PENDIDIKAN PANCASILA( DRS.H.HARPANI MATNUH,M.H)

( NORLAILI HIDAYATI, S.Pd)

• Lambang Garuda Pancasila, disahkan dalam sidang Dewan Mentri RI tanggal 10 Juli 1951 dalam bentuk Peraturan Mentri No.66 Tahun 1951, Panitia Lambang Negara RI:

• Ketua : Mr.M.Yamin

• Anggota : Ki Hajar Dewantara

• M.A.Pallaupessy

• Muhammad Natsir

• RMNg.Poerbotjaroko

Dr. K.R.T Radjiman WedyodiningratLAHIR: 21 APRIL 1879 DI KRATON SOLO

PENDIDIKAN: 1904 DIPLOMA KESEHATAN AMSTERDAM

1911 SARJANA KEDOKTERAN DI BERLIN

1919 – 1920 AMSTERDAM

LAHIR : 23 AGUSTUS 1903 DI SUMATRA BARAT

PENDIDIKAN: 1918 DIPLOMA GURU DI LANDBOUW

1927 KEDOKTERN HEWAN DI BOGOR

1932 SARJAN HUKUM JAKARTA

Prof Mr Muhammad Yamin

Prof Mr Dr Soepomo

LAHIR: 22 JANUARI 1903 DI SOLO

PENDIDIKAN: SARJANA HUKU UNIV.LEIDEN

BELANDA

Ir Soekarno

LAHIR: 6 JUNI 1901 DI SURABAYA

PENDIDKAN: SARJANA TEHNIK ARSITEKTUR BELANDA

Drs. Muhammad Hatta

Lahir:12 Agst. 1902 / SUMATRA

SARJANA EKONOMI / NEDERLANDSCH

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN PANCASILA

1. Tujuan Pendidikan Nasional

2. UU No.12 Tahun 2012 tentang Sisdiknas

Ps.35 (3) Kurikulum PT.wajib memuat

mata kuliah Pancasila

TUJUANPENDIDIKAN TINGGI

berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada TuhanYME dan berakhlak mulia, sehat, berilmu,cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;

Latar belakang

Pengalamaan sejarah perjalanan Pancasila:1.Adanya usaha untuk menghilangkan atau

menggantikan Ideologi Pancasila dengan

ideologi lain.

2.Adanya multi tafsir terhadap Pancasila

Dasar Negara .

3.Penyimpangan pengamalan nilai-nilai

Pancasila.

Oleh karena itu diperlukan:

1. kajian konteks tual dan situasional

2. pendekatan ilmiah secara yuridis

konstitusional dan filosofis

Agar mahasiswa sebagai generasi muda

dapat memahani dan mengamalkan

Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi

Bangsa, Falsafat dan Kepribadian hidup.

Tujuan

Terbentuknya mahasiswa sebagai wargaNegara yang;“bertanggung jawab,

profesional,,berwawasan IPTEK, IMTAQ., berdaya saing Tinggi berdasarkan pada Pancasila, UUD NKR Tahun 1945 , NKRI, dan Bhennika Tunggal

Eka”

MATERI PANCASILA

1. Pancasila Dalam Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia

2. Proses Perumusan & Pengesahan Pancasila Dasar NKRI

3. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

4. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup dan Ideologi

5. Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan RI

6. Pancasila Sebagai Etika Politik

7. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan

8. Aktualisasi Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan Bangsa Indonesia Di Lingkungan Kampus

 

PANCASILA PENDEKATAN HISTORIS

Pancasila merupakan krestalisasi dari nilai-

nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang

telah tumbuh dan berkembang sejak zaman

Pra-Sejarah dalam Tri Praperkara yaitu:- Dalam Kehidupan sosial budaya- Dalam kehidupan kenegaraan

- Dalam kehidupan keagamaan

Dalam masa Majapahit Pancasila merupakan lima pelaksanaan Kesusilaan dengan nama Pancasila Krama

sebagaimana dikutip Darji. D. Dkk (1988)

• Tidak boleh melakukan kekerasan

• Tidak boleh mencuri

• Tidak boleh dengki

• Tidak boleh berbohong

• Tidak mabuk minuman keras

Rancangan Dasar Negara oleh M.Yamin

• Perikebangsaan

• Perikemanausiaan

• Periketuhanan

• Perikerakyatan

• Kesejahteraan rakyat

Rancangan Dasar Negara oleh Soepomo

1.Paham Kebangsaan

2.Ketuhanan

3.Kerakyatan

4.Kekeluargaan

5.Internasionalisme

• Dalam sidang BPUPKI tanggal 14 Juni 1945 Piagam Jakarta disepakati untuk menjadi Dasar Negara dan pembukaan dari Rancangan Undang-Undang Dasar yang dipersiapkan untuk Negara Indonesia merdeka.

• Panitia Sembilan, yang diketuai oleh Ir. Soekarno, dan pelaksanaan sidang pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil dengan rumusan Piagam Jakarta.

Pancasila sebagai nilai luhur sekaligus

dijadikan sebagai Nilai Dasar bagi bangsa

Indonesia yang terdiri dari lima sila, masing-

masing sila saling jiwa menjiwai antara satu

dengan lainnya.

TIGA NEGARA BESAR NEGARA DI BUMI NUSANTARA

PIDATO M.YAMIN DALAM SIDANG BPUPKI

TAHUN 600 – 1400 ( NEGARA SRIWIJAYA)

NEGARA PERTAMA DENGAN DASAR KEDATUAN

SELARAS DENGAN KEPERCAYAN PURBAKALA

(KESAKTIAN MAGIE DAN AGAMA BUDDHA MAHAYANA

TAHUN 1293 – 1525 ( NEGARA MAJAPAHIT )

NEGARA KEDUA DENGAN DASAR KEPRABUAN

BERSABDAR PADA PADUAN AMAGA SYIWA DAN BUDDHA

( AGAMA TANTRAYANA)

TAHUN 1945 – SEKARANG

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Apakah Nilai itu?

Nilai ( value )

value is an idea-a concept-about what someone thinks is importent in life (Nilai adalah idea atau konsep tentang apa yang dipikirkan seseorang atau dianggap penting oleh seseorang). (Fraenkel, 1977:6)

Notonegoro, dalam Darji. Dkk (1978) mencakup:

1. Nilai materiil, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia yang diukur dengan kebendaan atau sesuatu yang dapat diukur dengan uang.

2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu potensi yang dimiliki yang dapat dikembangkan sehingga dapat mendatangkan kegunaan bagi kehidupan selanjutnya.

• Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia yang terbagi atas:

– Nilai Logika– Nilai Etika– Nilai Estitika– Nilai Religius

Berdasarkan penggolongan di atas maka Pancasila merupakan krestalisasi dari nilai-nilai rohani, dengan menempatkan nilai Ketuhanan sebagai nilai tertinggi yang tersusun secara sistematis-hirarkis

• Sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat dan kelima

• Sila kedua dijiwai oleh sila kesatu, serta menjiwai sila ketiga, keempat dan kelima

• Sila ke tiga dijiwai oleh sila kesatu, dan kedua, serta menjiwai sila keempat dan kelima

• Sila keempat dijiwai oleh sila kesatu, kedua, dan ketiga, serta menjiwai sila kelima

• Sila kelima dijiwai sila pertama, kedua, ketiga dan keempat.

Pembukaan UUD 1945

Sistematika UUD 1945 terdiri dari pembukaan (4 alinea) dan Badan tubuh UUD 1945 berisi 16 bab, 37 pasal, ditambah 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan, dan Penjelasan

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1945

PEMBUKAAN(Preambule)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

• Alenia pertama merupakan pernyataan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan bernegara merupakan hak setiap bangsa dan merupakan pernyataan bangsa Indonesia yang anti penjajah

• Alinea kedua merupakan pernyataan perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka, dengan demikian tidaklah benar bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hadiah dari Jepang

Alinea ketiga merupakan pernyataan kemerdekaan sebagai hasil perjuangan yang mendapatkan rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Disini tercermin pengakuan bangsa Indonesia akan kodrat manusia, bahwa manusia berusaha Tuhan yang menentukan. Dan perjuangan bangsa Indonesia merdeka bukanlah perjuangan semata, tetapi perjuangan yang mendapat ridha dari Tuhan Ynag Maha Esa.

Alenia keempat merupakan pernyataan bangsa tentang kondisi Pemerintah Negara Indonesia yang merdeka, yang:

• Menetapkan tujuan Negara

• Akan adanya UUD Negara RI

• Adanya Dasar Negara yang kemudian dikenal dengan Pancasila

Apa itu amandemen?

Pernyataan Soeharto mundur sebagai Presiden pada tanggal 21 Mei 1998 merupakan tonggak lahirnya gerakan reformasi untuk menata kembali system ketata negaraan, sebagaimana isi tuntutan reformasi yaitu:

- Amandemen UUD 1945

- Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI

- Penegakkan hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN

- Otonomi Daerah- Kebebasan Pers- Mewujudkan kehidupan demokrasi

Beberapa perubahan mendasar hasil amandemen UUD 1945 adalah dalam rangka terciptanya sistem pemerintahan yang checks and balances antar lembaga negara antara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif serta terciptanya.

- Kedudukan dan Wewenang MPR- Tugas dan wewenang Presiden- Dihapusnya DPA- Keberadaan pemerintah daerah- Penambahan lembaga negara DPD, MK

dan KY- Penambahan HAM

Lembaga Negara dalam UUD 1945

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

• Mengubah dan menetapkan UUD• MPR melantik Presiden dan Wakil

Presiden• MPR dapat memberhentikan Presiden

dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD

Presiden

• Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU

• Dengan persetujuan DPR menyatakan perang, perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain

• Presiden menyatakan Negara dalam keadaan bahaya

• Presiden mengangkan duta dan konsul• Presiden memberi grasi, rehabilitasi dengan

memperhatikan MA• Presiden member amnesti, dan abolisi dengan

memperhatikan pertimbangan DPR• Presiden memberikan gelar, tanda jasa dan

lain-lain tanda kehormatan

Syarat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menurut UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut :

• Percaya satu-satunya kepada Tuhan YME• Warga negara Indonesia sejak kelahirannya yang tidak

pernah menjadi warga negara di negara lain • Belum mengkhianati bangsa, dan tidak terlibat dalam

korupsi atau pidana lainnya • Secara fisik dan mental mampu melaksanakan tugas • Penduduk tetap di wilayah Negara Republik Indonesia • Telah melaporkan kekayaannya ke Komisi

Pemberantasan Korupsi • Tidak memiliki utang baik secara pribadi maupun

kelompok dapat membuat negara memiliki kerugian • Tidak dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan • Tidak pernah terlibat dalam perbuatan tercela

• Terdaftar sebagai pemilih • Terdaftar sebagai Wajib Pajak dan sudah membayar

pajak untuk setidaknya selama lima tahun terakhir • Tidak pernah bertugas di kantor sebagai Presiden/Wakil

Presiden selama lebih dari dua periode sebelumnya • Setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan visi dari

Deklarasi Kemerdekaan Indonesia • Minimal 35 tahun • Minimal pendidikan SMA • Tidak pernah menjadi anggota Partai Komunis

Indonesia atau organisasi massa partai itu • Memiliki visi, misi, dan program untuk melaksanakan

bertugas sebagai Presiden/Wakil Presiden

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu.

Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Di tengah masyarakat, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

• Kekuasaan membentuk UU

• Fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan

• Setiap anggota mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat

• Pendidikan

dapat mengajukan

ikutmembahas

memberi pertimbanga

n

dapat melakukan

pengawasan

● ●●● ●

●●

● ●

● ●

●

●●

●●

●●

● ●● ●

●

●

DEWAN PERWAKILAN DAERAHKewenangan DPD

KEWENANGAN DPD

I. RUU yang berkaitan dengan:

• Otonomi daerah• Hubungan pusat dan

daerah • Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah• Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya

• Perimbangan keuangan pusat dan daerah

• RAPBN• Pajak

II. Pemilihan anggota BPK

• Agama

20

MAHKAMAH AGUNG

• Wewenang

• berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang [Pasal 24A (1)***];

• mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***];

• memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 (1)*].

MAHKAMAH KONSTITUSI

• HAKIM ADALAH ORANG YANG DIBERI KEWENANGAN YUDISIAL ATAU KEWENANGAN UNTUK MENGADILI

• KONSTITUSI ARTINYA HUKUM DASAR• YAITU MK DIBERI KEWENANGAN UNTUK

MENGUJI UU BERDASARKAN• YUDISIAL REVEYU ATAU PENIJAUAN KEMBALI• PUTUSAN MK MERUPAKAN PUTUSAN YANG PERTAMA

DAN TERAKHIR.

• Hakim konstitusi

• harus memiliki integritas dan kepribadian yang

• tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara

• [Pasal 24C (5)***]

KEWENANGAN MK

1.MENGUJI UU2.MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA.3.MEMUTUS PEMBUBARAN PARPOL4.MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL- PEMILU. 5.PENGADILI PRESIDEN ATAS

PERMINTAAN DPR

KOMISI YUDISIAL

• Wewenang

• mengusulkan pengangkatan hakim agung [Pasal 24B (1)***];

• mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim [Pasal 24B (1)***].

1. Partisipasi

2. Rule of Law

3. Transparansi

4. Accountability

5. Responsiveness

6. Responsible

7. Orientasi pd konsensus

8. Kesetaraan ( equity ), berkeadilan

9. Efektivitas dan Efisiensi

1. Asas Kepastian Hukum

2. Asas Tertib penyelenggaraan negara

3. Asas Kepentingan Umum

4. Asas Keterbukaan

5. Asas proporsionalitas

6. Asas Profesionalitas

7. Asas Akuntabilitas

SEKIAN

TERIMA KASIH