BAB VIII

PEMBANGUNAN SOSIAL DAN BUDAYA

A. UMUM

Berdasarkan Propenas 2000–2004, dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang keempat, yaitu: membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan ketahanan budaya, dilaksanakan pembangunan bidang agama, bidang pendidikan, serta bidang sosial dan budaya.

Tujuan pembangunan di bidang sosial dan budaya adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar. Sasaran umum yang akan dicapai adalah meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya laju pertumbuhan penduduk, menurunnya angka kelahiran total, menurunnya angka kematian kasar, meningkatnya ketahanan sosial dan budaya, meningkatnya kedudukan dan peranan perempuan, meningkatnya partisipasi aktif pemuda, serta meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, telah dilaksanakan berbagai kebijakan dan program pembangunan sosial dan budaya, yang meliputi bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial, termasuk kependudukan dan keluarga berencana; kebudayaan; kedudukan dan peranan perempuan; serta pemuda dan olah raga. Hasil-hasil pelaksanaan program pembangunan sosial dan budaya yang telah dicapai sampai dengan tahun 2002 antara lain dapat diuraikan sebagai berikut.

Di bidang kesehatan, hasil yang dicapai program pembangunan berdasarkan monitoring dan evaluasi indikator kinerja antara lain: (1) cakupan universal child immunization (UCI) mencapai 90 persen; (2) angka kesembuhan penyakit tuberkulosis (TB) paru mencapai lebih dari 70 persen; (3) cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sekitar 70 persen; (4) cakupan pelayanan antenatal, postnatal dan neonatal sekitar 80 persen; (5) persentase keluarga yang mengkonsumsi garam beryodium dengan cukup sebesar 68,5 persen; (6) keluarga yang menggunakan air bersih di perkotaan dan perdesaan mencapai 78,72 persen; dan (7) keluarga yang menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan di perkotaan dan perdesaan mencapai 63,48 persen.

Di bidang kependudukan dan keluarga berencana, hasil yang dicapai program pengembangan dan keserasian kebijakan kependudukan, pemberdayaan keluarga, kesehatan reproduksi remaja, keluarga berencana, serta penguatan kelembagaan dan jaringan KB adalah sebagai berikut: (1) tersusunnya proyeksi penduduk Indonesia dan prakiraan indikator di bidang kependudukan tahun 2000 – 2010; (2) tersusunnya indikator baku penduduk berkualitas yang dapat memberikan kemudahan di dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian program

VIII – 1

pembangunan penduduk di Indonesia; (3) tersusunnya pedoman persebaran dan mobilitas penduduk, kebijakan pengarahan fertilitas dan kesehatan reproduksi serta penurunan morbiditas dan mortalitas penduduk; (4) terlaksananya berbagai kajian yang berhubungan dengan pengembangan standarisasi dokumen kependudukan tentang sistem prosedur dan standar pelayanan; (5) pengembangan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang unik bagi setiap individu; (6) terlaksananya beberapa kajian untuk mendukung pengembangan NIK; (7) terselesaikannya Rancangan Undang-Undang (RUU) administrasi kependudukan; (8) terbentuknya forum konsultasi antar pakar kependudukan yang dapat membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan dan strategi pembangunan yang berwawasan kependudukan; (9) bantuan kredit usaha keluarga sejahtera (Kukesra) bagi sekitar 558 ribu kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), atau sekitar 10,2 juta Keluarga Pra-Sejahtera (Pra-KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I); (10) peningkatan pengetahuan wirausaha melalui kegiatan “pendampingan” dan “magang” bagi sekitar 15.000 kader; (11) sekitar 2,5 juta keluarga terdaftar dan aktif menjadi anggota kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB); (12) terbentuknya 336 pusat informasi dan konsultasi kesehatan reproduksi remaja; (13) terbinanya 7.897 Kelompok Keluarga Peduli Remaja (KKPR) dalam bidang reproduksi remaja; (14) terbinanya kegiatan-kegiatan remaja melalui 4.500 kelompok remaja; (15) terlayaninya sekitar 4,58 juta peserta KB baru; (16) terpenuhinya keinginan sekitar 24,6 juta atau 68,2 persen pasangan usia subur (PUS) untuk ber-KB; (17) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan program KB yang ditunjukkan dengan adanya 83 ribu Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD), 370 ribu Sub-PPKBD, dan lebih dari 1 juta kelompok KB; (18) persentase PUS yang ingin menjadi peserta KB namun tidak terlayani (unmet-need) sekitar 8 sampai 9 persen dari PUS yang ada; (19) penetapan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; (20) penetapan Keppres No.59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak; (21) penetapan Keppres No.87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; (22) penetapan Keppres No.88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak; (23) tersusunnya profil kesejahteraan dan perlindungan anak; dan (24) tersusunnya pedoman dan modul pelatihan hak-hak anak.

Di bidang kesejahteraan sosial, hasil yang dicapai antara lain adalah sebagai berikut: (1) pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi 60 ribu anak terlantar dan 11 ribu penyandang cacat; (2) santunan sosial bagi 11 ribu lanjut usia (lansia) terlantar; (3) rehabilitasi sosial bagi 1.500 penyandang tuna sosial; (4) pemberdayaan 44 ribu kepala keluarga (KK) miskin dan 3 ribu KK dari komunitas adat terpencil melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pemberian bantuan dan jaminan sosial; (5) bantuan tanggap darurat dalam bentuk permakanan (beras dan lauk pauk) dan bahan bangunan rumah (BBR) bagi 3 ribu KK korban bencana dan 1,3 juta jiwa pengungsi; (6) bantuan tambahan biaya permakanan bagi 2.600 panti sosial, anak terlantar, lansia, serta penyandang cacat di 30 propinsi; (7) dilaksanakannya berbagai kajian mengenai alternatif intervensi kesejahteraan sosial, penyusunan perencanaan pembangunan berbasiskan daerah (kabupaten/kota); (8) pelatihan dan pendidikan bagi sekitar 1.000 pegawai dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM); dan (9) terlaksananya pengkajian dan perumusan kebijakan publik, pengembangan sistem kesiap-siagaan menghadapi bencana alam dan bencana sosial, serta pengembangan sistem informasi kesejahteraan sosial.

VIII – 2

Di bidang kebudayaan, hasil yang dicapai program pelestarian dan pengembangan kebudayaan antara lain: (1) penyelenggaraan Kongres Kebudayaan ke-5 di Bukittinggi, Sumatera Barat; (2) pencanangan Gerakan Sadar Budaya dan Kampanye Hidup dalam Kemajemukan; (3) penyelenggaraan Temu dan Dialog Budaya; (4) penyelenggaraan Kemah Budaya dan Pekan Budaya; (5) pengembangan media kebudayaan; (6) pemberian penghargaan kepada media yang berbudaya; (7) pencanangan Tahun Pusaka; (8) penulisan Sejarah Indonesia; (9) penyelenggaraan Festival Nasional Kesenian; (10) pertukaran dan muhibah budaya ke Jepang; (11) pembinaan perfilman nasional; dan (12) pemugaran dan pemeliharaan Benda Cagar Budaya dan pembangunan lanjutan gedung Museum Nasional.

Di bidang pemberdayaan perempuan, hasil yang dicapai antara lain

sebagai berikut: (1) pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) pada 32 program

pembangunan nasional yang responsif gender meliputi pembangunan hukum, ekonomi (ketenagakerjaan, pertanian, dan koperasi dan usaha kecil menengah), politik, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, kesejahteraan sosial, dan lingkungan hidup serta pengembangan kegiatan khusus untuk peningkatan kualitas hidup perempuan;

(2) dalam pembangunan hukum, antara lain (i) penyempurnaan 4 peraturan perundang-undangan yang bias gender dan atau diskriminatif terhadap perempuan, yaitu UU tentang keimigrasian, kewarganegaraan, usaha kecil dan menengah, dan kesehatan; (ii) kajian dalam rangka penyusunan RUU Perlindungan Korban dan Saksi, ratifikasi konvensi internasional tentang Larangan Perdagangan Perempuan dan Anak, dan kajian hukum adat yang bias gender; (iii) kajian tafsir ajaran-ajaran agama yang bias gender;

(3) dalam pembangunan ekonomi, antara lain: (i) peningkatan partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan menjadi 45% pada tahun 2002; (ii) penyempurnaan beberapa kebijakan dan peraturan perlindungan tenaga kerja yang belum menguntungkan tenaga kerja perempuan; (iii) pembentukan 4 Pusat Pelayanan Informasi (PPI) bagi tenaga kerja perempuan yang baru datang dari luar negeri di bandar udara; (iv) pengembangan kebijakan dan mekanisme penanganan masalah perdagangan (trafficking) perempuan dan anak; (v) advokasi dan sosialisasi tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) bagi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dan Serikat Pekerja (SP); (vi) penyempurnaan sistem kredit usaha yang masih cenderung diskriminatif terhadap perempuan; (vii) pembentukan Satuan Tugas Usaha Kecil Menengah (Satgas UKM) Perempuan dan Sub-Group Women Enterpreneur pada Sidang APEC 2002;

(4) dalam pembangunan politik antara lain: (i) pembentukan Kaukus Perempuan Parlemen di lembaga legislatif pusat (DPR RI) dan Kaukus Perempuan Politik Indonesia di tingkat nasional dan beberapa kota besar; (ii) pendidikan politik dan perluasan jaringan organisasi perempuan dan LSM di bidang politik;

(5) dalam pembangunan pendidikan antara lain: (i) pemberian beasiswa dengan mengutamakan bagi murid perempuan dari keluarga miskin; (ii) penyempurnaan materi bahan ajar yang bias gender;

(6) dalam pembangunan kesehatan, antara lain: (i) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan (AKI) dan prevalensi anemia gizi besi pada ibu hamil; (ii) penempatan hak-hak dan kesehatan reproduksi sebagai salah satu strategi

VIII – 3

pelaksanaan program KB; (iii) sosialisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan Gerakan PP ASI di daerah-daerah yang mempunyai AKI tinggi;

(7) dalam penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender antara lain: (i) penetapan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; (ii) pengembangan Gender Analysis Pathway (GAP) sebagai alat analisis gender bagi perencanaan pembangunan, dan penyempurnaan statistik dan indikator gender propinsi dan kabupaten/kota; (iii) advokasi dan sosialisasi KKG bagi anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota, aparat penegak hukum, perencana dan pengambil keputusan di tingkat nasional; (iv) pembentukan forum kesetaraan dan keadilan gender di tingkat nasional, lembaga pemberdayaan perempuan di 30 propinsi dan 50 kabupaten/kota, dan focal point gender di 14 Departemen/LPND, Markas Besar (Mabes) Polri, dan di 30 propinsi, termasuk 104 Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/PSG); (v) penyusunan dan sosialisasi Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (RAN-PKTP), dan pembentukan Jejaring RAN-PKTP, 200 Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di seluruh Polda, 3 one stop crisis center di rumah sakit, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) di 6 propinsi dan Forum Komunikasi Media Massa Peduli Pemberdayaan Perempuan; (vi) advokasi dan sosialisasi pencegahan trafficking perempuan dan anak, NAPZA, HIV/AIDS, dan penanganan perempuan dan anak di daerah pengungsian.

Di bidang olahraga, hasil yang dicapai antara lain: (1) terumuskannya kajian peraturan perundang-undangan bidang olahraga; (2) tersusunnya pedoman yang mendukung perkembangan olahraga nasional dan daerah; (3) terselenggaranya bimbingan dan penyuluhan olahraga tentang kesegaran jasmani bagi masyarakat dan peserta didik; (4) terselenggaranya lomba sehat dan bugar antar warga belajar di sekolah dan masyarakat; (5) terbentuknya klub olahraga pelajar dan kelompok berlatih olahraga di masyarakat; (6) terselenggaranya kegiatan olahraga dan pendidikan jasmani termasuk olahraga ekstrakurikuler di sekolah; (7) dilestarikan dan terselenggaranya invitasi olahraga tradisional; (8) terlaksananya pembinaan olahraga di kalangan pelajar termasuk pelajar penyandang cacat, organisasi olahraga dan masyarakat; (9) terlaksananya bimbingan dan kompetisi olahraga pelajar; (10) meningkatnya jumlah pelajar yang mengikuti kejuaraan antar Pusat Pendidikan dan Latihan olahraga Pelajar (PPLP); (11) tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas; (12) terlaksananya pemberdayaan institusi iptek olahraga di Perguruan Tinggi dan organisasi olahraga; (13) terselenggaranya kompetisi olahraga secara teratur, berjenjang, dan berkesinambungan di sekolah dan masyarakat; dan (14) meningkatnya jumlah dunia usaha dan industri yang mendukung pembinaan dan pendanaan olahraga.

Di bidang pemuda, hasil yang dicapai antara lain: (1) tersusunnya data dan informasi kepemudaan; (2) terumuskannya peraturan perundang-undangan dan kebijakan mengenai peran organisasi kepemudaan dan kesempatan berkreasi bagi pemuda; (3) tersusunnya mekanisme koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan pemuda; (4) terumuskannya keserasian kebijakan kepemudaan di tingkat nasional dan daerah; (5) terselenggaranya pelatihan keterampilan dan manajemen bagi pemuda; (6) terbentuknya kelompok usaha kecil dan menengah di kalangan pemuda; (7) terselenggaranya pendidikan dan latihan tentang iptek dan informatika serta pengelolaan lingkungan hidup dan pelestarian

VIII – 4

sumber daya alam bagi pemuda; (8) terselenggaranya pengerahan pemuda terdidik ke perdesaan; (9) terbentuknya jaringan (networking) kerjasama pemuda antardaerah dan antarnegara; (10) terlaksananya penyuluhan dan kampanye tentang dampak negatif budaya asing; (11) terlaksananya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh pemuda; (12) terselenggaranya aktivitas keagamaan di kalangan pemuda; dan (13) meningkatnya peran aktif pemuda dalam penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba, minuman keras, penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.

Permasalahan yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan sosial dan budaya pada tahun 2004 antara lain diuraikan sebagai berikut.

Di bidang kesehatan, kondisi atau derajat kesehatan dan status gizi masyarakat sampai dengan saat ini masih memprihatinkan. Kondisi ini antara lain terlihat dari beberapa indikator seperti angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, angka kesakitan penyakit demam berdarah dengue (DBD), angka kesakitan penyakit malaria, prevalensi penyakit tuberkulosis, prevalensi human immunodeficiency virus (HIV), angka kematian pneumonia pada anak balita, angka kematian diare pada balita, cakupan imunisasi, dan prevalensi gizi kurang pada balita. Permasalahan dalam pembangunan kesehatan dan gizi yang dihadapi meliputi: (1) terbatasnya kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, termasuk ketersediaan obat dan pengawasan obat, makanan, dan bahan berbahaya lainnya; (2) belum optimalnya kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan secara lintas program, lintas sektor dan lintas wilayah/daerah, termasuk sistem pembiayaan dan informasi kesehatan; (3) belum optimalnya kemitraan dan pemberdayaan masyarakat; dan (4) terbatasnya kapasitas institusi kesehatan di daerah, kesenjangan pemerataan dan kualitas sumber daya manusia bidang kesehatan.

Di bidang kependudukan dan keluarga berencana, permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan kependudukan, pemberdayaan keluarga, kesehatan reproduksi remaja, keluarga berencana, serta kelembagaan dan jaringan program KB adalah: (1) belum adanya undang-undang yang mengatur tentang administrasi kependudukan; (2) belum tersedianya kelembagaan di tingkat pusat yang berwenang menetapkan kebijakan, pedoman, standarisasi pengelolaan database kependudukan nasional serta dokumen kependudukan; (3) belum optimalnya sistem pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan yang berkaitan dengan penerbitan NIK dan dokumen penduduk lainnya, sebagai salah satu amanat dari Ketetapan MPR No. VI/MPR/2002; (4) rendahnya kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan; (5) kurangnya pengetahuan keluarga dalam melakukan pengasuhan bagi tumbuh kembang balita; (6) rendahnya kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar dan rendahnya akses terhadap informasi dan sumberdaya ekonomi; (7) kurangnya pengetahuan dan kesadaran PUS akan hak-hak reproduksi; (8) rendahnya partisipasi laki-laki dalam ber-KB; (9) belum terlayaninya sebagian PUS yang ingin ber-KB; (10) perilaku yang kurang menguntungkan dari sebagian remaja dalam aspek kesehatan reproduksi; (11) terbatasnya kualitas dan cakupan pelayanan di bidang pemberdayaan keluarga, kesehatan reproduksi remaja dan KB; (12) terbatasnya dukungan sistem informasi Program KB Nasional; (13) kurangnya komitmen dan kesiapan sebagian daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang Program KB Nasional; (14) masih terbatasnya program pembangunan yang

VIII – 5

memperhatikan kepentingan anak; dan (15) belum adanya kebijakan menyeluruh dan terpadu penanganan masalah anak, baik di tingkat nasional maupun di daerah.

Di bidang kesejahteraan sosial, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah: (1) permasalahan kesejahteraan sosial yang bersifat konvensional seperti kemiskinan, keterlantaran baik anak maupun lanjut usia, kecacatan, ketunaan sosial, serta korban bencana alam dan yang bersifat kontemporer seperti anak jalanan, tindak kekerasan, dan konflik sosial yang berakibat pada bencana sosial. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan kecenderungan meningkat, baik dari segi jumlah maupun kompleksitasnya; (2) belum ada sistem perlindungan dan jaminan sosial yang terintegrasi untuk melindungi dan memberikan jaminan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia terutama penduduk miskin dan rentan; (3) belum tuntasnya masalah penanganan pengungsi baik dalam hal pemulangan, pemberdayaan, dan relokasi pengungsi; (4) terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial, sehingga cakupan dan jangkauan layanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin maupun penduduk rentan masih belum optimal; dan (5) terbatasnya data dan informasi tentang kesejahteraan dan masalah-masalah sosial.

Di bidang kebudayaan, permasalahan utama yang dihadapi adalah rentannya/lemahnya ketahanan budaya, yang tercermin antara lain dari: (1) lemahnya kemampuan dalam menyikapi dinamika perubahan sebagai akibat dari tuntutan jaman yang secara kental diwarnai oleh derasnya serbuan budaya global. Kebudayaan nasional yang diharapkan mampu sebagai katalisator dalam mengadopsi nilai-nilai universal yang luhur dan sekaligus sebagai filter terhadap masuknya budaya global yang bersifat negatif ternyata belum mampu berfungsi sebagaimana mestinya. Tanpa adanya sikap adaptif-kritis, maka adopsi budaya negatif – antara lain: sikap konsumtif, individualis-hedonis, akan lebih cepat prosesnya dibandingkan dengan adopsi budaya positif-produktif. Disamping itu, disadari pula masih kuatnya budaya lokal tradisional yang seharusnya sudah ditinggalkan karena menghambat kemajuan diantaranya: budaya paternalistik, budaya patriarkhi, dan budaya ketergantungan; (2) terjadinya gejala krisis identitas sebagai akibat semakin melemahnya norma-norma lama dan belum terkonsolidasinya norma baru, yang telah mengakibatkan terjadinya sikap ambivalensi dan disorientasi tata nilai. Disorientasi tata nilai, ditambah dengan tumbuh suburnya semangat kebebasan, telah menyuburkan tumbuhnya pandangan yang serba boleh (permisive) yang telah mengakibatkan menguatnya berbagai macam divergensi dalam berbagai tata kehidupan masyarakat, yang apabila hal tersebut berkembang secara berlebihan, selain akan menyulitkan upaya untuk memadukan gerak langkah pembangunan, juga cenderung memicu konflik diberbagai tataran kehidupan. Krisis multidimensi yang berkepanjangan telah memberikan kontribusi terhadap semakin melemahnya rasa kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai suatu bangsa, dan menguatnya sikap ketergantungan, bahkan lebih jauh telah menyuburkan sikap inferioritas. Menipisnya semangat nasionalisme tersebut juga sebagai akibat dari lemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman (pluralitas) yang menjadi ciri khas obyektif bangsa Indonesia. Hal tersebut tersebut tercermin dari menguatnya kohesifitas kelompok, etnik, dan agama, yang terkadang berujung pada konflik sosial dan bahkan disintegrasi bangsa. Sebagai akibatnya terjadi suatu proses degradasi terhadap semangat kejuangan dan pengorbanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, permasalahan mendesak dalam pembangunan kebudayaan

VIII – 6

adalah adanya kecenderungan semakin menurunnya tingkat pengelolaan aset-aset budaya, baik yang bersifat tangible ataupun intangible, terutama yang ada di daerah pasca otonomi daerah, bahkan terdapat beberapa asset budaya yang sudah dialihfungsikan. Hal ini jelas akan berbahaya bagi pelestarian aset budaya nasional yang tidak saja sangat penting peranannya dalam menjaga ikatan kesejarahan, tetapi juga sangat penting sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Di bidang pemberdayaan perempuan, permasalahan utama yang dihadapi adalah: (1) status dan peranan perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki. Nilai sosial dan budaya masyarakat yang patriarkhi menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan. Kedudukan dan peranan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan masih rendah, terutama dalam proses pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi produktif. Salah satu indikator yang dapat mengukur tinggi rendahnya kualitas pembangunan manusia yang dipilah menurut jenis kelamin – laki-laki dan perempuan adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau Gender-related Development Index (GDI). Berdasarkan Human Development Report (HDR) 2002, peringkat IPG Indonesia masih sangat rendah, yaitu 91 dari 146 negara. Rendahnya peringkat IPG Indonesia disebabkan rendahnya indikator pengukur IPG, yaitu umur harapan hidup pada saat lahir, melek huruf dewasa dan tingkat partisipasi sekolah, serta pengeluaran per kapita; (2) kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan yang disusun masih belum terintegrasi dengan baik diantara bidang pembangunan yang ada. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada masih banyak yang bias gender dan atau diskriminatif terhadap perempuan. Peran masyarakat dalam mendukung upaya pemberdayaan perempuan juga masih rendah; dan (3) kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah masih terbatas.

Di bidang pemuda dan olahraga, permasalahan yang menjadi perhatian utama antara lain adalah: (1) rendahnya keterampilan hidup di kalangan pemuda; (2) lemahnya semangat dan toleransi terhadap persaingan dan kemajemukan; (3) lemahnya sikap dan perilaku kebersamaan di kalangan pemuda; (4) kurangnya sarana dan prasarana bagi pemuda untuk mengembangkan bakat, minat dan inovasi dalam berkreasi dan berprestasi; (5) lemahnya pemahaman masyarakat terhadap kreativitas, aktivitas dan aspirasi pemuda dalam era kebebasan dan demokrasi; (6) meningkatnya masalah HIV dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) di kalangan pemuda; (7) belum diterapkannya perilaku hidup sehat dan kebiasaan olahraga secara teratur dalam kehidupan sehari-hari; (8) menurunnya prestasi dalam bidang olahraga antara lain karena kurang intensifnya upaya-upaya pembibitan, menurunnya pembinaan dan kurangnya penerapan dan pemanfaatan iptek secara tepat dan benar dalam olahraga; (9) minimnya sarana dan prasarana umum untuk berolahraga sehingga masyarakat enggan berolahraga; (10) terbatasnya penyebaran pelatih yang berkualitas; dan (11) kurangnya kompetisi olahraga baik dalam skala nasional maupun regional.

Dalam rangka mengatasi permasalahan pembangunan sosial dan budaya, kebijakan pembangunan sosial dan budaya yang akan ditempuh pada tahun 2004 antara lain diuraikan sebagai berikut.

Di bidang kesehatan; arah kebijakan pembangunan kesehatan dan gizi yang akan ditempuh adalah: (1) meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan

VIII – 7

yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai lanjut usia; (2) meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan dan gizi melalui pemberdayaan sumber daya manusia bidang kesehatan yang berkelanjutan dan sarana prasarana bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat, dan pengawasan obat, makanan, dan bahan berbahaya lainnya; dan (3) mengutamakan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin dan kelompok rentan, pengungsi dan korban bencana; pemenuhan pelayanan yang berdampak luas bagi masyarakat (public good); pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayah kawasan timur Indonesia (KTI) dan daerah yang baru dimekarkan.

Sasaran yang akan dicapai antara lain meliputi: (1) meningkatnya keluarga yang menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan; (2) meningkatnya keluarga yang menggunakan air bersih di perkotaan dan perdesaan; (3) menurunnya beberapa angka kesakitan dan kematian seperti demam berdarah, malaria, pneumonia balita, diare pada balita; (4) meningkatnya cakupan anak yang mendapat Universal Child Immunization (UCI); (5) menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita; (6) menurunnya prevalensi kekurangan energi kronis (KEK) pada ibu hamil; (7) meningkatnya jumlah penduduk yang menjadi peserta sistem pemeliharaan kesehatan dengan pembiayaan pra-upaya; (8) meningkatnya proporsi tenaga kesehatan dibandingkan jumlah penduduk; (9) terkendalinya penyaluran obat dan nakrotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA); (10) terhindarnya masyarakat dari penyalahgunaan dan kesalahgunaan obat dan NAPZA; (11) tersedianya peraturan yang menjadi landasan kebijakan program kesehatan; dan (12) meningkatnya proporsi Kabupaten/Kota yang mempunyai kebijakan kesehatan.

Di bidang kependudukan dan keluarga berencana, kebijakan yang akan ditempuh antara lain adalah: (1) menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan; (2) menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk melalui komitmen berbagai pihak dan peran serta masyarakat; (3) meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, (4) meningkatkan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan rentan termasuk Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I; (5) pemberdayaan keluarga melalui peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga; (6) promosi dan peningkatan kesehatan reproduksi remaja; (7) penguatan kelembagaan dan jaringan KB agar secara bertahap program KB dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah secara mandiri; (8) peningkatan kesadaran bagi penyelenggara negara dan masyarakat tentang perlindungan anak; (9) pemerataan dan perluasan jangkauan pelayanan perlindungan anak terutama anak-anak yang berada dalam keadaan darurat/sulit; (10) menyerasikan kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai program pembangunan di tingkat nasional dan daerah; (11) penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang meliputi aspek substansi, prosedur, prasarana/sarana, aparat dan budaya hukum; dan (12) penguatan kelembagaan dan jaringan informasi kesejahteraan dan perlindungan anak dalam rangka mendukung kebijakan tentang kesejahteraan dan perlindungan anak.

VIII – 8

Sasaran yang akan dicapai antara lain meliputi: (1) mempercepat terbitnya UU administrasi kependudukan dan catatan sipil; (2) mengkoordinasikan penataan kelembagaan administrasi kependudukan dengan membangun jejaring pengelolaan dan pendayagunaan kerjasama antarinstansi yang terkait melalui kesepakatan bersama, baik di tingkat pusat, maupun di daerah; (3) membangun dan menyempurnakan bank data kependudukan nasional dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang standar serta menerapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersifat unik bagi setiap individu penduduk, serta berlaku seumur hidup dan nasional; (4) meningkatkan advokasi, sosialisasi, dan promosi pengetahuan wawasan kependudukan dan pentingnya peran administrasi kependudukan kepada masyarakat; (5) meningkatnya jumlah keluarga yang sadar dan mampu dalam pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, mengakses informasi dan sumber daya ekonomi, serta meningkatkan kualitas lingkungannya bagi peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga; (6) meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku positif remaja, keluarga dan masyarakat tentang masalah kesehatan reproduksi remaja termasuk masalah bahaya penyakit menular seksual (PMS), HIV/AIDS serta menurunnya jumlah penduduk yang melangsungkan perkawinan dan hamil pada usia remaja; (7) menurunnya persentase pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB namun tidak terlayani KB (unmet-need) menjadi sekitar 6,5 persen; (8) meningkatnya partisipasi laki-laki dalam ber-KB menjadi sekitar 8 persen; (9) meningkatnya persentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri; (10) meningkatnya jumlah lembaga, cakupan dan mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan mitra kerja lainnya secara mandiri; (11) tersedianya data dan informasi yang sensitif gender, makin luas dan mantapnya jaringan pelayanan informasi program, serta meningkatnya kualitas pengelolaan teknologi informasi Program KB Nasional; (12) terwujudnya sinkronisasi dan integrasi kebijakan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam berbagai program pembangunan di tingkat nasional dan daerah; (13) tersusunnya produk hukum yang mendukung peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak; dan (14) meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak termasuk peningkatan partisipasi anak.

Di bidang kesejahteraan sosial, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada upaya-upaya peningkatan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial terutama bagi penduduk miskin, anak terlantar, lanjut usia, penyandang cacat, tuna sosial, serta korban bencana alam dan bencana sosial. Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial mencakup antara lain: (1) Meningkatnya jangkauan dan cakupan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penduduk, terutama penduduk miskin, anak terlantar, lanjut usia, penyandang cacat, tuna sosial, serta korban bencana alam dan bencana sosial; (2) Meningkatnya kemampuan dan kompetensi SDM yang terlibat dalam penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial, termasuk TKSM, organisasi sosial, dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam membantu pemenuhan kebutuhan sosial bagi penyandang masalah-masalah sosial serta korban bencana alam dan bencana sosial; (3) Mewujudkan sistem penanganan masalah pengungsi yang lebih efisien; dan (4) Meningkatnya ketersediaan data dan informasi kesejahteraan sosial dan masalah-masalah yang lebih akurat, serta terumuskannya konsep standardisasi dan legislasi pelayanan sosial, termasuk penetapan indikator strategis masalah-masalah sosial dan pengembangan konsep sistem perlindungan dan jaminan sosial yang lebih terintegrasi.

VIII – 9

Di bidang kebudayaan, kebijakan yang akan ditempuh adalah: (1) Mengembangkan dan memasyarakatkan nilai-nilai budaya bangsa untuk memperkokoh jati diri bangsa; (2) Memantapkan dan mengembangkan berbagai wujud ikatan kebangsaan; (3) Meningkatkan pengelolaan multikultur; (4) Menyusun konsep, melakukan sosialisasi, advokasi dan fasilitasi untuk terciptanya hak cipta kolektif budaya bangsa; (5) Meningkatkan upaya pelestarian dan pengembangan aset budaya; dan (6) Mengembangkan kapasitas pelayanan perpustakaan.

Sasaran prioritas pembangunan kebudayaan adalah: (1) tersusunnya rumusan strategi kebudayaan; (2) tersusun dan tersosialisasinya hasil identifikasi nilai-nilai budaya yang dimiliki hampir semua pendukung kebudayaan bangsa; (3) tersusunnya konsep pemahaman dan pembelajaran kebudayaan; (4) tersusunnya konsep sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat, melalui berbagai jalur; (5) tersusunnya konsep pengelolaan kebudayaan serta konsep pemrosesan pengakuan hak kekayaan kolektif atas warisan budaya tersebut atas nama bangsa Indonesia (collective property right); dan (6) tersusunnya rumusan sistem pengelolaan dan pembiayaan bidang kebudayaan.

Di bidang pemberdayaan perempuan, kebijakan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, agar kualitas hidup perempuan dapat ditingkatkan sehingga mampu menjadi mitra sejajar laki-laki. Kebijakan ini dilakukan secara lintas bidang/program, lintas lembaga, dan lintas daerah. Langkah kebijakan yang akan ditempuh adalah: (1) peningkatan kualitas hidup perempuan, (2) sinkronisasi dan koordinasi kebijakan; (3) penguatan kelembagaan; dan (4) peningkatan kemandirian dan peranserta masyarakat.

Sasaran yang akan dicapai adalah: (1) meningkatnya kualitas hidup perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya; (2) terwujudnya sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemberdayaan perempuan ke dalam kebijakan dan program pembangunan nasional dan daerah, pada semua tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi; (3) terbentuknya dan berfungsinya unit kelembagaan dan jaringan pendukung pengarusutamaan gender di setiap tingkatan pemerintahan baik di tingkat nasional maupun daerah; (4) terselesaikannya penyempurnaan dan penyusunan produk hukum yang mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender; (5) terselesaikannya masalah-masalah yang menyangkut hak-hak dan perlindungan perempuan, antara lain perdagangan perempuan dan anak, trafficking, pornografi dan pornoaksi, dan kekerasan terhadap perempuan; dan (6) meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat, termasuk masyarakat media dalam pemberdayaan perempuan di segala bidang pembangunan.

Di bidang pemuda dan olahraga, kebijakan pembangunan diarahkan untuk (1) memberikan peluang yang lebih besar kepada pemuda guna memperkuat jati diri dan potensinya dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan termasuk upaya penanggulangan berbagai masalah pemuda termasuk masalah narkotik, psikotropika, zat adiktif (NAPZA), dan HIV melalui langkah-langkah mengembangkan dan menyerasikan kebijakan pembangunan pemuda di berbagai bidang pembangunan; (2) meningkatkan kesegaran jasmani masyarakat dan pelaksanaan kegiatan olahraga termasuk olahraga masyarakat sehingga mendukung pelaksanaan paradigma sehat dan melestarikan olahraga tradisional sebagai potensi budaya nasional; dan (3) meningkatkan upaya pemanduan bakat dan pembibitan olahraga sejak usia dini

VIII – 10

termasuk bagi penyandang cacat terutama di sekolah; pemassalan dan pemasyarakatan olahraga; dan meningkatkan prestasi olahraga serta mewujudkan keserasian kebijakan olahraga di berbagai bidang pembangunan.

Sasaran yang akan dicapai antara lain: (1) terumuskannya dan terlaksananya kebijakan kepemudaan bagi peningkatan kualitas dan peran pemuda di berbagai bidang pembangunan; (2) meningkatnya keterampilan hidup di kalangan pemuda; (3) meningkatnya partisipasi pemuda dalam lembaga sosial kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan; (4) meningkatnya jumlah karya, kreasi, karsa, dan apresiasi pemuda, serta jumlah wirausahawan muda; (5) menurunnya jumlah kasus dan penyalahgunaan narkoba, serta angka kriminalitas oleh pemuda; (6) meningkatnya pembinaan keagamaan bagi organisasi kepemudaan; (7) terumuskannya dan terlaksananya kebijakan olahraga yang serasi bagi peningkatan kualitas dan kuantitas insan pelaku, pembina, praktisi, dan pendukung olahraga; (8) meningkatnya jumlah dan kualitas wadah pembinaan olahragawan pelajar; (9) meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana olahraga dengan kualitas yang memadai dan sesuai standar untuk mendukung kegiatan kesegaran jasmani dan olahraga, baik di tempat kerja maupun fasilitas umum termasuk untuk penyandang cacat; (10) meningkatnya kualitas gizi sesuai standar bagi olahragawan berbakat; (11) meningkatnya kualitas kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga; (12) meningkatnya penerapan dan pemanfaatan iptek olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi pada semua cabang olahraga; (13) meningkatnya jumlah dan kualitas kompetisi berjenjang berdasarkan prioritas cabang olahraga yang diunggulkan; (14) meningkatnya prestasi dan peringkat olahragawan di tingkat nasional, regional, dan internasional termasuk bagi penyandang cacat; dan (15) meningkatnya dukungan dunia usaha, industri, dan partisipasi masyarakat terutama dalam pendanaan dan pembinaan olahraga prestasi.

B. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Pembangunan bidang sosial dan budaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2004 dikelompokkan dalam program pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial; kebudayaan; kedudukan dan peranan perempuan; serta pemuda dan olahraga, dengan uraian sebagai berikut.

1. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

1.1 Program Lingkungan Sehat, Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2004 adalah: (1) Meningkatkan promosi hygiene dan sanitasi di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, antara lain mencakup penyebarluasan informasi dan penyuluhan kesehatan; (2) Meningkatkan mutu lingkungan perumahan dan permukiman termasuk pengungsian, antara lain mencakup pengawasan kesehatan lingkungan; pengawasan kualitas air; pengamanan dampak limbah (cair dan padat); pengamanan dampak pencemaran udara dan kebisingan, serta dampak radiasi; penetapan standar

VIII – 11

kesehatan sarana dan bangunan umum; (3) Meningkatkan hygiene dan sanitasi tempat-tempat umum dan pengelolaan makanan, antara lain mencakup peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi; (4) Meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja; antara lain mencakup pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; (5) Meningkatkan wilayah/kawasan sehat termasuk kawasan bebas rokok; antara lain mencakup pengembangan Kabupaten/Kota sehat; (6) Meningkatkan kepedulian terhadap perilaku bersih dan sehat, antara lain melalui peningkatan kegiatan dan gerakan masyarakat; peningkatan kegiatan posyandu; dan penyebarluasan informasi dan penyuluhan kesehatan di media massa seperti radio, televisi, dan media cetak; (7) Meningkatkan kepedulian terhadap proses perkembangan dini anak; (8) Meningkatkan upaya anti tembakau dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), antara lain mencakup promosi kesehatan, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi masalah NAPZA; (9) Meningkatkan pencegahan kecelakaan dan rudapaksa; (10) Meningkatkan upaya kesehatan jiwa masyarakat, antara lain mencakup sosialisasi upaya kesehatan jiwa masyarakat secara lintas program dan lintas sektor; penyuluhan, uji coba dan evaluasi penerapan dan penyebarluasan buku pedoman kesehatan jiwa masyarakat; pelatihan; serta peningkatan peran serta swasta dan masyarakat; dan (11) Memperkuat sistem jaringan dukungan masyarakat sesuai dengan potensi dan budaya setempat, antara lain mencakup peningkatan pengetahuan para provider dalam analisis gender dan penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

1.2 Program Upaya Kesehatan

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2004 adalah: (1) Meningkatkan pemberantasan penyakit menular dan imunisasi, antara lain mencakup kegiatan: (a) pencegahan, penemuan dan pengobatan/tatalaksana kasus/penderita penyakit menular, termasuk penderita HIV/AIDS; (b) pemberian imunisasi, meliputi imunisasi BCG, DPT, DT, TT, Campak, Polio dan Hepatitis B; (c) pemberantasan vektor penyakit, antara lain meliputi penyemprotan secara selektif terhadap rumah-rumah di daerah endemis malaria dan larvaciding pada tempat perindukan nyamuk; (2) Meningkatkan pemberantasan penyakit tidak menular, antara lain mencakup pengembangan sistem, dan aplikasi survailans penyakit tidak menular; (3) Meningkatkan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan yang terdiri atas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan, antara lain meliputi: (a) pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin; (b) pelayanan kegawatdaruratan dan bencana; (c) peningkatan kualitas tenaga pelayanan; (d) pengembangan pelayanan rujukan dan pelayanan kesehatan; (e) peningkatan sarana dan prasarana pelayanan; (f) peningkatan mutu dan pengembangan standar, pedoman, dan akreditasi Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan; (g) peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dengan prioritas wilayah rawan, terpencil, dan perbatasan; (h) pengembangan sistem dan model pelayanan kesehatan yang berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan lingkungan dan partisipasi masyarakat; (i) peningkatan pelayanan kesehatan unggulan di rumah sakit; (j) peningkatan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan dasar, yang meliputi: pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas antara lain mencakup penyediaan peralatan medis puskesmas dan puskesmas pembantu, puskesmas keliling roda 4 dan puskesmas keliling perairan yang dilengkapi peralatan medis; pelayanan kesehatan keluarga, termasuk peran suami dan istri dalam pemeliharaan kesehatan keluarga; (k)

VIII – 12

pelayanan kesehatan jiwa masyarakat; (l) pengembangan program kesehatan masyarakat sesuai dengan prioritas daerah; (m) peningkatan dukungan manajemen program kesehatan masyarakat; (n) peningkatan kualitas dan akses informasi kesehatan antara lain yang terpilah berdasarkan jenis kelamin; (o) peningkatan manajemen pelayanan kesehatan rujukan; (p) pengintegrasian pelayanan rumah sakit dalam sistem kesehatan kabupaten/kota; dan (q) peningkatan pelayanan kesehatan kerja; (4) Meningkatkan pelayanan kesehatan penunjang, antara lain mencakup peningkatan mutu eksternal nasional yang meliputi: mikrobiologi, kimia, klinik, hematologi urinalisa, pestisida dan toksikologi, darah siap pakai; dan peningkatan pelayanan kalibrasi serta proteksi radiasi; (5) Membina dan mengembangkan pengobatan tradisional, antara lain mencakup pengembangan Sentra Pusat Pembinaan Pengobatan Tradisional; pelatihan, penyusunan, pengembangan dan penerapan jaringan informasi dan dokumentasi pengobatan tradisional; (6) Meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi; (7) Meningkatkan pelayanan kesehatan matra, antara lain meliputi penanganan kesehatan dalam situasi khusus, bumi perkemahan, pengungsi, dan transmigrasi; (8) Mengembangkan surveilans epidemiologi, antara lain meliputi pengembangan sistem dan aplikasi surveilans; dan (9) Melaksanakan penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan, antara lain meliputi pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah; investigasi dan penanggulangan KLB/wabah/bencana; serta penanganan pasca KLB/wabah/bencana.

1.3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2004 adalah: (1) Meningkatkan penyuluhan gizi masyarakat, antara lain melalui kampanye di media massa; penyuluhan penggunaan ASI antara lain melalui pelaksanaan program Rumah Sakit Sayang Bayi dan Jaringan Peduli ASI; peningkatan kualitas Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) lokal; pengembangan dan penyebarluasan Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS) melalui berbagai penyuluhan dan pengembangan PUGS; pemantapan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK), antara lain melalui kegiatan Pojok Gizi di Puskesmas; serta pembentukan keluarga sadar gizi; (2) Menanggulangi gizi kurang dan menekan kejadian gizi buruk pada balita, serta menanggulangi kurang energi kronik (KEK) pada wanita usia subur termasuk ibu hamil dan ibu nifas, antara lain melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan bagi bayi dan balita; (3) Menanggulangi gangguan akibat kurang yodium (GAKY), antara lain melalui penyediaan dan pemberian kapsul yodium bagi Wanita Usia Subur (WUS) dan anak SD di kecamatan endemik; (4) Menanggulangi anemia gizi besi (AGB), terutama melalui penyediaan dan pemberian tablet besi pada ibu hamil; (5) Menanggulangi kurang vitamin A (KVA), antara lain melalui penyediaan dan pemberian Vitamin A bagi ibu nifas dan balita; (6) Meningkatkan penanggulangan kurang gizi mikro lainnya (misalnya calcium, zink, dan sebagainya), antara lain melalui kegiatan ujicoba pengembangan fortifikasi; (7) Meningkatkan penanggulangan gizi lebih, antara lain melalui kegiatan pengukuran Indeks Masa Tubuh (IMT); (8) Melaksanakan fortifikasi dan keamanan pangan, antara lain melalui kegiatan labeling makanan dan paket fortifikasi; (9) Memantapkan pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), antara lain melalui Pemantauan Status Gizi (PSG) di kecamatan, Survei Konsumsi Gizi di kabupaten/kota dan Jaringan Informasi Pangan dan Gizi; (10) Mengembangkan dan membina tenaga gizi, antara lain melalui berbagai pendidikan dan pelatihan; (11)

VIII – 13

Melaksanakan penelitian dan pengembangan gizi, antara lain melalui survei GAKY; (12) Melaksanakan perbaikan gizi di institusi (misalnya sekolah, rumah sakit, perusahaan dan lain-lain), antara lain melalui Gerakan Pekerja Wanita Sehat Produktif dan pelayanan pada haji di seluruh embarkasi; dan (13) Melaksanakan perbaikan gizi akibat dampak sosial, pengungsian dan bencana alam, antara lain melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil.

1.4 Program Sumber Daya Kesehatan

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2004 adalah: (1) Meningkatkan perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan, antara lain mencakup analisis kebutuhan tenaga kesehatan; pengembangan master plan pendayagunaan tenaga kesehatan; pengembangan pedoman perencanaan tingkat propinsi dan kabupaten/kota; pengembangan sistem karier tenaga kesehatan; peningkatan mutu dan pemerataan tenaga kesehatan; rekruitmen dan pengangkatan, pembinaan dan pengembangan tenaga kesehatan; pembinaan dokter spesialis berbasis rumah sakit; pembinaan jabatan fungsional tenaga kesehatan; penempatan dan penarikan tenaga kesehatan seperti dokter spesialis, dokter/dokter gigi pegawai tidak tetap (PTT), dan bidan di desa; pengembangan sistem informasi sumber daya manusia kesehatan (data base tenaga kesehatan, pengembangan pusat sumber belajar, bursa tenaga kesehatan); peningkatan pemberdayaan profesi dan tenaga kesehatan ke luar negeri; pengembangan sistem standarisasi, sertifikasi dan kompetensi serta legislasi profesi, dan peningkatan kemampuan tenaga kesehatan berstandar internasional; peningkatan dukungan peraturan perundang-undangan dalam sistem pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan; dan pengembangan sistem informasi kepegawaian; (2) Meningkatkan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, antara lain mencakup penyelenggaraan jenjang pendidikan menengah dan tinggi dari berbagai jenis tenaga kesehatan; pengkajian kebutuhan pelatihan; pengembangan kurikulum; akreditasi institusi pendidikan tenaga kesehatan dan institusi pelatihan; penyelenggaraan karya siswa/tugas belajar tenaga kesehatan/ guru/dosen/widyaiswara/instruktur pendidikan tenaga kesehatan, pendidikan dokter spesialis 4 keahlian dasar (bedah, anak, kandungan, dan penyakit dalam) dan 3 keahlian penunjang (radiologi, anestesi, dan patologi klinik); pelatihan penjenjangan; pelatihan teknis dan fungsional serta pembelajaran organisasi di lingkungan Pusat dan Daerah; (3) Mengembangkan sistem pembiayaan praupaya, antara lain mencakup peningkatan dukungan peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan sosial; pengembangan dan penerapan kendali mutu dan biaya pada berbagai jenjang pelayanan kesehatan; dan pengembangan model pembiayaan kesehatan; dan (4) Mengembangkan sarana, prasarana dan dukungan logistik pelayanan kesehatan; antara lain mencakup pengembangan sarana dan prasarana institusi pelayanan kesehatan

1.5 Program Obat, Makanan, dan Bahan Berbahaya

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2004 adalah: (1) Meningkatkan pengamanan bahaya penyalahgunaan dan kesalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya, antara lain mencakup peningkatan upaya pencegahan melalui pemantapan sistem manajemen, monitoring dan evaluasi mulai dari tingkat produksi sampai dengan distribusi; pemantapan sistem deteksi dini untuk mencegah dan mengamankan terjadinya kebocoran; pemantapan kerjasama investigasi dan operasi (joint investigation and

VIII – 14

operation) dengan penekanan pada peningkatan kemampuan intelijen dan analisis data maupun kajian situasi; dan intensifikasi pengawasan label dan iklan rokok; (2) Meningkatkan pengamanan dan pengawasan makanan dan bahan tambahan makanan, antara lain mencakup peningkatan sistem surveilans keamanan pangan nasional termasuk sistem kewaspadaaan dini keamanan pangan; pengembangan sistem pengamanan dan penarikan pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan; peningkatan penerapan sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) pada industri pangan dan sistem food star pada industri rumah tangga; pemantapan kerjasama lintas sektor khususnya dengan pemerintah daerah dalam pemberdayaan industri pangan rumah tangga; (3) Meningkatkan pengawasan obat, obat tradisional, kosmetika, dan alat kesehatan termasuk pengawasan terhadap promosi/iklan, antara lain mencakup pengamanan peredaran produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan; intensifikasi pemberantasan obat palsu, produk ilegal dan tidak terdaftar; upaya penegakan hukum yang transparan dan adil terhadap pelanggaran; pemantapan sistem regulasi dan penilaian produk sebelum beredar berdasarkan tingkat resiko dan manfaat; peningkatan jaminan mutu produk yang beredar melalui intensifikasi pengujian laboratorium hasil sampling dan penelitian serta pengembangan metoda pengujian laboratorium; intensifikasi pengawasan iklan yang akan dan telah beredar; mendorong kemandirian institusi/unit pengawas obat dan makanan, termasuk Balai POM menjadi unit layanan publik strategis; (4) Meningkatkan penggunaan obat rasional, antara lain mencakup pengembangan kebijakan penggunaan obat rasional; pengembangan dan penerapan pedoman pengobatan rasional di berbagai tingkat pelayanan; pengembangan pelayanan farmasi komunitas dan klinik; pemberdayaan Panitia Farmasi dan Terapi di Rumah Sakit; serta pendidikan dan pelatihan; (5) Menerapkan obat esensial, antara lain mencakup pengadaan buffer stock obat generik esensial; peningkatan profesionalisme tenaga farmasi melalui pelaksanaan jabatan fungsional apoteker dan asisten apoteker; revitalisasi pemasyarakatan konsepsi obat esensial dan penerapan penggunaan obat esensial generik pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta; (6) Mengembangkan obat asli Indonesia (OAI), antara lain mencakup penerapan kebijakan nasional OAI dalam upaya integrasi dengan sistem kesehatan nasional; pengembangan standar mutu OAI; penyelenggaraan program riset tepat guna melalui kerjasama lintas sektor, swasta dan perguruan tinggi; (7) Membina dan mengembangkan industri farmasi, antara lain mencakup pelaksanaan rencana strategis pengembangan industri farmasi dan industri obat tradisional secara nasional dengan memperhatikan kecenderungan pengembangan tingkat global; penelitian 9 unggulan tanaman obat, peningkatan fasilitasi ekspor industri farmasi; (8) Meningkatkan mutu pengujian laboratorium pengawasan obat dan makanan, antara lain mencakup intensifikasi pelaksanaan sistem Total Quality Management (TQM) laboratorium, terutama pelaksanaan program akreditasi bagi institusi/unit pengawas obat dan makanan oleh badan akreditasi di tingkat nasional maupun internasional; peningkatan kemampuan laboratorium di bidang pengujian mikrobiologi; peningkatan kinerja dan profesionalisme SDM melalui jabatan fungsional pengawas obat dan makanan; (9) Mengembangkan standar mutu obat dan makanan, antara lain mencakup peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di bidang standarisasi; penyempurnaan dan harmonisasi standar produk; pengembangan kajian kebijakan obat dengan initial pricing scheme, price leader strategy, price comparison, price monitoring, yang dikelola khusus oleh suatu unit fungsional tetap; dan (10) Mengembangkan sistem dan layanan informasi pengawasan obat dan makanan, antara lain mencakup peningkatan efektifitas unit layanan pengaduan konsumen di

VIII – 15

institusi/unit pengawas obat dan makanan; penerapan sistem informasi manajemen pengawasan obat dan makanan; penerapan electronic performance support system (EPSS) dan electronic government (E-Gov); serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka sistem pengawasan obat dan makanan.

1.6 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2004 adalah: (1) Mengembangkan kebijakan program kesehatan, antara lain mencakup peningkatan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualitas tenaga perencana; penetapan standar pelayanan kesehatan; dan penetapan standar pengawasan program kesehatan; (2) Mengembangkan manajemen pembangunan kesehatan, antara lain pemantapan kesiapan pelaksanaan desentralisasi dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi serta tata laksana kerja; (3) Mengembangkan hukum kesehatan, (termasuk penyempurnaan UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan penyusunan RUU tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat serta RUU tentang Praktek Kedokteran), antara lain melalui telaahan/kajian produk hukum di bidang kesehatan; penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan; penanganan kasus hukum dan peningkatan kualitas tenaga teknis pengembangan hukum; (4) Mengembangkan sistem informasi kesehatan, antara lain pengintegrasian sistem informasi kesehatan (SIK) yang ada; pengumpulan data/informasi yang terkoordinasi, fasilitasi pengembangan SIK Daerah; pengembangan pelayanan data dan informasi yang terpilah menurut jenis kelamin; pengembangan teknologi dan sumber daya informasi; serta pengembangan Sistem Kesehatan Nasional (SKN); dan (5) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, antara lain mencakup kegiatan penelitian di antaranya penelitian pelayanan kesehatan dalam konsep desentralisasi, penelitian di bidang pengembangan gizi dan makanan bagi golongan rentan, penelitian malaria, TB, ISPA, obat tradisional, penyakit jantung koroner, pencemaran udara, kualitas lingkungan, dan penelitian tentang gender dan kesehatan; meningkatkan publikasi hasil penelitian; pengembangan institusi penelitian; kerjasama kegiatan penelitian dengan pemerintah daerah, peningkatan jaringan penelitian dan pengembangan kesehatan, peningkatan alih teknologi ke kabupaten/kota; serta pengembangan kualitas tenaga dan sarana penelitian.

1.7 Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2004 adalah: (1) Meningkatkan pemberdayaan sosial bagi keluarga miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, dan komunitas adat terpencil (KAT); (2) Meningkatkan ketahanan keluarga dalam rangka mengatasi masalah sosial; (3) Melakukan pembinaan anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak cacat, dan penyantunan lanjut usia terlantar serta peningkatan sarana/prasarana panti sosial; (4) Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang hak-hak anak dan perlindungan sosial bagi anak dan perempuan yang diperlakukan salah; (5) Memberikan bantuan tanggap darurat bagi korban bencana alam dan bencana sosial, korban tindak kekerasan, pekerja migran terlantar, pemulangan pengungsi melalui proses rekonsiliasi dan pembangunan jaringan kerja di daerah asal dan tujuan; (6) Melakukan upaya kesiapsiagaan penanggulangan bencana termasuk peningkatan sarana/prasarana penanggulangan bencana dan pemberian bantuan bahan bangunan rumah bagi korban bencana; (7)

VIII – 16

Melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat, tuna sosial, dan korban penyalahgunaan NAPZA serta peningkatan sarana/prasarana pusat rehabilitasi, panti sosial, dan Balai Penerbitan Braille; (8) Melaksanakan penyuluhan sosial, pemberdayaan, penguatan kelembagaan yang berkaitan dengan Usaha Kesejahteraan sosial (UKS) dan mobilitas penduduk lintas negara; (9) Meningkatkan upaya penguatan kelembagaan sosial tingkat lokal; (10) Meningkatkan pelayanan, advokasi dan fasilitasi guna revitalisasi Tempat Penitipan Anak (TPA) bagi anak balita terlantar; (11) Meningkatkan upaya-upaya pendayagunaan sumber dana sosial masyarakat; (12) Melakukan pengkajian dan pengembangan program jaminan, perlindungan dan asuransi kesejahteraan sosial serta mempersiapkan RUU jaminan sosial; (13) Menyelenggarakan pelestarian nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial dengan lembaga terkait, serta meningkatkan fungsi Taman Makam Pahlawan (TMP)/Makam Pahlawan Nasional (MPN); (14) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan sosial; (15) Memberikan tambahan biaya permakanan dan usaha ekonomis produktif (UEP) bagi panti sosial; dan (16) Melakukan KIE tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan NAPZA.

1.8 Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Profesionalisme Pelayanan Sosial

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2004 adalah: (1) Melaksanakan pengkajian dan penelitian guna perencanaan dan pengembangan kebijakan, program, dan intervensi jangka pendek, menengah, dan panjang di bidang kesejahteraan sosial; (2) Meningkatkan kualitas kemampuan perencana, dan kemantapan sistem perencanaan program Pusat dan Daerah dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial; (3) Melaksanakan sosialisasi mengenai standardisasi pelayanan sosial bagi masyarakat, pemerintah daerah dan lembaga legislatif di tingkat propinsi dan kabupaten/kota; (4) Menyediakan beasiswa bagi mahasiswa tugas belajar di dalam negeri melalui program S-2 dan S-3 untuk bidang ilmu sosial, dan ilmu pengembangan masyarakat; (5) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) tenaga pelayanan sosial dan TKSM, pengembangan kurikulum, analisis kebutuhan, standardisasi, dan peningkatan sarana/prasarana diklat; (6) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap pembiayaan pembangunan kesejahteraan sosial di tingkat pusat dan daerah; (7) Menyusun profil SDM dalam menunjang perencanaan dan pengembangan kapasitas SDM; dan (8) Mengembangkan sistem legislasi kesejahteraan sosial.

1.9 Program Pengembangan Keserasian Kebijakan Publik dan Penanganan Masalah-masalah Sosial

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2004 adalah: (1) Melaksanakan pengkajian dan perumusan kebijakan publik tentang pembangunan kesejahteraan sosial, ketahanan sosial masyarakat, pengembangan sistem kesiapsiagaan menghadapi bencana dan konflik sosial, penanggulangan dampak konflik sosial, serta kesadaran berbangsa dan bernegara; (2) Melaksanakan studi kebijakan penanganan masalah-masalah sosial; dan (3) Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi mengenai kebijakan-kebijakan yang telah dihasilkan dalam rangka penanganan masalah-masalah sosial; (4) Melaksanakan penyerasian dan advokasi kebijakan kesejahteraan rakyat termasuk Sistem Deteksi Dini Kerawanan Sosial (SDDKS), kerukunan hidup umat antaragama, dan penanggulangan kemiskinan; dan

VIII – 17

(5) Menyelenggarakan kajian, analisis, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan kesejahteraan rakyat.

1.10 Program Pengembangan Sistem Informasi Masalah-masalah Sosial

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2004 adalah: (1) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dasar, dan menyebarluaskan informasi tentang kebijakan program, potensi dan sumber, serta permasalahan kesejahteraan sosial; (2) Meningkatkan kemampuan perencana program dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyajian data dasar mengenai potensi dan sumber serta analisis masalah-masalah kesejahteraan sosial; dan (3) Melakukan pengembangan jaringan sistem informasi dan komunikasi melalui media cetak dan elektronik.

1.11 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kependudukan

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2004 adalah: (1) Melakukan pengkajian dan perumusan konsep kebijakan strategis pembangunan administrasi kependudukan tahun 2005-2009; (2) Menyusun kebijakan dan strategi promosi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahan mobilitas penduduk dalam kerangka otonomi daerah; (3) Melakukan pengkajian dan perumusan kebijakan tentang peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, serta kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk; (4) Melakukan penyempurnaan sistem pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan melalui program rintisan penerbitan NIK termasuk penerbitan dokumen penduduk; (5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM di bidang manajemen dan pelayanan administrasi kependudukan; (6) Mempercepat terbitnya UU Administrasi Kependudukan, UU Catatan Sipil, dan penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi Penduduk, serta penyusunan tindak lanjut yang terkait dengan peraturan kependudukan; (7) Melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan; (8) Menyusun pedoman perlindungan hak-hak anak, serta fasilitasi hak-hak anak melalui kepemilikan dokumen administrasi kependudukan; (9) Melaksanakan sosialisasi dan advokasi untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang administrasi informasi kependudukan; (10) Melaksanakan fasilitasi penataan kelembagaan administrasi kependudukan di daerah; (11) Merumuskan dan menyelaraskan kebijakan perlindungan dan kesejahteraan anak, baik di tingkat nasional maupun daerah; (12) Melakukan fasilitasi, advokasi, dan sosialisasi hak-hak anak, Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015, dan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan pembangunan di tingkat pusat dan daerah; (13) Melakukan pengembangan kelembagaan yang mendukung kesejahteraan dan perlindungan anak; (14) Mengembangkan sistem jaringan informasi di bidang kesejahteraan sosial termasuk kesejahteraan dan perlindungan anak; (15) Melakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan dan perlindungan anak; dan (16) Menyelaraskan dan merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan kesejahteraan rakyat.

VIII – 18

1.12 Program Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2004 adalah: (1) Menyelenggarakan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) dan konseling bagi keluarga (suami dan isteri) tentang pola asuh dan tumbuh-kembang anak, kebutuhan dasar keluarga, akses terhadap sumber daya ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan keluarga; dan peningkatan peran perempuan/isteri dalam proses kehidupan keluarga; (2) Mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan kewirausahaan melalui pelatihan teknis dan manajemen usaha terutama bagi keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya; (3) Mengembangkan cakupan dan kualitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan menyelenggarakan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS; dan (4) Mengembangkan cakupan dan kualitas kelompok bina keluarga bagi keluarga dengan balita, remaja, dan lanjut usia.

1.13 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2004 adalah: (1) Melaksanakan promosi kesehatan reproduksi remaja, termasuk advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konseling bagi masyarakat, keluarga dan remaja; (2) Penguatan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan program Kesehatan Reproduksi Remaja yang mandiri; (3) Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan konseling dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja melalui pusat informasi dan konsultasi kesehatan reproduksi remaja; dan (4) Menyelenggarakan sistem bimbingan dan monitoring program Kesehatan Reproduksi Remaja.

1.14 Program Keluarga Berencana

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2004 adalah: (1) Menyelenggarakan promosi dan pemenuhan hak-hak dan kesehatan reproduksi termasuk advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konseling bidang KB, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta penanggulangan masalah-masalah kesehatan reproduksi; (2) Menyediakan alat/obat kontrasepsi dan memberikan pelayanan KB yang berkualitas, termasuk kontrasepsi mantap laki-laki dan perempuan bagi keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I serta kelompok rentan lainnya; (3) Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi melalui pelayanan klinik KB pemerintah, Tim KB Keliling (TKBK) serta pelayanan KB swasta; (4) Meningkatkan partisipasi laki-laki dalam KB dan kesehatan reproduksi; (5) Meningkatkan jaminan dan perlindungan pengguna kontrasepsi dengan prioritas pada penanggulangan efek samping dan komplikasi; dan (6) Pelayanan pencabutan implan bagi keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, serta kelompok rentan lainnya.

1.15 Program Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2004 adalah: (1) Pembinaan kapasitas pengelola program KB di daerah; (2) Meningkatkan kemandirian kelembagaan KB yang berbasis masyarakat melalui pemberdayaan Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD), Sub-PPKBD, kelompok KB dan institusi masyarakat pedesaan/perkotaan (IMP) lainnya; (3) Meningkatkan promosi kemandirian

VIII – 19

masyarakat dalam ber-KB; (4) Melakukan pelatihan teknis dan bimbingan manajemen bagi pengelola pelayanan Program KB Nasional; (5) Pembinaan pendidikan dan pelatihan termasuk pembinaan pusat pelatihan KB internasional serta pelatihan pengarusutamaan gender dalam Program KB nasional; (6) Peningkatan dukungan manajemen program, termasuk pengembangan kebijakan Program KB Nasional selaras dengan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Kependudukan; (7) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen, mencakup penyediaan dan pertukaran data informasi kependudukan, Keluarga Sejahtera, KB dan Kesehatan Reproduksi, termasuk pengelolaan data mikro keluarga dan pengembangan teknologi informasinya; dan (8) Melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan, serta monitoring dan evaluasi operasional Program Pemberdayaan Keluarga, Kesehatan Reproduksi Remaja, Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja serta Program Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB.

2. Kebudayaan

2.1 Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2004 adalah: (1) Menyusun strategi kebudayaan yang komprehensif dan aplikatif; (2) Mengidentifikasi dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk memperkokoh jati diri bangsa dan mengidentifikasi serta melakukan transformasi nilai-nilai tradisional yang menghambat upaya-upaya untuk memperkokoh jati diri dan meningkatkan kemampuan bangsa; (3) Memperkuat ikatan kebangsaan melalui pengelolaan keberagaman budaya; (4) Menyusun konsep perlindungan terhadap hak cipta kolektif budaya bangsa dan konsep pengelolaan industri budaya; (5) Memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan melalui pemberian bantuan di bidang kebudayaan dan penyelenggaraan paket film kompetitif; (6) Meningkatkan kualitas tenaga pengelola kebudayaan; (7) Meningkatkan pengelolaan pelestarian aset budaya baik yang berupa non benda (intangible) maupun benda (tangible); (8) Meningkatkan apresiasi dan pelembagaan budaya melalui pengembangan sikap ilmiah yang mendorong pelestarian dan pengembangan kebudayaan, dialog budaya melalui media massa termasuk media tradisional, penghargaan terhadap media dan pelaku kebudayaan, melakukan strategi pemasaran sosial melalui pengelolaan media untuk kebudayaan, meningkatkan sistem pembiayaan di bidang kebudayaan; (9) Meningkatkan promosi kebudayaan; (10) Mengembangkan kesenian dan dunia perfilman yang mendukung pengembangan karakter bangsa; (11) Meningkatkan pemanfaatan media untuk pengembangan kebudayaan; (12) Meningkatkan kesadaran sejarah dan pemahaman makna berbangsa dan bernegara; (13) Pelestarian dan penyelamatan dokumen/arsip sebagai memori kolektif bangsa; (14) Memperluas jangkauan pelayanan perpustakaan melalui penyediaan sarana layanan dan pemanfaatan teknologi informasi; (15) Melestarikan dan memanfaatkan bahan pustaka sebagai sumber informasi nasional melalui peningkatan jumlah dan jenis bahan pustaka, termasuk bahan pustaka elektronik/digital, perawatan dan pelestarian bahan pustaka, pengelolaan dan pendayagunaan koleksi karya cetak dan karya rekam, mengembangkan dan mendayagunakan naskah kuno (pustaka tertulis); (16) Mengembangkan statistik penerbitan buku; (17) Meningkatkan minat baca masyarakat melalui kampanye, lomba, pameran dan pemasyarakatan peran dan

VIII – 20

fungsi perpustakaan; (18) Membina dan mengembangkan kepustakaan melalui pengembangan jaringan dan kerjasama perpustakaan, dan memberikan bantuan sarana layanan; dan (19) Mempercepat penyusunan RUU perubahan UU No.5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut di atas dilakukan pula pengembangan informasi untuk mempermudah penyediaan informasi dalam penentuan kebijakan baik di bidang kebudayaan dan perpustakaan. Selain itu dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan aset kebudayaan termasuk perpustakaan dilakukan pula pengembangan SDM bidang kebudayaan dan perpustakaan.

3. Kedudukan dan Peranan Perempuan

3.1 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2004 adalah: (1) Melakukan koordinasi, fasilitasi, dan advokasi pengintegrasian strategi pengarusutamaan gender (PUG) ke dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan nasional, serta kaitannya dengan otonomi daerah termasuk kelembagaan daerah; (2) Melakukan kajian dan fasilitasi penyempurnaan Undang-undang Perpajakan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kependudukan, dan Peraturan Daerah yang bias gender; (3) Melakukan kajian dalam rangka ratifikasi konvensi internasional yang berkaitan dengan perempuan dan anak; (4) Melakukan fasilitasi penyusunan naskah akademis RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan RPP Pemberantasan Perdagangan Orang; (5) Melakukan analisis gender dalam pemberitaan media massa; (6) Melakukan koordinasi, advokasi, dan fasilitasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP), termasuk pengembangan model PPEP; dan (7) Melakukan kajian dan pengembangan kebijakan pemberdayaan perempuan dalam penanggulangan HIV/AIDS, dan pasca DOM di propinsi NAD.

3.2 Program Peningkatan Peran Masyarakat dan Pemampuan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2004 adalah: (1) Menyelenggarakan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi Gerakan Sayang Ibu dan Gerakan PP ASI; (2) Melanjutkan PUG dalam kebijakan dan program pembangunan nasional, propinsi, dan kabupaten/kota; (3) Memperkuat jaringan kerja dan kemampuan kelembagaan pemberdayaan perempuan tingkat propinsi dan kabupaten/kota dengan perguruan tinggi, termasuk Pusat Studi Wanita (PSW); (4) Meningkatkan peran dan kapasitas stakeholders dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi PUG di tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota; (5) Melakukan advokasi dan sosialisasi kebijakan dan program PUG untuk media massa; (6) Menyusun profil gender tingkat nasional dan kabupaten/kota; (7) Menyusun peta wilayah kemajuan pembangunan gender berdasarkan HDI, GDI, dan GEM; (8) Meningkatkan kualitas sistem informasi gender dan anak; (9) Melakukan evaluasi pelaksanaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) dan RAN PKTP; (10) Melakukan fasilitasi pembentukan Pusat Pelayanan/Krisis Terpadu Berbasis Rumah Sakit dan Masyarakat; (11) Meningkatkan peran dan kemampuan

VIII – 21

LSM, organisasi keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan, termasuk PKK dalam PUG; (12) Meningkatkan pelayanan informasi bagi tenaga kerja perempuan di beberapa bandar udara dan kawasan industri; (13) Melakukan PUG dalam program pendidikan dan pelatihan instansi pemerintah, termasuk program pendidikan berjenjang; dan (14) Melakukan KIE dan peningkatan kemampuan perempuan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

4. Pemuda dan Olahraga

4.1 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Olahraga

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2004 adalah: (1) Melaksanakan dan merumuskan pengkajian dan kebijakan pembangunan olahraga; (2) Melaksanakan dan menyempurnakan pengkajian dan peraturan perundang-undangan olahraga; (3) Melakukan kajian regionalisasi SLTP/SMU olahraga; (4) Melakukan pengembangan sistem informasi keolahragaan; (5) Pemetaan dan analisis pelaksanaan kewenangan wajib dan standar pelayanan minimal di bidang olahraga; (6) Penyusunan indikator pembangunan olahraga (sport development index); (7) Mengembangkan model-model pembinaan olahraga bagi masyarakat; dan (8) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan olahraga.

4.2 Program Pemasyarakatan Olahraga dan Kesegaran Jasmani

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2004 adalah: (1) Menyelenggarakan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan konseling bagi masyarakat berolahraga; (2) Mengembangkan pendidikan jasmani di sekolah dan perguruan tinggi; (3) Mengembangkan minat olahraga di tempat kerja; (4) Melaksanakan peningkatan kapasitas (capacity building) di bidang pembangunan olahraga; (5) Mengembangkan olahraga rekreasi, olahraga lanjut usia, olahraga penyandang cacat, dan olahraga tradisional; (6) Meningkatkan peran masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah dalam mengembangkan prasarana dan sarana olahraga; dan (7) Menyediakan ruang-ruang publik bagi masyarakat untuk melaksanakan aktivitas olahraga.

4.3 Program Pemanduan Bakat dan Pembibitan Olahraga

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2004 adalah: (1) Melakukan identifikasi dan mengembangkan olahraga unggulan daerah; (2) Melakukan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga; (3) Melakukan pembinaan dan pembibitan olahragawan berbakat berdasarkan cabang olahraga prioritas daerah melalui wadah-wadah pembinaan; (4) Melakukan pelatihan guru pendidikan jasmani dan penilik olahraga; (5) Menyelenggarakan kompetisi olahraga bagi pelajar; (6) Menyediakan prasarana dan sarana olahraga di sekolah; (7) Melaksanakan KIE dan advokasi bagi olahragawan berbakat; (8) Memberikan penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi; dan (9) Melakukan pembinaan manajemen organisasi olahraga.

VIII – 22

VIII – 23

4.4 Program Peningkatan Prestasi Olahraga

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2004 adalah: (1) Melakukan pembinaan cabang olahraga prestasi prioritas di tingkat daerah dan nasional; (2) Mengembangkan pengetahuan dan meningkatkan keahlian serta melakukan penempaan mental atlet; (3) Meningkatkan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih, dan teknisi olahraga; (4) Menyelenggarakan dan mengikuti kompetisi olahraga secara teratur dan berjenjang pada tingkat daerah, nasional, dan internasional yang berkesinambungan baik bagi pelajar, mahasiswa maupun masyarakat untuk tiap cabang olahraga maupun multi-event; (5) Memberdayakan Diklat Olahragawan SLTP/SMU Negeri Ragunan dalam rangka peningkatan prestasi olahraga pelajar; (6) Membentuk dan membina Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM); (7) Mendidik dan melatih atlet pelajar, mahasiswa termasuk atlet penyandang cacat sampai pada tingkat nasional dan internasional; (8) Memberdayakan dan meningkatkan kualitas manajemen organisasi olahraga prestasi prioritas di tingkat daerah dan nasional; (9) Menyelenggarakan pelatihan olahraga bagi pembina, pelatih dan wasit dalam rangka peningkatan jumlah dan kualitasnya; dan (10) Meningkatkan kepedulian masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya dukungan pendanaan olahraga terutama olahraga prestasi.

4.5 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan

Kegiatan pokok program ini pada tahun anggaran 2004 adalah: (1) Melakukan kajian kebijakan yang mendukung upaya pemberdayaan pemuda dalam pembangunan; (2) Melaksanakan pengkajian untuk penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepemudaan; dan (3) Mengintegrasikan kebijakan pembangunan kepemudaan secara terpadu baik di tingkat nasional maupun daerah.

4.6 Program Peningkatan Partisipasi Pemuda

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2004 dikelompokkan ke dalam tiga bidang, yaitu: ekonomi, agama, dan sosial budaya. Di bidang ekonomi, kegiatan pokok program ini pada tahun 2004 adalah: (1) Mengembangkan usaha kecil, menengah, dan koperasi bagi pemuda; (2) Meningkatkan keterampilan dan keahlian tenaga kerja pemuda; (3) Mengembangkan kewirausahaan pemuda; (4) Meningkatkan partisipasi lembaga kepemudaan dalam pembangunan ekonomi; dan (5) Mengembangkan sentra pemberdayaan pemuda. Di bidang agama dan sosial budaya, kegiatan pokok program ini pada tahun 2004 adalah: (1) Memperluas kesempatan pemuda terdidik untuk berpartisipasi dalam pembangunan di pedesaan; (2) Meningkatkan mutu tenaga pembina pemuda; (3) Meningkatkan rasa kesetiakawanan, kepedulian sosial, dan kerukunan antarumat beragama di kalangan pemuda; (4) Mengembangkan jaringan kerjasama pemuda antardaerah, antarpropinsi dan antarbangsa melalui pertukaran pemuda dan Kemah Kesatuan Pemuda; (5) Melaksanakan penyuluhan dan kampanye tentang etika, moral, dan budi pekerti; (6) Meningkatkan peran aktif pemuda dalam penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), minuman keras (miras), penyebaran penyakit HIV/AIDS serta penyakit menular seksual, dan kriminalitas di kalangan pemuda; dan (7) Mengembangkan wacana-wacana baru tentang pemahaman masyarakat terhadap kreativitas, aktivitas, dan aspirasi pemuda dalam era demokrasi dan globalisasi.