bab iii khilafah menurut pemikiran hasan al-banna .80 bab iii khilafah menurut pemikiran hasan...

Download BAB III KHILAFAH MENURUT PEMIKIRAN HASAN AL-BANNA .80 BAB III KHILAFAH MENURUT PEMIKIRAN HASAN AL-BANNA

Post on 27-Aug-2019

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 80

    BAB III

    KHILAFAH MENURUT PEMIKIRAN

    HASAN AL-BANNA

    Era setelah wafatnya Muhammad SAW, khilafah menjadi isu krusial dan

    tema sentral dalam perpolitikan Islam. Sedemikian krusialnya isu tersebut

    membuat para sabahat menunda pemakaman Muhammad SAW untuk berkumpul

    di bani Tsaqifah. Mereka bermusyawarah untuk memilih khalifah (pengganti)

    Muhammad SAW. Hingga era sekarang setelah runtuhnya Khilafah Turki

    Utsmani tahun 1918 M, khilafah masih menjadi tema sentral bagi kalangan tokoh

    Islam. Salah satu tokoh tersebut adalah Hasan Al-Banna yang berusaha

    membangkitkan kembali Islam dengan berupaya menegakkan Khilafah

    Islamiyyah melalui gerakannya Ikhwanul Muslimin.

    Maka dalam bab ini, akan dibahas mengenai konsep-konsep khilafah

    secara umum, kemudian khilafah menurut pemikiran Hasan Al-Banna dan strategi

    yang digunakannya dalam upaya memperjuangkan eksistensi Khilafah

    Islamiyyah. Sebelum dijelaskan mengenai konsep khilafah secara umum, akan

    dijelaskan sedikit mengenai dasar politik Islam atau dasar pembentukan negara

    Islam.

    Harun Nasution mengemukakan pendapat bahwa Al-Qur‟an sebagai

    pedoman Islam tidak mengandung segala-galanya. Yang tidak dijelaskan dalam

    Al-Qur‟an menurutnya adalah sistem pemerintahan atau bentuk negara. Begitu

    pula dengan Hugson mengatakan hal yang senada ia mengatakan bahwa Al-

    Qur‟an tidak menetapkan sistem sosial tertentu. Hal ini diserahkan kepada

    Muhammad SAW tersendiri untuk mengambil kebijakan. Meskipun Al-Qur‟an

    tidak menyebutkan dengan tegas tentang pembentukan pemerintahan, tetapi

  • 81

    dikehidupan nyata Muhammad SAW mempunyai pemerintahan dan sekaligus

    menjadi Kepala Negara di samping menjadi seorang Nabi dan Rasul (Sukardja,

    1995: 102).

    Pemerintahan Muhammad SAW dimulai dengan adanya Piagam Madinah.

    Piagam atau perjanjian itu disebut oleh Nabi dengan istilah shahi>fat (lembaran

    tertulis) dan kita>b (Pulungan, 1994: 87). Piagam Madinah dapat disebut undang-

    undang atau konstitusi karena menurut Marmaduke Pickhtal, naskah itu

    mencerminkan perhatian Muhammad sebagai seorang pemimpin untuk

    menetapkan dan mengatur kepentingan umum sebagai the constitution of the state

    (undang-undang negara). Di dalamnya terdapat ketetapan mengenai dasar-dasar

    negara Islam yang bekerja untuk mengatur satu umat dan membentuk suatu

    masyarakat serta menegakkan suatu pemerintahan (1994: 110).

    Menurut Hugson Konstitusi Madinah yang menentukan posisi berbagai

    elemen di Madinah ketika Muhammad berada di sana, adalah karya Nabi

    Muhammad SAW, bukan bagian dari Al-Qur‟an (Sukardja,1995: 103). Senada

    dengan Hugson, kata Gibb, undang-undang legislatif Islam yang pertama itu telah

    meletakkan dasar-dasar sosio-politik untuk mempersatukan penduduk Madinah,

    dan ia merupakan hasil dari inisiatif Nabi, bukan dari wahyu (Pulungan, 1994:

    110). Sehingga dapat dikatakan bahwa Piagam Madinah merupakan Hadits Nabi

    Muhammad karena segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Muhammad

    SAW adalah hadits darinya. Hadits Rasul merupakan dasar pedoman umat Islam

    setelah Al-Qur‟an. Maka jika dilihat dari sifat isinya mengenai tatanan kehidupan

    politik, Piagam Madinah adalah hadits siya>sah (politik) yang menjadi dasar bagi

    umat Islam untuk mendirikan negara Islam (Sukardja,1995: 175).

  • 82

    Pada dasarnya, Harun Nasution dan Hugson memberikan pernyatan bahwa

    Al-Qur‟an tidak memberikan dasar hukum negara Islam karena mereka hanya

    mengkaji secara eksplisit. Akan tetapi secara implisit dalam Al-Qur‟an terdapat

    pembahasan mengenai dasar negara Islam seperti yang disebutkan pada surat A‟n-

    Nisa‟ ayat 59, Al-Anbiya‟ ayat 92, Al-Mu‟minun ayat 52, Al-Imran ayat 28, 103

    dan 105. Sehingga Piagam Madinah dijadikan dasar hukum yang realistis dalam

    mendirikan negara Islam.

    A. Khilafah Secara Umum

    Pengertian khilafah secara bahasa berarti mengganti atau suksesi, yang

    berasal dari bahasa arab khalafa-yakhlufu-khalafan wa

    khilafah (Munawwir, 1997: 361). Kata khilafah dalam struktur gramatika bahasa

    Arab merupakan bentuk gramatika verbal yang mensyaratkan adanya subjek atau

    pelaku aktif yang disebut khalifah. Kata khali>fah merupakan ism fa>’il

    (subjek) dari kata kerja yang sama yaitu khalafa yang bermakna orang yang

    menggantikan atau orang yang menepati posisi sebagai pengganti. Oleh karena itu

    tidak ada suatu khilafah tanpa adanya seorang khalifah.

    Menurut Ganai secara literal, khilafah berarti penggantian terhadap

    pendahulu, baik bersifat individual maupun kelompok. Sedangkan secara teknis,

    khilafah adalah lembaga pemerintahan Islam yang berdasarkan pada Al-Qur‟an

    dan Sunnah. Khilafah merupakan medium untuk menegakkan din (agama) dan

    memajukan syariah (Sudrajat, 2009: 3).

    Pengertian khilafah dalam semboyan politik Islam Sunni, merujuk pada

    wewenang seseorang yang berfungsi sebagai pengganti Nabi dalam kapasitasnya

  • 83

    sebagai pemimpin masyarakat, namun bukan dalam fungsi kenabiannya. Kata

    imam juga pernah digunakan dengan arti yang serupa kecuali Syiah. Kata imamah

    dalam prespektif Sunni merujuk pada negara Islam dalam arti yang umum dan

    dianggap mencerminkan masa pemerintahan Nabi yang sesudahnya (Jidan, 1994:

    9).

    Ibnu Khaldun (2012: 336) dalam karyanya Mukaddimah memberikan

    penjelasan tentang pengertian khilafah. Ia menjelaskan bahwa karakter kekuasaan

    cenderung memerintah masyarakatnya berdasarkan tujuan dan berdasarkan

    keinginan naluriah mereka. Adapun kekuasaan politik cenderung memerintah

    masyarakatnya berdasarkan akalnya. Sedangkan kekuasaan dari suatu

    kekhilafahan memerintah masyarakatnya berdasarkan syariat Islam, baik dalam

    urusan akhirat maupun kepentingan agama. Karena menurutnya apa yang

    datangnya dari Allah SWT jauh lebih baik dari pada jangkauan akal manusia.

    Kekhalifahan ini pada hakikatnya merupakan pengganti atau wakil Allah yang

    menjaga agama dan kehidupan dunia.

    Al-Mawardi (2000: 14) juga menjelaskan bahwa Allah SWT telah

    menggariskan dalam umat manusia harus ada pemimpin yang menjadi pengganti

    dan pelanjut fungsi kenabian menjaga terselengaranya ajaran agama, kendali

    politik, membuat kebijakan yang dilandasi syariat Islam, dan menyatukan umat

    dalam kepemimpinan tunggal. Ia telah mendefinisikan bahwa khilafah adalah

    dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal dari

    terwujudnya kemaslahatan umat sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman

    sejahtera.

  • 84

    Khilafah dalam pandangan ahli fiqih adalah kepemimpinan umum dalam

    urusan agama dan dunia sebagai pengganti Muhammmad SAW. Khilafah juga

    diartikan sebagai pengganti Rasulullah dalam menegakkan agama dan menjaga

    eksistensi agama (Hawwa, 2002: 64). Pada dasarnya khilafah tidak hanya terfokus

    pada kekuasaan saja, tetapi memang harus memeperhatikan syariat Islam di

    dalamnya.

    Menurut ijma‟ para ulama, umat Islam tidak dibenarkan wujud tanpa

    Imam. Kemudian Imamah yang disepakati umat Islam ini disebut khilafah. Sistem

    khilafah bersifat unik berbeda dengan sistem pemerintahan manapun. Yang

    menjadikan berbeda pada sistem khilafah ini adalah karena berasal dari Allah

    untuk para Rasul (2002:47).

    Sa‟id Hawwa (2002: 48) menjelaskah bahwa imamah yang dimaksud

    merupakan khilafah nubuwwah. Artinya hakikat sistem khilafah ialah mewakili

    kenabian, sedangkan Rasul sendiri merupakan Khalifatullah. Karena khalifah

    berfungsi sebagai pewaris kenabian dan menegakkan hukum-hukumnya. Dengan

    demikian tugas Rasulullah adalah menunjukkan manusia kepada kekuasaan Allah.

    Sedangkan tugas para khalifah-nya adalah melanjutkan gerak Rasulullah dalam

    mengajarkan manusia tentang dua warisan Rasul; Al-Qur‟an dan Sunnah.

    Ringkasnya khilafah sebagai sistem pemerintah yang mewakili Rasulullah SAW

    dalam menegakkan syariat Allah. Pengertian imamah menurut Sa‟id Hawwa ini

    merupakan prespeksif golongan Sunni.

    Berdasarkan penjelasan di atas, secara umum khilafah merupakan

    pengganti Nabi Muhammad setelah ia wafat dalam beberapa hal, pertama;

    sebagai penerus kepemimpinan umat Islam baik dalam hal dunia maupun agama

  • 85

    sehingga harus dibentuk sebuah pemerintahan. Kedua; untuk menjaga eksistensi

    hukum Islam sebagai pedoman hidup. Ketiga; menjaga persatuan dan

    kemaslahatan umat manusia. Seorang pengganti itu hanya meneruskan tugas Nabi

    Muhammad bukan meneruskan kenabian atau kerasulannya, karena Muhammad

    SAW merupakan nabi dan rasul terakhir.

    Terdapat beberapa unsur yang menyertai kekhilafahan seseorang. Unsur-

    unsur tersebut adalah orang yang diberi kekuasaan atau mandat, wilayah

    kekuasaan, dan hubungan antara khalifah dengan wilayah beserta hubungan

    khalifah dengan pemberi kekuasaan yakni Allah. Kekhalifahan seseorang dengan

    demikian dapat dinilai dari sejauhmana seorang khalifah memperhatikan

    hubungan-hubungan tersebut. Ketika seorang khalifah memprakti