bagian kesejahteraan masyarakat sekretariat daerah ...perumusan kebijakan dan koordinasi bidang...

13
Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

Upload: others

Post on 10-Mar-2020

12 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah ...Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Bidang sarana pendidikan, keagamaan, lembaga keagamaan dan kehidupan beragama Perumusan Kebijakan

Bagian Kesejahteraan Masyarakat

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

Page 2: Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah ...Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Bidang sarana pendidikan, keagamaan, lembaga keagamaan dan kehidupan beragama Perumusan Kebijakan

Bagian Kesmasy mempunyai 1 urusan yaitu Urusan

Pendukung Sekretariat Daerah

Dengan tujuan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan

yang berkualitas dengan didukung birokrasi yang efektif dan

efisien serta mampu memberikan pelayanan publik yang

lebih baik

Sasaran yang ingin dicapai yaitu terwujudnya kebijakan

strategis bidang Pemerintahan Umum

Proses bisnis tidak menyebutkan program dan kegiatan

hanya apa saja yg dilakukan untuk mencapai tujuan dan

sasaran Renstra

Page 3: Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah ...Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Bidang sarana pendidikan, keagamaan, lembaga keagamaan dan kehidupan beragama Perumusan Kebijakan

Sasaran RPJMD

Level 0

Level 1 Renstra (Eselon III)

Level 2 Eselon IV

Level 3 Staf

Page 4: Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah ...Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Bidang sarana pendidikan, keagamaan, lembaga keagamaan dan kehidupan beragama Perumusan Kebijakan

Penyusunan Proses Bisnis Ada 3 Macam Proses Bisnis

1. Proses Bisnis Manajemen

Pengelolaan Kinerja

Kabag Bertanggung jawab Kepada Asisten Tata Praja

Kasubag Bertangung jawab Kepada Kabag

Staf/Bendahara Pembantu pengeluaran Bertangung Jawab secara Adminstratif Kepada

Kasubag dan Kabag

Kepatuhan Internal

Kabag Selaku KPA

Kasubag Selaku PPTK

Staf Selaku Bendara Pembantu Pengeluaran

Pengelolaan Resiko

Kabag Bertangung Jawab Terhadap Penggunaan anggaran

PPTK bertangung jawab terhadap Pelaksana Kegiatan

Bendara Pengeluaran Bertangung Jawab secara Administratif terhadap Penerimaan dan

Pengeluaraan Anggaran

Page 5: Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah ...Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Bidang sarana pendidikan, keagamaan, lembaga keagamaan dan kehidupan beragama Perumusan Kebijakan

Penyusunan Proses Bisnis

2. Proses Bisnis Inti

Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Bidang sarana pendidikan,

keagamaan, lembaga keagamaan dan kehidupan beragama

Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Bidang kepemudaan dan

olahraga, pemberdayaan perempuan, dan kebudayaan

Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Bidang sosial, kesehatan,

ketenagakerjaan dan transmigrasi

3. Proses Bisnis Pendukung

Sarana dan Prasarana Aparatur

Sumber Daya Manusia

Page 6: Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah ...Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Bidang sarana pendidikan, keagamaan, lembaga keagamaan dan kehidupan beragama Perumusan Kebijakan

PROSES BISNIS

BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KAB. LAMONGAN

Page 7: Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah ...Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Bidang sarana pendidikan, keagamaan, lembaga keagamaan dan kehidupan beragama Perumusan Kebijakan

SISTEM AKIP

7

PERJANJIAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA SKPD ) RPJMD

RENCANA KINERJA PEMERINTAH ( RKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ( RKA )

KINERJA AKTUAL

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH

PENGUKURAN KINERJA

EV

ALU

ASI

DOKUMEN PELAKSANAAN

ANGGARAN ( DPA ) Perjanjian Kinerja Eselon II

I K U

Perjanjian Kinerja Eselon III

RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) / RENJA SKPD

KUA PPAS

Perjanjian Kinerja Eselon IV

Page 8: Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah ...Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Bidang sarana pendidikan, keagamaan, lembaga keagamaan dan kehidupan beragama Perumusan Kebijakan

Proses Bisnis Inti

Proses bisnis inti suatu OPD adalah operasional pekerjaan atau kegiatan untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Dalam hal ini Bagian Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian fasilitasi bidang kesejahteraan masyarakat yang meliputi tiga proses inti yaitu :

• Perumusan Kebijakan, Fasilitasi dan Koordinasi bidang sarana pendidikan, keagamaan, lembaga keagamaan dan kehidupan beragama.

• Perumusan Kebijakan Fasilitasi dan Koordinasi bidang kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kebudayaan.

• Perumusan Kebijakan Fasilitasi dan Koordinasi bidang sosial, kesehatan, ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Page 9: Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah ...Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Bidang sarana pendidikan, keagamaan, lembaga keagamaan dan kehidupan beragama Perumusan Kebijakan

PROSES BISNIS INTI BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Page 10: Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah ...Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Bidang sarana pendidikan, keagamaan, lembaga keagamaan dan kehidupan beragama Perumusan Kebijakan

Proses Bisnis Pendukung

Meliputi seluruh proses pendukung dalam pelaksanaan

operasional di OPD, meliputi:

Sarana dan Prasarana Aparatur

Sumber Daya Manusia

Page 11: Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah ...Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Bidang sarana pendidikan, keagamaan, lembaga keagamaan dan kehidupan beragama Perumusan Kebijakan

PROSES BISNIS PENDUKUNG BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Page 12: Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah ...Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Bidang sarana pendidikan, keagamaan, lembaga keagamaan dan kehidupan beragama Perumusan Kebijakan

KEBIJAKAN DI

BIDANG

KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT

YANG

DIFASILITASI

PENYALURAN

HIBAH

FA

SIL

ITA

SI

KE

G.

BIN

SO

SK

ES

Page 13: Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah ...Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Bidang sarana pendidikan, keagamaan, lembaga keagamaan dan kehidupan beragama Perumusan Kebijakan