bank umum dan bpr

Download Bank Umum Dan Bpr

Post on 13-Jul-2015

90 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BANK UMUM & BANK PERKREDITAN RAKYAT

Bank & Lembaga Keuangan 1Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

Bank Umum dan Bank Perkreditan RakyatSISTEM PERBANKAN

BANK INDONESIA (Bank Central)

Bank UmumBank Pemerintah Pusat Bank Pemerintah Daerah Bank Swasta Nasional Bank Asing Bank Campuran

Bank Perkreditan Rakyat

Bank Bagi Hasil

BPR Pra Pakto 88 BPR PascaPakto 88

Bank Umum BPR

Bank & Lembaga Keuangan 1Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

BANK UMUMDifinisi Bank Umum Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; (commercial bank / full service bank) (kamus perbankan-BI)/(UU No. 10 Th. 1998)

Bank & Lembaga Keuangan 1Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

Usaha Bank Umum1. 2. 3. 4. 5. 6. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro. deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Memberikan kredit. Menerbitkan surat pengakuan utang. Membeli, menjual /menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan & atas perintah nasabahnya : Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Menempatkan dana pada, meminjam dana clan, atau meminjamkan dana kepada bank. lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. Menerima pembayaran dan tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga. Menyediakan tempat untuk memyimpan barang dan surat berharga. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak berten-tangan dengan UU ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Bank & Lembaga Keuangan 1Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

Kegiatan/usaha yang tidak boleh dilakukan oleh Bank Umum adalah: 1. Melakukan penyertaan modal kecuali pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, serta kecuali penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasar prinsip syariah 2. Melakukan usaha perasuransian 3. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana diutarakan dalam tugas perbankan Bank & Lembaga Keuangan 1Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

Bank Perkreditan RakyatDifinisi Bank Perkreditan Rakyat bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (rural bank) (kamus perbankan-BI)/(UU No. 10 Th. 1998)Bank & Lembaga Keuangan 1Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

Bank Perkreditan RakyatKegiatan/usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat: 1. Menghimpun dana dari masyarakat 2. Memberikan kredit 3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan yang ditetapkan oleh BI 4. Menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito berjangka, dan/atau tabungan pada bank lain Bank & Lembaga Keuangan 1Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

Kegiatan/usaha yang tidak boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat adalah: 1.Menerima simpanan berupa giro dan ikut dalam lalu lintas pembayaran 2.Melakukan kegiatan usaha valuta asing 3.Melakukan penyertaan modal 4.Melakukan usaha perasuransian 5.Melakukan usaha lain diluar kegiata usaha sebagaimana diutarakan dalam tugas Bank Perkreditan Rakyat

Bank & Lembaga Keuangan 1Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

Perijinan BPR1 Usaha BPR harus mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat diatur dengan undang-undang tersendiri. 2. Ijin usaha BPR diberikan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. 3. Untuk mendapatkan ijin usaha, BPR wajib memenuhi persyaratan tentang susunan organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, kelayakan rencana kerja, hal-hal lain yang ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia, dan memenuhi persyaratan tentang tempat kedudukan kantor pusat BPR di kecamatan. BPR dapat pula didirikan di ibukota kabupaten atau kotamadya sepanjang di ibukota kabupaten dan Kotamadya belum terdapat BPR. 4. Pembukaan kantor cabang BPR di ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota kabupaten, dan kotamadya hanya dapat dilakukan dengan ijin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Persyaratan dan tatacara pembukaan kantor tersebut ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. 5. Pembukaan kantor cabang BPR di luar ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota kabupaten, dan kotamadya serta pembukaan kantor di bawah kantor cabang BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor tersebut ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. 6. BPR tidak dapat membuka kantor cabangnya di luar negeri karena BPR dilarang rnelakukan kegiatan usaha dalam valuta asing (transaksi valas).

Bank & Lembaga Keuangan 1Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

Bentuk Hukum BPRBentuk hukum BPR dapat berupa Perusahaan Daerah (Badan Usaha Milik Daerah), Koperasi, Perseroan Terbatas (berupa saham atas nama), dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bank & Lembaga Keuangan 1Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

Kepemilikan BPR1. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, dan pemerintah daerah. 2. BPR yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku. 3. BPR yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. 4. Perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. 5. Merger dan konsolidasi antara BPR, serta akuisisi BPR wajib mendapat ijin dari Menteri Keuangan yang sebelumnya setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bank & Lembaga Keuangan 1Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

Pembinaan dan Pengawasan BPRPengawasan Bank Indonesia terhadap BPR meliputi :1.pemberian bantuan dan layanan perbankan kepada lapisan masyarakat yang rendah yang tidak terjangkau bantuan dan layanan bank umum, yaitu dengan memberikan pinjaman kepada pedagang/pengusaha kecil di desa dan di pasar agar tidak terjerat rentenir dan menghimpun dana mayarakat. 2.membantu pemerintah dalam ikut mendidik masyarakat guna memahami pola nasional dengan adanya akselerasi pembangunan. 3.penciptaan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Bank & Lembaga Keuangan 1Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

Perkembangan Bank Umum & BPRPer April 2007 :

1. BANK UMUM (Konvensional dan Syariah) Jumlah Bank Umum di Indonesia saat ini ada 130 buah (jumlah kantor 9265) 2. BANK Perkreditan Rakyat (BPR) Jumlah BPR di Indonesia saat ini ada 1.833 buah (jumlah kantor 3.190)

Bank & Lembaga Keuangan 1Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

Perbedaan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat

Bank & Lembaga Keuangan 1Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

Recommended

View more >