bab v analisa framing 5.1 analisa...

61

BAB V

ANALISA FRAMING

5.1 Analisa Framing

Peneliti melakukan analisis framing pada berita headline tentang Kasus

Nazaruddin di Harian Kompas dengan menggunakan perangkat framing Robert N.

Etman. Berita yang akan diteliti berjumlah 10 berita yang diambil dari Harian

Kompas edisi Juli 2011 sampai April 2012. 10 berita yang di teliti adalah berita yang

penting dan dinilai dapat mewakili untuk mengungkap kasus korupsi Nasarudin.

Untuk membahasnya, peneliti membuat kategori sesuai perangka framing dari

Etnman. Hasil analisis ini selanjutnya akan dilihat sebagai bentuk peradilan yang

dilakukan oleh media

Kasus Nazarudin mulai mengemuka, ketika tanggal 21 April 2011, Komisi

Pemberantasan Korupsi menangkap Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga Wafid

Muharam, pejabat perusahaan rekanan Mohammad El Idris, dan perantara Mindo

Rosalina Manulang karena diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi suap

menyuap. Penyidik KPK menemukan 3 lembar cek tunai dengan jumlah kurang lebih

sebesar Rp 3,2 milyar di lokasi penangkapan dan ketiga orang tersebut dijadikan

tersangka tindak pidana korupsi suap menyuap terkait dengan pembangunan wisma

atlet untuk SEA Games ke-26 di Palembang, Sumatera Selatan. Pada 27 April 2011

dinyatakan bahwa Mindo Rosalina adalah staf Muhammad Nazarudin, walaupun

sempat menyangkal akhirnya Nazarudin dijadikan tersangka kasus suap wisma atlit

untuk SEA GAMES ke-26. Akan tetapi Nazzarudin sudah meninggalkan Indonesia

sebelum statusnya ditetapkan menjadi tersangka. Dan melalui media massa

Nazarudin menyatakan bahwa sejumlah pejabat lain juga terlibat dalam kasus suap

tersebut. Setelah beberapa bulan menjadi buron akhirnya Nazarudin tertangkap di

http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi

http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi

http://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Pemuda_dan_Olah_Raga_Republik_Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi

http://id.wikipedia.org/wiki/Cek

http://id.wikipedia.org/wiki/Tersangka

http://id.wikipedia.org/wiki/Pesta_Olahraga_Negara-Negara_Asia_Tenggara_2011

http://id.wikipedia.org/wiki/Palembang

http://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Selatan

62

Cartagena de Indias, Kolombia. Dan pada 20 April 2012 divonis 4 tahun 10 bulan

penjara. Dipihak lain kasus Nazaruddin ini, dianggap hanya permainan elite politik,

dan Nazaruddin sebagai korban. Namum di pihak yang lain menganggap ini kasus

hukum dan Nazaruddin yang sebagai tersangjka bersalah. Masing-masing pihak

saling menggunakan klaim kebnenaran tertentu untuk meyakinkan khalayak bahwa

mereka yang menang. Bagaimanakah Kompas selaku media memberitakan fakta

kasus Nazaruddin?

5.1.1 List Judul berita di Harian Kompas yang terkait dengan Nazarudin

Tanggal Judul Berita

1 Juli 2011 Singapura Diminta Pulangkan

Nazaruddin Jadi Tersangka

9 Agustus 2011 Jaga Keselamatan Nazaruddin

Nazaruddin Ditangkap Polisi Khusus di

Kolombia

14 Agustus 2011 Nazaruddin di Tangan KPK

Partai Demokrat Tidak Akan Beri

Bantuan Hukum

1 Desember 2011 Hanya Angelina yang Disebut

Nazaruddin Mulai Diadili dalam Kasus

Wisma Atlet

17 Januari 2012 Anas Disebut Ketua Besar

Mindo beberkan jatah untuk Demokrat

18 Januari 2012 KPK : Panggil Semua Nama

Ketua Tak Kebal Hukum

16 Februari 2012 Kesaksian Angelina Diragukan

http://id.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias

http://id.wikipedia.org/wiki/Kolombia

63

KPK: Wajar Angelina Berbohong

1 Maret 2012 Anas Terima Milyaran Rupiah

Anas Urbaningrum: itu Dagelan, Bukan

kesaksian

29 Maret 2012 Nazaruddin Bersikukuh Tidak Tahu

21 April 2012 Dana untuk Anas

Dikesampingkan

Nazaruddin Dihukum 4 Tahun 10 Bulan

Penjara

Table 5.1.1 List Judul berita headline di Harian Kompas yang terkait dengan

Nazaruddin

Sumber : Harian Kompas Edisi Juli 2011 – April 2012

5.2 Analisis Framing Kasus Nazaruddin Pada KOMPAS

Pada analasis framing ini tiap berita akan dijabarkan satu persatu menurut

elemen-elemen framing model Robert N. Entman

5.2.1 Berita Kompas 1 Juli 2011

Disini Kompas menurunkan laporan mengenai ditetapkannya Nazaruddin

menjadi tersangka, dan diminta dipulangkan dari Singapura ke Indonesia, juga

ditetapkannya Nazaruddin menjadi tersangka kasus penyuapan Wisma Atlet

SEA Games. Ada 2 laporan yang diturunkan oleh Kompas pada edisi ini.

Masing-masing dengan judul “ Singapura Diminta Pulangkan, Nazaruddin

64

Jadi Tersangka” sebagai tulisan utama, disusul “Jadi Korban” tulisan

pendukung.

Problem identification (Define problem) :

Kompas mengidentifikasi kasus Nazaruddin ini sebagai masalah hukum.

Segala hal yang berhubungan dengan kasus Nazaruddin ini tidak dari segi

politik, tetapi dari aspek hukum. Ada beberapa alasan kenapa kita bisa

mengatakan bingaki hukum sebagai bingaki yang dominaan dalam pemberitaan

Kompas mengenai kasus Nazaruddin. Pertama, semua masalah ditarik dalam

wilayah hukum. Dalam pandangan Kompas, kasus ini sarat dengan muatan dan

nuansa hukum. Penangkapan Nazaruddin yang sudah ditetapkan menjadi

tersangaka penyuapan wisma atlet, yang sedang buron inipun sudah mendapat

dukungan penuh dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya

Nazaruddin sudah merepotkan banyak pihak dan membebani pemerintah juga

partai demokrat. Kedua, sebagai konsekuensi melihat masalah ini sebgai

masalah hukum, sumber berita yang diwawancarai adalah sumber berita yang

beelatar hukum. Atau kalaupun bukan orang yang berlatar belakang hukum

(ahli hukum atau pengacara), tetapi berbicara dalam kerangka masalah hukum.

Judul Isi berita/ Wawancara Sumber

Singapura Diminta

Pulangkan

Nazaruddin Jadi

Tersangka

Presiden SBY meminta

kerja sama pemerintah

Singapura untuk

memulangkan Naza rudin.

Nazarudin jadi tersangka.

Staf Khusus Presiden

Bidang Komunikasi Politik

Daniel Sparringa,

Ketua

Komisi Pemberantasan

Korupsi

(KPK) Busyro Muqoddas

Staf Khusus Presiden

Bidang

Hukum Denny Indrayana

Wakil Ketua

KPK Bibit Samad Rianto

65

Casual Interpretaion (Diagnose Causes) :

Dalam keseluruhan berita Kompas, Nazaruddin diposisikan sebagai pelaku

(aktor), sebagai penyebab masalah. Nazaruddin di tuding membebani

membebani Partai Demokrat juga membebani kepemerintahan Presiden Susilo

Bambang Yudoyono

“Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa, Kamis (30/6),di Jakarta, Presiden sejak awal ingin dugaan korupsi yang mengaitkan Nazaruddin dibuka. Tak perlu ada yang ditutupi karena kasus itu tak hanya membebani Partai Demokrat, tetapi juga membebani pemerintahannya.”

Pada ini juga menjelaskan usaha Pemerintah juga KPK yang meminta kerja

sama pemerintah Singapura untuk memulangkan Nazarudin yang sudah

ditetapkan tersangka korupsi Wisma Atlet SEA Games ke Indonesia. Dapat

dilihat bagaimana teks berita menempatkan penilaian hukum lebih dominan

kepada Nazarudin, dan bagaimana Nazaruddin seolah-olah membuat repot

banyak pihak dalam mengurus kepulangannya ke Indonesia sebagai tersangka.

“Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto menyatakan belum ada langkah konkret dari KPK untuk memulangkan Nazaruddin. ”Kami akan lakukan semua prosedur. KPK tidak akan diam. Masak setiap langkah harus ngomong di koran. Kabur nanti orangnya,” ujarny a . Bibit menambahkan, upaya seperti penarikan paspor atau

Jadi Korban Penasihat Hukum

Nazarudin mengatakan

bahwa Nazarudin adalah

korban rekayasa politik.

Partai Demokrat berjanji

akan membantu Nazarudin

apabila Nazarudin

membutuhkan bantuan dan

bersedia pulang ke

Indonesia dan mematuhi

prosedur pemeriksaan

Penasihat hukum

Nazaruddin, OC Kaligis

Ketua Divisi Advokasi

dan Bantuan Hukum

Dewan Pimpinan

Pusat Partai Demokrat

Denny Kailimang

66

pengiriman red notice (perintah penangkapan) kepada Interpol masih dipertimbangkan. Tak ada batas waktu untuk memulangkan Nazaruddin ke Tanah Air.”

Kompas juga seakan menyetir pendapat Bibit bahwa Nazaruddin tidak

memerlukan penjelasan ataupun pembelaan mengapa bisa dijadikan tersangka.

Dimana dan bagaimanapun Nazaruddin sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“ ”Kami tak menetapkan orang tanpa dasar. Apakah ia di dalam atau di luar (negeri), enggak ada urusan. Itu teknik penyidikan, pengembangan dari tertangkap tangan itu. Kami kembangkan hasilnya ketemu tersangka satu lagi,” kata Bibit “

Walaupun Penasihat Hukum Nazaruddin menyatakan, Nazarudin

merupakan korban rekayasa politik, dan Nazarudin akan membeberkan Kader

Demokrat yang terkait.

“ ”Jadi, sudah bisa diduga, awalnya akan dicegah (dilarang ke luar negeri), kemudian jadi saksi, lalu tersangka. Nanti diadili in absentia (tanpa kehadiran terdakwa) dan dihukum,” katanya . Karena dijadikan korban rekayasa politik, menurut Kaligis, Nazaruddin belum mau kembali ke Indonesia. Namun, Nazaruddin tetap akan membongkar korupsi yang melibatkan kader Partai Demokrat. ”

Posisi Nazarudin yang menjadi korban disini secara tidak langsung

dipatahkan oleh Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan

Pusat Partai Demokrat. Denny Kailimang menyatakan akan membela Nazarudin

jika Ia meminta bantuan kepada Demokrat, asalkan Nazarudin mau pulang ke

Indonesia dan memenuhi prosedur hukum yang ada.

“ ”Namun, kami tidak akan menawarkan bantuan hukum kepada Nazaruddin. Kami akan bersifat pasif. Jika ia membutuhkan, dapat meminta ke partai dan kami baru bergerak,” katanya. Namun, Denny berharap Nazaruddin memenuhi dahulu janjinya untuk kembali ke Tanah Air. Dengan demikian, ia dapat membuat klarifikasi dan menyampaikan pembelaan. Apalagi, salah satu isi sumpah jabatannya sebagai anggota DPR adalah taat dan patuh pada hukum.”

Jadi jika Nazarudin bersikeras tidak pulang ke Indonesia maka jelas

membenarkan bahwa Nazarudin merupakan pihak yang bersalah.

Moral Evaluation (Make Moral Judgement) :

67

Penilaian Nazarudin sebagai penyebab masalah pertama, ditetapkannya

Nazarudin sebagai tersangka. Kedua , jika memang Nazarudin tidak bersalah

mengapa Ia tidak kembali ke Indonesia untuk mengklarifikasi dan menyampaikan

pembelaannya sesuai yang di ungkapkan Deni Kailimang. Dengan ditegaskannya

Polri akan membantu KPK dan bisa meminta bantuan Interpol untuk meburu

Nazarudin. Semakin menguatkan bahwa Nazarudin adalah pihak yang bersalah dan

tidak mempunyai pilihan lain selain kembali ke Indonesia dan menjalankan prosedur

hukum yang ada.

Treatment Recommendation :

Atas semua masalah yang disebabkan oleh Nazaruddin tersebut, Kompas

“merekomendasikan” agar Nazaruddin segera ditangkap, dipulangkan, dan dibawa

kepengadilan. Ini sebagai konsekuensi logis dari melihat kasus ini sebagai maslah

hukum, bukan politik atau moral. Dan sebagai masalah hukum yang dibidik sebagai

tersangka memang Nazaruddin.

5.2.2 Berita Kompas 9 Agustus 2011

Disini Kompas menurunkan laporan mengenai tertangkapnyanya

Nazaruddin di Cartagena, Kolombia. Ada 4 laporan yang diturunkan oleh

Kompas pada edisi ini. Masing-masing dengan judul “Jaga Keselamatan

Nazaruddin, Nazarudin Ditangkap Polisi Khusus di Kolombia” sebagai

tulisan utama, disusul “Bersama Neneng” . “Pasti Nazaruddin”,

“Prestasi Tim” sebagai tulisan pendukung.




68


mengatakan bingkai hukum sebagai bingkai yang dominaan dalam pemberitaan



nuansa hukum.Dilihat dari peristiwa Penangkapan Nazaruddin oleh hasil kerja

sama Interpol, KPK, Kementrian Luar Negeri, dan Hak Asasi Manusia .

Presiden Indonesia yang meminta Nazaruddin segera dipulangkan ke Indonesia

dan segera menjalani proses hukum di Komisi Pemberatasan Korupsi. Kedua,

sebagai konsekuensi melihat masalah ini sebagai masalah hukum, sumber berita

yang diwawancarai adalah sumber berita yang berlatar belakang hukum. Atau

kalaupun bukan orang yang berlatar belakang hukum (ahli hukum atau

pengacara), tetapi berbicara dalam kerangka masalah hukum.


Jaga Keselamatan

Nazaruddin

Nazaruddin Ditangkap

Polisi Khusus di Kolombia

Nazaruddin di tangkap di

Cartagena Kolumbia yang

merupakan hasil kerjasama

Interpol, KPK, Kementrian

Luar Negeri, serta

Kementrian Hukum dan

Hak Asasi Manusia

Menteri Koordinator

Politik, Hukum, dan

Keamanan,

Djoko Suyanto

Bersama Neneng Duta Besar RI di

Kolumbia membenarkan

penangkapan Nazaruddin.

Saat ditangkap Nazarudin

sedang bersama istrinya

Neneg Sri Wahyuni.

Duta Besar RI untuk

Kolombia,

Michael Menufandu.

Kepala Divisi Humas

Polri Inspektur Jenderal,

Anton Bachrul Alam

Pasti Nazaruddin Dari hasil pemeriksaan

sidik jari di pastikan yang

tertangkap di Kolumbia

adalah Nazaruddin. Dan

untuk lebih meyakinkan

Polisi merencanakan

pemeriksaan DNA

terhadap Nazaruddin

Kepala Divisi Humas

Polri Inspektur Jenderal,

Anton Bachrul Alam

69


Dalam keseluruhan berita Kompas, Nazaruddin terlihat sebagai pelaku

(aktor), sebagai penyebab masalah. Nazaruddin yang awalnya tidak mengakui

identitas aslinya, akhirnya hasil sidik jari membuktikan bahwa yang ditangkap

polisi khusus Cratagena benar Nazaruddin. Dalam keseluruhan isi berita jelas

mengenai Nazaruddin yang ditetapkan sebagai tersangka Korupsi wisma Atlet

dan juga menjadi buronan, akhirnya berhasil ditangkap Polisi Khusus di

Cartagena, Kolumbia

“Di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin siang, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, yang didampingi Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, menyampaikan, Nazaruddin ditangkap di Cartagena, Minggu malam. Menteri Luar Negeri Marty Natale g awa menerima informasi penangkapan itu dari Duta Besar Republik Indonesia di Kolombia. Penangkapan tersebut merupakan hasil kerja sama Interpol, KPK, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.”

Pada bagian lain Kompas menmpatkan KPK sebgai pihak sebagai aktor

penting karena telah berhasil menangkap Nazaruddin. Kompas ingin KPK

menjadi pusat sorotan dalam penangkapan Nazzarudin.

“ Ketua KPK M Busyro Muqoddas mengatakan, penangkapan Nazaruddin merupakan prestasi. ”Ini prestasi tim yang sistemik,” katanya.”


Penilaian Nazarudin sebagai penyebab masalah pertama, berhasil

ditangkapnya Nazarudin oleh Interpol. Kedua , semua bukti yang ada termasuk

hasil identifikasi data diri membuktikan bahwa yang tertangkap memang

Nazaruddin. KPK dinilai sebagai pihak yang dipercaya, dari keberhasilan mereka

70

dalam menangkap dan menanganani kasus Nazarudin ini. KPK juga di dukung

oleh Presiden yang menyatakan percaya kepada KPK dalam menyelsaikan kasus

Nazaruddin. Ini semakin jelas bahwa KPK ingin dilihat sebagai pihak yang sudah

memberikan penenganan yang terbaik dalam kasus Nazaruddin ini.



“merekomendasikan” agar Nazaruddin segera ditangkap, dipulangkan, dan

dibawa kepengadilan. Ini sebagai konsekuensi logis dari melihat kasus ini sebagai

maslah hukum, bukan politik atau moral. Dan sebagai maslah hukum yang

dibidik sebagai tersangka memang Nazaruddin.

5.2.3 Berita Kompas 14 Agustus 2011

Disini Kompas menurunkan laporan mengenai pemulangan Nazaruddin ke

Indonesia dan penyerahan Nazaruddin ke tangan KPK. Ada 2 laporan yang

diturunkan oleh Kompas pada edisi ini. Masing-masing dengan judul “

Nazaruddin Di Tangan KPK, Partai Demokrat Tidak Akan Beri Bantuan

Hukum “ sebagai tulisan utama, disusul “ Dikawal Ketat ” tulisan

pendukung.





mengatakan bingkai hukum sebagai bingkai yang dominan dalam pemberitaan



71

nuansa hukum.Dilihat dari peristiwa Penangkapan Nazaruddin oleh KPK

hingga pemulangannya ke Indonesia dan penyerahaan Nazaruddin ketangan

KPK. Kedua, sebagai konsekuensi melihat masalah ini sebagai masalah hukum,

sumber berita yang diwawancarai adalah sumber berita yang berlatar belakang

hukum. Atau kalaupun bukan orang yang berlatar belakang hukum (ahli hukum

atau pengacara), tetapi berbicara dalam kerangka masalah hukum.


Nazaruddin di Tangan

KPK

Partai Demokrat Tidak

Akan Beri Bantuan

Hukum

Nazaruddin tiba di

Indonesia, langsung

diserahkan ke KPK.

KPK menegaskan akan

menjaga independensi.

Presiden SBY percaya

KPK

KPK,

Busyro Muqoddas, M

Jasin,

Haryono Umar, Chandra

M

Hamzah, Bibit Samad

Rianto.

Kepala

Bareskrim Mabes Polri

Komisaris

Jenderal Sutarman, dan

pihak Imigrasi.

Juru Bicara

Kepresidenan Julian

Aldrin

Pasha

Dikawal Ketat Kronologi tibanya

Nazaruddin ke Indonesia,

diserahkan ke KPK dan di

tahan di Rutan Brimob.

Demokrat tidak akan

memberi Nazaruddin

bantuan hukum

Direktur Tindak Pidana

Tertentu Badan Reserse

Kriminal Polri Brigadir

Jenderal (Pol),

Anas yusuf.

Juru bicara KPK,

Johan Budy

Ketua Divisi Advokasi dan

Bantuan Hukum Partai

Demokrat ,

Deny Kailimang

72


Dalam berita disini masalah yang akan disorot adalah mengenai tibanya

Nazarudin di Indonesia dan langsung diserahkan kepada KPK. Nazaruddin dan

KPK disini sama-sama sebagai actor. Nazarudin aktor yang negative karena

merupakan tersangka yang akan ditahan dan dekenai tindak pidana. Sedangkan

KPK adalah aktor positf yang berhasil menangkap Nazaudin dan akan

memproses kasus Nazaruddin hingga tuntas. Disini KPK secara tidak langsung

disorot sebagai aktor penting yang berjasa dalam Kasus Nazaruddin.KPK secara

otomatis di diposisikan sebagai pihak yang patut di dukung dan dipercaya akan

menyelsaikan kasus Nazaruddin.

“Busyro Muqoddas menegaskan, ”Kami pertahankan independensi kami. Jangan khawatir,

kami akan transparan.”.”

Di bagian lain Demokrat yang awalnya menyatakan akan memberi bantuan

kepada Nazaruddin, kini menyatakan tidak akan memberi bantuan kepada

Nazaruddin karena Nazaruddin sudah bukan kader Demokrat dan sudah

mempunyai pengacara

“Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Deny Kailimang menuturkan, Partai Demokrat tidak akan memberi bantuan hukum kepada Nazaruddin. Pasalnya, Nazaruddin bukan lagi kader Partai Demokrat. Nazaruddin juga sudah memiliki pengacara.”

Seolah menekankan bahwa Nazaruddin pihak yang akan menjalani proses

hukum tanpa di bantu pihak lainnya.


73

KPK sebagai pihak yang dipercaya dari dalam penanganan kasus Nazarudin

ini di dukung oleh Presiden yang menyatakan percaya kepada KPK dalam

menyelsaikan kasus Nazaruddin. Selain itu KPK juga menekankan akan

meningkatkan keamanan Nazaruddin. Jadi KPK secara tidak langsung ingin

membuktikan bahwa mereka sudah memberikan penenganan yang terbaik

dalam kasus Nazaruddin ini.



“merekomendasikan” agar proses pemeriksaan dan pengadilan Nazaruddin segera

dilakukan dan diselesaikan. Ini sebagai konsekuensi logis dari melihat kasus ini

sebagai maslah hukum, bukan politik atau moral. Dan sebagai maslah hukum

yang dibidik sebagai tersangka memang Nazaruddin.

5.2.4 Berita Kompas 1 Desember 2011

Disini Kompas menurunkan laporan mengenai dimulainya proses

pengedilan terhadap Nazaruddin. Ada 2 laporan yang diturunkan oleh

Kompas pada edisi ini. Masing-masing dengan judul “ Hanya Angelina

Yang Disebut, Nazaruddin Mulai Diadili dalam Kasus Wisma Atlet “

sebagai tulisan utama, disusul “ Tidak Pernah Ditanya ” sebagai tulisan

pendukung.


74




mengatakan bingkai hukum sebagai bingkai yang dominan dalam pemberitaan



nuansa hukum. Kedua, sebagai konsekuensi melihat masalah ini sebgai masalah

hukum, sumber berita yang diwawancarai adalah sumber berita yang beelatar

hukum. Atau kalaupun bukan orang yang berlatar belakang hukum (ahli hukum

atau pengacara), tetapi berbicara dalam kerangka masalah hukum.



Hanya Angelina yang

Disebut

Nazaruddin Mulai Diadili

dalam Kasus Wisma Atlet

Nazarudin mulai diadili di

Pengadilan tindak Pidana

Korupsi.

Nama yang awal pernah

diungkapkan Nazaruddin

tidak disebutkan semua.

Hanya nama Angelina

Sondakh saja yang

disebutkan

Divisi Hukum dan

Monitoring

Peradilan Indonesia

Corruption Watch,

Febri Diansyah.

Juru Bicara KPK,

Johan Budi

Ketua Departemen

Penegakan

Hukum Dewan Pimpinan

Pusat Partai Demokrat.

Benny K Harman

Tidak Pernah Ditanya Selama proses

penyelidikan Nazarudin

tidak pernah ditanya

mengenai hal-hal yang

didakwakan kepadanya.

Nazarudin

KPK

75

Dalam berita Kompas, Nazaruddin adalah pihak yang bersalah dan pihak

penyebab. Masalah diletakkan pada Nazaruddin, yang awalnya sudah menjadi

tersangka. Walaupun Nazaruddin juga yang mengungkapkan pihak-pihak Partai

Demokrat yang terkait, tetap tidak merupah posisi Nazaruddin yang ditempatkan

sebagai penyebab masalah. Berita keseluruhan di tujukan kepada Nazaruddin,

sedangkan pihak-pihak lainnya dianggap tidak termasuk dalam bagian kasus ini.

penilaian hukum pun lebih banyak di tujukan kepada Nazzarudin.

“ Ketua Departemen Penegakan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Benny K Harman menyatakan bahwa pertanyaan terkait dakwaan terhadap Nazaruddin harus ditujukan kepada KPK. Partai Demokrat tak mengintervensi kasus itu. Kasus Nazaruddin menciptakan persepsi buruk pada Partai Demokrat. ”Kami serahkan kasus ini ke penegak hukum. Silakan dibuka di sidang dengan bukti dan bukan kata. Publik akan menilai langkah KPK menangani kasus ini,” kata nya.”

Di sini jelas Demokrat diposisikan sebagai korban. Demokrat menyatakan

bahwa kader yang diungkapkan Nazarudin terkait kasus Wisma Atlet, hanya

Angelina saja yang disebut sebagai dakwaan karena jelas kaitannya dengan

Nazaruddin. Sedangkan yang lain selain tidak di dukungnya bukti juga kurang

jelas kaitannya antara dakwaan dan yang di dakwa.

“Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, dakwaan harus terkait dengan orang yang didakwa.”Selain itu, nama-nama yang disebutkan Nazaruddin harus di dukung bukti. Tidak bisa hanya karena pengakuan, lantas orang lain dijadikan tersangka. KPK juga masih mengembangkan kasus ini. Apakah dalam sidang nanti muncul fakta lain yang mendukung pengakuan Nazaruddin tentu akan ditindaklanjuti. Kasus ini belum selesai,” katanya .”

Di bagian lain Nazaruddin kembali menceritakan kembali keterlibatan

Anas. Nazaruddin pun mengeluhkan surat dakwaan yang dianggap cacat dan

hasil rekayasa. Nazaruddin menyatakan Ia tidak mengerti perkara yang

dituduhkan kepadanya karena KPK tidak pernah bertanya perihal perkara yang

dituduhkan selama proses penyelidikan. Akan tetapi sebesar apapun pembelaan

Nazaruddin akan di patahkan kembali oleh jaksa.

“Terkait dengan pernyataan Nazaruddin dan penasihat hukumnya tersebut, jaksa mengatakan bahwa terdakwa pernah bertemu dengan Direktur Utama PT DGI Dudung Purwadi dan El Idris membicarakan proyek wisma atlet. Jaksa juga menjelaskan, dalam

76

menyusun dakwaan, jaksa mendasarkan pada semua alat bukti yang diperoleh, bukan hanya keterangan terdakwa.”

Ini menegaskan bagaimana Nazaruddin ditempatkan sebagai pihak yang

tidak di percaya.


Nazaruddin dinilai sebagai sumber masalah datang dari pengungkapan

Nazaruddin mengenai pihak-pihak lain yang terlibat. Bisa saja surat dakwaan

Nazaruddin tidak ada bukti pendukung sehingga surat dakwaan dianggap cacat

oleh jaksa. “ dalam menyusun dakwaan, jaksa mendasarkan pada semua alat

bukti yang diperoleh, bukan hanya keterangan terdakwa ” . Selain itu pernyataan

Juru bicara KPK juga “Selain itu, nama-nama yang disebutkan Nazaruddin harus

di dukung bukti. Tidak bisa hanya karena pengakuan, lantas orang lain dijadikan

tersangka. KPK juga masih mengembangkan kasus ini. Apakah dalam sidang

nanti muncul fakta lain yang mendukung pengakuan Nazaruddin tentu akan

ditindaklanjuti. Kasus ini belum selesai.” Menguatkan posisi Nazaruddin sebagai

pihak yang tidak dipercaya.



“merekomendasikan” agar proses pemeriksaan dan pengadilan Nazaruddin segera

di tuntaskan. Ini sebagai konsekuensi logis dari melihat kasus ini sebagai maslah

hukum, bukan politik atau moral. Dan sebagai maslah hukum yang dibidik

sebagai tersangka memang Nazaruddin.

5.2.5 Berita Kompas 17 Januari 2012

77

Disini Kompas menurunkan laporan mengenai kesaksian Mindo Rosalina

Manulang, dlam terdakwa kasus penyuapan Wisma Atlet. Ada 2 laporan yang

diturunkan oleh Kompas pada edisi ini. Masing-masing dengan judul “ Anas

disebut ketua besar, Mindo beberkan jatah untuk Demokrat” sebagai tulisan

utama, disusul “Keluarkan 20 Milyar” tulisan pendukung.


Kompas mengidentifikasi kasus hukum. Segala hal yang berhubungan

dengan kasus ini disoroti tidak dari segi politik, melainkan dari aspek hukum.

Alasan mengapa dikatakan bingkai hukum yang menjadi bingkai dominan dalam

pemberitaan Kompas adalah, Pertama, berita yang disampaikan mengenai

kesaksian Mindo Rosalina Manulang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,

Jakarta mengenai kasus penyuapan wisma atlet dan pihak-pihak yang ikut terkait

serta didalamnya seperti beberapa kader Partai Demokrat. Kedua, sebagai

konsekuensi melihat masalah ini sebgai masalah hukum, sumber berita yang

diwawancarai adalah sumber berita yang beelatar hukum. Atau kalaupun bukan

orang yang berlatar belakang hukum (ahli hukum atau pengacara), tetapi

berbicara dalam kerangka masalah hukum.


Anas Disebut Ketua

Besar

Mindo beberkan jatah

untuk Demokrat

Mindo Rosalina Manulang

menegaskan ada jatah

untuk Partai Demokrat

dalam proyek wisma atlet.

Hal ini diungkapkan saat

Mido bersaksi dalam

persidangan terdakwa

kasus wisma atlet lainnya.

Mindo Rosalina Manulang

Penasihat Hukum

Nazaruddin

Elsya Syarief

Penasihat Hukum Ketua

Umum Partai Demokrat,

Anas Urbaningrum

Putra M. Zein

78


Mindo menjelaskan perihal

perckapannya dengan

Angelina Sondakh (Angie)

melaluia Blackberry

Messenger (BBM).

Menurut Mindo pada

waktu itu Angie meminta

uang pada saat

pembahasan anggaran

Kemenpora. Mindo juga

mengatakan ketua besar

disini adalah Anas

Urbaningrum.

Keluarkan 20 Milyar Mindo Rosalina

menjelaskan beberapa

fakta mengenai sirkulasi

uang dalam tender wisma

atlet dan beberapa pihak

yang terkait didalamnya

termasuk Anas

Urbaningrum.

Sidang Nazaruddin terlihat

sangat lebih ketat daripada

sidang-sidang sebelumnya.

Anggota Lembaga

Perlindungan Saksi dan

korban

Lili Pintauli

79

Dalam isi berita Kompas, Nazaruddin diposisikan sebagai aktor dan

penyebab masalah. Karena kasus kali ini merupakan mengenai persidangan

Nazaruddin. Mindo sendiri disini juga diposisikan sebagai aktor namun bukan

penyebab masalah. Mindo yang memberikan kesaksian dipengadilan perihal

dakwaan Nazaruddin dan orang-orang yang terlibat didalamnya, membuat posisi

Mindo sebgai pihak yang sangat membantu.

Mindo yang membenarkan adanya percakapan dengan Angelina dan juga

pernyataan mengenai keterlibatan Anas, secara tidak langsung membenarkan

dakwaan Nazaruddin mengenai pihak-pihak lain yang terlibat.

“ ”Jadi bosnya siapa dari partai Demokrat? “ ujar Elza. Mido menjawab, “

Mirwan Amir (Wakil Ketua Badan Anggaran DPR) .”

” Elza juga menanyakan tentang siapa yang dimaksud dengan istilah ketua dan

ketua besar AU dalam percakapan BBM. Menurut Mindo, istilah ketua mengacu

kepada Ketua Komisi X DPR Mahyudin dan ketua besar AU adalah Anas Urbaningrum.”

Walaupun keseluruh isi berita mengenai kesaksian Mindo mengenai aliran

uang dalam partai Demokrat, juga pihak yang terlibat di dalamnya, salah satunya

adalah Anas Urbaningrum yang dari awal memang dituding oelh Nazaruddin.

Namun pada bagian lain pendapat Patra M. Zein penasihat hukum Anas, seolah

menyetir opini yang menyatakan bahwa Anas tidak terlibat sama sekali dalam

kasus ini dan memang faktanya adalah Nazaruddin lah yang menjadi tersangka.

“Tudingan itu tidak berdasar, karena Anas tidak pernah terlibat atau

melakukan korupsi. ”Bukan sekali dua kali Nazaruddin menuding Anas, faktanya

Nazaruddin yang didakwa melakukan korupsi dalam kasus wisma atlet,” kata patra.”


Penilaian Nazarudin sebagai penyebab masalah karena Nazarudin memang

sebagai tersangka. Angelina pun mulai diposiskan sebagai aktor negatif karena

80

kesaksian yang diberikan Mindo perihal kebenaran percakapan antara Mindo dan

Angie di BBM, menegaskan keterlibatan Anggie dalam kasus ini. Mindo sendiri

diposisikan sebagai pihak yang memiliki peran penting karena kesaksiannya

dipengadilan. Anas disini walaupun mendapat tudingan keterlibatan dalam wisma

atlet, belum diposisikan di pihak yang bersalah. Anas disini diposisikan sebagai

korban tuduhan yang tak berdasar, hal ini ditegaskan olenh pernyataan kuasa

hukum Anas, Putra M. Zein.



“merekomendasikan” agar kasus Nazaruddin segera dituntaskan, dan pihak-pihak

yang disebut terlibat agar segera diselidiki dan diproses lebih lanjut. Ini sebagai

konsekuensi logis dari melihat kasus ini sebagai maslah hukum, bukan politik

atau moral. Dan sebagai maslah hukum yang dibidik sebagai tersangka memang

Nazaruddin.

5.2.6 Berita Kompas 18 Januari 2012

Disini Kompas menurunkan laporan mengenai Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) menjadikan kesaksian Mindo Rosalina Manulang di

persidangan sebagai alat bukti. Ada 2 laporan yang diturunkan oleh Kompas

pada edisi ini. Masing-masing dengan judul “ KPK: Panggil Semua Nama,

Ketua Partai Tak Kebal Hukum” sebagai tulisan utama, disusul

“Mallarangeng Membantah” tulisan pendukung.


81





kesaksian Mindo Rosalina Manulang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,

Jakarta mengenai kasus penyuapan wisma atlet dan pihak-pihak yang ikut terkait

serta didalamnya dijadikan sebagai alat bukti oleh KPK. Kedua, sebagai

konsekuensi melihat masalah ini sebgai masalah hukum, sumber berita yang

diwawancarai adalah sumber berita yang beelatar hukum. Atau kalaupun bukan

orang yang berlatar belakang hukum (ahli hukum atau pengacara), tetapi



KPK: Panggil Semua

Nama

Ketua Partai Tak Kebal

Hukum

KPK menjadikan

pengakuan Mindo

Rosalina Manulang di

persidangan sebagai alat

bukti.

Tidak menutup

kemungkinan nama-nama

tersebut dipanggil oleh

KPK. Jadi tidak ada yang

namanya kebal hukum.

KPK juga sudah memiliki

calon tersangka baru

dalam kasus wisma atlet.

Ketua KPK

Abraham Samad

Wakil Ketua KPK

Bambang Widjojanto

Juru Bicara KPK

Johan Budi, SP

Mallarangeng Membantah KPK belum menjadwalkan Andi Mallarangeng

82


Dalam isi berita Kompas, Mindo diposisikan sebagai aktor yang penting. Pada

edisi ini Mindo seolah seperti tokoh utama. Karena keberaniannya bersaksi dan

mengungkapkan kejujuran mengenai kasus ini, walaupun Mindo sendiri mendapat

pemeriksaan terhadap

nama-nama yang

disebutkan oleh Mindo.

Andi Mallarangeng

mengatakan bahwa dirinya

tidak terlibat. Dan jika

KPK mempunyai bukti

nyata, Andi siap diperiksa

oleh KPK.

KPK tetap menghargai

apresiasi Mindo. Apalagi

Mindo saat itu

mendapatkan ancaman

akan mati, dari banyak

pihak.

Tudingan atas beberapa

kader Demokrat yang

terlibat, dianggap sebagai

tudingan tanpa dasar, yang

bertujuan untuk

menjatuhkan Demokrat.

Ketua Advokasi dan

Bantuan Hukum Dewan

Pengurus Pusat Partai

Demokrat

Denny Kailimang

Wakil Sekretaris Jenderal

Partai Demokrat

Saan Mustopa

83

tekanan dan ancaman dari banyak pihak. Kesaksian Mindo juga dijadikan sebagai alat

bukti oleh KPK.

“Penegasan pengakuan Mindo sebagai alat bukti itu diungkapkan Ketua KPK

Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto secara terpisah, Selasa (17/1) .”

Anas yang dari awal dituding terlibat dalam kasus ini diposisikan absurd. Di

sisi awal Kompas memberitakan bahwa nama-nama yang disebutkan dalam kesaksian

bisa menjadi tersangka dan akan segera dilakukan proses pemeriksaan. Dan dalam hal

ini tidak ada yang namanya kebal hukum walaupun dia ketua partai sekalipun, jadi

dengan kata lain Anas pun tidak kebal hukum dan bisa saja menjadi tersangka.

“Dalam hukum ada namanya equality before the law ( persamaan dimuka hukum).

Jadi tidak ada yang kebal hukum. Apakah dia ketua partai, ia tidak kebal

hukum,”ujar Samad.”

“Ketika ditanya apakah semua nama itu akan dimintai keterangan, Samad

kembali mengungkapkan, “ Iya. Kalau kasusnya mengharuskan meminta keterangan, kami akan lakukan.”

Tapi disis lain Kompas seakan menyetir pendapat Denny Kailimang yang

menyatakan semua tuduhan itu tidak benar karena tidak didukung oleh bukti yang

kuat. Menurut Denny ini hanya untuk mengalihkan perhatian untuk mengusik Partai

Demokrat saja.

“Tudingan-tudingan itu tanpa didukung bukti-bukti, hanya untyuk mengalihkan

perhatian saja dan ada kecanderungan mengusik Partai Demokrat. Sebagai

juara bertahan, wajar saja kalau Partai Demokrat diusik terus, tapi Partai Demokrat akan tetap tegar menghadapi hal ini. “


Penilaian Mindo sebagai pihak yang benar karena sebagai saksi dia berusaha

memberikan keterangan yang jujur. Mindo dengan posisinya yang penuh

84

intimidasi masih mau memberikan kesaksian membuat dia semakin ada disisi

positif dan benar.

Sedangkan Anas dan sejumlah Kader Demokrat yang disebutkan dikenakan

nilai moral yang absurd. Meski tidak diurai secara detail dan mencantumkan

banyak pernyataan, namun berita itu mampu mengidentifikasi adanya pembelaan

terhadap Demokrat. Dan menyatakan bahwa itu semua hanya untuk menjatuhkan

Partai Demokrat oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan bersaing dengan

Demokrat..


Kompas “merekomendasikan” agar kasus Nazaruddin segera dituntaskan,

dan pihak-pihak yang disebut terlibat agar segera diselidiki dan diproses lebih

lanjut. Ini sebagai konsekuensi logis dari melihat kasus ini sebagai maslah



5.2.7 Berita Kompas 16 Februari 2012

Disini Kompas menurunkan laporan mengenai kesaksian Angelina Sondakh

yang diragukan kebenarannya. Ada 3 laporan yang diturunkan oleh Kompas

pada edisi ini. Masing-masing dengan judul “ Kesaksian Angelina Diragukan,

KPK: Wajar Angelina Berbohong” sebagai tulisan utama, disusul “KPK

Punya Bukti” , “ Wajar Berbohong” tulisan pendukung.


85





kesaksian Angeliana PP Sondakh di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta

mengenai keterkaitannya dalam kasus wisma atlet, berdasarkan kesaksian Mindo

Rosalina Manulang. Kedua, sebagai konsekuensi melihat masalah ini sebgai

masalah hukum, sumber berita yang diwawancarai adalah sumber berita yang

beelatar hukum. Atau kalaupun bukan orang yang berlatar belakang hukum (ahli

hukum atau pengacara), tetapi berbicara dalam kerangka masalah hukum.


Kesaksian Angelina

Diragukan

KPK: Wajar Angelina

Berbohong

Dalam persidangan

Angelina membantah

pernah melakukan

percakapan dengan Mindo

melalui BBM. Angie

mengaku tidak memiliki

BB hingga tahun 2010.

Angie juga mengatakan Ia

tidak tahu menahu

mengenai istilah-istilah

yang diebutkan Mindo.

Angie juga berkelit bahwa

baru mengenal Mindo

setelah kasus dugaan

wisma atlet terungkap.

Angelina PP Sondakh

Ketua Majelis Hakim

Darmawati Ningsih

Anggota Majelis Hakim

Ugo

86


Dalam isi berita Kompas yang diteliti, Angelina terlihat sebagai pelaku

(aktor), sebagai penyebab masalah. Masalah diletakkan pada Angelina, karena

Angelina dianggap memberikan kesaksian yang tidak benar atau bohong. Dapat

KPK Punya Bukti KPK tidak masalah jika

Angie tidak mengakui

keterangan saksi Mindo

Rosalina Manulang. KPK

memiliki bukti rekaman

percakapan Angie dan

Mindo melalui BBM.

Jasa Komisi

Pemberantasan Korupsi

(KPK)

Anang Supriatna

Penasihat Hukum

Nazaruddin

Hotman Paris Hutapea

Wajar Berbohong Secara terpisah KPK

menilai wajar jika

Angelina berbohong ketika

menjadi saksi untuk

Nazaruddin, sebab Angie

sendiri juga berstatus

sebagai tersangka.

KPK mengaku tidak

terlalu cemas jika Angie

berbohong dalam

kesaksiannya. Karena

penyidik akan menjerat

Angie dengan bukti lain

yang ada yang dimiliki

KPK.

Wakil Ketua KPK

Bambang Widjojanto

Juru bicara KPK

Johan Budi

87

dilihat bagaimana teks berita menempatkan penilaian hukum lebih banyak kepada

Angelina. Pertama Angelina menyangkal adanya hubungan percakapan dengan

Mindo Rosalina Manulang melalui Blackberry Messenger (BBM), sedangkan

dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), terungkap adanya percangkapan antara

Mindo dan Angelina.

“Dalam kesaksiannya, Angelina mengaku antara lain tak pernah berhubungan

dengan saksi lain dalam kasus ini, Mondo Rosalina Manulang, melalui Blackberry Mesenger (BBM).”

“Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Mindo, terungkap adanya percakapan dengan Angelina melalui BBM.”

Pada bagian lain, Kompas bahkan menyetir pendapat Anang Supriatna yang

menyatakan, walaupun Angelina berbohong itu tidak masalah karena KPK

mempunya bukti percakapan Angie dengan Mindo. Dan juga pendapat Bambang

Widjajanto sangat yakin bila Angelina memberikan keterangan yang tidak benar.

“Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Anang Supriatna, mengatakan, tak

masalah jika Angelina mengingkari keterangan dengan saksi lain, seperti Mindo

yang mengakui pernah berhubungan dengannya melaui BBM. KPK mempunyai bukti pembicaraan Angelina dengan Mindo melalu BBM”

“Menurut Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, ada potensi Angelina

menghilangkan berbagai keterangan dan petunjuk yang potensialmenjelaskan keterlibatannya.”

Disini sudah terlihat sangat jelas bagaimana Kompas menempatkan

Angelina sebagai pihak yang bersalah.


88

Penilaian Angelina sebagai sumber masalah datang dari hal yang sama-sama

negatif terhadap Angelina. Pertama, Angelina mengingkari hal yang dituduhkan

kepadanya dan memberikan kesaksian palsu. Padahal hal itu sudah sangat jelas

dan KPK memiliki bukti percakapan Angelina dan Mindo. Kedua, Angie disini

selain saksi juga bisa di tersangka. Jadi dinilai Angie pasti akan berbohong, untuk

melindungi dirinya. Sedangkan saat itu Angie masih menjadi saksi.







5.2.8 Berita Kompas 1 Maret 2012

Disini Kompas menurunkan laporan mengenai Anas yang menerima uang

miliaran rupiah. Ada 2 laporan yang diturunkan oleh Kompas pada edisi ini.

Masing-masing dengan judul “ Anas Terima Milyaran Rupiah, Anas

Urbaningrum : Itu Dagelan, Bukan Kesaksian” sebagai tulisan utama, disusul

“Untuk Uang Derah” tulisan pendukung.






kesaksian mantan pegawai di Grup Permai dalam persidangan kasua korupsi

89

[royek penyuapan wisma atlet SEA Games. Kedua, sebagai konsekuensi melihat

masalah ini sebgai masalah hukum, sumber berita yang diwawancarai adalah

sumber berita yang beelatar hukum. Atau kalaupun bukan orang yang berlatar

belakang hukum (ahli hukum atau pengacara), tetapi berbicara dalam kerangka

masalah hukum.


Anas Terima Milyaran

Rupiah

Anas Urbaningrum: Itu

Dagelan, Bukan

Kesaksian.

Disebutkan Anas adalah

pemilik serta pengendali

Grup Permai.

Sebulan sebelum kantor

Grup Permai di geledah

KPK, Anas dinilai

menerima uang 1 juta

Dollar Amerika Serikat

(AS).

Anas menilai kesaksian

bekas keempat

karyawannya itu bukan

kesaksian melainkan

dagelan.

Anas Urbaningrum

Uang Untuk Daerah Mantan manajer gedung

tower permai, mampang,

jakarta tempat group

permai berkantor Ferdian

Rico Baskoro menuturkan

Grup Permai adalah

Manatan Manajer Gedung

Tower Permai, Mampang,

Jakarta

Ferdian Rico Bascoro

Pengacara Nazaruddin

Hotman Paris Hutapea

Mantan Supir Nazaruddin

90


Dalam keseluruhan isi berita di Kompas edisi ini, tampak bagaimana para

saksi di posisikan sebagai aktor. Para saksi yang merupakan mantan pegawai di

Grup Permai ini menyatakan perihal Anas menerima uang milyaran rupiah.

konsorium yang dimiliki

Anas dan Hasyim kerabat

Nazaruddin.

Tiga saksi lain, mantan

supir di Grup Permai, juga

mengatakan Grup Permai

dimiliki Anas.

Putra M.Zen, penasihat

hukum Anas, menilai,

saksi yang dihadirkan

jaksa sudah mementahkan

keterangan empat saksi

dari Nazaruddin itu.

Apabila saksi

mencemarkan nama baik

Anas, tidak menutup

kemungkinan kuasa

hukum Anas akan

melakukan tindakan

hukum kepada mereka.

Aan

Supir Operasional

Keuangan Grup Permai

Heri Sunandar

Mantan Supir Yulianis

Hidayat

Penasihat Hukum Anas

Putra M. Zen

Jaksa KPK

Anang Supriatna

Anggota Lembaga

Perlindungan Saksi dan

Korban

Lili P Siregar

91

Akan tetapi Kompas lagi-lagi dengan cepat membantah keterlibatan Anas.

Menganggap itu semua hanya lelucon. Disini Anas diposisikan sebagai korban.

Yang dituduh tanpa adanya bukti yang jelas dan akurat.

“Anas, Rabu, menilai keterangan keempat bekas karyawan grup permai itu

bukan kesaksian. “ Itu adalah dagelan dan kebohongan yang diorkestrasi secara

telanjang. Saya tahu persis sudah diatur bicara seperti itu. Dari logika

sederhana saja sangat tidak nyambung. Saya kasihan dengan pegawainya yang disuruh menyerang saya, seolah-olah sebagai kesaksiannya,” ”

“Putra M. Zen, penasihat hukum Anas, menilai, saksi yang dihadirkan jaksa

sudah mementahkan keterangan empat saksi dari pihak Nazaruddin itu.saksi

menyatakan Nazarudinn-lah pemilik Grup Permai. Apabila keterangan saksi itu

mencemarkan nama baik Anas, tidak tyertutup kemungkinan kuasa hukum Anas, melakukan tindakan hukuman terhadap mereka.”


Penilaian Anas sebagai pihak yang tidak bersalah sangat jelas sekali dalam

teks berita Kompas. Bagaimana setiap saksi yang memberikan keterangan

keterlibatan Anas, secara langsung dibantah oleh Anas ataupun kuasa hukumnya







5.2.9 Berita Kompas 29 Maret 2012

92

Disini Kompas menurunkan laporan mengenai Nazaruddin yang bersikukuh

tidak tahu akan tuduhan yang didakwakan kepadanya. Ada 2 laporan yang

diturunkan oleh Kompas pada edisi ini. Masing-masing dengan judul “

Nazaruddin Bersikukuh Tidak Tahu” sebagai tulisan utama, disusul “Menjadi

Kordinator” tulisan pendukung.






Nazaruddin tersangka penyuapan wisma atlet SEA Games sedang di adili. Kedua,

sebagai konsekuensi melihat masalah ini sebgai masalah hukum, sumber berita

yang diwawancarai adalah sumber berita yang beelatar hukum. Atau kalaupun

bukan orang yang berlatar belakang hukum (ahli hukum atau pengacara), tetapi



Nazaruddin Bersikukuh

Tidak Tahu

Nazaruddin bersikukuh

tidak tahu menahu

mengenai proyek

pembangunan wisma atlet.

Dalam sidang juga

terungkap nilai suap yang

diberikan kepada

Nazaruddin

Jaksa KPK

Anang Supriatna

93

Nazaruddin tidak hanya

4,6 Milyar. Melainkan 3

cek yang belum dicairkan

yang bernilai lebih dari 3

Milyar.

Nazaruddin membantah

penjelasan jaksa dan

meminta jaksa

membuktikan jika Ia

terkait dalam penerimaan

suap wisma atlet tersebut.

Menjadi Kordinator Ketika ditanya perihal

kedekatan Nazaruddin

dengan Anas, Nazzaruddin

mengaku menjadi ketua

pembagian uang kepada

dewan pimpinan cabang

(DPC) dan dewan

pimpinan daerah (DPD)

partai Demokrat dalam

kongres di Bandung tahun

2010. uang itu digunakan

untuk memenangkan anas

sebagai ketua umum.

Nazaruddin menjelaskan

bahwa Ia hanya diminta

mengawasi penerimaan

Jaksa KPK

Yudi

Ketua Majelis Hakim

Dharmawati Ningsih

94


Dalam berita Kompas ini Nazaruddin ditempatkan sebagai pelaku, penyebab

masalah. Nazaruddin yang status tersangka penyuapan wisma atlit, sudah melalui

uang kepada DPC dan

DPD selama kongres.

Nazaruddin baru ikut

membagikan uang itu

secara langsung pada

putaran kedua. Dan

dilakukannya bersama

Angelina.

Nazaruddin menjelaskan

kedekatannya dengan Anas

di Grup Permai. Anas

menyuruh Nazaruddin

mengamankan

penggerebekkan Tower

Permai oleh KPK.

Nazaruddin juga

menerangkan kaburnya

keluar Singapura adalah

atas perintah Anas ketika

kasus wisma atlet mulai

mencuat.

95

proses persidangan. Kendati demikian Nazaruddin tetap bersikukuh tidak tahu

menahu akan dakwaan yang di tuduhkan kepadanya. Nazaruddin tetap

mengatakan bahwa Anaslah yang terlibat. Akan tetapi setiap pernyataan

Nazarudin selalu disangkal oleh Anas.

“Keterangan Nazaruddin ini juga dalam beberapa kesempatan dibantah oleh

Anas.”


Nasaruddin sebagai penyebab masalah dan juga korban, pertama

Nazaruddin sebagai tersangka dan sudah ada beberapa bukti yang

memberatkannya. Sebagai korban karena Nazaruddin bersikukuh tidak tahu

perihal tuduhan yag dituduhkan kepada dirinya. Ia mengaku hanya mengikuti

perintah Anas. Sedangkan Anas yang dari awal selalu dituduh terlibat diposiskan

sebagai pihak yang dirugikan. Karena Anas tetap merasa tidak terlibat dalam

kasus ini.







5.2.10 Berita Kompas 21 April 2012

96

Disini Kompas menurunkan laporan mengenai ditentukannya hukuman

penjara terhadap Nazaruddin. Ada 3 laporan yang diturunkan oleh Kompas

pada edisi ini. Masing-masing dengan judul “ Dana Untuk Anas

Dikesampingkan, Nazaruddin Dihukum 4 tahun 10 Bulan Penjara “ sebagai

tulisan utama, disusul “ Dihukum 4 Tahun 10 Bulan”, dan “Bagian Proses

Peradilan” sebagai tulisan pendukung.






Nazaruddin tersangka penyuapan wisma atlet SEA Games. Jelas seteelah

menjalani proses persidangan sedang di adili Nazaruddin diputuskan bersalah dan

divonis hukuman penjara. Kedua, sebagai konsekuensi melihat masalah ini

sebgai masalah hukum, sumber berita yang diwawancarai adalah sumber berita

yang beelatar hukum. Atau kalaupun bukan orang yang berlatar belakang hukum

(ahli hukum atau pengacara), tetapi berbicara dalam kerangka masalah hukum.


Dana Untuk Anas

Dikesampingkan

Nazaruddin Dihukum 4

tahun 10 Bulan Penjara

Keterangan Nazaruddin

mengenai aliran dana

untuk Anas tidak relevan

Anggota majelis hakim.

Sofialdi

Wakil Ketua Komisi

Pemberantasan Korupsi

(KPK)

A Busyro Muqoddas

4 Tahun 10 Bulan Nazaruddin terbukti

menerima suap dan

dijatuhi hukuman 4 tahun

Majelis Hakin yang

dipimpin Dharmawati

Ningsih

97


Dari keseluruhan berita Kompas. Penempatan Nazaruddin sebagai pihak

yang bersalah dan penyebab masalah memang benar. Dugaan keterlibatan Anas

yang diungkapkan Nazaruddin selama ini tidak terbukti. Dan Anas bisa dibilang

adalan korban pencemaran nama baik. Sedangkan tuduhan untuk Nazaruddin

terbukti dengan jelas. Dan final akhir dengan diputuskannya hukuman untuk

Nazaruddin.

“Majelis hakim yang dipimpin Dharmawati Ningsih memutuskan, Nazaruddin sebagai penyelenggara negara terbukti menerima suap terkait proyek wisma atlet. Eks anggota DPR itu pun dijatuhi hukuman 4 tahun 10 bulan penjara, denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan, dan membayar biaya perkara.”

10 bulan penjara, dendaj

200juta subside 4 bulan

kurungan

Bagian Proses Peradilan Tuduhan atas Anas selama

ini bisa dikatakan tidak

benar, kendati demikian

Anas juga belum tentu

tidak bersalah. KPK masi

bisa menyelidik Anas.

Penasihat Hukum Anas,

Firman Wijaya.

Guru Besar Hukum Pidana

dari Universitas Indonesia,

Indriyanto Seno Adji.

Ahli Hukum Pidana,

Gandjar Laksana.

Pusat Kajian Antikorupsi

Universitas Gadjah Mada,

Yogyakarta,

Oce Madril.

Andi Mallarangeng

98

Jelasnya posisi Nazaruddin, tidak menutup bahwa Anas murni tidak

bersalah. Secara tidak langsung Anas juga disorot sebagai pihak yang bisa saja

menjadi tersangka.

“Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Oce Madril, mengatakan, Anas belum sepenuhnya aman dari jeratan kasus hukum. Masih ada kemungkinan Anas terjerat kasus Hambalang, yang juga disinggung hakim. Andi Mallarangeng menyerahkan sepenuhnya kasus proyek wisma atlet di Palembang, termasuk putusan terhadap Nazaruddin, kepada majelis hakim. ”Kita serahkan semua kepada KPK dan pengadilan,” katanya.”


Nazaruddin hanya bisa pasrah mendengar hasil putusan Hakim tentang

hukuman yang menjerat dirinya. Dan tuduhannya kepada Anas yang tidak

terbukti kebenarannya. Walaupun Anas dikatan tidak ada hubungannya dalam

kasus Nazaruddin. Tapi Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia

Indriyanto Seno Adji mengatakan, fakta dugaan keterlibatan Anas tetap bisa

dipakai KPK untuk menelusuri keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Namun tidak ada tanggapan pembenaran yang pasti untuk menelusuri kasus Anas.


Kompas secara tidak langsung mengarahkan agar kasus yang masi terkait

dengan Nazaruddin ataupun kasus-kasus serupa dengan Nazaruddin untuk segera

mendapat perhatian dan diselidiki kebenarannya hingga tuntas.

99

5.3 Kesimpulan

Elemen

Frame

Problem

Identification

Casual

Interpretation

Moral

Evaluation

Treatment

Recomendation

Masalah

hukum

Nazaruddin

adalah

penyebab dan

bersalah,

sedangkan

Anas yang

diduga terlibat

adalah korban

tuduhan tak

berdasar

Nazaruddin

adalah orang

yang takut

mengakui

kesalahannya,

sedangkan

Anas adalah

korban

tuduhan yang

tidak benar

Setelah kasus

ini tuntas, harap

kasus-kasus

serupa segera

diselsaikan

Kasus

Nazaruddin

adalah

masalah

Hukum

100

Pembahasan diatas menunjukkan pendefisian suatu peristiwa itu bisa berbeda

tiap masing-masing media dan penulisnya. Kompas mendefinisikan kasus

Nazaruddin ini sebagai masalah hukum. Persoalan dilihat sebagai siapa yang salah,

siapa yang benar, dan aturan –aturan hukumnya. Saat masalah Nazaruddin ini dilihat

sebagai masalah hukum, aktor penyebab masalahnya adalah Nazaruddin. Karena

Nazaruddin dianggap bersalah jelas dari pemberitaan Kompas, bagaimana partai

Demokrat menjaga nama baik mereka. Walaupun dikatakan Demokrat tidak

mengintervensi Nazaruddin namun ada beberapa aspek yang menyudutkan

Nazaruddin.

Disini Kompas berusaha bersikap Netral dalam pemberitaannya. Konstruksi

yang ada dalam pemberitaannya dibuat terlihat seminim mungkin. Dan dalam

pemberitaannya Kompas juga mencoba menyampaikan fakta dengan akurat.

Meskipun ada sedikit kesan Kompas melakukan judgement antara Nazarudin dan

Anas juga Partai Demokrat, Dalam pemberitaan kasus Nazaruddin ini Kompas

menyampaikan sesuai hasil dari persidangan.

101

5.4 Peradilan Media

Dari pembahasan diatas dapat di lihat bagaimana Kompas selayaknya media

lainnya mempunyai cara pandang tersendiri dalam melihat peristiwa. Isi media pada

hakikatnya adalah hasil konstruksi realitas. Itulah mengapa konsep kebenaran yang

dianut media massa bukanlah kebenaran sejati, tetapi sesuatu yang dianggap benar

oleh masyarakat (Sobur,2009:87). Dengan kata lain, kebenaran itu ditentukan oleh

media massa.

Karena selain mampu membentuk opini publik melalui konstruksi realitas

yang diciptakan, dan di dukung oleh kebebasan pers yang dimiliki setiap media,

membuat tanpa sadar dalam pemberitaanya media banyak melakukan bias. Bias inilah

yang terkadang tanpa media itu sadari berubah seperti sebuah peradilan dalam

masyarakat.

Kendati media terikat oleh kode jurnalistik, tak jarang peradilan itu dibentuk

dalam sebuah pemberitaannya. Melalui opini-opini yang dibentuk dalam

pemberitaannya, media seolah menggiring khalayak untuk memberi vonis dalam

sebuah peristiwa itu.

Dalam kasus Nazaruddin ini Kompas pun tanpa sadar membuat bias

peradilan. Dapat di lihat mulai dari pembentukan wacana hingga framing yang di

102

bentuk oleh Kompas dalam pemberitaan kasus Nazaruddin ini adanya ketimpangan.

Bagaimana posisi Nazaruddin yang sangat di pojokkan. Bahkan setiap pembelaan

yang di ajukan dan di cantumkan selalu tetap di bantah. Sedangkan setiap pernyataan

dari pihak Demokrat tidak pernah ada bantahan.

Disini terlihat KOMPAS memang menempatkan Nazaruddin sebagai pihak

yang bersalah. Tuduhan terhadap Anas yang seharusnya bisa di selidiki lebih dalam,

tapi tidak diberitakan lebih lanjut.

Begitu juga dengan penempatan posisi KPK (Komisi Pemberantasan

Korupsi) yang di berikan citra positif dalam pemberitaannya. Kompas membuat

masyarakat percaya bahwa KPK adalah pihak yang sangat berjasa dalam kasus ini.

Sedangkan Kompas tidak menyoroti kelemahan KPK dalam menyelidiki pihak-pihak

Demokrat yang kemungkinan terkait dalam kasus penyuapan wisma atlet SEA

Games.

Dalam kasus Nazaruddin ini Kompas terlihat memihak Demokrat dan

menjaga nama Demokrat.

Kendati Kompas dalam pemberitaannya pun secara tidak langsung

membentuk opini yang mampu menjadi vonis masyarakat.akan tetapi berita yang di

sampaikan oleh Kompas terlihat akurat karena Kompas memuat kasus Nazaruddin ini

sesuai dengan jalannya persidangan Nazaruddin. Jadi terlihat bahwa berita yang

disampaikan oleh Kompas adalah hasil dari proses persidangan.

Kompas disini mampu meminimalisir bias yang terjadi dalam

pemberitaannya. Sehingga masyarakat pun menganggap fakta yang disampaikan

Kompas memang akurat dan benar.

Kompas disini tidak terlihat melakukan peradilan dalam pemberitaan Kasus

Nazaruddin. Sesuai Misi yang dianut Kompas yaitu mengantisipasi dan merespon

dinamika masyarakat secara profesional, sekaligus memberi arah perubahan dengan

103

menyediakan dan menyebarkan informasi yang terpercaya. Walaupun secara tidak

langsung ada peradilan yang di lakukan oleh Kompas, sebisa mungkin bias tersebut

tidak terlihat pada khalayak dan berita tersebut tetap menjadi infoemasi yang

terpercaya.

bab v analisa framing 5.1 analisa...

Documents