buku panduan program studi profesi dokter (pspd)

BUKU PANDUAN

PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER

(PSPD)

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN ”VETERAN”

JAKARTA

2019

Buku Panduan Akademik

Program Studi Profesi Dokter (PSPD)

Fakultas Kedokteran

Universitas Pembangunan ”Veteran” Jakarta

Nomor Dokumen

Revisi 01

Tanggal Juli 2019

Diperiksa oleh

Wakil Dekan I

Disetujui oleh,

Dekan

Dr. dr. Ria Maria Theresa, SpKJ, MH

NIK. 466050607941

Dr. dr. Prijo Sidipratomo, SpRad(K), MH

NIP. 195803111984031002

i

KATA PENGANTAR

Perubahan Paradigma Pendidikan Dokter Indonesia tidak terlepas dari meningkatnya

tuntutan pelayanan kesehatan dan berkembangnya berbagai metode pendidikan yang

diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang

pesat, sehingga mendorong berkembangnya berbagai inovasi pada pelaksanaan

pendidikan dokter, seperti halnya yang terjadi di Fakultas Kedokteran Universitas

Pembangunan ”Veteran” Jakarta.

Perkembangan pelaksanaan pendidikan yang terjadi di tahap pendidikan

sarjana kedokteran telah dilaksanakan selama 4 tahun terakhir dan juga ikut

mendorong dilakukannya pengembangan pelaksanaan pendidikan di tahap profesi

akibat tuntutan perbaikan pengelolaan proses pendidikan guna diperoleh efisiensi dan

produktifitas hasil pendidikan yang lebih baik dengan selalu mengutamakan mutu

hasil pendidikan.

Penjaminan mutu pelaksanaan pendidikan, memerlukan adanya buku panduan

pelaksanaan pendidikan sebagai acuan dalam menjalankan proses pendidikan.

Dengan adanya pengembangan Program Studi Profesi Dokter (PSPD) yang

melibatkan semua unsur di FKUPN, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa,

bahwa FKUPN telah berhasil menyusun Buku Panduan Umum PSPD ini. Buku ini

merupakan panduan umum bagi Pimpinan Fakultas, Pengelola Program, Staf

Pengajar, Staf Administrasi dan seluruh mahasiswa peserta PSPD untuk dapat

dilaksanakan secara konsisten. Buku ini merupakan pedoman yang bersifat umum

yang akan dilengkapi dengan pedoman-pedoman lainnya yang lebih rinci dan lengkap

untuk pelaksanaan kegiatan PSPD di masing-masing Departemen di lingkungan

FKUPN atau wahana pendidikan lainnya.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

kepada semua Pimpinan, Tim PSPD, Medical Education Research (MEU) dan Staf

Departemen Klinik, dan semua pihak yang telah bekerja keras dalam memberikan

saran maupun kritik membangun sehingga dapat terwujudnya buku panduan ini.

Kami menyadari bahwa buku panduan ini akan selalu memerlukan

penyempurnaan untuk mengakomodasi perkembangan teknik dan proses pendidikan

dokter. Untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat

disampaikan melalui sekretariat PSPD FKUPN untuk penyempurnaan buku panduan

ini.

ii

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan bimbingan, petunjuk

dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan pendidikan dokter di FKUPN.

Aamiin.

Jakarta, Juli 2019

DEKAN

Dr. dr. Prijo Sidipratomo, SpRad(K), MH

NIP. 195803111984031002

iii

FAKULTAS KEDOKTERAN UPN ”VETERAN”

JAKARTA

Visi:

Tahun 2020 menjadi Fakultas Kedokteran terkemuka di tingkat Nasional yang

menghasilkan lulusan berwawasan kebangsaan, berjiwa kepemimpinan dan

kewirausahaan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dokter yang berkualitas sesuai dengan standar

pendidikan dokter Indonesia dan berorientasi pada kepentingan pertahanan negara

dibidang kesehatan.

2. Menyelenggarakan pendidikan dokter yang menghasilkan lulusan berwawasan

kebangsaan, berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan.

3. Mengembangkan penelitian di bidang kedokteran yang berkualitas, termasuk ilmu

kesehatan matra.

4. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dibidang kesehatan yang berorientasi

pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

5. Menyelenggarakan tata kelola dan sistem informasi yang berkualitas menuju

terwujudnya Good Faculty Governance.

iv

STRUKTUR ORGANISASI

PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER (PSPD)

FK UPN “VETERAN” JAKARTA

Plt. Ka PSPD

Asisten Bidang

Akademik

Asisten Bidang

Administrasi

Bag

Monitoring

Evaluasi

Bag.

Pengembangan

Ketrampilan

klinis

Bag.

Pengembangan

Kurikulum

KTU/Admin

Sarpras dan

pembiayaan

Kemahasiswaan

IPD

OBGYN

IKA

BEDAH

BEDAH

DEP. KLINIK

Saraf

Jiwa

Mata

Kulit

THT

Anestesi

Radiologi

Radiologi

Forensik

IKM

v

TIM PENYUSUN

PANDUAN PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER

Pelindung :

Dr. dr. Prijo Sidipratomo, SpRad (K), MH

Penasehat

Dr. dr. Ria Maria Theresa, Sp.KJ

Penyusun :

dr. Lisa Safira, Sp.A

dr. Winda Lestari, MKM

dr. Muhammad Fiki Fauzan

Kontributor :

dr. Yudi Amiarno.SpU

dr. Wiwit Ida Cahyani, SpS

dr. R. Siddhi Andika,, Sp.U

dr. Mursida Syarifuddin Kamran, SpPD

dr. Novi Ariyanti, SpJP

dr. Sri Dhuny Atas Asri, SpP

dr. Natasha N.P Manurung M.Ked (Ped), SpA

dr. Juniaty Caroline S, SpOG, M.Kes

dr. Sri Rachmawati, Sp.An, M.Kes, KNA-KIC

dr. Izati Rahmi, SpS

dr. Jihan Rosita, SpKK

dr. Poppy Dewi Ratih Sitepu, SpKJ

dr. Bondan Herwindo, SpTHT-KL

dr. Andi Elizar Asriyani, SpM

dr. Pebria Rahmita Sari, Sp.Rad

dr. Joko Wibisono, Sp.PD

dr. Sudaryadi, Sp.An

dr. Soroy Lardo, Sp.PD

dr. Alex Ginting, Sp.P(K)

dr. Sutan Finekri, Sp.OG

dr. Muhammad Ibnu Kaldun

vi

DAFTAR ISI

Lembar Judul

Kata Pengantar i

Visi dan Misi Fakultas Kedokteran iii

Struktur Organisasi PSPD iv

Tim Penyusun

Daftar Isi

v

vi

Pendahuluan

Dasar Hukum

1

5

BAB I. Proses Administrasi Akademik Program Studi Pendidikan Profesi

Dokter

9

A. Ketentuan Umum 9

B. Registrasi Administrasi Mahasiswa 9

C. Pengunduran Diri Mahasiswa 10

D. Cuti Akademik 12

E. Batas Waktu Pendidikan 15

F. Drop Out (DO) Mahasiswa 15

G. Passing Out Mahasiswa 15

BAB II. Proses Akademik Program Studi Pendidikan Profesi Dokter

A. Ketentuan Umum 16

B. Persyaratan Akademik 16

C. Prosedur Pendaftaran 17

D. Beban Studi Pendidikan Profesi 17

E. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan Pendidikan Profesi

F. Siklus Kepaniteraan Klinik

18

18

G. Alur Pendididkan Program Studi pendidikan Profesi Dokter 19

H. Kegiatan Pendidikan 20

H.1. Kegiatan akademik 20

H.2. Modul – modul kegiatan 21

H.3. Kegiatan evaluasi dan ujian 22

H.3.1. Evaluasi selama rotasi di departemen klinik 22

vii

H.3.1.1. Syarat mengikuti ujian di departemen klinik 22

H.3.1.2. Pengumuman hasil ujian 23

H.3.2. Angka dan huruf mutu 23

H.3.3. Keberhasilan mahasiswa 23

H.3.4. Ujian ulangan 24

H.3.5. Indeks prestasi kumulatif (IPK) 24

I. Evaluasi Hasil Belajar 25

J. Selesai Kepaniteraan Klinik

K. Uji Komprehensif

25

25

L. Pra – Yudisium 26

M. Bimbingan OSCE – CBT

N. UKMPPD

26

27

O. Yudisium 27

P. Sumpah Dokter 27

Q. Wisuda 28

R. Ijazah 28

S. Surat Keterangan 28

S.1. Surat keterangan lulus (ijazah masih dalam proses) 28

S.2. Surat keterangan pengganti ijazah yang rusak dan hilang 28

S.3. Surat keterangan ralat identitas dalam ijazah 29

S.3.1. Permohonan ralat dari mahasiswa 29

S.3.2. Permohonan ralat dari PSPD 29

S.4. Surat keterangan pindah ke perguruan tinggi lain 29

BAB III. Pelanggaran Akademik 30

A. Jenis Pelanggaran Akademik 30

A.1. Pelanggaran akademik ringan 30

A.2. Pelanggaran akademik sedang 30

A.3. Pelanggaran akademik berat 31

B. Sanksi Terhadap Pelanggaran Akademik 32

C. Bentuk Sanksi 32

D. Pihak yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi 33

E. Tata Cara atau Prosedur Penetapan Sanksi

Lampiran I. Tata Tertib PSPD

33

34

1

PENDAHULUAN

Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program Sarjana yang

mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan

keahlian khusus. Pengertian profesi sendiri adalah suatu bidang pekerjaan yang

menuntut keterampilan dan atau suatu keahlian, etika dan sikap kerja tertentu yang

dihasilkan dari suatu proses pendidikan. Pendidikan kedokteran merupakan salah

satu program pendidikan profesi yang bertujuan untuk menghasilkan dokter yang

mampu melaksanakan tugas profesinya dan senantiasa memiliki keinginan untuk

meningkatkan dan mengembangkan diri sesuai dengan tuntunan profesionalitas

seorang dokter. Melalui pendidikan kedokteran yang paripurna diharapkan dokter

yang dihasilkan memiliki sikap dan dapat mengembangkan kepribadian yang

diperlukan untuk menjalankan profesinya seperti integritas, rasa tanggung jawab,

dapat dipercaya sesuai dengan etika profesinya yang universal.

Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

(FK UPN) melaksanakan Program Studi Profesi Dokter (PSPD) dengan

menerapkan proses belajar hingga mahir (mastery learning). Melalui pendekatan

ini diharapkan bahwa peserta PSPD akan dapat menguasai pengetahuan,

keterampilan, perilaku dan etika yang dibutuhkan dalam rangka menjalani profesi

dokter. Untuk mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

kedokteran dan metode pembelajaran serta dinamika tuntutan pelayanan kesehatan

masyarakat, maka kurikulum ini juga bersifat dinamis, sehingga setiap

penyelenggaraan program pendidikan profesi harus memperoleh evaluasi dan

masukan secara terus-menerus tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai

tujuan pendidikan profesi dokter. Komponen lain yang sangat penting dari

kurikulum ini adalah komponen normatif yaitu pendekatan untuk mengembangkan

akhlak, budi pekerti, kepribadian, etika, dan sikap peserta didik. Komponen etika

normatif ini menjadi dasar pengembangan komponen adaptif dan produktif

sehingga mampu melahirkan sikap sekaligus keterampilan professional seorang

dokter yang beretika. Kurikulum pada tahap pendidikan ini menekankan aspek

ketrampilan klinik, etika dan professional behaviour serta evidence-based

2

medicine untuk mencapai kompetensi yang terintegrasi, dimana proses pendidikan

dijalankan dengan menerapkan prinsip pendidikan klinik, yaitu experimental,

patient-based, preceptor-based, dan community-based.

Pendekatan mastery learning dikembangkan berdasarkan pada prinsip

belajar orang dewasa yang belajar lebih bersifat self-directed learning, partisipatif,

relevan dan praktis. Aspek lain dari pendekatan ini adalah meniru perilaku

(behaviour modeling), berdasarkan kompetensi dan mengunakan teknik pelatihan

humanistik. Behaviour modeling merupakan gambaran yang sama dengan teori

belajar sosial atau yang terjadi di dalam masyarakat, dimana dalam kondisi yang

ideal, seorang calon dokter akan belajar lebih cepat dengan meniru apa yang

diperbuat atau dilakukan oleh orang lain dengan kata lain mencontoh atau belajar

melalui observasi.

PSPD dijalankan dengan menerapkan standar untuk mencapai

profesionalisme yang tinggi namun dengan tetap memiliki sifat humanis dan tidak

bersifat dogmatis, karena baik secara individu ataupun kelompok, peserta didik

senantiasa dibina untuk mengetahui apa yang seharusnya dipelajari, dimana mereka

dapat memperoleh informasi dan diberi keleluasaan untuk berdiskusi dengan staf

pengajar.

Pelatihan keterampilan dalam kurikulum ini dikembangkan berdasarkan

Competency-Based Training (CBT), yaitu belajar dengan mengerjakan sesuatu.

Fokusnya adalah kebutuhan dukungan pengetahuan esensial, perilaku dan

keterampilan khusus untuk melakukan sesuatu tindakan. Ada tiga tingkatan

pencapaian yang diharapkan dalam sistem pendekatan ini yaitu penguasaan

keterampilan awal (skill acquisition), terampil atau mampu melakukan

keterampilan (skill competency) dan tingkat sangat terampil (skill proficiency) yaitu

mengetahui tahapan dan langskah serta mahir/ahli dalam melakukan keterampilan

tersebut. Untuk menunjang keberhasilan CBT dibuatlah langkah klinik untuk setiap

tindakan yang telah distandarisasi, langkah-langkah klinik tersebut selanjutnya

dipecah dalam langkah-langkah pokok. Langkah-langkah tersebut dibuat dalam

sedemikian rupa sehingga aman dan mudah untuk dipelajari dan dilaksanakan.

Upaya ini disebut dengan standarisari sehingga pada evaluasi dapat dibuat penilain

3

terhadap penuntun belajar dan lembar penilain kinerja dari suatu proses

keterampilan yang sesuai dengan tuntutan profesinya secara objektif terhadap

kinerja peserta secara individual.

Kurikulum dan metode pembelajaran diatas dirancang untuk mencapai

tujuan pendidikan dokter di FKUPN dimana lulusannya diharapkan akan memiliki

kompetensi dalam hal :

1. Mengelola masalah-masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat

yang sering ditemui secara menyeluruh, holistik dan berkelanjutan dalam

tatanan pelayanan kesehatan primer (to manage professionally common

health problems at individual, family and community level in a

comprehensive, holistic, and continuous manner within the primary health

care (PHC) settings)

2. Menerapkan prinsip-prinsip dasar ilmu biomedik, klinik dan perilaku serta

epidemiologi dalam praktek profesi kedokteran (to apply principles of

basic biomedical, clinical, behavioral sciences and epidemiology in the

practice of medical profession)

3. Melakukan pemeriksaan klinik dasar di berbagai sarana pelayanan

kesehatan primer (to perform basic clinical skills proficiently at the

primary health care settings)

4. Melakukan komunikasi yang efektif dengan penderita, keluarga,

masyarakat dan tenaga profesi kesehatan lainnya (to communicate

effectively with patient, family, community, and other health professionals)

5. Menjadi tenaga profesional yang berpegang pada nilai-nilai etik, moral dan

agama (to be ethical, moral & religious professional)

6. Mengakses, menelaah secara kritis dan mengelola informasi kedokteran

dan kesehatan dalam rangka memelihara kemampuan belajar sepanjang

hayat (to access, critically appraise and manage medical and health

information to maintain his/her lifelong learning capacity)

7. Melakukan penelitian kedokteran/kesehatan untuk meningkatkan

kemampuan tugas profesionalnya (to conduct medical/health research to

improve his/her professional task)

4

8. Menjadi tenaga profesional yang berkembang secara mandiri, yang sadar

diri dan mampu memelihara diri dan mengembangkan profesinya (to be

self-aware, self-care and self-developed professional)

Program Pendidikan Profesi Dokter (PSPD) di FK UPN “Veteran” Jakarta

terdiri dari 13 departemen yang dilalui dalam waktu 4 semester. Total beban kredit

untuk seluruh tahap pendidikan ini adalah setara dengan 52 satuan kredit semester

(sks).

5

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran,

lembaran Negara (LN) RI tahun 2004, Nomor 116, Tambahan Lembaran

Negara (TLN) RI Nomor 4431.

2. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara

(LN) RI tahun 2009, Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara (TLN) RI

Nomor 5063.

3. Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit, Lembaran

Negara (LN) RI tahun 2009, Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara (TLN)

RI Nomor 5072.

4. Undang-Undang Negara RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan

Kedokteran;

5. Peraturan Presiden RI No.120 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas

Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;

6. Peraturan Pemerintah Negara RI No.60 tahun 1999 tentang Pendidikan

Tinggi;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No.019/D/O/1995 tentang Penetapan Status Terdaftar Kepada Fakultas

Kedokteran Program Studi Kedokteran Umum untuk Jenjang Program S1

Pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta di Jakarta;

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik

Indonesia No.41 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Universitas

Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;

9. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.131/Men.Kes/SK/II/2004 tentang

Sistem Kesehatan Nasional;

10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069/Menkes/PER/XI/2008

tentang Pedoman, Klasifikasi dan Standar RS Pendidikan;

11. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.012/MENKES/SK/I/2013 Tentang

Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Sebagai Rumah

Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan

Nasional “Veteran” Jakarta;

6

12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1045/Menkes/PER/XI/2006 tentang

Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;

13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 512/Menkes/PER/XI/2007 tentang Izin

praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;

14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 755/MENKES/PER/IV/2011

tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;

15. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Dep.Kes RI

No.HK.01.01.1.3.1946 tahun 1997 tentang Pedoman Kerjasama Rumah Sakit

milik Dep.Kes dengan pihak ketiga;

16. Naskah Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Kedokteran UPN “Veteran”

Jakarta dengan Rumah Sakit Tk.III 04.06.01 Wijayakusuma Purwokerto

Nomor B/117/VI/2012/FK

17. Perjanjian Kerjasama Antara Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan dan

Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Nomor B/148/IX/2011/FK Tentang Penyelenggaraan Wahana Pendidikan

Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional

“Veteran” Jakarta di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan

18. Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan

Nasional “Veteran” Jakarta dengan Rumah Sakit Tingkat II 04.05.01 dr.

Soedjono Magelang Nomor B/198/IX/2012/FK

19. Naskah Perjanjian Kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan

Nasional “Veteran” Jakarta Nomor B/065/III/2013/FK dengan Rumah Sakit

Jiwa dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Nomor HK.06.01/IV/787/2013

tentang Pelaksanaan Kegiatan Proses Belajar Mengajar dan Praktek Klinik

Kepaniteraan Jiwa Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan

Nasional “Veteran” Jakarta di Rumah Sakit Jiwa dr. Radjiman Wediodiningrat

Lawang


Nasional “Veteran” Jakarta dengan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot

Soebroto Ditkesad Nomor B/279/IX/2014 tentang Kepaniteraan Klinik


Nasional “Veteran” Jakarta dengan RSUD.Prof. dr. Margono Soekarjo

7

Purwokerto nomor 13/126/IV/2014/FK Tentang Kerjasama Upaya

Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan dan Pelayanan Kesehatan Bagi

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional

“Veteran” Jakarta


Nasional “Veteran” Jakarta dengan Fakultas Kedokteran Universitas

Dipenogoro Semarang nomor B/099/IV/2007/FK dalam Bidang Kepaniteraan

Klinik Kedokteran Pencegahan dan Kesehatan Masyarakat, Serta Ilmu

Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Pada Pendidikan Profesi Dokter


Nasional “Veteran” Jakarta dengan Rumah Sakit Tingkat II Dr. AK.Gani

Palembang Nomor 085/IV/2013/FK Tentang Kepaniteraan Klinik


Nasional “Veteran” Jakarta dengan Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa

Nomor B/072/III/2013/FK Tentang Kepaniteraan Klinik


Nasional “Veteran” Jakarta dengan Rumah Sakit Tingkat II Moh. Ridwan

Meuraksa, Kesdam Jaya, Jakarta Nomor B/514-7/XII/2014/FK


Nasional “Veteran” Jakarta dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

Nomor B/114/IV/2013/FK Tentang Pemanfaatan Rumkital Dr. Mintohardjo

Sebagai Wahana Praktek Pendidikan Mahasiswa Kedokteran Universitas

Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

27. Surat Keputusan Rektor UPN “Veteran” Jakarta Nomor : SKEP/185/VI/2014

tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta.

28. SKB Menkes No.544/Menkes/SKB/X/81 dan Mendikbud No. 0430a/U/1981

dan Mendagri No.324.A/1981 tentang Pembagian Tugas, tanggung Jawab dan

Penetapan Prosedur sebagai Rumah Sakit Pemerintah yang digunakan untuk

Pendidikan Dokter

29. Permendikbud No.30 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji

Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi.

8

30. Nota kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud

dengan Pengurus Besar IDI tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Bagi

Mahasiswa Program Profesi Dokter.

31. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Kemendikbud dengan Pengurus Besar IDI tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi

Bagi Mahasiswa Program Profesi Dokter.

32. Keputusan Menteri Reset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.

389/M/Kp/VI/2015 tentang Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa

Program Profesi Dokter Tahun 2015 -2016

33. Permendikbud No.30 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji

Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi.

34. Nota kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud

dengan Pengurus Besar IDI tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Bagi

Mahasiswa Program Profesi Dokter.

35. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Kemendikbud dengan Pengurus Besar IDI tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi

Bagi Mahasiswa Program Profesi Dokter.

36. Keputusan Menteri Reset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.

389/M/Kp/VI/2015 tentang Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa

Program Profesi Dokter Tahun 2015 -2016

Perjanjian kerjasama antara Rumah

Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi

dengan Fakultas Kedokteran

Universitas Diponegoro Nomor

KS.01.01/I.IV/ /2013 tanggal

...tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Kedokteran di Rumah

Sakit Pendidikan Utama;

9

BAB I

PROSES ADMINISTRASI AKADEMIK


A. Ketentuan Umum

Pengertian mengenai istilah-istilah yang tercantum didalam buku panduan

akademik ini akan dijelaskan pada ketentuan umum ini:

1. Registrasi administrasi adalah kegiatan administratif guna memperoleh status

mahasiswa aktif di program studi yang dipilih untuk satu semester yang akan

berjalan.

2. Mahasiswa PSPD FK UPN adalah individu yang terdaftar secara resmi di PSPD

UPN VJ sebagai mahasiswa aktif kedokteran yang diperoleh dari data UNISYS.

3. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester tertentu.

4. Mahasiswa non aktif adalah mahasiswa yang tidak terdaftar pada semester

tertentu tanpa ijin Rektor.

5. Mahasiswa cuti adalah mahasiswa yang tidak terdaftar pada semester tertentu

atas ijin Rektor.

6. Mahasiswa drop out (DO) adalah mahasiswa yang telah melewati batas

maksimal masa studi 8 (delapan) semester.

7. Mahasiswa passing out adalah mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan proses

belajar karena non aktif selama 2 (dua) semester berturut-turut, atau mahasiswa

baru yang telah melakukan registrasi dan membayar biaya semester pertama,

selanjutnya tidak aktif selama 1 (satu) semester pertama.

B. Registrasi Administrasi Mahasiswa

Masa registrasi mahasiswa ditentukan sebagai berikut:

1. Registrasi administrasi semester gasal dilaksanakan mulai awal sampai

pertengahan bulan Agustus tahun yang bersangkutan

2. Registrasi administrasi semester genap dilaksanakan mulai awal sampai

pertengahan bulan Februari tahun yang bersangkutan

Mahasiswa dapat melakukan registrasi administrasi dengan cara melakukan

pembayaran biaya pendidikan secara tunai dibagian keuangan Universitas dengan

10

menyebutkan nomor dan nama mahasiswa. Pembayaran dapat juga dilakukan

melalui transfer (melalui teller bank) ke BNI no rekening 0005299481 atas nama

UPN “Veteran” Jakarta. Bukti transfer asli disimpan dan ditunjukkan pada bagian

keuangan pada saat pengurusan keterangan bebas administrasi keuangan saat

yudisium. Mahasiswa yang telah melunasi biaya pendidikan semester berjalan akan

secara otomatis menjadi mahasiswa aktif PSPD.

C. Pengunduran Diri Mahasiswa (Mundur Kepaniteraan Klinik) pada Stase

Klinik yang telah dijadwalkan

Pengunduran diri mahasiswa/mundur stase adalah mahasiswa mundur satu atau

beberapa stase yang telah dijadwalkan.

1. Ketentuan pengunduran diri mahasiswa adalah sebagai berikut:

• Lamanya waktu mundur dari kepaniteraan klinik maksimal 20 minggu

berturut-turut

• Masa untuk mengajukan mundur kepaniteraan klinik adalah 2 minggu

sebelum dimulainya stase tersebut.

• Mahasiswa yang mundur kepaniteraan klinik tidak dapat mendapatkan

pengembalian biaya pendidikan yang telah dibayarkan

• Pengunduran diri karena sakit, surat pengunduran diri disertakan surat

keterangan sakit oleh dokter yang mempunyai surat ijin praktek sesuai

dengan kompetensinya.

• Masa untuk mengajukan aktif kembali setelah mundur kepaniteraan klinik

adalah 2 minggu sebelum dimulainya stase aktif

2. Prosedur pengajuan pengunduran diri mahasiswa:

• Mahasiswa membuat surat permohonan pengunduran diri yang ditujukan

kepada Ketua program studi profesi dokter (PSPD)

• Surat permohonan pengunduran diri diserahkan kepada kepala TU PSPD

untuk diproses

• Kepala TU PSPD memberikan surat pengunduran diri mahasiswa kepada

Ketua program studi

• Ketua program studi mempelajari surat pengunduran diri tersebut kemudian

memberikan/tidak memberikan ijin

11

• Surat pengunduran diri yang telah disetujui oleh diserahkan kepada asisten

bidang administrasi

• Asisten bidang administrasi akan menjadwalkan stase yang ditinggalkan

mahasiswa bersangkutan diakhir siklus kepaniteraan yang telah

dijadwalkan

• Asisten bidang administrasi meneruskan surat pengunduran diri mahasiswa

yang telah disetujui kepada bagian kemahasiswaan untuk didokumentasikan

• Bagian kemahasiswaan menginformasikan kepada Kepala TU bahwa

pengunduran diri mahasiswa telah disetujui

• Surat pengunduran diri yang tidak disetujui oleh Ketua program studi

dikembalikan kepada Kepala TU untuk diinformasikan kepada mahasiswa

yang bersangkutan

3. Prosedur aktif kembali setelah pengunduran diri/mundur kepaniteraan klinik:

• Mahasiswa membuat surat permohonan aktif kembali yang ditujukan

kepada Ketua program studi profesi dokter (PSPD).

• Surat permohonan aktif kembali diserahkan kepada kepala TU PSPD untuk

diproses.

• Kepala TU PSPD memberikan surat permohonan aktif kembali mahasiswa

kepada Ketua program studi.

• Ketua program studi mempelajari surat permohonan aktif kembali tersebut

kemudian memberikan/tidak memberikan ijin.

• Surat permohonan aktif kembali yang telah disetujui oleh kaprodi

diserahkan kepada asisten bidang administrasi.

• Asisten bidang administrasi akan mengaktifkan kepaniteraan klinik yang

akan dijalani mahasiswa yang bersangkutan.

• Asisten bidang administrasi meneruskan surat permohonan aktif kembali

mahasiswa yang telah disetujui kepada bagian kemahasiswaan untuk

didokumentasikan.

• Bagian kemahasiswaan menginformasikan kepada kepala TU bahwa

permohonan aktif kembali mahasiswa telah disetujui.

• Surat pengunduran diri yang tidak disetujui oleh kaprodi dikembalikan ke

kepala TU untuk diinformasikan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

12

D. Cuti Akademik

1. Pengertian

Cuti akademik adalah izin yang diberikan oleh Dekan atas nama Rektor, kepada

mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik karena alasan tertentu

dalam jangka waktu tertentu

Izin aktif kembali setelah cuti akademik adalah izin yang diberikan oleh Dekan

atas nama Rektor, kepada mahasiswa untuk kembali aktif mengikuti kegiatan

akademik setelah menyelesaikan sebagian atau seluruh masa cuti akademik.

Seorang mahasiswa yang selama satu semester atau lebih menghentikan

kegiatan akademiknya tanpa ijin Dekan atas nama Rektor disebut berhenti

sementara tanpa izin dan masa tersebut tetap diperhitungkan sebagai masa studi

aktif.

2. Alasan cuti akademik

Alasan yang dapat dipertimbangkan untuk memberikan cuti akademik adalah:

a. Kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari

mahasiswa yang bersangkutan.

b. Faktor kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

c. Alasan lain yang relevan dengan persyaratan cuti akademik yang dibuktikan

dengan surat keterangan atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang.

3. Lama cuti akademik

Lama waktu total cuti akademik paling lama 2 (dua) semester. Cuti akademik

hanya dapat diambil sebanyak 2 (dua) kali selama masa studi. Permohonan ijin

cuti akademik yang tidak sesuai dengan ketentuan Program Studi Profesi

Dokter yang berlaku, tidak akan dilayani.

4. Persyaratan cuti akademik

Mahasiswa yang dapat diijinkan mengambil cuti akademik adalah mahasiswa

yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Telah mengikuti perkuliahan secara terus menerus pada program studi

sekurang-kurangnya satu semester.

b. Bukan putus studi karena tidak memenuhi persyaratan akademik untuk tidak

meneruskan studi pada program studi pendidikan dokter.

13

c. Mengajukan permohonan ijin cuti akademik secara tertulis kepada Dekan

melalui ketua program studi.

5. Hak dan kewajiban yang cuti akademik

Mahasiswa yang diijinkan untuk cuti akademik memiliki hak sebagai berikut:

a. Dibebaskan dari kewajiban SPP dan biaya lain yang dibebankan pada

semester yang digunakan untuk cuti akademik.

b. SPP dan biaya lain yang telah digunakan untuk cuti akademik tidak dapat

diminta kembali.

c. Mahasiswa yang aktif kembali setelah cuti akademik diwajibkan

mengajukan ijin aktif kembali sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan oleh PSPD.

6. Perhitungan waktu studi

Lama waktu cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi aktif

sepanjang cuti akademik tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan

yang berlaku di PSPD.

Mahasiswa yang melaksanakan cuti/tidak aktif tanpa ijin dikenai sanksi sebagai

berikut:

a. Lama waktu cuti diperhitungkan sebagai masa studi

b. Diwajibkan membayar SPP dan biaya lain yang ditetapkan.

7. Waktu permohonan cuti akademik

Permohonan cuti akademik diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa cuti dimulai

dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah semester berjalan.

Persyaratan aktif kembali setelah cuti akademik

Mahasiswa yang aktif kembali setelah cuti akademik harus memenuhi syarat

dengan ketentuan mahasiswa membawa bukti surat keterangan cuti akademik

dan bukti pembayaran SPP.

8. Waktu pengajuan aktif kembali setelah cuti akademik

Permohonan aktif kembali setelah cuti akademik harus diajukan secara tertulis

oleh mahasiswa yang bersangkutan 1 (satu) bulan sebelum masa cuti berakhir.

Permohonan tidak dapat dipertimbangkan apabila pengajuan melampaui batas

waktu seperti dimaksudkan pada persyaratan aktif kembali setelah cuti

14

akademik dan prosedur pengajuan permohonan aktif kembali setelah cuti

akademik.

9. Prosedur pengajuan cuti akademik dan permohonan aktif kembali setelah cuti

akademik.

Mahasiswa yang akan aktif kembali setelah cuti akademik harus mengikuti

prosedur sebagai berikut:

a. Mengajukan permohonan cuti akademik secara tertulis yang ditujukan

kepada Dekan melalui Kepala tata usaha (TU) PSPD.

b. Permohonan tersebut harus dilampiri surat keterangan ijin cuti akademik.

10. Sanksi

a. Lamanya masa berhenti sementara tanpa ijin paling banyak 2 (dua)

semester, bilamana melebihi 2 (dua) semester, maka mahasiswa tersebut

dinyatakan keluar atau kehilangan hak untuk mengikuti kegiatan akademik

di PSPD.

b. Bilamana batas waktu cuti akademik telah habis dan mahasiswa yang

bersangkutan tidak mengajukan permohonan untuk aktif kembali, maka

masa berhenti sementara tanpa ijin tersebut diperhitungkan dalam masa

studi dan harus membayar SPP.

c. Seorang mahasiswa yang mengambil cuti akademik dan tidak mendapat ijin

aktif kembali setelah cuti akademik dari Dekan dinyatakan hilang haknya

sebagai mahasiswa PSPD.

d. Pelaksanaan sanksi pada nomor (1), (2), (3) dan (4) tersebut diberikan

dengan surat keterangan Rektor .

E. Batas Waktu Pendidikan

Batas waktu pendidikan adalah 2 kali masa studi yaitu 8 semester termasuk Uji

Kompeteni Mahasiswa Program Pendidikan Dokter (UKMPPD). Mahasiswa yang

tidak berhasil lulus dalam batas waktu yang ditentukan akan dikeluarkan dari

15

pendidikan/drop out (DO) atau mengundurkan diri untuk pindah ke program studi

lain.

F. Drop Out (DO) Mahasiswa

Terdapat beberapa ketentuan pokok yang harus diketahui sebelum diputuskan drop

out dan passing out bagi mahasiswa PSPD UPN “Veteran” Jakarta. Tahap evaluasi

drop out adalah sebagai berikut:

• Pada setiap akhir semester akan diidentifikasi mahasiswa yang berisiko DO.

Mahasiswa yang teridentifikasi berisiko DO akan diberikan peringatan tertulis.

• Pengeluaran mahasiswa (drop out) dari pendidikan oleh rektor setelah

mendapat pertimbangan dari Dekan Fakultas atas pertimbangan dan

pengesahan Senat Fakultas

G. Passing Out Mahasiswa

Mahasiswa passing out adalah mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan studi

karena non aktif tanpa ijin Rektor selama 4 (empat) semester berturut-turut, atau

mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi dan membayar biaya semester

pertama selanjutnya tidak aktif selama 2 (dua) semester pada tahun pertama.

16

BAB II

PROSES AKADEMIK


A. Ketentuan Umum

Pendidikan dokter tahap profesi atau kepaniteraan klinik merupakan tahap akhir

dari program studi pendidikan dokter. Proses pembelajaran tahap kepaniteraan

klinik merupakan kegiatan praktek kesehatan yang meliputi promotif, preventif,

kuratif dan rehabilitatif di bawah bimbingan dosen pembimbing di rumah sakit

pendidikan utama atau jejaring.

Tahap Kepaniteraan klinik merupakan syarat mutlak seorang Sarjana

Kedokteran untuk mencapai gelar profesi Dokter. Profesi kedokteran adalah

suatu pekerjaan kedokteran yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan dan

kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, serta kode etik

yang bersifat melayani masyarakat sesuai UU No. 29 tahun 2004 tentang

Praktik Kedokteran. Tahap kepaniteraan ini mahasiswa akan dilatih untuk

menerapkan soft skills dan hard skills sehingga mencapai lulusan yang

memenuhi standar kompetensi dokter Indonesia (SKDI). Proses pembelajaran

pada tahap kepaniteraan klinik merupakan bagian dari pendidikan dokter, maka

visi dan misi Fakultas Kedokteran UPN ‘Veteran’ Jakarta dijadikan sebagai

acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan proses pembelajaran.

B. Persyaratan Akademik

Prasyarat untuk mengikuti program studi profesi dokter adalah lulusan program

studi sarjana kedokteran yang:

1. Memiliki IPK S.Ked minimal 2,75

2. Tidak memiliki keterbatasan fisik dan mental untuk melakukan tugas-tugas

profesi yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan fisik dan mental pada

institusi yang ditentukan oleh FK UPN “Veteran” Jakarta.

17

3. Telah mengucapkan “Sumpah Sarjana Kedokteran” dan telah mengikuti

Program Kepaniteraan Umum yang diselenggarakan oleh PSPD FK UPN

“Veteran” Jakarta.

C. Prosedur Pendaftaran

a. Mahasiswa PSPD FK UPN “Veteran” Jakarta yang telah memenuhi

persyaratan seperti tersebut diatas mendaftarkan diri di TU PSPD dengan

mengisi formulir pendaftaran.

b. PSPD akan memeriksa data/persyaratan tersebut bila ternyata telah

memenuhi persyaratan, PSPD akan menerbitkan surat pengantar ke bagian

keuangan UPN “Veteran” Jakarta.

c. Mahasiswa mendapatkan nomor registrasi pokok (NRP) baru.

d. PSPD FK UPN menerima NRP baru mahasiswa.

e. Mahasiswa mendapat jadwal kepaniteraan klinik.

D. Beban Studi Pendidikan Profesi

Program studi profesi dokter dijalankan selama 4 semester dan akan ditempuh

dalam waktu 87 minggu dengan beban studi total setara dengan 52 satuan kredit

semester (sks).

Pada tahap PSPD jadwal rotasi untuk setiap kelompok mahasiswa ditetapkan

PSPD FKUPN, dengan lama rotasi untuk masing-masing departemen sbb :

No Departemen Lama Rotasi

(minggu)

Kredit

(SKS)

1 Ilmu Penyakit Dalam 10 7

2 Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan 10 6

3 Ilmu Penyakit Bedah 10 6

4 Ilmu Kesehatan Anak 10 6

5 Ilmu Kesehatan Masyarakat 8 6

6 Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin 5 3

7 Ilmu Kedokteran Jiwa 5 3

8 Ilmu Penyakit Syaraf 5 3

9 Radiologi dan Kedokteran Nuklir 5 2

10 Ilmu Kedokteran Kehakiman dan Medikolegal 4 2

11 Anestesi 5 2

12 Ilmu Penyakit Mata 5 3

13 Ilmu Penyakit THT 5 3

Total 87 minggu 52 sks

18

E. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan Pendidikan Profesi

Pendidikan profesi diselenggarakan setelah mahasiswa mendapatkan gelar sarjana

kedokteran (S.Ked). Waktu penyelenggaraan reguler 2 kali setahun pada awal

semester genap dan ganjil.

Proses pendidikan PSPD dilaksanakan di beberapa rumah sakit, yaitu:

1. Rumah sakit pendidikan utama yaitu RSUD Pasar Minggu

2. Rumah sakit pendidikan jejaring RSUP Persahabatan, RSUD Prof. dr. Margono

Purwokerto, RSUD Ambarawa, RST Soejono, FK UNDIP, dan RSJ dr.

Soeharto Herdjan

3. Pusat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Dinas Kesehatan Depok (PKM

Cimanggis, PKM Beji, PKM Sawangan, PKM Pancoran Mas, PKM Sukma

Jaya) dan Dinas Kesehatan Tangerang Selatan.

F. Siklus Kepaniteraan Klinik

1. Setiap dokter muda mendapatkan jadwal siklus Kepaniteraan Klinik (KK)

selama 22 bulan dari Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD)

2. Siklus Kepaniteraan Klinik dikirim oleh PSPD ke Kordik Rumah Sakit

Pendidikan Utama dan Rumah Sakit Pendidikan Jejaring.

3. Ketua PSPD mengirimkan surat berisi surat pengantar KK kepada Kordik di setiap

Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Rumah Sakit Pendidikan

Jejaring.

4. Siklus Kepaniteraan Klinik untuk Dokter Muda adalah :

Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan : 10 Minggu

Ilmu Penyakit Bedah : 10 Minggu

Ilmu Kesehatan Anak : 10 Minggu

Ilmu Kesehatan Masyarakat : 8 Minggu

Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin : 5 Minggu

Ilmu Kedokteran Jiwa : 5 Minggu

Ilmu Penyakit Syaraf : 5 Minggu

Radiologi dan Kedokteran Nuklir : 5 Minggu

19

Ilmu Kedokteran Kehakiman dan Medikolegal : 4 Minggu

Anestesi : 5 Minggu

Ilmu Penyakit Mata : 5 Minggu

Ilmu Penyakit THT : 5 Minggu

5. Pengiriman dokter muda ke rumah sakit jejaring atau rumah sakit afiliasi atau

sarana kesehatan lainnya diatur oleh Ketua PSPD. Dekan FK UPN membuat surat

kepada RS Jejaring / RS Afiliasi / sarana kesehatan lainnya atas dasar masukan

dari Ketua PSPD dengan tembusan kepada kordik.

G. Alur Pendidikan di PSPD

Alur pendidikan PSPD adalah sebagai berikut:

H. Kegiatan Pendidikan

Untuk mencapai tujuan pendidikan, maka Program Studi Profesi Dokter (PSPD)

dilaksanakan dengan menggunakan metode pelatihan berdasarkan kompetensi

(Competency Based Training), yang meliputi kompetensi klinik dan manajemen

kesehatan masyarakat.

Selama proses pendidikan PSPD mahasiswa mempelajari berbagai aspek yang

berhubungan dengan pengelolaan penyakit pasien, keluarga dan masyarakat dengan

Lulus

SKed &

Sumpah

S.Ked

Sumpah

Dokter

Kepaniteraan

Umum

Mendaftar di

PSPD

tasi

Departemen

Pre-

Yudisium

Pengurusan

NRP PSPD

ROTASI

KLINIK

Uji

Komprehensif

Bimbingan

OSCE /CBT

Yudisium

UKMPPD

20

menitikberatkan pada pelatihan ketrampilan klinik, etika dan evidence-based

medicine sehingga mencapai kompetensi yang diharapkan.

Mahasiswa belajar dalam kelompok kecil yang maksimal terdiri dari 10 orang

dengan pembimbing satu orang yang bertugas selama rotasi dan bertindak sebagai

role model untuk aspek bioetika dan humaniora. Mahasiswa melakukan bimbingan

tatap muka dengan pembimbing dan pakar paling sedikit selama 12 jam setiap

minggu.

H.1. Kegiatan akademik

Kegiatan akademik dilakukan berupa tatap muka dengan pembimbing selama

kurang lebih 120 menit berupa:

1. Setara perkuliahan

- Clinical / community science session

Merupakan diskusi ilmiah yang dilakukan tentang salah satu topik yang

berkaitan dengan masalah pasien pada bed side teaching (BST) misal ronde

besar oasien bersama DPJP dan SMF, morning report .

- Case report session

Merupakan diskusi ilmiah mahasiswa berupa laporan hasil pemeriksaan dan

rencana penatalaksanaan pasien yang diperoleh melalui BST.

- Meet the expert

Merupakan forum diskusi ilmiah dengan pakar dari masing – masing

Departemen dan merupakan kesempatan bagi mahasiswa untuk

mendiskusikan hal – hal yang masih belum jelas. Kegiatan dapat berupa

kuliah pakar atau diskusi kasus bersama pakar.

2. Setara kegiatan lapangan

- Penyuluhan

Merupakan kegiatan untuk melatih teknik komunikasi mahasiswa dalam

program promosi kesehatan

- Penelitian

Merupakan kegiatan untuk melatih mahasiswa dalam melakukan penelitian

yang dapat dilakukan di masyarakat atau rumah sakit

3. Setara praktikum

21

- Bed side teaching (BST)

Merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pasien yang

dilakukan di poliklinik, ruang rawat inap, unit gawat darurat atau ruang

operasi untuk pemeriksaan pasien dan diskusi yang akan melatih proses

berfikir dan ketrampilan pemecahan masalah mahasiswa.

4. Kegiatan lain yang diatur oleh masing – masing Departemen.

H.2. Modul-modul Kegiatan

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pendidikan, MEU bekerja sama dengan

departemen klinik membuat modul kegiatan dalam bentuk logbook yang harus diisi

oleh semua mahasiswa dan pembimbing selama melakukan rotasi klinik di rumah

sakit pendidikan.

• Professional Behavior (termasuk Bioetika dan Humaniora)

Professional Behavior akan meliputi standar perilaku profesi dokter yang

didasari oleh prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Kesehatan dan kesejahteraan pasien adalah yang paling utama.

- Pasien memiliki hak untuk memilih.

Oleh karena itu yang akan menjadi kriteria penilaiannya adalah aspek-aspek

sebagai berikut:

a. Kejujuran dan integritas kepribadian,

b. Kepercayaan dan tanggung jawab di dalam menjalankan profesi,

c. Rasa hormat terhadap sesama,

d. Rasa belas kasih dan perhatian terhadap pasien,

e. Usaha untuk selalu mengembangkan dan mencapai kesempurnaan diri

(profesionalisme),

f. Kesadaran akan batas kemampuan diri,

g. Komunikasi dan kerja sama,

h. Sikap mendahulukan dan membela kepentingan pasien

22

H.3. Kegiatan Evaluasi dan Ujian

H.3.1 Evaluasi selama rotasi di Departemen

Kegiatan evaluasi dilakukan secara berkala dengan menilai kompetensi yang

diharapkan melalui:

No Metode Penilaian Kontribusi terhadap nilai

akhir

Frekuensi

1 Mini Clinical Examination Evaluation (Mini CEX) 20 % 2x

2 Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) 10 % 2x

3 Laporan Kasus/presentasi kasus 10 % 2x

4 Journal reading (Pelaksanaan bisa digabung: tutorial klinik + Journal reading)

5 % Minimal 1x

5 Referat 10%

6 Bedsite teaching Syarat ujian Minimal 5x

7 Profesionalisme dan sikap Syarat ujian

8 Logbook Syarat ujian

Komponen nilai akhir ujian

1 Ujian kasus 35 %

2 Ujian tulis 10%

Total 100%

NILAI AKHIR=

(0,2A)+(0,1B)+(0,1C)+(0,05D)+(0,05E)+(0,05F)+(0,35G)+(0,1H)

Komponen Nilai:

A=Mini C-EX

B=Tutorial klinik

C=Laporan kasus/presentasi kasus

D=Journal reading

E=Referat

F=Laporan Jaga

G=Ujian Kasus

H=Ujian Tulis

H.3.1.1. Syarat mengikuti ujian di departemen klinik

Mahasiswa kepaniteraan klinik dapat mengikuti ujian dengan memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

• Kehadiran selama menjalani program pendidikan profesi dokter memenuhi

persyaratan kehadiran yang telah ditentukan (100%).

23

Mahasiswa diperkenankan ijin untuk kegiatan : presentasi ilmiah skala nasional

yang mewakili institusi (maksimal 2 hari untuk skala nasional dengan catatan

mendapat izin dari kepala departemen kepaniteraan klinik di rumah sakit

pendidikan) atau sakit dengan bukti surat keterangan sakit dari rumah sakit

pemerintah atau rumah sakit pendidikan tempat mahasiswa tersebut menjalani

kepaniteraan (maksimal 2 hari)

• Telah melaksanakan semua tugas dan kewajiban selama program pendidikan

berlangsung, termasuk penilaian berkala,

• Telah menyelesaikan kewajiban administrasi (termasuk pengembalian buku

dari perpustakaan).

H.3.1.2. Pengumuman hasil ujian

Pengumuman hasil ujian dilaksanakan segera setelah menyelesaikan rotasi di suatu

Departemen dan mahasiswa yang tidak lulus berhak mengikuti ujian ulangan pada

saat masa jeda. Masa Jeda (spacing) adalah suatu waktu dimana mahasiswa tidak

mengikuti kegiatan di Departemen manapun. Masa ini dapat digunakan untuk

memperdalam keterampilan klinik sebelum memasuki Departemen selanjutnya

atau mengulang ujian / rotasi. Apabila tidak ada masa jeda maka ujian ulang

dilakukan setelah semua rotasi kepaniteraan klinik selesai.

H.3.2. Angka dan Huruf Mutu

Angka Mutu sesudah pembobotan dijadikan Huruf Mutu dengan menggunakan cara

Penilaian Acuan Patokan (PAP)

H.3.3. Keberhasilan Mahasiswa

Kriteria keberhasilan mahasiswa di suatu departemen adalah sebagai berikut:

Nilai Akhir Huruf Mutu Angka Mutu ≥ 85 A 4,00 80 – 84,99 A- 3,75 75 – 79,99 B+ 3,50 70 – 74,99 B 3,00 65 - 69,99 B- 2,75 60 - 64,99 C+ 2,50 55 - 59,99 C 2,00 40 -54,99 D 1,00 < 40 E 0,00

24

Kriteria Kelulusan:

Nilai Akhir Huruf Mutu Keterangan ≥ 85 A LULUS 80 – 84,99 A- 75 – 79,99 B+ 70 – 74,99 B 65 - 69,99 B- Mengulang Ujian 60 - 64,99 C+ Mengulang Ujian 55 - 59,99 C Mengulang Setengah Siklus

Kepaniteraan

40 -54,99 D Mengulang seluruh siklus kepaniteraan

< 40 E Mengulang seluruh Siklus Kepaniteraan

H.3.4. Ujian ulangan

Mahasiswa kepaniteraan klinik yang nilai ujiannya tidak memenuhi kriteria lulus,

dapat mengulang ujian dengan ketentuan sebagai berikut:

Ujian Ulangan Bila Tidak Lulus

Pertama Mengulang ujian

Kedua Mengulang seluruh siklus

Ketiga dan

seterusnya

Bimbingan dengan tidak melebihi batas

maksimal masa studi

Prosedur mengikuti ujian ulang/mengulang separuh/seluruh siklus

kepaniteraan

1. Departemen mengeluarkan nilai mahasiswa kepaniteraan klinik

2. Program Studi Profesi Dokter menetapkan kelulusan berdasarkan kriteria

kelulusan

3. Program Studi Profesi Dokter membuat jadwal bagi mahasiswa untuk

mengulang ujian

4. Program Studi Profesi Dokter membuat surat pengantar bagi mahasiswa untuk

mengulang ujian di departemen klinik

5. Pelaksanaan ujian ulang

H.3.5. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

IPK Program Pendidikan Profesi Dokter adalah jumlah () perkalian seluruh Angka

Mutu dengan jumlah seluruh beban kredit (sks) program profesi, dibagi oleh jumlah

25

() kredit (sks) Program Profesi Dokter.

IPK= (Angka mutu Departemen x sks Departemen )

sks PSPD

I. Evaluasi Hasil Belajar

Evaluasi hasil belajar mahasiswa kepaniteraan klinik dilakukan dalam tahap:

1. Evaluasi studi

Yaitu evaluasi untuk mengetahui perkembangan prestasi akademik mahasiswa

pada akhir seluruh stase kepaniteraan.

2. Evaluasi batas akhir studi

Yaitu evaluasi prestasi akademik pada batas maksimum waktu studi 8 (delapan)

semester, sebagai dasar pertimbangan melakukan drop out masa studi

J. Selesai Kepaniteraan Klinik

Mahasiswa yang mengikuti kepaniteraan klinik dinyatakan telah selesai mengikuti

kepaniteraan klinik, apabila telah menyelesaikan seluruh rotasi di RS Pendidikan.

K. Uji Komprehensif

Uji komprehensif merupakan ujian yang diikuti oleh mahasiswa setelah

menyelesaikan seluruh Kepaniteraan Klinik. Ujian ini terdiri dari ujian MCQ dan

OSCE dengan tujuan untuk mengetahui pencapaian hasil pembelajaran yang

diperoleh selama pendidikan secara terintergrasi dan komprehensif.

Pelaksanaan uji komprehensif dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam satu tahun

ajaran. Setiap pelaksanaan terdiri dari 2 tahap yaitu tahap pertama dan kedua. Bila

mahasiswa kepaniteraan dinyatakan tidak lulus pada tahap pertama, maka harus

mengikuti ujian komprehensif di tahap kedua. Bila mahasiswa tidak lulus pada uji

tahap kedua maka mahasiswa tersebut dapat mengikuti pra-yudisium dengan syarat

harus mengikuti bimbingan dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Tim Dosen

(lulus bersyarat).

Hasil penilaian uji komprehensif merupakan salah satu syarat mahasiswa PSPD

untuk mengikuti pra – yudisium. Mahasiswa dinyatakan lulus uji komprehensif bila

26

mahasiswa lulus ujian MCQ dan OSCE. Nilai batas lulus untuk uji MCQ adalah 70

dan uji OSCE mengikuti nilai batas minimal lulus (borderline).

L. Pra - Yudisium

Adalah rapat akademik yang dihadiri oleh Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik,

Ka. Prodi Profesi Dokter, perwakilan dosen dan dapat mengundang perwakilan

Rumah Sakit Pendidikan utama dan jejaring untuk menentukan mahasiswa tersebut

dapat atau tidak dapat mengikuti Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) sebagai

exit-exam pada suatu periode tertentu.

1. Pra-yudisium dilakukan setelah mahasiswa bersangkutan selesai melaksanakan

kepaniteraan klinik di masing-masing departemen klinik pada RS pendidikan.

2. Mahasiswa telah dinyatakan lulus uji komprehensif yang diselenggarakan

PSPD atau lulus bersyarat.

3. Menyerahkan bukti lunas/kuitansi SPP semester terakhir.

4. Menyerahkan surat keterangan bebas perpustakaan (universitas dan fakultas).

5. Bukti kuitansi sumbangan buku perpustakaan.

6. Surat keterangan lunas pembayaran dari bagian keuangan UPN “Veteran”

Jakarta

Kegiatan rapat Pra-yudisium dilakukan untuk memenuhi persyaratan Panitia Pusat

UKMPPD bagi mahasiswa yang akan mengikuti UKMPPD Nasional sebagai exit –

exam.

Mahasiswa dinyatakan dapat mengikuti UKMPPD bila memenuhi persyaratan:

- Lulus pada setiap departemen klinik

- Lulus Ujian komprehensif

- IPK minimal 3,00 (kecuali untuk mahasiswa non KBK, IPK minimal 2,75)

M. Bimbingan OSCE - CBT

Kegiatan ini ditujukan untuk membantu mempersiapkan mahasiswa menghadapi

uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter (UKMPPD) nasional. Kegiatan

berupa:

- bimbingan materi CBT dan OSCE yang diberikan oleh dosen pakar

- uji OSCE dan CBT dengan materi yang sesuai dengan UKMPPD nasional.

Bagi mahasiswa retaker (mengulang) UKMPPD wajib mengikuti kegiatan ini

sebagai syarat untuk dapat mengikuti UKMPPD selanjutnya. Sedangkan bagi

27

mahasiswa yang belum lulus uji komprehensif dapat mengikuti kegiatan bimbingan

ini sebagai persiapan menghadapi uji komprehensif selanjutnya.

N. UKMPPD

Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) adalah

pengujian dan penilaian bersifat nasional bagi mahasiswa program profesi dokter

yang diselenggarakan atas kerjasama dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran

Indonesia dan Kolegium Dokter Indonesia.

Mahasiswa PSPD yang sudah memenuhi syarat untuk mengikuti UKMPPD

akan didaftarkan secara kolektif sebagai peserta UKMPPD sesuai dengan tata cara

dan peraturan dari Panitia Nasional Uji Kompetensi (PNUK).

O. Yudisium

Adalah rapat akademik yang dihadiri oleh Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik,

Ka. Prodi Profesi Dokter, perwakilan dosen dan dapat mengundang perwakilan RS.

Pendidikan utama dan jejaring untuk memutuskan mahasiswa yang telah

dinyatakan lulus UKMPPD dapat mengikuti tahap selanjutnya yaitu Sumpah

Dokter. Lulusan yudisium berarti telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran

dan dinyatakan lulus UKMPPD. Mahasiswa berhak mendapatkan ijazah dokter dari

institusi pendidikan, serta mengikuti Sumpah Dokter.

P. Sumpah Dokter

Mahasiswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar dokter

(telah melaksanakan Exit Exam/Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi

Dokter) diwajibkan mengucapkan sumpah/janji dokter menurut agama atau

kepercayaan masing-masing.

Syarat sumpah dokter :

1. Bukti lulus UKMPPD

2. Bukti lunas biaya pelaksanaan wisuda

Q. Wisuda

a. UPN “Veteran” Jakarta menyelenggarakan upacara wisuda sebanyak-

banyaknya 2 kali periode kelulusan dalam satu tahun

28

b. Setiap lulusan wajib membayar biaya penyelenggaraan upacara wisuda yang

besarnya ditetapkan oleh rektorat

R. Ijazah

a. Pengurusan ijazah

Mahasiswa dapat menerima ijazah dari biro akademik Universitas

Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta setelah mahasiswa mengikuti

wisuda. Persyaratan lain adalah menyerahkan bukti cetak pembayaran dari

bagian keuangan di rektorat yang menyatakan lunas pembayaran wisuda.

b. Legalisasi ijazah dan transkrip nilai dilakukan dibagian administrasi fakultas

kedokteran (gedung Wahidin lt.2)

S. Surat Keterangan

S.1. Surat keterangan lulus (ijazah masih dalam proses)

• Surat keterangan lulus karena ‘ijazah masih dalam proses’ dibuatkan setelah

mahasiswa mengikuti yudisium

• Surat keterangan lulus diberikan kepada mahasiswa yang telah lulus uji exit-

exam UKMPPD karena ijazah masih dalam proses penyelesaian di rektorat.

• Surat keterangan lulus dibuat oleh Fakultas dan ditandatangani oleh Dekan

Fakultas Kedokteran.

• Surat keterangan lulus berlaku selama tiga bulan setelah dikeluarkan.

S.2. Surat keterangan pengganti ijazah yang rusak dan hilang

Ijazah yang hilang atau rusak tidak dapat dicetak ulang berdasarkan peraturan

Diknas.

Mengajukan surat permohonan kepada rektor melalui direktorat akademik dengan

melampirkan:

• Surat keterangan kehilangan dari kepolisian RI untuk ijazah yang hilang atau

melampirkan ijazah yang rusak untuk ijazah yang rusak

• Fotocopy ijazah yang dilegalisasi

• Pas foto 3X4 berwarna 4 lembar

29

S.3. Surat keterangan ralat identitas dalam ijazah

Berdasarkan peraturan diknas, ijazah tidak dapat dicetak ulang untuk memperbaiki

kesalahan namun hanya diberikan surat keterangan ralat.

S.3.1. Jika permohonan ralat dari mahasiswa:

• Mengajukan surat pernyataan bermaterai kepada rektor melalui kepala

TU PSPD dengan melampirkan:

- Fotokopi identitas yang dilegalisasi

- Fotokopi ijazah SLTA/SMU yang dilegalisasi

- Pas foto hitam putih ukuran 4X6 sebanyak 4 lembar

S.3.2. Jika permohonan ralat dari PSPD:

• Mengajukan surat permohonan kepada rektor melalui direktorat

akademik dengan melampirkan:

- Fotocopy ijazah yang salah cetak

- Pas foto 4X6 hitam putih 4 lembar

S.4. Surat keterangan pindah ke perguruan tinggi lain

Mengajukan surat permohonan kepada dekan melalui direktorat akademik dengan

melampirkan:

• Surat keterangan diterima diperguruan tinggi yang bersangkutan

• Surat pernyataan mengundurkan diri ditulis diatas kertas bermaterai ditujukan

kepada rektor

• Fotokopi pembayaran SPP terakhir

• Surat keterangan bebas pustaka

• Mahasiswa bersangkutan menyampaikan surat pengantar dari Dekan langsung

kepada Rektor melalui direktorat akademik

• Surat keterangan pindah diproses oleh direktorat akademik dan dapat diambil

seminggu setelah pengajua

30

BAB III

PELANGGARAN AKADEMIK

A. Jenis Pelanggaran Akademik

A.1. Pelanggaran Akademik ringan

Pelanggaran akademik ringan adalah pelanggaran terhadap peraturan tata tertib

mahasiswa UPN ‘Veteran’ Jakarta seperti yang tercantum pada pasal 5 ayat (1), (2)

dan (3) yaitu :

(1) Berbuat sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan,

ketertiban dan kenyamanan kampus.

(2) Memakai kaos oblong, celana dan baju yang sobek, sandal dan sepatu tidak

tertutup, berambut gondrong (rambut tidak melebihi krah baju tersisir rapi dan

tidak memelihara jenggot) dan atau bercat, anting-anting (bagi mahasiswa laki-

laki), memakai baju / rok pendek (mini), celana ketat dan baju tembus pandang

(bagi mahasiswa perempuan) serta bertato selama mengikuti kegiatan akademik

di kampus

(3) Melakukan kecurangan akademik seperti perjokian, plagiat serta mencontek.

A.2. Pelanggaran akademik sedang

Pelanggaran akademik sedang adalah pelanggaran terhadap peraturan tata tertib

mahasiswa UPN ‘Veteran’ Jakarta seperti yang tercantum pada pasal 5 ayat (4), (5)

dan (6) yaitu :

(4) Memalsukan nilai, tanda tangan, menyalahgunakan dokumen, surat surat

universitas atau fakultas untuk kepentingan diluar kegiatan akademik dan atau

kegiatan administrasi maupun kemahasiswaan

(5) Menyelenggarakan kegiatan tradisi bersifat ekslusivisme, seperti kegiatan

orientasi mahasiswa baru diluar kegiatan yang telah diprogramkan oleh

universitas maupun fakultas.

(6) Melakukan tindakan campur tangan kepentingan organisasi ekstra kampus dan

pengambilan kebijakan organisasi intra kampus.

31

A.3. Pelanggaran akademik berat

Pelanggaran akademik sedang adalah pelanggaran terhadap peraturan tata tertib

mahasiswa UPN ‘Veteran’ Jakarta seperti yang tercantum pada pasal 5 ayat (7), (8),

(9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) dan (17) yaitu :

(7) Melakukan kegiatan yang tercela dan atau bertentangan dengan nilai moral,

susila dan agama seperti melakukan pembunuhan, perampokan, pencurian,

minum minuman keras, menyimpan dan melakukan perzinahan, pelecehan

seksual, bermain kartu/judi serta tindakan kriminal dan tercela lainnya.

(8) Menulis dan menyebarluaskan tulisan melalui media elektronik maupun media

cetak dengan tujuan untuk menciptakan kondisi yang tidak kondusif dan atau

kegiatan terselubung lainnya yang dapat menimbulkan kerawanan kampus.

(9) Melakukan perkelahian antar mahasiswa atau dengan pihak lain baik di dalam

maupun di luar kampus baik secara perorangan maupun secara kelompok.

(10) Membuat, memiliki, membawa, memyimpan, memperdagangkan,

mendistribusikan dan atau menyebarluaskan, menggunakan minuman keras,

bahan beracun berbahaya, obat psikotropika, bahan peledak, senjata api dan

senjata tajam.

(11) Melakukan kegiatan akademik maupun non akademik lebih dari pukul

22.00 WIB, tanpa ada ijin tertulis dari pejabat yang berwenang yang diketahui

oleh pejabat terkait.

(12) Menggunakan kampus, ruang kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan

sebagai tempat tinggal atau kepentingan lain selain kepentingan akademik.

(13) Menyelenggarakan kegiatan pagelaran musik di lapangan parkir UPN


(14) Melakukan pemungutan uang atau restribusi parkir secara tidak resmi.

(15) Merusak sarana dan prasarana yang ada di kampus.

(16) Menyalahgunakan program dan anggaran kegiatan kemahasiswaan dan atau

lembaga.

(17) Perbuatan pidana lainnya yang dapat merugikan dan membahayakan diri

sendiri atau lembaga.

Universitas dapat menjatuhkan sanksi berat berupa pencabutan status secara

permanen apabila:

32

1. Terbukti melakukan pemalsuan

2. Terbukti melakukan kecurangan terhadap kegiatan akademik, terutama

perjokian

3. Terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib

Pelanggaran lain yang tidak termasuk dalam pelanggaran-pelanggaran tersebut di

atas akan ditetapkan dan diputuskan oleh Komisi Disiplin.

B. Sanksi Terhadap Pelanggaran Akademik

1. Sanksi akademik terhadap mahasiswa yang melanggar peraturan tata tertib

sebagaimana dimaksud di atas, maka pimpinan Universitas/Fakultas dapat

menjatuhkan sanksi sesuai kategori pelanggaran.

2. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut di atas dapat dikenakan sanksi

administrasi dan akademik dan atau pidana apabila memenuhi unsur pidana.

Sanksi yang diputuskan pimpinan Universitas/Fakultas berdasarkan

pertimbangan dan hasil rapat Komisi Disiplin tingkat Fakultas atau Universitas.

C. Bentuk Sanksi

1. Sanksi ringan berupa peringatan atau teguran lisan, dengan pemanggilan

terhdap mahsiswa dan orang tua / wali mahasiswa yang bersangkutan,

pemberian akademik secara tertulis, penggantian atas barang yang hilang atau

rusak, dikeluarkan dari kegiatan perkuliahan atau ujian, serta tidak diberikan

pelayanan administrasi akademik.

2. Sanksi sedang berupa pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik

selama satu semester atau lebih, pembatalan ujian, larangan aktif sebagai

pengurus organisasi kemahasiswaan, penangguhan penyerahan transkrip nilai/

ijazah selama satu semester atau lebih bagi mahasiswa semester akhir,

mengganti segala kerugian lembaga yang timbul akibat pelanggaran tata tertib

mahasiswa dan membuat surat pernyataan secara tertulis untuk tidak melakukan

pelanggaran serupa.

3. Sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau pemecatan dengan tidak

hormat (drop out) atau pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat,

33

mengganti segala kerugian lembaga yang ditimbulkan akibat pelanggaran tata

tertib mahasiswa.

D. Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi yaitu :

1. Sanksi ringan atas pelanggaran peraturan tata tertib mahasiswa adalah Ketua

Jurusan, Ketua Program Studi dan Dosen.

2. Sanksi sedang atas pelanggaran peraturan tata tertib mahasiswa adalah Dekan

Fakultas dan Direktur Pasca Sarjana

3. Sanksi berat atas pelanggaran peraturan tata tertib mahasiswa adalah Rektor

E. Tata cara atau Prosedur Penetapan Sanksi

1. Sanksi tingkat ringan diberikan oleh Ketua Jurusan, Ketua Program studi dan

Dosen berdasarkan hasil temuan yang dikategorikan pelanggaran ringan.

2. Sanksi tingkat sedang diberikan oleh Dekan dan Direktur Pasca Sarjana, atau

Ketua Jurusan, Ketua Program studi berdasarkan pertimbangan dan saran

Komisi Disiplin tingkat Fakultas dan ditetapkan dengan Surat Keputusan.

3. Sanksi tingkat berat diberikan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan dan saran

Komisi Disiplin tingkat Universitas dimana tembusannya disampaikan kepada

orang tua/wali mahasiswa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan.

4. Pemberian sanksi pidana di luar sanksi yang tertulis di atas dilaksanakan sesuai

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

34

LAMPIRAN 1

Tata tertib program studi profesi dokter:

1. Pengaturan rotasi setiap kelompok pada setiap tahap dilaksanakan oleh PSPD

FKUPN dengan cara sebagai berikut:

a. Pengaturan rotasi dan pembagian departemen kelompok pada PSPD ditetapkan

dengan memperhatikan pemerataan berdasarkan urutan nomor registrasi pokok

(NRP).

b. Mahasiswa tidak diijinkan pindah kelompok dan pindah rumah sakit.

2. Ketua kelompok mahasiswa PSPD adalah mahasiswa yang dipilih oleh

kelompoknya

3. Mahasiswa diharuskan melapor kepada Ketua PSPD atau yang mewakili untuk

mendapatkan penjelasan mengenai tata tertib, pedoman kerja, sistem

pendidikan dan sistem penilaian,

4. Mahasiswa diharuskan melapor kepada Direktur RS Jejaring dan Kepala

Puskesmas Jejaring sebelum mengikuti kegiatan pendidikan di tempat tersebut.

5. Jam Kerja:

a. Senin-Kamis : 07.00 - 16.00 WIB

b. Jumat : 07.00 - 16.00 WIB

c. Sabtu : 07.00 - 14.00 WIB

Apabila ada ketentuan lain mengenai jam kerja akan disesuaikan dan

ditetapkan oleh Rumah Sakit Pendidikan.

6. Jam Jaga:

a. Hari kerja: jam jaga dimulai setelah jam kerja s.d. 07.00 WIB hari

berikutnya

b. Hari libur:

kelompok pagi : 07.00 - 19.00 WIB

kelompok malam : 19.00 - 07.00 WIB hari berikutnya.

7. Jumlah frekuensi jaga ditentukan oleh departemen yang bersangkutan sesuai

dengan jumlah peserta didik PSPD di Departemen tersebut.

8. Pengisian daftar hadir:

a. Dilakukan minimal dua kali yaitu pada saat datang dan pulang, tepat pada

waktunya.

35

b. Dilakuan sendiri, tidak boleh diwakilkan.

9. Mahasiswa yang meninggalkan tugas dalam masa Kepaniteraan Klinik di

suatu Departemen, harus sepengetahuan dan memperoleh izin dari Kepala

Departemen yang bersangkutan, Ketua PSPD dan Wakil Dekan I FKUPN


10. Bila karena suatu sebab tidak dapat mengikuti kegiatan kepaniteraan klinik,

maka mahasiswa harus menyatakannya dengan surat pemberitahuan resmi

dan menyebutkan alasan yang dapat diterima serta disertai bukti yang sah.

Surat tersebut harus diserahkan kepada Ketua PSPD selambatnya satu

bulan sebelum pergantian siklus kepaniteraan.

11. Tugas dan kewenangan mahasiswa PSPD ditentukan oleh masing-masing

departemen.

12. Mahasiswa diharuskan mematuhi norma akademik, norma susila, etika

termasuk tata cara berpakaian (tidak boleh menggunakan jeans, pakaian

ketat, pakaian mini dll) dan norma hukum.

13. Setiap mahasiswa harus senantiasa bertindak profesional, menjaga nama

baik almamater, menegakkan disiplin dan tata tertib mahasiswa,

14. Mahasiswa PSPD tidak boleh mengerjakan tugas dari departemen lain pada

saat melakukan kegiatan di departemen tertentu.

Sanksi Akademik

1. Mahasiswa yang terbukti melanggar norma akademik dan norma hukum

dikenakan sanksi.

2. Keterlambatan pengisian daftar hadir:

a. 10-30 menit : membuat tugas

b. Lebih dari 30 menit : dianggap tidak hadir pada hari itu.

36

3. Ketidakhadiran:

Lama siklus Ketidakhadiran Sanksi

4 minggu < 1 hari Mengerjakan tugas

> 1 hari Mengulang kepaniteraan klinik


> 1 hari Mengulang kepaniteraan klinik


3 - 7 hari Mengulang ½ kepaniteraan klinik

10 minggu 7 hari Mengulang kepaniteraan klinik

Pemberian tugas dapat berupa tugas membaca buku teks atau jurnal ilmiah, tugas

menyusun laporan kegiatan, dan lain-lain.

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan tersebut di atas akan diatur tersendiri.

buku panduan program studi profesi dokter (pspd)

Documents