PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR MELALUI IMPLEMENTASI

MBS BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIKDI KABUPATEN BENER MERIAH

Kolaborasi Pemerintah dan CSO Untuk Peningkatan Akses dan KualitasPelayanan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan

Jakarta, 29 Juni 2015

Kerjasama:Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM)dengan Dinas Pendidikan Bener Meriah, Aceh

Dukungan: KINERJA USAID

Isu -isu

• Pencapaian SPM Pendidikan Dasar belum sesuai target; kurang melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan pendidikan daerah; kebijakan pendidikan masih mengacu pada peningkatan infrastruktur, belum secara komprehensif mengarahkan pada aspek peningkatan pelayanan dan perbaikan tatakelola.

• Manajemen sekolah yang belum akuntabel, transparan, responsif dan partisipatif; sekolah dan masyarakat belum bersinergi untuk peningkatan pelayanan pendidikan; tidak adanya mekanisme penyampaian saran dan keluhan untuk peningkatan pelayanan pendidikan.

• Rendahnya partisipasi masyarakat untuk peningkatan tatakelola pelayananpendidikan. Misalnya, belum terbentuknya Dewan Pendidikan Kabupaten, komite sekolah hanya berfungsi sebagai “tukang tandatangan”.

Konteks

Mulai OKTOBER 2012

Awal tutup proyek Desember 2014

Dana Hibah USAID KINERJA: 778 juta. Costshare dari DinasPendidikan: 1,6 Milyar

Pelaksana Dinas Pendidikan dan PKPM, dukungan KINERJA USAID

Lokasi Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh

Kelompok target 20 Sekolah Mitra dan Masyarakat

Penerima Keuntungan Guru, Murid, Masyarakat

KonteksINISIATIF PROGRAM:

• Pengajuan surat minat oleh Pemerintah Daerahkepada KINERJA Nomor 0050/37.

• Nota Kerjasama dengan KINERJA pada tanggal 22 September 2011 Nomor 180/02/MOU/2011 dan 003/IX/2011/NAPO-MOU tentang Pelaksanaan Program Kinerja di Kab. Bener Meriah.

• Keputusan Bupati tanggal 28 Februari 2012 Nomor 59.1./55/SK/2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Program KINERJA-USAID dengan leading sektor utama yaitu Dinas Pendidikan.

• Adanya anggaran Costshare/tambahan dariDinas Pendidikan.

Tujuan

Pendekatan Program MBS Berorientasi Pelayanan Publik berfokus pada tata kelola pemerintahan yang baik (goodgovernance). Untuk tercapainyatujuan tersebut Intervensiprogram dilakukan pada 2 sisi, yaitu penyedia layanan dan pengguna layanan.

REPLIKASI

INOVASI

PENGGUNA LAYANAN

INSENTIF

PENYEDIA LAYANAN

PENDEKATAN PROGRAM (dua sisi)

(1) Meningkatkan kemampuanpemberi layanan untukpengelolaan pelayananberbasis inovasi dan praktikyang baik

(2) Meningkatkan kepedulian

masyarakat terhadapkualitas pelayanan

pemerintah daerah

TATA KELOLA LAYANAN PUBLIK

YANG BAIK

(3)Mendokumentasikan dan membangun struktur replikasi praktik

yang baik

Strategi Implementasi

Kegiatan-kegiatan• Mendorong Komitmen dan Kebijakan Daerah

• Advokasi Kebijakan Anggaran dan Perluasan MBS

• Penyusunan Rencana Kerja, monitoring dan evaluasi program.

• Penyiapan SDM Handal

MEMPERKUAT KEBIJAKAN DAERAH

• Berbagi Informasi Tentang Praktek Baik dan Inovasi MBS

• Diseminasi Pelaksanaan MBS kepada Stakeholders

• Pengukuruan SPM berdasarkan Aplikasi TRIMS

• Pelatihan Penyusunan Rencana Sekolah yang Partisipatif

• Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah

• Review Capaian Indicator MBS

PENGUATAN KAPASITAS SEKOLAH

• Pembentukan dan Penguatan MSF Kabupaten untuk monitoring danadvokasi kebijakan.

• Pembentukan Forum Komite Kecamatan

• Revitalisasi Peran dan Fungsi Komite Sekolah

PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT

• Lokakarya Pengelolaan Pengaduan.

• Pelaksanaan Survei Pengaduan Masyarakat di Sekolah.

• Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan.

• Monitoring dan Evaluasi .

PELAKSANAAN SURVEI PENGADUAN

(Permen-PAN Nomor 13 Tahun 2009)

Perubahan dan Hasil

BAGI PEMDA/DINAS PENDIDIKAN

1. Penyusunan anggaran lebih berorientasi pada kebutuhan sekolah dan masyarakat berbasis data hasil survei pengaduan.

2. Terjadi peningkatan anggaran Dinas Pendidikan untuk pencapain SPM. Sebelum implementasi program, anggaran tahun 2012 Rp. 146, 9 milyar. Mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2013 Rp. 211, 3 milyar, dan pada tahun 2014 Rp. 218, 4 milyar.

3. Tersedianya 15 fasilitator daerah untuk proses perluasan dan replikasi program.

4. Semakin kurangnya pengaduan masyarakat ke Dinas Pendidikan terkait pelayanan di sekolah.

Bagi Sekolah

Semakin meningkatnya akuntabilitas, transparansi danresponsif pihak sekolah dalam pengelolaan sekolah

Terjadinya peningkatan pelayanan pendidikan di sekolah mitra. 20 sekolah mitra telah merealisasikan 85 persen, yaitu 373 dari 435 jumlah janji perbaikan.

Adanya penataan lingkungan sekolah dan ruang kelas yang semakin baik, rapi, bersih dan nyaman untuk proses belajar mengajar.

Meningkatnya tanggungjawab dan kedisplinan stakeholderssekolah dalam menjalankan tugasnya.

Semakin meningkatnya mutu pendidikan pada sekolah mitra. Nilai rata-rata UN semakin meningkat dari tahun sebelumnya.

Adanya peningkatan status sekolah mitra di mata masyarakat. Terlihat dari jumlahmurid yang masuk terjadi peningkatan. Serta jumlah kehadiran wali murid dalamsetiap rapat.Jika sebelumnya, rata-rata hanya 25-30 orang, sekarang ini meningkatan menjadi 50-70 wali murid

Sekolah

Tahun/mata pelajaran

2013 2014

B. Indonesia

IPA Matematika

B. Indonesia IPA Matematika

SDN Kebun Baru 8.66 8.67 7.65 9.6 9.61 8.23

Paya Ringkel 6.84 6.10 6.14 8.59 9.44 9.39

SDN 2 Panteraya 8.31 8.39 8.85 9.34 9.26 8.57

SDN 2 Gegerung 7.14 7.20 7.78 8.75 8.38 9.08

SDN Mutiara 7.43 6.96 6.53 8.93 8.82 8.53

Semakin meningkatnya kapasitas masyarakat untuk melakukan advokasi kebijakan terkait layanan pendidikan

Adanya forum bagi masyarakat untuk mendiskusikan dan membahas berbagai persoalan tentang pelayanan pendidikan. Forum ini sekarang sudah menjadi Dewan Pendidikan.

Terbangunnya sinergitas antara sekolah dan masyarakat untukpengembangan sekolah.

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan sekolah, baik secara material maupun nonmaterial

Dampak Bagi Masyarakat

Faktor Keberhasilan

• Komitmen Pemda untuk terlibatdalam implementasi program (Penyusunan Rencana Kerja, Pendampingan, dan Monev).

• Terbukanya ruang partisipasimasyarakat, baik tingkat kabupatenmaupun sekolah.

• Terbangunnya kolaborasi yang efektif antara Dinas Pendidikan, PKPM, dan Masyarakat.

Aktor-aktor KunciAKTOR PERAN PENTING

Pemda/Dinas Pendidikan - Komitmen dan Kebijakan implementasi

program.

- Pendampingan dan Monev

MSF di 3 Level (Kabupaten,

Kecamatan dan unit layanan)

- Advokasi kebijakan dan Monev.

- Ikut berpartisipasi untuk peningkatan

pelayanan pendidikan.

Pihak Sekolah - Penerapan prinsip tatakelola perbaikan

pelayanan berdasarkan ciri-ciri MBS BPP.

- Membuka ruang partisipasi masyarakat

sebagai mitra kritis

Media Jurnalisme Warga

PKPM - Melakukan Pendampingan teknis.

- Memastikan capaian program serta terjadi

kolaborasi/kemitraan antar para pihak

yang terkait.

Strategi Menjaga Keberlanjutan dan MereplikasiKeberhasilan• Strategi yang dilakukan agar keberhasilan dapat terus

dipertahankan- Advokasi Kebijakan dan anggaran ke Dinas Pendidikan dan DPRK.

- Penguatan SDM sebagai fasilitator daerah sebanyak 15 orang.

- Menetapkan 5 sekolah mitra sebagai sekolah model.

- Membentuk dan memperkuat forum di 3 Level.

- Membangun mekanisme pengaduan secara berkelanjutan di sekolah.

• Hal-hal yang telah dilakukan untuk merepilkasi keberhasilan

- Adanya anggaran perluasan/replikasi program.

- 2014-2015 sudah direplikasi pada 20 sekolah mitra baru. Dinas Pendidikan berkomitmen untuk mereplikasi pada seluruh sekolah.

- Berbagi pengalaman antara sekolah mitra dan non mitra.

- Pemda/Dinas Pendidikan berkomitmen untuk mereplikasi pada seluruh sekolah secara bertahap sesuai dengan anggaran daerah.

Pembelajaran• Model pendekatan MBS BPP relatif baru bagi dunia pendidikan yaitu mengenai

tatakelola pelayanan, pada awalnya mengalami kesulitan, khususnya mengubah paradigma bahwa sekolah merupakan salah satu dari unit layanan yang perlu menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik.

• Komitmen Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran dan kebijakan menjadi unsur utama yang harus dipastikan terlebih dahulu sebelum program diimplementasikan.

• Capaian-capaian program dapat terlaksana dengan baik melalui sebuah mekanisme pendampingan yang berkelanjutan dan dilakukan secara bersama-sama dengan pelibatan multistakeholders forum (MSF).

• Kolaborasi antara PKPM, Pemda, DPRK dan MSF/masyarakat dibangunberdasarkan mekanisme komunikasi yang telah disepakati. Tetapi hal tersebutbukan jaminan utama, perlu dilakukan lebih banyak pertemuan atau diskusi in-formal agar terbangunnya kepercayaan antar pihak terkait.

• Beragamnya komitmen dan kapasitas stakeholders sekolah.

TERIMA KASIH