajaran/

bimbingan tiap mata



sekolah menengah kejuruan.

4. Kompetensi

Evaluasi

Pendidikan

4.1 Menyusun kriteria dan indikator

keberhasilan pendidikan dan




sekolah menengah kejuruan.DIMENSI

KOMPETENSI

KOMPETENSI






mata pelajaran yang relevan disekolah menengah kejuruan4.3 Menilai kinerja kepala sekolah,

kinerja guru dan staf sekolah

dalam melaksanakan tugas

pokok dan tanggung jawabnya

untuk meningkatka n mutu

pendidikan dan

pembelajaran/bimbingan padatiap mata pelajaran dalam



kejuruan.4.4 Memantau pelaksanaan






perbaikan mutu



mata pelajaran yang relevan

di sekolah menengah

kejuruan.4.5 Membina guru dalam


untuk kepentingan pendidikan

dan pembelajaran/bimbinga n




kejuruan.4.6 Mengolah dan menganalisis



dan staf sekolah di sekolah

menengah kejuruan.

5. Kompetensi

Penelitian

Pengembangan



penelitian dalam pendidikan.

Menentukan masalah



tugas

pengawasan maupun untukpengembangan karirnya sebagai

pengawas.

DIMENSI

KOMPETENSI

KOMPETENSI

Menyusun proposal penelitian





penelitian kuantitatif.Melaksanakan penelitian



perumusan kebijakan



jawabnya.Mengolah dan menganalisis data

hasil penelitian pendidikan baik

data kualitatif maupun data

kuantitatif.Menulis karya tulis ilmiah (KTI)


atau bidang kepengawasan dan

memanfaatkannya untuk

perbaikan mutu pendidikan.Menyusun pedoman/panduan

dan atau buku/modul yang

diperlukan untukmelaksanakan tugas

pengawasan di sekolah

menengah kejuruan.

Memberikan bimbingan kepada

guru tentang penelitian tindakan

kelas, baik perencanaan maupun

pelaksanaannya di sekolah

menengah kejuruan.

6. Kompetensi

Sosial

Bekerja sama dengan berbagai

pihak dalam rangka

meningkatkan kualitas diri untuk

dapat melaksanakan tugas

dan tanggung jawabnya.



Aktif dalam kegiatan asosiasi




MENTERI PENDIDIKAN

NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan dan

Bantuan Hukum I,

Muslikh, S.H.

NIP 131479478



SALINAN

PERATURAN


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

STANDAR KEPALA SEKOLAH/MADRASAH



Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 38 ayat

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan perlu


Nasional tentang Standar Kepala

Sekolah/Madrasah;


tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4496);

2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian

Negara Republik Indonesia sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

94 Tahun 2006;




187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan

Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah


Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR

KEPALA SEKOLAH/MADRASAH.

Pasal 1

(1) Untuk diangkat sebagai kepala sekolah/madrasah,

seseorang wajib memenuhi standar kepala

sekolah/madrasah yang berlaku nasional.

(2)Standar kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 17 April 2007

MENTERI PENDIDIKAN

NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO








Bantuan Hukum I,

Muslikh, S.H.

NIP 131479478SALINAN


NOMOR 13 TAHUN 2007 TANGGAL 17 APRIL 2007

TENTANG STANDAR KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

A. KUALIFIKASI

Kualifikasi Kepala Sekolah/Madrasah terdiri atas Kualifikasi

Umum, dan Kualifikasi Khusus.

1. Kualifikasi Umum Kepala

Sekolah/Madrasah adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma

empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan pada

perguruan tinggi yang terakreditasi;

b. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia

setinggi- tingginya 56 tahun;

c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5

(lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing,

kecuali di Taman Kanak -kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA)

memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3

(tiga) tahun di TK/RA; dan



d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai

negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan

kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga

yang berwenang.

2. Kualifikasi Khusus Kepala Sekolah/Madrasah meliputi :

a. Kepala Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA)


1) Berstatus sebagai guru TK/RA;

2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK/RA; dan

3) Memiliki sertifikat kepala TK/RA yang diterbitkan oleh

lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

b. Kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah

sebagai berikut :

1) Berstatus sebagai guru SD/MI;

2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD/MI; dan

3) Memiliki sertifikat kepala SD/MI yang diterbitkan oleh


c. Kepala Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

(SMP/MTs) adalah sebagai berikut :

1) Berstatus sebagai guru SMP/MTs;

2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs; dan

3) Memiliki sertifikat kepala SMP/MTs yang

diterbitkan oleh


d. Kepala Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)


1) Berstatus sebagai guru SMA/MA;2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA/MA; dan

3) Memiliki sertifikat kepala SMA/MA yang diterbitkan

oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

e. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah

Kejuruan (SMK/MAK) adalah sebagai berikut :

1) Berstatus sebagai guru SMK/MAK;



2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK; dan

3) Memiliki sertifikat kepala SMK/MAK yang

diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

d. Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah

Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah AtasLuarBiasa

(SDLB/SMPLB/SMALB) adalah sebagai berikut :

1) Berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan

SDLB/SMPLB/SMALB;

2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru

SDLB/SMPLB/SMALB; dan

3) Memiliki sertifikat kepala SLB/SDLB yang

diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

e. Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri adalah sebagai

berikut :

1) Memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun

sebagai kepala sekolah;

2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru pada salah

satu satuan pendidikan; dan

3) Memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh

lembaga yang ditetapkan Pemerintah

B. KOMPETENSI

N

O

DIMENSI

KOMPETENS

I

KOMPETENSI

1 Kepribadian 1.1. Berakhlak

mulia, mengembangkan budaya dantradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan

akhlak mulia bagi komunitas di

sekolah/madrasah

1.2. Memiliki

integritas kepribadian sebagai

pemimpin.



1.3. Memiliki

keinginan yang kuat dalam

pengembangan diri sebagai kepala

sekolah/madrasah.

1.4. Bersikapterbuka dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsi.

1.5. Mengendalika

n diri dalam menghadapi masalah dalam

pekerjaan sebagai kepala

sekolah/madrasah.

1.6. Memiliki

bakat dan minat jabatan sebagaipemimpin pendidikan.

2 Manajerial 2.1. Menyusun perencanaan

sekolah/madrasah untuk berbagai

tingkatan perencanaan.

2.2. Mengembangkan organisasi sekolah/

madrasah sesuai dengan kebutuhan

2.3. Memimpin sekolah/madrasah dalam

rangka pendayagunaan sumber daya

sekolah/ madrasah secara optimal.

2.4. Mengelola perubahan dan

pengembangan sekolah/ madrasah

menuju organisasi pembelajar yang

efektif.

2.5. Menciptakan budaya dan iklim

sekolah/ madrasah yang kondusif daninovatif bagi pembelajaran peserta

didik.

2.6. Mengelola guru dan staf dalam

rangka pendayagunaan sumber daya

manusia secara optimal.

2.7. Mengelola sarana dan prasarana



sekolah/ madrasah dalam rangka

pendayagunaan secara optimal.

2.8. Mengelola hubungan sekolah/madrasah

dan masyarakat dalam rangka

pencarian dukungan ide, sumber belajar,dan pembiayaan sekolah/madrasah.

2.9. Mengelola peserta didik dalam

rangka penerimaan peserta didik baru,

dan penempatan dan pengembangan

kapasitas peserta didik.

2.10. Mengelola

pengembangan kurikulum dan kegiatan

pembelajaran sesuai dengan arah dantujuan pendidikan nasional.

2.11. Mengelola

keuangan sekolah/madrasah sesuai

dengan prinsip pengelolaan yang

akuntabel, transparan, dan efisien.

2.12. Mengelola

ketatausahaan sekolah/madrasah dalam

mendukung pencapaian tujuan

sekolah/madrasah.

2.13. Mengelola

unit layanan khusus sekolah/ madrasah

dalam mendukung kegiatan

pembelajaran dan kegiatan peserta didik

di sekolah/madrasah.

2.14. Mengelolasistem informasi sekolah/madrasah

dalam mendukung penyusunan program

dan pengambilan keputusan.

2.15. Memanfaatka

n kemajuan teknologi informasi bagi

peningkatan pembelajaran



danmanajemen sekolah/ madrasah.

2.16. Melakukan

monitoring, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan program kegiatan

sekolah/madrasah dengan proseduryang tepat, serta merencanakan tindak

lanjutnya.

3 Kewirausah

aan

3.1. Menciptakan inovasi yang berguna bagi

pengembangan sekolah/madrasah.

3.2. Bekerja keras untuk mencapai

keberhasilan sekolah/ madrasah sebagai

organisasi pembelajar yang efektif.

3.3. Memiliki motivasi yang kuat untuksukses dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya sebagai pemimpin

sekolah/madrasah.3.4. Pantang menyerah dan selalu mencari

solusi terbaik dalam menghadapi

kendala yang dihadapi sekolah/

madrasah.

3.5. Memiliki naluri kewirausahaan dalammengelola kegiatan produksi/jasa

sekolah/madrasah sebagai sumber

belajar peserta didik.

4 Supervisi 4.1. Merencanaka

n program supervisi akademik dalam

rangka peningkatan profesionalisme

guru.4.2. Melaksanaka

n supervisi akademik terhadap guru

dengan menggunakan pendekatan dan

teknik supervisi yang tepat.4.3. Menindaklanj

uti hasil supervisi akademik terhadap

guru dalam rangka peningkatan



profesionalisme guru.

5 Sosial 5.1. Bekerja sama

dengan pihak lain untuk kepentingan

sekolah/madrasah5.2. Berpartisipasi

dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.5.3. Memiliki

kepekaan sosial terhadap orang atau

kelompok lain.

MENTERI PENDIDIKAN

NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO






Bantuan Hukum I,

Muslikh, S.H.

NIP 131479478

SALINAN

PERATURAN


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN

DASAR DAN MENENGAH





Menimbang :bahwa dalam rangka pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang

Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan


Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik



tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4496);



Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian

Negara Republik Indonesia sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun

2006;



Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah



20/P Tahun 2005;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR

PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUANPENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

Pasal 1

(1) Setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar

pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional

(2) Standar pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri

ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


pada tanggal 23 Mei 2007

MENTERI PENDIDIKAN

NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.Biro Hukum dan OrganisasiDepartemen Pendidikan Nasional,Kepala Bagian Penyusunan RancanganPeraturan Perundang-undangan danBantuan Hukum I,

Muslikh, S.H.NIP 131479478

SALINAN



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONALNOMOR 19 TAHUN 2007 TANGGAL 23 MEI 2007

STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKANOLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

A. PERENCANAAN PROGRAM

1. Visi Sekolah/Madrasah

a. Sekolah/Madrasah merumuskan dan menetapkan visiserta mengembangkannya.

b. Visi sekolah/madrasah:

1) dijadikan sebagai cita-cita bersama wargasekolah/madrasah dan segenap pihak yangberkepentingan pada masa yang akan datang;

2) mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatanpada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yangberkepentingan;

3) dirumuskan berdasar masukan dari berbagai wargasekolah/madrasah dan pihak-pihak yangberkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnyaserta visi pendidikan nasional;

4) diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpinoleh kepala sekolah/madrasah denganmemperhatikan masukan komite sekolah/madrasah;

5) disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dansegenap pihak yang berkepentingan;

6) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkalasesuai dengan perkembangan dan tantangan dimasyarakat.

2. Misi Sekolah/Madrasah

a. Sekolah/Madrasah merumuskan dan menetapkan misiserta mengembangkannya.

b. Misi sekolah/madrasah:

1) memberikan arah dalam mewujudkan visisekolah/madrasah sesuai dengan tujuan pendidikannasional;

2) merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun



waktu tertentu;

3) menjadi dasar program pokok sekolah/madrasah;

4) menekankan pada kualitas layanan peserta didik danmutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah/madrasah;

5) memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan

dengan program sekolah/madrasah;6) memberikan keluwesan dan ruang gerak

pengembangan kegiatan satuan-satuan unitsekolah/madrasah yang terlibat;

7) dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihakyang berkepentingan termasuk komitesekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewanpendidik yang dipimpin oleh kepalasekolah/madrasah;

8) disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dansegenap pihak yang berkepentingan;

9) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuaidengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

3. Tujuan Sekolah/Madrasah

a. Sekolah/Madrasah merumuskan dan menetapkan tujuanserta mengembangkannya.

b. Tujuan sekolah/madrasah:

1) menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapaidalam jangka menengah (empat tahunan);

2) mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikannasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat;

3) mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudahditetapkan oleh sekolah/madrasah dan Pemerintah;

4) mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yangberkepentingan termasuk komite sekolah/madrasahdan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang

dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah;

5) disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dansegenap pihak yang berkepentingan.

4. Rencana Kerja Sekolah/Madrasah

a. Sekolah/Madrasah membuat:

1) rencana kerja jangka menengah yang



menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalamkurun waktu empat tahun yang berkaitan denganmutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikankomponen yang mendukung peningkatan mutululusan;

2) rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalamRencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah(RKA-S/M) dilaksanakan berdasarkan rencana jangkamenengah.

b. Rencana kerja jangka menengah dan tahunansekolah/madrasah:

1) disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikanpertimbangan dari komite sekolah/madrasah dan

disahkan berlakunya oleh dinas pendidikankabupaten/kota. Pada sekolah/madrasah swastarencana kerja ini disahkan berlakunya olehpenyelenggara sekolah/madrasah;

2) dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca olehpihak-pihak yang terkait.

c. Rencana kerja empat tahun dan tahunan disesuaikandengan persetujuan rapat dewan pendidik danpertimbangan komite sekolah/madrasah.

d. Rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaansekolah/madrasah yang ditunjukkan dengan kemandirian,kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

e. Rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelasmengenai:

1) kesiswaan;

2) kurikulum dan kegiatan pembelajaran;

3) pendidik dan tenaga kependidikan serta

pengembangannya;4) sarana dan prasarana;

5) keuangan dan pembiayaan;

6) budaya dan lingkungan sekolah;

7) peranserta masyarakat dan kemitraan;

8) rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepadapeningkatan dan pengembangan mutu.



B. PELAKSANAAN RENCANA KERJA

1. Pedoman Sekolah/Madrasah

a. Sekolah/Madrasah membuat dan memiliki pedoman yangmengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang

mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait.b. Perumusan pedoman sekolah/madrasah:

1) mempertimbangkan visi, misi dan tujuansekolah/madrasah;

2) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkalasesuai dengan perkembangan masyarakat.

c. Pedoman pengelolaan sekolah/madrasah meliputi:

1) kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);

2) kalender pendidikan/akademik;3) struktur organisasi sekolah/madrasah;

4) pembagian tugas di antara guru;

5) pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;

6) peraturan akademik;

7) tata tertib sekolah/madrasah;

8) kode etik sekolah/madrasah;

9) biaya operasional sekolah/madrasah.

d. Pedoman sekolah/madrasah berfungsi sebagai petunjukpelaksanaan operasional.

e. Pedoman pengelolaan KTSP, kalender pendidikan danpembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikandievaluasi dalam skala tahunan, sementara lainnyadievaluasi sesuai kebutuhan.

2. Struktur Organisasi Sekolah/Madrasah

a. Struktur organisasi sekolah/madrasah berisi tentang

sistem penyelenggaraan dan administrasi yang diuraikansecara jelas dan transparan.

b. Semua pimpinan, pendidik, dan tenaga kependidikanmempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawabyang jelas tentang keseluruhan penyelenggaraan danadministrasi sekolah/madrasah.

c. Pedoman yang mengatur tentang struktur organisasi



sekolah/madrasah:

1) memasukkan unsur staf administrasi denganwewenang dan tanggungjawab yang jelas untukmenyelenggarakan administrasi secara optimal;

2) dievaluasi secara berkala untuk melihat efektifitas

mekanisme kerja pengelolaan sekolah;3) diputuskan oleh kepala sekolah/madrasah dengan

mempertimbangkan pendapat dari komitesekolah/madrasah.

3. Pelaksanaan Kegiatan Sekolah/Madrasah

a. Kegiatan sekolah/madrasah:

1) dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan;

2) dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan yang

didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang ada.b. Pelaksanaan kegiatan sekolah/madrasah yang tidak

sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan perlumendapat persetujuan melalui rapat dewan pendidikdan komite sekolah/madrasah.

c. Kepala sekolah/madrasahmempertanggungjawabkanpelaksanaan pengelolaan bidang akademik pada rapatdewan pendidik dan bidang nonakademik pada rapatkomite sekolah/madrasah dalam bentuk laporan padaakhir tahun ajaran yang disampaikan sebelumpenyusunan rencana kerja tahunan berikutnya.

4. Bidang Kesiswaan

a. Sekolah/Madrasah menyusun dan menetapkanpetunjuk pelaksanaan operasional mengenai prosespenerimaan peserta didik yang meliputi:

1) Kriteria calon peserta didik:

a) SD/MI berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun,pengecualian terhadap usia peserta didik yangkurang dari 6 (enam) tahun dilakukan atas dasarrekomendasi tertulis dari pihak yangberkompeten, seperti konselor sekolah/madrasahmaupun psikolog;

b) SDLB/SMPLB/SMALB berasal dari peserta didik yangmemiliki kelainan fisik, emosional, intelektual,



mental, sensorik, dan/atau sosial;

c) SMP/ MTs berasal dari lulusan SD, MI, Paket Aatau satuan pendidikan bentuk lainnya yangsederajat;

d) SMA/SMK, MA/MAK berasal dari anggota masyarakat

yang telah lulus dari SMP/MTs, Paket B atau satuanpendidikan lainnya yang sederajat.

2) Penerimaan peserta didik sekolah/madrasah dilakukan:

a) secara obyektif, transparan, dan akuntabelsebagaimana tertuang dalam aturan sekolah/madrasah;

b) tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender,agama, etnis, status sosial, kemam-puan ekonomi

bagi SD/MI, SMP/MTs penerima subsidi dariPemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;

c) berdasar kriteria hasil ujian nasional bagi SMA/SMK,MA/MAK, dan kriteria tambahan bagi SMK/MAK;

d) sesuai dengan daya tampung sekolah/madrasah.

3) Orientasi peserta didik baru yang bersifat akademikdan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan denganpengawasan guru.

b. Sekolah/Madrasah:1) memberikan layanan konseling kepada peserta didik;

2) melaksanakan kegiatan ekstra dan kokurikuler untukpara peserta didik;

3) melakukan pembinaan prestasi unggulan;

4) melakukan pelacakan terhadap alumni.

5. Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran

a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

1) Sekolah/Madrasah menyusun KTSP.2) Penyusunan KTSP memperhatikan Standar

Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan peraturanpelaksanaannya.

3) KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisisekolah/madrasah, potensi atau karakteristik daerah,sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.



4) Kepala Sekolah/Madrasah bertanggungjawab atastersusunnya KTSP.

5) Wakil Kepala SMP/MTs dan wakil kepalaSMA/SMK/MA/MAK bidang kurikulum bertanggungjawabatas pelaksanaan penyusunan KTSP.

6) Setiap guru bertanggungjawab menyusun silabus setiapmata pelajaran yang diampunya sesuai denganStandar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, dan PanduanPenyusunan KTSP.

7) Dalam penyusunan silabus, guru dapat bekerjasamadengan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah GuruMata Pelajaran (MGMP), Lembaga Penjamin MutuPendidikan (LPMP), atau Perguruan Tinggi.

8) Penyusunan KTSP tingkat SD dan SMP dikoordinasi,

disupervisi, dan difasilitasi oleh Dinas PendidikanKabupaten/Kota sedangkan SDLB, SMPLB, SMALB, SMAdan SMK oleh Dinas Pendidikan Provinsi yangbertanggungjawab di bidang pendidikan. Khususuntuk penyusunan KTSP Pendidikan Agama (PA)tingkat SD dan SMP dikoordinasi, disupervisi, dandifasilitasi oleh Kantor Departemen AgamaKabupaten/Kota, sedangkan untuk SDLB, SMPLB,SMALB, SMA dan SMK oleh Kantor Wilayah DepartemenAgama.

9) Penyusunan KTSP tingkat MI dan MTs dikoordinasi,disupervisi, dan difasilitasi oleh Kantor DepartemenAgama Kabupaten/Kota, sedangkan MA dan MAK olehKantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.

b. Kalender Pendidikan

1) Sekolah/Madrasah menyusun kalenderpendidikan/akademik yang meliputi jadwalpembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler,dan hari libur.

2) Penyusunan kalender pendidikan/akademik:

a) didasarkan pada Standar Isi;

b) berisi mengenai pelaksanaan aktivitassekolah/madrasah selama satu tahun dan dirincisecara semesteran, bulanan, dan mingguan;

c) diputuskan dalam rapat dewan pendidik dan



ditetapkan oleh kepalasekolah/madrasah.

3) Sekolah/Madrasah menyusun jadwal penyusunan KTSP.

4) Sekolah/Madrasah menyusun mata pelajaran yangdijadwalkan pada semester gasal, dan semester genap.

c. Program Pembelajaran

1) Sekolah/Madrasah menjamin mutu kegiatanpembelajaran untuk setiap mata pelajaran dan programpendidikan tambahan yang dipilihnya.

2) Kegiatan pembelajaran didasarkan pada StandarKompetensi Lulusan, Standar Isi, dan peraturanpelaksanaannya, serta Standar Proses dan StandarPenilaian.

3) Mutu pembelajaran di sekolah/madrasah dikembangkandengan:

a) model kegiatan pembelajaran yang mengacu padaStandar Proses;

b) melibatkan peserta didik secara aktif, demokratis,mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dandialogis;

c) tujuan agar peserta didik mencapai pola pikir dankebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan

aktivitas intelektual yang berupa berpikir,berargumentasi, memperta-nyakan, mengkaji,menemukan, dan memprediksi;

d) pemahaman bahwa keterlibatan peserta didiksecara aktif dalam proses belajar yang dilakukansecara sungguh-sungguh dan mendalam untukmencapai pemahaman konsep, tidak terbatas padamateri yang diberikan oleh guru.

4) Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutuperencanaan kegiatan pembelajaran untuk setiap matapelajaran yang diampunya agar peserta didik mampu:

a) meningkat rasa ingin tahunya;

b) mencapai keberhasilan belajarnya secara konsistensesuai dengan tujuan pendidikan;

c) memahami perkembangan pengetahuan dengan



kemampuan mencari sumber informasi;

d) mengolah informasi menjadi pengetahuan;

e) menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikanmasalah;

f) mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain;dan

g) mengembangkan belajar mandiri dan kelompokdengan proporsi yang wajar.

5) Kepala sekolah/madrasah bertanggungjawab terhadapkegiatan pembelajaran sesuai dengan peraturan yangditetapkan Pemerintah.

6) Kepala SD/MI/SDLB/SMPLB/SMALB, wakil kepalaSMP/MTs, dan wakil kepala SMA/SMK /MA/MAK bidang

kurikulum bertanggungjawab terhadap mutu kegiatanpembelajaran.

7) Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutukegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaranyang diampunya dengan cara:

a) merujuk perkembangan metode pembelajaranmutakhir;

b) menggunakan metoda pembelajaran yangbervariasi, inovatif dan tepat untuk mencapai tujuan

pembelajaran;

c) menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantuyang tersedia secara efektif dan efisien;

d) memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuanpeserta didik, dan pengalaman belajar sebelumnyayang bervariasi serta kebutuhan khusus bagipeserta didik dari yang mampu belajar dengancepat sampai yang lambat;

e) memperkaya kegiatan pembelajaran melaluilintas kurikulum, hasil-hasil penelitian danpenerapannya;

f) mengarahkan kepada pendekatan kompetensiagar dapat menghasilkan lulusan yang mudahberadaptasi, memiliki motivasi, kreatif, mandiri,mempunyai etos kerja yang tinggi, memahami



belajar seumur hidup, dan berpikir logis dalammenyelesaikan masalah.

d. Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik

1) Sekolah/Madrasah menyusun program penilaian hasilbelajar yang berkeadilan, bertanggung jawab dan

berkesinambungan.

2) Penyusunan program penilaian hasil belajardidasarkan pada Standar Penilaian Pendidikan.

3) Sekolah/Madrasah menilai hasil belajar untuk seluruhkelompok mata pelajaran, dan membuat catatan

keseluruhan, untuk menjadi bahan program remedial,klarifikasi capaian ketuntasan yang direncanakan,laporan kepada pihak yang memerlukan,

pertimbangan kenaikan kelas atau kelulusan, dandokumentasi.

4) Seluruh program penilaian hasil belajar

disosialisasikan kepada guru.

5) Program penilaian hasil belajar perlu ditinjau

secara periodik, berdasarkan data kegagalan/kendala

pelaksanaan program termasuk temuan penguji

eksternal dalam rangka mendapatkan rencana

penilaian yang lebih adil dan bertanggung jawab.

6) Sekolah/Madrasah menetapkan prosedur yang

mengatur transparansi sistem evaluasi hasil belajar

untuk penilaian formal yang berkelanjutan.

7) Semua guru mengembalikan hasil kerja siswa yang

telah dinilai.

8) Sekolah/Madrasah menetapkan petunjuk pelaksanaan

operasional yang mengatur mekanisme penyampaian

ketidakpuasan peserta didik dan penyelesaiannya

mengenai penilaian hasil belajar.

9) Penilaian meliputi semua kompetensi dan materi yangdiajarkan.

10) Seperangkat metode penilaian perlu disiapkan dan

digunakan secara

terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dansumatif, sesuai dengan



metode/strategi pembelajaran yang digunakan.

11) Sekolah/Madrasah menyusun ketentuan pelaksanaanpenilaian hasil belajar sesuai dengan Standar PenilaianPendidikan.

12) Kemajuan yang dicapai oleh peserta didik dipantau,

didokumentasikansecara sistematis, dan digunakan sebagai balikankepada peserta didikuntuk perbaikan secara berkala.

13) Penilaian yang didokumentasikan disertai buktikesahihan, keandalan, dan dievaluasi secara periodikuntuk perbaikan metode penilaian.

14) Sekolah/Madrasah melaporkan hasil belajar kepada

orang tua peserta didik. komite sekolah/madrasah, daninstitusi di atasnya.

e. Peraturan Akademik

1) Sekolah/Madrasah menyusun dan menetapkanPeraturan Akademik.

2) Peraturan Akademik berisi:

a) persyaratan minimal kehadiran siswa untukmengikuti pelajaran dan tugas dari guru;

b) ketentuan mengenai ulangan, remedial, ujian,kenaikan kelas, dan kelulusan;

c) ketentuan mengenai hak siswa untuk menggunakanfasilitas belajar, laboratorium, perpustakaan,penggunaan buku pelajaran, buku referensi, danbuku perpustakaan;

d) ketentuan mengenai layanan konsultasi kepadaguru mata pelajaran, wali kelas, dan konselor.

3) Peraturan akademik diputuskan oleh rapat dewanpendidik dan ditetapkan oleh kepalasekolah/madrasah.

6. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a. Sekolah/Madrasah menyusun program pendayagunaanpendidik dan tenaga kependidikan.

b. Program pendayagunaan pendidik dan tenaga



kependidikan:

1) disusun dengan memperhatikan Standar Pendidikdan Tenaga Kependidikan;

2) dikembangkan sesuai dengan kondisisekolah/madrasah, termasuk pembagian tugas,

mengatasi bila terjadi kekurangan tenaga,menentukan sistem penghargaan, danpengembangan profesi bagi setiap pendidik dantenaga kependidikan serta menerapkannya secaraprofesional, adil, dan terbuka.

c. Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikantambahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yangditetapkan olehpenyelenggara sekolah/madrasah.

d. Sekolah/Madrasah perlu mendukung upaya:

1) promosi pendidik dan tenaga kependidikanberdasarkan asas kemanfaatan, kepatutan, danprofesionalisme;

2) pengembangan pendidik dan tenaga kependidikanyang diidentifikasi secara sistematis sesuai denganaspirasi individu, kebutuhan kurikulum dansekolah/madrasah;

3) penempatan tenaga kependidikan disesuaikan dengankebutuhan baik jumlah maupun kualifikasinya dengan

menetapkan prioritas;4) mutasi tenaga kependidikan dari satu posisi ke posisi

lain didasarkan pada analisis jabatan dengan diikutiorientasi tugas oleh pimpinan tertinggisekolah/madrasah yang dilakukan setelah empat tahun,tetapi bisa diperpanjang berdasarkan alasan yang dapatdipertanggungjawabkan, sedangkan untuk tenagakependidikan tambahan tidak ada mutasi.

e. Sekolah/Madrasah mendayagunakan :

1) kepala sekolah/madrasah melaksanakan tugas dantanggung jawabnya sebagai pimpinan pengelolaansekolah/madrasah;

2) wakil kepala SMP/MTs melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya sebagai pembantu kepalasekolah/madrasah;

3) wakil kepala SMA/SMK, MA/MAK bidang kurikulum



melaksanakan tugas dan tanggung jawabnyasebagai pembantu kepala sekolah/madrasahdalam mengelola bidang kurikulum;

4) wakil kepala SMA/SMK, MA/MAK bidang saranaprasarana melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah/madrasahdalam mengelola sarana prasarana;

5) wakil kepala SMA/SMK, MA/MAK bidang kesiswaanmelaksanakan tugas dan tanggung jawabnyasebagai pembantu kepala sekolah/madrasah dalammengelola peserta didik;

6) wakil kepala SMK bidang hubungan industrimelaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai

pembantu kepala sekolah/madrasah dalam mengelolakemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri;

7) guru melaksanakan tugas dan tanggungjawabnyasebagai agen pembelajaran yang memotivasi,memfasilitasi, mendidik, membimbing, dan melatihpeserta didik sehingga menjadi manusia berkualitas

dan mampu mengaktualisasikan potensi

kemanusiaannya secara optimum;

8) konselor melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya dalam memberikan layanan bimbingan dankonseling kepada peserta didik;

9) pelatih/instruktur melaksanakan tugas dantanggung jawabnya memberikan pelatihan teknis

kepada peserta didik pada kegiatan pelatihan;

10) tenaga perpustakaan melaksanakan tugas dantanggung jawabnya melaksanakan pengelolaansumber belajar di perpustakaan;

11) tenaga laboratorium melaksanakan tugas dantanggung jawabnya membantu guru mengelolakegiatan praktikum di laboratorium;

12) teknisi sumber belajar melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya mempersiapkan, merawat,memperbaiki sarana dan prasaranapembelajaran;



13) tenaga administrasi melaksanakan tugas dantanggung jawabnya dalam menyelenggarakanpelayanan administratif;

14) tenaga kebersihan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan kebersihan

lingkungan.

7. Bidang Sarana dan Prasarana

a. Sekolah/Madrasah menetapkan kebijakan program secaratertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana.

b. Program pengelolaan sarana dan prasarana mengacupada Standar Sarana dan Prasarana dalam hal:

1) merencanakan , memenuhi dan mendayagunakansarana dan prasarana pendidikan;

2) mengevaluasi dan melakukan pemeliharaan sarana danprasarana agar tetap berfungsi mendukung prosespendidikan;

3) melengkapi fasilitas pembelajaran pada setiaptingkat kelas di sekolah/madrasah;

4) menyusun skala prioritas pengembangan fasilitaspendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan dankurikulum masing-masing tingkat;

5) pemeliharaan semua fasilitas fisik danperalatan dengan memperhatikan kesehatan dankeamanan lingkungan.

d. Seluruh program pengelolaan sarana danprasarana pendidikan disosialisasikan kepada pendidik,tenaga kependidikan dan peserta didik.

e. Pengelolaan sarana prasarana sekolah/madrasah:

1) direncanakan secara sistematis agar selaras denganpertumbuhan kegiatan akademik dengan mengacu

Standar Sarana dan Prasarana;2) dituangkan dalam rencana pokok (master plan) yang

meliputi gedung dan laboratorium sertapengembangannya.

f. Pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah perlu:

1) menyediakan petunjuk pelaksanaan operasionalpeminjaman buku dan bahan pustaka lainnya;



2) merencanakan fasilitas peminjaman buku dan bahanpustaka lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta didikdan pendidik;

3) membuka pelayanan minimal enam jam sehari padahari kerja;

4) melengkapi fasilitas peminjaman antar perpustakaan,baik internal maupun eksternal;

5) menyediakan pelayanan peminjaman denganperpustakaan dari sekolah/madrasah lain baik negerimaupun swasta.

g. Pengelolaan laboratorium dikembangkan sejalan denganperkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sertadilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidakterjadi kekeliruan yang dapat menimbulkan kerusakan.

h. Pengelolaan fasilitas fisik untuk kegiatan ekstra-kurikuler disesuaikan dengan perkembangan kegiatanekstra-kurikuler peserta didik dan mengacu pada StandarSarana dan Prasarana.

8. Bidang Keuangan dan Pembiayaan

a. Sekolah/Madrasah menyusun pedoman pengelolaan biayainvestasi dan operasional yang mengacu pada StandarPembiayaan.

b. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasionalSekolah/Madrasah mengatur:

1) sumber pemasukan, pengeluaran dan jumlah danayang dikelola;

2) penyusunan dan pencairan anggaran, sertapenggalangan dana di luar dana investasi danoperasional;

3) kewenangan dan tanggungjawab kepalasekolah/madrasah dalam membelanjakan anggaranpendidikan sesuai dengan peruntukannya;

4) pembukuan semua penerimaan dan pengeluaranserta penggunaan anggaran, untuk dilaporkankepada komite sekolah/madrasah, serta institusi diatasnya.

c. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasionalsekolah/madrasah diputuskan oleh komite



sekolah/madrasah dan ditetapkan oleh kepalasekolah/madrasah serta mendapatkan persetujuan dariinstitusi di atasnya.

d. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasionalsekolah/madrasah disosialisasikan kepada seluruh warga

sekolah/madrasah untuk menjamin tercapainyapengelolaan dana secara transparan dan akuntabel.

9. Budaya dan Lingkungan Sekolah/Madrasah

a. Sekolah/Madrasah menciptakan suasana, iklim, danlingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaranyang efisien dalam prosedur pelaksanaan.

b. Prosedur pelaksanaan penciptaan suasana, iklim, danlingkungan pendidikan:

1) berisi prosedur tertulis mengenai informasi kegiatanpenting minimum yang akan dilaksanakan;

2) memuat judul, tujuan, lingkup, tanggung jawab danwewenang, serta penjelasannya;

3) diputuskan oleh kepala sekolah/madrasah dalam rapatdewan pendidik.

c. Sekolah/Madrasah menetapkan pedoman tata-tertib yangberisi:

1) tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan pesertadidik, termasuk dalam hal menggunakan danmemelihara sarana dan prasarana pendidikan;

2) petunjuk, peringatan, dan larangan dalamberperilaku di Sekolah/Madrasah, serta pemberiansangsi bagi warga yang melanggar tata tertib.

d. Tata tertib sekolah/madrasah ditetapkan oleh kepalasekolah/madrasah melalui rapat dewan pendidik denganmempertimbangkan masukan komite sekolah/madrasah,

dan peserta didik.e. Sekolah/Madrasah menetapkan kode etik warga

sekolah/madrasah yang memuat norma tentang:

1) hubungan sesama warga di dalam lingkungansekolah/madrasah dan hubungan antara wargasekolah/madrasah dengan masyarakat;

2) sistem yang dapat memberikan penghargaan bagi



yang mematuhi dan sangsi bagi yang melanggar.

f. Kode etik sekolah/madrasah ditanamkan kepadaseluruh warga sekolah/madrasah untuk menegakkanetika sekolah/madrasah.

g. Sekolah/Madrasah perlu memiliki program yang jelas

untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi semua wargasekolah/madrasahnya.

h. Kode etik sekolah/madrasah yang mengatur peserta didikmemuat norma untuk:

1) menjalankan ibadah sesuai dengan agama yangdianutnya;

2) menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;

3) mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung

tinggi ketentuan pembelajaran dan mematuhi semuaperaturan yang berlaku;

4) memelihara kerukunan dan kedamaian untukmewujudkan harmoni sosial di antara teman;

5) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangisesama;

6) mencintai lingkungan , bangsa, dan negara; serta

7) menjaga dan memelihara sarana dan prasarana,kebersihan, ketertiban, keamanan, keindahan, dan

kenyamanan sekolah/madrasah.i. Peserta didik dalam menjaga norma pendidikan perlu

mendapat bimbingan dengan keteladanan, pembinaandengan membangun kemauan, serta pengembangankreativitas dari pendidik dan tenaga kependidikan.

j. Kode etik sekolah/madrasah yang mengatur guru dantenaga kependidikan memasukkan larangan bagi gurudan tenaga kependidikan, secara perseorangan

maupun kolektif, untuk:1) menjual buku pelajaran, seragam/bahan pakaiansekolah/madrasah, dan/atau perangkat sekolah lainnyabaik secara langsung maupun tidak langsung kepadapeserta didik;

2) memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajaratau les kepada peserta didik;

3) memungut biaya dari peserta didik baik secara



langsung maupun tidak langsung yang bertentangandengan peraturan dan undang-undang;

4) melakukan sesuatu baik secara langsung maupun tidaklangsung yang mencederai integritas hasil UjianSekolah/Madrasah dan Ujian Nasional.

k. Kode etik sekolah/madrasah diputuskan oleh rapat dewanpendidik dan ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah.

10. Peran serta Masyarakat dan Kemitraan Sekolah/Madrasah

a. Sekolah/Madrasah melibatkan warga dan masyarakatpendukung sekolah/madrasah dalam mengelolapendidikan.

b. Warga sekolah/madrasah dilibatkan dalam pengelolaanakademik.

c. Masyarakat pendukung sekolah/madrasah dilibatkandalam pengelolaan non-akademik.

d. Keterlibatan peranserta warga sekolah/madrasah danmasyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatantertentu yang ditetapkan.

e. Setiap sekolah/madrasah menjalin kemitraan denganlembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses,output, dan pemanfaatan lulusan.

f. Kemitraan sekolah/madrasah dilakukan dengan lembagapemerintah atau non-pemerintah.

g. Kemitraan SD/MI/SDLB atau yang setara dilakukanminimal dengan SMP/MTs/SMPLB atau yang setara, sertadengan TK/RA/BA atau yang setara di lingkungannya.

h. Kemitraan SMP/MTs/SMPLB, atau yang setara dilakukanminimal dengan SMA/SMK/SMALB, MA/MAK, SD/MI atauyang setara, serta dunia usaha dan dunia industri.

i. Kemitraan SMA/SMK, MA/MAK, atau yang setaradilakukan minimal dengan perguruan tinggi, SMP/MTs,atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri dilingkungannya.

j. Sistem kemitraan sekolah/madrasah ditetapkan denganperjanjian secara tertulis.

C. PENGAWASAN DAN EVALUASI



1. Program Pengawasan

a. Sekolah/Madrasah menyusun program pengawasansecara obyektif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

b. Penyusunan program pengawasan di sekolah/madrasahdidasarkan pada Standar Nasional Pendidikan.

c. Program pengawasan disosialisasikan ke seluruhpendidik dan tenaga kependidikan.

d. Pengawasan pengelolaan sekolah/madrasah meliputipemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindaklanjut hasil pengawasan.

e. Pemantauan pengelolaan sekolah/madrasahdilakukan oleh komite sekolah/madrasah atau bentuklain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang

berkepentingan secara teratur dan berkelanjutanuntuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitaspengelolaan.

f. Supervisi pengelolaan akademik dilakukan secara teraturdan berkelanjutan oleh kepala sekolah/madrasah danpengawas sekolah/madrasah.

g. Guru melaporkan hasil evaluasi dan penilaian sekurang-kurangnya setiap akhir semester yang ditujukan kepada

kepala sekolah/madrasah dan orang tua/wali peserta didik.h. Tenaga kependidikan melaporkan pelaksanaan teknis

dari tugas masing-masing sekurang-kurangnya setiapakhir semester yang ditujukan kepada kepalasekolah/madrasah. kepala sekolah/madrasah, secara terusmenerus melakukan pengawasan pelaksanaan tugastenaga kependidikan.

i. Kepala sekolah/madrasah melaporkan hasil evaluasikepada komite sekolah/madrasah dan pihak-pihak lain

yang berkepentingan sekurangkurangnya setiap akhirsemester.

j. Pengawas sekolah melaporkan hasil pengawasan disekolah kepada bupati/walikota melalui DinasPendidikan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawabdi bidang pendidikan dan sekolah yang bersangkutan,setelah dikonfirmasikan pada sekolah terkait.



k. Pengawas madrasah melaporkan hasil pengawasan dimadrasah kepada Kantor Departemen AgamaKabupaten/Kota dan pada madrasah yang bersangkutan,setelah dikonfirmasikan pada madrasah terkait.

l. Setiap pihak yang menerima laporan hasil pengawasan

menindaklanjuti laporan hasil pengawasan tersebutdalam rangka meningkatkan mutu sekolah/madrasah,termasuk memberikan sanksi atas penyimpangan yangditemukan.

m. Sekolah/Madrasah mendokumentasikan danmenggunakan hasil pemantauan, supervisi, evaluasi,dan pelaporan serta catatan tindak lanjut untukmemperbaiki kinerja sekolah/madrasah, dalampengelolaan pembelajaran dan pengelolaan secarakeseluruhan.

2. Evaluasi Diri

a. Sekolah/Madrasah melakukan evaluasi diri terhadapkinerja sekolah/madrasah.

b. Sekolah/Madrasah menetapkan prioritas indikator untukmengukur, menilai kinerja, dan melakukan perbaikandalam rangka pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan.

c. Sekolah/Madrasahmelaksanakan

:1) evaluasi proses pembelajaran secara periodik,sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, pada akhirsemester akademik;

2) evaluasi program kerja tahunan secara periodiksekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, pada akhirtahun anggaran sekolah/madrasah.

d. Evaluasi diri sekolah/madrasah dilakukan secara periodikberdasar pada data dan informasi yang sahih.

3. Evaluasi dan Pengembangan KTSP

Proses evaluasi dan pengembangan KTSP dilaksanakansecara:

a. komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasikemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir;

b. berkala untuk merespon perubahan kebutuhan peserta



didik dan masyarakat, serta perubahan sistem pendidikan,maupun perubahan sosial;

c. integratif dan monolitik sejalan dengan perubahan tingkatmata pelajaran;

d. menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak meliputi:

dewan pendidik, komite sekolah/madrasah, pemakailulusan, dan alumni.

4. Evaluasi Pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a. Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenagakependidikan direncanakan secara komprehensif padasetiap akhir semester dengan mengacu pada StandarPendidik dan Tenaga Kependidikan,

b. Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga

kependidikan meliputi kesesuaian penugasan dengankeahlian, keseimbangan beban kerja, dan kinerjapendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaantugas.

c. Evaluasi kinerja pendidik harus memperhatikanpencapaian prestasi dan perubahan-perubahan pesertadidik.

5. Akreditasi Sekolah/Madrasah

a. Sekolah/Madrasah menyiapkan bahan-bahan yangdiperlukan untuk mengikuti akreditasi sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sekolah/Madrasah meningkatkan status akreditasi,dengan menggunakan lembaga akreditasi eksternal yangmemiliki legitimasi.

c. Sekolah/Madrasah harus terus meningkatkan kualitaskelembagaannya secara holistik dengan menindaklanjuti

saran-saran hasil akreditasi.

D. KEPEMIMPINAN SEKOLAH/MADRASAH

1. Setiap sekolah/madrasah dipimpin oleh seorang kepalasekolah/madrasah.

2. Kriteria untuk menjadi kepala dan wakil kepalasekolah/madrasah berdasarkan ketentuan dalam standar



pendidik dan tenaga kependidikan.

3. Kepala SMP/MTs/SMPLB dibantu minimal oleh satu orangwakil kepala sekolah/madrasah.

4. Kepala SMA/MA dibantu minimal tiga wakil kepala

sekolah/madrasah untuk bidang akademik, sarana-prasarana, dan kesiswaan. Sedangkan kepala SMK dibantu empat wakil kepala sekolah untuk bidang

akademik, sarana-prasarana, kesiswaan, dan hubungandunia usaha dan dunia industri. Dalam hal tertentu atausekolah/madrasah yang masih dalam taraf pengembangan, kepala sekolah/madrasah dapatmenugaskan guru untuk melaksanakan fungsi wakilkepala sekolah/madrasah.

5. Wakil kepala sekolah/madrasah dipilih oleh dewanpendidik, dan proses pengangkatan sertakeputusannya, dilaporkan secara tertulis oleh kepalasekolah/madrasah kepada institusi di atasnya. Dalam hal

sekolah/madrasah swasta, institusi dimaksud adalahpenyelenggara sekolah/madrasah.

6. Kepala dan wakil kepala sekolah/madrasah memilikikemampuan memimpin yaitu seperangkat pengetahuan,

keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dikuasai,dan diwujudkannya dalam melaksanakan tugaskeprofesionalan sesuai dengan Standar Pengelolaan SatuanPendidikan.

7. Kepala sekolah/madrasah:

a. menjabarkan visi ke dalam misi target mutu;

b. merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai;

c. menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dankelemahan sekolah/madrasah;

d. membuat rencana kerja strategis dan rencana kerjatahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu;

e. bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaransekolah/madrasah;

f. melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan



keputusan penting sekolah/madrasah. Dalam halsekolah/madrasah swasta, pengambilan keputusantersebut harus melibatkan penyelenggarasekolah/madrasah;

g. berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari

orang tua peserta didik dan masyarakat;h. menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik

dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistempemberian penghargaan atas prestasi dan sangsi ataspelanggaran peraturan dan kode etik;

i. menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagipeserta didik;

j. bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif

mengenai pelaksanaan kurikulum;k. melaksanakan dan merumuskan program supervisi,

serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkankinerja sekolah/madrasah;

l. meningkatkan mutu pendidikan;

m. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga,profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yangdiberikan kepadanya;

n. memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, danpelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikandengan baik dan didukung oleh komunitassekolah/madrasah;

o. membantu, membina, dan mempertahankan lingkungansekolah/madrasah dan program pembelajaran yangkondusif bagi proses belajar peserta didik danpertumbuhan profesional para guru dan tenagakependidikan;

p. menjamin manajemen organisasi danpengoperasian sumber daya sekolah/madrasah untukmenciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat,efisien, dan efektif;

q. menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik danmasyarakat, dan komite sekolah/madrasah menanggapikepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam,



dan memobilisasi sumber daya masyarakat;

r. memberi contoh/teladan/tindakan yang bertanggung jawab.

8. Kepala sekolah/madrasah dapat mendelegasikan sebagian

tugas dan kewenangan kepada wakil kepalasekolah/madrasah sesuai dengan bidangnya.

E. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

1. Sekolah/Madrasah:

a. mengelola sistem informasi manajemen yang memadaiuntuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif,efisien dan akuntabel;

b. menyediakan fasilitas informasi yang efesien, efektif danmudah diakses;

c. menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikanuntuk melayani permintaan informasi maupunpemberian informasi atau pengaduan dari masyarakatberkaitan dengan pengelolaan sekolah/madrasah baiksecara lisan maupun tertulis dan semuanya direkam dandidokumentasikan;

d. melaporkan data informasi sekolah/madrasah yang telah

terdokumentasikan kepada Dinas PendidikanKabupaten/Kota.

2. Komunikasi antar warga sekolah/madrasah di lingkungansekolah/madrasah dilaksanakan secara efisien dan efektif.

F. PENILAIAN KHUSUS

Keberadaan sekolah/madrasah yang pengelolaannya tidakmengacu kepada Standar

Nasional Pendidikan dapat memperoleh pengakuan Pemerintahatas dasar rekomendasiBSNP.




BAMBANG SUDIBYO

GLOSARIUM

1. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimaltentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang didukungoleh standar-standar: pengelolaan, kompetensi lulusan,isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana danprasarana, pembiayaan, dan penilaian.

2. Standar pengelolaan pendidikan untuk satuan pendidikandasar dan menengah adalah standar pengelolaanpendidikan untuk sekolah/madrasah yang berkaitan



dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasankegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitaspenyelenggaraan pendidikan.

3. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasikemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan,

dan keterampilan. Standar ini disusun dandikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh KeputusanMenteri Pendidikan Nasional.

4. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkatkompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentangkompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian,kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yangharus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenispendidikan tertentu. Standar ini disusun dandikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh KeputusanMenteri Pendidikan Nasional.

5. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yangberkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satusatuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensilulusan. Standar ini disusun dan dikembangkan olehBSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri PendidikanNasional.

6. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteriapendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental,serta pendidikan dalam jabatan. Standar ini disusun dandikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan olehKeputusan Menteri Pendidikan Nasional.

7. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasionalpendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimaltentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempatberibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja,tempat bermain, tempat berkreasi danberekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukanuntuk menunjang proses pembelajaran, termasukpenggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standarini disusun dan dikembangkan oleh BSNP danditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

8. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur



komponen dan besarnya biaya operasi satuanpendidikan yang berlaku selama satu tahun. Standar inidisusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkanoleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

9. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional

pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur,dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP danditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

10. RKT adalah rencana kerja tahunan sekolah/madrasah yangberdasar pada rencana kerja jangka menengah (empattahunan) yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan danAnggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M) sebagai istilah laindari Rencana Anggaran Penerimaan dan BelanjaSekolah/Madrasah (RAPB-SM).

11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yangmengabdikan diri dan diangkat untuk menunjangpenyelenggaraan pendidikan.

12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasisebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar,widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainyang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasidalam menyelenggarakan pendidikan.

13. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yangberanggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitassekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan

14. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulumoperasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan

15. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat

16. Menteri adalah Menteri adalah menteri yang menanganiurusan pemerintahan di bidang pendidikan



SALINAN

PERATURAN


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN



Menimbang : bahwa dalam rangka mengendalikan mutu hasil

pendidikan sesuai standar nasional pendidikan yang

dikembangkan oleh Badan Standar Nasional

Pendidikan, perlu menetapkan Standar PenilaianPendidikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional;








Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara

Republik Indonesia sebagaimana telah




Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

94 Tahun 2006;



Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan


31/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONALREPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR

PENILAIAN PENDIDIKAN.

Pasal 1

(1) Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang

pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan

standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional.

(2) Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


pada tanggal 20 Juni

2007

MENTERI PENDIDIKANNASIONAL, TTD.



BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.Biro Hukum dan OrganisasiDepartemen Pendidikan Nasional,

Kepala Bagian Penyusunan RancanganPeraturan Perundang-undangan danBantuan Hukum I,

Muslikh, S.H.

NIP 131479478



SALINAN


NOMOR 20 TAHUN 2007 TANGGAL 11 JUNI 2007

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

A. Pengertian

1. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasionalpendidikan yang berkaitan dengan mekanisme,prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar pesertadidik.

2. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan danpengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasilbelajar peserta didik.

3. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukurpencapaian kompetensi peserta didik secaraberkelanjutan dalam proses pembelajaran, untukmemantau kemajuan, melakukan perbaikanpembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajarpeserta didik.

4. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secaraperiodik untuk mengukur pencapaian kompetensipeserta didik setelah menyelesaikan satu KompetensiDasar (KD) atau lebih.

5. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yangdilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaiankompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulanganmeliputi seluruh indikator yang merepresentasikanseluruh KD pada periode tersebut.

6. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukanoleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensipeserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan

meliputi seluruh indikator yang merepresentasikansemua KD pada semester tersebut.

7. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukanoleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukurpencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester

1



genap pada satuan pendidikan yang menggunakansistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruhindikator yang merepresentasikan KD pada semestertersebut.

8. Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan pengukuran

pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukanoleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuanatas prestasi belajar dan merupakan salah satupersyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Matapelajaran yang diujikan adalah mata pelajarankelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan danteknologi yang tidak diujikan dalam ujian nasional danaspek kognitif dan/atau psikomotorik kelompok matapelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok

mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadianyang akan diatur dalam POS Ujian Sekolah/Madrasah.9. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah

kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi pesertadidik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalamkelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan danteknologi dalam rangka menilai pencapaian StandarNasional Pendidikan.

10. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah kriteria

ketuntasan belajar (KKB) yang ditentukan oleh satuanpendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan pendidikanuntuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuandan teknologi merupakan nilai batas ambangkompetensi.

B. Prinsip Penilaian

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan

dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip

sebagai berikut:

1. sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yangmencerminkan kemampuan yang diukur.

2. objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dankriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas

1



penilai.3. adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau

merugikan peserta didik karena berkebutuhan khususserta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya,adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.

4. terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salahsatu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatanpembelajaran.

5. terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian,dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui olehpihak yang berkepentingan.

6. menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaianoleh pendidik mencakup semua aspek kompetensidengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang

sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuanpeserta didik.7. sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana

dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.8. beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada

ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.9. akuntabel, berarti penilaian dapat

dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur,maupun hasilnya.

C. Teknik dan Instrumen Penilaian

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakanberbagai teknik penilaian berupa tes, observasi,penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lainyang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkatperkembangan peserta didik.

2. Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktikatau tes kinerja.

3. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selamapembelajaran berlangsung dan/atau di luar kegiatanpembelajaran.

4. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompokdapat berbentuk tugas rumah dan/atau proyek.

5. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan

1



pendidik memenuhi persyaratan (a) substansi, adalahmerepresentasikan kompetensi yang dinilai, (b)konstruksi, adalah memenuhi persyaratan teknis sesuaidengan bentuk instrumen yang digunakan, dan (c)bahasa, adalah menggunakan bahasa yang baik dan

benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik.6. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan

pendidikan dalam bentuk ujian sekolah/madrasahmemenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa,serta memiliki bukti validitas empirik.

7. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintahdalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi,konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik

serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkanantarsekolah, antardaerah, dan antartahun.

D. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

1. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar danmenengah dilaksanakan oleh pendidik, satuanpendidikan, dan pemerintah.

2. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan

pada saat penyusunan silabus yang penjabarannyamerupakan bagian dari rencana pelaksanaanpembelajaran (RPP).

3. Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, danulangan kenaikan kelas dilakukan oleh pendidik dibawah koordinasi satuan pendidikan.

4. Penilaian hasil belajar peserta didik pada matapelajaran dalam kelompok mata pelajaran ilmupengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada UNdan aspek kognitif dan/atau aspek psikomotorik untukkelompok mata pelajaran agama dan akhlak muliadan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dankepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melaluiujian sekolah/madrasah untuk memperolehpengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah

1



satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan.5. Penilaian akhir hasil belajar oleh satuan pendidikan

untuk mata pelajaran kelompok mata pelajaran estetikadan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani,olahraga dan kesehatan ditentukan melalui rapat dewan

pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik.6. Penilaian akhir hasil belajar peserta didik kelompok matapelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok matapelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukanoleh satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidikberdasarkan hasil penilaian oleh pendidik denganmempertimbangkan hasil ujian sekolah/madrasah.

7. Kegiatan ujian sekolah/madrasah dilakukan denganlangkah-langkah: (a) menyusun kisi-kisi ujian, (b)

mengembangkan instrumen, (c) melaksanakan ujian, (d)mengolah dan menentukan kelulusan peserta didik dariujian sekolah/madrasah, dan (e) melaporkan danmemanfaatkan hasil penilaian.

8. Penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia,sebagai perwujudan sikap dan perilaku beriman danbertakwa kepada Tuhan YME, dilakukan oleh guru agamadengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata

pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.9. Penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudankesadaran dan tanggung jawab sebagai wargamasyarakat dan warganegara yang baik sesuai dengannorma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalamkehidupan bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagiandari penilaian kelompok mata pelajarankewarganegaraan dan kepribadian oleh guru pendidikankewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi daripendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yangrelevan.

10. Penilaian mata pelajaran muatan lokal mengikutipenilaian kelompok mata pelajaran yang relevan.

11. Keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan diridibuktikan dengan surat keterangan yang

1



ditandatangani oleh pembina kegiatan dan kepalasekolah/madrasah.

12. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didiksebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Pesertadidik yang belum mencapai KKM harus mengikuti

pembelajaran remedi.13. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikandisampaikan dalam bentuk satu nilai pencapaiankompetensi mata pelajaran, disertai dengan deskripsikemajuan belajar.

14. Kegiatan penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui UNdengan langkah-langkah yang diatur dalam ProsedurOperasi Standar (POS) UN.

15. UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional

Pendidikan (BSNP) bekerjasama dengan instansi terkait.16. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untukdijadikan salah satu syarat kelulusan peserta didik darisatuan pendidikan dan salah satu pertimbangan dalamseleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya.

17. Hasil analisis data UN disampaikan kepada pihak-pihakyang berkepentingan untuk pemetaan mutu programdan/atau satuan pendidikan serta pembinaan danpemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam

upaya meningkatkan mutu pendidikan.

E. Penilaian oleh Pendidik

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara

berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan

kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan

efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut

meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. menginformasikan silabus mata pelajaran yang didalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian padaawal semester.

2. mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilihteknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus

1



mata pelajaran.3. mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian

sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.4. melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau

bentuk lain yang diperlukan.

5. mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuanhasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik.6. mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta

didik disertai balikan/komentar yang mendidik.7. memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan

pembelajaran.8. melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap

akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam

bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai

deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh.9. melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru

Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada

guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi

untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan

kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik,

baik, atau kurang baik.

1



F. Penilaian oleh Satuan Pendidikan

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan

untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada

semua mata pelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan

sebagai berikut:

1. menentukan KKM setiap mata pelajaran denganmemperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristikmata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melaluirapat dewan pendidik.

2. mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulanganakhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.

3. menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuanpendidikan yang menggunakan sistem paket melaluirapat dewan pendidik.

4. menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuanpendidikan yang menggunakan sistem kredit semestermelalui rapat dewan pendidik.

5. menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaranestetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan

jasmani, olah raga dan kesehatan melalui rapat dewanpendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaianoleh pendidik.

6. menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran

agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajarankewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melaluirapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasilpenilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujiansekolah/madrasah.

7. menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah danmenentukan kelulusan peserta didik dari ujiansekolah/madrasah sesuai dengan POS UjianSekolah/Madrasah bagi satuan pendidikan

penyelenggara UN.8. melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua

kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semesterkepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk bukulaporan pendidikan.

9. melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuanpendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.



10. menentukan kelulusan peserta didik dari satuanpendidikan melalui rapat dewan pendidik sesuai dengankriteria:a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran.

b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir

untuk seluruh mata pelajaran kelompok matapelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok matapelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompokmata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

c. lulus ujian sekolah/madrasah.d. lulus UN.

11. menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional(SKHUN) setiap peserta didik yang mengikuti Ujian

Nasional bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.12. menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari

satuan pendidikan bagi satuan pendidikanpenyelenggara UN.

G. Penilaian oleh Pemerintah

1. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalambentuk UN yang bertujuan untuk menilai pencapaiankompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran

tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmupengetahuan dan teknologi.

2. UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dankerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur, danadil.

3. Dalam rangka penggunaan hasil UN untuk pemetaanmutu program dan/atau satuan pendidikan, Pemerintahmenganalisis dan membuat peta daya serapberdasarkan hasil UN dan menyampaikan ke pihak

yang berkepentingan.4. Hasil UN menjadi salah satu pertimbangan dalampembinaan dan pemberian bantuan kepada satuanpendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

5. Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangandalam menentukan kelulusan peserta didik pada seleksimasuk jenjang pendidikan berikutnya.

6. Hasil UN digunakan sebagai salah satu penentu



kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yangkriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun oleh Menteriberdasarkan rekomendasi BSNP.


TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.Biro Hukum dan OrganisasiDepartemen Pendidikan Nasional,Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan danBantuan Hukum I,

Muslikh, S.H

NIP. 131479478

SALINAN

PERATURAN


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

UNTUK SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI),

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

(SMP/MTs), DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH



ALIYAH (SMA/MA)



Menimbang :bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan

Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk

Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah(SD/MI),Sekolah

Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah(SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah

Aliyah (SMA/MA);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301);








Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara

Republik Indonesia sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;


mengenai pembentukan Kabinet Indonesia

Bersatu sebagaimana telah beberapa kali



diubah terakhir dengan Keputusan Presiden

Nomor 31/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA

UNTUK SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH

(SD/MI), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH

TSANAWIYAH (SMP/MTs), DAN SEKOLAH MENENGAH

ATAS/MADRASAH ALIYAH (SMA/MA).

Pasal 1

(1) Standar sarana dan prasarana untuk sekolah

dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah

pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), dan sekolah

menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA) mencakup

kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana.

(2) Standar Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Menteriini.

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan bagi satu kelompok pemukiman

permanen dan terpencil yang penduduknya kurang dari 1000

(seribu) jiwa dan yang tidak bisa dihubungkan dengan kelompok

yang lain dalam jarak tempuh 3 (tiga) kilo meter melaluilintasan jalan kaki yang tidak membahayakan dapat

menyimpangi standar sarana dan prasarana sebagaimana

diatur dalam Peraturan Menteri ini.



Pasal 3



pada tanggal 28 Juni 2007

MENTERI PENDIDIKAN

NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO



Departemen Pendidikan Nasional.



Bantuan Hukum I.

Muslikh, S.H.

NIP.131479478



SALINAN

PERATURAN


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN BUKU TEKS PELAJARAN YANG MEMENUHI SYARAT

KELAYAKAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN



Menimbang : a.bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal

43 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan, Badan Standar Nasional

Pendidikan perlu menilai kelayakan isi,

bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku tekspelajaran;

b. bahwa Badan Standar Nasional Pendidikan

telah melakukan penilaian buku teks pelajaran

sekolah menengah pertama/madrasah

tsanawiyah, dan sekolah menengah

atas/madrasah aliyah dan telah menentukan

buku teks pelajaran yang memenuhi

kelayakan isi, penyajian, kebahasaan, dankegrafikaan untuk ditetapkan dengan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b,

perlu menetapkan buku teks pelajaran yang

memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan



dalam proses pembelajaran dengan Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional;


tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4301);



Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4496);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentangKedudukan,

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja

Kementerian Negara Republik Indonesia

sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 94 Tahun 2006;


mengenai Kabinet Indonesia Bersatu,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun

2007;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11

Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TENTANG PENETAPAN BUKU TEKS PELAJARAN

YANG MEMENUHI SYARAT KELAYAKAN UNTUK

DIGUNAKAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN.

Pasal 1



(1) Buku teks pelajaran kewarganegaraan sekolah menengah

pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs),

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan

Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan

dalam proses pembelajaran di SMP dan MTs.

(2) Buku teks pelajaran fisika sekolah menengah atas (SMA)dan madrasah aliyah (MA), sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat

kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran di

SMA/MA.

(3) Buku teks pelajaran biologi sekolah menengah atas

(SMA) dan madrasah aliyah (MA), sebagaimana tercantum

dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat

kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran diSMA/MA.

(4) Buku teks pelajaran kimia sekolah menengah atas (SMA)

dan madrasah aliyah (MA), sebagaimana tercantum dalam

Lampiran IV Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat

kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran di

SMA/MA.

(5) Buku teks pelajaran ekonomi sekolah menengah atas

(SMA) dan madrasah aliyah (MA), sebagaimana tercantum

dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini, memenuhi syaratkelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran di

SMA/MA.

(6) Buku teks pelajaran geografi sekolah menengah atas (SMA)

dan madrasah aliyah (MA), sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VI Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat

kelayakan untuk digunakan dalam proses

pembelajaran di SMA/MA.

(7) Buku teks pelajaran sosiologi sekolah menengah atas(SMA) dan madrasah aliyah (MA), sebagaimana tercantum

dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat

kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajara di

SMA/MA.

(8) Buku teks pelajaran antropologi sekolah menengah

atas (SMA) dan madrasah aliyah (MA), sebagaimana



tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini,

memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam

proses pembelajaran di SMA/MA.

Pasal 2

Perubahan atas buku teks pelajaran sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1wajib mendapat persetujuan dari Badan Standar NasionalPendidikan (BSNP).

Pasal 3



pada tanggal 25 Juli 2007MENTERI PENDIDIKAN

NASIONAL

TTD

BAMBANG SUDIBYO


Biro Hukum dan OrganisasiDepartemen Pendidikan Nasional,

Kepala Bagian Penyusunan RancanganPeraturan Perundang-undangan dan

Bantuan Hukum I.

Muslikh, S.H.

NIP.131479478SALINAN

PERATURAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2007

TENTANG

STANDAR PROSES UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR



DAN MENENGAH



Menimbang :bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu


Nasional tentang Standar Proses Untuk Satuan


Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran






Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4496) ;

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,

dan Tatakerja Kementerian Negara Republik

Indonesia sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;


mengenai pembentukan Kabinet IndonesiaBersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P

Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:




TENTANG STANDAR PROSES UNTUK SATUAN


Pasal 1

(1) Standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan me-

nengah mencakup perencanaan proses pembelajaran,

pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pem-

belajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.

(2) Standar Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ter-

cantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2



pada tanggal 23 November

2007

MENTERI PENDIDIKAN

NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO


Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional,Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,

Muslikh, S.H.

NIP 131479478



SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 41 TAHUN 2007

TANGGAL 23 NOVEMBER 2007

STANDAR PROSES UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR

DAN MENENGAH

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka pembaharuan sistem pendidikan

nasional telah ditetapkan visi, misi dan strategi

pembangunan pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional

adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial

yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua

warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang

berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan

zaman yang selalu berubah.

Terkait dengan visi tersebut telah ditetapkan

serangkaian prinsip penyelenggaraan pendidikan untuk

dijadikan landasan dalam pelaksanaan reformasi pendidikan.

Salah satu prinsip tersebut adalah pendidikan

diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan

pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang

hayat. Dalam proses tersebut diperlukan guru yang

memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan

mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik.

Implikasi dari prinsip ini adalah pergeseran paradigma proses

pendidikan, yaitu dari paradigma pengajaran ke paradigma

pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta

didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkunganbelajar. Proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan,

dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien.

Mengingat kebhinekaan budaya, keragaman latar

belakang dan karakteristik peserta didik, serta tuntutan untuk

menghasilkan lulusan yang bermutu, proses pembelajaran

untuk setiap mata pelajaran harus fleksibel, bervariasi, dan



memenuhi standar. Proses pembelajaran pada setiap satuan

pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif,

menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup

bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan

bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta

didik.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19

tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan salah satu

standar yang harus dikembangkan adalah standar proses.

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang

berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan

pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar

proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada sa-

tuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses ini

berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada

jalur formal, balk pada sistem paket maupun pada sistem kredit

semester.

Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajar-

an, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pem-

belajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk ter-

laksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

II. PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus

dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat

identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi

dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuanpembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembela-

jaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan

sumber belajar.

A.Silabus

Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat

identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, materi



pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian

kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.

Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan

Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta

panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

(KTSP). Dalam pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat

dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok

dalam sebuah sekolah/ madrasah atau beberapa sekolah,

kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Pusat

Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan. Pengembangan

silabus disusun di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang

bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD dan SMP,

dan divas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan

untuk SMA dan SMK, serta departemen yang menangani urusan

pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.

B.Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan

belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru

pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara

lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai

dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis

peserta didik.

RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam

satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP

untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan

di satuan pendidikan.Komponen RPP adalah

1. Identitas mata pelajaran

Identitas mata pelajaran, meliputi: satuan pendidikan,kelas,

semester, program/program keahlian, mata pelajaran atau

tema pelajaran, jumlah pertemuan.

2. Standar kompetensi



Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan

minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan

pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan

dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu

mata pelajaran.

3. Kompetensi dasar

Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang

harus dikuasai peserta didik•dalam mata pelajaran ter-

tentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi

dalam suatu pelajaran.

4. Indikator pencapaian kompetensi

Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur

dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian

kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian

mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi

dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional

yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup

pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

5. Tujuan pembelajaran

Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil

belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai

dengan kompetensi dasar.

6. Materi ajar

Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur

yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai

dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.

7. Alokasi waktu

Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk

pencapaian KD dan beban belajar.8. Metode pembelajaran

Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran

agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau

seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan

metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan



kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap

indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap

mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran tematik

digunakan untuk peserta didik kelas 1 sampai kelas 3 SD/M

I.

9. Kegiatan pembelajaran

a. Pendahuluan

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu

pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk

membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian

peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses

pembelajaran.

b. Inti

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk

mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat,

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta

didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan

sistemik melalui proses.eksplorasi, elaborasi, dan

konfirmasi.

c. Penutup

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk

mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan

dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan

refleksi, umpan balik, dan tindaklanjut.

10. Penilaian hasil belajarProsedur dan instrumen penilaian proses dan hasil

belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi

dan mengacu kepada Standar Penilaian.

11. Sumber belajar

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar

kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar,



kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kom-

petensi.

C. Prinsip-prinsip Penyusunan RPP

1. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik

RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin,

kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi

belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya

belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar

belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta

didik.

2. Mendorong partisipasi aktif peserta didik

Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada

peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas,

inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar.

3. Mengembangkan budaya membaca dan menulis

Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan

kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan

berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.

4. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut

RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik

positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.

5. Keterkaitan dan keterpaduan

RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan

keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan

pernlielajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian,

dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman

belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan

pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran,

lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.6. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi

RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan

teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi,

sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

III. PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN



A.Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1. Rombongan belajar

Jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar

adalah:

a. SD/MI : 28 peserta didik

b. SMP/MTs : 32 peserta didik

c. SMA/MA : 32 peserta did 1k

d. SMK/MAK : 32 peserta didik

2. Beban kerja minimal guru

a. beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu

merencanakan pembelajaran, melaksanakan pem-

belajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan

melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas

tambahan;

b. beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada huruf a di

atas adalah se kurang-kurang nya 24 (dua puluh empat)

jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

3. Buku teks pelajaran

a. buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh se-

kolah/madrasah dipilih melalui rapat guru dengan

pertimbangan komite sekolah/madrasah dari bukubuku

teks pelajaran yang ditetapkan oleh Menteri;

b. rasio buku teks pelajaran untuk peserta didik adalah 1 : 1

per mata pelajaran;

c. selain buku teks pelajaran, guru menggunakan buku

panduan guru, buku pengayaan, buku referensi dan

sumber belajar lainnya;

d. guru membiasakan peserta didik menggunakan buku-

buku dan sumber belajar lain yang ada di perpustakaansekolah/madrasah.

4. Pengelolaan kelas

a. guru mengatur tempat duduk sesuai dengan ka-

rakteristik peserta didik dan mata pelajaran,

sertaaktivitas pembelajaran yang akan dilakukan;

http://a.sd/MI

http://a.sd/MI

http://a.sd/MI



b. volume dan intonasi suara guru dalam proses

pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh

peserta didik;

c. tutur kata guru santun dan dapat dimengerti oleh peserta

didik;

d. guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan

dan kemampuan belajar peserta didik;

e. guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan,

keselamatan, dankeputusan pada peraturan dalam

menyelenggarakan proses pembelajaran;

f. guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap

respons dan hasil belajar peserta didik selama proses

pembelajaran berlangsung;

h. guru menghargai pendapat peserta didik;

i. guru memakai pakaian yang sopan, bersih, dan rapi;

j. pada tiap awal semester, guru menyampaikan silabus

mata pelajaran

yang diampunya; dan

k . guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran

sesuai dengan waktu

yang dijadwalkan.

B.Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari

RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan

pendahuluan, ::ayiatan inti dan kegiatan penutup.

1. Kegiatan Pendahuluan

Dalam kegiatan pendahuluan, guru:

a. menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk

mengikuti proses pembelajaran;b. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan

dipelajari;

c. menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar

yang akan dicapai;

d. menyampaikan cakupan materi dan penjelasanuraian



kegiatan sesuai silabus.

2. Kegiatan Inti

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran

untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif,

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta

didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian

sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta

psikologis peserta didik.

Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan

dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang

dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

a. Eksplorasi

Dalam kegiatan eksplorasi, guru:

1) melibatkan peserta didik mencari informasi yang

luas dan dalam tentang topik/tema materi yang akan

dipelajari dengan menerapkan prinsip alam

takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber;

2) menggunakan beragam pendekatan pembelajaran,

media pembelajaran, dan sumber belajar lain;

3) memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta

didik serta antara peserta didik dengan guru,

lingkungan, dan sumber belajar lainnya;

4) melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap

kegiatan pembelajaran; dan

5) memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan

di laboratorium, studio, atau lapangan.

b. Elaborasi

Dalarn kegiatan elaborasi, guru:1) membiasakan peserta didik membaca dan me-

nulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu

yang bermakna;

2) memfasilitasi peserta didik melalui pemberian

tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan

gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis;



3) memberi kesempatan untuk berpikir, menga-

nalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa

rasa takut;

4) memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran

kooperatif can kolaboratif;

5) memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara

sehat untuk meningkatkan prestasi belajar;

6) rnenfasilitasi peserta didik membuat laporan

eksplorasi yang dilakukan balk lisan maupun tertulis,

secara individual maupun kelompok;

7) memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan r

iasi; kerja individual maupun kelompok;

8) memfasilitasi peserta didik melakukan pameran,

turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan;

9) memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan

yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya

diri peserta didik.

c. Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi, guru:

1) memberikan umpan balik positif dan penguatan

dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupunhadiah

terhadap keberhasilan peserta didik,

2) memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi

dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber,

3) memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi

untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah

dilakukan,

4) memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh

pengalaman yang bermakna dalam mencapaikompetensi dasar:

a) berfungsi sebagai narasumber dan

fasilitator dalam menjawab pertanyaan peserta

didik yang menghadapi kesulitan, dengan

menggunakan bahasa yang baku dan benar;

b) membantu menyelesaikan masalah;



c) memberi acuan agar peserta didik

dapatmelakukan pengecekan hasil eksplorasi;

d) memberi informasi untuk bereksplorasi

Iebih jauh;

e) memberikan motivasi kepada peserta

didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif.

3. Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru:

a. bersama-sama dengan peserta didik dan/atau

sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran;

b. melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan

yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram;

c. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil

pembelajaran;

d. merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk

pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan

konseling dan/atau memberikan tugas balk tugas individual

maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta

didik;

e. menyampaikan iencana pembelajaran pada pertemuan

berikutnya.

IV. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN

Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran

untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik,

serta digunakan sebagai hahan penyusunan laporan kemajuan

hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran.

Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik, dan ter-

program dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuktertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap,

penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk,

portofoiio, dan penilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran

menggunakan Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan

Penilaian Kelompok Mata Pelajaran.



V. PENGAWASAN PROSES PEMBELAJARAN

A. . Pemantauan

1. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil

pembelajaran.

2. Pemantauan dilakukan dengan cara diskusi kelompok

terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara,

dan dokumentasi.

3. Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh kepala dan


B. Supervisi

1. Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pem-

belajaran.

2. Supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara

pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi.

3. Kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala dan pengawas

satuan pendidikan.

C. Evaluasi

1. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk me-

nentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan,

mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran,

pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil

pembelajaran.

2. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan de-

ngan cara:

a. membandingkan proses pembelajaran yang

dilaksanakan guru dengan standar proses,

b. mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaransesuai dengan kompetensi guru.

3. Evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada ke-

seluruhan kinerja guru dalam proses pembelajaran.

D.Pelaporan

Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses

pembelajaran dilaporkan kepada pemangku kepentingan.



E. Tindak lanjut

1. Penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang

telah memenuhi standar.

2. Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang

belum memenuhi standar.

3. Guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan/pe-

nataran Iebih lanjut.

MENTERI PENDIDIKAN

NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO






Bantuan Hukum I,

Muslikh, S.H

NIP. 131479478

GLOSARIUM

Afektif : Berkaitan dengan sikap, perasaan dan nilai.

Alam takambang jadi guru

: Menjadikan alam dalam lingkungan sekitarsebagai sumber belajar, tempat berguru.



beban kerja guru : 1. Sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka

dalam satu minggu, mencakup kegiatan

pokok merencana kan pembelajaran,

melaksanakan pembelajaran, menilai hasil

pembelajaran, membimbing dan melatih

peserta didik, serta melaksanakan tugastambahan (UU No. 14Tahun 2005 Pasal 35

ayat 1 dan 2).

2. Beban maksimal dalam

mengorganisasikan proses belajar dan

pembelajaran yang bermutu : SD/MI/SDLBBelajar : Perubahan yang relatif permanen dalam

kapasitas pribadiseseorang sebagai akibat

pengolahan atas pengalaman yang

diperolehnya dan praktik yang dilakukannya.

belajar aktif : Keg iatan mengolah pengalaman dan atau

praktik dengan cara mendengar, membaca,

menulis,mendiskusikan, merefleksi

belajar mandiri : Kegiatan alas prakarsa sendiri dalam

menginternalisasi pengetahuan, sikap dan

keterampilan, tanpa tergantung atau

Budaya

membacamenulis

: Semua kegiatan yang berkenaan dengan

kemampuan berbahasa (mendengarkan,berbicara, membaca, dan menulis). Proses

penulisan dilakukan dengan keterlibatan

peserta didik dengan tahapan kegiatan: pra

penulisan,buram 1, revisi, buram 2,

pengecekan tanda baca, dan terakhir publikasi

di mana peserta didik

Daya saing : Kemampuan untuk menunjukkan hasil lebih

baik, lebih cepat atau Iebih bermakna.

Indicator kompetensi : Bukti yang menunjukkan telah dikuasainya

klasikal : Cara mengelola kegiatan belajar dengan

didik dalam suatu kelas, yang memungkinkan

belajar bersama, berkelompok dan

kognitif : Berkaitan dengan atau meliputi proses

menguasai pengetahuan dan pemahaman

konseptual. Periksa taksonomi tujuan



kolaboratif : Kerjasama dalam pemecahan maalah dan

saian suatu tugas dimana tiap anggota

melaksanakan fungsi yang saling mengisi

kolokium : Suatu kegiatan akademik dimana seseorang

mempresentasikan apa yang telah

dipelajari kepada suatu kelompok ataukelas, dan menjawab pertanyaan mengenai

kompetensi : 1. Seperangkat tindakan cerdas, penuh

tanggung jawab yang dimiliki seseorang

sebagai syarat untuk dianggap mampu

oleh masyarakat dalam melak-sanakan

tugas tugas di bidang pekerjaan

tertentu.

Kompetensi dasar

(KD)

: Kemampuan minimal yang diperlukan untuk

melaksanakan tugas atau pekerjaan

kooperatif : Kegiatan yang dilakukan dalam kelompok

demi

metakognisi : Kognisi yang lebih komprehensif, meliputi

pengetahuan strategik (mampu membuat

ringkasan, menyusun struktur

pengetahuan), pengetahuan tentang tugas

kognitif (mengetahui tuntutan kognitif

untuk berbagai keperluan), dan penge-

paradigma

pembelajaran

: Cara pandang dan berpikir yang mendasar.

(1) Proses interaksi peserta didik dengan

guru dan sumber belajar pada suatu

lingkungan belajar (UU Sisdiknas);

(2) Usaha sengaja, terarah dan bertujuan

oleh seseorang atau sekelompok orang

(terma suk guru dan penulis buku

pelajaran) agar orang lain (termasukpeserta didik), dapat memperoleh

Pembelajaran

berbasis

masalah

: Pengorganisasian proses belajar yang

dikaitkan dengan masalah konkret yang dapat

ditinjau dari berbagai disiplin keilmuan atau

mata pelajaran.

Misalnya rnasalah "bencana alam" yang



Pembelajaran

berbasis

proyek

: Pengorganisasian proses belajar yang dikait-

kan dengan suatu objek konkret yang dapat

ditinjau dari berbagai disiplin keilmuan

atau mata pelajaran. Misalnya objek

"sepeda" yang ditinjau dari pelajaran

Penilaian otentik : Usaha untuk mengukur atau memberikan

penghargaan atas kemampuan seseorang

yang benar-benar menggambarkan apa yang

dikuasairya. Penilaian ini dilakukan

dengan i berbagai cara seperti tes tertulis,

kolokium, portofolio, unjuk kerja, unjuk

portofolio : Suatu berkas karya yang disusun

berdasarkan sistematika tertentu, sebagai

prakarsa : Saya atau kemampuan seseorang ataulembaga untuk memulai sesuatu yang

berdampak positif terhadap diri dan

reflektif : Berkaitan dengan usaha untuk mengolah

atau mentransformasikan rangsangan dari

penginderaan dengan pengalaman,

pengetahuan, dan kepercayaan yang telah

sistematik : Usaha yang dilakukan secara berurutan

agar tujuan dapat dicapai dengan efektif sistemik Holistik: cara memandang segala sesuatu

sebagai bagian yang tidak terpisahkan

standar isi (SI) : Ruang lingkup mated dan tingkat

kompetensi yang dituangkan dalam kriteria

tentang kompetensi tamatan, kompetensi

bahan kajian, kompetensi mata pelajaran,

dan silabus pembelajaran yang harus

dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang

standar kompetensi

(SK)

: Ketentuan pokok untuk dijabarkan lebih

lanjut dalam serangkaian kemampuan

untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan

Standar kompetensi

lulusan (SKL)

: Ketentuan pokok untuk menunjukkan

kemampuan melaksanakan tugas atau

pekerjaan setelah mengikuti serangkaian



strategi : Pendekatan menyeluruh yang berupa

pedoman umum dan kerangka kegiatan

untuk mencapai suatu tujuan dan

biasanya dijabarkan dari pandangan

sumber belajar : Segala sesuatu yang mengandung pesan,

baik yang sengaja dikembangkan atau yangdapat dimanfaatkan untuk memberikan

pengalaman dan atau praktik yang

memungkinkan terjadinya belajar. Sumber

belajar dapat berupa nara sumber, buku,

Taksonomi tujuan

belajar kognitif

: (1)Meliputi pengetahuan, pemahaman, apli-

kasi, analisis, sintesis dan evaluasi (Benjamin

Bloom dkk, 1956).

(2) Terdiri atas dua dimensi, yaitu dimensipengetahuan yang terdiri atas faktual,

konseptual, prosedural, dan metakognisi,

dan dimensi proses kognitif yang

meliputi mengingat, memahami,tematik : Berkaitan dengan suatu tema yang berupa

subjek atau topik yang dijadikan pokok

pembahasan. Contoh: pembelajaran tematik

di kelas I SD dengan tema "Aku dan

Keluargaku". Tema tersebut dijadikan dasaruntuk berbagai mata pelajaran, termasuk

buku saku permendiknas

Documents