bab iv prioritas dan sasaran pembangunan...

286

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Arah kebijakan pembangunan pemerintah Tahun 2014 berdasarkan

tema RKP Tahun 2014 adalah “Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan” yang dibangun

berdasarkan unsur pokok tema RKP 2014 yang meliputi:

1. Pemantapan Perekonomian Nasional:

a. Peningkatan daya saing;

b. Peningkatan ketahanan ekonomi;

c. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

2. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan:

a. Pembangunan SDM;

b. Penurunan kemiskinan dan pengangguran;

c. Mitigasi bencana;

d. Peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya.

3. Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik:

a. Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi;

b. Memantapkan penegakan hukum, pertahanan, dan pelaksanaan

penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

serta Pemilihan Legislatif 2014.

Sejalan dengan tema pembangunan pemerintah pusat, kebijakan

pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 adalah “MENINGKATKAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT JAWA TIMUR MELALUI PERLUASAN LAPANGAN

KERJA, PENGUATAN EKONOMI PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN DAYA

SAING DALAM MENYONGSONG AFTA 2015.” yang dijabarkan ke dalam

unsur pokok tema yaitu:

1. KESEJAHTERAAN RAKYAT, meliputi unsur-unsur :

a. Peningkatan Pendapatan/PDRB per kapita

b. Penurunan Kemiskinan

c. Penurunan Pengangguran

d. Peningkatan IPM

e. Penurunan Disparitas Wilayah

2. PERLUASAN LAPANGAN KERJA, meliputi unsur-unsur :

a. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SMK ( Umum & Pondok Pesantren).

b. Peningkatan Kualitas BLK Standar Internasional.

c. Pengembangan Akses Permodalan UMKM.

d. Peningkatan Arus Modal/Investasi

287

3. PENGUATAN EKONOMI PEREMPUAN, meliputi unsur-unsur :

a. Peningkatan Jaringan Usaha dan Akses Permodalan

b. Mengoptimalkan Peran Perempuan pada Lembaga/Kegiatan Usaha

Ekonomi Produktif.

4. PENINGKATAN DAYA SAING, meliputi unsur-unsur :

a. Peningkatan Daya Saing Daerah, meliputi :

1) Kualitas Pelayanan Publik

2) Efektivitas Public Expenditure

3) Reformasi Administrasi/Birokrasi

4) Peningkatan Infrastruktur

5) Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

6) Stabilitas Keamanan/Politik

b. Peningkatan Daya Saing Produk, meliputi :

1) Kualitas Produk

2) Kualitas Jasa

3) Arus Investasi

4) Arus Modal

5) Kualitas SDM (Tenaga Trampil)

Dengan memperhatikan target capaian indikator kinerja utama yang

termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 dan capaian

tahun 2012 maka ditetapkan target kinerja pembangunan Provinsi Jawa

Timur Tahun 2014 adalah:

Tabel 4.1

Target Indikator Kinerja Utama RKPD 2014

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2014 disusun sebagai

penjabaran tahun ke lima RPJMD 2009-2014 yang memuat Visi

Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2009–2014 :

"Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam

Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2009-2014

tersebut, maka misi pembangunan Jawa Timur 2009-2014 adalah:

Indikator Kinerja Utama Target RPJMD Justifikasi Target RKPD

Tkt Pengangguran Terbuka (%) 5,20-5,40 3,5-4,0

Kemiskinan (%) 13,5-14,0 11,0-12,0

Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,50-6,00 7,5-7,7

Indeks Disparitas 113,50-113,80 112

Indeks Pembangunan Manusia 70,50-71,00 73-73,15

288

“Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk

Rakyat” yang diarahkan, terutama, untuk meningkatkan aksesibilitas

dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat dan penanggulangan

kemiskinan; meningkatkan kualitas pemerataan dan pertumbuhan

ekonomi, serta pembangunan pedesaan; melalui penguatan

perekonomian yang didukung pengembangan pertanian dan

agroindustri/agrobisnis; pemberdayaan usaha mikro, kecil dan

menengah (UMKM); peningkatan investasi dan ekspor non-migas,

serta penyediaan infrastruktur yang memadai, dengan tetap

memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup; memantapkan

harmoni sosial melalui peningkatan kesalehan sosial, penegakan serta

penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia, dengan

didukung birokrasi yang reformatif dan pelayanan publik yang prima.

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah

ditetapkan tersebut di atas, maka untuk kerangka perencanaan

pembangunan daerah tahun 2014 diperlukan kerangka yang jelas

pada misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan

dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan

arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik

urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan

misi dimaksud dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang

telah dimiliki, mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang masih

ada, memanfaatkan peluang, serta menghadapi tantangan dari

internal maupun eksternal.

Misi pembangunan Jawa Timur untuk mencapai Visi

Pembangunan yang telah ditetapkan diterjemahkan ke dalam 18

(delapan belas) program prioritas dengan tujuan dan sasaran

pembanguna sebagai berikut:

Tabel 4.2

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

VISI/MISI TUJUAN SASARAN

VISI : Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia

MISI : Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat

289


1. Peningkatan akses

masyarakat terhadap

pendidikan murah dan

berkualitas.

Makin terbukanya dan makin

mudah bagi masyarakat,

terutama masyarakat miskin,

untuk memperoleh pelayanan

pendidikan yang murah, tanpa

diskriminasi, serta

meningkatnya kualitas

pendidikan --baik formal dan

non-formal, negeri maupun

swasta-- agar dapat memenuhi

kebutuhan kompetensi peserta

didik

2. Peningkatan

produktivitas sumber

daya manusia

Makin terbukanya dan makin

mudah bagi masyarakat,

terutama masyarakat miskin,

untuk memperoleh pelayanan

kesehatan yang murah dan

berkualitas, tanpa diskriminasi,

serta makin meningkatnya taraf

kesehatan masyarakat

3. Perluasan lapangan kerja

untuk menciptakan

lapangan kerja dalam

jumlah dan mutu yang

makin meningkat

Meningkatnya jumlah lapangan

kerja, baik formal maupun

informal, di pedesaan dan

perkotaan, dan meningkatnya

jumlah angkatan kerja,

terutama penduduk miskin,

laki-laki maupun perempuan,

yang terserap ke dalam

lapangan kerja, dan

tertampungnya tenaga kerja

penganggur korban PHK

4. Memperkecil jumlah

penduduk miskin

sekaligus mengurangi

tingkat kedalaman dan

keparahan kemiskinan

Menurunnya secara nyata

jumlah penduduk miskin, laki-

laki dan perempuan, dan

terpenuhinya hak-hak dasar

masyarakat miskin

5. Perlindungan dan

kesejahteraan sosial

berkaitan dengan

ketelantaran, baik anak

maupun lanjut usia,

kecacatan,

ketunasosialan, dan

bencana alam, serta

bencana sosial

Meningkatkan pelayanan,

rehabilitasi, dan pemberdayaan

penduduk yang menyandang

masalah kesejahteraan sosial

290


6. Menyegarkan kembali

vitalitas,

memberdayakan

kemampuan dan

meningkatkan kinerja

pertanian dalam

pembangunan dengan

tanpa mengabaikan

sektor lainnya

Meningkatnya pertumbuhan

sektor pertanian secara

signifikan, dan meningkatnya

kesejahteraan petani dan

nelayan, serta berkembangnya

agrobisnis/agroindustri dan

agropolitan

7. Menguatnya

kelembagaan koperasi

dan meningkatnya

kontribusi UMKM

terhadap pertumbuhan

ekonomi

Meningkatnya posisi tawar, dan

efisiensi, serta menguatnya

kelembagaan koperasi,

sehingga dapat turut

memperbaiki kondisi

persaingan usaha di pasar

melalui dampak eksternalitas

positif yang ditimbulkannya

serta makin meluasnya

lapangan kerja yang bisa

disediakan, meningkatnya

secara signifikan kontribusi

UMKM terhadap pertumbuhan

ekonomi, dan makin

meningkatnya pemerataan

peningkatan pendapatan

8. Peningkatan Investasi

yang mendukung

kegiatan Ekspor Non-

Migas

Terwujudnya iklim investasi

yang sehat dan meningkatnya

pembangunan dan rehabilitasi

infrastruktur untuk

mendukung peningkatan

investasi dan ekspor

9. Peningkatan

Produktivitas Dan

Efisiensi Serta Peran

Industri Kecil Dan

Menengah Melalui

Penataan Struktur

Industri Dan

Pengembangan Teknologi

Industri

Meningkatnya pertumbuhan

industri manufaktur

10.Penyediaan dan

Peningkatan

infrastruktur strategis

dalam mendukung

pengembangan jalur

distribusi dan

Meningkatnya ketersediaan dan

kualitas infrastruktur strategis

untuk pemerataan

pertumbuhan ekonomi serta

infrastruktur pendukung

pelayanan dasar masyarakat

291


optimalisasi

pertumbuhan ekonomi

menuju daya saing global

dan kesejahteraan

masyarakat

11.Menyatunya kegiatan

perlindungan fungsi

lingkungan hidup

dengan kegiatan

pemanfaatan sumber

daya alam serta

terwujudnya kualitas

hidup yang dicapai

dengan cara mengurangi

kesenjangan sosial,

kemiskinan,

pengangguran melalui

kemudahan memperoleh

akses terhadap berbagai

bentuk pelayanan sosial

dasar masyarakat yang

berkualitas

Membaiknya sistem

pengelolaan sumber daya alam

dan lingkungan hidup bagi

terciptanya keseimbangan

antara aspek pemanfaatan

sumber daya alam sebagai

modal pertumbuhan ekonomi

(kontribusi sektor perikanan,

kehutanan, pertambangan dan

mineral terhadap PDRB) dan

aspek perlindungan terhadap

kelestarian fungsi lingkungan

hidup sebagai penopang sistem

kehidupan secara luas

ditunjang dengan keterpaduan

perencanaan tata ruang

provinsi dengan nasional,

provinsi yang berbatasan, serta

kabupaten kota se Jatim, dan

dengan kepentingan sektoral

12.Mewujudkan good

governance melalui

upaya peningkatan

kualitas pelayanan

publik,pemberantasan

korupsi secara terarah,

sistematis, dan terpadu

serta memegang teguh

nilai-nilai dasar dan kode

etik aparatur Negara

Terciptanya tata pemerintahan

yang baik, bersih, berwibawa,

profesional, dan bertanggung

jawab, yang diwujudkan

dengan sosok dan perilaku

birokrasi yang efisien, efektif

dalam kapasitas dan

akuntablitas kinerja, serta

dapat memberikan pelayanan

publik yang prima kepada

seluruh masyarakat

13.Memantapkan fungsi dan

peran agama sebagai

landasan moral dan etika

dalam pembangunan,

membina akhlak mulia,

budi pekerti, memupuk

etos kerja, menghargai

prestasi, dan menjadi

kekuatan pendorong

Makin meningkatnya harmoni

sosial di dalam masyarakat

Jawa Timur, sehingga mampu

mencegah dan meredam konflik

sosial di antara intra-umat

beragama, ataupun antar-umat

beragama, serta konflik

berdimensi lainnya

292


guna mencapai Jawa

Timur makmur dan

berakhlak

14.Kebijakan dan program

yang memperhatikan

pengalaman, aspirasi,

kebutuhan dan

permasalahan

perempuan dan laki-laki

ke dalam perencanaan,

pelaksanaan, monitoring

dan evaluasi, seluruh

kebijakan dan program

di berbagai bidang

kehidupan dan

pembangunan

Terjaminnya keadilan dan

kesetaraan gender dalam

berbagai peraturan, program

pembangunan, dan kebijakan

publik dan menurunnya

kesenjangan pencapaian

pembangunan antara

perempuan dan laki-laki, yang

diukur dengan angka Gender-

related Development Index

(GDI), dan Gender

Empowerment Measurement

(GEM)

15.Pembentukan dan

peningkatan kualitas

sumber daya manusia

,khususnya pemuda,

sebagai generasi penerus

bangsa yang harus

produktif, dan memiliki

keunggulan daya saing

dalam menghadapi

tantangan dan mampu

memanfaatkan peluang

sebaik-baiknya serta

meningkatkan kualitas

manusia seutuhnya, baik

dari segi disiplin,

ketangguhan, daya saing

dan keunggulan lainnya

melalui kebiasaan sehat

berolahraga

Meningkatnya kualitas dan

partisipasi pemuda di berbagai

bidang pembangunan serta

meningkatnya kesehatan dan

kebugaran jasmani

masyarakat, serta prestasi

olahraga

16.Terwujudnya produk

hukum yang berkualitas

atau tidak bertentangan

dengan Peraturan

Perundang-undangan ,

penegakan hukum yang

bersih, professional, adil,

konsekuen dan tidak

diskriminatif supremasi

hukum, Penghormatan

Hak Asasi Manusia ,

Terlaksananya berbagai

langkah Rencana Aksi yang

terkait dengan penghormatan,

pemenuhan, dan penegakan

terhadap hukum dan HAM

293


serta Penghormatan

Pengakuan dan

Perlindungan terhadap

Hak Asasi Manusia

17.Penurunan Indeks

kejahatan/kriminalitas

serta konflik sosial

Meningkatnya peran serta

masyarakat, Pemerintah dan

institusi terkait dalam

menangani masalah keamanan

demi menciptakan situasi dan

kondisi Jawa Timur yang aman

dan kondusif bagi

kelangsungan Pemerintahan

dan Pembangunan serta

mewujudkan kehidupan

masyarakat Jawa Timur yang

aman, damai melalui

Peningkatan keamanan dan

ketertiban masyarakat, tertib

dan tegaknya supemasi

hukum, serta terselenggaranya

perlindungan, pengayoman,

dan pelayanan kepada

masyarakat, sehingga

gangguan keamanan dan

ketertiban, dapat dikendalikan

pada tingkat yang serendah-

rendahnya

18.Percepatan penyelesaian

Rehabilitasi dan

Rekonstruki korban

Lumpur Lapindo

Tuntasnya kesepakatan dan

penyelesaian masalah ganti

rugi para korban yang

terdampak langsung, yang

masih terpolarisasi ke dalam

berbagai kelompok dengan

tuntutan masing-masing, dan

normalisasi kehidupan ekonomi

dan perdagangan yang

terkendala akibat semburan

lumpur

4.2. Prioritas Pembangunan

Tahun 2014 merupakan tahun ke-lima masa jabatan Kepala

Daerah yang baru terpilih pada Pilkada Gubernur Jawa Timur tahun

2008-2009. Merujuk pada kondisi tersebut maka RKPD Tahun 2014

pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD 2009-2014.

294

Pembangunan daerah tahun 2014 juga dilaksanakan sebagai lanjutan

pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas

permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan

tantangan dan kendala yang akan terjadi.

4.2.1. Prioritas dan Arah Kebijakan RKPD Tahun 2014

Mengacu RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014 terutama

pada 9 (sembilan) agenda pembangunan Jawa Timur dan

memperhatikan target kinerja agregat, maka Prioritas RKPD Tahun

2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3

Prioritas dan Arah Kebijakan RKPD Tahun 2014

NO PROGRAM PRIORITAS

TAHUN RENCANA (RPJMD)

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2014

1. Peningkatan Aksesibilitas

dan Kualitas Pelayanan

Pendidikan

1. Program pendidikan dasar sembilan tahun

2. Program pendidikan menengah

3. Program pendidikan non formal

4. Program pendidikan luar biasa

5. Program Manajemen pelayanan pendidikan

2. Peningkatkan

Aksesibilitas dan Kualitas

Pelayanan Kesehatan

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

5. Program Upaya Kesehatan Perorangan

6. Program Upaya Kesehatan Perorangan Program

Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

7. Program Sumber Daya Kesehatan

8. Program Lingkungan Sehat

9. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

3. Perluasan Lapangan

Kerja

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2. Program Kependudukan

3. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan

Syarat Kerja

4. Program Mobilitas Penduduk

5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga

Kerja

6. Program Pengawasan dan Ketenagakerjaan dan

Perlindungan Tenaga Kerja

7. Program Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja

4. Peningkatan Efektivitas

Penanggulangan

Kemiskinan

1. Program JALINKESRA RTSM

2. Program BPPDGS (BOSDA MADIN)

3. Program BOS SLTA

4. Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin dalam rangka

Transisi Berlakukanya SJSN (BPJS 1)

5. Program RTLH

295




6. Program BK Desa

7. Optimalisasi peran TKPK Prov. Jatim

5. Peningkatan

Kesejahteraan Sosial

Rakyat

1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

2. Program Pemberdayaan Sosial

3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

4. Program Bantuan dan Perlindungan Sosial

5. Program Penanggulangan Bencana Berbasis

Masyarakat

6. Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial

7. Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti

Sosial

6 Revitalisasi Pertanian dan

Pengembangan

Agroindustri/Agrobisnis

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

4. Program Pengembangan Agribisnis

5. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan

6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian,

Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Ternak

9. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

10. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /

Perkebunan / Peternakan

11. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

12. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

13. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

14. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan

15. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

16. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

Hutan

17. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

7 Pemberdayaan Koperasi,

Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang

Kondusif

2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha

bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

5. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro

8 Peningkatan Investasi,

Ekspor Non-Migas, dan

Pariwisata

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

Investasi

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam

Negeri

5. Program Peningkatan Perlindungan Konsumen

296




6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

7. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

8. Program Manajemen Kebudayaan dan Pariwisata

9 Peningkatan Daya Saing

Industri Manufaktur

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

2. Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri

3. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

4. Program Peningkatan Standarisasi Industri

5. Program Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya

Alam

10 Pembangunan,

Pemeliharaan dan

Perbaikan Infrastruktur

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan

3. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

4. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana LLAJ

5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

6. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

7. Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan

Prasarana dan Failitas Perkeretaapian

8. Program Pembangunna, Rehabilitasi, Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas Transportasi Laut

9. Program Pembangunna, Rehabilitasi, Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas Transportasi Udara

10. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

11. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

12. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

13. Program Pengembangan Perumahan

14. Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air

Minum dan Air Limbah

15. Program Peningkatan Kinerja Persampahan dan

Drainase

16. Program Pengembangan dan Pemerataan Sumber

Energi

17. Program Pengembangan dan pemerataan Pasokan

Listrik

18. Program Pengembangan Pengelolaan Kelistrikan,

Energi, Mineral dan Migas

11 Pemeliharaan Lingkungan

Hidup, Pengelolaan

Sumber Daya Alam, Dan

Penataan Ruang

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH

2. Program Perlindungan dan Konservasi SD Alam

3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SD

Alam

4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SD

Alam dan LH

5. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SD

Alam dan LH

6. Program Pembinaan Usaha Pertambangan dan air

Tanah

7. Program Inventarisasi Pengembangan Geologi

Lingkungan dan Bencana Geologi

8. Program Perencanaan Tata Ruang

297




9. Program Pemanfaatan Ruang

10. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

11. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan

Bencana

12. Program rehabilitasi dan rekonstruksi Penanggulangan

Bencana

13. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Penanggulangan Bencana

12 Reformasi Birokrasi Dan

Peningkatan Pelayanan

Publik

1. Program Peningkatan Kapsitas Kelembagaan

Pemerintah Daerah,

2. Program Kualitas Pelayanan Publik,

3. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan,

4. Program Pembinaan dan pengembangan aparatur,

5. Program Penggelolaan Sumber Daya Aparatur,

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

8. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Kabupaten/Kota

9. Program Peningkatan Kerjasama

10. Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang

Baik

11. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Negara

13. Program Kearsipan

14. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah

Daerah

15. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah

16. Program Pengembangan Kualitas dan Efektifitas

Perencanaan Diklat

13 Peningkatan Kesalehan

Sosial Demi Terjaganya

Harmoni Sosial

1. Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan

Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental –

Spiritual

2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

3. Program Penyempurnaan dan Penguatan Demokrasi

4. Program Peningkatan Krukunan Umat Beragama

5. Program Penataan Hubungan Pemerintah dan

Masyarakat

14 Peningkatan Kualitas dan

Peran Perempuan,Serta

Kesetaraan Gender

1. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan

perempuan

2. Program Keluarga Berencana

3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender

15 Peningkatan Peran

Pemuda Dan

Pengembangan Olahraga

1. Program peningkatan peran serta kepemudaan

2. Program pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

3. Program Peningkatan Sarana dan Parasarana Olah

raga

298




16 Penghormatan dan

Penegakan Hukum dan

Hak Asasi Manusia

1. Program Pembentukan Produk Hukum

2. Program Perbaikan Proses Politik

3. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM

4. Program Profesionalisme bagi Aparat Hukum

17

Peningkatan Keamanan

dan Ketertiban Serta

Penanggulangan

Kriminalitas

1. Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban

Masyarakat,

2. Program Peningkatan dan kenyaman lingkungan

3. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminal

4. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga

Ketertiban dan Keamanan

18 Percepatan Rehabilitasi

dan Rekonstruksi

Dampak Sosial Ekonomi

Lumpur Lapindo

1. Mengurangi keresahan sosial politik, sosial ekonomi, dan

sosial budaya masyarakat akiibat semburan lumpur

Lapindo;

2. Mempercepat revitalisasi infrastruktur fisik untuk

stabilisasi dan normalisasi aktivitas investasi ekonomi

dan perdagangan.

4.2.2. Program Pembangunan Daerah Tahun 2014

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk

mencapai sasaran pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

adalah sebagai berikut :

URUSAN WAJIB

1. Bidang Pendidikan

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini.

b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

c. Program Pendidikan Menengah.

d. Program Pendidikan Non Formal.

e. Program Pendidikan Luar Biasa.

f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan.

g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

h. Program Pendidikan Tinggi

dengan fokus kegiatan Tahun 2014 antara lain:

1) Pendidikan Formal di Dinas Pendidikan (BOSDA Madin;

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan SMK;

Penuntasan Buta Huruf, dan lain-lain)

2) Pembangunan USB SMK sebanyak 4 unit

2. Bidang Kesehatan

a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

b. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

d. Program Upaya Kesehatan Perorangan

e. Program Lingkungan Sehat

299

f. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit


1) Pembentukan PONKESDES (Pondok Kesehatan Desa)

2) Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas melalui

kunjungan dokter spesialis, penempatan dokter di

puskesmas dan pelayanan emergency pada puskesmas

pembantu

3) Optimalisasi puskesmas PONED dan RS PONEK dengan

penyediaan PONED dan PONEK kit.

4) Pelaksanaan deteksi dini kasus jiwa di puskesmas

5) Deteksi dini tumbuh kembang balita di 10.000 Taman

Posyandu

6) Pemberdayaan masyarakat melalui keluarga sadar gizi

(kadarzi) dan pemberian PMT pemulihan balita gizi

kurang/buruk, serta pembentukan Terapeutic Feeding

Centre (TFC)

7) Penguatan kesadaran dan komitmen untuk menjamin akses

masyarakat terhadap makanan yang bergizi (Scaling Up

Nutrition Movement)

8) Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium

(GAKY)

9) Manajemen TB MDR, Pengembangan layanan komprehensif

berkesinambungan (IMS, VCT/PITC dan RS rujukan

ODHA/CST) di setiap Kab/Kota, uji coba gerakan eliminasi

malaria, Outbreak Respon Immunization (ORI) difteri

10) Peningkatan akses air minum dan sanitasi dasar dengan

perberdayaan masyarakat

11) Pembangunan Ruang Kelas III RS Jiwa Menur

3. Bidang Lingkungan Hidup

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

b. Program Perlindungan dan Konservasi SDA

c. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA

d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA LH

e. Program Pengembangan kapasitas pengelolaan SDA LH

f. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana

g. Program rehabilitasi dan rekonstruksi Penanggulangan

Bencana

h. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan

Bencana


1) Penanaman Pohon sepanjang jalan provinsi.

2) Pembangunan IPAL Communal (2 unit).

300

3) Pengawasan Penaatan (penegakan hukum lingkungan),

sampling dan pengujian kualitas air S. Brantas, khususnya

Kali Surabaya.

4) Konservasi dan Rehabilitasi DAS, khususnya S. Brantas

menuju Jawa Timur Provinsi Hijau, melalui program

Desa/Kelurahan Berseri (Bersih dan Lestari) dan Kalpataru.

5) Pelayanan ijin lingkungan (AMDAL, UKL/UPL dan

rekomendasi limbah B3).

6) Peningkatan program Adipura (lingkungan kota bersih dan

teduh), Adiwiyata (sekolah peduli dan berbudaya lingkungan)

dan PROPER (industri peduli lingkungan).

7) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tanggap darurat (Dana ON

Call)

8) Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis Pasca

Bencana

9) Penyusunan Perencanaan Penanggulangan Bencana

(Kontigensi Plan dan Simulasi Penanganan Bencana

10) Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Daerah

Pembentukan Desa Tangguh di 32 desa di Kab/Kota

4. Bidang Pekerjaan Umum

a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

b. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

c. Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum

dan Air Limbah

d. Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Persampahan

dan Drainase

e. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

f. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

g. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya


1. Peningkatan Jalan :

a. Talok - Druju - Sendang Biru

b. Bts. Kab. Malang (Cangar II) - Pacet

c. Batu – Cangar, Kota Batu

d. Banyuwangi (Genteng Kulon - Wonorekso, Wonorekso -

Rogojampi)

e. Karanglo - Pendem

f. Bts. Kab. Ponorogo - Pacitan

g. Dengok - Bts. Pacitan

h. Babat - Bts. Kab. Jombang

i. Lamongan - Bts. Kab. Mojokerto

j. Bts. Kab. Lamongan – Gedeg, Kab. Mojokerto

301

k. Jombang - Pulorejo

l. Pakah – Ponco, Kab. Tuban

m. Ponco - Jatirogo (Bts. Prov. Jateng), Kab. Tuban

n. Bangkalan - Bts. Kab. Sampang

o. Bts. Kab. Bangkalan - Ketapang

p. Bts. Kab. Sampang – Sotabar, Kab. Sampang

q. Bts. Kab. Pamekasan - Bts. Kota Sumenep

r. Pamekasan – Sotabar, Kab. Pamekasan

s. Kejayan - Purwosari

t. Ketapang - Bts. Kab. Pamekasan

u. Bts. Kab. Trenggalek – Dengok, Kab. Ponorogo

v. Bts. Kab. Situbondo - Bts. Kota Bondowoso

w. Gemekan – Gondang, Kab. Mojokerto

x. Bts. Kota Sumenep - Pantai Lumbang

y. Bojonegoro - Pajeng (Bts. Kab. Nganjuk)

2. Penggantian Jembatan Provinsi

a. Jembatan Morowudi II, Kab. Gresik

b. Jembatan Papar

c. Jembatan Bedok IV, Kab. Pacitan

d. Jembatan Kedungsari, Kab. Bojonegoro

e. Jembatan Sugihan II, Kab. Bojonegoro

f. Jembatan Wangkit, Kab. Jember

g. Jembatan Ledok Tempuro, Kab. Lumajang

3. Pembangunan Jembatan Lintas Selatan

a. Jembatan Banjar, Kab. Trenggalek

b. Jembatan Kali Cilik II, Kab. Tulungagung

c. Jembatan Krecek, Kab. Tulungagung

d. Jembatan Ringinsari III, Kab. Malang

e. Jembatan Kedung Salam, Kab. Malang

f. Jembatan Sengkaring, Kab. Malang

g. Jembatan Kalisat, Kab. Malang

h. Jembatan Mandilis II, Kab. Jember

i. Jembatan Mandilis III, Kab. Jember

j. Jembatan Blater IV, Kab. Jember

k. Jembatan Seng, Kab. Lumajang

4. Pembangunan Waduk Lapangan dengan Geomembran

sebanyak 50 unit

5. Pembangunan Checkdam (DED TA 2013) sebanyak 20 unit

6. Pendukung Konstruksi Peningkatan Floodway Pelangwot

302

7. Pengendalian Banjir Kali Kemuning

8. Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Minum

Perdesaan dan Daerah Rawan Air

9. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Regional Jawa Timur

10. Pengembangan Prasarana dan Sarana Sanitasi Perkotaan

dan Perdesaan

11. Pengembangan Pengelolaan Sampah Regional Jawa timur

12. Pendampingan Program Nasional (PNPM Mandiri Perkotaan,

Program Pembangungan Infrastrukture Perdesaan (PPIP)

dan Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI), dll)

13. Penyusunan Rencana Kawasan Strategis Provinsi Jawa

Timur (Tindak Lanjut Perda No. 5/2012)

14. Pembangunan 11 Jembatan Lintas Selatan (TulungAgung,

Trenggalek, Blitar, Malang, Jember, Lumajang)

15. Stimulan kompensasi tanah kehutanan untuk JLS

5. Bidang Penataan Ruang

a. Program Perencanaan Tata Ruang

b. Program Pemanfaatan Ruang

c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang


1) Penataan Ruang Kawasan Strategis Provinsi Jawa Timur

2) Optimalisasi pengembangan system informasi tata ruang

3) Optimalisasi pelaksanaan pembangunan melalui

pengendalian pemanfaatan ruang

6. Bidang Perencanaan Pembangunan

1) Program Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi

(KISS) Perencanaan Pembangunan;

2) Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Perencanaan Pembangunan;

3) Program Penyusunan Data dan Informasi serta Pelaporan

Pembangunan Daerah;

4) Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembangunan;

5) Program Penyusunan Rencana Program Pembangunan

Daerah;

6) Program Perencanaan Tata Ruang.


1) Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015;

2) Penyusunan LKPJ Gubernur Akhir Tahun 2013;

3) Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019;

4) Pengembangan dan Pengelolaan Data Pendukung

Perencanaan Pembangunan;

5) Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Nasional

303

7. Bidang Perumahan

a. Program Pengembangan Perumahan


1. Pengembangan dan Pemeliharaan Rusunawa

2. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni serta pendampingan

penyusunan laporan pelaksanaan RTLH

3. Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan

4. Pembangunan Gedung Negara/Kantor Pemerintah Provinsi

Jawa Timur

5. Penataan / revitalisasi Kawasan Khusus

6. Pengembangan teknologi tepat guna bidang perumahan dan

permukiman

7. Rencana Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman

8. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

b. Program Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan.

c. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.


1) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepemudaan

dan Keolahragaan.

2) Peningkatan Wawasan dan Kreatifitas Bagi Anak dan Remaja.

3) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Bidang Kepemudaan.

4) Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat.

5) Penyelenggaraan kompetisi olahraga.

9. Bidang Penanaman Modal

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

b. b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

Investasi


1) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi,

2) Peningkatan Pelayanan, Penjajakan dan Perizinan Investasi,

3) Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Investasi,

4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Investasi,

5) Pengelolaan Sistem Informasi Investasi.

10. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi

Usaha Mikro Kecil Menengah.

b. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro.


1) Penguatan Permodalan bagi 4.000 Kopwan berkinerja baik,

300 Kopontren, 100 LMDH dan 100 Kopkar.

304

2) Penguatan manajemen kelembagaan koperasi dan

optimalisasi KPKS (Komite Pengendalian Koperasi Simpan

Pinjam)

3) Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi di sektor

Pertanian dan perdagangan.

4) Optimalisasi klinik UMKMK bagi peningkatan daya saing

koperasi dan UMKM.

11. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Program Kependudukan


1) Penyiapan jaringan online administrasi kependudukan dan

catatan sipil.

12. Bidang Ketenagakerjaan

a. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat

Kerja

b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

c. Program Pengawasan dan Ketenagakerjaan dan Perlindungan

Tenaga Kerja

d. Program Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja


1. Peningkatan status 16 UPT menjadi UPT PK bertaraf

Internasional

2. Penguatan jejaring informasi pasar untuk mendukung

penempatan tenaga kerja di sektor formal dan pengembangan

padat karya sebagai perluasan kesempatan kerja di sektor

informal

3. Optimalisasi Unit Reaksi Cepat (URC) dan deteksi dini

pencegahan masalah hubungan industrial

4. Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan

13. Bidang Ketahanan Pangan

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

b. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perkebunan,

Peternakan dan Perikanan


1. Rumah Pangan Lestari Plus-plus (RPLPP) 114 Unit

2. Pembangunan Lumbung Pangan Cadangan Pangan

3. Revitalisasi Penyuluhan Ketahanan Pangan (Pelaksanaan

Perda No. 15/2012 tentang Penyelenggaraan Koordinasi

Penyuluhan)

14. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

dan Anak.

b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan.

305


1) Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan

Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Anak (PUA).

2) Fasilitasi peningkatan peran perempuan dalam rangka

pemberdayaan perempuan.

3) Peningkatan Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dari

Berbagai Tindak Kekerasan dan Perdagangan orang.

15. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Program Keluarga Berencana.


1) Peningkatan dan pengembangan program Keluarga

Berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas.

16. Bidang Perhubungan

a. Program Pembangunan Prasarana danFasilitas

Perhubungan

1) Pembangunan sarana dan prasarana Jembatan Timbang

2) Pembangunan dan peningkatan jalan keluar masuk

Jembatan Timbang

3) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui

Pembinaan/ Lomba Tertib Lalu Lintas Angkutan Kota

4) Pengembangan Sistem Informasi Jembatan Timbang

5) Manajemen Perencanaan Teknis Sektor Perhubungan

b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Rehabilitasi dan Peningkatan Prasarana Sarana Gedung

Operasional Dishub dan LLAJ

c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan

Pengemudi Angkutan Penumpang

d. Program Pengendaliandan Pengamanan Lalu Lintas

1) Penyelenggaraan Angkutan Mudik dan balik gratis

2) Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light

3) Pengadaan Penyelenggaraan Rest Area

4) Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan

5) Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas

6) Pengadaan dan Pemasangan lampu Penerangan Jalan

Umum

7) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemilihan

Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas se-Jawa Timur

8) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui kampanye

Keselamatan Lalu Lintas

9) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Operasi

Sadar Keselamatan dan Ketertiban lalu lintas di Jatim

306

10) Peningkatan Pelayanan Angkutan Lebaran, Natal dan

Tahun Baru

e. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

Bermotor

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pertemuan/

Pembinaan Penguji Kendaraan Bermotor

f. Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas Perkeretaapian

1) Pengadaan dan pemasangan Rambu pada perlintasan se-

bidang KA se-Jawa Timur

2) Pengadaan dan pemasangan Alaram Early Warning

System di perlintasan se-bidang KA se-Jawa Timur

3) Pemeliharaan dan perawatan Alarm Early Warning

System

4) Penyelenggaraan Angkutan Gratis Kereta Api

g. Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan

1) Pembangunan prasarana Angkutan Sungai di Jawa Timur

2) Pembangunan pelabuhan penyeberangan Ketapang di

Banyuwangi

3) Peningkatan pelabuhan penyeberangan Paciran di

Lamongan

4) Pembangunan Prasarana Penyeberangan Angkutan

Sungai di Jawa Timur

h. Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas Transportasi Laut

1) Pembangunan pelabuhan laut Tanjung Tembaga di

Probolinggo

2) Pembangunan pelabuhan laut Brondong di Lamongan

3) Pembangunan pelabuhan laut Boom di Banyuwangi

4) Penyelenggaraan Angkutan Mudik Balik Gratis Kepulauan

5) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui

Peningkatan Keselamatan Pelayaran

i. Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas Transportasi Udara

1) Pembangunan Bandar Udara di Banyuwangi

2) Peningkatan fasilitas operasional Bandara Abd. Saleh di

Malang


1. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Tembaga dan Boom

Banyuwangi,

2. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran

307

3. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang

Banyuwangi

4. Pengembangan Sistem Informasi Jembatan Timbang

5. Pengembangan Bandara Udara di Malang dan Banyuwangi

6. Early Warning System

7. Pengadaan dan pemasangan traffic light

8. Pengadaan dan pemasangan PJU

9. Bantuan Mudik Gratis Lebaran (Sewa Bus)

17. Bidang Komunikasi dan Informatika

a. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi:

b. Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan

Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika

c. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa


1) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pelatihan

Kelompok Informasi Masyarakat 2) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pembangunan

Telecenter

3) Pengembangan dan Pemeliharaan Hardware dan Software, Layanan Hosting dan Colocation

4) Fasilitasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur

18. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Program Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

b. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

dengan fokus kegiatan Tahun 2014 antara lain :

1) Peningkatan Peran dan efektifitas KOMINDA dalam

penanganan konflik di Jawa Timur;

2) Peningkatan efektivitas lembaga Forum Komunikasi

Kerukunan Antar Umat Beragama

3) Penguatan aktualisasi nilai-nilai pancasila, rasa cinta tanah

air kesadaran berbela negara dan berkonstitusi

19. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan

Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah, yang difokuskan pada :

1) Peningkatan Pendapatan Daerah dan Lain-lain

Pendapatan yang Sah

2) Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah dengan

Kab/Kota dan Pemerintah Pusat terkait

3) Kerjasama dengan Sektor Publik/BUMN dan

Pengembangan Sharing Pendapatan (Profit/Revenue

Sharing) dan Manajemen Pelayanan Publik

(Benchmarking)

308

4) Pengembangan dan Perbaikan Sarana/Prasarana

Kelembagaan

5) Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah

6) Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan

Komunikasi di KB. Samsat dan UPTD

7) Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah

8) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

9) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

Perubahan APBD

10) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

11) Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

12) Penataan, Pengembangan Sistem dan Pengelolaan

Keuangan Daerah

13) Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

14) Optimalisasi Pengelolaan Aset

15) Percepatan Sertifikasi Aset Daerah

b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota, yang difokuskan pada :

1) Analisa Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten/Kota Dan Rancangan Peraturan Kdh Tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

2) Analisa dan Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota

c. Program Peningkatan Kerjasama, difokuskan pada :

1) Fasilitasi Kerjasama antar Daerah dengan Luar Negeri

2) Fasilitasi Kerjasama antar Kabupaten/Kota, Provinsi

dengan Kabupaten/Kota, antar-Provinsi, Provinsi.

3) Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Lembaga Nasional

dan Internasional.

d. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah

Daerah

e. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

f. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

g. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah

Daerah

h. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

i. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminal

j. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana

k. Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Penanggulangan

Bencana

309

l. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan

Bencana


1) Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan

Pemilihan Umum Presiden

2) Peningkatan 4 (empat) Pilar Kebangsaan

3) Peningkatan Peran KOMINDA

4) Peningkatan Peran FKUB

5) Magister Kemiskinan

6) Optimalisasi Pelayanan Publik

7) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP) Provinsi dan Kab/Kota

8) Penyempurnaan sistem kelembagaan yang efektif dan

fleksibel berdasarkan Good Governance

9) Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi dan Sosialisasi (LPPD)

sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008

10) Operasional Patroli Wilayah Trantibum;

11) Penegakan Perda

12) Pengkajian terhadap Produk Hukum Daerah Daerah

Kab/Kota

13) East Java Shoping Cultural and Carnival Festival

11) Pemenuhan kebutuhan dasar tanggap darurat (dana on

call)

12) Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis Pasca

Bencana

13) Penyusunan Perencanaan Penanggulangan Bencana

(Kontigensi Plan dan Simulasi Penanganan Bencana)

14) Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Daerah

(Pembentukan Desa Tangguh di 32 desa di 32 kab/Kota).

20. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa

d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa


1) Pengembangan Sumberdaya Lokal Berbasis Kawasan

(P2SLBK)

2) Pemanfaatan dan Penerapan TTG Bekerjasama dengan

Perguruan Tinggi

3) Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

4) Pemberdayaan Unit Pengelola Keuangan (UPK)

310

5) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM)

6) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Gelar Karya

Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur

7) Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mendukung

kegiatan Posyandu, PMT-AS dan PSN- Demam Berdarah

8) Pendidikan Kemasyarakatan dalam Rangka Pemberdayaan

dan Peningkatan Kualitas Masyarakat Desa/Kelurahan

9) Penyusunan Standart Kompetensi dan Peningkatan

Pelayanan Kepegawaian

10) Optimalisasi Pelayanan Publik

11) Penyempurnaan sistem kelembagaan yang efektif dan

fleksibel berdasarkan Good Governance

21. Bidang Sosial

a. Program Pemberdayaan Sosial

b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

c. Program Bantuan dan Perlindungan Sosial

d. Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial

e. Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat


1) Pemberdayaan Fakir Miskin dan P2DT2

2) Penuntasan 5 (lima) PMKS (Anjal, Gelandangan, Pengemis,

WTS, Psikotik)

3) Penambahan biaya bahan makanan dan minuman di 28 UPT

Panti Sosial selama satu tahun

4) Pembangunan/Rehabilitasi Balai dan UPT Panti Sosial untuk

41 Panti

5) Penanganan Korban Bencana Alam, Teknologi dan Sosial

22. Bidang Kebudayaan

a. Program Pengembangan Nilai Budaya.

b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.


1) Pembangunan Rumah Mojopahit sebanyak 290 unit.

2) Perbaikan Taman Krida Budaya.

3) Perbaikan Pendopo Agung Trowulan.

4) Galeri Taman Budaya Surabaya.

23. Bidang Kearsipan

a. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip

Daerah

b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

(Kearsipan)

c. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan


1) Akuisisi Arsip

311

2) Arsip Masuk Desa

3) Pengamanan Arsip Pemilukada

24. Bidang Perpustakaan

a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan


1) Perpustakaan Desa

2) Peningkatan koleksi bahan pustaka di Koleksi Perpustakaan

Provinsi

3) Peningkatan pelayanan

4) Bimtek tenaga pengelola perpustakaan

URUSAN PILIHAN

1. Bidang Perikanan dan Kelautan

a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

b. Program Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis

c. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

d. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

e. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

f. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

Perikanan

g. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan


1) Pengembangan Pelabuhan (Tamperan, Puger, Tambak Rejo

dan Muncar

2) Pengkayaan sumber daya perikanan

3) Pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap.

4) Pengembangan perikanan budidaya

5) Pengembangan Pakan Mandiri untuk Perikanan Budidaya

6) Pembangunan Etalase Pemasaran di Pintu Masuk Pantura

(Tuban)

7) Rehabilitasi Mangrove

2. Bidang Pertanian

a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan)

c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

d. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan

e. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perkebunan,

Peternakan dan Perikanan

f. Program Pengembangan Agribisnis


1. Pembangunan Lantai Jemur 100 unit

312

2. Cooperative Farming (CF) 58 unit

3. Pengadaan Benih padi,polowijo dan hortikultura

4. Pengembangan Kopi Arabica dan Kakao

5. Inseminasi buatan/Sapi Berlian (Nitrogen cair 200.000 liter

& Semen Beku 25.000 dosis)

6. Pengembangan Sapi PO , Sapi Madura

7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian (Hand

traktor, JITUT, JIDES, JUT, 7 Brigade Proteksi, Mesin

Tanam)

8. Good Agriculture Practises (GAP) 50 unit

9. Good Agriculture Practises (GAP) Primatani 2 dan Primatani

3

10. Pengadaan RMU Lengkap 100 unit

11. Revitalisasi penyuluhan ketahanan pangan

12. Fasilitasi sarana prasarana penyuluhan

13. Pengadaan Alat Pengolah Pasca Panen Holtikultura dan

Tanaman Pangan 100 unit

14. Peningkatan pemasaran produk komoditas

15. Peningkatan standar mutu produk,

16. Pengembangan pupuk organik

17. Pembangunan Mini Feedmill (50 unit)

18. Pengembangan sistem tunda jual,

19. Pengembangan lumbung pangan desa

20. Pengembangan Kawasan Rumah pangan Lestari (KRPL)

21. Percepatan diversifikasi pangan

22. Pelestarian dan penataan kawasan Tahura R. Soerjo.

23. Rehabilitasi lahan kritis / potensial kritis

24. Penanaman pohon sepanjang jalan nasional dan provinsi.

3. Bidang Kehutanan

a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

c. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan


1) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Tahura 2.500 Ha dan diluar

kawasan Tahura 140.000 Ha).

2) Peningkatan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan (kayu

dan non kayu)

3) Peningkatan Produksi Hutan Rakyat. (Dari 2 jt m3menjadi 2,5

jt m3) dan Peningkatan produksi hutan negara (398.844

m3menjadi 392.848 m3)

4) Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan melalui

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Desa Model

Konservasi dengan Pemanfaatan lahan Bawah Tegakkan

313

dengan Tanaman Produktif dan Kecil Menanam Dewasa

Memanen (KMDM).

5) Peningkatan SDM dan teknologi tepat guna.

4. Bidang Perindustrian

a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

b. Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri

c. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

d. Program Peningkatan Standarisasi Industri

e. Program Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam


1) Pengembangan industri Logam dan Mesin serta Industri

Aneka sebagai rintisan substitusi bahan baku/penolong

impor.

2) Peningkatan Promosi, Penggunaan Produksi Dalam Negeri

(P3DN) dan Pengembangan Usaha.

3) Penumbuhan Wira Usaha Baru agrokimia, mesin, tekstil

dan aneka (1.207 IKM)

4) Pengembangan aneka produk hasil hortikultura lokal,

5) Peningkatan daya saing 120 IKM logam, tekstil dan aneka

6) Fasilitasi penerapan HKI (Hak Merek, Cipta dan Desain

Industri), Batik Mark dan Barcode pada 830 IKM,

7) Fasilitasi penerapan GMP, HACCP , ISO dan GKM bagi 274

IKM

8) Fasilitasi penerapan SNI produk bagi 550 IKM.

9) Fasilitasi dan stimulasi pengembangan industri kreatif (6

event pada 1.075 IKM),

10) Pengembangan 2 JITC (Jatim Information Technology

Creative).

11) Peningkatan daya saing dan Pengembangan Industri hasil

tembakau

12) Penyusunan dan penerapan sistem mutu tembakau.

5. Bidang Perdagangan

a. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

c. Program Peningkatan Perlindungan Konsumen


1) Pengembangan industri Logam dan Mesin serta Industri

Aneka sebagai rintisan substitusi bahan baku/penolong

impor.

2) Peningkatan Promosi, Penggunaan Produksi Dalam Negeri

(P3DN) dan Pengembangan Usaha.

3) Penumbuhan Wira Usaha Baru agrokimia, mesin, tekstil

dan aneka (1.207 IKM)

314

4) Pengembangan aneka produk hasil hortikultura lokal,

5) Peningkatan daya saing 120 IKM logam, tekstil dan aneka

6) Fasilitasi penerapan HKI (Hak Merek, Cipta dan Desain

Industri), Batik Mark dan Barcode pada 830 IKM,

7) Fasilitasi penerapan GMP, HACCP , ISO dan GKM bagi 274

IKM

8) Fasilitasi penerapan SNI produk bagi 550 IKM.

9) Fasilitasi dan stimulasi pengembangan industri kreatif (6

event pada 1.075 IKM),

10) Pengembangan 2 JITC (Jatim Information Technology

Creative).

11) Peningkatan daya saing dan Pengembangan Industri hasil

tembakau

12) Penyusunan dan penerapan sistem mutu tembakau

6. Bidang Pariwisata

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

c. Program Manajemen Kebudayaan dan Pariwisata.


1) Pengelolaan UPT Taman Candrawilwatikta

2) Peningkatan Promosi Pariwisata dalam dan luar negeri

3) Pengembangan Destinasi melaluipeningkatan dukungan dan

fasilitasi usaha pariwisata.

7. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Program Pengembangan dan Pemerataan Sumber Energi.

b. Program Pengembangan dan Pemerataan Pasokan Listrik.

c. Program Pengembangan Pengelolaan Kelistrikan, Energi,

Mineral dan Migas.

d. Program Inventarisasi Pengembangan Potensi Geologi

Lingkungan dan Bencana Geologi.

e. Program Pembinaan usaha Pertambangan dan Pengelolaan

Air tanah.


1) Pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH)

dan sumber energi alternatif lainnya, serta infrastruktur

jaringannya.

2) Pembangunan Sumur Bor Air Dalam di kawasan Sulit Air.

3) Pengembangan panas bumi dan migas.

4) Pengembangan potensi dan konservasi sumber daya mineral

(pertambangan).

5) Pengembangan Geologi Teknik dan Geologi Tata Lingkungan.

315

8. Bidang Ketransmigrasian

a. Program Mobilitas Penduduk


1) Penempatan transmigrasi ke Kab. Bulungan Prov. Kaltim

bab iv prioritas dan sasaran pembangunan...

Documents