buku pedoman pendidikan file2 buku pedoman pendidikan fakultas hukum 2015 2. misi : 1....

65

Upload: dokhanh

Post on 17-Feb-2018

224 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

i

Buku Pedoman PendidikanFakultas Hukum Tahun 2015

UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

2015

i

Buku Pedoman PendidikanFakultas Hukum Tahun 2015

UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

2015

i

Buku Pedoman PendidikanFakultas Hukum Tahun 2015

UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

2015

ii

iii

iv

v

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur alhamdulillah KehadiratAllah SWT, akhirnya Pedoman Pendidikan Fakultas HukumUniversitas Tulungagung Tahun Akademik 2015/2016diterbitkan untuk melengkapi dan merinci lebih lanjut uraianyang ada dalam Pedoman Pendidikan Universitas TulungagungTahun Akademik 2015/2016.

Pedoman Pendidikan ini memberikan gambaran yang jelaskepada mahasiswa, dosen dan masyarakat mengenai polapelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas HukumUniversitas Tulungagung.

Oleh karena itu diharapkan kepada dosen, mahasiswa danpihak-pihak lainnya untuk selalu mempergunakan buku inisebagai acuan yang saling berkaitan. Secara rinci gambarantersebut berisi:

Pertama : Sejarah, Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Hukum

Kedua : Sistem dan Administrasi Pendidikan.

Ketiga : Pembinaan Kemahasiswaan.

Semoga Pedoman Pendidikan ini dapat memenuhifungsinya dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi diFakultas Hukum Universitas Tulungagung.

Tulungagung,September 2015

Dekan,Surjanti, SH., MH.

vi

DAFTAR ISI

SK Dosen................................................................................ ii

Team Penyusun Pedoman Pendidikan ................................... iii

Struktur Organisasi Fakultas Hukum ..................................... iv

Kata Pengantar ....................................................................... v

Daftar Isi................................................................................. vi

BAB I : UMUM ..................................................................... 1

A. Sejarah Fakultas Hukum ............................................ 1

B. Visi dan Misi Fakultas Hukum................................... 1

BAB II : SISTEM PENDIDIKAN ......................................... 11

A. Pengertian Dasar Sistem Kredit Semester (SKS)....... 12

B. Program Pendidikan ................................................... 15

C. Struktur Kurikulum .................................................... 16

BAB III : ADMINISTRASI SISTEM KREDIT .................... 24

A. Persyaratan Umum ..................................................... 24

B. Mutasi Mahasiswa...................................................... 28

BAB IV : PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN............. 31

A. Kalender Akademik.................................................... 31

B. Ketentuan Akademik.................................................. 34

BAB V : PEMBINAAN KEMAHASISWAAN .................... 54

A. Etika Kemahasiswaan ................................................ 54

B. Hak dan Kewajiban .................................................... 55

C. Larangan dan Sanksi .................................................. 56

BAB VI : PENUTUP ............................................................. 58

LAMPIRAN ........................................................................... 59

1Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

BAB I

U M U M

A. Sejarah Fakultas Hukum Universitas Tulungagung

Tanggal 10 Mei 1985 Fakultas Hukum berdiri bersama

dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Fakultas

Pertanian dibawah naungan Yayasan Universitas Tulungagung,

dengan Surat Keputusan Yayasan No: 001/SK/UNITA/V/1985.

Ketiga Fakultas tersebut memperoleh Status Terdaftar

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No:0859/O/1986. Fakultas Hukum mempunyai dua

jurusan yaitu jurusan Hukum Perdata dan Hukum Pidana.

Pada perkembangannya setelah perubahan penilaian dari

BAN dan melalui seleksi yang ketat, Fakultas Hukum

mendapatkan nilai dengan kualifikasi C dengan SK Nomor

Akreditasi : 040/BAN PT/AK-VIII/S1/IX/2004 pada tanggal 10

September 2004 dan pada Akreditasi berikutnya mendapatkan

nilai C dengan SK Nomor Akreditasi Nomor: SK BAN PT No:

021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011

B. Visi Misi Fakultas Hukum Universitas Tulungagung

1. Visi :

Fakultas Hukum Universitas Tulungagung dapat

menghasilkan sarjana hukum yang berkualitas, dengan

menguasai pengetahuan, sikap dan perilaku di bidang ilmu

hukum di wilayah Kabupaten Tulungagung dan

sekitarnya.

2Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

2. Misi :

1. Menyelenggarakan program pendidikan dan pengajaran

ilmu hukum yang berkualitas dan relevan dengan

perkembangan ilmu pengetahuan, sikap, dan perilaku di

bidang ilmu hukum.

2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi ilmiah

dibidang ilmu hukum

3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang relevan

dengan kebutuhan dan perkembangan masyrakat berbasis

ilmu hukum

4. Meningkatkan ketrampilan di bidang ilmu hukum

meliputi litigasi dan non litigasi

5. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah, swasta,

alumni, organisasi kemasyarakatan di wilayah Kabupaten

Tulungagung dan sekitarnya.

3. Sasaran Dan Strategi Pencapaiannya

Melihat kenyataan yang ada, dengan dukungan

sumberdaya serta kesatuan pandang semua pihak dalam

hearing penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran Prodi

ilmu hukum; maka sasaran dan strategi pencapaiannya

sesuai visi, misi, tujuan disusun dalam tabel sebagai

berikut:

3Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

Tabel

NoRealita dan Dukungan

SumberdayaSasaran Strategi Pencapaian Target dan Hasil Yang Diharapkan

1 Tersediannya tenaga

Dosen di Kabupaten

Tulungagung yang

masih belum

mencukupi; termasuk

perlunya upaya

peningkatan dan

pengembangan SDM

Dosen.

Pengembangan

mutu Dosen

Mengirim Dosen ke jenjang

pendidikan S3, termasuk

pengurusan jabatan akademik

dan golongan

Tahun 2018 memiliki minimal 2 Doktor, 2

Asisten Ahli, 1 Lektor dan 5 Lektor Kepala

Mengikutsertakan Dosen

dalam berbagai seminar,

lokakarya sekaligus

memotivasi sebagai nara

sumber

Tahun 2018 80% Dosen berpengalaman

sebagai nara sumber berbagai event

Sinergi dengan

dinamika hukum

Mengadakan kuliah tamu

mendatangkan pihak yang

Mulai tahun 2016 diadakan penambahan

prosentase kuliah tamu

4Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

di masyarakat berkompetensi dan

berkapabilitas

Merintis pendampingan

hukum di masyarakat

Tahun 2016 setiap Dosen telah

melaksanakan setidaknya 1 kali

pendampingan

Menambah kerjasama dengan

berbagai pihak dalam rangka

kegiatan PPL

Mahasiswa trampil dalam membantu

menyelesaikan permasalahan hukum

2 Ketersediaan fasilitas

terus didukung

universitas dan

Yayasan

Efisiensi

efektivitas

pemanfaatan

fasilitas yang ada

Memaksimalkan pemakaian

kelas

Tahun ajaran 2017/2018 setiap kelas

diupayakan terisi 80% dari kapasitasnya

pada setiap perkuliahan

Pengembangan

sistem informasi

Mengadakan/mengembangkan

sistem informasi internal

Akhir tahun 2017 seluruh aksesibilitas data

terkoneksi dalam jaringan internal

5Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

terpadu

Pengembangan

suasana

akademik

Membiasakan penggunaan

media elektronik dan jejaring

sosial

Akhir tahun 2017 semua hasil penelitian

dosen dan tugas mahasiswa sudah dapat

diakses melalui internet

Mendorong banyaknya event

diskusi, seminar dan

sejenisnya

Setidaknya ada 5 event di tahun 2017 dan

terus ditingkatkan tahun berikutnya

Pustaka, bahan

ajar dan

dorongan

menulis buku

ajar

Memperbanyak literatur di

perpustakaan

Tahun 2017 terdapat lebih 1000 judul

buku/jurnal/artikel ilmiah di perpustakaan

Memperbanyak publikasi hasil

penelitian dan pengabdian

masyarakat

Diupayakan tahun 2018 setiap Dosen sudah

memiliki publikasi ilmiah dalam jurnal

terakreditasi

Mendorong mahasiswa

membiasakan mengunggah

Tahun 2017 setiap mahasiswa

mencantumkan namanya dalam tugas yang

6Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

tugas mandiri ke media sosial diunggah di internet

Menjalin kerjasama dengan

pihak yang berkompeten

untuk mengadakan pelatihan

penulisan buku ajar dan

mendorong terus untuk

memperbaruinya

Akhir tahun 2017 setiap Dosen setidaknya

sudah memiliki 1 buku ajar hasil tulisannya

sendiri

3 Mutu pembelajaran Meningkatkan

daya saing

lulusan

Promosi dan memperluas

jaringan untuk penyaluran ke

bursa kerja

Mempertahankan masa tunggu masa

alumni kurang dari 6 bulan

Mengembangkan

metode

pembelajaran

berbasis Student

Mengadakan pelatihan oleh

trainer yang berkompeten dan

mulai diterapkan berbagai

metode SCL

Pada semester ganjil 2017/2018 sudah

mulai diterapkan KKNI berbasis SCL

Akhir semester ganjil 2017/2018 diunggah

ke media sosial beberapa karya mahasiswa

7Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

Center Learning

(SCL) melalui

implementasi

KKNI

hasil pembelajaran tugas terstruktur dan

tugas mandiri

Mendorong

kuantitas

penelitian Dosen

Peningkatan alokasi anggaran

penelitian untuk mendorong

penelitian mandiri bagi Dosen

2016 tersedia alokasi penelitian mandiri

Dosen @ Rp.4.000.000,-/ penelitian

2016 secara berkala tersedia draft publikasi

ilmiah Dosen yang siap diterbitkan

Peningkatan insentif bagi

Dosen yang melakukan

penelitian dan publikasi

Dosen gemar meneliti dan

mempublikasikan hasil penelitiannya

setidaknya pada tahun 2016

Memperkuat akses penelitian

dengan sumber dana pihak

ketiga (Dirlitabmas Dikti,

Akhir tahun ajaran 2017/2018 minimal ada

2 kerjasama penelitian dibiayai pihak ketiga

8Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

Pemda, Swasta)

Mendorong

kuantitas

pelaksanaan

pengabdian

kepada

masyarakat

Mendorong terwujudnya

desa/kelompok masyarakat

binaan, terutama target lokasi

tempat tinggal beberapa

mahasiswa agar terjadi sinergi

pengabdian masyarakat

bersama antara Dosen dan

mahasiswa secara

berkesinambungan

Tahun 2017 memiliki setidaknya 2

desa/usaha binaan dengan melibatkan dosen

dan mahasiswa secara aktif pada proses

pembinaannya

4 Ketersediaan dan

sebaran input calon

mahasiswa; termasuk

kualitas SDM, minat

Promosi dan

penjaringan

calon mahasiswa

Menyediakan beasiswa dan

potongan biaya kuliah melalui

usulan kepada Rektorat dan

skema pembiayaan diluar

Tahun 2016 Prodi Ilmu Hukum

memperoleh banyak sumber beasiswa dan

potongan biaya kuliah

9Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

dan integritasnya

dalam menuntut ilmu

institusi

Membentuk Tim promosi

Prodi Ilmu Hukum

Setiap Tahun Ajaran tersedia data calon

mahasiswa baru

Penguatan

sistem

penerimaan

mahasiswa baru

Membangun sistem

penerimaan melalui kerjasama

dengan berbagai pihak

Tahun ajaran 2016/2017 input mahasiswa

berasal dari hasil kerjasama dengan

berbagai pihak

Pembinaan

mahasiswa

berkelanjutan

selama studi

Sistim perwalian dosen,

berikut membangun

komunikasi yang baik dengan

orang tua mahasiswa dan

mahasiswa

Mulai tahun 2016 sudah terbangun

komunikasi dengan orang tua mahasiswa

dan mahasiswa

10Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

4. Tujuan

1. Menghasilkan sarjana hukum yang memiliki

kompetensi, kapabilitas, integritas, sehingga mampu

mendukung dinamika perkembangan hukum

khususnya masyarakat Kabupaten Tulungagung dan

sekitarnya

2. Menghasilkan sarjana hukum yang memiliki daya saing

serta mampu mengimplementasikan ilmu hukum

berlandaskan pada moral dan etika.

3. Menghasilkan sarjana hukum yang mampu

mengabdikan keilmuannya untuk kepentingan

masyarakat

4. Menghasilkan sarjana hukum yang mampu memenuhi

kebutuhan stakeholder

11Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

BAB II

SISTEM PENDIDIKAN

Universitas Tulungagung secara formal telah

menganut Sistem Kredit Semester, yang didukung oleh

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan sekarang

diupayakan menuju ke Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

yang awalnya menganut Sitem Kredit Semester. Dengan

memperhatikan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Undang

Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Peraturan

Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan

Tinggi, PP No.32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Standar

Nasional Pendidikan, PP No.4 Tahun 2014 Tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan serta

Statuta Universitas Tulungagung.

Universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi,

harus selalu memperhatikan enam faktor yaitu:

1. Faktor mahasiswa sebagai anak didik, yang secara kodrat

memiliki perbedaan-perbedaan individual baik dalam bakat,

minat maupun kemampuan akademik.

2. Faktor tuntutan kebutuhan masyarakat akan tenaga ahli yang

semakin meningkat.

3. Faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

semakin pesat.

12Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

4. Sarana pendidikan seperti: ruang kuliah, perpustakaan,

laboratorium yang memadai dan lain sebagainya.

5. Faktor tenaga administrasi yang mempengaruhi kelancaran

penyelenggaraan acara-acara pendidikan.

6. Tenaga Pendidik sebagai pelaksana pendidikan yang dalam

penyelenggaraan proses belajar mengajar atas dasar SKS

merupakan komponen yang sangat mempengaruhi hasil

proses itu.

Dengan demikian maka sistem pendidikan yang tepat ialah

sistem pendidikan yang memperhatikan dan mempertimbangkan

secara optimal keenam faktor tersebut. Salah satu sistem yang

dipandang sesuai ialah Sistem Kredit Semester.

A. Pengertian Dasar Sistem Kredit Semester (SKS)

1. Sistem Kredit

a. Sistem Kredit adalah suatu sistem penghargaan

terhadap beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga

pengajar dan beban penyelenggaraan program

pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit.

b. Kredit adalah suatu unit atau satuan yang menyatakan

isi suatu mata kuliah secara kuantitatif.

c. Ciri-ciri sistem kredit adalah:

1) Dalam sistem kredit, tiap-tiap mata kuliah diberi

harga yang dinamakan nilai kredit.

2) Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata

kuliah ditentukan atas dasar besarnya usaha untuk

13Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam

kegiatan perkuliahan, praktikum, kerja lapangan atau

tugas-tugas lain.

2. Sistem Semester

a. Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan

program pendidikan yang menggunakan satuan waktu

terkecil tengah tahunan yang disebut semester.

b. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk

menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam

suatu jenjang pendidikan. Satu semester setara dengan

16-18 minggu kerja dalam arti minggu perkuliahan

efektif termasuk ujian akhir, atau sebanyak-banyaknya

22 minggu kerja termasuk waktu evaluasi ulang dan

minggu tenang.

c. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester

terdiri dari kegiatan-kegiatan perkuliahan teori,

praktikum, kerja lapangan, dalam bentuk tatap muka,

kegiatan akademik terstruktur dan mandiri.

d. Dalam setiap semester disajikan sejumlah mata kuliah

dan setiap mata kuliah mempunyai bobot yang

dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks), sesuai

dengan yang ditetapkan dalam kurikulum fakultas.

3. Sistem Kredit Semester (SKS)

b. SKS adalah suatu sistem kredit yang diselenggarakan

dalam satuan waktu semester.

c. Sistem Kredit Semester (SKS) mempunyai dua tujuan

yang sangat penting yaitu sebagai berikut:

14Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

1)Tujuan umum

Agar Perguruan Tinggi dapat lebih memiliki tuntutan

pembangunan, maka perlu disajikan program

pendidikan yang bervariasi dan fleksibel. Dengan cara

tersebut akan memberi kemungkinan lebih luas

kepada mahasiswa untuk menentukan pilihan macam

jenjang profesi yang dikehendakinya.

2) Tujuan Khusus

a) Untuk memberikan kesempatan kepada para

mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat

menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya.

b) Untuk memberi kesempatan kepada para

mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang

sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.

c) Untuk memberi kemungkinan agar sistem

pendidikan dengan input dan output jamak dapat

dilaksanakan.

d) Untuk mempermudah penyesuaian kurikulum dari

waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan

teknologi yang sangat pesat dewasa ini.

e) Untuk memberi kemungkinan agar sistem evaluasi

kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan

dengan sebaik-baiknya.

f) Untuk memberi kemungkinan alih (transfer) kredit

antar Jurusan/Program Studi atau antar Fakultas

dalam suatu Perguruan Tinggi.

15Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

g) Untuk memungkinkan perpindahan mahasiswa dari

Perguruan Tinggi satu ke Perguruan Tinggi lain

atau dari suatu Program Studi ke Program Studi

lain dalam suatu Perguruan Tinggi tertentu.

d. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang

digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi

mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan

usaha mahasiswa, besarnya pengakuan atas

keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu kegiatan

tertentu serta besarnya usaha untuk penyelenggaraan

program pendidikan di Perguruan Tinggi khususnya

bagi tenaga pengajar.

e. Setiap mata kuliah atau kegiatan akademik lainnya,

disajikan pada setiap semester dengan ditetapkan harga

satuan kredit semesternya yang menyatakan bobot

mata kuliah dalam kegiatan tersebut.

B. Program Pendidikan

Program pendidikan yang ada pada Fakultas Hukum

Universitas Tulungagung adalah sebagai berikut: Program

Gelar Sarjana Strata I ( S1) Jurusan/Program Studi Ilmu

Hukum

16Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

C. Struktur Kurikulum

Perkembangan kurikulum :

1. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) adalah suatu

konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan

kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan

standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat

dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap

seperangkat kompetensi tertentu. Implementasi kurikulum

dapat menumbuhkan tanggungjawab, dan partisipasi

peserta didik untuk belajar menilai dan mempengaruhi

kebijakan umum (public policy) serta memberanikan diri

berperan serta dalam berbagai kegiatan, baik di kampus

maupun di masyarakat.

2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Berdasarkan Perpres RI No. 8 Th. 2012, yang dimaksud

dengan KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi

kompetensi yang dapat meyandingkan, menyetarakan dan

mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang

pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka

pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan

struktur pekerjaan di berbagai sektor pekerjaan.

Setiap sektor dan jenjang pada KKNI memiliki diskriptor

masing-masing, yaitu diskriptor umum yang

mendiskripsikan karakter, kepribadian, sikap dalam

berkarya, etika, moral dari setiap manusia; sedangkan

17Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

deskripsi spesifik adalah yang mendeskripsikan cakupan

keilmuan (science), pengetahuan (knowledge),

pemahaman (know-how), dan ketrampilan (skill) yang

dikuasai lulusan.

Untuk itu Fakultas Hukum berupaya untuk menghasilkan

lulusan yang berintegritas, maka kurikulum yang

digunakan mulai tahun akademik 2015/2016 adalah

KKNI.

3. Kurikulum

1 KurikulumFakultas Hukum Universitas Tulungagung

Berikut ini Kurikulum Fakultas Hukum Program Studi

Ilmu Hukum, yang terdiri atas :

1. Kelompok MPK (Mata Kuliah Pengembangan

Kepribadian) yang terdiri atas mata kuliah yang

relevan dengan tujuan pengayaan wawasan,

pendalaman intensitas.

2. Kelompok MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan

Ketrampilan), yang terdiri atas mata kuliah yang

relevan untuk memperkuat penguasaan dan

memperluas wawasan kompetensi keilmuan

3. Kelompok MKB (Mata Kuliah Keahlian Berkarya)

yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan

untuk memperkuat penguasaan dan memperluas

wawasan kompetensi keahlian dalam berkarya di

masyarakat.

18Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

4. Kelompok MPB (Mata Kuliah Perilaku Berkarya),

yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan

untuk memperkuat penguasaan dan memperluas

wawasan perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan

yang berlaku dimasyarakat.

5. Kelompok MBB (Mata Kuliah Berkehidupan

Bersama), yang terdiri atas mata kuliah yang relevan

dengan upaya pemahaman serta penguasaan ketentuan

yang berlaku dalam kehidupan di masyarakat baik

secara lokal, nasional, maupun global.

Jenis Mata kuliah Total

SKS

Prosentase

Mata kuliah Keilmuan dan

ketrampilan (MKK)

72 45

Mata kuliah keahlian berkarya

(MKB)

41 26,79

Mata kuliah Perilaku berkarya (

MPB)

8 5,22

Mata kuliah Berkehidupan

Bersama (MBB)

12 7,84

Mata Kuliah pengembangan

Kepribadian (MPK)

13 8,49

Total SKS 160 100%

19Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

2 Struktur Kurikulum

KURIKULUM PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI

ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS

TULUNGAGUNG

Daftar Mata Kuliah Wajib

No. KODE Mata Kuliah inti SKS JUML

AH

1.

2.

3.

UTN 4001

UTN 4002

UTN 4003

Pendidikan Agama

Pendidikan

Pancasila

Pendidikan

3

3

3

12

Jenis Mata

Kuliah

SKS Keterangan

(1) (2) (3)

Mata Kuliah

Wajib

138 Mata Kuliah wajib adalah mata kuliah

yang harus/wajib ditempuh oleh seluruh

mahasiswa Strata – 1 Program Studi Ilmu

Hukum terdiri dari Mata kuliah Universitas

dan mata kuliah inti diprogram studi

Mata Kuliah

Pilihan

22 Mata kuliah pilihan yang beberapa

diantaranya wajib dipilih oleh mahasiswa

Strata – 1 Program Studi Ilmu Hukum

Jumlah Total 160

20Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

4. UTN 4004

Kewarganegaraan

Bahasa Indonesia 3

No. KODE Mata Kuliah Institusi SKS JUML

AH

1.

2.

3.

4.

5.

UTA 4001

UTA 4002

UTA 4003

UTA 4004

UTA 4006

Ilmu Sosial dan Budaya

Ilmu Alamiah Dasar

Pendidikan Anti Korupsi

Bahasa Inggris

Kewirausahaan

3

3

2

2

3

13

No. KODE Mata Kuliah Institusi SKS JUML

AH

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

HK 211

HK 212

HK 213

HK 215

HK 214

HK 221

HK 222

HK 337

HK 216

HK 218

HK 226

HK 253

Pengantar Ilmu Hukum

Pengantar Hukum Indonesia

Ilmu Negara

Hukum Pidana

Hukum Perdata

Hukum Tata Negara

Hukum Administrasi Negara

Hukum Dagang

Hukum Adat

Hukum Islam

Hukum Internasional

Hukum Lingkungan

4

4

3

4

4

4

3

4

3

3

3

2

63

21Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

HK 234

HK 215

HK 217

HK 252

HK 235

HK 266

HK 229B

HK 207

HK 209B

HK 210

HK 208

Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Pidana

Hukum Agraria

Hukum Pajak

Hukum Perburuhan dan

Ketenagakerjaan

Pengadaan dan Pendaftaran

Hak Atas Tanah

Hukum Kepegawaian dan

Perinjinan

Pengantar Sosiologi

Pengantar Ilmu Ekonomi

Antropologi Hukum

Sosiologi Hukum

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

No KODE Keahlian Berkarya SKS JUM

LAH

1.

2.

3.

4.

5.

6.

HK 242

HK 332

HK 231

HK 230

HK 227

HK 260

Hukum Jaminan

Hukum Otonomi Daerah

Hukum Waris Perdata / BW

Hukum Asuransi

Hukum Tentang Surat-Surat

Berharga

Hukum Perkawinan Dan

Kompls Hukum Islam

2

2

2

2

2

2

48

22Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

HK 233

HK 220

HK 224B

HK 224B

HK 274B

HK 274

HK 275

HK 273

HK 265

HK 239

HK 250

HK 334

HK 240

HK 254

HK 255

Hukum Perdata Internasional

Metode Penelitian Hukum

Hukum Perjanjian Adat

Praktek Peradilan Pidana

Praktek Peradilan Perdata

Kejahatan Korporasi

Bentuk Bentuk Perwujudan

Delik

Hukum Perjanjian Kredit

Hk Keluarga dan Waris

Islam

Hk Acara PTUN

Filsafat Hukum

Etika Profesi Hukum

HAKI

Kuliah Kerja Nyata

Skripsi

2

3

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

3

4

Mata Kuliah Bidang Minat ( Perilaku )

No

.

KODE Bidang Minat Hukum

Keperdataan

SKS Jumlah

1.

2.

3.

4.

HK 243

HK 241

HK 335

HK 270

Hukum Pengangkutan

Perbandingan Hukum Perdata

Hukum Perlindungan

Konsumen

Hukum Perencanaan dan

2

2

2

2

12

23Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

5.

6.

HK 256

HK 257

Penyusuan Kontrak

Hukum Kesehatan

Hukum Koperasi

2

2

No

.

KODE Minat Hukum Pidana SKS Jumlah

1.

2.

3.

4.

HK 249

HK 327

HK 327

HK 274

Perbandingan Hukum Pidana

Kriminologi

Hukum Pidana Militer

Viktimologi

2

2

2

2

8

No. KODE Minat HTN SKS Jumlah

1.

2.

3.

HK 267

HK 246

HK 258

Ilmu dan Perencanaan

Peraturan Per-UU

Sistem Kepartaian dan Pemilu

Hukum dan HAM

2

2

2

6

24Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

BAB III

ADMINISTRASI SISTEM KREDIT

A. Persyaratan Umum

Untuk melaksanakan sistem pembelajaran yang baik,

syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1.Tersedianya Buku Pedoman Universitas Tulungagung dan

Buku Panduan Fakultas Hukum Universitas Tulungagung

2.Adanya Dosen Pembimbing Akademik (PA), yang bertugas:

a. Mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana

studinya dan memberikan pertimbangan dalam memilih

mata kuliah yang diambil untuk semester yang akan

berlangsung.

b.Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang

banyaknya kredit yang sebaiknya diambil.

c. Mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang

dibimbingnya.

3.Adanya Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) yang ditetapkan

oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

(BAAK) Universitas Tulungagung.

Untuk melaksanakan administrasi sistem kredit diperlukan

persiapan registrasi yang terbagi menjadi dua, yaitu :

1.Registrasi Administrasi.

2.Registrasi Akademik.

Kedua macam kegiatan tersebut merupakan langkah yang harus

diselenggarakan dalam rangka pemberian keabsahan diri sebagai

25Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

mahasiswa dan untuk memberikan izin mengikuti seluruh

kegiatan intra dan ekstra kurikuler.

1. Registrasi Administrasi

- Registrasi administrasi adalah pelayanan untuk

memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa pada

Fakultas Hukum Universitas Tulungagung.

- Kegiatan registrasi administrasi wajib dilkukan oleh

seluruh mahasiswa secara tertib pada setiap awal semester

seuai dengan ketentuan Kalender Akademik.

- Syarat dan sanksi registrasi administrasi bagi calon

mahasiswa baru dan mahasiswa lama dapat dilihat pada

Buku Pedoman Universitas Tulungagung.

2. Registrasi Akademik

Yang dimaksud dengan registrasi akademik adalah

pelayanan untuk memperoleh hal mengikuti kegiatan

akademik bagi mahasiswa pada semester ganjil atau genap di

Fakultas Hukum Universitas Tulungagung.

Kegiatan registrasi akademik meliputi :

a. Pengisian dan Pengesahan Kartu Rencana Studi (KRS)

Pengisian dan pengesahan Kartu Rencana Studi (KRS)

dilakukan oleh mahasiswa dibawah bimbingan dosen

Pembimbing Akademik dengan cara memberi tanda

lingkaran pada Kredit (K) mata kuliah yang akan diikuti/

diprogram. KRS dibuat rangkap 3 (tiga) untuk :

Mahasiswa yang bersangkutan

Sub Bagian Akademik Fakultas

Biro Administrasi Akademik

26Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

1) Pengambilan mata kuliah yang akan ditempuh

harus sesuai dengan ketentuan berikut ini :

IP Semester Yang

Bersangkutan

Beban Kredit Maksimum yang boleh

diambil pada semester berikutnya

3,00

2,50 - 3,00

2,00 - 2,50

1,50 - 2,00

1,50

24 SKS

21 SKS

18 SKS

15 SKS

12 SKS

Untuk mahasiswa baru diwajibkan mengambil seluruh

mata kuliah yang ditawarkan.

2) Apabila terdapat mata kuliah prasyarat, maka mata

kuiliah prasyarat tersebut harus diambil/diprogram

terlebih dahulu

3) Adapun nilai satu kredit semester ditentukan atas dasar

beban kegiatan yang meliputi keseluruhan kegiatan per

minggu (selama satu semester),sebagai berikut:

a) Perkuliahan

Untuk mahasiswa:

- 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan

dosen

27Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

- 50 menit acara kegiatan akademik

terstruktur,yaitu kegiatan studi yang tidak

terjadwal, tetapi direncanakan oleh dosen, dan

- 50 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu

kegiatan yang harus dilakukan untuk

mendalami, mempersiapkan atau ujian lain

suatu tugas akademik.

Untuk dosen :

- 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan

mahasiswa;

- 50 menit acara perencanaan dan evaluasi

kegiatan akademik terstruktur; dan

- 50 menit pengembangan materi kuliah.

b) Seminar

Untuk penyelenggaraan seminar, di mana

mahasiswa diwajibkan memberikan penyajian pada

suatu forum, sama seperti pada penyelenggaraan

kuliah, yaitu mengandung acara 50 menit tatap muka

per minggu.

c) Praktikum, penelitian, kerja lapangan dan sejenisnya

Untuk praktikum di labboratorium

sebanyak/setara 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam.

Untuk penelitian , penyusunan skripsi, sebanyak

3(tiga) sampai 4 (empat)jam sehari selama satu

bulan dimana satu bulan dianggap setara dengan

24 hari kerja.

28Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

Untuk kerja lapangan dan sejenisnya, sebanyak

empat sampai lima jam per minggu selama satu

semester.

3. Ketentuan lain-lain yang menyangkut

1. Pembayaran SPP

2. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

3. Mutasi Mahasiswa, yang meliputi :

Cuti Akademik Perpindahan Mahasiswa,Mahasiswa Tugas

Belajar, Lulus Sarjana, Meninggal Dunia dan

Pemberhentian sebagai Mahasiswa Universitas

Tulungagung, dapat dilihat pada buku Pedoman

Universitas Tulungagung.

B. Mutasi Mahasiswa

Yang dimaksud dengan Mutasi Mahasiswa adalah

perubahan status mahasiswa yang meliputi status akademik dan

administrasi Mutasi Mahasiswa dapat dikelompokkan sebagai

berikut:

1.Cuti Akademik

a. Cuti akademik adalah penundaan registrasi administrasi

dalam jangka waktu tertentu dengan ijin Rektor

b. Seorang mahasiswa dapat mengajukan permonohan cuti

akademik paling lama 2 (dua) tahun kumulatif.

c. Jangka waktu cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai

masa studi kecuali bagi mahasiswa yang tidak daftar ulang

tanpa seijin Rektor tetap diperhitungkan sebagai masa

studi.

29Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

d. Mahasiswa berhak mengajukan cuti akademik sesudah

disertai alasan-alasan yang kuat dan diketahui oleh Dekan

dan orang tua/wali/instansi mahasiswa yang bersangkutan,

paling lambat 1 (satu) minggu sejak penutupan registrasi

akademik.

2.Perpindahan Mahasiswa

a. Perpindahan mahasiswa regular

1) Universitas Tulungagung hanya menerima perpindahan

mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta

yang memiliki klasifikasi akreditasi sama atau

diatasnya, serta sepanjang daya tampung

memungkinkan diwajibkan mengajukan permohonan

kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan, disertai

alasan yang kuat, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum

kuliah tahun akademik baru dimulai.

2) Syarat-syarat perpindahan mahasiswa diatur dalam SK

Rektor (Lihat Pedoman Pendidikan Universitas).

3. Pindah ke Perguruan Tinggi Lain

a. Mahasiswa Universitas Tulungagung yang akan pindah ke

Perguruan Tinggi lain, harus mengajukan permohonan

kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan, disertai

alasan kepindahannya.

b. Mahasiswa yang telah pindah ke Perguruan Tinggi lain

tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Tulungagung.

30Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

4. Putus Kuliah

Mahasiswa putus kuliah adalah mahasiswa yang tidak

memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi, satu tahun

pertama, dua tahun pertama, dua tahun kedua, batas akhir

program studi sarjana dan tidak daftar ulang lebih dari 4

(empat) semester kumulatif.

a. Jumlah mahasiswa putus sekolah tiap semester dilaporkan

Dekan kepada Rektor.

b. Rektor mengeluarkan Surat Keputusan tentang putus

kuliah untuk mahasiswa yang bersangkutan.

5. Meninggal Dunia

Apabila ada mahasiswa meninggal dunia Dekan melaporkan

kepada rektor.

6.Pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas

Tulungagung

Mahasiswa dapat diberhentikan selama-lamanya atau

sementara apabila melanggar ketentuan tentang Tata Tertib

yang berlaku di Universitas Tulungagung.

31Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Kalender Akademik

KALENDER AKADEMIK FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

TAHUN 2015/2016

KEGIATAN SEMESTER GANJIL

N

OURAIAN KEGIATAN

PELAKSANAAN

AWAL AKHIR KET.

1 Her Registrasi Mhsw. Lama

(Pemby. SPP)

24 Agust

2015

05 Sept

2015

2 Her Registrasi Mhsw. Baru

(Pemby SPP & Peng. Pendd)

03 Agust

2015

23 Sept

2015

3 Pengisian KRS Mahasiswa

lama

07 Sept

2015

19 Sept

2015

4 Pengisian KRS Mahasiswa

Baru

14 Sept

2015

26 Sept

2015

5 Perkuliahan ( Tahap I ) 28 Sept

2015

21 Nop

2015

8x

tatap

muka

6 Ujian Tengah Semester ( UTS ) 23 Nop

2015

28 Nop

215

7 Perkuliahan ( Tahap II ) 30 Nop

2015

30 Jan

2016

8x

tatap

32Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

muka

8 Libur Natal dan Tahun Baru 24 Des

2015

01 Jan

2016

9 Praktek Pengalaman Lapangan 04 Jan

2016

29 Jan

2016

11 Ujian Akhir Semester ( UAS ) 01 Peb

2016

06 Peb

2016

12 Remidi 08 Peb

2016

13 Peb

2016

13 Proses Nilai ( KHS ) 08 Peb

2016

13 Peb

2016

14 Pembagian Kartu Hasil Studi

(KHS )

15 Peb

2016

20 Peb

2016

15 Pelaporan Akhir

Jan 2016

Awal

Peb 2016

KEGIATAN SEMESTER GENAP

N

OURAIAN KEGIATAN

PELAKSANAAN

AWAL AKHIR KET.

1 Her Registrasi Mhs (Pemby

SPP)

22 Peb

2016

27 Peb

2016

2 Her Registrasi / Pengisian KRS 22 peb

2016

27 Peb

2016

8x

tatap

muka

3 Perkuliahan (Tahap I) 29 peb

2016

23 Apr

2016

33Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

4 Praktek Pengalaman Lapangan 18 Apr

2016

18

Mei2016

5 Ujian Tengah semester (UTS) 25 Apr

2016

30 Apr

2016

6 Perkuliahan (Tahap II) 02 Mei

2016

25 juni

2016

8x

tatap

muka

7 Ujian Akhir Semester (UAS) 27 Juni

2016

02 Juli

2016

9 Remidi 04 Juli

2016

09 Juli

2016

10 Proses Nilai (KHS) 11 Juli

2016

20 Juli

2016

11 Pembagian Kartu Hasil Studi

(KHS)

23 juli

2016

31 juli

2016

12 Pelaporan Awal

Juli 2016

Akhir

Juli 2016

KEGIATAN AKADEMIK LAINNYA

NO URAIAN KEGIATANPELAKSANAAN

AWAL AKHIR KET.

1 SPMB 01 Peb

2016

17 Sept

2016

WKK Mahasiswa Baru

Th.2013/2014

22 Sept

2016

24 sept

2016

34Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

KKN ( Kuliah Kerja Nyata ) 20 April

2016

20 Mei

2016

Wisuda 10 sept

2016

17 Sept

2016

B. Ketentuan Akademik

1. Perkuliahan

a. Semester Ganjil berlangsung dari bulan September

sampai dengan Pebruari, sedangkan Semester Genap

dari bulan Maret sampai dengan Juli.

b. Pada setiap awal semester ganjil dan genap fakultas

menyusun jadwal kuliah, seminar, praktikum,

mempersiapkan ruang kuliah/seminar, sarana

penunjang proses belajar mengajar, daftar presentasi

mahasiswa dan dosen, serta Berita Acara Perkuliahan

(BAP)

Pada setiap akhir semester, fakultas:

a. Mengedarkan formulir umpan balik mahasiswa

terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar.

b. Mengirimkan Kartu Hasil Studi kepada orang tua/wali

mahasiswa serta meminta saran-saran dan

tanggapannya.

2. Penggantian Kuliah oleh Dosen

a. Penggantian kuliah oleh dosen dapat dilakukan karena

alasan khusus.

35Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

b. Penentuan jadwal penggantian kuliah oleh dosen dapat

dilakukan dengan kesepakatan antara dosen dengan

mahasiswa pada kelas yang bersangkutan.

c. Jadwal penggantian kuliah yang telah disepakati harus

dilaporkan kepada Ka. Prodi fakultas untuk

diumumkan secara tertulis kepada mahasiswa selambat-

lambatnya 3 (tiga) hari sebelumnya.

3. Alasan-Alasan Mahasiswa yang Dibenarkan Tidak

Mengikuti Kuliah

a. Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN), yang

ditunjukkan dengan surat Rektor

b. Mendapat tugas mewakili Universitas Tulungagung

dalam suatu kegiatan diluar Fakultas, yang dibuktikan

dengan surat Rektor/Dekan.

c. Peristiwa khusus yang diberikan izin khusus oleh

Rektor/Dekan

d. Sakit, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter

e. Suatu peristiwa yang diluar kemampuan mahasiswa,

seperti kecelakaan, musibah, dan lain-lain yang

dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak

berwenang.

4. Prosedur Untuk Tidak Mengikuti Kuliah

a. Mahsiswa yang tidak mengikuti kuliah dengan alasan-

alasan seperti pada angka 3 butir a, b, c diatas harus

mengajukan surat permohonan izin tertulis terlebih

dahulu kepada Pembantu Dekan (PD) I atau Kaprodi

cq. Kepala Sub. Bagian Pendidikan dengan tembusan

36Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

kepada dosen yang bersangkutan, dengan dilampiri

surat Rektor/Dekan.

b. Mahsiswa yang tidak mengikuti kuliah dengan alasan-

alasan seperti pada hurup 3 butir d, e, diatas harus

menyampaikan surat izin atau pemberitahuan tidak

dapat mengikuti kuliah dan/atau dengan pembuktian

surat keterangan dokter/yang berwenang, yang harus

sudah diserahkan/disampaikan kepada PD I atau Ka.

Prodi dan tembusan kepada dosen yang bersangkutan

paling lambat 3 (tiga) hari setelah yang bersangkutan

masuk kuliah kembali.

c. Ka. Prodi mengeluarkan tanda terima surat

permohonan tersebut rangkap 2 (dua), untuk:

1) Mahasiswa yang bersangkutan

2) Arsip Fakultas

d. Penyimpangan dari butir a, b, c, dan d diatas, dianggap

tidak hadir tanpa keterangan.

5. Rekapitulasi Presensi Mahasiswa

a. Rekapitulasi presensi mahasiswa dalam menghadiri

perkuliahan dilakukan oleh setiap dosen mata kuliah

dan Sub. Bag. Pendidikan Universitas berdasarkan

jumlah tanda tangan dalam presensi kehadiran

mahasiswa pada kuliah-kuliah selama satu semester.

b. Presensi mahasiswa yang telah ditanda tangani

mahasiwa dan dosen pengasuh dibuat rangkap dua. 1

lembar dimasukkan ke unit pelayanan teknis (UPT) dan

1 lembar untuk dosen bersangkutan.

37Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

c. Petugas dari Sub.Bag. Pendidikan mengambil presensi

mahasiswa tiap hari dari UPT.

d. Rekapitulasi presensi mahasiswa dijadikan prasyarat

boleh/tidaknya seorang mahasiswa mengikuti ujian

semester.

6. Rekapitulasi Presensi Dosen

a. Rekapitulasi presensi dosen dalam PBM dilakukan oleh

Sub Bagian Pendidikan dengan mendasarkan pada

pengisian BAP & presensi mahasiswa setiap kuliah ber

langsung.

b. Rekapitulasi presensi dosen dalam mengajar akan

dilaksanakan setiap pertengahan bulan.

c. Rekapitulasi presensi dosen dalam mengajar dan

sebaran nilai yang diberikan kepada mahasiswa pada

setiap semester dilaporkan kepada Rektor melalui Biro

Administrasi Akademik.

7. Peraturan Tata Tertib Ujian

a. Pengawas Ujian

1) Setiap ujian diawasi oleh Dosen Pengampu mata

kuliah dan/atau Dosen Pembantu Pelaksana dan/atau

yang ditunjuk oleh Dekan.

2) Dosen Pengawas / Dosen Pembantu Pelaksana

berkewajiban:

a) Hadir sekurang-kurangnya 10 menit sebelum

ujian berlangsung.

b) Mengedarkan soal dan lembar jawab ujian

sebelum ujian berlangsung.

38Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

c) Menciptakan ketertiban, keamanan dan

kelancaran ujian.

d) Mengawasi peserta ujian di dalam kelas.

e) Memberi teguran, peringatan secara baik kepada

peserta.

f) Mencatat peserta yang curang dalam berita acara

ujian (BAU).

g) Melaporkan kejadian yang luar biasa selama ujian

berlangsung kepada Dekan

3) Menandatangani daftar hadir selama mengawasi

ujian.

b. Peserta Ujian:

1) Peserta ujian berkewajiban :

a) Hadir 10 menit sebelum ujian dimulai dan

membawa kartu tanda mahasiswa (KTM) dan

Kartu Ujian.

b) Membawa sendiri alat tulis yang digunakan

selama ujian.

c) Menciptakan ketertiban,keamanan dan kelancaran

ujian.

2) Peserta ujian berhak:

a) Meminta penjelasan kepada Dosen

Pengawas/Dosen Pembantu Pelaksana tentang

kesalahan ketik soal ujian.

b) Mengajukan keberatan kepada

pengawas/pembantu pengawas terhadap keadaan

39Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

yang kurang tertib sehingga kelancaran ujian

terganggu.

3) Peserta ujian dilarang:

a) Mengikuti ujian, apabila terlambat lebih dari 10

menit setelah ujian berlangsung dan/atau tidak

membawa KTM, Kartu Ujian, dan mata ujian

tersebut dianggap gugur.

b) Menempatkan buku, catatan atau barang-barang

untuk dipergunakan bagi kepentingan ujian

,kecuali memang diijinkan oleh dosen penguji.

c) Berbicara dengan peserta ujian lainnya selama

ujian berlangsung.

d) Diganti oleh orang lain.

e) Mempergunakan lembar jawab ujian lain, kecuali

yang telah disediakan fakultas.

f) Memberi ,menerima, menawarkan dan meminta

laporan serta bahan ujian adalah perbuatan yang

diberi hukuman berat. Ketidakjujuran ini

meliputi:

Mengcopy, meniru atau mencontoh pekerjaan

pengikut lainnya termasuk memberi

kesempatan untuk itu.

Menggunakan catatan-catatan yang tidak

diperkenankan oleh dosen penguji.

Kerjasama/kolaborasi dengan peserta ujian

lain.

40Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

Saling tukar/menyerahkan lembar jawaban

ujian dengan/kepada pengikut ujian.

Membeli/menjual,

mencuri,menawarkan/menyampaikan bahan-

bahan ujian yang masih akan atau sedang

diselenggarakan, atau mempergunakan bahan-

bahan seperti itu.

g) Meninggalkan ruang ujian untuk kemudian

meneruskan kembali ujiannya, kecuali atas ijin

pengawas.

4) Sanksi

Sanksi yang dapat diberikan adalah:

a) Bagi mahasiswa yang melakukan tindakan-

tindakan yang mencurigakan selama ujian

berlangsung, seperti bicara, duduk dengan sikap

tak tenang dan sebagainya, akan diberi peringatan

oleh dosen pengawas ujian.

b) Bagi mahasiswa yang melanggar ketentuan 3) : c,

d, e, akan dikenakan sanksi digugurkan mata

ujian yang diikuti.

c) Bagi mahasiswa yang telah menjalani sanksi

pada butir b) dan ternyata masih melakukan

pelanggaran yang sama akan dikenakan sanksi

digugurkan semua mata ujian yang ditempuh

pada semester yang bersangkutan.

d) Bagi mahasiswa yangtelah terbukti melakukan

kegiatan seperti yang tercantum pada butir 3) f.

41Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

akan dikenakan sanksi pemecatan dengan tidak

hormat sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Univer sitas Tulungagung.

5)Pelaksanaan Sanksi

a) Dosen Pengawas ujian berwenang untuk memberi

sanksi.

b) Dosen Pengawas berkewajiban untuk mencatat

pelanggaran pada Berita Acara Ujian dan

melaporkan kepada PD I dan Kaprodi

c) Dengan atau tanpa mendengar yang

bersangkutan, Dekan menetapkan keputusan

sanksi setelah mendengar pertimbangan PD I dan

PD II

6) Pembelaan Diri

Kepada yang terlibat dalam pelanggaran diberikan

kesempatan untuk mengajukan permohonan kepada

Dekan untuk membela diri melalui PD I

c. Pelaksanaan Ujian

1. Pada setiap semester Fakultas mengatur jadwal

pelaksanaan :

a) Ujian Tengah Semester (UTS)

b) Ujian Akhir Semester (UAS)

2. Yang berhak mengikuti ujian adalah mahasiswa yang

telah memenuhi syarat-syarat administratif yang

ditetapkan, yang mengikuti perkuliahan secara

42Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

tertib,minimal 80% dari jumlah perkuliahan suatu

mata kuliah yang diambilnya.

8. Ujian Khusus/Ujian Tersendiri

Ujian khusus/tersendiri hanya berlaku bagi

mahasiswa yang pada waktu ujian berlangsung tidak dapat

mengikuti ujian karena sakit, mendapat musibah, tugas

Fakultas/Universitas atau kepentingan lain yang dianggap

layak oleh Pembantu Dekan I atau Kaprodi. Ujian

khusus/tersendiri berakhir selambat-lambatnya 2 (dua)

minggu setelah ujian reguler selesai. Adapun ketentuan

bagi mahasiswa yang akan mengikuti ujian

khusus/tersendiri adalah sebagai berikut : Mahasiswa yang

bersangkutan mengajukan permohonan ujian

khusus/tersendiri dengan dilampiri surat keterangan,

paling lambat diterima Pembantu Dekan I pada hari

terakhir ujian reguler dilaksanakan.

9. Remidi

Remidi hanya beraku bagi yang hasil ujiannya tidak lulus

atau yang dirasa kurang oleh mahasiswa. Remidi

dijadwalkan oleh Kaprodi selambat-lambatnya 2 (dua)

minggu setelah pelaksanaan ujian atau 1 (satu) mingu

setelah pengumuman hasil ujian. Adapun ketentuan bagi

mahasiswa yang akan mengikuti ujian khusus/tersendiri

adalah sebagai berikut : Mahasiswa yang bersangkutan

mengajukan permohonan Remidi kepada Kaprodi dengan

dikenakan biaya administrasi Rp. 25.000,-/mata kuliah.

43Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

10. Sistem Penilaian Kemampuan Akademik

a. Kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu mata

kuliah dilakukan melalui:

1) Kegiatan Terstruktur dilaksanakan sekurang-

kurangnya 2 (dua) kali dalam satu semester.

2) Ujian Tengah Semester.

3) Ujian Akhir Semester.

4) Kegiatan Praktikum (kalau ada).

b. Penilaian melalui Kegiatan Terstruktur, Ujian Tengah

Semester , Ujian Akhir Semester dan Ujian Praktikum

untuk menentukan Nilai Akhir (NA).

c. Pembobotan penilaian kemampuan akademik sebagai

berikut :

1) Kegiatan Terstruktur (Bti) = 15%

2) Ujian Tengah Semester (Bm) = 30% diserahkan

3) Kehadiran (Bp) =15% kepada dosen

4) Ujian Akhir Semester (Ba) =40 %

Jumlah =100 %

Untuk mata kuliah/ujian yang tidak ada kegiatan

praktikum,maka bobot praktikumnya sama dengan

0%.

d. Pembobotan penilaian kemampuan akademik untuk

mata kuliah Seminar, diserahkan kepada dosen yang

bersangkutan.

e. Nilai Akhir (NA)penilaian kemampuan akademik suatu

mata kuliah ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

NA = Bti.Nti + Bm.Nm + Ba.Na +Bp.Np

44Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

Dimana :

Bti = Bobot untuk nilai Kegiatan Terstruktur

Bm = Bobot untuk nilai Ujian Tengah Semester

Ba = Bobot untuk nilai Ujian Akhir Semester

Bp = Bobot untuk nilai Kegiatan Praktikum

Nti = Nilai Kegiatan Terstruktur

Nm = Nilai Ujian Tengah Semester

Na =Nilai Ujian Akhir Semester

Np = Nilai Kegiatan Praktikum

f. Nilai Akhir (NA) merupakan nilai angka dan

dikonversikan ke nilai huruf dengan ketentuan sebagai

berikut:

Nilai Angka Nilai Huruf Bobot

>81-100

>71-80

>51-70

>41-50

> 0-40

A

B

C

D

E

4

3

2

1

0

g. Nilai Akhir (NA) dari dosen yang diumukan di papan

pengumuman fakultas,dapat berupa nilai :

1) T=(Tidak Lengkap)

Dibeberkan kepada mahasiswa yang belum

menyerahkan tugas dari dosen.

45Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

Dengan adanya nilai T tadi, batas waktu penyerahan

tugas dari dosen kepada Kepala Sub Bagian

Akademik paling lambat 1 (satu) minggu setelah

Nilai Akhir (NA) diumumkan dipapan pengumuman

oleh Sub Bagian Akademik. Apabila melampaui

batas waktu tersebut, maka nilai akhir ditentukan

tanpa memperhitungkan nilai tugas.

2) K=(Kosong)/Tidak ada nilai

Dibeberkan kepada mahasiswa apabila tidak

mengikuti kegiatan akademik.

11. Evaluasi Keberhasilan Studi

a. Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan

Indeks Prestasi (IP) Evaluasi Keberhasilan Studi

dilaksanakan sekurang-kurangnya tiap akhir semester,

akhir program studi.

b. Mahasiswa yang memperoleh nilai E, diwajibkan

memprogramkan/ mengulang mata kuliah tersebut pada

saat ditawarkan pada semester tertentu, sedangkan nilai

D disarankan diulang.

c. Evaluasi keberhasilan studi akhir semester dilakukan

pada akhir semester, meliputi mata kuliah yang

diambil/diprogram mahasiswa pada semester tersebut.

Hasil evaluasi ini terutama digunakan untuk

menentukan beban studi yang diambil pada semester

berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan berikut:

46Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

IP semesterYang

bersangkutan

Beban kredit maksimum yang

boleh diambil pada semester

berikutnya

3,00

2,50 - 3,00

2,00 - 2,50

1,50 - 2,00

1,50

24 Sks

21 sks

18 sks

15 sks

12 sks

Beban kredit yang akan diambil tidak boleh

melampaui beban kredit sesuai dengan IP yang

diperoleh.

d. Indeks Prestasi diperhitungkan dengan rumus

n Ki . NAii = 1

IP =n Kti = 1

Dimana:

I =1,2,…..,n

K =sks mata kuliah yang diambil

NA=Nilai Akhir masing-masing mata kuliah

IP =Indeks Prestasi, dapat indeks prestasi semester atau

indeks prestasi kumulatif

e. Evaluasi keberhasilan Studi Dua Tahun Pertama

47Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

Pada akhir dua tahun pertama terhitung sejak saat

mahasiswa terdaftar di Universitas Tulungagung untuk

pertama kalinya, keberhasilan studinya dievaluasi untuk

menentukan apakah yang bersangkutan boleh

melanjutkan studi atau tidak. Mahasiswa masih

diperbolehkan melanjutkan studinya apabila memnuhi

syarat sebagai berikut:

1) Mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 sks

2) Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang

diperhitungkan dari seluruh nilai kredit mata kuliah

yang telah ditempuhnya.

f. Evaluasi Keberhasilan Studi 2 Tahun Kedua (SI)

Pada akhir dua tahun kedua terhitung sejak mahasiswa

terdaftar di Universitas Tulungagung untuk pertama

kalinya, keberhasilan studinya dievaluasi untuk

menentukan apakah yang bersangkutan boleh

melanjutkan studi atau tidak. Mahasiswa masih

diperbolahkan melanjutkan studinya apabila memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut:

1) Mengumpulkan sekurang-kurangnya 96 sks

termasuk jumlah sks yang dikumpulkan pada dua

tahun pertama.

2) Mencapai IP kumulatif sekurang –kurangnya 2,00.

g. Evaluasi Keberhasilan Studi pada Akhir Program

Studi

48Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

Jumlah kredit yang harus dikumpul oleh seorang

mahasiswa untuk menyelesaikan program studi sarjana

berjumlah 155 sks termasuk skripsi.

Apabila IPK yang dicapai kurang dari 2,00 maka

mahasiswa yang bersangkutan harus memperbaiki

nilai-nilainya selama batas waktu studi yang

diperkenankan masih belum dilampaui. Perbaikan

harus dilakukan pada saatmata kuliah yang akan

diperbaiki ditawarkan.

Setelah mata kuliah yang diperbaiki, nilai tertinggilah

yang digunakan untuk evaluasi.

h. Batas Waktu Studi

Program studi harus diselesaikan dalam waktu tidak

lebih dari 7(tujuh) tahun untuk S1, dan 5(lima) tahun

untuk Diploma III Kesekretariatan. Jika sampai

ternyata sampai batas waktu studi yang ditentukan,

mahasiswa belum dapat menyelesaikan program

studinya, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak

mampu melanjutkan studinya.

i. Bagi mahasiswa yang diperkirakan akan terkena

Evaluasi Keberhasilan Studi pada butir 5, 6, dan 7

diatas, maka dosen PA dan Fakultas sejak awal

memberikan teguran /peringatan tertulis kepada maha

siswa yang bersangkutan.

12. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)

Mahasiwa diwajibkan mengikuti PPL di Pengadilan

Negeri dan Pengadilan Agama, pada saat menempuh mata

49Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

kuliah Praktek Peradilan Perdata pada semester 5 dan

praktek Peradilan Pidana pada semester 6, dengan

berpedoman pada Panduan Praktek Peradilan.

13. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

a. Sebelum menyelesaikan studinya, mahasiswa program

S1 diwajibkan mengikuti KKN

b. Pedoman KKN diatur dalam Buku Pedoman

Universitas Tulungagung

13. Program Skripsi Mahasiswa

Mahasiswa dapat melakukan program skripsi, apabila

telah memenuhi syarat-syarat akademik administratif.

Syarat-syarat Akademik Program Skripsi meliputi:

1) Telah menempuh mata kuliah minimal 120 SKS

2) IPK sementara minmal 2.5

3) Jumlah nilai D maksimal 7.5 % dari jumlah mata

kuliah yang sudah ditempuh

4) Lulus mata kuliah Metode Penelitian dengan nilai

minilal C

Syarat-syarat Administrasi Program Skripsi meliputi:

1) Menyerahkan transkrip nilai yang ditanda tangani

oleh dosen wali

2) Menyerahkan isian formulir layak skripsi

3) Menyerahkan salinan bukti pembayaran skripsi

rangkap 5 dengan menunjukkan yang asli.

14. Prosedur Pendaftaran Program Skripsi

a. Sebelum kegiatan perwalian (pengisian KRS),

mahasiswa yang akan memprogram skripsi, wajib

50Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

terlebih dahulu mengikuti kegiatan pengarahan

penyusunan skripsi

b. Mengajukan Pra proposal Skripsi kepada Ketua

Program Studi, dan penunjukan dosen pembimbing

c. Pembimbingan skripsi oleh dosen pembimbing

d. Ujian skripsi.

SKEMA MEKANISME PENDAFTARAN PROGRAM

SKRIPSI

Secara skematis mekanisme pendaftaran program skripsi

dapat diuraikan dalam alur sebagai berikut:

15. Persyaratan dan Mekanisme Pendaftaran Ujian Skripsi

a. Syarat-Syarat Pendaftaran Ujian Skripsi

Mahasiswa yang telah menyelesaikan bimbingan

skripsi, dapat mengajukan permohonan ujian skripsi

kepada paniti skripsi setelah memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut:

1) Peserta ujian skripsi telah menempuh 151 SKS

2) Menyerahkan isian formulir persetujuan ujian skripsi

Kegiatan PengarahanProgram Skripsi

Panitia Skripsi:Fak Hukum Daftar Nilai Foto Copi

KRS Proposal Out Line

Skripsi

Program KRS/Perwalian Dosen

Wali

Proses BimbinganSkripsi

PengumumanPembimbing

Skripsi

Tahap Penentuandan PenetapanPembimbing

Skripsi

Ujian Skripsi

51Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

3) Menyerahkan foto copy naskah skripsi yang ditanda

tangani oleh dosen pembimbing sebanyak 4 (empat)

exemplar

4) Menyerahkan berita acara bimbingan

5) Menyerahkan transkrip

6) Menyerahkan tanda bukti pembayaran ujian skripsi

b. Mekanisme Pendaftaran Ujian Skripsi

1) Pendaftaran ujian skripsi kepada panitia dengan

melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan.

2) Panitia skripsi bersama Kaprodi menentukan tim

penguji.

3) Panitia skripsi menyusun jadwal pelaksanaan ujian

skripsi.

4) Ujian skripsi dilaksanakan sesuai dengan jadwal

yang ditentukan panitia.

16. Tata Tertib dan Kriteria Penilaian Ujian Skripsi

a. Tata Tertib Ujian Skripsi Untuk Dosen Penguji

1) Semua dosen penguji wajib hadir 15 menit sebelum

pelaksanaan ujian skripsi dimulai.

2) Apabila dosen pembimbing skripsi tidak hadir, lebih

dari 15 menit dari waktu yang telah dijadwalkan,

maka ujian skripsi ditunda pelaksanaannya pada hari

tersebut, dan dijadwalkan kembali pada hari yang

telah disepakati.

3) Apabila dosen penguji skripsi (non pembimbing

skripsi) tidak hadir, maka Panitia Skripsi menunjuk

dosen penguji lain sebagai pengganti.

52Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

4) Ujian skripsi dilaksanakan dengan system Majelis

dan dihadiri oleh 3 (tiga) dosen penguji.

5) Setelah dilaksanakannya ujian dosen penguji

mengisi blanko penilaian dan menandatangai berita

acara ujian skripsi.

b. Tata Tertib Ujian Skripsi Bagi Mahasiswa

1) Mahasiswa peserta ujian skripsi wajib hadir 30

menit sebelum pelaksanaan ujian skripsi dimulai.

2) Mahasiswa menggunakan pakaian bawah hitam atas

putih serta berdasidan memakai jas almamater.

3) Apabila mahasiswa peserta ujian skripsi terlambat

hadir, maka waktu pelaksanaan ujiannya diundur.

4) Apabila mahasiswa peserta ujian skripsi tidak hadir,

maka dijadwalkan ulang sesuai dengan kesepakatan.

Kriteria Dan Prosedur Penilaian

1) Setiap penguji mengisi angka penilaian dalam

blanko yang telah disediakan oleh panitia.

2) Penilaian masing-masing penguji bersifat tertutup.

3) Kemudian blanko penilaian diserahkan kepada

Ketua Tim Penguji untuk dikalkulasikan dalam

berita acara ujian skripsi.

4) Ketua Tim Dosen Penguji menentukan nilai akhir

berdasarkan penilaian masing-masing penguji

(komulatif ketiga penguji) dalam bentuk nilai huruf

dan nilai minimal lulus B.

5) Kualifikasi kelulusan adalah sebagai berikut:

53Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

b. Lulus mutlak

c. Lulus dengan revisi

d. Tidak lulus

6) Ketua Tim selanjutnya melaporkan hasil ujiannya

kepada panitia.

7) Apabila mahasiswa peserta ujian skripsi dikenakan

revisi bagi skripsinya, maka nilai tidak diumumkan

sampai revisi skripsi selesai untuk ditandatangani

oleh Tim Penguji.

8) Waktu yang disediakan untuk revisi skripsi

mahasiswa maksimal 2 minggu.

9) Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus wajib

mengikuti ujian ulang untuk dosen penguji yang

bersangkutan.

10) Pelaksanaan ujian ulang ditentukan sesuai dengan

kesepakatan.

11) Peserta yang telah mengikuti ujian 3 (tiga) kali

untuk dosen yang sama dan tetap dinyatakan tidak

lulus, maka yang bersangkutan wajib mengganti

judul skripsi dan penelitian ulang.

54Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

BAB V

PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

A. Etika Kemahasiswaan

Mahasiswa, menurut PP No. 60/1999 adalah peserta didik

yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu, beserta

dosen sebagai bagian dari masyarakat ilmiah sudah selayaknya

menggunakan metode discourse atau dialogis dalam proses

belajar mengajar. Agar proses tersebut berjalan lancar,

khususnya bagi mahasiswa, perlu memperhatikan tradisi yang

berkaitan dengan nilai, norma serta etika yang mengatur sikap

dan perilakunya.

Etika tersebut meliputi:

1. Mahasiswa hendaknya memiliki intelektualitas dan

motivasi untuk mengabdi pada bangsa dan negaranya.

2. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik untuk

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi melalui

penguasaan metode dan pengujian teori sesuai dengan

norma dan kaidah keilmuan.

3. Mahasiswa diharapkan senantiasa peka terhadap

masalah yang berkembang dimasyarakat.

4. Mahasiswa hendaknya memiliki pola pikir ilmiah dan

profesional.

5. Mahasiswa senantiasa mematuhi peraturan akademik.

a. Mahasiswa baru harus daftar ulang.

b. Kehadiran mahasiswa minimal 80%

c. Wajib mengikuti kegiatan tatap muka.

55Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

6. Mahasiwa memiliki hak dan kewajiban yang sama

dengan warga Negara Indonesia lainnya.

7. Mahasiswa senantiasa terlibat dalam peningkatan

daya penalaran melalui kegiatan kemahasiswaan

seperti: diskusi, penelitian, seminar, penulisan ilmiah

maupun berupa pelatihan-pelatihan.

B. Hak dan Kewajiban

Mahasiswa merupakan insan yang memiliki berbagai

dimensi yaitu sebagai bagian dari civitas akademika mempunyai

hak dan kewajiban yang sama dengan warga Negara Indonesia

lainnya.

Adapun hak dan kewajiban mahasiswa sebagai berikut:

1. Hak Mahasiswa

a. Kebebasan akademik dalam menuntut dan mengkaji

ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku

dalam lingkungan akademik.

b. Memperoleh pengajaran dan layanan dibidang

akademik sesuai dengan minat, bakat dan

kemampuan.

c. Memanfaatkan fasilitas yang ada guna kelancaran

proses belajar.

d. Mendapat bimbingan dosen dalam penyelesaian

studi.

e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan

dengan program studi serta hasil belajarnya.

56Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

f. Menyelesaikan studi lebih awal.

g. Memperoleh layanan kesejahteraan, khususnya bagi

mahasiswa yang berprestasi akan menerima bantuan

operasional studi, keringanan SPP dan beasiswa.

h. Memanfaatkan sumber daya melalui

perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk

mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan

bermasyarakat.

i. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa.

j. Memperoleh pelayanan khusus bilamana

menyandang cacat.

2. Kewajiban Mahasiswa

a. Mematuhi peraturan yang berlaku

b. Memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan

dan keamanan fakultas.

c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan

kecuali bagi mahasiswa yang memperoleh

keringanan biaya pendidikan.

d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan

kesenian.

e. Menjaga kewibawaan dan nama baik fakultas

f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

C. Larangan dan Sanksi

1. Bagi mahasiswa yang karya ilmiahnya ternyata terbukti

merupakan hasil dari plagiat maka dapat dikenakan sanksi

57Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

mulai dari pembatalan karya ilmiah tersebut sampai

dengan dapat dikeluarkan ari lembaga ini.

2. Mahasiswa yang melakukan pemalsuan ini, tanda tangan

pejabat yang berwenang pada KRS, KHS, Transkrip Nilai,

Ijasah dapat dikenakan sanksi mulai dari sanksi

administrasi hingga dapat dikeluarkan dari lembaga ini.

3. Pembocoran soal ujian oleh petugas yang bertanggung

jawab dikenai sanksi administrative sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

58Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 2015

BAB VI

PENUTUP

Buku Panduan Fakultas Hukum Universitas

Tulungagung Tahun Akademik 2015/2016 diharapkan dapat

dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan

pengajaran bagi dosen, mahasiswa dan pihak-pihak lainnya

sehingga akan membantu pencapaian tujuan fakultas.

Hal-hal yang belum tercantum dalam Buku Panduan ini

akan dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.