biaya cetak kartu tanda penduduk, kartu...

BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL – RETRIBUSITAHUN 2002PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2002

ABSTRAK : a. Bahwa dengan telah diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentangPemerintah Daerah sehingga perlu ditinjau kembali Perda Kab. Demaktentang Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk,Kartu Keluarga dan Akta Catatan sipil serta dalam rangka terwujudnyatertib administrasi kependudukan, perlu ditetapkan retribusipengantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga danAkta Catatan Sipil dengan Peraturan Daerah.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th1950; UU No 18 Th 1997;UU No 22 Th 1999; UU No 25 Th 1999; UU No 34 Th 2000; PP No 16 Th1976; PP No 25 Th 2000; PP No 66 Th 2001; Keppres No 52 Th 1977;Keppres No 23 Th 1983; Permendagri No 1A Th 1995; Kepmendagri No117 Th 1992; Permendagri No 4 Th 1997; Kepmendagri No84 Th 1993;Kepmendagri No 175 Th 1997; Perda Kab. Demak No 5 Th 1988; PerdaKab. Demak No 4 Th 2001.

c. Perda ini mengatur tentang :1. Hak dan Kewajiban;2. Nomor Induk Kependudukan (NIK);3. Pendaftaran Penduduk

a. Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati;b. Pelaporan Kematian;c. Pendaftaran Perpindahan;d. Pendaftaran Kedatangan;e. Pelaporan Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan;f. Perubahan Status Kependudukan;g. Mutasi Biodata.

4. Kartu Keluarga (KK);5. Kartu Tanda Penduduk (KTP);6. Surat Keterrangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS);7. Pengelolaan Data dan Pelaporan

a. Data Kependudukan;b. Pengelolaan Data;c. Pelaporan.

8. Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;9. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi;10. Golongan Retribusi;11. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;12. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;13. Struktur dan Besarnya Tarif;14. Pengecualian;15. Wilayah Pemungutan;16. Saat Retribusi Terutang;17. Tata Cara Pemungutan.

CATATAN : Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan DaerahKabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 10 Tahun 1988 tentangRetribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, KartuKeluarga dan Akta Catatan Sipil dan perubahan dalam rangkapelaksanaan pendaftaran penduduk dengan semua perubahannyadinyatakan tidak berlaku lagi;

Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang telah ada masih tetapberlaku sampai berakhir masa berlakuya;

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH – PERUBAHAN KEDUATAHUN 2002PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 3 TAHUN 2002

ABSTRAK : a. Bahwa tarif sewa pemakaian tanah milik dan atau yang dikuasai olehPemerintah Kabupaten Demaksudah tidak sesuai dengan laju inflasi,situasi dan kondisi perkembangan saat ini, dipandang perlumenambah besarnya tarif sewa pemakaian tanah milik dan atau yangdikuasai Pemerintah Kabupaten Demak yang pengaturannya denganPeraturan Daerah Perubahan.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 18 Th 1997;UU No 22 Th 1999; UU No 25 Th 1999; UU No 34 Th 2000; PP No 16 Th1976; PP No 25 Th 1983; PP No 25 Th 2000; PP No 66 Th 2001;Kepmenparpostel No KM. 70/PW.105/MPP/85; Kepmendagri No 84Th 1993; Kepmendagri No 174 Th 1997; Kepmendagri No 175 Th 1997;Perda Kab. Demak No 5 Th 1988; Perda Kab. Demak No 7 Th 1998;Perda Kab. Demak No 26 Th 2000.

c. Perda ini mengatur tentang perubahan besarnya tarif retribusipemakaian/sewa tanah serta barang-barang lain milik dan atau yangdikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Demak.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR - PERUBAHANTAHUN 2002PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2002

ABSTRAK : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerahkabupaten demak serta Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang RetribusiKhusus Parkir sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dankondisi saat ini, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan DaerahPerubahan.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 49 Prp Th1960; UU No 13 Th 1980; UU No 8 Th 1981; UU No 14 Th 1992; UU No18 Th 1997; UU No 22 Th 1999; UU No 25 Th 1999; UU 34 Th 2000; PPNo 16 Th 1976; PP No 27 Th 1983; PP No 22 Th 1990; PP No 43 Th1993; PP No 25 Th 2000; PP No 66 Th 2001; Kepmendagri No 43 Th1980; Kepmendagri No 84 Th 1993; Kepmen Perhubungan No KM 65Th 1993; Kepmen Perhubungan KM No 66 Th 1993; Kepmendagri No 4Th 1997; Kepmendagri No 174 Th 1997; Kepmendagri No 175 Th 1997;Kepmendagri No 119 Th 1998; Perda Kab. Demak No 5 Th 1988; PerdaKab. Demak No 5 Th 2000.

c. Perda ini mengatur tentang :

perubahan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khususparkir ;

perubahan besaran tarif retribusi tempat khusu parkir apabilabermalam.

CATATAN Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERUSAHAAN DAERAH ANEKA WIRA USAHA – PENDIRIANTAHUN 2002PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2002

ABSTRAK : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah perlu didukungdengan sumber pembiayaan yang memadai, di wilayah KabupatenDemak terdapat sumber daya perekonomian masyarakat yangmerupakan potensi daerah yang perlu diberdayakan, oleh karena itusebagai upaya perwujudan pemberdayaan perlu dibentuk PerusahaanDaerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Demak yang ditetapkan denganPeraturan Daerah.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 5 Th 1962;UU No 22 Th 1999; UU No 25 Th 1999; PP No 16 Th 1976; PP No 25 Th2000; Permendagri No 1 Th 1983; Permendagri No 1 Th 1984;Kepmendagri No 50 Th 1999; Kepmendagri No 11 Th 2001; Perda Kab.Demak No 6 Th 1990.

c. Perda ini mengatur tentang :1. Kedudukan Hukum;2. Tempat Kedudukan;3. Sifat, Tujuan dan Bidang Usaha;4. Modal;5. Pengelolaan;6. Pengawasan;7. Pembentukan Cabang Perusahaan dan Unit Perusahaan;8. Pembinaan dan Pemeriksaan;9. Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi;10. Kepegawaian;11. Tahun Buku, Anggaran dan Rencana Kerja;12. Laporan Kegiatan Perusahaan dan Hasil Usaha;13. Penetapan dan Penggunaan Laba serta Pembelian Jasa Produksi;14. Pembubaran.

CATATAN : Untuk pertama kali pengangkatan Direksi dilakukan oleh Bupatidengan tanpa usulan Badan Pengawas PERUSDA ANWUSA, dariPegawai Negeri SIpil dengan tetap memperhatikan syarat-syaratsebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini;

Untuk tahun pertama Rencana Anggaran dan Rencana Kerja PERUSDAANWUSA dibuat DIreksi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sesudahyang bersangkutan dilantik oleh Bupati;

Untuk tahun pertama tahun buku dimulai sejak saat pelantikan Direksidan ditutup pada 31 Desember 2002;

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH – ORGANISASI DANTATA KERJA – PERUBAHANTAHUN 2002PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2001

ABSTRAK : a. Bahwa berdasarkan evaluasi terhadap beban tugas yang dilaksanakanoleh Sekretariat Daerah dirasa terlau kompleks dan beragam sertasangat kompleksnya tugas pada Bagian Kesejahteraan Rakyat danPerekonomian, oleh karena itu dipandang perlu merubah PeraturanDaerah Kabupaten Demak nomor 1 Tahun 2001 tentang susunanorganisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DewaPerwakilan Rakyat Daerah dengan ditetapkan melalui PeraturanDaerah Perubahan.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 22 Th 1999;UU No 25 Th 1999; UU No 43 Th 1999; PP No 16 Th 1976; PP No 25 Th2000; PP No 84 Th 2000; Kepmendagri No 84 Th 1983; KepmendagriNo 50 Th 2000; Perda Kab. Demak No 1 Th 2001.

c. Perda ini mengatur tentang :1. Perubahan susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah;2. Tugas Asisten Administrasi;3. Fungsi Asisten Administrasi

CATATAN Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL – ORGANISASI DAN TATA KERJA – PEMBENTUKANTAHUN 2002PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2002

ABSTRAK : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasilguna, khususnya yang menyangkut kesejahteraan sosial serta karenakesejahteraan sosial merupakan Sub Dinas dari Dinas Kesehatan danKesejahteraan Sosial, maka perlu peninjauan kembali susunan danorganisasi Dinas Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan denganPeraturan Daerah.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 22 Th 1999;UU No 25 Th 1999; UU No 43 Th 1999; PP No 16 Th 1976; PP No 25 Th2000; Keppres No 019 Th 2001; Keppres No 102 Th 2001; Keppres No228/M Th 2001; Kepmendagri No 50 Th 2000; Perda Kab. Demak No 3Th 2001.

c. Perda ini mengatur tentang :1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi;2. Organisasi

a. Susunan Organisasi;b. Kepala Dinas;c. Sub Dinas Bimbingan Sosial;d. Sub Dinas Program Kesejahteraan Sosial;e. Sub Dinas Perbaikan Sosial;f. Kelompok Jabatan Fungsional;g. Unit Pelaksanan Teknis Daerah

3. Tata Kerja;

CATATAN : Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Lampiran II PeraturanDaerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentangPembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerahdilingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dinyatakan tidak berlakulagi;

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatursesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku;


KANTOR PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN JALAN/JEMBATAN, GEDUNG PEMERINTAHAN – ORGANISASIDAN TATA KERJA – PEMBENTUKANTAHUN 2002PERATUTAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 9 TAHUN 2002

ABSTRAK : a. Bahwa jalan dan jembatan merupakan fasilitas yang sangat pentingsehingga memerlukan pemeliharaan dan perawatan secara khusus,perawatan dan pemeliharaan ini menjadi tugas Dinas Pemukiman danPrasarana Wilayah, akan tetapi kendali urusan dinas ini sangat banyaksehingga dipandang perlu membentuk Perangkat Daerah tersendiriyang mengurusi permasalahan diatas, maka pembentukan PerangkatDaerah ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 13 Th 1980;UU No 22 Th 1999; UU No 25 Th 1999; UU No 13 Th 1999; PP No 16 Th1976; PP No 26 Th 1985; PP No 25 Th 2000; PP No 84 Th 2000;Kepmendagri No 50 Th 2000.

c. Perda ini mengatur tentang :1. Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi;

a. Kedudukan;b. Tugas Pokok;c. Fungsi.

2. Organisasia. Susunan Organisasi;b. Kepala Kantor;c. Sub Bagian Tata Usaha;d. Seksi Perawatan/Pemeliharaan Jalan;e. Seksi Perawatan/Pemeliharaan Jembatan;f. Seksi Perawatan/Pemeliharaan Gedung.

3. Kelompok Jabatan Fungsional;4. Tata Kerja.

CATATAN : Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatursesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


DINAS DAERAH – ORGANISASI DAN TATA KERJA – PEMBENTUKAN – PERUBAHANTAHUN 2002PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 10 TAHUN 2002

ABSTRAK : a. Bahwa guna menigkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pelayananpublik pada Pemerintah Kabupaten Demak, dipandang perlumenyempurnakan susunan dan tata kerja Dinas-dinas Daerah yangditetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 22 Th 1999;UU No 25 Th 1999; UU No 43 Th 1999; PP No 16 Th 1976; PP No 25 Th2000; PP No 84 Th 2000; Kepmendagri 84 Th 1993; Kepmendagri No50 Th 2000; Perda Kab. Demak No 3 Th 2001.

c. Perda ini mengatur tentang perubahan susunan organisasi dan tatakerja pada Dinas Kesehatan serta Dinas Perindustrian, Perdagangandan Koperasi Kabupaten Demak.

CATATAN : Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;


PAJAK REKLAMETAHUN 2002PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 13 TAHUN 2002

ABSTRAK : a. Bahwa dengan ditetapkannya UU 34 Tahun 2000 dan PP Nomor 65Tahun 2001 sebagai aturan pelaksanaannya, maka Perda Kab. DemaklNomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame perlu ditinjau kembaliuntuk disesuaikan materinya, oleh karena itu dipandang perlumengatur kembali ketentuan Pajak Reklame yang ditetapkan denganPeraturan Daerah.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 Th 1981;UU No 6 Th 1983; UU No 17 Th 1997; UU No 18 Th 1997; UU No 19 Th1997; UU No 22 Th 1999; UU No 25 Th 1999; UU No 34 Th 2000; PP No16 Th 1976; PP No 27 Th 1983; PP No 25 Th 2000; PP No 65 Th 2001;Keppres No 44 Th 1999; Permendagri No 4 Th 1997; Kepmendagri No84 Th 1993; Kepmendagri No 170 Th 1997; Kepmendagri No 173 Th1997; Kepmendagri No 43 Th 1999; Perda Kab. Demak No 5 Th 1988.

c. Perda ini mengatur tentang :1. Nama, Obyek dan Subyek Pajak;2. Dasar Pengenaan dan Tarip Pajak;3. Cara Perhitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan;4. Masa Pajak, Saat Pajak Terhutang dan Surat Pemberitahuan Pajak

Daerah;5. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak;6. Tata Cara Pembayaran Pajak;7. Tata Cara Penagihan Pajak;8. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak;9. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan

Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;10. Keberatan dan Banding;11. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;12. Kadaluarsa;13. Ketentuan Pidana;14. Penyidikan.

CATATAN : Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan DaerahKabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 6 Tahun 1998 tentangPajak Reklame (Lembarab daerah Kabupaten Daerah Tingkat II DemakTahun 1999 Nomor 6 Seri A Nomor5) dan Ketentuan-ketentuan lainyang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidakberlaku lagi;


PAJAK RESTORAN/RUMAH MAKAN/WARUNG MAKANTAHUN 2002PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 14 TAHUN 2002

ABSTRAK : a. Bahwa dengan ditetapkannya UU Nomor 34 Tahun 2000, pengaturantentang Pajak Hotal dan Pajak Restoran harus dituangkan secaraterpisah dalam Peraturan Daerah tersendiri yang berdiri sendiri-sendiri, maka dengan demikian dipandang perlu ditetapkan denganPeraturan Daerah.


c. Perda ini mengatur tentang :1. Nama, Obyek dan Subyek Pajak;2. Dasar Pengenaan dan Tarip Pajak;3. Wilayah Pemungutan dan Cara Perhitungan Pajak;4. Masa Pajak, Saat Pajak Terhutang dan Surat Pemberitahuan Pajak




PAJAK PARKIR DI LUAR BADAN JALANTAHUN 2002PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 15 TAHUN 2002

ABSTRAK : a. Bahwa Pajak Parkir di lUar Badan Jalan salah satu pajak yang barumaka perlu dikelola secara berdaya guna dan berhasil dalam rangkaoptimalisasi penerimanya, sehingga perlu ditetapkann denganPeraturan Daerah.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 Th 1981;UU No 6 Th 1983; UU No 17 Th 1997; UU No 18 Th 1997; UU No 19 Th1997; UU No 22 Th 1999; UU No 25 Th 1999; UU No 34 Th 2000; PP No16 Th 1976; PP No 25 Th 2000; PP No 65 Th 2001; Keppres No 44 Th1999; Permendagri No 4 Th 1997; Kepmendagri No 84 Th 1993;Kepmendagri No 170 Th 1997; Kepmendagri No 173 Th 1997; KepmenPerhubungan No KM 66 Th 1993; Kepmendagri No 43 Th 1999; PerdaKab. Demak No 5 Th 1988.





PAJAK HOTEL, LOSMEN DAN PENGINAPANTAHUN 2002PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 16 TAHUN 2002

ABSTRAK : a. Bahwa dengan ditetapkannya UU Nomor 34 Tahun 2000, pengaturantentang Pajak Hotal dan Pajak Restoran harus dituangkan secaraterpisah dalam Peraturan Daerah tersendiri yang berdiri sendiri-sendiri, maka dengan demikian dipandang perlu ditetapkan denganPeraturan Daerah.





CATATAN : Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan DarahKabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 3 Tahun 1998 tentangPajak Hotel dan Restoran dan ketentuan-ketentuan lain yangbertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlakulagi;


PAJAK ATAS PENGAMBILAN DAN PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALETTAHUN 2002PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 17 TAHUN 2002

ABSTRAK : a. Bahwa pemeliharaan burung walet banyak dibudidayakan wargamasyarakat sehingga merupakan potensi penerimaan pajak dalamrangka penggalian Pendapatan Asli Daerah, maka perlu diatur tatacara pemungutan pajak daerah atas pengambilan dan pengelolaansarang burung walet yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.


c. Perda ini mengatur tentang :1. Nama, Obyek dan Subyek Pajak;2. Perijinan;3. Kewajiban;4. Dasar Pengenaan dan Tarip Pajak;5. Cara Perhitungan Pajak Wilayah Pemungutan;6. Masa Pajak, Saat Pajak Terhutang dan Surat Pemberitahuan Pajak


Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;12. Keberatan dan Banding;13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;14. Kadaluarsa;15. Ketentuan Pidana;16. Penyidikan;17. Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tangal diundangkan.

KETENAGAKERJAAN – WAJIB LAPORTAHUN 2002PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 18 TAHUN 2002

ABSTRAK : a. Bahwa dalam rangka mendapatkan data serta gambaran keadaanketenagakerjaan sebagai bahan dalam pembinaan dan pengawasan,sehingga tiap pengusaha atau pengurus perusahaan wajib melaporkanmengenai ketenagakerjaan di perusahaan, maka hal dipandang perluditetapkan dengan Peraturan Daerah.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 14 Th 1969;UU No 7 Th 1981; UU No 8 Th 1981; UU No 18 Th 1997; UU No 22 Th1999; UU No 25 Th 1999; UU No 34 Th 2000; PP No 16 Th 1976; PP No25 Th 2000; PP No 66 Th 2001; Keppres No 44 Th 1999;Permennakertrans No 02.MEN/1981; Kepmendagri No 84 Th 1993;Kepmendagri No 4 Th 1997; Kepmendagri No 43 Th 1999; Perda Kab.Demak No 5 Th 1988.

c. Perda ini mengatur tentang :1. Kewajiban Melapor dan Syarat-syarat;2. Ketentuan Biaya;3. Ketentuan Sanksi;4. Pengawasan dan Penyidikan.

CATATAN : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertangung jawab ataspelaksanaan Peraturan Daerah ini;

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas menyelenggarakan kerjasamadan koordinasi dengan organisasi buruh/perkerja organisasipengusaha dan instansi-instansi yang erat hubungannya denganketenagakerjaan;


PERUSAHAAN – WAJIB DAFTARTAHUN 2002PERATURAN DAERAH KABUAPTEN DEMAK NOMOR 19 TAHUN 2002

ABSTRAK : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan UU No 3 Tahun 1982 tentang WajibDafta Perusaaan serta dalam rangka menggali sumber pendapatandaerah, maka dipandang perlu menetapkan wajib daftar perusahaanyang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 3 Th 1982;UU No 1 Th 1995; UU No 9 Th 1995; UU No 18 Th 1997; UU No 20 Th1997; UU No 22 Th 1999; UU No 25 Th 1999; UU No 34 Th 2000; PP No16 Th 1976; PP No 36 Th 1977; PP No 15 Th 1998; PP No 25 Th 2000;PP No 66 Th 2001; Kepmendagri No 84 Th 1993; Kepmendagri No 174Th 1997; Kepmendagri No 175 Th 1997; Kepmendagri No 147 Th 1998;Kepmenindag No 12 FMPP/Kep/1/1998; Perda Kab. Demak No 5 Th1988; Perda Kab. Demak No 3 Th 2001; Perda Kab. Demak No 10 Th2002.

c. Perda ini mengatur tentang :1. Tujuan dan Sifat;2. Kewajiban, Waktu dan Pengecualian Pendaftaran;

a. Kewajiban Pendaftaran;b. Waktu Pendaftaran;c. Pengecualian Pendaftaran;

3. Kewenangan Penyelenggaraan Wajib Daftara Perusahaan;4. Tata Cara Pendaftaran;5. Tata Cara;6. Masa Berlaku dan Pembaharuan Ijin;7. Perubahan, Pembaharuan/Penggantian, Pembatalan dan

Penghapusana. Perubahan;b. Pembaharuan/Penggantian;c. Pembatalan;d. Penghapusan.

8. Pelayanan Informasi Perusahaan;9. Ketentuan Retribusi;10. Ketentuan Pidana;11. Ketentuan Penyidikan.

CATATAN : Terhadap perusahaan yang mengajukan pendaftaran perusahaan yangsedang dalam proses penyelesaian dengan ditetapkannya PeraturanDaerah ini, wajib mengajukan TDP baru sesuai dengan PeraturanDaerah ini;

Perusahaan yang telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan dengan

ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan kembalipendaftaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkanPeraturan Daerah ini;


PERDAGANGAN – SURAT IJINTAHUN 2002PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 20 TAHUN 2002

ABSTRAK : a. Bahwa dalam rangka menjamin adanya kepastian berusaha sertadalam rangka menggali sumber pendapatan daerah, maka dipandangperlu mengatur dan menetapkan ketentuan serta tata cara pemberianSurat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang ditetapkan denganPeraturan Daerah.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 1 Th 1995;UU No 9 Th 1995; UU No 18 Th 1997; UU No 22 Th 1999; UU No 25 Th1999; UU No 34 Th 2000; PP No 16 Th 1976; PP No 36 Th 1977; PP No15 Th 1998; PP No 25 Th 2000; Kepmenindag No591/MPP/Kep/10/1999; Perda Kab. Demak No 3 Th 2001; Perda Kab.Demak No 10 Th 2002.

c. Perda ini mengatur tentang :1. Perijinan;2. Tata Cara Pemberian Ijin;3. Masa Berlaku dan Pembaharuan Ijin;4. Pembukaan Cabang/Perwakilan Perusahaan;5. Perubahan atau Penutupan Perusahaan;6. Kehilangan atau Kerusakan;7. Ketentuan Retribusi;8. Pengawasan;9. Sanksi Administratif;10. Ketentuan Pidana;11. Ketentuan Penyidikan;12. Ketentuan lain-lain.

CATATAN : Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuanyang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidakberlaku lagi;

Setiap perusahaan sebelum masa berlakunya Peraturan Daerah initelah memiliki SIUP berdasarkan peraturan perundang-undangan yangtelah ada, dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun, terhitungmulai berlakunya Peraturan Daerah ini harus mengajukanpermohonan SIUP baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;

Terhadap perusahaan yang telah mengajukan permohonan SIUP dansedang dalam proses penyelesaian, maka dengan ditetapkannyaPeraturan Daerah ini, wajib mengajukan kembali permohonan SIUPbaru berdasarkan Peraturan Daerah ini;


INDUSTRI – IJINTAHUN 2002PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 21 TAHUN 2002

ABSTRAK : a. Bahwa dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang lebihbaik serta dalam rangka penggalian sumber pendapatan daerah, makadipandang perlu untuk melakukan pembinaan terhadap usahadibidang industri melaui ijin usaha industri yang ditetapkan denganPeraturan Daerah.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 5 Th 1984;UU No 1 Th 1995; UU No 9 Th 1995; UU No 18 Th 1997; UU No 22 Th1999; UU No 25 Th 1999; UU No 34 Th 2000; PP No 16 Th 1976; PP No36 Th 1977; PP No 13 Th 1995; PP No 15 Th 1998; PP No 25 Th 2000;Perda Kab. Demak No 3 Th 2001; Perda Kab. Demak No 10 Th 2002.

c. Perda ini mengatur tentang :1. Perijinan;2. Tata Cara Pemberian Ijin;3. Perluasan Industri;4. Ketentuan Retribusi;5. Kewajiban Pemegang Ijin Usaha Industri dan Ijin Perluasan;6. Pencabutan Perijinan;7. Ketentuan Pidana;8. Ketentuan Penyidikan.

CATATAN : Denang berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuanPeraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan PeraturanDaerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

Perusahaan Industri yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah initelah memiliki Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan dan Tanda DaftarIndustri (TDI) dan masa berlakunya belum berakhir, maka denganberlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlakuselama-lamanya 1 (satu) tahun;

Persetujuan prinsip yang telah diperoleh perusahaan industri sebelumdiberlakukanya Peraturan Daerah ini dan masa berlakunya belumberakhir, dinyatakan tetap berlaku sebagai salah satu tahap untukmemperoleh Ijin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Peraturan Daerahini;


UANG LEGES – PEMUNGUTANTAHUN 2002PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 22 TAHUN 2002

ABSTRAK : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi khususnya yangberkaitan dengan surat-menyurat dipandang perlu untuk memberikanleges yang dapat meningkatkan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD),sehingga agar pemungutan uang leges dapat dilaksanakan dengantertib dipandang perlu menetapkan tata cara pemungutan uang legesdengan Peraturan Daerah.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 Th 1981;UU No 18 Th 1997; UU No 22 Th 1999; UU No 25 Th 1999; UU No 34Th 2000; PP No 16 Th 1976; PP No 25 Th 2000; PP No 66 Th 2001;Kepmendagri No 84 Th 1993; Kepmendagri No 4 Th 1997;Kepmendagri No 174 Th 1997; Kepmendagri No 175 Th 1997;Kepmendagri No 119 Th 1998; Perda Kab. Demak No 5 Th 1988.

c. Perda ini mengatur tentang :1. Sasaran dan Sifat;2. Ketentuan Pemungutan Uang Leges;3. Besarnya Pungutan Leges;4. Pelaksanaan Pengawasan;5. Ketentuan Pidana;6. Ketentuan Penyidikan.


RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN – RUMAH SAKIT – PERUBAHANTAHUN 2002PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 23 TAHUN 2002

ABSTRAK : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang pola tarif rumah sakitpemerintah, dan dalam rangka mempersiapkan Rumah Sakit DaerahKabupaten Demak secara swadana, maka perlu ditetapkanpengaturan kembali tarif retribusi pelayanan kesehatan pada RumahSakit Daerah Kabupaten Demak dengan Peraturan Daerah Perubahan.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 23 Th 1992;UU No 18 Th 1987; UU No 22 Th 1999; UU No 25 Th 1999; UU No 34Th 2000; PP No 16 Th 1976; PP No 7 Th 1987; PP No 25 Th 2000; PP No66 Th 2001; Keppres No 44 Th 1999; Keppres No 40 Th 2001;Permenkes No 159b/MENKES/PER 1998; Kep Bersama Menkes danMendagri No 68/MENKES/SKB/11/1987; Kep Bersama Menkes danMendagri No 153/MENKES/SKB/11/1988; Kepmendagri No 84 Th1993; Kepmendagri No 174 Th 1997; Kepmendagri No 175 Th 1997;Kepmendagri No 119 Th 1998; Kepmenkes No582/MENKES/SK/VI/1997; Perda Kab. Demak No 5 Th 1988; PerdaKab. Demak No 6 Th 1996; Perda Kab. Demak No 11 Th 2001.

c. Perda ini mengatur tentang penambahan dan perubahan pasal dalamPerda Kab Demak No 11 Th 2001, khususnya mengenai jenazah,besarnya tarid pelayanan kesehatan, pengelolaan pendapatan sertapenambahan ketentuan peralihan.

CATATAN : Sebelum tarif pelayanan kesehatan yang dikelola secara swadanaditetapkan dengan Keputusan Bupati, maka tarif sebagaimana yangtercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten DemakNomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan padaRumah Sakit Daerah Kabupaten Demak dinyatakan tetap berlaku;


ABSTRAK : a.

b.

c.

CATATAN :

biaya cetak kartu tanda penduduk, kartu...

Documents