Sistem Politik Indonesia

Anggota Kelompok :1. Awinda Widya Putri P ( 125030107111075)2. Siti Fauzia Ferdianti (125030100111093)

(Penataan Daerah Otonom)

PENATAAN

DAERAH

OTONOM

Pemahaman yang meluas ataspengertian daerah yang dipahami sebagai area,

teritorial atau kekuasaan atas luas tanah tertentu.

Muncul dua penafsiran utama

Pemahaman yang dipengaruhi oleh pendekatan yang lebih

berorientasi pada orang.

Istilah daerah dalam terminologi “Daerah

Otonom” di Indonesia”

VARIABEL

PENATAAN

DAERAH

Smith (1985) Arti penting penetapan batas daerah adalah sebagai penentuan pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi, rasa identitas politik dan efisiensi pelayanan publik. Penentuan batas daerah dibutuhkan karena pada dasarnya batas daerah akan memengaruhi administrasi publik sehingga berpengaruh pula pada akhirnya pada pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Setiap negara memiliki ragam kekhasan di setiap daerah, tapi tetap saja penentuan batas daerah sangat

diperlukan..

VARIABEL

PENATAAN

DAERAH

Salah satu contoh penentuan batas daerah adalah

berdasarkan pola spasial kehidupan sosial dan

ekonomi.

Pembedaan daerah berdasarkan

karakteristik kawasan pedesaan (rural) dan kawasan perkotaan

(urban)

Penentuan daerah berdasarkan Identitas politik. Umumnya identitas politik tidak ditentukan oleh penguasaan partai politik tertentu dalam sebuah komunitas namun dipicu oleh kesamaan dalam faktor lainnya seperti agama" etnis, suku atau budaya atau hal lainnya yang berkembang menjadi isu politik yang sensitif sehingga menjadi tekanan politik yang kuat dengan identitas politik tertentu sehingga menuntut Penentuan sebagai daerah otonom tersendiri.

Seiring perkembangan jaman, transportasi,

teknologi dan informasi semakin mengaburkan batas pola sosial dan

ekonomi.

VARIABEL

PENATAAN

DAERAH

VARIABEL

PENATAAN

DAERAH

Penentuan batas daerah yg tepat sangatlah penting, tujuannya adalah :

Tercapainya kondisi efisiensi pelayanan publik. Membantu pemerintahan nasional untuk menyelenggarakan pemerintahan secara efisien. Biaya birokrasi pelayanan publik akan menladi lebih rendah serta biaya koordinasi, monitoring dan kontrol akan meniadi lebih murah dan efektif sehingga efektivitas pelayanan publik akan lebih besar.

Norton (1994)Mengungkapkan bahwa penataan batas ini

berkaitan dengan efisiensi ekonomi dan efektivitas demokrasi. Selain mempertimbang-kan dua hal tersebut secara parsial dapat pula

dipertimbangkan kombinasi di antara keduanya yang mempunyai arti penting untuk

menciptakan stabilitas, fleksibilitas dan daya tanggap pelayanan publik

PERTIMBANGAN

EFISIENSI

EKONOMI

Pertimbangan efisiensi ekonomi yang menjadi dasar bagi penentuan batas daerah meliputi beberapa hal :

1. Perhitungan tentang biaya perjalanan dan komunikasi rendah sehingga menyebabkan efisiensi dan baiknya pelayanan publik dan koordinasi pemerintahan. Selain itu, jumlah penduduk yang lebih banyak dalam batas daerah tertentu juga akan menambah biaya yg lebih besar karena membutuhkan institusi yg lebih besar seiring permasalahan masyarakata yg lebih kompleks.

2. Sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan finansial, tanah, dan sumber daya lainnya dari dalam daerahnya sendiri sehingga meminimalkan kerergantungan ekonomi dari susunan pemerintahan di atasnya atau bergantung pada daerah lainnya.

3. Minimalisasi biaya eksternalitas yang berasal dari daerah lainnya sehingga dapat menyebabkan biaya tambahan bagi suatu daerah.

4. Kemampuan melakukan fasilitasi kolaborasi dan koordinasi di antara berbagai ienis pelayanan yang diberikan dan lembaga pelayanan yang ada.

5. Kemampuan untuk menyesuaikan wilayah dengan lembaga-lembaga swastar masyarakat, dan pemerintah beserta berbagai kepentingan terkait untuk memfasilitasi keria sama dan koordinasi guna kepentingan bersama dan interdependensi antar lembaga tersebut.

PERTIMBANGAN

EFEKTIFITAS

DEMOKRASI

EFEKTIFITAS DEMOKRASI

Batas daerah yang tepat akan mampu mengeksplorasi dengan

tepat tentang apa saia yang diinginkan oleh para pemilih.

Batas daerah yang tepat akan menjaminketerwakilan yang adil bagi kaum

minoritas.

Mudahnya aksesibilitas penduduk dalam memilih

anggota dewan dan pejabat pemerintah daerah.

Pemahaman publik terhadap sistem dan tuiuan

pemerintahan daerah

Rentang kendali kekuasaan dan tanggung iawab yang

mendukung pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan

penduduk setempat baik pada masa kini dan mendatang, serta

memberikan pilihan-pilihan dalam penyediaan barang-

barang publik.

PERTIMBANGAN

EFISIENSI

EKONOMI

CATCHMENT

AREA

Hoessein (2000) Luas wilayah yang optimal bagi pelayanan publik, pembangunan, penarikan sumber

daya, partisipasi dan kontrol baik masyarakatmaupun birokrasi. Arti penting catchment area ini berkaitan dengan dibutuhkannya

penentuan batas yang akurat dengan berorientasi pada administrasi yang

berkualitas untuk menghadapi perubahenmasyarakat dan kompleksitas layanan yang

dibutuhkannya. Harapannya adalah pemberian layanan kepada masyarakat dapat

berialan optimal.

CATCHMENT

AREA

Catchment Area

Daya jangkau layanan yang bisa dilakukan oleh institusi pelayanan publik tertentu. Dengan daya jangkau layanan ini, maka

akan teriadi variasi kondisi seperti; suatu masyarakat dapat memperoleh jenis

layanan yang sama dari lembaga yang berbeda-beda, atau masyarakat

memperoleh jenis layanan dari satu lembaga saja, atau bahkan tak tersentuh

layanan sama sekali.

Mencapai kondisi ideal saat seluruh

masyarakatterjangkau oleh layanan publik.

Discatchment Area

Kondisi yg menunjukkan rendahnya daya jangkau lembaga dan aparat peme-

rintahan terhadap masyarakatnya. Rendah nya daya jangkau ini menyebabkan

ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat termasuk pula lemahnya

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Gagal

CATCHMENT

AREA

Dampak negatif Discatchment Area

Kerusakan lingkungan,kriminalitas, ketidakpuasan publik

terhadap pelayanan birokrasi, serta lambannya birokrasi.

Dalam banyak hal discatchment areamenyebabkan ekonomi biaya tinggi

yang pada akhirnya mengurangikesejahteraan masyarakat. Kriminalitas terjadi berarti pelayanan dasar bidang keamanan tak terpenuhi. Kerusakan

lingkungan iuga diakibatkan oleh tingkat kesejahteraan yang rendah dan akses

pada kegiatan ekonomi normal tak diperoleh anggota masyarakat, dan

masih banyak kasus lagi yang mencerminkan adanya discatchment

Area.

CATCHMENT

AREA

Sekian...